KERANGKA ACUAN PELATIHAN PENYUSUNAN PPRG DENGAN SISTEM PROBA TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Terbitnya
Instruksi
Presiden
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Nomor
9
tahun
2000
tentang
Dalam Pembangunan Nasional menjadi
bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam
pembangunan
yang
dilakukan
didaerah.
Inpres
tersebut
ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah dimana PPRG menjadi alat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Aturan ini memuat kebijakan perencanaan dan penganggaran dimana PPRG dipandang sebagai upaya pada
tataran
operasional
untuk
melaksanakan
strategi
PUG
dalam
pembangunan. Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 menyatakan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pasal 5 dalam Permendagri tersebut menyatakan: (1) dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain; (2) analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD dan (3) pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Selanjutnya dalam Pasal 5A dinyatakan bahwa hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (3) dituangkan dalam
penyusunan GBS dan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan hasil evaluasi pelaksanaan PPRG Jawa Tengah, menunjukkan bahwa penggunaan analisis gender dengan GAP dan GBS masih belum memperlihatkan upaya mengatasi permasalahan yang ada
1
di Jawa Tengah, sementara alat analisis yang mampu untuk mengungkapkan permasalahan dan solusinya telah tersusun dalam pedoman tersebut yaitu
Problem Based Approach (PROBA), sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan pelatihan penyusunan PPRG dengan sistem Proba bagi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122);
2
9. DPA- OPD
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03537/DPA/2017 pada Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota. C. TUJUAN Tujuan kegiatan Pelatihan Penyusunan PPRG dengan Sistem Proba Tingkat Kabupaten/kota se-Jawa Tengah adalah : 1. Memberikan pemahaman bagi perencana dan focal point gender untuk dapat menggunakan alat analisis baru dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga dapat memecahkan isu strategis di Kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan Problem Based
Approach (PROBA); 3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam merumuskan dokumen anggaran responsif gender yang mampu menyelesaikan isu gender di Kabupaten/Kota; 4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun PROBA dan GBS Tahun 2018 yang diutamakan dalam penanganan isu strategis, sehingga tidak ada kesenjangan IPM dan IPG Jawa Tengah. D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya PPRG dengan analisis Problem Based Approach (PROBA) dan GBS tahun 2018, guna meningkatkan angka IPG dan IDG Jawa Tengah. E. PELAKSANAAN Pelatihan penyusunan PPRG dengan sistem Proba tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari
: Selasa - Kamis
Tanggal
: 11 - 13 April 2017
Pukul
: 08.30 s/d selesai
Tempat
: Hotel The Wujil Jl. Soekarno-Hatta Km 25,5 Ungaran
3
F. PESERTA Peserta pelatihan sejumlah 35 orang terdiri dari perencana OPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. G. FASILITATOR Non PNS Fasilitator Non PNS : LPPSP Jawa Tengah H. PROSES 1. Pembukaan 2. Laporan Penyelenggaraan 3. Paparan 4. Penyusunan Proba 5. Presentasi Peserta 6. Penutup. I. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Pelatihan Penyusunan PPRG sistem PROBA tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2017” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas PPPA Dalduk
KB
Provinsi
Jawa
Tengah
pada
Program
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak. J. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan PPRG dengan sistem Proba Tingkat Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
4
5
