PERATURAN SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR: 01/SA/FIB/II/2017 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS Menimbang
: 1.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Bahwa norma yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi telah mengalami beberapa perubahan, di samping itu norma yang ada terkait dengan pemilihan Dekan masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan statuta Universitas Andalas yang lama. Bahwa Statuta Universitas Andalas telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 yang berlaku sejak tanggal 12 April 2013 dipandang perlu menetapkan jabaran norma mengenai pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4586); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1045); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5007); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5500); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Andalas; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. Memperhatikan
Menetapkan
: Pertimbangan Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tanggal 16 Febuari 2017 MEMUTUSKAN : PERATURAN SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Senat adalah Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas 2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 3. Dosen adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). 4. Forum Dosen adalah rapat yang diikuti oleh dosendi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 5. Panitia pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas untuk menyelenggarakan Pemilihan Dekan.
BAB II PERSYARATAN Pasal 2 Seorang dosen untuk dapat dipilih dan diusulkan sebagai Dekan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Dosen PNS 2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik. 5. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen/Program Studi atau Koordinator program studi paling sedikit 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan. 6. Berpendidikan doktor (S3). 7. Menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala. 8. Bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis 9. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 10. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tingggi yang dinyatakan secara tertulis 11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
12. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 14. Bersedia melepaskan jabatan rangkap yang penuh waktu, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Andalas, apabila terpilih dan diangkat sebagai Dekan (sesuai pasal 29 Statuta Universitas Andalas).
Pasal 3 Bakal Calon Dekan menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi pencalonan sebagai berikut: 1. Visi Misi dan Program kerja 2. Daftar riwayat hidup 3. Fotocopi ijazah S3 yang sah dan diakui. 4. Formulir pernyataan kesediaan sebagai bakal calon Dekan. 5. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan. 6. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan rangkap di dalam atau di luar Universitas Andalas apabila terpilih dan diangkat menjadi Dekan (sesuai pasal 29 Statuta Universitas Andalas). 7. Surat keterangan dokter yang menerangkan berbadan sehat secara jasmani dan rohani 8. Pas foto berwarna 4 x 6 dengan pakain lengkap berjas dan dasi bagi pria, dan berkebaya atau berpakaian muslimah bagi wanita.
BAB III PANITIA Pasal 4 Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat melaksanakan rapat untuk membentuk panitia yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Pasal 5 1. Panitia berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
2. 3. 4. 5.
a. Anggota Senat sebanyak 3 (tiga) orang, dan b. Wakil dosen yang bukan anggota Senat sebanyak 2 (orang). Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan tidak boleh menjadi panitia. Panitia dibantu oleh staf sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan. Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan Panitia bertanggung jawab kepada Dekan.
BAB IV TAHAP PEMILIHAN Pasal 6 1. Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Tahap penjaringan b. Tahap pemilihan c. Tahap pengangkatan 2. Tahap pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
Pasal 7 1. Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Panitia melakukan sosialisasi, meliputi agenda, mekanisme, dan tata cara pemilihan Dekan. b. Panitia melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan. c. Panitia mengirimkan formulir kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan. d. Panitia menerima pendaftaran dosen beserta segala persyaratan yang harus dipenuhi dan menetapkannya sebagai bakal calon Dekan. e. Panitia menyampaikan nama bakal calon Dekan pada forum dosen untuk dilakukan penyaringan. f. Panitia menetapkan waktu dan tempat penjaringan pada forum dosen. g. Penjaringan pada forum dosen dilakukan dengan pemungutan suara. h. Dosen mempunyai 1 (satu) hak suara dalam proses penjaringan i. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk pelaksanaan penjaringan pada forum dosen, kehilangan hak suara.
j. Visi, Misi, dan Program Kerja disampaikan dalam forum dosen. 2. Visi, Misi, dan Program Kerja disampaikan dalam forum dosen. 3. Penjaringan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon Dekan menjadi calon Dekan, apabila bakal calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang. 4. Dalam hal jumlah bakal calon Dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penjaringan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Dekan. 5. Dalam hal jumlah bakal calon Dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dalam forum dosen tidak dilakukan. 6. Panitia menyampaikan nama-nama Calon Dekan yang telah ditetapkan dari hasil penjaringan kepada Senat.
Pasal 8 1. Tahap pemilihan calon Dekan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan calon Dekan, Senat mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan calon Dekan b. Rapat Senat dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu). c. Calon Dekan menyampaikan Visi Misi dan Program Kerja dalam rapat Senat. d. Calon Dekan yang tidak hadir untuk menyampaikan Visi Misi dan Program Kerja dalam rapat Senat, hak pencalonannya dinyatakan gugur. e. Pemilihan calon Dekan dilakukan dengan pemungutan suara. f. Setiap anggota Senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara g. Senat menetapkan 2 (dua) orang calon Dekan sebagai calon Dekan terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. h. Dalam hal pemilihan calon Dekan yang berjumlah 3 (tiga) orang menghasilkan 2 (dua) orang calon Dekan dengan jumlah suara tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang satu kali untuk mencari peringkat satu. Akan tetapi jika hasil pemilihan ulang belum memperoleh peringkat 1 (satu), maka selanjutnya panitia mengirimkan hasil sebelumnya kepada Rektor beserta berita acara pemilihan. i. Dalam hal pemilihan calon Dekan yang berjumlah 2 (dua) orang menghasilkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang satu kali untuk mencari peringkat satu. Akan tetapi jika hasil pemilihan ulang belum memperoleh peringkat satu, maka selanjutnya panitia mengirimkan hasil sebelumnya kepada Rektor beserta berita acara pemilihan.
Pasal 9 Tahap penusulan nama Dekan dilakukan dengan ketentuan Senat mengirimkan 2 (dua) nama calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
BAB V PENUTUP Pasal 10 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan teknis pemilihan yang ditetapkan panitia. 2. Pelaksanaan teknis pemilihan diatur oleh panitia. 3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi
