KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN DI 30 TITIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam hal ini dapat diartikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut mensukseskan programprogram pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki. Dalam
upaya
pemberdayaan
masyarakat
khususnya
pemberdayaan
perempuan, partisipasi dari perempuan ini seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan perempuan. Terkait dengan konsep partisipasi bahwa peranan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang perempuan sebagai warga Negara dalam bidang sipil, politik, dll. Keaktifan partisipasi perempuan dalam komunitas politik dan pemerintahan sampai saat ini sudah mengalami banyak peningkatan. Pada level politik lokal, ada beberapa figur perempuan yang sudah menunjukkan bukti bahwa perempuan di daerah telah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan melaluli partisipasinya dalam bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan yang diambil oleh kader perempuan telah memberikan banyak perubahan yang cukup berarti. Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Dari quota 100 persen anggota legislatif, perempuan diberi quota 30% untuk mengisi. Menyadari kondisi dan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Politik Perempuan Kabupaten/Kota, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan berpolitik.
B. DASAR 1. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Hak Politik perempuan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 5. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 10. DPA – SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03550/DPA/2017 tentang Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan.
C. TUJUAN Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota bertujuan untuk : 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta tentang Community
Development, merumuskan dan analisis isue, menentukan Branding dan Kampanye Diri; 2. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan berpolitik, memiliki ketertarikan
dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsive
terhadap perempuan. B. HASIL YANG DIHARAPKAN 1.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta tentang Community
Development, merumuskan dan analisis
isue, menentukan Branding dan
Kampanye Diri; 2.
Meningkatnya kapasitas perempuan dalam kehidupan berpolitik, memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsif terhadap perempuan.
C. PELAKSANA Kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota di 30 titik dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. D. PELAKSANAAN 1. Waktu dan Tempat. Waktu dan Tempat Pendidikan Politik Perempuan Kabupaten/Kota di 30 Titik (Kota Semarang (2 keg), Kab Jepara, Kudus (11 keg), Pati, Rembang, Wonogiri, Karanganyar, Klaten (2 keg), Sukoharjo, Magelang, Kebumen, Purbalingga (2 keg), Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Brebes, Pekalongan). 2. Peserta Peserta Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota di setiap titik 60 orang sehingga jumlah keseluruhan 1.800 orang yang terdiri dari kader-kader organisasi perempuan, anggota KPPI Kabupaten/Kota dan masyarakat umum.
3. Narasumber dan Moderator Narasumber kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota (di 30 titik) dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya Komisi E. Moderator kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota (di 30 titik) dari Kader Partai Politik Kabupaten/Kota E. METODE PELATIHAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi F. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Pendidikan Politik Perempuan” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada DPA kegiatan DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah. G. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten/Kota.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19551219 198303 2 004
