RENCANA KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR KEP 61/PW27/6/2017 TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR KEP – 61/PW27/6/2017 TENTANG RENCANA KINERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT, Menimbang

: a. bahwa Rencana Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan

Pembangunan

Provinsi

Papua

Barat

Tahun 2017 merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LKj); b. bahwa

Rencana

Kinerja

merupakan

jembatan

yang

menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) dengan sistem penganggaran. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

dalam

rangka

mencapai

sasaran

yang

telah

ditetapkan; c. bahwa indikator-indikator dari kegiatan output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini dengan harapan kegiatankegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya; d. bahwa

untuk

dapat

mengukur

capaian

kinerja

perlu

ditetapkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan Surat i

Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 4. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014

tentang

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Keuangan

Dan

Pembangunan; 6. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawasan

Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perwakilan

Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor Kep-64.1/PW27/6/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG

RENCANA

KINERJA

PERWAKILAN

BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 PERTAMA

: Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran target kinerja ii

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR KEP 61/PW27/6/2017 TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017

KATA PENGANTAR

R

encana Kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan

penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Rencana Kinerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) dengan sistem penganggaran untuk memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya serta memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahun 2017 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam

satu

tahun

pelaksanaan

kegiatan.

Target

kinerja

ini

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan. Target kinerja kegiatan yang disusun dalam bentuk indikator -indikator dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran. Indikator-indikator dari kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini dengan target yang jelas dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Rencana Kinerja 2017 merupakan gambaran rinci cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017 untuk mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi

Papua

Barat.

Komitmen

ini

hanya

dapat

dicapai

melalui

pelaksanaan kinerja seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang optimal dan terorganisasi.

iv


Daftar Isi

KETETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN

IV. Penutup

2017…………………………………………………………..

i

KATA PENGANTAR……………………………..………

iv

DAFTAR ISI………………………………………………….. v

Penutup………………………………………

RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………. vi I. Pendahuluan A. Tugas Pokok dan Fungsi..…………………………………………... 1 B. Struktur Organisasi ……………...………… 2 C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis ………………………………………………………… 4 D. Keterkaitan dengan Anggaran ………... 4 II. Rencana Strategis

A. B.

Visi dan Misi………………………………..…. Tujuan……………….………………..……..…. 0

III. Rencana Kinerja

A. B. C. D.

Pengukuran Kinerja…………………….… Sasaran Kinerja ………………….…………. 33 Anggaran Rencana Kinerja……….…….. SDM dan Sarana Penunjang Lainnya…………………………………………..

v


RINGKASAN EKSEKUTIF

V

isi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menghendaki terwujudnya pemerintahan kelas dunia yang clean government.

Hal ini merupakan tantangan bagi BPKP sebagai auditor internal pemerintah, yang selanjutnya melakukan reposisi dan revitalisasi dengan visi sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Hal ini merupakan kondisi impian yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia. Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi yang antara lain sebagai berikut: 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2) pelaksanaan pengawasan

audit, lainnya

pertanggungjawaban

reviu,

evaluasi,

terhadap akuntabilitas

pemantauan,

perencanaan, penerimaan

dan

kegiatan

pelaksanaan dan

dan

pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

vi


negara/daerah dan/atau subsidi termasuk serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; 3) pengawasan

intern

terhadap

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah; 4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6) pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8) pelaksanaan

sosialisasi,

pembimbingan,

dan

konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;

vii


Dalam

melaksanakan

fungsi

tersebut

dirumuskan

arah

kebijakan

pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, yaitu sebagai berikut: 1) Melakukan dan

pengawasan

kekuasaan

secara

independen

dengan kewenangan

mandiri melalui kegiatan lintas sektoral dan aktif

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi; 2) Menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan

atas

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

ini

akan

mencakup antara lain (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi. 3) Memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Peningkatan tata kelola atau pemantapan

penerapan

sistem

governance yang memadai pengendalian

intern

melalui

kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas APIP. Arah kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam target sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2017 dalam Rencana Kinerja yang berisikan seluruh program dengan indikator dan target kinerja masing-masing kegiatan. Dalam tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan target kinerja pada 8 (delapan) sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan yang memuat indikator kinerja utama sebagai berikut:

viii


TARGET

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN A. 1.

2.

INDIKATOR KINERJA

1 Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

2 Indikator Kinerja Program 1.1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Satuan 3

Jumlah 4

%

55

%

55

%

40

%

70

%

60

%

0

%

0

%

70

3.

Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3.1.

Persentase hambatan pembangunan

4.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1.

Persentase K/L/P/K mengimplementasikan (termasuk FRA)

yang FCP

%

50

5.

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1.

Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

%

60

6.

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

6.1.

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

%

100

%

38,46

%

0

%

61,54

%

0

%

0

%

33,33

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

penyelesaian kelancaran

ix


TARGET

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

7.

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda.

INDIKATOR KINERJA 6.8.

Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

7.1.

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3). Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3). Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2). Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2). Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1). Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1).

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

1.

Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1.2. Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli 1.3. Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif 1.4. Jumlah Laporan FCP 1.5. Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga 1.6. Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim 1.7. Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan 1.8. Jumlah Laporan Kajian Pengawasan 1.9. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 1.10. Jumlah laporan hasil pengawasan

Satuan %

Jumlah 66,67

%

100

%

15,38

%

0

%

69,24

%

0

%

15,38

Laporan

3

Laporan

5

Laporan

2

Laporan Laporan

2 0

Laporan Laporan

0 1

Laporan

2

Laporan

2

Laporan

0

dalam rangka pemberian rekomendasi strategis 2.

Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah

2.1.

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan

57

3.

Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab

3.1.

LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota

Laporan

18

Surat

14

Terlaksananya Bimtek dan penilaian

4.1.

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan

11

4.

3.2.

x


TARGET

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

B. 1.

1.

2.

INDIKATOR KINERJA

kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab

4.2.

Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota

Sasaran Program Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Indikator Kinerja Program 1.1. Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 110)

Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

Termanfaatkannya Aset secara optimal

2.1. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP. 2.2. Tersedianya alat pengolahan data BPKP. 2.3. Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B. 2.4. Tersedianya alat rumah tangga BPKP. 2.5. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP. 2.6. Tersedianya sarana dan prasarana BPKP. 2.7. Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung. 2.8. Dst

Satuan Surat

Jumlah 14

Skala

7

Laporan

80

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

xi


BAB 1

ENDAHULUAN

W

ujud

transparansi

pelaksanaan

tugas

dan

akuntabilitas

pokok

dan

fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, adalah diawali dengan menyusun suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana

Kinerja (Performance Plan) yang kemudian akan di evaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) secara periodik. Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Papua

Barat

yang

dijabarkan secara nyata dalam bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. A. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 tanggal 15

Agustus

2011

tentang

Perubahan

Keempat

atas

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001. Selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diubah menjadi Tipe B berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas peraturan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1


“MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DI DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Perwakilan yang membawahi satu Kepala Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) Koordinator Pengawasan serta kelompok PFA. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada diagram berikut: Kepa la Pe rw . BPKP

Bagian T ata U saha

Sub.B ag. Keuanga n

Korw as IPP

Korw as APD

Korw as AN

Sub. B ag. Umum & Kepe gaw aia n

Korw as Inv est iga s i

Korw as P3A

JFA

Tugas Pokok Bagian/Bidang/ Kelompok

Masing-masing Bagian/Korwas/Kelompok PFA mempunyai tugas sebagai berikut:  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan 2

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 kepegawaian,

keuangan,

persuratan,

urusan

dalam,

perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan;

 Korwas

Pengawasan

Instansi

Pemerintah

Pusat

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan;

 Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan;

 Korwas

Akuntan

melaksanakan

Negara

penyusunan

mempunyai

rencana,

program,

tugas dan

pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD) serta evaluasi hasil pengawasan;

 Korwas Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana,

program,

pemeriksaan

terhadap

indikasi

dan

pelaksanaan

penyimpangan

yang

merugikan negara, badan usaha milik negara/daerah, badan layanan umum daerah (BLUD) dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran

pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

 Korwas P3A mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaporan dan pelaksanaan pembinaan APIP Pemerintah Daerah.

 Kelompok Jabatan Fungsional

Auditor mempunyai 3

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 tugas

melakukan

fungsional

kegiatan

sesuai

masing-masing

dengan

berdasarkan

jabatan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis Keterkaitan dengan Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis

tahun

anggaran

2015 sampai dengan 2019,

dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai penjabaran dari rencana strategis, setiap tahun disusun Rencana

Kinerja

yang

berisi

tolok

ukur/target

sasaran/kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2015 - 2019.

D. Keterkaitan dengan Anggaran Keterkaitan dengan Anggaran

Penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tidak terlepas dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran

dipertimbangkan

dalam

rangka menyesuaikan

sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Sedangkan penyesuaian-penyesuaian

dalam

anggaran

diperlukan

sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

4


BAB 2

ENCANA STRATEGIS Renstra

V

isi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan gambaran besar tentang tekad

besar

BPKP.

Bersama-sama

dengan

sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan BPKP ke satu arah

yang

Nasional

sama,

yaitu

Visi

Pembangunan

2015-2019: “Terwujudnya

yang Berdaulat,

Mandiri

Indonesia

dan Berkepribadian

berdasarkan Gotong Royong”. A. Visi dan Misi 1. Pernyataan Visi Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat” Pernyataan

visi ini sekaligus

mengartikan bahwa visi

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai

gambaran

yang

diimpikan

tahun

2019

atau

5

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1.

Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI. i) Audit Intern Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk

mengevaluasi

dan

meningkatkan

efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. ii) Auditor Pemerintah RI Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai

6

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa

informasi

assurance

melalui

suatu

sistem

pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra

strategis

consultancy.

KLPK

Jika

dalam

informasi

hal

pemberian

assurance

jasa

di

atas

menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk

memitigasi risiko

dan

memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

2.

Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personil yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis

BPKP.

Kompetensi

yang

memungkinkan

kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan

obyek

perencanaan tahunan

pengawasan

stratejik

dengan

sampai

dilakukan

dengan

memperhatikan

risiko

sejak

perencanaan (risk

based

planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya

7

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga. ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas satker-satker di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat

diwujudkan dalam

pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi

pengawasan.

Setiap

auditor

BPKP

memiliki

keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan

kemampuan

dalam

mengidentifikasi

masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. Untuk

meningkatkan

pengawasan

selalu

dan

dilakukan

memperbaiki reviu

dan

proses

melakukan

pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya. Kapabilitas

pengelolaan

organisasi

dan

profesional

pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan

8

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 karakteristik sebagai berikut: 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa

assurance dan consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element). 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun

pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management Element). 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi

pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko.

Memperbaiki

metodologi

pengawasan

berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktikpraktik terbaik pengawasan (Professional Practices Element). 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik

organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan IPMS/SKI serta SIMA untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and Accountability Element). 5) Sinergitas

dengan

aparat

pengawasan

intern

pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara

itu,

hasil

pengawasan

BPKP

berupa

rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan

efektif

dengan

mitra

kerja

(Organizational

Relationship and Culture Element).

9

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 6) Dalam

kedudukannya

Perwakilan

BPKP

independen

sebagai

melakukan

dengan

auditor

Presiden,

pengawasan

kewenangan

dan

secara

kekuasaan

mandiri. Perwakilan BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan

mendorong

tercapainya

tujuan

organisasi

(Governance Structure Element). Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern Perwakilan BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan

implementasi

SPIP.

Maturitas

penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan

prosedur

kegiatan pokok

BPKP

pengendalian

untuk semua

sebagai media pengendalian

(control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan operasional

keuangan dan telah

atas beberapa kegiatan

mulai

dilaksanakan

dan

didokumentasikan secara konsisten. iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan Dari

sudut

perannya,

hasil

pengawasan

internal

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat berupa informasi

assurance

dan/atau

consultancy.

Informasi

assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan Kepala Daerah bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program-program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan governance

10

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 lainnya. Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang

perbaikan

pengendalian

manajemen

dan

penyelenggaraan pembangunan.

proses

risiko,

governance

pemerintahan Kualitas

aktivitas

dan

informasi

dalam program

assurance

dan

rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan. 3.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Terdapat

dua

ruang

lingkup

utama

terkait

dengan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama,

terkait

pengawasan

dengan

intern

penganggaran,

fungsi

yang

manajemen

meliputi

pelaksanaan,

lingkup

perencanaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan

kebijakan

fiskal

keuangan

daerah.

Pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan untuk merespon

permasalahan

yang

mengemuka

pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden, Kepala Daerah atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. Dengan kualitas tersebut, Perwakilan BPKP diharapkan dapat menjadi

mitra

srategis

KLPK

dalam

mensukseskan

pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Visi

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Papua

Barat

sebagai

penjabaran visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI

11


Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dalam

lingkup

yang

lebih

spesifik,

mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Peran penting Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai auditor internal pemerintah yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: Auditor Internal Pemerintah yang Selalu Hadir Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan Perwakilan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan. Kehadiran

fungsi

pengawasan

dalam

pelaksanaan

pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun

12

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 program yang masuk dalam kategori current issue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan

menghasilkan informasi hasil

pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden

dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah

atau

added

value

yang

mempunyai

makna

mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK). Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

13

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Membangun

tata

kelola

pemerintahan

yang

efektif

didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktik birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada

akhirnya

menurunkan

kepercayaan

masyarakat

14

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 terhadap pemerintah. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Pernyataan Misi Misi

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah: 1) Menyelenggarakan

Pengawasan

Intern

terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat; 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat; dan; 3) Mendorong

Pengembangan

Kapabilitas

Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.

15


1.

Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Perwakilan BPKP serta manfaat Perwakilan BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. A. a.

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Akuntabilitas Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi

atas

pengelolaan

penyelenggaraan

keuangan

akuntabilitas

negara/daerah

dan

pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah

kesiapan

pemerintah

untuk

merespon

pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber

daya

yang

diamanatkan

kepada

penyelenggara pemerintahan. Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai

16

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 seluruh

proses

kegiatan

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan

dalam

mewujudkan

tata

kepemerintahan yang baik. Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melaksanakan fungsi

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015-2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan mengawal

intern dan

Perwakilan

mendorong

BPKP

termasuk

bagaimana

program

pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Perwakilan BPKP

akan

berupaya

meningkatkan

kualitas

akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Perwakilan BPKP mendorong mitra kerjanya untuk

17

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 memenuhi

persyaratan

minimal

kualitas

laporan

keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi Pemerintah Daerah yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Pengelolaan Pembangunan Nasional Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, manusia

yang

yaitu:

(1)

sifatnya

dimensi wajib,

pembangunan (2)

dimensi

pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi.

Indikator

pencapaian

sasaran

strategi

pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019. B. b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern Perwakilan BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.

18


2.

Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut,

BPKP

diberikan

mandat

untuk

melakukan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3.

Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian

di

lingkungan

organisasinya.

Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui

perwujudan

peran

aparat

pengawasan

intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP

sebagai

aparat

pengawasan

intern

diperlukan

kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Melanjutkan pembinaan

yang telah dilaksanakan pada

19

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 periode sebelumnya, tugas

dan fungsi pengembangan

kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme

pengawasan

intern;

(d)

eksistensi

manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. B. Tujuan Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengadopsi konsep Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa

modifikasi

disesuaikan

dengan

karakteristik

organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis

yang berorientasi profit. Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan

menjadi

Perspektif

Manfaat

Bagi

Auditan/

Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced score card) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan

20

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Dalam

menyelenggarakan

misinya,

Perwakilan

BPKP

Provinsi Papua Barat menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019, yaitu: 1) Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat; 2) Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat; dan 3) Peningkatan

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator

21

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 yang

menunjukkan

level

assurance

BPKP

tentang

kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan

kewenangan

sebagai

pengelola

keuangan

negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tujuan 2 Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat di Wilayah Provinsi Papua Barat

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP Papua Barat menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka

kerja

yang

menunjukkan

karakteristik

dasar

kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Perwakilan BPKP Papua Barat akan melakukan pembinaan

22

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional di wilayah Provinsi Papua Barat. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan

pangan,

kemaritiman,

kedaulatan

energi,

perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata, yang mencakup: a) Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah

dan

upaya

pencegahan

korupsi

pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi. b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi. SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, mendorong korporasi,

peran

SPI

upaya sehingga

korporasi

pencegahan dapat

diharapkan korupsi

meningkatkan

di

dapat sektor

kontribusi

korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga peran korporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

23


Tujuan 3: Mendorong Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Provinsi Papua Barat Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan

peningkatan

Kompeten,

kualitas

sebagai

dimaksud.

ukuran Perwakilan

kuantitatif BPKP

menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks, sesuai yang dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian.

24


BAB 3

ENCANA KINERJA

R

encana kinerja merupakan rencana hasil yang akan dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selama satu tahun anggaran. Rencana Kinerja

tahun

ini

ditetapkan

sebagai

implementasi Perencanaan Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang

terjadi

serta

tetap

berpedoman

pada

kebijakan

Pemerintah dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut, sehingga dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam Perencanaan Strategis, akan dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun 2017 sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan. Untuk

dapat

mengukur keberhasilan

dari implementasi

Rencana Kinerja Tahun 2017 di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan target untuk masingmasing Program yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen ”Perjanjian Kinerja Tahun 2017”. Target kinerja sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dicapai sesuai Perjanjian Kinerja dalam tahun 2017, sebagai berikut:

25


INDIKATOR KINERJA

Satuan

Target Setahun

2 Indikator Kinerja Program 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

3

Jumlah 8

%

55

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

%

55

%

40

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

%

70

%

60

%

0

%

0

%

70

4.1

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

%

50

5.1

Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

%

60

%

100

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

%

38,46

% %

0 61,54

% %

0 0

%

33,33

6.8

Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

%

66,67

7.1

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

%

100

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

A. 1.

1 Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

1.2

2.

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 3.

4.

5.

6.

Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

3.1

6.1

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

7.

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

26

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 7.2

%

15,38

%

0

%

69,24

%

0

%

15,38

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

laporan

3

1.2

Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli

laporan

5

1.3

Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif

laporan

2

1.4

Jumlah Laporan FCP Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Jumlah Laporan Kajian Pengawasan

laporan

2

laporan

0

laporan laporan

0 1

laporan

2

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

laporan

2

laporan

0

laporan

57

3.1

LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

laporan

18

3.2

Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

surat

14

laporan

11

surat

14

skala

7

7.3 7.4 7.5 7.6

1.

Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.

3.

4.

Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab

Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab

2.1

4.1

4.2

B.

Sasaran Program

1.

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota

Indikator Kinerja Program 1.1

Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

27

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Sasaran Kegiatan 1.

2.

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

laporan

80

2.1

Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP

unit

0

2.2

Tersedianya alat pengolahan data BPKP

unit

0

2.3

Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B

unit

0

2.4

Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP

unit

0

2.5

Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

unit

0

2.6

Tersedianya sarana prasarana BPKP

unit

0

2.7

Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung dst

unit

0

unit

0

2.8

A. Pengukuran Kinerja 1. Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja & Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi input, output, dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan program yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan

Rupiah

(Rp),

sumber

daya

manusia

yang

bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, serta sarana dan prasarana. Indikator proses menggunakan ketepatan Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan Rencana Penerbitan Laporan (RPL). Penggunaan RMP dan RPL sekaligus sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak.

28


Indikator

output

bervariasi sesuai

dengan

apa

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Indikator kinerja program diidentifikasi untuk mengukur hasil yang hendak dicapai dari program yang bersangkutan. Indikator ini diselaraskan dengan kegiatan yang mendukung program dikaitkan dengan indikator outcome pada program yang bersangkutan, dengan perumusan formula sebagai berikut: 1. Sasaran Program 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara. 1.1. Indikator 1: Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional. Indikator 1 terdiri dari 3 (tiga) bidang, yakni: 1.1.1. Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Jumlah Tindak Lanjut HP x Jumlah Rekomendasi Strategis HP

%

Jumlah Tindak Lanjut HP x Jumlah Rekomendasi Strategis HP

%

1.1.2. Bidang Polhukam dan PMK.

1.1.3. Bidang Keuangan Daerah.

Jumlah Pemda LKPD Opini WTP x Jumlah Pemda di Papua Barat

%

Hasil perhitungan Indikator 1 diperoleh dari hasil ratarata ketiga bidang diatas yaitu: % Bid. Perekonomian + % Bid. Polhukam PMK + % Bid Keu Daerah

x

%

1.2. Indikator 2: Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi, dengan formula sebagai berikut: Jumlah Tindak Lanjut HP x Jumlah Rekomendasi Strategis HP

%

29

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 2. Sasaran

Program

2:

Meningkatnya

efektivitas

hasil

pengawasan keinvestigasian. 2.1. Indikator 1: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan. Jumlah Laporan PKA yang Diserahkan ke APH x Jumlah Penugasan PKA

%

2.2. Indikator 2: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH. Jumlah Laporan yang Diserahkan ke APH x Jumlah Penugasan AI/PKKN/Permintaan APH

%

2.3. Indikator 3: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Jumlah Laporan yang Diserahkan ke K/L/P/K x Jumlah Penugasan AI Non APH + Jumlah Penyusunan Kajian Pengawasan

%

2.4. Indikator 4: Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Jumlah Laporan Audit Penyesuaian Harga yang Diserahkan ke K/L/P/K x Jumlah Penugasan Audit Penyesuaian Harga

2.5. Indikator

5:

Persentase

hasil

audit

klaim

%

yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Jumlah Laporan Audit Klaim yang Diserahkan ke K/L/P/K x Jumlah Penugasan Audit Klaim

%

3. Sasaran Program 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional. 3.1. Indikator

1:

Persentase

penyelesaian

hambatan

kelancaran pembangunan. Jumlah Laporan Hambatan Kelancaran Pembangunan x Jumlah Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan

%

4. Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi. 4.1. Indikator

1:Persentase

K/L/P/K

yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA). Jumlah Laporan FCP x Jumlah Penugasan FCP

%

5. Sasaran Program 5: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi. 5.1. Indikator 1: Persentase Komunitas Pembelajar Anti

30

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Korupsi

(KPAK)

yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat. Jumlah Laporan Sospak x Jumlah Penugasan Sospak

%

6. Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi. 6.1. Indikator 1: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan formula sebagai berikut: Jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level Jumlah Pemerintah Provinsi Level

x

%

6.2. Indikator 2: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan formula sebagai berikut: Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Telah Level Jumlah Pemda Kabupaten/Kota

x

%

6.3. Indikator 3: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan formula sebagai berikut: Jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level Jumlah Pemerintah Provinsi Level

x

%

6.4. Indikator 4: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), dengan formula sebagai berikut: Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Telah Level Jumlah Pemda Kabupaten/Kota

x

%

6.5. Indikator 5: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan formula sebagai berikut: Rencana – Realisasi – Rencana Rencana

x

%

6.6. Indikator 6: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), dengan formula sebagai berikut: Rencana – Realisasi – Rencana Rencana

x

%

6.7. Indikator 7: Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, dengan formula sebagai berikut: Jumlah BUMD yang Berpredikat Baik x Jumlah BUMD yang Dibina

%

6.8. Indikator 8: Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal

31

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 berpredikat baik dari BLUD yang dibina, dengan formula sebagai berikut: Jumlah BLUD yang Berpredikat Baik Jumlah BLUD yang Dibina

%

7. Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. 7.1. Indikator 1: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan formula sebagai berikut: Jumlah �� ℎ� � � � � Jumlah �� ℎ� � �

x

%

7.2. Indikator 2: Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan formula sebagai berikut: Jumlah �� ℎ Jumlah ��

ℎ

� /

� /

� �

x

%

7.3. Indikator 3: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan formula sebagai berikut: Jumlah �� ℎ� � � � � Jumlah �� ℎ� � �

7.4. Indikator

4:

Kapabilitas

x

APIP

%

Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 2) dengan formula sebagai berikut: Jumlah �� ℎ Jumlah ��

ℎ

� /

� �

� /

x

%

7.5. Indikator 5: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan formula sebagai berikut: Rencana – Realisasi – Rencana Rencana

x

%

7.6. Indikator 6: Kapabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) dengan formula sebagai berikut: Rencana – Realisasi – Rencana Rencana

x

%

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan serta pengembangan sistem pengumpulan data kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

32

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas. Data kinerja yang digunakan telah ada dan dikembangkan terus-menerus untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diperoleh melalui

program

Integrated

Performance

Management

System (IPMS), SKI, SIMA, Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP), KM12, laporan bulanan dan laporan lainnya yang kemudian dicocokkan dengan sumber data dari bidang/bagian.

B. Sasaran Kinerja Sasaran kinerja tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan, dimana 7 (tujuh) sasaran program dan 4 (empat) sasaran kegiatan berfokus pada program pengawasan sedangkan 1 (satu) sasaran program dan 2 (dua) sasaran kegiatan berfokus pada program dukungan pengawasan, dijelaskan sebagai berikut:

33


SP 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

SK 2 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah

SP 2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Prog. Pengawasan

SP 3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

SK 1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

SP 5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

PK 2017

SP 6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

SP 7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Prog. Dukungan Pengawasan

SP 4 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

SK 3 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab

SK 4 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab

SK 4 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

SK 5 Termanfaatkannya Aset secara optimal

34


Pr ogr am P engawas an Tingkat

keberhasilan

program

pengawasan

tergambar

dalam 7 (tujuh) sasaran program, yaitu: SP 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

Sasaran program tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program sebagai berikut: 1.1. Perbaikan

tata

kelola,

manajemen

risiko

dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional, dengan target sebesar 55%. 1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern korporasi,

dengan target sebesar 55%. SP 2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Sasaran program tersebut didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja program sebagai berikut: 2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan, dengan target sebesar 40%. 2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, dengan target sebesar 70%. 2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dengan target sebesar 60%. 2.4. Persentase

hasil

audit

penyesuaian

harga

yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dengan target sebesar 0%. 2.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/Kdengan target sebesar 0%. SP 3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator 35

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 kinerja program sebagai berikut: 3.1. Persentase

penyelesaian

hambatan

kelancaran

pembangunan, dengan target sebesar 70%. SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja program sebagai berikut: 4.1. Persentase

K/L/P/K

yang

mengimplementasikan

FCP

(termasuk FRA), dengan target sebesar 50%.

SP 5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja program sebagai berikut: 5.1. Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan

sistem

pengaduan

masyarakat,

dengan target sebesar 60%.

SP 6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi Sasaran program tersebut didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja program sebagai berikut: 6.1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan

target sebesar 100%. 6.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3),

dengan target sebesar 38,46%. 6.3. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan


dengan target sebesar 61,54%. 6.5. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan


dengan target sebesar 0%.

36

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 6.7. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina dengan target sebesar 33,33%. 6.8. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina dengan target sebesar 66,67%. SP 7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Sasaran program tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja program sebagai berikut: 7.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan

target sebesar 100%. 7.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3),

dengan target sebesar 15,38%. 7.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan


dengan target sebesar 69,24%. 7.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan


dengan target sebesar 15,38%.

Untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran program pengawasan, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan yakni

tersedianya

informasi

hasil

pengawasan

pada

Perwakilan BPKP. SK 1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP Tingkat keberhasilan kegiatan tersedianya informasi hasil pengawasan pada perwakilan BPKP diukur atau tergambar dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan, yaitu:

37

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 1.1.

Jumlah

Laporan

Hasil

Audit

dalam

rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan

mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Input Output

1.2.

Indikator Kinerja Dana Hari Efektif Jumlah Laporan

Satuan Rp. Hari Laporan

Target Kinerja 58.820.000 235 3

Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.3.




Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.4.




Jumlah Laporan FCP Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan

mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

38


Input Output

1.5.




Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.6.



Target Kinerja 0 0 0

Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.7.




Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.8.




Jumlah Laporan Kajian Pengawasan Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan

39

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Input Output

1.9.




Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan


1.10.




Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan





SK 2 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah diukur atau tergambar dalam 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, yaitu: 1.11.

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan

40

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan




Target Kinerja 931.014.930 5.235 57

SK 3 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya asistensi dan penilaian

untuk

meningkatkan

level

maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab diukur atau tergambar dalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu: 2.1. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan



2.2. Surat

Kepala

Perwakilan

menyampaikan penilaian


BPKP

rekomendasi

maturitas

Target Kinerja 284.580.000 1.290 18

kepada

hasil

Pemda,

asistensi

penyelenggaraan

SPIP

dan di

Provinsi/Kab/Kota Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak

100%.

Adapun

kegiatan

yang

akan

mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

41


Input Output

Indikator Kinerja Dana Hari Efektif Jumlah Surat

Satuan Rp. Hari Surat


SK 3 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab diukur atau tergambar dalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu: 3.1. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Input Output


3.2. Surat

Kepala

Perwakilan


BPKP

Target Kinerja 178.287.226 758 11

kepada

Pemda,

menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Input Output

Indikator Kinerja Dana Hari Efektif Jumlah Surat

Satuan Rp. Hari Surat


Pr ogr am D ukungan Pengawas an Tingkat keberhasilan program dukungan pengawasan diukur atau tergambar dalam 1 (satu) sasaran program, yaitu:

42

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 SP 8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja

program

yaitu

Persepsi

kepuasan

layanan

Sekretariat Utama (skala likert 1-10), dengan target sebesar 7 skala likert. Untuk mendukung pencapaian 1 (satu) sasaran program dukungan pengawasan, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yakni tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan dan termanfaatkannya aset secara optimal.

SK 5 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Tingkat

keberhasilan

kegiatan

tersedianya

dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan diukur atau tergambar dalam 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, dengan rincian sebagai berikut: Input Output

Indikator Kinerja Dana Jumlah Laporan

Satuan Rp. Laporan

Target Kinerja 12.664.732.00 80

SK 6 Termanfaatkannya Aset secara optimal Pada Perjanjian Kinerja 2017 tidak terdapat target kinerja pada sasaran kegiatan Termanfaatkannya Aset Secara Optimal.

C. Anggaran Rencana Kinerja Untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2017, Perwakilan BPKP Papua Barat mendapatkan dan merencanakan 43

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 alokasi penggunaan dana sebesar Rp14.334.149.000,00 yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-089.01.2.689291/2017 tanggal 07 Desember 2016. Alokasi anggaran tersebut direncanakan berdasarkan jumlah dan volume kegiatan yang ada dengan mempertimbangkan plafon anggaran yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut:

No. 1

Anggaran ( Rp )

Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

1.669.417.000,00

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

3

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

4

12.043.749.000,00

620.983.000,00

Pengadaan dan Penyaluran Sarana

-

dan Prasarana Jumlah

14.334.149.000,00

D. SDM dan Sarana Penunjang Lainnya SDM dan Sarana Penunjang Lainnya

Pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2017 didukung dengan sarana penunjang berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana penunjang lainnya, sebagia berikut:

1. Sumber Daya Manusia 1) Keadaan Pegawai Posisi Pegawai

Posisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

44


Posisi per No.

Jenjang Jabatan

31/12/2015 (Orang)

I.

II. A.

B.

Tambah

Kurang

Posisi per 31/12/2016 (Orang)

Struktural

4

-

-

4

1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV

1 1 2

1

1

1 1 2

Fungsional

71

25

27

69

Fungsional Auditor

62

25

26

61

1. Korwas 2. Auditor Madya 3. Auditor Muda 4. Auditor Pertama 5. Auditor Penyelia 6. Auditor Pelaksana 7. Auditor Pelak. Lanjutan 8.Calon Auditor Pratama 9.Calon Auditor Pelaksana

5 9 7 16 2 3 1 19 -

3 20 1 1 -

3 1 2 1 19 -

5 8 5 36 2 3 2 -

Fungsional Tertentu Lainnya

4

-

1

3

1. Analis Kepegawaian Terampil 2. Arsiparis Penyelia 3. Pranata Komputer Terampil

1 -

-

-

1 -

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

1

Fungsional Umum

5

-

-

5

1. Fungsional Umum Jumlah

5 75

25

27

5 73

a. Pengelola BMN dan BP b. Bendahara Pengeluaran c. Verifikator Keuangan III.

Mutasi 2016

2. Sarana Penunjang 1) Gedung Kantor Gedung kantor yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gedung Kantor

Papua Barat seluas 700 m2, terletak di Jalan Angkasa Mulyono, Amban Manokwari. Fasilitas gedung kantor sudah cukup memadai.

45

Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 2) Rumah Dinas Rumah Dinas

Rumah dinas (Rumah Dinas Gol II tipe D Permanen) yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2017 seluruhnya berjumlah 2 unit yang berlokasi di Manokwari dengan total nilai sebesar Rp306.378.550,00. 3) Kendaraan Dinas

Jumlah ( Unit )

Keterangan (Kondisi)

2

Baik

 Minibus Daihatsu Terios

1

Baik

- Honda Beat

2

Baik

- Honda Spacy

1

Baik

- Honda Supra 125

1

Baik

Jenis/Tipe Kendaraan

 Kendaraan Roda – 4  Minibus Inova

Toyota

Kijang

 Kendaraan Roda – 2

Sub Jumlah

7

Jumlah kendaraan dinas pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 1 buah minibus Toyota Kijang Inova jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas tahun 2016. Saldo nilai kendaraan dinas yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Propinsi Papua Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp709.594.500,00. 4) Barang Inventaris Barang Inventaris

Barang inventaris yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

per

31 Desember

2016 seluruhnya telah

tercantum dalam Daftar Inventaris. Saldo nilai barang inventaris per 31 Desember 2016 selain tanah, bangunan dan kendaraan dinas sesuai dengan Laporan Barang Milik Negara tahun 2016 sebesar Rp1.884.538.403,00, dengan jumlah kuantitas sebanyak 467 unit barang.

46


BAB 4

ENUTUP

R

encana mendetail

kinerja

memberikan

mengenai

sasaran

gambaran dan

lebih strategi

pencapaiannya yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam

rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja sasaran dan kegiatan (berupa input, output, dan outcome) dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran dan

kegiatan-kegiatan

tersebut

dapat

diukur

capaian

kinerjanya. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 ini hendaknya seluruh anggota organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua tetap memperhatikan strategi pemecahan masalah yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan

berkomitmen

untuk

mencapai

kinerja

semaksimal

mungkin. Setelah akhir periode tahun anggaran 2017 pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diukur dengan rencana kinerja ini dan akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017.

47

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari Telepon (0986) 2217087, Faksimile (0986) 2217088 Web: http://www.bpkp.go.id, email:[email protected]

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Recommend Documents