KEPUTUSAN KUWU Nomor : 141/Kep-03/I/ Tahun 2017 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD), BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG PEMBANGUNAN, BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, SERTA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017 KUWU DESA LIMPAS Menimbang
Mengingat
:
a.
Bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 di Desa Limpas perlu adanya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa, Pelaksana Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
:
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Hal. 2 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
11.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.B.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa; Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19.C Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A.2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indramayu; Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 32 B Tahun2016 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 32.A Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017; Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 147.25/ Kep.139.A-BPMD/2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017; Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 147.25/Kep.139.B-BPMD/2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017; Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 142.1/Kep.139.CBPMD/2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Kesehatan Bagi Kuwu dan Pamong Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
12.
13.
14.
15.
16. 17.
Hal. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
1.
KEDUA
2.
Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas sebagai berikut : 2.1. Sekretaris Desa Selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas : a. b.
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa; Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
c.
Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
d.
Menyusun pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Desa; dan
e.
Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
f.
Melaksanakan Tugas lainnya berikan Kuwu selaku PKPKD.
dan APB
yang
di
2.2. Seksi Pemerintahan Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan tugas bidang non fisik yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang antara lain : a.
Mengelola kegiatan belanja pegawai seperti: Siltap, Tunjangan-tunjangan perangkat Desa dan Insentif;
b.
Mengelola kegiatan belanja operasional perkantoran seperti: Makan/minum rapat, belanja ATK, perjalanan dinas dan pemeliharaan kantor;
c.
Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya, serta menyelenggarakan administrasi PERDES dan Keputusan Kuwu;
d.
Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan surat kependudukan lainnya;
Hal. 4 f.
Tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya.
2.3. Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan melaksanakan tugas bidang non fisik yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain :
2.4.
a.
Mengelola kegiatan belanja pembinaan masyarakat seperti : Kegiatan PKK, Karang Taruna, Keagamaan, Kesehatan, PMT Posyandu, BKB Kemas, Fokorgaki;
b.
Menginventarisir perkembangan data keadaan penduduk (Pengelompokan data seperti : tuna wisma, tuna karya, tunasusila, penyandang cacat, yatim piatu, jompo. karyawan, mahasiswa, pelajar dan lain-lain sesuai dengan kondisi yang ada di Desa tersebut);
c.
Melaksanakan pelaporan data sesuai dengan kegiatan Inventarisasi yang sudah berjalan, serta melaksanakan pelaporan keadaan kesehatan, keagamaan, dan pengurusan kematian;
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan kuwu selaku PKPKD.
Seksi Kesejahteraan Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan melaksanakan tugas bidang fisik yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa, antara lain : a. Mengelola kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dan dalam pelaksanaannya ketua dibantu oleh masingmasing penanggungjawab kegiatan apabila dalam kegiatan fisik lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan; b.
Menghimpun, menganalisa serta mengembangkan data potensi Desa dan membuat daftar usulan rencana proyek, daftar isian proyek, daftar usulan kegiatan dan daftar kegiatan;
c.
Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa dan melaksanakan pencataan hasil swadaya masyarakat untuk pembangunan Desa;
d.
Mengikuti dan melaporkan kegiatan masyarakat (pertanian / Gapoktan, perindustrian, perekonomian, dan pembangunan lainnya);
Hal. 5
KETIGA
KEEMPAT
3.
e.
Melaksanakan kegiatan pencatatan tata ruang Desa dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lainnya;
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kuwu selaku PKPKD.
Bendahara Desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan; atau pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Di Tetapkan Pada tanggal
: Limpas : 04 Januari 2017
KUWU DESA LIMPAS
TATO Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.
Yth. Bupati Indramayu; Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu; Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Indramayu; Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Patrol; Yang bersangkutan.
No. 6
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN KUWU LIMPAS NOMOR
:
141/Kep-03/I/ Tahun 2017
TANGGAL
:
04 Januari 2017
TENTANG
:
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DAN BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN, PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN, PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, SERTA PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA LIMPAS KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU. SUSUNAN TIM :
NO.
NAMA
JABATAN
KETERANGAN
TRISDIANTORO
Sekretaris Desa/ Juru Tulis
2.
WARTONO
Kepala Seksi Pemerintahan
3.
TOMY ALFAIZAL SY
Kepala Seksi Pelayanan
4.
CASTRA WIJAYA
Kepala Seksi Kesejahteraan
5.
RUWENDY
Bendahara Desa
1.
Selaku Koordinator PTPKD Kepala Seksi Pemerintahan Selaku Pelaksana Bidang Pemerintahan/Anggota PTPKD Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa / Anggota PTPKD Kepala Seksi Kesejahteraan Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/ Anggota PTPKD Bendahara/Anggota PTPKD
Pada tanggal 04 Januari 2017 KUWU DESA LIMPAS
TATO
