Putusan Pengadilan Pajak : Nomor Jenis Pajak :
Put-42652/PP/M.VII/19/2013
Masa/Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan nilai pabean atas PIB nomor : 479455 tanggal 19 Desember 2011, berupa importasi Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF EUR 32,620.00 dan ditetapkan oleh Terbanding nilai pabeannya menjadi sebesar CIF EUR 36,812.70, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.17.115.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
: bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-032749/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 26 Desember 2011 diketahui bahwa uraian terjadinya kekurangan pembayaran BM dan PDRI adalah karena adanya kesalahan : Nilai Pabean;
Bea Masuk
bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada FIB nomor : 479455 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, harus ditambahkan nilai freight berdasarkan data yang obyektif dan terukur, sebesar EUR 4,892.70, sehingga Nilai Pabeannya ditetapkan CIF EUR 36,812.70; Menurut Banding
Menurut Majelis
Pemohon : bahwa Pemohon Banding sudah memberitahukan dengan sebenar-benarnya harga barang yang Pemohon Banding beli dari supplier Pemohon Banding yaitu harga yang telah sesuai yang tertera di Custom Invoice; : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 479455, tanggal 19 Desember 2011, melakukan importasi barang Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis , dengan total Nilai Pabean sebesar CIF EUR 32,620.00 yang ditetapkan Nilai Pabeannya oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012menjadi sebesar CIF EUR 36,812.70; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 479455, tanggal 19 Desember 2011 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-032749/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 17.115.000,00; bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 041/IMP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011; bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”
bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 479455, tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk; bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;” bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa: “Pasal 2 1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF). Pasal 7 (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang: 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean; 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial; b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya; c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang. (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini; Pasal 8 Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan
nilai pabean dalam hal: a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean; b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi; bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan: “11. Kesimpulan : Incoterm dinyatakan Ex-work, namun bukti pendukung nilai freight tidak dilampirkan sehingga nilai transaksi diragukan kebenarannya; No
1
Pemberitahuan Impor Barang
Hasil Pemeriksaan Fisik
Nama Barang
Sat
Jml
Val
CIF/Unit
Nama Barang
Sat
Jml
Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml,
Pce
12,768
USD
2.5548
Sesuai
PCE
12768
METODE PENETAPAN Pos
1
No. PIB
Nomor Key DbNP
No
Tgl
Pos
Tgl B/L
I
II
479455
191211
1
-
-
-
Nama Barang
Sat
Val
Harga Satuan (CIF)
Metode dan Alasan
Ket
Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml,
Pce
USD
2.8832
Koreksi freight
Freight ditetapkan 15%
bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa: “ Pasal 22 1. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. 2. Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean; b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean; c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi; d. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi; e. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan f. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”. bahwa Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP); bahwa dengan demikian Terbanding terbukti memakai bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut; bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa: “Pasal 32 (1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean. (2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”. bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf h, i, j, k dan l Keputusan Terbanding Nomor: KEP-845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang menyatakan: “h bahwa oleh Pejabat Bea dan Cukai Nilai Pabean dikoreksi, karena Incoterm dinyatakan ExWork, namun bukti pendukung nilai freiht tidak dilampirkan sehingga nilai transaksi diragukan kebenarannya; i bahwa hasil penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan dapat disimpulkan : 4) bahwa berdasarkan PIB, nilai pabean diberitahukan terminology importasi adalah CNF EUR 32,620.00 (FOB : EUR 319,920.00, Freight : EUR 700.00) 5) bahwa berdasarkan penelitian terhadap invoice yang diajukan pada dokumen keberatan, terminology importasi adalah Ex-Work sebesar EUR 31,920.00; 6) berdasarkan butir a dan b diatas, dapat disimpulkan bahwa terminology importasi adalah Ex Work;
j
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk, disebutkan : Pasal 2 (3) Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (4) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance, and Freight. Pasal 5 (4) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biayabiaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar (5) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas. (6) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : (f) Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor kepelabuhan atau tempat impor di dalam daerah pabean;
Pasal 20 (2) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 uruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya tranportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut : (4) 5 % (lima persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari ASEAN (5) 10 % (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non ASEAN atau Australia ; atau (6) 15 % ( lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; k bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan : 4. Biaya yang ditambahkan pada harga sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar e. Biaya Transportasi 1) Yang dimaksud dengan biaya transportasi (freight) adalah biaya transportasi barang impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan. 5. Syarat penambahan terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. b. nilai pabean untuk perhitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan Cost Insurance and Freight, dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan angka 4 huruf g diatas harus ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminology penyerahan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Ex Works : a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean : (1) Nilai barang berdasarkan penyerahan Ex Works; (2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g; b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
l. berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka nilai pabean yang diberitahukan pada PIB nomor 479455 tanggal 19 Desember 2011an. PT XXX, harus ditambahkan nilai freight berdasarkan data yang obyektif dan terukur, sebesar EUR 4,892.70, sehingga Nilai Pabeannya ditetapkan CIF EUR 36,182.70;” dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean; bahwa selanjutnya Majelis memeriksa data-data yang diserahkan oleh Pemohon Banding bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice nomor: 2890/1 tanggal 30 September 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada SAS Distimex yang beralamat di 34 Ave Des Champs Elysees 75008 Paris, berupa Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis; total harga EUR 31,920.00 Already paid in EUR the 02/05/11 : 21.000,00 Reste aregler en EUR 10.920,00; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List dari Invoice nomor: 2890/1 tanggal 30 September 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada SAS Distimex yang beralamat di 34 Ave Des Champs Elysees 75008 Paris, berupa barang Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis, Qty:12.768 Pcs, Nwt : 3,950.00Kgs, Gwt : 4,269.00Kgs; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading nomor: ATLAS 636352 tanggal 21 November 2011, diketahui diterbitkan oleh Atlas Lines, dengan Shipper : SAS Distimex yang beralamat di 34 Ave Des Champs Elysees 75008 Paris, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 12.768 Pcs Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis, Gross Weight 4,269.00 kgs, Freight Payable di Jakarta; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading nomor: NYK5110630470 tanggal 21 November 2011, diketahui diterbitkan oleh NYK Line Indonesia, dengan Shipper : SAS Distimex yang beralamat di 34 Ave Des Champs Elysees 75008 Paris, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 12.768 Pcs Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis, Gross Weight 4,269.00 kgs, Freight Prepaid; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 479455, tanggal 19 Desember 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF EUR 32,620.00 bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 479455, tanggal 19 Desember 2011 atas importasi berupa Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis, dengan nilai pabean CIF EUR 32,620.00 tidak sesuai dengan bukti pembelian dan pembayaran; bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding nomor: KEP-845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF EUR 36,812.70 dapat dipertahankan;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNPSPTNP-032749/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 26 Desember 2011 , atas nama : PT.XXX, sehingga Nilai Pabean atas importasi Sophie Paris Folle D’Amour De Parfum 100ml, negara asal Perancis, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding nomor: KEP845/KPU.01/2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF EUR 36,812.70;
