KOTA TAHUN 2017

PEDOMAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Kerjasama: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- ii -

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan pada kita, sehingga buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) melalui Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan, Deputi Kelembagaan Iptek, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf b, akan mencoba memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator penguatan SIDa. Buku pedoman ini ditujukan sebagai bahan rujukan dalam mereview atau menentukan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas peran BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Di dalam buku ini terdapat format proposal yang harus diisi oleh BPPD terkait dengan peran BPPD sebagai Sekretaris Tim Penguatan SIDa dalam menjalankan fungsi koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah. Proposal tersebut akan menjadi dasar dan menjadi pertimbangan untuk menentukan BPPD yang akan difasilitasi untuk Penguatan kelembagaan BPPD dalam mensupport tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dievaluasi untuk ditetapkan menjadi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota berkinerja utama dalam upaya penguatan SIDa yang diikuti semua BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Diharapkan pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator penguatan SIDa, dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan iptek di daerah, sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera (innovation for welfare). Semoga bermanfaat. Jakarta, Februari 2017 Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kemal Prihatman

- iii -

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Penguatan Kelembagaan Iptek dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan penguatan SIDa adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, serta peningkatan kinerja lembaga penelitian daerah. Salah satu elemen penting bagi terselenggaranya penguatan SIDa adalah meningkatnya kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan di daerah atau peran BPPD. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa, BPPD memiliki peran sentral dalam menggerakan penguatan sistem inovasi di daerah, yaitu sebagai sekretaris tim koordinasi sekaligus sebagai koordinator penyelenggaraan. Adanya upaya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten /Kota sebagai koordinator penyelenggaraan SIDa, merupakan langkah yang strategis. Hal ini dikarenakan penguatan sistem inovasi sebagai sebuah pendekatan pembangunan, baik pusat maupun daerah, merupakan hal yang baru. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan peningkatan peran BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator penyelenggaraan SIDa, antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini BPP Kemendagri, merupakan salah satu langkah nyata dari implementasi peraturan bersama yang sudah ditetapkan serta adanya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2016, jumlah BPPD yang telah mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dan peran BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 12 (dua belas) lembaga. Dengan adanya kegiatan fasilitasi ini diharapkan kinerja lembaga kelitbangan akan terdorong menjadi lebih baik. Ke depan, peran BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai salah satu elemen penting bagi penguatan sistem inovasi di daerah diharapkan menjadi lebih berperan dalam meningkatkan daya saing daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan segera dapat dicapai. Jakarta, Februari 2017 Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Patdono Suwignjo

- iv -

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Assalamualaikum wr, wb. Saloom Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas diberikannya kesempatan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kata sambutan dalam buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Bersama Menteri Nomor 3 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sesuai dengan amanat dari Peraturan Bersama Menteri, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama-sama melakukan penguatan kelembagaan dalam peningkatan kapasitas BPPD sebagai leading sector dalam implementasi inovasi daerah. Kerjasama tersebut berhasil menuntaskan Pedoman Fasilitasi Peningkatan Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebagai strategy improvement dalam rangka memberikan arahan tentang tahapan pencapaian strategi, serta kerangka prioritas peningkatan kapasitas dan kapabilitas khususnya penguatan SIDa. BPPD memiliki peran strategis dalam kerjasama penguatan SIDa. Oleh karenanya, pedoman penguatan SIDa harus tetap berpedoman pada Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berperan sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama oleh para stake holder, baik Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Kementerian sebagai amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Bab XXI pada pasal 386 s/d 390 yang memiliki substansi dalam berinovasi bagi Pemerintahan Daerah sebagai dasar pengembangan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan partisipatif. Pedoman ini diharapkan menjadi sinergitas dalam setiap gagasan berinovasi yang berupaya untuk mengartikulasikan amanat UU no.23 Tahun 2014, dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan membentuk daya saing Daerah dlam pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat. Akhirnya, saya sampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan

-v-

pedoman ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum wr, wb

Jakarta, Februari 2017 Plt.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji

- vi -

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI SAMBUTAN KEPALA BPP KEMENDAGRI DAFTAR ISI BATASAN ISTILAH

ii iii iv vi vii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3.1.Maksud 1.3.2.Tujuan 1.3.3.Sasaran 1.4. Ruang Lingkup (Kelompok Sasaran) 1.5. Tolok Ukur Keberhasilan

1 1 3 4 4 4 5 5 7

BAB II

METODOLOGI 2.1. Tahapan Fasilitasi 2.2. Bentuk Fasilitasi yang Diberikan

8 8 9

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN 3.1. Prosedur Pelaksanaan 3.2. Tahapan Pelaksanaan 3.3. Jadwal Pelaksanaan 3.4. Monitoring & Evaluasi 3.5. Pembiayaan

10 10 11 12 12 12

BAB IV

PENUTUP

16

LAMPIRAN – LAMPIRAN

17

LAMPIRAN 1

18 23 24

LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 LAMPIRAN 5

Format Proposal Format Surat Permohonan Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Format Laporan Akhir Format Check List Fact finding Format contoh pertanggung jawaban/bukti pengeluaran

26 28 30

- vii -

BATASAN ISTILAH 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di Provinsi/Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; 3. Fasilitasi adalah pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis¸ pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan (workshop, FGD/seminar), serta dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas. Peran BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia. 5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu. 6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 7. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 8. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, dan Pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang

- viii -

baru. Atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Penelitian (Research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan (i) pemahaman, (ii) pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta (iii) menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 12. Pengembangan (Development) adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk (i) meningkatkan fungsi, (ii) manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. 16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 17. Tim Pengarah adalah tim yang memberikan arahan, kebijakan dan keputusan pokok bagi program insentif yang beranggotakan pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pimpinan BPP Kemendagri. 18. Tim Penilai adalah tim yang merupakan panel pakar dan praktisi yang memiliki anggota dengan kompetensi dan keahlian, khususnya tentang permasalahan, metodologi, pemanfaatan yang berkaitan dengan proposal. Tim

- ix -

ini bertugas melakukan seleksi dan bertindak sebagai juri dalam penilaian BPPD Kategori Utama.

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya iptek yang dimiliki dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global diperlukan dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas serta memanfaatkan iptek nasional untuk mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat unggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. Iptek, inovasi, dan sistem inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan dan daya saing nasional. Penguatan sistem inovasi nasional (SINas) mencakup penguatan kelembagaan, sumber daya, jaringan iptek dan peningkatan relevansi, produktivitas riset, dan pendayagunaan iptek dalam rangka peningkatan kontribusi iptek terhadap daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan iptek mempunyai peran yang sangat besar dalam memasok hasil penelitian dan pengembangan (litbang), untuk meningkatkan daya saing sektor industri sebagai upaya memperbaiki tingkat perekonomian nasional. Sebagai contoh, dalam sektor industri dan perdagangan, peran kelembagaan iptek diarahkan juga untuk menjawab beberapa kendala mendasar, antara lain: (i) rendahnya kandungan teknologi produk barang dan jasa; (ii) rendahnya kontribusi kapasitas teknologi domestik dan litbang dalam proses produksi dan distribusi; dan (iii) implementasi standardisasi dan sertifikasi proses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mendukung daya saing dalam perdagangan internasional.

1

Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni: [1] kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitas dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, pada 25 April 2012 bersamaan dengan perayaan Hari Otonomi Daerah ke-16, telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan ini merupakan salah satu bukti kebersamaan sekaligus menjadi dasar hukum (legal basis) bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui iptek dan inovasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu unsur kunci yang memiliki peran besar dalam penguatan SIDa adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD), atau sebutan lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelitbangan. Penguatan BPPD merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan SINas maupun SIDa, agar lembaga iptek dapat berkinerja tinggi. Dengan menghasilkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan Pemerintah). Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa menyatakan bahwa penataan terhadap institusi pemerintah daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa. Pada Pasal 32 mengamanatkan kepada gubernur untuk membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di Provinsi/Kabupaten/Kota. Kepala BPPD berperan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi yang mempunyai tugas antara lain menyusun dokumen Roadmap Penguatan SIDa. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa tugas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di lingkungan pemerintahan Provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan salah satu kewenangannya adalah melaksanakan pengelolaan pembangunan daerah. Mengingat pentingnya peran BPPD dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan SIDa, diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerjanya, diantaranya berupa fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan penguatan SIDa, dalam implementasi Roadmap SIDa. Berdasarkan latar belakang tersebut, memprakarsai kegiatan Fasilitasi

Kemenristekdikti dan Kemendagri Peningkatan Kapasitas BPPD 2

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Penguatan SIDa yang dapat digunakan sebagai acuan daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan peran dan fungsinya serta mendukung kepentingan stakeholder di pusat dan daerah, terutama dalam penguatan SIDa. Tahun 2017 merupakan tahun kelima pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi dan tahun pertama untuk BPPD Kabupaten/kota sebagai Koordinator Penguatan SIDa. Pada tahun 2013 yang merupakan tahun pertama pelaksaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa terdapat 6 (enam) BPPD yang mendapatkan fasilitasi. Pada tahun 2014, ada 7 (tujuh) BPPD yang akan mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi, selanjutnya, pada tahun 2015 ada lima, tahun 2016 ada dua belas BPPD Provinsi yang akan dapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi. Sedangkan pada tahun 2017 BPPD yang di Fasilitasi bukan hanya pada tingkat Provinsi tetapi juga pada tingkat Kabupaten/Kota.

1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497); Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 3

9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290); Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti nomor 042.03.1.401196/2017 tanggal 7 Desember 2016

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.3.1.Maksud Buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017, merupakan dokumen yang disusun untuk menjadi pijakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD. Dengan maksud untuk memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka prioritas peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD dalam rangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, khususnya SIDa. BPPD diharapkan dapat menjadi motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui inovasi teknologi. 1.3.2.Tujuan Tujuan dari adanya pedoman fasilitasi ini adalah untuk menjadi panduan bagi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mendapat dana fasilitasi. Tujuan pemberian fasilitasi adalah untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator dalam mengimplementasikan penguatan pelaksanaan SIDa di daerah. 1.3.3. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tersedianya data dan informasi dasar mengenai kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kelitbangan daerah secara nasional; 4

b. Tersedianya bahan rujukan dalam menentukan daerah yang mendapat fasilitasi penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kelitbangan; c. Tersedianya bahan rujukan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD sebagai koordinator dalam pengembangan dan penguatan SIDa. d. Bagi BPPD yang sudah berkinerja utama : 

Adanya koordinasi dalam rangka mengimplementasikan SIDa dengan Perguruan Tinggi, PUI, STP dan Lembaga Penunjang Lainnya di daerah, yang dituangkan dalam bentuk kegiatan;



Terbentuknya jaringan yang kuat/kolaborasi antar unsur inovasi dalam rangka mengimplementasikan SIDa



Terbentuknya kegiatan bersama yang melibatkan seluruh unsur inovasi dalam meningkatkan potensi unggulan daerah



Telah melaksanakan pembinaan terhadap badan litbang Kabupaten/Kota terkait komoditas unggulan daerah dalam mengimplementasikan SIDa

1.4. RUANG LINGKUP (KELOMPOK SASARAN) Berdasarkan bentuk dan struktur organisasi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikategorikan dalam kelompok sebagaimana dijelaskan dalam table 1.1. Tabel 1.1. Kategorisasi Kelembagaan BPPD Provinsi Berdasarkan Bentuk dan Struktur Organisasi

NO.

1.

KATEGORI

Kelompok I PROVINSI

URAIAN NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI) Berbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon IIa

JUMLAH

(16)

NAMA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Balitbangda Provinsi Sumatera Utara BPP Provinsi Riau Balitbangda Provinsi Jambi Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat Balitbangda Provinsi Jawa Timur Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 5

NO.

KATEGORI

URAIAN NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI)

JUMLAH

NAMA

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2.

Kelompok II

Berbentuk Badan/Kantor KABUPATEN/ Penelitian dan KOTA Pengembangan Daerah dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II/b dan III/a

(35)

Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Balitbangda Provinsi Lampung BP3 Iptek Provinsi Jawa Barat Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat Balitbangda Provinsi Maluku Utara

1. 2. 3. 4.

Balitbang Kota Medan Balitbang Kab. Nias Balitbang Kab. OKU Selatan Balitbang Kabupaten Kampar 5. Balitbang Kab Tanjung Jabung Timur 6. Balitbang Kab. Sungei Penuh 7. Balitbang Kota Mojokerto 8. Balitbang Kota Madiun 9. Balitbang Kab. Malang 10. Balitbang Kab. Pamekasan 11. Balitbang Kab. Gianyar 12. Balitbang Kab. Kutai Kertanegara 13. Balitbang Kab. Kutai Timur 14. Balitbang Kab. Maros 15. Balitbang Kab. Pangkajene Kepulauan 16. Balitbang Kab. Kepulauan Talaud 17. Balitbang Kab. Sinjai 18. Balitbang Kab. Bulu kumba 19. Balitbang Kab. Gowa 20. Balitbang Kab. Luwu Utara 21. Balitbang Kab. Wajo 22. Balitbang Kota Makassar 23. Balitbang Kota Palopo 24. Balitbang Kab. Konawe Selatan 25. Balitbang Kab. Buton 26. Balitbang Kab. Bombana 6

NO.

KATEGORI

URAIAN NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI)

JUMLAH

NAMA

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Balitbang Kab. Konawe Balitbang Kab. Selayar Balitbang Kab. Buton Balitbang Kota Kupang Balitbang Kab. Jayapura Kantor Litbang Kota Binjai Kantor Litbang Kabupaten Kuningan Kantor Litbang Kabupaten Pati Kantor Litbang Iptek Kabupaten Wonogiri Kantor litbang Kabupaten Bone

Lembaga yang bisa mengajukan sebagai penerima fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan adalah BPPD yang termasuk dalam kelompok BPPD Kategori I dan Kategori II yang berbentuk BPPD dengan tupoksi khusus kelitbangan dan dipimpin pejabat setingkat Eselon II dan III.

1.5. TOLOK UKUR KEBERHASILAN Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan kabupaten sebagai Koordinator Penguatan SIDa, dapat diukur berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Meningkatnya kapasitas BPPD dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penguatan SIDa yang meliputi: identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa, analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa, dan memadukan kebijakan-kebijakan antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah (pusat) untuk penguatan SIDa; b. Komprehensifnya format roadmap penguatan SIDa yang memuat: kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, kondisi SIDa yang akan dicapai, arah kebijakan strategi penguatan SIDa, fokus dan program prioritas SIDa, dan rencana aksi penguatan SIDa. c. Terimplementasikannya agenda dari roadmap SIDa yang dibuat pada waktu dan anggaran yang telah dibuat. *Catatan : Harus ada data pembanding dari data ditahun sebelumnya terkait hasil implementasi SIDa.

7

BAB II METODOLOGI 2.1. Tahapan Fasilitasi Fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 difokuskan untuk memaksimalkan peran dan fungsi koordinasi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan supporting pada manajemen kelitbangan baik untuk BPPD yang telah lama terbentuk maupun BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru terbentuk. Adapun tahapan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator dalam Penguatan SIDa adalah sebagai berikut:

1. Review Hasil Fasilitasi Peningkatan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kapasitas

BPPD

Review dari kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak semua BPPD Propinsi harus difasilitasi karena hasil pembinaan selama 3 tahun tidak semua BPPD menunjukkan hasil yang diharapkan 2. Pendataan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Baru Terbentuk Data sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa ada penambahan atau pembentukan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota baru, yaitu BPPD Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Barat , Sulawesi Utara, dan Maluku Utara dan beberapan BPPD Kabupaten/Kota yang baru terbentuk di tahun 2016. 3. Pembahasan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Akan Difasilitasi Tim Kemenristekdikti dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri membahas dari review hasil kegiatan fasilitasi tahun 2016 dan evaluasi untuk BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum mengimplementasikan pelaksanaan roadmap SIDa-nya dan belum optimal dalam melakukan fungsi koordinasi. 4. Rekomendasi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan Difasilitasi Setelah melihat hasil kegiatan fasilitasi dan hasil evaluasi tahun 2016, maka direkomendasikan bahwa BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi dalam pembinaan pada tahun 2017 adalah BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih pada kategori Pratama dan Madya sedangkan yang sudah berkinerja utama akan masuk dalam fasilitasi penguatan. 5. Penetapan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Hasil rekomendasi tim Kemenristekdikti dan BPP Kemendagri untuk menetapkan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima fasilitasi tahun 2017 disampaikan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. 8

6. Pemberian Fasilitasi Fasilitasi diberikan kepada BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan penandatangan kontrak kerja sama swakelola antara Kemenristekdikti dengan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima fasilitasi. Kegiatan fasilitasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

2.2

BENTUK FASILITASI YANG DIBERIKAN Fasilitasi yang akan diberikan kepada BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah: a. Melaksanakan forum koordinasi antar SKPD untuk mengimplentasikan SIDa b. Melaksanakan sosialisasi program implementasi SIda c. Pelatihan dalam penguatan kemampuan SDM Iptek BPPD d. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), konsinyering, workshop,seminar dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat. Bagi BPPD yang sudah berkinerja Utama, fasilitasi digunakan dalam rangka mencapai sasaran seperti yang disebutkan dalam poin 1.3.3.d.

9

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN Pengembangan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Penguatan SIDa, dilakukan dengan cara memperkuat BPPD yang telah ada. Hal ini agar lebih fokus dalam pengukuran pencapaian kinerja dalam menjalankan tupoksi sesuai yang diminta para pemangku kepentinganya (stakeholders). 3.1.

PROSEDUR PELAKSANAAN Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi teknis untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan SIDa adalah: 1) Kemenristekdikti bersama-sama BPP Kemendagri merumuskan buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Provinsi/Kabupaten/Kota,;

menyusun dan Kapasitas BPPD

2) Buku Pedoman Fasilitasi disosialisasikan baik melalui situs Kemenristekdikti, maupun langsung melalui sosialisasi langsung. 3) BPPD penerima fasilitasi bersedia dilakukan konfirmasi dan pengecekan lapangan (fact finding) terhadap hal yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi tahun 2017; dan 4) Hasil berupa naskah, laporan dan/atau model implementasi SIDa dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy (versi.doc) serta kelengkapan dokumen untuk penilaian BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota kategori utama dikirimkan ke alamat: Sekretariat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Gedung II BPPT Lantai 16, Jl. MH. Thamrin 8 Jakarta 10340 Telp.021-3169565, 316 9556, Faks. 021-3102014 e-mail: [email protected]

5) Penyelenggara melalui tim reviewer, melakukan verifikasi kelengkapan dari dokumen yang diterima. 6) Pelaksanaan assesment lapangan (fact finding) dilakukan pihak pelaksana ke BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima program fasilitasi. Hasil assesment lapangan akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan bentuk fasilitasi yang akan diterima oleh BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota. 7) BPPD penerima fasilitasi yang ditetapkan akan disampaikan melalui surat Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima fasilitasi, bersama dengan tim pelaksana membahas kegiatan dan program yang akan dilakukan agar diperoleh kesepakatan kerja. Pembahasan dan program kegiatan ini juga

10

mencakup target-target Provinsi/Kabupaten/Kota.

yang

akan

dan

harus

dicapai

BPPD

8) Selama melaksanakan rencana aksi, BPPD penerima fasilitasi akan dimonitor untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan. Alur tahapan pelaksanaan diilustrasikan pada Gambar 3.1. Revisi Buku Pedoman Sosialisasi Buku Pedoman Review Hasil Fasilitasi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017

Pendataan BPPD yang Baru Terbentuk Pembahasan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota/Kabupaten/kota yang Akan Difasilitasi

Rekomendasi BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Akan Difaslitasi Penetapan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Akan Difasilitasi Fasilitasi

Monev

Penyampaian laporan akhir

Gambar 3.1.Prosedur Pelaksanaan

3.2.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam Gambar 3.2 sebagai berikut: Revisi Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupat en/Kota

Sosialisasi dan Seleksi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupat en/Kota

Pemberian Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupat en/Kota

Evaluasi dan Penilaian Kinerja BPPD Kategori Utama

Penetapan BPPD Kategori Utama

S E L E S A I

Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan

11

3.3. JADWAL PELAKSANAAN Penjadwalan dan diagram alir prosedur rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi Penguatan SIDa tahun 2017 ditampilkan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 Tabel 3.1. Jadwal Rencana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BPPD Dalam Rangka Penguatan SIDa Tahun 2017 Tanggal Januari

Februari Maret -April

Mei-Juli

Agustus-Oktober

Nopember

Desember

3.4.

Kegiatan  

Rapat persiapan kegiatan Permohonan untuk menjadi anggota tim kerja Fasilitasi, Revieu Proposal dan Monev  Revisi buku pedoman fasilitasi  Sosialisasi Buku Pedoman Fasilitasi         

Pengusulan Proposal Seleksi Proposal Penetapan BPPD yang menerima fasilitasi Pencairan Dana Tahap I (Proposal) Monitoring pelaksanaan output fasilitasi Rencana kegiatan tahap II Pencairan Dana Tahap II (Akhir) Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Tahap I Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan output fasilitasi  Laporan Akhir Fasilitasi  Penilaian Kinerja BPPD untuk Kategori Utama  Laporan Akhir  Pemberian Apresiasi 5 (lima) BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Berkinerja Utama

MONITORING & EVALUASI BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima fasilitasi akan dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik oleh Tim Kerja Monev.

3.5.

PEMBIAYAAN Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kontrak swakelola yang dilakukan oleh lembaga penerima fasilitasi. Seluruh dana Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD berasal dari DIPA Direktorat Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017. Ketentuan umum dalam pembiayaan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai untuk kegiatan kontrak swakelola antara lain: 12

a) Pencairan anggaran dengan kontrak kerja swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah penerima fasilitasi yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitasi; b) Dana untuk setiap rangkaian kegiatan fasilitasi harus memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku atau standar biaya masukan (SBM) tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan perubahannya; c) Komponen biaya fasilitasi adalah seperti berikut: Anggaran Kontrak berasal dari kode akun 521219 Belanja Non Operasional Lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk, sebagai berikut : 1. Belanja Bahan: Merupakan komponen biaya belanja habis pakai sebagai pendukung operasional manajemen kegiatan fasilitasi. Komponen biaya ini dapat meliputi: alat tulis kantor, bahan komputer, penggandaan, konsumsi rapat, penjilidan, pencetakan , perlengkapan seminar dan sebagainya. 2. Paket Meeting Merupakan komponen biaya kegiatan untuk mengakomodasikan kegiatan pelatihan, konsiyering, dan seminar. 3. Jasa Profesi Merupakan komponen biaya jasa profesi atas kepakaran yang diberikan seseorang. Komponen biaya ini digunakan sebagai pembayaran honor narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rapat/Focuss Group Discussion (FGD)/Konsiyering/Seminar/Pelatihan. Honor narasumber meliputi: Narasumber setingkat Eselon I, II dan III ke bawah serta Pakar. Adapun Tim pakar/penilai dari pusat yang bertugas melakukan monev atau penilaian diakomodir juga dari dana fasilitasi sebanyak 3 orang 2 kali. 4. Perjalanan Dinas Merupakan komponen biaya untuk mengakomodasikan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi maupun sebaliknya dari Jakarta ke daerah BPPD yang difasilitasi bagi tim pakar/penilai dari pusat yang akan melakukan monev, supervise dan penilaian kinerja. 5. Honor kegiatan Merupakan komponen biaya honor untuk tim inti manajemen pengelola BPPD penerima fasilitasi selama 6 (enam) bulan dengan alokasi: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 6. Jangka waktu pemberian fasilitasi 6 (enam) bulan. 7. Dalam usulan proposal agar mencantumkan dana APBD yang digunakan untuk pelaksanaan implementasi SIDa pada SKPD terkait. 8. Anggaran fasilitasi hanya digunakan untuk koordinasi dan peningkatan kapasitas kemampuan SDM yang terkait SIDa

13

1. Pencairan Dana Pencairan dana kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Penguatan SIDa dilakukan secara kontrak swakelola, dimana pelaksananya adalah lembaga/BPPD yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitasi. Pencairan dana dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Lembaga/BPPD sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disepakati. Dasar pencairan dana program fasilitasi adalah surat perjanjian kontrak swakelola antara pejabat lembaga penerima atau yang mewakili dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program fasilitasi sesuai dengan jumlah/nilai fasilitasi yang disetujui sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dana Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan komponen belanja yang ada yang dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Kelembagaan pada saat pencairan berdasarkan tahapan kontrak swakelola sesuai dengan rencana kerja dan rencana penyerapan anggaran. Pembayaran Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan/BPPD menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan RAB. Dokumen pertanggungjawaban disimpan pada lembaga/BPPD penerima dana fasilitasi untuk dapat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pertanggungjawaban Lembaga Penerima Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota selain berkewajiban mencairkan dana dari Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan juga berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian dana yang diterima sesuai dengan standar biaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mempertanggungjawabkan dana wajib mengikuti Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta beberapa peraturan perubahannya. Pertanggungjawaban dana akan meliputi pertanggungjawaban pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan disetujui oleh Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam membelanjakan atau menggunakan anggaran tersebut tetap berpedoman bahwa untuk setiap mata anggaran yang pemakaiannya mengandung pajak wajib membayar pajak. Berkas asli pertanggungjawaban tersebut harus disimpan di Lembaga Penerima Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mendokumentasikan/mengarsip seluruh aktifitas dan pertanggungjawaban pengeluaran. Pertanggungjawaban dan pencairan dilakukan sesuai jadwal Tahapan pencairan disertakan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disetujui.

14

Berkas-berkas pertanggungjawaban yang wajib dibuat anggaran sebagai berikut:

untuk setiap mata

a) Honor terkait output kegiatan: Dilengkapi dengan Surat Keputusan dari pejabat pembuat komitmen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengacu pada usulan nama dari Lembaga penerima fasilitasi; b) Honor Narasumber yang meliputi: Narasumber setingkat Eselon I, II, dan III ke bawah serta Narasumber Pakar, sesuai dengan form narasumber yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Dilengkapi dengan bukti undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi foto. c) Perjalanan Dinas, perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas (SPT), Daftar Nama, Surat Perintah Dinas, Bukti Sampai Tujuan, Kwitansi, Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Bukti Pengeluaran Riil (bila ada). (d) Paket Meeting ; FGD, Seminar, maupun pelatihan dapat melampirkan bukti Undangan, daftar hadir, notulen atau laporan singkat hasil FGD, dokumentasi foto serta bukti pembelian belanja bahan seminar jika ada.

15

BAB IV PENUTUP

Buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Penguatan SIDa merupakan pedoman yang dijadikan acuan berbagai pihak untuk ikut serta dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas BPPD, termasuk penyelenggara, tim independen (tim pendamping dan tim Monev), serta seluruh BPPD/lembaga litbang daerah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan mempermudah dan memperjelas proses peningkatan kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menunjang penguatan SIDa.

16

LAMPIRAN - LAMPIRAN

17

LAMPIRAN 1.

FORMAT PROPOSAL DAN LEMBAR PENGESAHAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tahun 2017

Kerjasama :

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2017

18

Format Proposal Cover Lembar Pengesahan Daftar Isi Abstrak BAB I. PENDAHULUAN Bab pendahuluan : 1.1. Latar Belakang 1.2. Pernyataan Masalah; 1.3. Tujuan dan Sasaran dan Target Kegiatan: 

Bagi BPPD berkinerja utama targetnya adalah tercapainya sasaran D yang ada di proposal mereka



Target Kegiatan: Adanya landasan legal (peraturan Kepala Daerah tentang Penguatan SIDa), terimplemntasikanya Roadmap penguatan SIDa, terintegrasinya Roadmap SIDa ke dalam dokumen RPJMD) setiap aktifitas yang dilakukan berupa output yang terukur misalnya : Model Kolaborasi, Peraturan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Mekanisme/tata kelola komoditas unggulan daerah dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah untuk hilirisasi.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan. 1.5. Metodologi meliputi cara dan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan FGD, Workshop, Seminar, pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM, BAB II. KONDISI UMUM 2.1. Posisi BPPD/Balitbangda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 2.2. Kondisi BPPD/Balitbangda saat ini, misalnya menggunakan Analisa SWOT atau analisis lainnya; 2.3. Sumberdaya yang dimiliki lembaga (enabling factor); BAB III. RENCANA AKSI 3.1. Menjelaskan program yang akan diterapkan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPD/Balitbangda dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa di daerahnya. Kegiatan tersebut mencakup: 3.1.1. Pengembangan institusi: Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi SIDa, pengembangan SDM, sarana dan prasarana, pola manajemen, membangun jaringan dengan institusi lain, dll; 3.1.2. Koordinasi untuk membangun dan meningkatkan keterkaitan antara lembaga litbang dengan SKPD, Perguruan Tinggi, dan industri/UMKM (Supply-Demand Linkage) dalam rangka penguatan SIDa; 3.1.3. Kerjasama antar institusi baik nasional maupun internasional terkait litbang dalam rangka penguatan SIDa; 19

3.1.4. Rencana Strategis implementasi SIDa; 3.1.5. Penyusunan rencana tindak penguatan SIDa berdasarkan Roadmap yang disusun; 3.1.6. Penyusunan kebijakan penguatan SIDa (menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penguatan SIDa). 3.1.7. Melakukan review RPJMD dalam rangka harmonisasi, sinergi dan integrasi dan implementasi Roadmap SIDa ke dalam RPJMD dan RKPD; Format di atas harus mencakup hal-hal sebagai berikut: o BPPD/Balitbangda merumuskan kondisi yang ingin dicapai dalam hal menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa; o BPPD/Balitbangda membuat perencanaan agar dapat menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa baik dalam jangka pendek (1 tahun) maupun menengah (3 tahun); o Peran BPPD/Balitbangda yang dimaksud di butir 1) mengacu pada PERBER Kemenristek No. 03 dan Kemendagri No.36 Tahun 2012; o Terkait dengan PERBER Kemenristek No. 03 dan Kemendagri No.36 Tahun 2012, maka BPPD/Balitbangda wajib menjadikan dokumen Roadmap SIDa sebagai salah satu output di dalam proposal pengajuan fasilitasi ini; o BPPD/Balitbangda wajib mencantumkan kegiatan “peningkatan kapasitas (capacity building) untuk mengimplementasikan SIDa” di dalam pengajuan proposal fasilitasi ini. a. Cantumkan waktu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam tabel rencana pelaksanaan kegiatan; b. Jelaskan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksud. Bagi BPPD berkinerja utama wajib mencantumkan APBD Badan dan SKPD terkait program implementasi pelaksanaan SIDa. BAB IV. HASIL YANG DIHARAPKAN (terkait kegiatan sebelum dan keberlanjutannya) 4.1. Sasaran/hasil akhir (output) yang akan dicapai (terkait kegiatan sebelumnya); 4.2. Outcome dan impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan; 4.3. Cantumkan sasaran kegiatan yang akan dicapai per bulan. Hasil akhir kegiatan ini akan dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan yang akan diukur pada saat tim melakukan monitoring dan evaluasi. LAMPIRAN  SK pendirian Lembaga;  Profil Organisasi;  Daftar SDM;  Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir (yang terkait pelaksanaan implementasi SIDa);  Pokok-pokok Program Kerja 3 (tiga) tahun terakhir. 20

Contoh halaman depan proposal (cover warna)

PROPOSAL FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 (Judul Program Diusulkan terkait Implementasi SIDa) ...................................................................................................

LEMBAGA /INSTITUSI PENGUSUL Alamat Lengkap dan Kode Pos/telepon/HP/Faksmile/e-mail TANGGAL/BULAN/TAHUN

21

Contoh LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Tahun 2017 (Judul Diusulkan) ..........................................................................................................

Telah diperiksa dan disetujui untuk diusulkan dalam seleksi Peningkatan Kapasitas BPPD Berkinerja Utama yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ..................,..........2017 Mengetahui; Sekretaris Daerah

TTD dan Stempel

(.................................)

Kepala BPPD/Kantor Litbang

TTD dan Stempel

(.................................)

22

Contoh Surat Permohonan LOGO LEMBAGA

KOP SURAT PEMOHON ................,............................

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017. Kepada : Yth. Sekretariat Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Gedung II BPPT Lantai 16 Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta 10340 Bersama ini dengan hormat kami ajukan Permohonan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD/Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota ............................. Tahun 2016. Berkenaan dengan hal tersebut , berikut kami sertakan juga formulir aplikasi berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proposal Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas BPPD/Balitbangda SK Pendirian Lembaga BPPD/Balitbangda Profil Organisasi BPPD/Balitbangda Daftar Personil BPPD/Balitbangda Anggaran BPPD/Balitbangda 3 tahun terakhir dan anggaran penguatan SIDa Pokok-pokok Program Kerja BPPD/Balitbangda 3 (tiga) tahun terakhir

Kami bersedia mengikuti dan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, Kepala BPPD/Kantor Litbangda

(Nama Pimpinan Lembaga)

23

LAMPIRAN 2.

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Kerjasama :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2017

24

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 (NAMA BPPD) ................................................................................................................ Cover Daftar Isi Daftar tabel (jika diperlukan) Daftar Gambar (jika diperlukan) Daftar Lampiran (jika diperlukan) BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran BAB II. LAPORAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BPPD 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Rencana Capaian Realisasi Capaian Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III. LUARAN DAN DAMPAK 3.1. Luaran (Output dan Outcome) 3.2. Dampak (Impact) BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Rekomendasi Lampiran Lampiran I

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Lampiran II Dokumentasi

25

LAMPIRAN 3.

FORMAT LAPORAN AKHIR FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Kerjasama :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2017

26

LAPORAN AKHIR FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 (NAMA BPPD) ................................................................................................................ Cover Ringkasan eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Daftar tabel (jika diperlukan) Daftar Gambar (jika diperlukan) Daftar Lampiran (jika diperlukan) BAB I. PENDAHULUAN 1.3. Latar Belakang 1.4. Tujuan dan Sasaran BAB II. LAPORAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BPPD 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Rencana Capaian Realisasi Capaian Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III. LUARAN DAN DAMPAK 3.3. Luaran (Output dan Outcome) 3.4. Dampak (Impact) BAB IV. PENUTUP 4.3. Kesimpulan 4.4. Rekomendasi Lampiran Lampiran I

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Lampiran II Dokumentasi

27

LAMPIRAN 4.

FORM CHECKLIST FACT FINDING FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Kerjasama :

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2017

28

Form ChecklistFact Finding Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nama Pemeriksa Jabatan Pemeriksa Nama Lembaga Nominator Alamat

: : : :

….......................................................................... ............................................................................ ............................................................................ ….......................................................................... ............................................................................

Berilah tanda √ No

Posisi tanggal ............. Dokumen

Ketersediaan Ya Tidak

1. 4Print screenwebsite BPPD . 2. 6Surat Keputusan pengesahan Roadmap SIDa . 3. 7Surat Keputusan Program Penguatan SIDa . 4. 8Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Iptek dan . Agenda Riset Daerah (ARD) 5. 9Keberadaan Standard Operation Procedure (SOP) untuk . pelaksanaan kegiatan 6. 1Dokumen rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan oleh 3stakeholders selama 2 (dua) tahun terakhir . 7. 1Dokumen Sosialisasi Regulasi/Kebijakan kelitbangan dalam 2 5tahun terakhir . 8. 1Dokumen anggaran BPPD dalam 2 tahun terakhir 6 . Catatan : 

Untuk BPPD Berkinerja Utama perlu melampirkan program penguatan implementasi SIDa yang telah dilakukan dan mencantumkan sudah berapa lama dilaksanakan serta mencantumkan output berupa apa.

29

LAMPIRAN 5. CONTOH FORM PERTANGGUNG JAWABAN. a.FORM SPPD lembar depan

30

b.Form SPPD lembar belakang

31

c. Form kwitansi SPPD

32

d.Form Daftar Pengeluaran Riil

33

e.Form Honor Narasumber

**Pejabat yang memberi perintah atau yang menanda tangan di setiap transaksi dapat di sesuaikan /diganti dengan pejabat yang ditunjuk di lembaga penerima dana fasilitasi selaku pejabat pembuat komitmen maupun pemegang kas.

34