Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-79783/PP/M.IIB/99/2017 : Gugatan Pajak
Tahun Pajak
: 2008
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui Penggugat;
Menurut Tergugat
: bahwa Keputusan yang digugat tidak termasuk objek yang dapat diajukan gugatan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat atau kabur (obscuur libel) dan bersifat premature sehingga Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat "Tidak Dapat Diterima";
Menurut Penggugat
: bahwa Penggugat tidak mendapatkan rasa keadilan dari apa yang telah Penggugat mohonkan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar, yang diatur dalarn basal 36 ayat 1 huruf b, karena penelaah keberatan dan banding tidak memperhatikan bukti-bukti yang Penggugat miliki dan telah Penggugat serahkan berupa Akta-Akta Jual Beli, Keteranganketerangan, dan penjelasan-penjelasan. Penelaah Keberatan dan Banding mengabaikan buktibukti, namun berdalih tidak menemukan adanya kesalahan objek. Penelaah Keberatan dan Banding lebih mengutamakan data-data dan penjelasan dari pemeriksa pajak. Terdapat kesalahan objek pajak dan kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
Menurut Majelis
: bahwa sengketa dalam gugatan a quo adalah Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas SKPKB Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012; Pemohon : XXX
Duduk Perkara/ Pokok Sengketa:
NG AD
ILA
N
PA
JA
K
Jenis Pajak
IAT
PE
bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, Penggugat melalui surat Nomor 06/PSA/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang telah dikabulkan sebagian oleh Tergugat dengan Keputusan nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangkan Menjadi (Rp) (Rp) (Rp) 2.590.000.000 409.208.333 a. Dasar Pengenaan Pajak 2.999.208.333 259.000.000 40.920.833 299.920.833 b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 259.000.000 40.920.833 299.920.833 d. Jumlah Penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c) e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 259.000.000 19.642.000 299.920.833 f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e) 124.320.000 143.962.000 g. Sanksi Administrasi h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g) 443.882.833 60.562.833 383.320.000 namun Penggugat tidak setuju, sehingga dengan Surat Gugatan Nomor: 006/PSA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 mengajukan gugatan;
AR
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas persidangan dan penjelasan lisan dan tertulis para pihak, Majelis berpendapat sebagai berikut: Pemenuhan Obyek Gugatan: Pasal 23 UU KUP:
SE
KR
ET
bahwa terhadap tanggapan Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis berpendapat sebagai berikut : a) Bahwa sesuai Pasal 23 ayat 2 huruf (c) UU KUP, dinyatakan bahwa ”Gugatan wajib pajak atau penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”. b) Bahwa sesuai pasal 37 PP No.74 tahun 2011 dinyatakan bahwa “Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain: a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan; b. Surat Keputusan Pembetulan; c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan; d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
e) f)
K
JA
ILA
g)
PA
d)
N
c)
e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.” Bahwa sesuai pasal 1 angka 7 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku” Bahwa sesuai pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak a quo dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” Bahwa Keputusan yang digugat Pemohon adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B, Bahwa berdasarkan butir a sampai dengan e tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 a quo memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan a quo sehingga dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak, Bahwa terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat (1a) UU KUP uang menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali” sehingga menurut Tergugat KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 seharusnya diajukan lagi ke Direktur Jenderal Pajak, Majelis berpendapat bahwa kata “dapat” merupakan alternatif, artinya merupakan opsi yang dapat ditempuh oleh Penggugat dan bukan merupakan keharusan, sehingga upaya hukum yang dilakukan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sudah benar dan memenuhi ketentuan formal;
Pembahasan Materi Sengketa:
NG AD
Berdasarkan butir a sampai dengan g tersebut, Majelis berkesimpulan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 merupakan Keputusan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 huruf (c) UU KUP dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;
SE
KR
ET
AR
IAT
PE
bahwa terhadap materi gugatan terhadap KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015, menurut Majelis adalah sebagai berikut: a. Bahwa KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015, adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak yang didasarkan pada Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP; b. Menurut Pasal 36 ayat 1 (b) a quo adalah terkait dengan mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; c. Bahwa ketetapan pajak yang dianggap tidak benar oleh Penggugat adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012; d. Bahwa SKPKB a quo menurut Tergugat sesuai Surat Tanggapan Tergugat Nomor: TG-08/WPJ.32/2016 tanggal 7 Januari 2016 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan uraian bahwa menurut hasil pemeriksaan, jumlah penyerahan oleh Penggugat ditetapkan secara jabatan berdasarkan data yang ada, karena Penggugat tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sesuai surat nomor S4085/WPJ.32/KP.0100/2012 tanggal 18 September 2012, Surat Peringatan I nomor S4261/WPJ.32/KP.0100/2012 tanggal 9 Oktober 2012, Surat Peringatan II nomor S-4484/WPJ.32/KP.0100/2012 tanggal 30 Oktober 2012; e. Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapan yang tidak benar sesuai surat Penggugat nomor: 06/PSA/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, dengan melampirkan rekapitulasi akta jual beli dan SSP; f. Bahwa permohonan pengurangan dan pembatalan a quo telah dijawab dengan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dengan keputusan sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangkan Menjadi (Rp) (Rp) (Rp) 2.590.000.000 409.208.333 a. Dasar Pengenaan Pajak 2.999.208.333 259.000.000 40.920.833 299.920.833 b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 259.000.000 40.920.833 299.920.833 d. Jumlah Penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c) e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 259.000.000 19.642.000 299.920.833 f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e) 124.320.000 143.962.000 g. Sanksi Administrasi h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g) 443.882.833 60.562.833 383.320.000 dengan penjelasan yang dipertahankan dan yang dikabulkan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Penggugat, kesimpulan hasil penelitian Terbanding adalah sebagai berikut: 1) Terdapat ketidakbenaran dalam Surat Ketetapan Pajak terkait penjualan perumahan di Purwokerto (Perumahan Shapire Regency) karena dapat membuktikan bahwa penjualan perumahan menurut hasil pemeriksaan tersebut adalah penjualan perumahan yang bukan dimiliki oleh Penggugat; 2) Melakukan koreksi atas penjualan perumahan BBB atas jumlah unit yang dijual/diserahkan dari semula sebanyak 47 unit menjadi 48 unit; 3) Tidak dapat dibuktikan terdapat ketidakbenaran atas koreksi penjualan perumahan AAA di Kelurahan Sukamanah, Tasikmalaya yang disanggah oleh Penggugat sebagai bukan perumahan yang dimilikinya; g. Bahwa menurut Penggugat sesuai gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak nomor Surat Gugatan Nomor: 006/PSA/XI/2015 tanggal 20 November 2015, masih terdapat obyek yang yang bukan merupakan milik/bagian dari kegiatan usaha Penggugat yang masih diperhitungkan dalam menetapkan penghasilan dalam KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 a quo yaitu tanah yang terletak di AAA berdasaran surat
N
PA
JA
K
pernyataan Pemohon yang disampaikan kepada Kanwil DJP Jawa Tengah II dan berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Sukamanah nomor 590/508/X/Kel.2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Camat Cipedes Nomor 590/458/X/Kec.2015 tanggal 22 Oktober 2015 (berdasarkan tanggal dari Surat keterangan Lurah dan Camat a quo tersebut, Surat tersebut tertanggal setelah KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015); h. Bahwa berdasarkan tanggal surat keterangan yang disampaikan Penggugat tersebut, Majelis berkesimpulan sepanjang data yang disampaikan Pemohon benar, maka seharusnya Tergugat mengeluarkan/tidak menghitung proyek AAA sebagai penghasilan Penggugat untuk tahun 2008; i. Berdasarkan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan SKPKB a quo, dan KEP4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 a quo, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Yang diperselisihkan/sengketakan oleh Penggugat adalah Jumlah Koreksi Penghasilan dari Penjualan Rumah Perumahan AAA, Kel. Sukamanah, Tasikmalaya sebesar Rp.8.400.000.000, yang menurut Penggugat adalah bukan miliknya; 2. Jumlah Koreksi Penghasilan dari Penjualan Rumah dari Tergugat adalah berasal dari Penjualan dari Perumahan BBB (Kel. Nagarasari) sebesar Rp.10.080.000.000 yang dihitung berdasarkan Dokumen Akte Jual Beli atas nama Penggugat, dan dari Perumahan AAA (Kel. Sukamanah) sebesar Rp.8.400.000.000, yang didasarkan pada pendapat Tergugat adanya Penjualan dari seluruh unit yang dibangun Penggugat sebanyak 70 unit, dengan harga Jual per unit Rp.120.000.000; 3. Penjualan dari Perumahan AAA (Kel. Sukamanah) sebesar Rp.8.400.000.000, yang didasarkan pada pendapat Tergugat tersebut tidak didukung dengan Bukti Dokumen yang kuat dan memadai;
Januari Februari Maret April Mei
6 7 8 9 10 11 12
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jumlah
BBB (Kel. Nagarasari))
700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
630.000.000 840.000.000 1.050.000.000 840.000.000 1.260.000.000
1.330.000.000 1.540.000.000 1.750.000.000 1.540.000.000 1.960.000.000
700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
1.890.000.000 1.470.000.000 1.680.000.000 210.000.000 210.000.000 -
2.590.000.000 2.170.000.000 2.380.000.000 910.000.000 700.000.000 910.000.000 700.000.000
8.400.000.000
10.080.000.000
18.480.000.000
Tergugat melakukan Koreksi setelah memperoleh data dari KPP Tasikmalaya tentang Transaksi an Penggugat di Perumahan AAA (Kel. Sukamanah) dan Perumahan BBB (Kel. Nagarasari), Tasikmalaya. Karena tidak mendapatkan data dari Penggugat (karena Penggugat tidak ditemukan di lapangan/kantor), maka Tergugat melakukan Koreksi dengan dasar data pengamatan AR, di lapangan, dimana seluruh jumlah unit yang ada di Perumahan AAA terjual semua dengan Harga Jual Per Unit menurut perkiraan Tergugat dan merupakan Penghasilan dari Penggugat..
NG AD
1 2 3 4 5
AAA (Kel. Sukamanah)
PE
IAT
ILA
Ringkasan Koreksi Tergugat (Peneliti) berdasarkan Data Akte Jual Beli dan Pendapat Tergugat a.n. PT PT CCC Tahun Pajak 2008 No Masa Penjualan Perumahan (Rp) Jumlah Keterangan: Alasan Koreksi Pajak Penjualan (Rp)
AR
bahwa menurut Majelis, dalam persidangan, Tergugat tidak menjelaskan dan menyerahkan dokumen dan data pendukung bagi Koreksinya berdasarkan dalil dan pendapat Tergugat bahwa semua unit terjual dan Harga Jual Per unit menurut Tergugat dari Perumahan AAA, Kel. Sukamanah (sebanyak 70 unit) tersebut, semata-mata karena tidak ada data lain yang diserahkan oleh Penggugat, padahal selama proses pemeriksaan pajak, Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
ET
bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan bahwa Jumlah Koreksi Penghasilan dari Penjualan Rumah dari Tergugat yang berasal dari Perumahan AAA (Kel. Sukamanah) sebesar Rp.8.400.000.000, yang didasarkan pada pendapat Tergugat adanya Penjualan dari seluruh unit yang dibangun Penggugat sebanyak 70 unit, dengan harga Jual per unit Rp.120.000.000., tidak didukung dengan Bukti yang cukup dan memadai karena Tergugat tidak menunjukkan dan/atau menyampaikan Bukti Dokumen dan bukti lainnya mengenai transaksi dan/atau bukti lain kepemilikan Perumahan tersebut oleh Penggugat;
KR
bahwa dengan demikian, menurut Majelis, Jumlah Kewajiban Pajak Terutang (Yang Harus Dibayar) dengan adanya pembatalan Jumlah Koreksi Penghasilan dari Penjualan Rumah dari Tergugat yang berasal dari Perumahan AAA (Kel. Sukamanah) sebesar Rp.8.400.000.000, untuk PPN Masa Pajak Juni 2008 adalah sebagai berikut: Uraian Menurut Tergugat Dibatalkan Menurut Majelis (Rp) (Rp) (Rp) 2.590.000.000 259.000.000 0
700.000.000 70.000.000 0
1.890.000.000 189.000.000 0
d. Jumlah Penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c) e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)
259.000.000 0 259.000.000
70.000.000 0 70.000.000
189.000.000 0 189.000.000
g. Sanksi Administrasi h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
124.320.000 383.320.000
33.600.000 103.600.000
90.720.000 279.720.000
SE
a. Dasar Pengenaan Pajak b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
JA
K
bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan penjelasan Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengamanatkan dalam menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan, dengan mempertimbangkan bukti yang disampaikan Penggugat yaitu Surat Keterangan dari Lurah Sukamanah nomor 590/508/X/Kel.2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Camat Cipedes Nomor 590/458/X/Kec.2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta dokumen-dokumen dari Tergugat, Majelis berkeyakinan dan memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan Gugatan a quo dengan: 1) membatalkan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 a quo, dan 2) memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlah pajak yang terutang dengan memperhitungkan bukti dan data pendukung dari Penggugat;
PA
Pendapat Berbeda (DISSENTING OPINION) bahwa Hakim Anggota, Drs. Erwin Silitonga mempunyai Pendapat Berbeda sebagai berikut:
Menimbang bahwa Pokok Sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 a quo dengan jumlah kewajiban Pajak Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 383.320.000;
ILA
N
Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, Penggugat melalui surat nomor: 06/PSA/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang telah dikabulkan sebagian oleh Tergugat dengan Keputusan nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015; Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor: 006/PSA/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
NG AD
Menimbang bahwa ternyata Penggugat belum memberikan sebagian dokumen terkait proyek Penggugat tahun 2008 sebanyak 135 unit yang meliputi Kelurahan Sukamanah dan Kelurahan Nagarasari di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan nama BBB sejumlah 47 unit, di Kecamatan Bumiayu, Desa Kalierang, Kabupaten Brebes dengan nama Kalierang Regency sejumlah 72 unit, dan di Kecamatan Slawi,Desa Kalisapu, Kabupaten Tegal dengan nama Regency Kalisapu sebanyak 16 unit; Menimbang bahwa selain itu Penggugat menyatakan dalam permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dan telah diputuskan dalam KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 bahwa Penggugat dalam tahun 2008 telah melakukan DUA kegiatan perumahan di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, masing-masing di lokasi Kelurahan Sukamanah dan Kelurahan Nagarasari, namun hanya menunjukkan bahwa dokumen AJB yang ada hanyalah 119 unit, sedangkan untuk kegiatan perumahan di Kecamatan Slawi sebanyak 16 unit (Regency Kalisapu) belum didukung dengan bukti dokumen pendukung (Rekap AJB Regency Kalisapu tidak diberikan);
PE
Menimbang bahwa dengan demikian pengurangan yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 menurut Hakim Anggota terbatas pada 16 rumah di Unit Kalierang yang pernah diperiksa oleh Petugas yang sama (Sdr DDD);
IAT
bahwa oleh karena itu, kecuali Penggugat dapat membuktikan bahwa atas proyek perumahan di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi telah diperhitungkan dalam pemeriksaan Tahun 2010 oleh KPP Pratama Tegal, Hakim Anggota berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 sudah benar dan dipertahankan; Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim Anggota berpendapat bahwa penetapan Tergugat atas Perumahan AAA di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sudah benar sehingga berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan obyek gugatan yaitu Keputusan KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
AR
Menimbang, sesuai dengan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 14 Tahun 2002, diatur putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua, dan bila dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
ET
Menimbang, sesuai dengan pasal 79 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002, diatur apabila Majelis didalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat hakim yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak; Menimbang, karena salah satu Hakim berbeda pendapat dan dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka sesuai dengan pasal 79 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 putusan Majelis diambil berdasarkan suara terbanyak;
KR
Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis a quo, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat a quo, sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan a quo;
SE
Mengingat
Memutuskan
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perudangundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; :
Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlah pajak
yang terutang dengan memperhitungkan bukti dan data pendukung dari Penggugat, nama: XXX.
atas
dengan dibantu oleh: Muhammad Irwan, SE, MM.
JA
K
Demikian diputus berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, oleh Hakim Majelis II B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut : Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. Erwin Silitonga sebagai Hakim Anggota, Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA. sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh: Haryono, Ak., MA.
sebagai Panitera Pengganti,
N
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A. Drs. Erwin Silitonga Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA.
PA
Putusan Nomor: Put-79783/PP/M.IIB/99/2017 diucapkan di Jakarta dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, dengan susunan Majelis sebagai berikut :
SE
KR
ET
AR
IAT
PE
NG AD
ILA
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.
