M AP
Muhammad Asrun & Partners Law Firm
ASL Jakarta, 30 Maret 2017
Kepada Yth, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
Perihal :
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/( 30.43411 O/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitut gan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017
Dengan hormat. Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 2. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H. 3. Ismayati, S.H., 4. Ai Latifah Fardiyah, S.H. 5. M. JodI Santoso, S.H.
kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dr. Muhammad Asrun (MAP) Law Firm yang beralamat di Menteng Square AR-03 Jalan Matraman 30 E Jakarta Pusat, email:
[email protected]. Nomor telepon/fax: (021) 29614340, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Maret 2017, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama: 1. Nama
: Tonny Tesar, S.Sos
Tempat,Tgl Lahir
: Serui, 06-1 1-1958
Warga Negara
: Indonesia
Pekerjaan
: Calon Bupati Kepulauan Yapen
Alamat
: Jl. Moh Hatta RT002/RW003 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Frans Sanadi, B . S c , S.Sos., VI.B.A.
2. Nama lempatTgl Lahir
Serui, 06-02-1957
Warga Negara
Indonesia
Pekerjaan
Calon Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Alamat
Jl. Hasanudin RT007/RW0('4, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan nomor urut I yang
memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434l 10/X/2016 entang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati d ; i n wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 201 f dan Berita Acara Nomor: 55/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab/030.4341IO/X/20l6 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Nomor: 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
Selanjutnya disebut sebagai
-—
-
—
PEMOHON
P E M O H O N dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kepulauan
Yapen
Nomor:
26/Kpts/KPU-
Kab/030.4341 lO/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal
27 Maret 2017
[Bukti P - l | dan Berita Acara Nomor:
25/BA/II/20I7 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. [Bukti P-2].
Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terletih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengga iii Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Vv'aiikota Menjadi UndangUndang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu bahwa: (1)
Peserta
pemilihan
permohonan
Gubernur
pembatalan
dan
Wakil
penetapan
Gu.H'rnur
hasil
dapat
penghitungan
mengajukan
suara
dengan
ketentuan: a. provinsi jiwa,
dengan jumlah penduduk
pengajuan
perbedaan hasil
perselisihan
sampai di /igan 2.000.000
perolehan
.suara dilakukan jika
paling banyak sebesar 2% (dua fersen)
penghitungan
.suara tahap
(dua juta)
akhir
yang
terdapat
dari total suara .sah
ditetapkan
oleh
KPU
Provinsi; b. provinsi dengan jumlah penduduk dengan 6.000.000 dilakukan jika
lebih dari 1000.000
(enam juta), pengajuan
terdapat perbedaan
(dua juta) .sampai
per.selisihan perolehan
paling
suara
imnyak .sebesar 1,5% (satu
koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan
.suara tahap
akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; c. provinsi dengan jumlah penduduk dengan
12.000.000
perolehan
suara
lebih dari 6. 100.000 (enam juta)
(dua belas juta)
dilakukan
jika
jiwi.
terdapat
pengajuan perbedaan
sampai
perselisihan paling
banyak
sebe.sar 1 % (satu persen) dari total .suara sah hasil penghitungan
.suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan d. provinsi dengan jumlah penduduk jiwa,
pengajuan
perselisihan
lebih dari 12.000.000 (dua belas juta)
perolehan
suara dilakukan jika
terdapat
perbedaan paling banyak .sebe.sar 0,5% (nol r.oma lima persen) dari total .suara .sah hasil penghitungan KPU (2)
oleh
Provinsi.
Pe.serta Pemilihan Walikota
suara tahap akhir yang ditetapkan
dapat
penghitungan
Bupati
mengajukan
permohonan
perolehan suara dengan
a. kabupaten/kota
dengan jumlah
ratus lima puluh dilakukan
dan Wakil Bupati
jika
ribu) jiwa,
terdapat
Walikota
pembatalan
dan
penetapan
Wakil hasil
ketentuan.
penduduk pengajuan
perbedaan
serta
sampai dengan 250.000
(dua
perselisihan
suara
paling
banyak
perolehan
.sebe.sar 2% (dua
persen) dari total suara sah hasil penghituny,an ditetapkan oleh KPU t), kabupaten/kota
Kabupaten/Kota:
dengan jumlah penduduk
lebih dari 250.000
lima puluh ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 pengajuan
suara tahap akhir yang
perselisihan
perolehan
(dua ratus
(lima ratus ribu)
.suara dilakukan
apabila
jiwa,
terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu i
.suara tahap
ikhir yang ditetapkan
oleh
Kabupaten/Kota;
c. kabupaten/kota
dengan Jumlah penduduk
ribu) Jiwa
sampai
dengan
perselisihan
perolehan
1.000.000
lebi'i dari 500.000 (si tu Juta) Jiwa.
suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dengan Jumlah penduduk
Jiwa. pengajuan
perselisihan
perolehan
ratus
pengajuan
suara dilakukan Jika terdapat perbedaan
banyak sebesar /% (.satu persen) dari total .suara sah hasil
d. kabupaten/kota
(lima
paling
penghitungan
dan lebJi dari 1.000.000 (.satu Juta) .suara dilakukan Jika
terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 0.5% (nol toma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan
Bahwa penyelenggaraan
.suara tahap aki i r KPU
Kabupaten/Kota.
Pemilihan Kepala Daerah dan W.ikil Kepala Daerah secara
langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil K o a l a Daerah diselengarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan j u ur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kep ila Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkai lah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis. Bahwa pelanggaran-pelanggaran
dalam
Pilkada sesungguhnya adalah
pelanggaran
terhadap hak-hak politik warganegara sebagaimana dijamir dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang penuh dengan praktik curang dan krisis integritas penyelenggara Pemilihan, maka
Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dna
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan yapen 2017 tersebut. Oleh karena itu. Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan a quo, sehingga tercapai lah keadilan substantif. Bahwa penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Yapen 2017 tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah-^'akil Kepala Daerah yang Jujur dan demokratis, bahkan Pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh menerbitkan Keputusan a quo [vide P - l | secara melawan hukum dan melanggar peraturan
perundang-undangan.
Bahwa sangat tidak masuk di akal Pemohon (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 1) tidak mendapatkan suara sama sekali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, karena Pemohon telah mendapatkan
suara
terbanyak dalam Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 maupu i Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 10 Maret 2017. Oleh karena hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 27 Maret 2017 cacat hukum, maka ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat ditetapkan dalam
pemeriksaan
sengketa Pilkada a quo, lebih dari secara kasat mata telah terj idi pelanggaran serius yang dilakukan
oleh
Termohon
yang
mengancam
demokrasi
yang
dilakukan
oleh
penyelenggara, maka secara tidak langsung berpengaruh terh.idap kualitas demokrasi itu sendiri dan Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas seleksi pemimpin di daerah. Oleh karena itu, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan
Pasal 158 UU 10/2016 yang mengatur syarat formal
ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam P-'milihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy,S.E., M.Si.) dalam pemeriksaan permohonan a quo.
Adapun selanjutnya Permohonan Keberatan a quo adalah sebagai berikut: I. K E W E N A N G A N M A H K A M A H K O N S T I T U S I a.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomoi 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menf^fiindari kenigu-ra'j,uan, serta
kevakuman
lembaga
yang
berwenang
ketidakpastian
menyelesaikan
perselisihan
hukum hasil
pemilihan mengatur
umum kepala mengenai
daerah
karena
belum adanya
hal tersebut maka penyelesaian
umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah
berwenang
kembali
mengadili
Undang-Undang
perselisihan Mi.hkamah.
penyelesaian
hasil
yang
pemilihan
Dengan demikian perselisihan
hasil
pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya ba Jan peradilan khusus; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat ( I ) huruf d Undang-Undang Nomor 24 fahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat ( I ) Undang-Undang Nom.)r 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum; c.
Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Ui dang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara has.I pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
d. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2016 tentang Pedoman
Beracara dalam
Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan V al i kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, e.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
H.
K E D U D U K A N H U K U M {LEGAL STANDING) I.
PEMOHON
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8''20I5 disebutkan: Pemilihan
dapat
mengajukan
permohonan
pemhatalan
"Peserta
penetapan
hasil
penghitungan
perolehan suara oleh KPU Provinsi dan K''U Kabupaten/Kota
kepada
Mahkamah
Konstitusi".
2.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat ( I ) hnrufb Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2016 tentang Pedoman
Beracara
dalam
Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana
telah
diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2016 tentang ['edoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemi ihan Gubernur. Bupati, dan Walikota.menyatakan: "(j) Pemohon .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah;
3.
a.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
c.
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".
Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kepulauan
berdasarkan
Yapen
Nomor
56/Kpts/KPU-Kab/030.4341IO/X/20l6 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil B ipati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 [Bukti P-5| dan Berita Acara Nomor: 55/BA/X/20I6 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 I Bukti P-61. 4.
Bahwa berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang
Penetapan Nomor
Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun ;:0I7, bertanggal 25 Oktober 2017 (Bukti P-7| dan Berita Acara Nomor: 57/BA/X/20 6 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahur 2017 [Bukti P-8[. dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (1)
Tonny 'l esar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sc s., M.B.5
(2)
Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Ycuwun, S.Pd.K
(3)
Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei. S.T., S.Th., M.T.
(4)
Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.
(5)
Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.
(6)
Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul A y o n i , S.H.
5.
Bahwa Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut I (satu) [vide Bukti P-7, P-8|:
6.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemoion telah nyata mempunyai kedudukan hukum {legal standing) untuk mengajukan keoeratan a quo.
I I I . T E N G G A N G W A K T U P E N G A J U A N P E R M O H O ^ AN I.
Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU \0/20\6 Jwuto
Pasal 5 ayat ( I ) PM K
1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PM K 2/2016 sebagaiman
telah diubah dengan
PMK 2/2( 17 yang pada pokoknya
menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (liga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota; 2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomorll Kpts/KIF'-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya l ahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 15.30 W I T . 3. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan perkara
30 Maret 2017 pukul 15.30 W I T . 4. Bahwa Pemohon menga ukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggai
3t7^
11 c c ' ^
\i.oO^
laret 2017 pukul 1 ^ 0 ' W I B atau p u k u l j ^ W l T
5. Bahwa berdasarkan Pemohon
uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
permohonan
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masili dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-und ingan.
IV.
POKOK PERMOHONAN
Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil liupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, adalah sebagai berikut: No. Urut 1.
Nama Pasangan Calon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc.,
Peroielian Suara Menurut Termolion 0 suara
S.Sos., M.B.A. 2.
Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya
1.113 suara
Yeuwun, S.Pd.K 3.
Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei,
2.417 suara
S.T., S.Th., M.T. 4.
Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel
5.476 suara
Warobai, S.E. Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan
29.055 suara
Bonay, M.Si. 6.
Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul
1.315 suara
Ayomi, S.H.
Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh fermohoi sebagaimana diuraikan di atas \vide Bukti P - l | , dilakukan tanpa memperhitungkan perolehan suara Pemohon dari hasil pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 maupun hasil pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada distrik Yapen Barat d.in satu TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa yang diselenggarakan pada tanggal K) Maret 2017. Bahwa apabila perolehan suara Pemohon diperhitungkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan
suara.
Pemohon
adalah
pasangan
calon
>ang
memperoleh
suara
terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: No. Urut 1.
Nama Pasangan Calon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.
2.
Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K
3.
Ir. Marthen Kayoi, M . M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.
4.
Simon Atururi. S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.
5.
Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.
Perolehan Suara Menurut Pemohon 32.919 suara
1.113 suara
2.417 suara
5.476 suara
29.055 suara
6.
Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.
Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan
1.315 suara
penghi ungan Pemohon dengan
perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan ap.ibila Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak-hak pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil. dengan terlebih dahulu Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PM K I 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.
Bahwa Pemohon akan menguraikan lebih lanjut dalil-dalil permohonan
Pemohon
sebagai berikut: 1. Bahwa pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Buiati Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 dilaksanakan pada tanggi 15 Februari 2017 bersamaan dengan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia; 2. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 tersebut, telah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS. kemudian berlanjut pada tingkat distrik, namun pelaksanaan rekapitulasi hasil pengl itungan suara berlangsung lama karena terdapat beberapa rekomendasi Panwaslih Kabupaten Yapen untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang maupun Pemungu.an Suara Ulang; 3. Bahwa setelah
Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)
Kabupaten
Kepulauan Yapen,
memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan pemungutan suara
ulang pada seluruh
TPS di Distrik Yapen Barat dan I I PS di Kampung Rembai
Distrik Wanowa.
Atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menyelenggarakan PSU pada TPS-TPS yang direkomendas kan untuk melakukan PSU pada tanggal 10 Maret 2017; 4. Bahwa pada penyelenggaraan PSU, Panwaslih Kabupaten Yapen menerima laporan dugaan pelanggaran, dimana Pemohon menjadi pihak Terlapor. Pemohon diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (1), (3) dan (4) UU 10/2016;
5. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen
meneruskan
dugaan
pelanggaran
administrasi
pemilihan
kepada KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen (Termohon) melalui Surat Rekomendasi Kepulauan Yapen Nomor 35/K/PANWAS-KAB.YP/iIl/20l7
Panwaslih
perihal Penelusuran
Pelanggaran Administrasi Pemilu; 6. Bahwa menindaklanjuti surat Panwaslih tersebut, Termchon kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts Kab/030.43411 O/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 20 i 7; 7. Bahwa dugaan pelanggaran adminstrasi pemilihan yang dituduhkan pada Pemohon, sebagaimana dituangkan dalam Kajian Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 32/LP/P1LKADA/1II/20I7 yaitu sebagai berikut: Pasal 71 UU No. IO Tahun 2016 Ayat (1): Pejabat TNj/POLRI,
negara, pejabat
daerah, pejabat
aparatur
sipil negara,
anggota
dan Kepala Desa atau .sebutan lain/Lurah d larang membuat
dan/atau tindakan yang menguntungkan
kepulusan
atau merugikan salah .satu pasangan
calon.
Ayat (3): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wahl Bupati dan Walikota atau Wakil
Walikota
menguntungkan maupun
dilarang
mengunakan
atau merugikan
di daerah
kewenangan,
slaah satu pasangan
pr )gram dan kegiatan calon baik di daerah
lain dalam waktu 6 (enam) bulan .H'helum tanggal
yang sendiri
penetapan
pasangan calon smapai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ayat (4): Ketentuan
.sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) .sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupa, i 'Walikota. Ayat 5: Dalam hal Gubenrur
atau Wakil Gubernur,
Bupati atau Wakil Bupati dan
Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana
melanggar
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana
tersbeut dikenai sanksi
.sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Atas dugaan pelanggaran-pelanggaran
ketentuan
.sebagaimana pembatalan
Kabupaten/Ko.a.
sebagaimana dimj ksud dalam pasal di atas,
kemudian dikaji dan disimpulkan pelanggaran apa saja yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur; 8.
Bahwa terhadap seluruh dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana disebutkan di atas. Pemohon telah memberikan keteran<;an atau bantahannya serta memberikan bukti-bukti pendukung kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap Pemohon (Tonny I I
tesar, S.Sos), pada tanggal 12 Maret 201, Berita Acara Klarifikasi oleh Media Ammato dan Piterson Tata, serta Berita Acara Klarifikasi Pemohon di Bawaslu Provinsi Papua tanggal 18 Maret 2017; 9.
Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dugai n pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pemohon adalah tidak benar, dengan uraian sebagai berikut:
a
Tentang
dugaan
mendalangi
mobilisasi massa. Pemohon
tidak
pernah
mendalangi mobilisasi massa karena yang datang .iengan menggunakan kapal adalah pengurus partai dan relawan yang datang untuk ikut memantau di setiap TPS yang akan melakukan PSU di Distrik yapen barat yang ditempatkan kurang lebih per TPS sebanyak 10-15 orang sebagai pemantau pada PSU di Distrik Yapen barat, hal tersebut dilakukan karena terdaoat kabar telah terjadi pemberangkatan orang-orang Serui khususnya da i beberapa kampong yaitu kampong turu. Kampung Daerah Kosiwo dan dari Waropen dan daerah Angkaisera yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon tertentu sehingga dianggap perlu untuk melakukan antisipasi dan rangka mencegah terjadinya pemungutan
suara yang diikuti olel
orang-orang
yang tidak
terdaftar dalah DPT. Selain itu pada malam terjadinya kejadian tersebut tanggal 7 Maret 2017, ada kesepakatan antara pengurus partai dam relawan yang datang untuk ikut memantau di setiap TPS dengan anggota DPRD Yan Mandesas yang merupakan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 5 Benyamin Srisoy dan
Nathan
Bonai dan orang-orangnya
untuk
hanya
menurunkan bahan makanan dan orang-orang yan^ ada dalam kapal tersebut kembali ke serui dengan dikawal oleh anggota DPRD Yan Mendes adalah Tim Sukses pasangan Calon nomor urut 5, jadi jelas orang-orang yang terdapat dalam kapal tersebut adalah pengurus partai dan refiwan yang dikoordinir oleh koalisi partai yang pada hari itu juga kembali ke Serui dan tidak jadi pemantau pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Yapen ba at. b
Tentang dugaan beredarnya Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah
daerah
kepulauan
Yapen
melalui dinas
pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan yapen ya
Kepndudukan
dan
dikeluarkan berdekatan
dengan tanggal pemungutan suara ulang yaitu dikeluarkann pada tanggal 3 Maret 2017, yang mana surat keterangan domisili tersebut diindikasaikan dalam rekomendasi
Panwas nomor: 35/K/Panwas-Kab.YP/ll/20l7 tentang
n
penelusuran dalam
Pelanggaran
memilih
pada
administrasi pemilu, untuk dapat dipergunakan PSU
di
distrik
Yapen
barat
dengan
tujuan
menguntungkan diri sendiri sebagai calon Bupati d;in merugikan calon lainnya. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Pemohon bah\>a tidak pernah ada perintah dari pemerintah daerah kabupaten kepulauan yapen dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan yapen terhadap dinas Ke|)cndudukan dan pencatatan sipil Kabupaten kepulauaan Yapen untuk menerbitkan Surat keterangab diluar Daftar DPT namun perintah yang diberikan adalah "setiap warga Pemilih yang terdapat dalam DPT di priksa kembali KTP yang dimiliknya, apabila tidak memiliki
KTP,maka akan
dibuatkan
surat
keterangan
domisili
untuk
memenuhi syarat sebagai pemilih yang terdaftar dan memiliki identitas." Penerbitan surat Keterangan domisili dilakukan untuk semua dikampung di 2 Distrik yang akan melakukan PSU, yaitu Distrik yapen barat dan Kampung rembai. Distrik Wonawa, dengan tujuan agar semua warga negara dapat memberikan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan
pada kekhawatiran terhadap orang lain yang
menggunakan
identitas yang tidak jelas karena sesuai aturan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencaiatn sipil bukan dikeluarkan oleh Kepala Distrik atau kepala kampong atau Iur ih. Yang mana dikeluarkan nya surat keterangan domisili ytersebut
sesuai dengan dengan surat KPU
nomor 59/KPU-KAB/03.434110/111/2017 tertanggal 8 Maret 2017 bahwa penggunaaan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan pada pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017 tidak boleh digunakan diluar pemilih yang tercantum DPT, DPPh dan DPTb
pada tanggal 15 febriari 2017. Oleh karenanya
tidaklah benar bahwa Pemohon sudah menyiapkan surat keterangan Domisili untuk dapat dipergunakan untuk memilih pada saat PSU di Distrik yapen barat untuk menguntungkan diri sendiri sebagai calon bupati dan meerugikan calon lainnya, karena pada faktanya surat Keterangan Do n isi I i yang dikeluarkan oeh Dukacapil hanya untuk pemilih yang tercantum dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten kepuauan yapen pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa tentang dugaan menggunakan wewenang sebagai kepala Daerah di kabupaten
Kepulauan
Yapen,
yang juga
da|)at
diduga
menggunakan
jabatannya sebagai bupati kabupaten kepulauan Vapen dalam menggalang dukungan dalam persiapan acara kegiatan seperti dalam laporan-laporan yang 1
masuk di Panwas kabupaten kepulauan Yapen seperti kegiatan Musrenbang Distrik Yapen barat, pelantikan KNPI distrik Yapen barat dan Peletakan batu pertama tapal batas Daerah otonomi Baru (DOB) Calon Kabupatrn Yapen Barat Utara. Pemohon telah menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 menghadiri Musrenbang sebagai Bupati membuka Musrenbang tingkat Distrik di Distrik yapen Barat kemudian menghadiri acara pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Pengukuhan Pengurusan Karang I aruna yang dilakukan oleh DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana Pemohon diundang oleh KNPI untuk menyampaikan sambutan sebagai Bupati , kegiatan tersbeut dilakukan sebelum adanya keputusan resmi KPU terkait adanya PSU di Yapen Barat. Selanjutnya terkait dengan peletakan Batu Pertama Tapal Batas DOB Calon Kabupaten Yapen Barat Utara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 dapat disampaikan bahwa hal tersbeut sesuai dengan Undangan jam 09.00 pagi, namun diundur menjadi jam 14.00 karena cuaca di batas wilayah antara Kanawa dan
Sasawa di Distrik
Yapen
Selatan.
Acar
tersbeut
berdasarkan Surat Gubernur Papua No. 910/1135/S[:T tanggal I Februari 2017 perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah bahwa harus dilaksanakan
smapai
batas waktu akhir Febriari 2017, namun
karena
kesibukan baru dapat dilaksanakan tangga 7 Maret 2017 yang rencananya dihadiri oleh seluruh anggota muspida, para tokoh adat dan para penggagas. Acara tersbeut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan negeri Serui dan Asisten 1, acara berlangsung dengan lancer dimulai dengan pembacaan doa, sepatah dua patah kata oleh penggagas dan dilanjutkan peletakan batu dan sambutan oleh Bupati.
Bahwa dalam Kajian Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 32/LP/PILKADA/III/2017, menyimpulkan diantaranya bahwa: "1) Terlapor Kepala Daerah atau Bupati di Kabupaten Keputusan Bupati
atau Tindakan yang telah menguntungkan
dan merugikan
Kabupaten
Kepulauan
Kepulauan
Calon
Pemilihan
diri sendiri sebagai Bupati
dan Wakil
tersbeut telah memenuhi unsur-unsur
dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
Tahun 2016; dst
mengeluarkan
Yapen Tahun 2017; 2) Bahwa bet dasarkan kesimpulan
poin 1 (satu) diatas, pelanggaran yang terdapat
lain dalam
Yapen telah
sebagai
Calon Bupati pada
Pelanggaran Nomor 10
"
11
1 1.
Bahwa perlu Pemohon tekankan disini. Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan "Dalam hal Gubenrur atau Wakil Gubernur. Bupati atau Wakil Bupati dan
Walikota
atau
Wakil
Walikota
selaku
Petahana
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahiina tersheut dikenai
pembatalan
sebagai
calon
oleh
KPU Provinsi
atau
KPU
sanksi
Kabupaten/Kota."'
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon hanyalah pelanggaran yang disebutkan secara jelas i alam Pasal 71 ayat (2) dan (3). Adapun berdasarkan kesimpulan
kajian panwas
yang memenuhi
unsur
sebenenarnya hanyalah Pasal 71 ayat (1) sebagaimana disebutkan dalam Kesimpulan Kajian Panwas pada poin 1. dimana Pasal 71 ayat (1) menyatakan Pejabat pejabat
daerah, pejabat
aparatur sipil negara, anggoti
TNI/POLRI,
negara,
dan Kepala
Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputus. m dan/atau tindakan menguntungkan
atau merugikassn
salah satu pasangan
yang
i alon. Jikalaupun memang
benar (quod non) tindakan Pemohon terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 71 ayat (1), berdasarkan ketentuan tersebut pun tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon. Dengan demikian dapat disimpulkan biihwa tindakan Termohon menerbitkan objek sengketa perkara a quo yang mengakibatkan Pemohon dibatalkan sebagai calon adalah jelas bertentangan dengan undang-un,lang; 12.
Bahwa
terhadap
Surat
Rekomendasi
35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 Pemilu, bertanggal
Panwas
Kepulauan
perihal Penelusuran
Yapen
Nomor
Pelanggaran Administrasi
13 Maret 2017, Pemohon telah menyampaikan laporan dan
permohonan pencabutan surat rekomendasi tersebut kepatia Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu R.I. pada tanggal 17 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB, sebagaimana dituangkan dalam Penerimaan Laporan Nomor: 01 l/LP/P(iliW/in/2017; 13.
Bahwa menindaklanjuti laporan Pemohon yang diampaikan dalam
Penerimaan
Laporan Nomor: 01 l/LP/PGBW/lll/2017, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan kepada
Panwaslih
Kabupaten
Kepulauan
005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.0I/III/20I7, Perihal:
Peninjauan
Ulang, yang
pada
Yapen
melalui
bertanggal
pokoknya
23
surat
Nomor:
Maret
memerintahkan
2017,
Panwaslih
Kabupaten Kepulauan YApen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kajian laporan
nomor 32/LP/PILKADA/ni/2017 tanggal
12 Maret 2017 dan
Surat
Penerusan Nomor: 35/K.Panwas-Kab.YP/lll/2017 tanggal 13 Maret 2013 [sich 2017] dan agar Panwaslih segera melaporkan hasil peninjauan ulang kepada BAwaslu Provinsi Papua;
1 ^
14.
Bahwa Bawasiu Provinsi Papua juga menyampaikan Kjpada Ketua KPU Provinsi Papua
melalui
surat
Nomor:
006/K/BAWASLU-PP()V.PA/PM.06.0l/lll/2017,
bertanggal 27 Maret 2017, Perhal: Tindaklanjut Hasil Ka ian Bawasiu Papua Nomor: 0! l/LP/PGBW/Ill/2017, yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Supervisi dan memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; 15.
Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Bawasiu R.l. menerbitkan Surat Bawasiu Republik Indonesia Nomor: 0205/K/Bawaslu/PM.06.00 111/2017, tangal 27 Maret 2017, Perihal: Koreksi terhadap kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 32/LP/P1LKADA/11I/2017;
16.
Bahwa
sehubungan
dengan
Surat
Bav asiu
R.l.
Nomor:
0205/K/Bawaslu/PM.06.00/lll/2017 tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) R.l., pada hari yang sama yaitu 27 Maret 2017 kemudian menyampaikan kepada Ketua KPU Perihal: Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPUKab/030.43411 O/TAHUN 2017, yang pad i pokoknya berisi hal-hal sebagai
berikut:
pencermatan
(I)
Bahwa
Bawasiu
Republik
terhadap
kajian
Panwas
Kabupaten
32/LP/PILKADA/III/2017. menyimpulkan Nomor:
Berdasarkan
kajian Panwas dan surat rekomendasi
sebagaimana
angka
Papua melaksanakan untuk
membatalkan
(2)
sebagai
kepulauan yapen
Bahwa
tugas: a. Memerintahkan Keputusan
Pasangan
Bupati
Tahun 2017: b. Melakukan
Kabupaten Kepulauan
kebijakan
sebagaimana
Keputusan
huruf a: c. Melaporkan
Bawasiu
dan
Yapen
Yapen
Nomor:
2017
tentang
21 Maret
Vakil Bupati
Rekaf ilulasi Hasil
Kabupaten KPU
Penghitungan
Yapen Tahun 2017
KPU Kabupaten
pelaksanaan
RI
Provinsi
.supervisi dan memerintahkan
Yapen segera melaksanakan
pembatalan
peraturan
KPU
Kepulauan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan denga memperhatikan
dengan
KPU Kabupaten Kepulauan
2017 tanggal
Calon
Yapen
pelanggaran
memerintahkan
KPU Kapuhaten
O/TAHUN
Bawa.slu RI
penelusuran
Indonesia
Nomor:
Panwas Kabupaten
memperhatikan
1, KPU Republik
24/Kpts/KPu-Kah/()30.434U Pembatalan
perihal
melakukan
Yapen
tensebut
Pemilu dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan
perundnag-undangan.:
teah
kepulauan
ha.sil pencermatan
35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017
administrasi
Indonesia
tugas kepada
kepulayan
Yapen
KPU RI paling
lambat 3x24Jam sejak diterimanya .surat ini.;
1 A
17.
Bahwa
mekipim
Bawasiu
Provinsi
Papua
melalui
suratnya
Nomor:
006/K/BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/II1/2017 telah menyampaikan agar KPU Kabupaten
Kepulauan
Yapen (Termohon) untuk menunda
Rekapitulasi Kabupaten, namun Termohon emngabakan
pelaksanaan
Pleno
hal tersebut dan tetap
melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan S.iara pada tanggal 27 Maret 2017; 18.
Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen (Termohon) juga te ah mengabaikan Surat KPU R.l.
Nomor:
24/Kpts/KPUKab/030.43411 O/TAHUN
Memerintahkan Keputusan
2017
yang
K P U Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
KPU
Kapubaten
Kepulauan
Yapen
Nomor:
diantaranya
membatalkan 24/Kpts/KPu-
Kab/030.43411 O/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan yapen Tahun 2017 dan memerintahkan K P U Kabupaten Kepulauan Yapen segera melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 denga memperhatikan pembatalan Keputusan K P U Kabupaten kepulayan Yapen sebagaimana huruf a. 19.
Bahwa berdasarkan surat dari Bawasiu RI dan KPU RI sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, .sebagaimana
dituangkan
dalam
Keputusan
Nomor26/Kpts/KPU-
Kab/030.43411 O/TAHUN 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2017, Pukul 15.30 WIT, tanpa memperhitungkan perolehan suara Pemohon
adalah melawan
hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan.
V. K O N K L U S I V . l . Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalamm Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat ( I ) UL I) 1945 juncto
UU No. 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikot.i. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau
I 7
intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat ( I ) UUD 1945; Bahwa pelaksanaan '"Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat'" harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebai^aimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan
Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut
berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika «lapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan a quo. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya M ihkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara delam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab salau demikian. Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan nemutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukuri yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila IVahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selak i institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosof! dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada terse lut.
V.2. Bahwa dari pandangan hukum di atas. Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun
sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu. Mahkamah dapat menila
pelanggaran-pelanggaran
yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan .lengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil perin}..kat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada (Vide Putusan Mahkan ah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/P 1PU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2 0 I I ) .
V.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara
Pemilihan I mum, terikat pada asas
Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam l'asal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Kepastian
Pemilu berpedoman
Hukum;
Proporsionalitas;
e).
Tertib;
pada asas: a). Mandir : h). Jujur; c). Adil; d).
f ) . Kepentingan
i). Profesionaliatas; j). Akuntabilitas;
Umum
g).
Keterbukaan;
h).
k). Efisiensi; dan i). Efektifitas";
V.5. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkebi.Tatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan
Yapen Tahun 2017 oleh Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 27 Maret 2017 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang Itber jurdil. oleh karena itu. suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarn>a tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjaJi yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususn>a terhadap perolehan suara Pemohon. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, demi hukum harus ah dinyatakan tidak benar dikarenakan
hasil
penghitungan
mana telah diperoleh dari proses kegiatan
yang
bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur dah.m UU No. 15 Tahun 2011 yang menghendaki penyelenggara kepastian
hukum, tertib
pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil,
penyelenggara
pemilu, kepentingan
umum,
keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian I o
Hormat kami. Kuasa Hukum
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.
Ai Latifah Fardiyah, S.H.
M. Jodi Santoso, S.H.
Ism;iyati, S.H.
