KERANGKA ACUAN ADVOKASI PELAKSANAAN STRATEGI PUG KEPADA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang strategis yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagai wakil rakyat DPRD juga mempunyai tugas menyerap aspirasi masyarakat. DPRD memiliki otoritas yang memadai untuk mewujudkan kebutuhan, harapan dan keinginan rakyat di daerah. Posisi dan kewenangan DPRD yang demikian kuat, dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyatnya,
sehingga
daerahnya.
Namun
DPRD data
dapat
dan
mendorong
fakta
percepatan
menunjukkan
bahwa
kemajuan hasil-hasil
pembangunan daerah maupun nasional masih menimbulkan kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat serta antar sektor daerah. Yang lebih spesifik adalah kondisi dan posisi perempuan jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi dan pertahanan keamanan. Memperhatikan fakta di atas, perlu ada upaya dan langkah proaktif DPRD
bersama Pemerintah
Daerah
untuk
mengatasinya agar dapat
mengeliminir berbagai kesenjangan di daerah termasuk kesenjangan gender. Dalam kerangka itu, maka perlu dilakukan advokasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk lebih memahami strategi pengarusutamaan
gender
dalam pembangunan daerah, sehingga segala produk-produk peraturan perundang-undangan
dapat
mengintegrasikan
kepentingan, kebutuhan,
harapan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
1
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana di sempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga
Pengadaan
Barang/Jasa
Kebutuhan
Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 8. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03558/DPA/2017 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD Tahun 2017. C. TUJUAN ADVOKASI PELAKSANAAN STRATEGI PUG KEPADA DPRD 1. Tujuan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota memahami pengetahuan konsep gender, pengarusutamaan gender dan isu kesenjangan yang terjadi di daerahnya. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan kesadaran gender anggota DPRD yang dituangkan dalam komitmen politiknya dengan mendorong implementasi strategi PUG di daerah; b. Meningkatkan
perspektif
gender
dikalangan
anggota
DPRD
sehingga dapat melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang responsive gender.
2
D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Anggota legislatif Kabupaten/Kota yang meningkat pemahamannya dan berkomitmen
dalam
mendukung
pelaksanaan
pembangunan
dan
penganggaran daerah yang berkeadilan 2. Kesepakatan pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota. E. PELAKSANAAN Waktu dan Tempat Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2017 akan dilaksanakan selama 2 hari. Adapun jadwalnya sebagai berikut: Hari
: Jumat sd Sabtu
Tanggal
: 12 – 13 Mei 2017
Pukul
: 08.00 s/d selesai
Tempat
: The Sunan Hotel Jl. Ahmad Yani No. 40 Solo
F. PESERTA Peserta kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo diikuti sebanyak 20 orang (laki-laki dan perempuan mewakili semua Komisi), 4 orang Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo dan 2 orang Setwan DPRD Kabupaten Sukoharjo G. NARASUMBER Narasumber kegiatan Advokasi Pelaksanaan Startegi
PUG
kepada
DPRD
adalah DINI INAYATI,ST dari PATTIRO Semarang H. PROSES 1. Pembukaan 2. Sambutan dari DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa tengah 3. Kesetaraan Gender dan Hak-hak Warga Negara 4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 5. Anggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender 6. Analisis APBD Responsif Gender I. METODE KEGIATAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi
3
J. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2017” di biayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 pada DPA DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. K. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
4
JADWAL KEGIATAN ADVOKASI PELAKSANAAN STRATEGI PUG KEPADA DPRD TAHUN 2017 NO 1
WAKTU HARI PERTAMA 08.00 – 08.30 08.30 – 08.45 08.45 – 09.00 09.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.30 17.30 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 21.15
2
HARI KEDUA 06.00 – 08.00 08.00 – 10.00 10.00 – 10.30 10.30 – 13.30 13.30 – 14.00 14.00 – 14.30
ACARA
KETERANGAN
Registrasi Pembukaan Coffee Break Kesetaraan Gender dan Hak-hak Warga Negara Ishoma PUG dalam Pembangunan
Panitia Panitia Panitia Fasilitator
Coffee Break Anggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Ishoma Analisis APBD Responsif Gender Coffee Break
Panitia Fasilitator
Sarapan Pagi Lanjutan Analisis APBD Responsif Gender Coffee Break Rencana Tindak Lanjut (RTL) Ishoma Penutup
Panitia Fasilitator
Panitia Fasilitator
Panitia Fasilitator Panitia
Panitia Fasilitator Panitia Panitia
5
