L) TAHUN 2017

PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2017 ini disusun untuk mempermudah Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renja K/L serta dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Buku Petunjuk ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara pengisian formulir Renja K/L tahun 2017, baik itu dalam lingkup substansi dari formulir isian maupun terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer (aplikasi Renja K/L 2017). Untuk aplikasi dan softcopy buku petunjuk Renja K/L dapat di download di www.bappenas.go.id. Apabila terdapat permasalahan dalam proses pengisian Renja K/L 2017, baik itu terkait dengan substansi maupun program/aplikasi komputer dapat kiranya menghubungi: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telepon (021) 3905650 ext. 1327, 1523 Fax (021) 3148553

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iii DAFTAR ISI............................................................................................................................. iv KAIDAH PENYUSUNAN RENJA K/L................................................................................. 1 PENYUSUNAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN INDIKATOR KINERJAKEGIATAN ............................................................................................................. 5 FORMULIR 1 ........................................................................................................................................ 9 FORMULIR 2 ........................................................................................................................................ 10 FORMULIR 3 ........................................................................................................................................ 11 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1 ........................................................................................ 13 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2 ........................................................................................ 20 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3 ........................................................................................ 24

iv

KAIDAH PENYUSUNAN RENJA K/L

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga. Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP. Penyusunan Renja K/L 2017 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L. Matrik Rencana Tindak K/L merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif 2017. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang terdiri atas rupiah murni, PHLN, PNBP, BLU, PDN dan SBSN yang tidak dapat dilampaui.

Hal – hal yang perlu diperhatikan Pada penyusunan Renja K/L tahun 2017, beberapa hal yang memerlukan perhatian sebagai berikut: 1.

Penyusunan Renja K/L 2017 berpedoman pada Rancangan Awal RKP 2017;

1

2.

Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja dari suatu K/L dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.

3.

Informasi kinerja yang ada dalam Renja K/L meliputi: a. Visi dan Misi K/L, Sasaran Strategis K/L, dan Misi unit Eselon I; b. Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator Kinerja Program (IKP); c. Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); d. Perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan majunya;

4.

Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra K/L.

5.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.

6.

Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

7.

Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut: a. Program

dan

kegiatan

yang

mendukung

pencapaian

prioritas

pembangunan yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, Renstra K/L tahun 2015-2019, dan Rancangan Awal RKP tahun 2017; b. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri; d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears); e. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan daerah tertinggal, perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah serta isu lainnya terkait kewilayahan;

2

f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peraturan perundangan. 8.

Penuangan sumber dana dalam rancangan Renja K/L memperhatikan hal – hal sebagai berikut: a.

Pergeseran alokasi anggaran antar sumber dana tidak dapat dilakukan.

b.

Sumber dana yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) atau pinjaman dalam negeri (PDN), agar dipastikan sudah ada loan/grant agreement, cara penarikan, kategori penggunaan, tanggal efektif, tanggal closing date termasuk kewajiban untuk menyediakan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

c.

Dalam hal PHLN atau PDN merupakan sumber dana baru dan belum ada loan/grant agreement-nya, maka dipastikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dan ditetapkan dalam RUU APBN TA 2017.

9.

Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen yang bersifat administrasi (biaya administrasi keluaran-BAK) dalam pencapaian sebuah output;

10. Pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah, terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renja K/L dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan berpedoman pada Renstra serta pagu Indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, maka dalam penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) yang telah 3

dilaksanakan sebelumnya. Renja K/L yang telah disusun Kementerian/Lembaga, kemudian disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu.

4

PENYUSUNAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Penyusunan Sasaran Kegiatan (Output) Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran akhir (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Sasaran Kegiatan (output) disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Sasaran kegiatan harus menggambarkan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit penanggung jawab kegiatan. Output kegiatan diperoleh dari terlaksananya berbagai proses secara bersinergi yang ada dalam kegiatan; 2. Setiap kegiatan dapat memiliki lebih dari satu sasaran kegiatan (output); 3. Sasaran kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri. 4. Sasaran kegiatan (output) harus dapat diukur, dikelola, dan diaudit. Dalam penyusunan sasaran kegiatan (output), terdapat beberapa kriteriakriteria yang harus diperhatikan yaitu: 1. Rumusan sasaran kegiatan (output) dapat termasuk obyek atau subyek. Contoh: - Layanan Konsultasi; - Layanan Bantuan Hukum; atau 2. Rumusan

sasaran

kegiatan

(output)

bukan

merupakan

pernyataan

Sasaran/Tujuan, seperti: - Penurunan Tingkat Kematian Bayi - Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak. 3. Rumusan sasaran kegiatan (output) seharusnya tidak menyertakan gerakan terarah pada ukuran statistik tertentu, seperti: - Peningkatan pasokan beras “xxx” ton; - Pembangunan jalan tol ‘’xxx” km. 5

4. Sasaran kegiatan (output) tidak menggunakan rumusan input atau masukan, seperti: - Kendaraan Bermotor/Pengadaan kendaraan bermotor roda-4 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Rumusan sasaran kegiatan (output) seharusnya tidak menggunakan indikator kinerja, seperti: - Persentase (%) Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan. 6. Deskripsi sasaran kegiatan (output) harus jelas (tidak bermakna ganda) dan singkat (4-5 kata), misalnya: - Jaringan Jalan Nasional yang dibangun; - Fasilitas Pendidikan Dasar yang disediakan; - Layanan kesehatan yang disediakan; - Rekomendasi kebijakan yang disusun; - Rancangan Undang-Undang yang disusun. B. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Indikator kinerja kegiatan dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: 1) Indikator kuantitas, 2) Indikator kualitas, 3) Indikator aktualitas (ketepatan waktu), dan 4) Indikator keuangan.

6

Box 1. Contoh Rumusan Indikator Kinerja Berdasarkan Jenisnya Output: Penyediaan Jaringan Transportasi Jalan Indikator Kinerja

 Indikator Kuantitas: - Jumlah kilometer dari jalan raya nasional / jalur lalu lintas yang tersedia - Jumlah kilometer perjalanan kendaraan tahunan di jalan raya nasional  Indikator Kualitas: - % dari jalan raya nasional dipertahankan pada Indeks Kekasaran rata-rata International harian “xxx” atau lebih baik  Indikator Aktualitas (Ketepatan Waktu): - Kecepatan yang aman rata rata per 100 km dari jalan raya nasional - Jumlah rata-rata kilometer per hari di mana kecepatan berkurang diberlakukan di jalan raya nasional dan jalan arteri akibat perbaikan dan pemeliharaan.  Indikator Keuangan: - Biaya per km perjalanan di jalan raya nasional

Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut: 1) harus mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon II sesuai dengan tupoksinya; 2) harus bersifat spesifik dan terukur; 3) harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja program; dan 4) harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian output/kinerja keluaran. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Rumusan indikator kinerja kegiatan tidak dinyatakan sebagai pernyataan sasaran. 2) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus mengacu pada 1 (satu) variabel saja; 3) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus mengacu pada 1 (satu) jenis indikator kinerja, baik itu kuantitas atau kualitas atau aktualitas atau keuangan. Tidak disarankan menggunakan kombinasi 2 (dua) atau 3 (tiga) jenis indikator kinerja sekaligus; 4) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus jelas dan spesifik terhadap obyek yang diukur;

7

5) Besaran target dan satuannya tidak perlu dituliskan juga dalam rumusan indikator kinerja kegiatan; 6) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus memfasilitasi perhitungan rata-rata dan varians untuk jangka waktu yang panjang; 7) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus memfasilitasi ekspresi dari target sebagai nilai numerik tunggal. Variabel potensial lainnya dianggap tetap; 8) Rumusan indikator kinerja kegiatan harus memberikan gambaran target maksimal atau minimal, bukan dalam nilai angka tertentu:

Bukan

Indikator Kinerja

Target

Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi

10 hari

korespondensi Tapi…

Persentase korespondensi yang diterima dari klien yang ditanggapi dalam waktu 10 hari

8

> 95%

FORMULIR 1

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017 1. Kementerian/Lembaga 2. Visi 3. Misi

: : : 1. ............................................................................................... 2. ............................................................................................... 3. .........................................................................................dst

4. Prioritas Nasional Kode (1) 99 99 99

Alokasi 2017 (juta rupiah) (3) 999 999 999 999

Prioritas Nasional (2) Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 2 …dst Jumlah

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Kode (1) 99

99

Sasaran Strategis K/L

Target 2017 (4)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

(2) Sasaran Strategis 1

(3) Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2.

999 999

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2. Jumlah

999 999

Alokasi 2017 (juta rupiah) (5) 999

Sasaran Strategis 2

999

999

6. Program dan Pendanaan Kode

Program

(1) 99 99 99

(2) Program A Program B Program C Jumlah

Rupiah (3) 999 999 999 999

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta rupiah) PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)+(5)+(6) 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999

999

999

Prakiraan Kebutuhan (juta rupiah) 2018 2019 2020 (8) (9) (10) 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999

999

Jakarta, .................... 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

(..................................................) NIP: .................................... 9

FORMULIR 2

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017 1. Kementerian/Lembaga 2. Sasaran Strategis K/L yang didukung

: : 1. ....................................................................................... 2. ....................................................................................... 3. .................................................................................dst 3. Program : 4. Unit Organisasi (Eselon 1) : 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode (1) 99

Sasaran Program (Outcome) (2) Sasaran Program (Outcome) A.1.

Indikator Kinerja Program (IKP) (3)

Target 2017 (4)

999 Indikator Kinerja Program A.1.1. Indikator Kinerja Program A.1.2.

99

Alokasi 2017 (juta rupiah) (5)

999 999

Sasaran Program (Outcome) A.2.

999 Indikator Kinerja Program A.2.1. Indikator Kinerja Program A.2.2. Jumlah

999 999 999

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode (1) 99 99 99

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta rupiah)

Kegiatan (2) Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Jumlah

Rupiah PLHN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)+(5)+(6) 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999

999

999

999

Prakiraan Kebutuhan (juta rupiah) 2018 2019 2020 (8) (9) (10) 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999

999


(..................................................) NIP: ....................................

10

FORMULIR 3

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementerian/Lembaga 2. Program 3. Sasaran Program yang didukung

: : : 1. .......................................................................................... 2. .......................................................................................... 3. ...................................................................................dst 4. Kegiatan : 5. Unit Organisasi (Eselon 2) : 6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya : Kode (1) 99

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Alokasi 2017

Prioritas

Program

Kegiatan

(Output)

Kegiatan (IKK)

2017

(juta rupiah)

Nasional

Prioritas

Prioritas

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) PPP/ARG/ KSST/

Sasaran Kegiatan

999

(Output) 1.1.

xxx

xxx

xxx

MPI/API/ PPBAN/RB

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1.2. 99

Dukungan

999 999 PPP/ARG/ KSST/

Sasaran Kegiatan

999

(Output) 1.2.

xxx

xxx

xxx

MPI/API/ PPBAN/RB

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.2.

999 999

Jumlah

999

7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017

Prakiraan Maju

Kode

Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen

Volume

Satuan Biaya

Jumlah Alokasi (juta rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2018 (6)

2019 (7)

2020 (8)

Jumlah Alokasi (juta rupiah) 2018 2019 2020 (9) (10) (11)

99

Sasaran Kegiatan (Output) 1.1.

999

999

999

999

999

999

999

999

xx1 Komponen 1

999

999

999

xx2 Komponen 2

999

999

999


999

999

999

999

999

999

999

xx1 Komponen 1

999

999

999

999

99

xx2 Komponen 2 Jumlah

999

Volume

999 999 999

999

999

999

11

B. Sumber Pendanaan

Kode

(1) 99

99

Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta rupiah)

Jenis Komponen (BAK/BLK)

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)+(5)+(6)+(7)

999

999

999

999

999

(2) Sasaran Kegiatan (Output) 1.1. xx1 Komponen 1

BAK/BLK

999

999

999

999

999

xx2 Komponen 2

BAK/BLK

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

Sasaran Kegiatan (Output) 1.2. xx1 Komponen 1

BAK/BLK

999

999

999

999

999

xx2 Komponen 2

BAK/BLK

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

Jumlah

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (juta rupiah) Kode

(1) 99

99

Sasaran Kegiatan (Output)/ Komponen

Sumber/ Loan

(2)

(3)

Jenis PHLN (P/H/KE)

Pagu (Sesuai MUA)

Penyerapan s/d Desember 2015

Tanggal Mulai

Tanggal Tutup

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

999

999


Rencana Penarikan

Kebutuhan Dana PLN/PDN Hibah Pendamping (9)

(10)

(11)

xx1 Komponen 1

xxx

(P/H/KE)

999

999

(dd/mm/yy) (dd/mm/yy)

999

999

999

xx2 Komponen 2

xxx

(P/H/KE)

999

999


999

999

999

999

999

Sasaran Kegiatan (Output) 1.2. xx1 Komponen 1

xxx

(P/H/KE)

999

999


999

999

999

xx2 Komponen 2

xxx

(P/H/KE)

999

999


999

999

999

999

999

999

Jumlah

999


(..................................................) NIP: ....................................

12

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Renja K/L memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh K/L, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Kementerian/Lembaga. Bagi Kementerian/ Lembaga yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun tertentu, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan. Untuk setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun satu penjelasan umum sesuai dengan Formulir-1. Penulisan Formulir-1 secara umum dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Kementerian/Lembaga: Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Contoh: Kementerian Pertanian

13

2. Visi: Diisi dengan visi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan visi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Visi merupakan rumusan

umum

mengenai

keadaan

yang

ingin

dicapai

oleh

Kementerian/Lembaga. Contoh: Kementerian Pertanian: “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

3. Misi Diisi dengan misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Misi merupakan upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan

visi.

Misi

Kementerian/Lembaga harus selaras dengan tujuan Kementerian/Lembaga. Misi mencakup

kondisi

internal

dan

eksternal

yang

dihadapi

oleh

Kementerian/Lembaga. Contoh: Misi Kementerian Pertanian: 1. Mewujudkan kedaulatan pangan; 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; 3. Mewujudkan kesejahteraan petani; 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi. 4. Prioritas Nasional 1.

Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan nomor kode dari Prioritas Nasional yang didukung oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017.

14

2.

Kolom Prioritas Nasional (2) Prioritas

Nasional,

diisi

dengan

Prioritas

Nasional

yang

dalam

pencapaiannya didukung oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Prioritas Nasional tahun 2017: 1. Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Revolusi Mental 5. Daerah Perbatasan 6. Daerah Tertinggal 7. Pelayanan Kesehatan 8. Pelayanan Pendidikan 9. Antar Kelompok Pendapatan 10. Desa dan Kawasan Pedesaan 11. Perumahan dan Permukiman 12. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 13. Kepastian dan Penegakan Hukum 14. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 15. Reformasi Birokrasi 16. Perkotaan 17. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 18. Pembangunan Pariwisata 19. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 20. Peningkatan Ekspor Non Migas 21. Pengembangan Konektivitas Nasional 22. Reformasi Fiskal 23. Reformasi Agraria 24. Prioritas Presiden

15

3.

Kolom Alokasi 2017 (dalam satuan juta rupiah) (3) Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Prioritas Nasional

yang dalam pencapaiannya didukung oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh: 1. 1.394.106,5 juta rupiah 2. 943.353,3 juta rupiah 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L 1.

Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017.

2.

Kolom Sasaran Strategis (2) Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Contoh: Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, antara lain: 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; 2. Peningkatan diversifikasi pangan; 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy; 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani; 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

3.

Kolom Indikator Kinerja Sasaran Strategis (3) Diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

16

Contoh: Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, untuk Sasaran Strategis “Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor”, antara lain: 1.

Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pertanian Utama;

2.

Pertumbuhan Volume Impor Produk Pertanian Utama Substitusi Impor;

4.

3.

Produksi Cabe Besar;

4.

Produksi Cabe Rawit;

5.

Produksi Bawang Merah.

Kolom Target 2017 (4) Diisi dengan target yang akan dicapai dari suatu indikator kinerja sasaran strategis yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Pertanian: 1. 10 persen (Target Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pertanian Utama); 2. -5 persen (Target Pertumbuhan Volume Impor Produk Pertanian Utama Substitusi Impor); 3. 1.106 ton (Target Produksi Cabe Besar); 4. 759 ton (Target Produksi Cabe Rawit); 5. 1.173 ton (Target Produksi Bawang Merah).

5.

Kolom Alokasi 2017 (dalam satuan juta rupiah) (5) Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran strategis

yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh: 1. 25.061.187,7 juta rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula”); 2. 783.064,1 juta rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Peningkatan diversifikasi pangan”);

17

3. 1.779.284,6 juta rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing

dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor”). 6. Program dan Pendanaan Bagian ini menjelaskan mengenai rekapitulasi alokasi program berdasarkan sumber pendanaan dalam satu Kementerian/Lembaga. 1.

Kolom Kode (1) Diisi dengan kode program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017. Contoh: Kode Program: 06

2.

Kolom Program (2) Diisi dengan nama program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi

untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Contoh: Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (satuan ditulis dalam juta rupiah) i. Kolom Rupiah (3) Dalam kolom Rupiah, diisi dengan besaran usulan anggaran Rupiah murni ditambah dengan rupiah pendamping tahun 2017. ii. Kolom PHLN + PDN (4) Dalam kolom PHLN + PDN, diisi dengan besaran usulan anggaran PHLN + PDN tahun 2017. iii. Kolom PNBP + BLU (5) Dalam kolom PNBP + BLU, diisi dengan besaran usulan anggaran PNBP + BLU tahun 2017. iv. Kolom SBSN (6) Dalam kolom SBSN, diisi dengan besaran usulan anggaran SBSN tahun 2017. v. Kolom Jumlah (7) Adalah Jumlah usulan anggaran tahun 2017, (Rupiah+PHLN + PDN+PNBP+BLU+SBSN).

18

4.

Kolom Prakiraan Kebutuhan (Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah) i. Kolom Tahun 2018 (8) Dalam kolom prakiraan kebutuhan tahun 2018, diisi dengan prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2018. ii. Kolom Tahun 2019 (9) Dalam kolom prakiraan kebutuhan tahun 2019, diisi dengan prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2019. iii. Kolom Tahun 2020 (11) Dalam kolom prakiraan kebutuhan tahun 2020, diisi dengan prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2020.

Setelah seluruh informasi selesai diisikan dalam Formulir 1 Renja K/L ini, maka

perlu

pengesahan

Pejabat

Setingkat

Eselon

I

(satu)

dari

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

19


RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017

Tujuan pengisian formulir 2 (dua) ini adalah untuk menjabarkan visi, misi dan sasaran strategis ke dalam program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Formulir 2 (dua) ini diisi sesuai dengan jumlah program yang dimiliki dan akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. 1.

Nama Kementerian/Lembaga Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL). Contoh: Kementerian Pertanian

2.

Sasaran Strategis yang didukung Diisi dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang didukung oleh pencapaian kinerja program dari unit organisasi. Contoh: 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; 2. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy.

3.

Program Diisi dengan nama program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Contoh: Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

20

4.

Nama Unit Organisasi Diisi dengan nama Unit Organisasi dalam Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dari Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Contoh: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

5.

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) a.

Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017.

b.

Kolom Sasaran Program (Outcome) (2)

Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program

yang dilaksanakan

oleh unit

organisasi

Kementerian/Lembaga. Contoh: 1. Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan; 2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mendukung peyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan. c. Kolom Indikator Kinerja Program (IKP) (3) Diisi dengan indikator kinerja utama program yang terukur. Contoh: 1. Meningkatnya Produktivitas Padi 2. Meningkatnya Produktivitas Jagung 3. Meningkatnya Produktivitas Kedelai 4. Meningkatnya Produktivitas Ubi Jalar d. Kolom Target 2017 (4) Diisi dengan target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: 1. 15 kuintal/hektar (target peningkatan produktivitas padi); 2. 20 kuintal/hektar (target peningkatan produktivitas jagung); 21

3. 2 kuintal/hektar (target peningkatan produktivitas kedelai); 4. 15 kuintal/hektar (target peningkatan produktivitas ubi jalar) e. Kolom Alokasi 2017 (satuan ditulis dalam juta rupiah) (5) Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh: Rp. 7.677.302,4 juta. (Alokasi biaya untuk sasaran program “Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan”). 6.

Kegiatan dan Pendanaan a.

Kolom Kode (1) Dalam kolom Kode, diisi dengan nomor kode Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: 1761

b.

Kolom Kegiatan (2) Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

c.

Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah). i.

Kolom Rupiah (3) Dalam kolom Rupiah, diisi dengan besaran usulan anggaran Rupiah murni ditambah dengan rupiah pendamping tahun 2017.

ii.

Kolom PHLN + PDN (4) Dalam kolom PHLN + PDN, diisi dengan besaran usulan anggaran PHLN + PDN tahun 2017.

iii. Kolom PNBP + BLU (5) Dalam kolom PNBP + BLU, diisi dengan besaran usulan anggaran PNBP + BLU tahun 2017. 22

iv. Kolom SBSN (6) Dalam kolom SBSN, diisi dengan besaran usulan anggaran SBSN tahun 2017. v.

Kolom Jumlah (7) Adalah Jumlah usulan anggaran tahun 2017, (Rupiah+PHLN + PDN+PNBP + BLU+SBSN).

d.

Kolom Prakiraan Kebutuhan (Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah) i.

Kolom Tahun 2018 (8) Dalam kolom prakiraan kebutuhan tahun 2018, diisi dengan prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2018.

ii.


iii.


Setelah seluruh informasi selesai diisikan dalam formulir 2 Renja K/L ini, maka

perlu

pengesahan

Pejabat

Setingkat

Eselon

I

(satu)

dari


23


RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017 1. Nama Kementerian/Lembaga Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L). Contoh: Kementerian Pertanian 2. Nama Program Diisi dengan Nama Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Contoh: Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Sasaran Program (Outcome) yang didukung Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit organisasi Kementerian/Lembaga. Contoh: 1.

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan

2.

Terwujudnya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mendukung peyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan

4. Kegiatan Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

24

5. Nama Unit Organisasi Adalah nama Unit Organisasi Eselon 2 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dari Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Contoh: Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 6. Sasaran Kegiatan dan Pendanaannya a. Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. b. Kolom Sasaran Kegiatan (Output) (2) Dalam kolom Sasaran Kegiatan (Output), diisi dengan sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh: Sasaran Kegiatan (Output): 1. Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan; 2. Lahan produksi ubi kayu yang dibudidayakan; 3. Lahan produksi ubi jalar yang dibudidayakan. c. Kolom Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dapat berupa (i) Indikator Kuantitas, (ii) Indikator Kualitas, (iii) Indikator Aktualitas (Ketepatan Waktu) atau (iv) Indikator Keuangan. Keempat jenis indikator ini bersifat opsional sebagai alat untuk mengukur sebuah kegiatan. Contoh: Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): 1. Luas lahan penerapan budidaya kedelai (IKK dari sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”); 2. Luas lahan penerapan budidaya ubi kayu (IKK dari sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi ubi kayu yang dibudidayakan”); 3. Luas lahan penerapan budidaya ubi jalar (IKK dari sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi ubi jalar yang dibudidayakan”)

25

d. Kolom Target 2017 (4) Adalah target yang akan dicapai dari suatu sasaran kegiatan (output) dan indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: a) 700.000 hektar (Target luas lahan produksi kedelai yang dibudidayakan) b) 15.000 hektar (Target luas lahan produksi ubi kayu yang dibudidayakan) c) 3.200 hektar (Target luas lahan produksi ubi jalar yang dibudidayakan) e. Kolom Alokasi tahun 2017 (satuan dalam juta rupiah) (5) Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran kegiatan (output) yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh:

Rp. 1.674.769,0 juta. (Alokasi biaya untuk sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”) f. Kolom Prioritas Nasional (6) Kolom Prioritas Nasional diisi dengan uraian Prioritas Nasional yang didukung oleh sasaran kegiatan (output) terkait. Contoh: Sasaran

Kegiatan

(Output)

“Terlaksanakannya

penerapan

teknologi

intensifikasi budidaya kedelai” mendukung Prioritas Nasional “Kedaulatan Pangan” maka kolom 6 diisi dengan uraian “Kedaulatan Pangan” g. Kolom Program Prioritas Nasional (7) Kolom Program Prioritas Nasional diisi dengan uraian Program Prioritas Nasional yang didukung oleh sasaran kegiatan (output) terkait. Contoh: Sasaran

Kegiatan

(Output)

“Terlaksanakannya

penerapan

teknologi

intensifikasi budidaya kedelai” mendukung Program Prioritas Nasional “Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain” maka kolom 7 diisi dengan uraian “Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain”

26

h. Kolom Kegiatan Prioritas Nasional (8) Kolom Kegiatan Prioritas Nasional diisi dengan uraian Kegiatan Prioritas Nasional yang menjadi induk dari sasaran kegiatan (output) tersebut. Contoh: Sasaran

Kegiatan

(Output)

“Terlaksanakannya

penerapan

teknologi

intensifikasi budidaya kedelai” merupakan turunan dari Kegiatan Prioritas Nasional “Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan” maka kolom 8 diisi dengan uraian “Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan” i. Kolom Dukungan (9) Kolom Program Tematik diisi dengan Program Tematik dari Sasaran Kegiatan (Output) terkait (kolom 2). Kolom delapan (9) diisi dengan kode program tematik sesuai yang tertera di bawah. 1. Program Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP) 2. Program Anggaran Responsif Gender (ARG) 3. Program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 4. Program terkait Mitigasi Perubahan Iklim/Adaptasi Perubahan Iklim (MPI/API) 5. Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (PPBAN) 6. Reformasi Birokrasi (RB)

7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) a. Kolom Kolom Kode (1) Dalam kolom nomor, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan (Output) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017. b. Kolom Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen (2) Dalam kolom Sasaran kegiatan (output), diisi dengan sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

27

Contoh: Sasaran Kegiatan (Output): “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” Kolom Komponen diisi dengan komponen-komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) Contoh: Komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”: 1. Fasiltasi/Bantuan Budidaya Kedelai; 2. Pembinaan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budidaya Kedelai c. Kolom Target/Volume Tahun 2017 (3) Diisi dengan target/volume pencapaian dari suatu sasaran kegiatan (output) dan komponen yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2017. Contoh: 1. 700.000 hektar (target dari Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”) 2. 268 kegiatan (target dari komponen “Pembinaan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budidaya Kedelai”). d. Kolom Satuan Biaya Tahun 2017 (4) Diisi dengan besaran satuan biaya di tingkat komponen. e. Kolom Jumlah Alokasi Tahun 2017 (satuan dalam juta rupiah) (5) Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran kegiatan/komponen yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh: Rp. 1.674.769,0 juta. (Alokasi biaya untuk Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”)

28

f. Kolom Prakiraan Target/Volume Tahun 2018 (6) Diisi dengan prakiraan target/volume pencapaian dari suatu Sasaran Kegiatan (output) yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2018. Contoh: 700.000 hektar (prakiraan target dari Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2018) g. Kolom Prakiraan Target/Volume Tahun 2019 (7) Diisi dengan prakiraan target/volume pencapaian dari suatu Sasaran Kegiatan (output) yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2019. Contoh: 700.000 hektar (prakiraan target dari Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2019) h. Kolom Prakiraan Target/Volume Tahun 2020 (8) Diisi dengan prakiraan target/volume pencapaian dari suatu Sasaran Kegiatan (output) yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2020. Contoh: 700.000 hektar (prakiraan target dari Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2020) i. Kolom Prakiraan Jumlah Alokasi Tahun 2018 (9) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2018 untuk kegiatan yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni maupun PHLN atau PDN, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, SBSN dalam satuan juta rupiah. Contoh: Rp. 1.558.564,0 juta. (Prakiraan alokasi biaya untuk Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2018) j. Kolom Prakiraan Jumlah Alokasi Tahun 2019 (10) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2019 untuk kegiatan yang terkait baik yang bersumber dari rupiah

29

murni maupun PHLN atau PDN, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, SBSN dalam satuan juta rupiah. Contoh: Rp. 1.494.454,0 juta. (Prakiraan alokasi biaya untuk Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2019) k. Kolom Prakiraan Jumlah Alokasi Tahun 2020 (11) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2020 untuk kegiatan yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni maupun PHLN atau PDN, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, SBSN dalam satuan juta rupiah. Contoh: Rp. 1.444.344,0 juta. (Prakiraan alokasi biaya untuk Sasaran Kegiatan (Output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” pada tahun 2020)

B. Sumber Pendanaan a. Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan (Output) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017. b. Kolom Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen (2) Dalam kolom Sasaran kegiatan (output), diisi dengan sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh: Sasaran Kegiatan (Output): “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” Kolom Komponen diisi dengan komponen-komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) Contoh: Komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”: 1. Fasilitasi/Bantuan Budidaya Kedelai; 2. Pembinaan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budidaya Kedelai

30

c. Jenis Komponen (BAK/BLK) (3) Diisi dengan klasifikasi jenis dari suatu komponen, termasuk sebagai Biaya Administrasi Keluaran (BAK) atau Biaya Langsung Keluaran (BLK). - BAK merupakan kelompok biaya keluaran dari komponen yang bersifat dukungan administratif terhadap pencapaian Sasaran Kegiatan (Output). - BLK merupakan kelompok biaya keluaran dari komponen yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian Sasaran Kegiatan (Output). d. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah). i. Kolom Rupiah (4) Dalam kolom Rupiah, diisi dengan besaran usulan anggaran Rupiah Murni ditambah dengan rupiah pendamping tahun 2017. ii. Kolom PHLN + PDN (5) Dalam kolom PHLN + PDN, diisi dengan besaran usulan anggaran PHLN + PDN tahun 2017. iii. Kolom PNBP + BLU (6) Dalam kolom PNBP + BLU, diisi dengan besaran usulan anggaran PNBP + BLU tahun 2017. iv. Kolom SBSN (7) Dalam kolom SBSN, diisi dengan besaran usulan anggaran SBSN tahun 2017. v. Kolom Jumlah (8) Adalah jumlah usulan anggaran tahun 2017, (Rupiah + PHLN + PDN+PNBP + BLU + SBSN).

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 a. Kolom Kode (1) Dalam kolom kode, diisi dengan nomor urut dari Sasaran Kegiatan (Output) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017.

31

b. Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen (2) Dalam kolom Sasaran kegiatan (output), diisi dengan sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh: Sasaran Kegiatan (Output): “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan” Kolom Komponen diisi dengan komponen-komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) Contoh: Komponen pembentuk sasaran kegiatan (output) “Lahan produksi kedelai yang dibudidayakan”: 1.

Fasiltasi/Bantuan Budidaya Kedelai;

2.

Pembinaan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budidaya Kedelai.

c. Kolom Sumber/Loan (3) - Sumber, diisi dengan nama negara pemberi Pinjaman atau Hibah Luar Negeri baik bilateral maupun multilateral. Untuk kegiatan yang mendapatkan Pinjaman Dalam Negeri harus mencantumkan sumber pemberi pinjaman. - Loan, diisi dengan nama Loan atau Hibah Luar Negeri baik bilateral maupun multilateral. Contoh: Sumber

: IFAD (Kode Sumber: 18)

Loan (NPPPHLN) : IFAD to support SOLID (Kode Loan: GI835-ID) d. Kolom Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Tahun 2017 (4 s/d 11) i.

Kolom Jenis PHLN (P, H, KE) (4) Jenis Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diisi dengan jenis PHLN yang akan membiayai kegiatan, yaitu jenis ‘P’ untuk Pinjaman, ‘H’ untuk jenis Hibah, dan ‘KE’ untuk jenis Kredit Ekspor.

ii.

Kolom Pagu (5) Kolom Pagu, diisi dengan total pagu alokasi anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) untuk

32

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Mata Uang Asing (MUA) pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bersangkutan. Contoh: $ US 15.000.000 iii. Kolom Penyerapan sampai dengan Desember 2015 (6) Kolom Penyerapan, diisi dengan besaran persentase (%) penyerapan anggaran

dari

pelaksanaan

kegiatan

yang

dibiayai

oleh

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sampai dengan Desember Tahun 2015. Contoh: 25%. iv. Kolom Tanggal Mulai (7) Kolom Tanggal Mulai, diisi dengan tanggal mulai efektifnya Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dengan kontrak/perjanjian yang ada. Contoh: 29 September 2014 v.

Kolom Tanggal Tutup (8) Kolom Tanggal Tutup, diisi dengan tanggal penutupan atau berakhirnya Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan kontrak/perjanjian yang ada. Contoh: 29 September 2018

vi. Kolom Rencana Penarikan (9 - 10)  Kolom PLN/PDN/SBSN (9) Kolom PLN/PDN/SBSN diisi dengan rencana penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah dirupiahkan untuk Tahun 2017. (satuan biaya ditulis dalam juta rupiah).  Kolom Hibah (10) Kolom Hibah, diisi dengan rencana penarikan Hibah Luar Negeri yang telah dirupiahkan untuk tahun 2017 (satuan biaya ditulis dalam juta rupiah).

33

vii. Kolom Kebutuhan Dana Pendamping (11) Kebutuhan dana pendamping, diisi dengan total besaran rupiah murni yang digunakan sebagai dana pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) tersebut. (satuan biaya ditulis dalam juta rupiah).

Setelah seluruh informasi selesai diisikan dalam Formulir 3 Renja K/L ini, maka

perlu

pengesahan

Pejabat

Setingkat


34

Eselon

I

(satu)

dari

Copyright: Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas 2016

L) TAHUN 2017

Recommend Documents