tahun 2009 (Darmastuti dan Setyaningrum, 2011)

1. PENDAHULUAN Rencana keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang merupakan pedoman pelaksanaan fungsi keuangan daerah, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu pos dalam APBD adalah pos belanja daerah. Menurut Pane, et.al (2011), belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan. Pos yang menarik dari belanja tidak langsung adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kedua jenis belanja ini menarik karena kadang dalam pelaksanaannya terdapat banyak kepentingan politis didalamnya juga mempunyai risiko yang tinggi untuk dilakukan tindakan penyimpangan, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur secara khusus pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sebelum tahun 2011, diatur oleh beberapa peraturan, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2009 (Darmastuti dan Setyaningrum, 2011). Peningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dilakukan dengan menyusun kembali peraturan yang digunakan

1

sebagai pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, menyebutkan bahwa ruang lingkup peraturan menteri meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kota Magelang, sebagai daerah mandiri dalam otonomi daerah, mengatur belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam beberapa Peraturan Walikota. Belanja hibah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang

tatacara

penganggaran,

pelaksanaan

dan

penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang. Peraturan tersebut kemudian diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2011, dan perubahan kedua menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2012. Sedangkan belanja bantuan sosial diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

2

pertanggungjawaban dan evaluasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang. Peraturan tersebut juga mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2011, dan perubahan kedua menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2012. Peraturan dan mekanisme yang telah disusun oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum dilaksanakan dengan maksimal. Kasus penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial masih banyak ditemui. Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) keagamaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah APBD 2008 ditemukan di Magelang (TRIBUNJATENG.COM, 8 Februari 2013). Kasus penyimpangan dana bantuan sosial ini, menjadikan Riza Kurniawan, yang menjabat sebagai Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Jawa Tengah, divonis tiga tahun penjara. Riza Kurniawan diduga memotong dana bantuan sosial keagamaan untuk masjid, yang dilakukan pada 18 Mushola dan Masjid di Magelang. Selain kasus korupsi bansos keagamaan, terdapat pula kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) pedagang Pasar Gotong Royong, Kota Magelang (Solopos.com, 30 September 2013). Kasus korupsi dilakukan oleh Fahriyanto, mantan Walikota Magelang, yang terbukti melakukan korupsi dana yang semestinya disalurkan kepada 617 pedagang untuk subsidi uang muka pembelian kios dan los Pasar Gotong Royong, sebesar Rp. 2.827 miliyar. Dana bantuan sosial itu seharusnya dicairkan setelah pembangunan pasar 100% selesai, namun

3

oleh Fahriyanto dana tersebut dicairkan saat pembangunan baru berjalan 51%, dan terbukti menyalahi aturan. Kasus penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengindikasikan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tidak maksimal. Kasus penyimpangan yang terjadi mengindikasikan ada penyimpangan dalam kegiatan pengendalian. Dalam komponen pengendalian internal, kegiatan pengendalian merupakan komponen yang sangat penting, karena tujuan dari kegiatan pengendalian adalah untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif (PP Nomor 60 tahun 2008), yang berarti bahwa kegiatan pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun untuk mengatasi resiko yang mungkin timbul, telah dilaksanakan dengan baik. Maka

dari

itu,

peneliti

memfokuskan

penelitian

pada

kegiatan

pengendalian dikarenakan dari kasus penyimpangan yang terjadi, yang merupakan risiko dari pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, seharusnya dapat diatasi dengan pelaksanaan peraturan yang disusun oleh pemerintah sebagai tindakan untuk mengatasi resiko penyimpangan tersebut. Tetapi, dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan walaupun tindakan untuk mengatasi resiko sebagai bagian dari kegiatan pengendalian telah disusun dengan baik. Selain itu, dari lima komponen sistem pengendalian internal pemerintah, peneliti hanya memfokuskan pada komponen kegiatan pengendalian, dikarenakan didasari oleh Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

4

Keuangan

Negara.

Peraturan

tersebut

membawa

implikasi

perlunya

penyelenggaraan kegiatan pengendalian pada keseluruhan Instansi Pemerintah untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan (http://www.kppt.baliprov.go.id). Jadi

perlu

dilakukan

penelitian

mendalam

mengenai

kegiatan

pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Magelang, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mengatasi resiko penyimpangan yang terjadi dengan melihat pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dari indikator kegiatan pengendalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Dari uraian diatas, masalah penelitian yang dirumuskan adalah kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang. Persoalan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana deskripsi kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang? Penelitian mengenai kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan wawasan bagi penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan menyajikan data sebagai bahan evaluasi, serta memberi masukan atas kelemahan kegiatan pengendalian untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

5

Penyusunan kertas kerja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data serta kesimpulan dan saran. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, persoalan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian tentang kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang. Setelah bagian pendahuluan terdapat bagian kedua yaitu bagian kajian pustaka. Kajian pustaka berisi teori sebagai dasar yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan kertas kerja ini. Bagian ketiga dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berisi tentang satuan pengamatan dan satuan analisis, jenis data dan sumber data serta teknik analisis data. Bagian keempat tentang analisis data berisi tentang pembahasan mengenai sistem pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang, kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang, dan deskripsi kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Bagian kelima dalam penelitian ini adalah kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari temuan penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah maupun bagi penelitian selanjutnya. Kertas kerja ini memiliki beberapa batasan. Pertama, penelitian ini hanya meneliti kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang. Kedua, Penelitian ini hanya meneliti pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang. Ketiga,

6

penelitian ini sebagian besar hanya dilakukan di Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang sebagai instansi yang berlaku menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Magelang.

2. KAJIAN PUSTAKA 2.1.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara,

dan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan.

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP terdiri dari unsur:

a. Lingkungan pengendalian;

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalan Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

7

b. Penilaian risiko;

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

c. Kegiatan pengendalian;

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan dengan efektif.

d. Informasi dan komunikasi; dan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

e. Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

8

2.2.Kegiatan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, disebutkan bahwa kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian

sekurang-kurangnya

memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

a. Reviu atas kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan;

9

Reviu

atas

kinerja

Instansi

Pemerintah

dilaksanakan

dengan

membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan sumber daya;

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia, dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya: a) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi instansi kepada pegawai. b) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. c) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan, dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi: a) pengendalian umum. b) pengendalian aplikasi.

10

d. Pengendalian fisik atas aset; Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: a) Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik. b) Rencana pemulihan setelah bencana. e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan instansi harus: a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja. b) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. d) Mambandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetpkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. f. Pemisahan fungsi; Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

11

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan: a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera. b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

12

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.3.Belanja ( biaya )

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja sebagai semua pengeluaran rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi kewajiban pemerintah dan tidak diperoleh kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

a. Belanja langsung, menurut jenisnya terdiri dari:

a)

Belanja Pegawai;

b)

Belanja barang dan jasa; dan

c)

Belanja modal.

b. Belanja tidak langsung, menurut jeisnya terdiri dari:

a) Bunga; b) Subsidi; c) Hibah; d) Bantuan sosial; e) Belanja bagi hasil;

13

f) Belanja keuangan; g) Belanja tidak terduga.

2.4.Hibah

Menurut Permendagri No. 32 tahun 2011, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam pasal 3 Permendagri No. 32 tahun 2011, hibah dapat berupa uang, barang atau jasa. Pasal 4 Permendagri No. 32 tahun 2011 menjelaskan bahwa hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Hibah ditujukan untuk menunjang

sasaran

program

dan

kegiatan

pemerintah

daerah

dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 32 tahun 2011 harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

14

c. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Pasal 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 tahun 2011 menjelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. Organisasi kemasyarakatan.

2.5.Bantuan Sosial Menurut Permendagri No. 32 tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pasal 6 Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 tahun 2011 menjelaskan bahwa bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012, perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011, pada pasal 23A menyebutkan bahwa bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat

15

direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan sebagai akibat dari resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar baik bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pemberian bantuan sosial, dalam pasal 8 Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 tahun 2011 memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan.

3. METODE PENELITIAN 3.1.

Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis Dalam penelitian ini yang menjadi satuan pengamatan adalah kegiatan

pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang, sedangkan satuan analisisnya adalah Sistem Pengendalian Internal pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang.

16

3.2.

Jenis Data dan Sumber Data Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada

penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2006) . Sumber data primer, pada penelitian ini terutama adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Data yang digunakan pada penelitian ini, ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pejabat dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Pemerintah Kota Magelang tentang kegiatan pengendalian pegelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Data sekunder dalam penelitian ini, juga diperoleh dari DPPKD. Data sekunder yang diperoleh berupa peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, serta diperoleh dari studi literatur dan kepustakaan yang tujuannya digunakan sebagai pendukung pembahasan dan tinjauan pustaka. 3.3.

Teknik Analisis Data Analisis data pada penelitian ini adalah teknik diskriptif kualitatif, yang

menjelaskan, meringkas berbagai situasi, kondisi dan variabel yang timbul di 17

masyarakat sebagai objek penelitian.

Pada penelitian ini, analisis data yang

dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mendeskripsikan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang ada di Kota Magelang berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang hibah beserta perubahannya yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2011, dan perubahan kedua menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2012 tentang hibah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 tentang bantuan sosial beseta perubahannya yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2011, dan perubahan kedua menjadi Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2012 tentang bantuan sosial yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012. b. Mendeskripsikan kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Magelang. c. Menganalisis penyelenggaraan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang ada pada Pemerintah Kota Magelang, dengan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia

Nomor

Pengendalian

Internal

pengendalian.

Dikarenakan

60

Tahun

Pemerintah,

2008

khususnya

Pemerintah

Kota

tentang unsur Magelang

Sistem kegiatan belum

menetapkan secara khusus Peraturan yang mengatur tentang SPIP,

18

maka peraturan yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. d. Membuat

kesimpulan

dan

saran

atas

kegiatan

pengendalian

pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1.SISTEM PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG Sistem pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dimulai dengan adanya permohonan atau proposal yang dikirim kepada Walikota Magelang melalui SKPD terkait, sesuai dengan bidang yang diampu oleh masing-masing SKPD. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kemudian melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan pemohon, dan kemudian akan diterbitkan rekomendasi atas usulan atau proposal hibah dan bantuan sosial. Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD kemudian dikirim kepada TAPD. Rekomendasi yang dikirim kepada TAPD, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan daerah. Hasil pertimbangan TAPD digunakan sebagai dasar pencantuman dalam KUA dan PPAS. Berdasarkan KUA dan PPAS, hibah dan bantuan sosial berupa uang akan dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dirapatkan dengan DPRD, kemudian besaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial akan ditetapkan dalam APBD. APBD menjadi dasar pembuatan Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial. 19

Berdasarkan Keputusan Walikota, penerima hibah dan bantuan sosial akan mengajukan permohonan pencairan kepada Walikota melalui DPPKD dengan dilampiri fotokopi KTP dan kuitansi bermaterai. Khusus penerima hibah, selanjutnya dilakukan proses penandatanganan NPHD. Permohonan pencairan dari penerima hibah dan bantuan sosial digunakan oleh bendahara PPKD untuk melaksanakan proses pengajuan SPP LS ( Surat Perintah Pencairan Langsung). Berdasarkan SPP LS, PPK PPKD menerbitkan SPM LS ( Surat Perintah Membayar Langsung) atas hibah dan bantuan sosial. SPM LS dari PPK PPKD digunakan oleh Bendahara Umum Daerah untuk memerbitkan SP2D LS atas nama penerima hibah dan bantuan sosial. SP2D LS ini yang digunakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial untuk mencairkan dana hibah maupun bantuan sosial ke bank. Untuk hibah dan bantuan sosial dengan nilai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pencairan dilakukan secara tunai. Sedangkan untuk hibah dan bantuan sosial dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pencairan dilakukan melalui transfer dengan menggunakan rekening. Penerima hibah dan bantuan sosial, setelah terjadi pencairan, akan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Walikota Magelang melalui TAPD, dengan tembusan SKPD terkait. TAPD kemudian akan melakukan pencatatan atas belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Begitu pula bantuan sosial berupa uang

20

dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah dan bantuan sosial yang telah dicairkan, penggunaanya akan dimonitoring oleh SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hasil monitoring oleh SKPD terkait disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat. Flowchart sistem pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilihat dalam lampiran 2.

4.2.KEGIATAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG Kegiatan pengendalian merupakan salah satu komponen sistem pengendalian internal. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan dengan efektif. Pemerintah Kota Magelang belum menetapkan peraturan secara khusus yang mengatur tentang sistem pengendalian internal. Peraturan yang dipakai oleh Pemerintah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang didalamnya juga mengatur tentang kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut adalah reviu atas

21

kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting. 4.3.DESKRIPSI KEGIATAN PENGENDALIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 Berikut ini adalah deskripsi kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) : 4.3.1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan. Komponen kegiatan pengendalian yang pertama menyangkut adanya proses evaluasi dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukurnya. Pada Pemerintah Kota Magelang kegiatan pembandingan kinerja dengan tolok ukurnya telah dilaksanakan dan dilakukan setiap akhir tahun. Mulai tahun 2014 program yang dilakukan yaitu program Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Program Sasaran Kerja Pegawai ini dilakukan untuk membandingkan kinerja pegawai dalam Instansi Pemerintah dengan ukuran atau sasaran yang sudah ditetapkan (Sasaran Kerja

22

Pegawai), termasuk kepada pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Reviu atas kinerja pegawai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan reviu pegawai lainnya. Jadi, reviu ini termasuk dalam kegiatan pengendalian secara umum di lingkungan DPPKD Kota Magelang. Penilaian menggunakan SKP dilakukan dengan menilai beberapa indikator. Indikator yang digunakan yaitu kinerja pegawai dengan bobot 60 persen, dan perilaku pegawai dengan bobot 40 persen. Kinerja pegawai bisa dinilai dari kualitas pegawai, sedangkan perilaku pegawai dinilai dari perilaku sehari-hari pegawai, seperti tingkat kehadiran atau presensi pegawai, pelayanan, disiplin dan kerjasama antar pegawai. Khusus untuk reviu atas pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan dengan menggunakan DPA-SKPD. Dalam DPA-SKPD tercantum indikator, tolok ukur kinerja yang berisi ukuran kerja untuk program pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan target kinerja yang berisi hasil yang diharapkan dari program pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

4.3.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 4.3.2.1 Proses mengkomunikasikan visi , misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai. Proses mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai dilakukan sebagai salah satu kegiatan pengendalian pengelolaan

23

belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Magelang atau pejabat struktural di lingkungan DPPKD Kota Magelang dengan memberikan pengarahan mengenai visi, misi, tujuan, nilai dan strategi DPPKD sebagai instansi yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kota Magelang. Sosialisasi visi dan misi dilakukan setiap ada pertemuan yang membahas tentang program kerja DPPKD Kota Magelang. Pada awal pertemuan disosialisasikan visi dan misi DPPKD oleh ketua rapat maupun kepala bagian di DPPKD Kota Magelang. Hal lain yang dilakukan untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai adalah dengan menempelkan visi dan misi DPPKD disetiap ruangan pegawai, dengan harapan, pegawai dapat membaca dan memahami visi dan misi DPPKD dan akhirnya dapat menerapkan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi DPPKD dalam pekerjaannya. Pengkomunikasian visi dan misi DPPKD terhadap pegawai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial termasuk dalam kegiatan pengkomunikasian visi dan misi secara umum dilingkungan DPPKD, dan merupakan kegiatan pengendalian secara umum.

4.3.2.2 Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi Pada Pemerintah Kota Magelang, khususnya DPPKD sebagai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial, ada pembuatan strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.

24

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan berjenjang kepada pegawai sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi DPPKD yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Visi dan misi DPPKD Kota Magelang dapat dilihat dalam lampiran 3. Pemberian fasilitas pendidikan berjenjang ini, belum dilakukan secara khusus untuk pegawai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Artinya, pendidikan berjenjang ini tidak hanya dikhususkan bagi pegawai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetapi, pemberian fasilitas pendidikan berjenjang ini merupakan kegiatan pengendalian secara umum yang dilakukan oleh DPPKD.

4.3.2.3 Membuat uraian jabatan, prosedur rekruitmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karier. DPPKD sebagai dinas yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial membuat uraian jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan jabatan di DPPKD Kota Magelang berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008. Selain itu, prosedur rekruitmen juga dilaksanakan oleh DPPKD Kota Magelang. Prosedur rekruitmen yang dilaksanakan oleh DPPKD mengikuti prosedur rekruitmen yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang. Program pelatihan dan program

25

pendidikan yang dilakukan yaitu dengan memberikan fasilitas pendidikan dan mengadakan diklat untuk pegawai sesuai dengan kapasitas pekerjannya. Tidak ada kegiatan pengendalian yang dilakukan secara khusus untuk pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kegiatan pengendalian yang dilakukan mengikuti kegiatan pengendalian secara umum dilingkungan DPPKD.

4.3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Data yang diperoleh untuk evaluasi atas komponen pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sangat terbatas, dikarenakan narasumber tidak memahami secara mendalam tentang sistem informasi, jadi evaluasi tentang komponen pengendalian ini juga terbatas dan hanya membahas secara umum, sesuai dengan pengetahuan narasumber. 4.3.3.1 Pengendalian umum 4.3.3.1.1. Pengamanan sistem informasi Sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Pengamanan yang dilakukan atas sistem informasi belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Kota Magelang. Dalam kaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, SIMDA digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi, yaitu transaksi pencairan dana hibah dan bantuan sosial. Penilaian resiko atas sistem informasi belum dilakukan. Program dan prosedur pengamanan yang dilakukan berupa penggunaan password khusus untuk dapat masuk ke sistem informasi, serta ada login khusus untuk setiap otoritas pegawai sesuai dengan wewenang dan tanggung

26

jawabnya. Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial, login khusus untuk pencatatan transaksi pencairan dana hibah dan bantuan sosial hanya bisa digunakan oleh pegawai bidang pembelanjaan, sub bidang belanja bantuan, dengan password khusus. Organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan belum ada. Dalam struktur organisasi DPPKD Kota Magelang, organisasi untuk program pengamanan tidak dicantumkan, yang ada hanya kepala bagian program, yang mengurus sistem informasi secara keseluruhan, yang artinya tidak ada penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas, serta belum ada implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya terkait pengamanan. Ada pemantauan prosedur pengamanan, yaitu menggunakan monitor pemantau, tetapi tidak dilakukan pengecekan setiap hari, hanya dilakukan pengecekan sesuai dengan kebutuhan. Jadi secara umum, sistem informasi hanya diamankan dengan menggunakan password dan login khusus bagi pegawai masing-masing bagian saja, serta akan dipantau sesuai dengan kebutuhan.

4.3.3.1.2. Pengendalian atas akses Pengendalian atas akses yang dilakukan yaitu dengan mengklasifikasikan sumber

daya

berdasarkan

kepentingan

dan

sensitifitasnya.

Informasi

diklasifikasikan berdasarkan masing-masing instansi yang berurusan dengan DPPKD. Informasi tentang SKPD akan terpisah dengan informasi tentang TAPD. Pengguna informasi juga diidentifikasi sesuai dengan haknya. Data tentang penerima hibah dan bantuan sosial hanya berhak diakses oleh pegawai bidang

27

pembelanjaan sub bidang belanja bantuan. Pengendalian fisik yang dilakukan yaitu dengan mengunci ruangan server dan kunci ruangan tidak akan diserahkan kepada sembarang pegawai, dan perlu ijin untuk dapat membuka ruang server, sedangkan pengendalian logic dilakukan dengan memberi password pada SIMDA dan ada login khusus untuk setiap pegawai sesuai dengan kepentingannya. Jika terjadi pelanggaran, belum ada tindakan penegakan disiplin secara khusus. Pegawai yang melanggar hanya akan diberi peringatan secara lisan. Kegiatan pengendalian atas akses untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial, hampir secara keseluruhan dilakukan bersamaan dengan pengendalian secara umum. 4.3.3.1.3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi Belum ada pelaksanaan pengendalian atas pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi.

4.3.3.1.4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem Pengendalian atas perangkat lunak sistem mencakup pembatasan dan pengendalian akses terhadap perangkat lunak sistem informasi, serta pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem informasi. Pembatasan atas akses perangkat lunak telah dilakukan pada SIMDA. Pembatasan ini dilakukan dengan membatasi akses terhadap sistem informasi, yang berarti hanya pegawai yang berwenang saja yang bisa melakukan akses terhadap sistem informasi. Pengendalian dan pemantauan perangkat lunak sistem informasi hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilakukan setiap hari. Pengendalian

28

atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem informasi belum dilakukan terhadap SIMDA. 4.3.3.1.5. Pemisahan tugas Dalam pemisahan tugas, belum ada kegiatan pengendalian yang dilaksanakan. Sistem tidak dikelola secara khusus dan tersendiri. Pengelola atau admin sistem juga melakukan tugas lain, dan tidak secara khusus mengelola sistem. Kegiatan pemisahan tugas untuk memastikan bahwa sistim tidak dikendalikan oleh satu orang belum terpenuhi, karena admin sistem hanya terdiri dari satu orang, yang mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk data tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

4.3.3.1.6. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pelayanan belum dilaksanakan sepenuhnya dalam kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kegiatan pengendalian untuk mencegah dan meminimalisasi kerusakan dan terhentinya operasi komputer belum dilaksanakan oleh DPPKD. Jika terjadi kejadian tak terduga seperti pemadaman listrik, belum ada penggunaan penyimpan daya atau diesel untuk melanjutkan pelayanan terhadap pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kegiatan pelayanan akan dilakukan secara manual dan tidak menggunakan komputer.

29

4.3.3.2 Pengendalian aplikasi 4.3.3.2.1. Pengendalian otorisasi Dokumen sumber merupakan dokumen yang berisi catatan (informasi) yang akan digunakan sebagai data masuk ke sistem. Dokumen sumber dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dokumen ini yang datanya akan di input dalam SIMDA. Pengendalian yang dilakukan atas SP2D adalah pemeriksaan otorisasi SP2D. Sebelum diotorisasi, SP2D tidak akan di input ke dalam sistem (SIMDA). SP2D akan dicek secara berulang-ulang oleh petugas. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data yang ada dalam SP2D. Dokumen SP2D yang belum diotorisasi tidak akan di input dalam sistem.

4.3.3.2.2. Pengendalian kelengkapan Pengendalian kelengkapan mencakup pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer serta pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. Transaksi pencairan dana hibah dan bansos yang tertuang dalam SP2D yang telah diotorisasi akan langsung dientri ke dalam komputer, serta direkonsiliasi atau dibandingkan antara data manual dalam SP2D dengan data yang sudah dimasukkan kedalam komputer. 4.3.3.2.3. Pengendalian akurasi Pengendalian akurasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang, berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah penyediaan format untuk pembuatan SPP-LS, SPP-LS, dan SP2D-LS. Sebelum di input data

30

dalam dokumen tersebut akan diteliti dan divalidasi terlebih dahulu untuk mengecek keabsahan dokumen. Jika terjadi ketidaksesuaian data dalam pembuatan dokumen atau data tidak absah, maka akan dilakukan perbaikan data dengan segera.

4.3.3.2.4. Pengendalian terhadap pemrosesan dan file data Pengendalian terhadap pemrosesan dan file data yang dilakukan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang yaitu dengan penggunaan program versi terkini dalam pemrosesan data. SIMDA adalah sistem terbaru, yang baru digunakan mulai awal 2014 oleh Pemerintah Kota Magelang.

4.3.4. Pengendalian Fisik Atas Aset 4.3.4.1 Ada rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik Pada pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang, aset yang terkait adalah kas. Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang, khususnya untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial ditempatkan di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Magelang, yaitu BPD Bank Jateng. Kas yang terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial akan dipergunakan jika terjadi pencairan hibah dan bantuan sosial. Pengamanan dan prosedur yang dilakukan atas kas ketika terjadi pencairan yaitu dengan menggunakan SP2D yang telah dibuat oleh DPPKD. Bank tidak bisa mengeluarkan dana hibah dan bantuan sosial, jika penerima hibah dan bantuan sosial tidak bisa menunjukkan SP2D yang

31

diterbitkan oleh DPPKD, baik untuk pencairan langsung maupun untuk pencairan dengan transfer. Kas yang berada di bank juga akan dicek secara berkala dengan melihat rekening koran yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Magelang.

4.3.4.2 Ada rencana pemulihan setelah bencana Tidak ada pelaksanaan rencana pemulihan setelah bencana dalam kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

4.3.5. Penetapan dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran Kinerja 1.3.2.2.Penetapan ukuran dan indikator kinerja Ukuran dan indikator kinerja yang digunakan dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Program Sasaran Kerja Pegawai ini dilakukan untuk membandingkan kinerja pegawai dalam Instansi Pemerintah dengan ukuran atau sasaran yang sudah ditetapkan (Sasaran Kerja Pegawai). Indikator yang digunakan yaitu kinerja pegawai dengan bobot 60 persen, dan perilaku pegawai dengan bobot 40 persen. Kinerja pegawai bisa dinilai dari kualitas pegawai, sedangkan perilaku pegawai dinilai dari perilaku sehari-hari pegawai, seperti tingkat kehadiran atau presensi pegawai, pelayanan, disiplin dan kerjasama antar pegawai. Pegawai yang mengelola hibah dan bantuan sosial juga akan dinilai kinerjanya dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Indikator dan ukuran kinerja yang digunakan untuk pegawai pengelola hibah dan bantuan sosial, secara umum

32

sama dengan indikator dan ukuran kinerja untuk pegawai di DPPKD yang mengelola tugas lain.

1.3.2.3.Reviu dan validitas secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja Progran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2011. Program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilakukan untuk menilai kinerja pegawai, dan dilakukan secara periodik setiap akhir tahun. Pemerintah Kota Magelang baru menerapkan program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada awal 2014, jadi belum ada reviu dan validitas secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

1.3.2.4.Evaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja Belum ada pelaksanaan evaluasi faktor pengukuran kinerja dikarenakan Prrogram Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baru dilaksanakan mulai awal 2014.

1.3.2.5.Pembandingan secara terus menerus data capaian kinerja Belum ada pelaksanaan pembandingan secara terus menerus data capaian kinerja dikarenakan Program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baru dilaksanakan mulai awal 2014.

33

4.3.6. Pemisahan Fungsi Pemisahan fungsi dalam kegiatan pengendalian menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kebijakan, dalam hal ini yang berhubungan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak dikendalikan oleh satu orang. Pemisahan fungsi dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kota Magelang adalah pemisahan antara fungsi pencatatan, otorisasi dan penyimpanan. Fungsi pencatatan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan oleh TAPD. Fungsi pencatatan ini meliputi pembuatan dokumen KUA dan PPAS, pencatatan setelah terjadi pencairan hibah dan bantuan sosial dan pencatatan dalam APBD. Fungsi otorisasi dilakukan oleh pejabat berwenang dalam hal belanja hibah dan belanja bantuan sosial otorisasi dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan fungsi penyimpanan dilakukan secara langsung setelah dokumen digunakan, seperti dokumen NPHD setelah dilakukan otorisasi oleh Walikota dan penandatanganan oleh penerima hibah, akan disimpan oleh PPKD sebagai arsip. Pemisahan fungsi-fungsi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial menunjukkan bahwa aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

4.3.7. Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting Komponen kegiatan pengendalian untuk otorisasi atas transaksi dan kejadian penting terkait dengan otorisasi atas transaksi yang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam melakukan otorisasi transaksi yang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial, pimpinan instansi

34

menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. DPPKD sebagai dinas yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah menerapkan komponen kegiatan pengendalian ini. Syarat dan ketentuan otorisasi telah dikomunikasikan kepada pegawai di DPPKD. Syarat untuk otorisasi transaksi yaitu dengan dicek secara lengkap keabsahan transaksi dan kejadian penting tersebut. Jika dokumen atas transaksi dan kejadian penting yang akan diotorisasi tidak lengkap dan tidak absah, maka otorisasi tidak akan dilaksanakan oleh pejabat berwenang. Dokumen SPP-LS diotorisasi oleh bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan daerah), SPM-LS diotorisasi oleh PPK PPKD, sedangkan SP2D diotorisasi oleh BUD (Bendahara Umum Daerah).

4.3.8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting 4.3.8.1.Transaksi diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera Belanja hibah dan belanja bantuan sosial, pada Pemerintah Kota Magelang diklasifikasikan dalam belanja tidak langsung non gaji. Transaksi yang berhubungan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah pencairan oleh penerima hibah maupun bantuan sosial. Transaksi pencairan dana hibah maupun dana bantuan sosial dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Pencairan dana hibah dan bantuan sosial, dilakukan pada akhir tahun anggaran atau pada bulan Desember. Pencatatan atas transaksi pencairan akan dilakukan segera setelah penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yaitu pada saat sebelum tutup buku atau akhir Desember. Pemerintah Kota Magelang

35

menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan dengan aplikasi itu pegawai akan langsung mencatat transaksi pengeluaran kas melalui SIMDA. Pencatatan pengeluaran kas akan secara langsung mengurangi jumlah kas daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang. Jadi, pencatatan akan dilakukan segera setelah terjadi transaksi pencairan dana oleh penerima hibah dan bantuan sosial, yaitu pada akhir tahun anggaran, sebelum tutup buku pada akhir Desember tahun anggaran berkenaan.

4.3.8.2.Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi dan kejadian. Dalam satu siklus, transaksi

dan kejadian yang berhubungan dengan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial hanya transaksi pencairan dana hibah dan bantuan sosial. Pemerintah Kota Magelang mengklasifikasikan dengan tepat pencairan dana hibah dan bantuan sosial dalam belanja tidak langsung non gaji. Pencatatan atas transaksi pencairan dana hibah dan bantuan sosial juga dilaksanakan segera dan tepat waktu, yaitu setelah terjadi penerbitan SP2D, pada akhir tahun anggaran berkenaan atu pada akhir bulan Desember, maka akan segera dicatat sebagai pengeluaran kas daerah atau dalam akun belanja tidak langsung non gaji yang mengurangi nilai kas daerah Kota Magelang.

4.3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya Akses untuk dokumen dan catatan akuntansi berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Magelang dibatasi.

36

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya didasarkan pada bidang yang diampu masing-masing pegawai. Akses untuk sumber daya dan pencatatan atas pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial hanya diperuntukkan bagi pegawai dibidang pembelanjaan, sub bidang belanja bantuan. Jadi selain pegawai bidang pembelanjaan, sub bidang belanja bantuan tidak diperkenankan mengakses sumber daya dan pencatatan atas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Bahkan peneliti tidak diperkenankan untuk melihat data-data yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, hanya diperbolehkan melihat format dokumen dan catatan akuntansinya saja.

4.3.10. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya Penuasan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyampaian sumber daya dan pencatatan telah dilakukan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Penugasan diberikan kepada pegawai bidang pembelanjaan, sub bidang belanja bantuan pada DPPKD Kota Magelang. Pegawai bidang pembelanjaan, sub bidang belanja bantuan, kemudian akan bertanggung jawab terhadap sumber daya, baik berupa dokumen dan catatan akuntansi yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial

4.3.11. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Internal serta Transaksi dan Kejadian Penting Dokumentasi atas sistem pengendalian internalnya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, tetapi dokumentasi atas transaksi dan kejadian

37

penting telah dilaksanakan, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Meskipun begitu pemeliharaan terhadap dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting belum dilaksanakan dengan baik. Banyak data-data yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan tidak ditata dengan baik, tidak diurutkan sesuai tanggal, dan hanya diletakkan di rak, bukan tempat khusus.

38

Untuk mendukung penjelasan mengenai kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, maka dilampirkan contoh nyata pengajuan proposal permohonan hibah sebagai berikut: BANTUAN DANA HIBAH KELENGKAPAN TAMAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN HUSNUL KHOTIMAH Taman Pendidikan Al Qur „an Husnul Khotimah Magersari – Magelang merupakan salah satu wadah ibadah yang berada dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan Taman Pendidikan Al Qur „an Husnul Khotimah Magersari digunakan untuk mengenalkan agama islam dengan sasaran utama santri dari belum sekolah sampai pelajar, hal ini di gunakan untuk mendasari akhak yang baik para santri dalam kehidupan sehari – hari. Dalam

melaksanakan

kegiatan

pengajaran,

TPA

Husnul

Khotimah

membutuhkan berbagai fasilitas dan alat pendukung yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Untuk tercapainya kenyamanan dalam pelaksanaan pengajaran tersebut pengurus Taman Pendidikan Al Qur „an merasakan perlu menambah fasilitas alat kelengkapan tersebut, untuk dapat menciptakan keadaan yang lebih mudah, dan efektif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Taman Pendidikan Al Qur „an. Kebutuhan untuk menambah fasilitas pengajaran tersebut membuat para pengurus berfikir untuk mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Kota Magelang. Para pengurus kemudian berunding dan membuat proposal yang berisi permintaan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan alat kelengkapan tersebut yang

39

diketuai oleh Kepala TPQ Husnul Khotimah yaitu Bapak Himawan Nuryanto S.E. Berikut adalah organisasi kepengurusan TPQ Husnul Khotimah: Tabel 4.1 Organisasi Kepengurusan TPQ Husnul Khotimah No.

Nama

Jabatan

1.

Bp. Kyai Komarudin

Dewan Pembimbing

2.

Bp. H. Muh Soleh

Dewan Pembimbing

3.

Bp. Tri Yoga

Dewan Pembimbing

4.

Himawan Nuryanto SE.

Ketua

5.

Zubaedah Amd.

Pengajar

6.

Emmawati

Pengajar

7.

Indah Wiji Sejati

Pengajar

8.

Rumala Titis Sari

Pengajar

Sumber: Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kelengkapan TPQ husnul Khotimah

Proposal yang telah dibuat oleh pengurus tersebut kemudian diajukan kepada Walikota Magelang pada bulan Desember 2012. Pengajuan proposal dilakukan dengan dititipkan kepada Wakil Walikota Magelang, karena Ketua TPQ Husnul Khotimah, Bapak Himawan Nuryanto mempunyai hubungan dekat dengan Wakil Walikota Magelang. Penitipan proposal tersebut dilakukan dengan harapan, proposal akan diprioritaskan karena Wakil Walikota mempunyai pengaruh yang besar dalam sidang DPRD yang membahas APBD. Proposal yang diajukan berisi permintaan bantuan kepada Walikota Magelang untuk melengkapi fasilitas pengajaran di TPQ Husnul Khotimah yang beralamat di Magersari RT 07 RW 09 No. 110, Kecamatan Magersari Selatan, Kota Magelang. Dana yang diajukan dalam proposal sebesar Rp. 10.500.000,-. Berikut adalah rincian dana yang diajukan dalam proposal 40

Tabel 4.2 Rincian Dana Permohonan Fasilitas Pengajaran Perlengkapan

Jumlah

Harga yang

yang dibutuhkan Seragam

Total

dipekirakan

pentas 10 buah

@ Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

pentas 20 buah

@ Rp. 150.000,-

Rp. 3.000.000,-

rebana 1 set

Rp. 5.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.500.000,-

(putra) Seragam (putri) Alat modern Tape recorder

1 buah

Jumlah

Rp. 10.500.000,-

Sumber: Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kelengkapan TPQ husnul Khotimah

Proposal yang berisi permohonan bantuan hibah tersebut kemudian diajukan kepada Walikota Magelang, dengan cara dititipkan kepada Wakil Walikota. Proposal yang diajukan pada bulan Desember 2012, kemudian cair dalam waktu 1 tahun, yaitu pada bulan Desember 2013. Dana yang cair sebesar Rp. 5.000.000,-. Dana yang cair tersebut kemudian diambil oleh Kepala TPQ Husnul Khotimah, Bapak Himawan di gedung Wiworo Wiji Pinilih Kota Magelang, bersama-sama dengan penerima hibah dan bantuan sosial yang lain. Dana dicairkan dengan mekanisme pembayaran langsung. Bapak Himawan mengambil dana tersebut dengan menunjukkan SP2D yang diterima dari PPKD, di BPD Bank Jateng.

41

Dana sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian digunakan seluruhnya untuk membeli seragam pentas. Pembelian alat rebana modern dan tape recorder ditunda, dikarenakan dana yang tidak mencukupi. Setelah dana turun dan sudah digunakan untuk membeli seragam pentas, pengurus TPQ Husnul Khotimah Magersari kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban.

Laporan

pertanggungjawaban

ini

berisi

realisasi

penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Magelang. Laporan tersebut ditujukan kepada SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Magelang. Tetapi karena pengajuannya dititipkan kepada Wakil Walikota Magelang, maka laporan pertanggungjawaban tersebut penyampaiannya juga dititipkan kepada Wakil Walikota Magelang. Setelah penyerahan laporan pertanggung jawaban, tugas pengurus dalam pengajuan dana hibah pendidikan tersebut sudah selesai. Penggunaan dana hibah tersebut kemudian akan diawasi oleh SKPD terkait yaitu Disdikpora Kota Magelang. 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan dengan segala keterbatasan dalam memperoleh data dan bukti, maka penyimpulan akhir mengenai kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut: Dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang, kegiatan pengendalian sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 42

2008, dikarenakan Pemerintah Kota Magelang belum mengatur secara khusus peraturan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagian kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan di DPPKD secara umum. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Magelang dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa unsur yang belum dilaksanakan. 5.2.Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut: a) Membuat penilaian resiko secara periodik, misalnya penilaian resiko data dalam sistem hilang atau terhapus, resiko data dibobol atau dicuri oleh pihak luar, dll. b) Penambahan prosedur pengamanan berupa backup data dalam sistem untuk mengurangi resiko data hilang atau terhapus dalam sistem. c) Membuat organisasi khusus untuk mengelola program pengamanan, jika perlu merekrut pegawai baru untuk mengelola program pengamanan. d) Setelah dibuat organisasi untuk mengelola program pengamanan, tanggung jawab pengamanan harus diuraikan secara jelas. e) Pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, dan DPPKD yang hanya menggunakan sistem dari 43

Pemerintah Pusat, diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat atas perubahan dan pengembangan atas perangkat lunak aplikasi. DPPKD harus memberikan pelatihan terhadap pegawai yang menggunakan sistem agar bisa dengan cepat menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. f) Membuat kebijakan tentang pemisahan tugas dalam sistem. g) Membuat kebijakan untuk tetap melaksanakan pelayanan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya jika terjadi pemadaman listrik, maka harus disediakan penyimpan daya atau genset. h) Membuat kebijakan atau rencana pemulihan setelah bencana. i) Penyimpanan untuk dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting ditempatkan ditempat atau ruangan khusus, disimpan dilemari atau loker, ditempatkan urut nomor atau urut tanggal. 5.3.Keterbatasan penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain: a. SP2D dan dokumen lain terkait hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dilampirkan, karena merupakan rahasia Negara. b. Bukti diadakan pelatihan atau diklat dan materinya. c. Narasumber yang bersangkutan tidak memahami secara mendalam tentang PP nomor 60 tahun 2008, termasuk kegiatan pengendaliannya

44

dan tidak berkonsentrasi penuh saat proses wawancara, karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan lainnya. 5.4.Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Dari beberapa kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk melakukan penelitian kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial secara keseluruhan di DPPKD dan di SKPD, karena dalam penelitian ini hanya dilakukan di DPPKD, serta meneliti tentang kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa barang.

45

DAFTAR PUSTAKA Bodnar, George H., Hoopwood, William S. 2004. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9. Yogyakarta:ANDI

Diana, Anastasia. Lilis Setiawati. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta. ADNI

Darmastuti,

Dewi & Dyah Setyaningrum.____. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009. ______: Universitas Indonesia

Drs Krismiadji, M.Si. 2001. Sistem Informasi Akuntansi edisi dua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Hartadi, Bambang. 1986. Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit. Yogyakarta: BPFE http://jateng.tribunnews.com/2013/02/08/wakil-ketua-dprd-jateng-divonis-tigatahun-penjara ( diakses tanggal 1 Juli 2013) http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-belanja-hibahbelanja.html (diakses tanggal 1 Juli 2013) http://www.kppt.baliprov.go.id (diakses tanggal 27 Mei 2014) http://www.solopos.com/2013/09/30/korupsi-dana-bansos-magelang-mantanwali-kota-divonis-25-tahun-452361 (diakses tanggal 27 Mei 2014) Pane, Rusdi Hamid et al. 2011. Kinerja Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. ________: Fakutas Ekonomi Universitas Riau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD

46

Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kelengkapan TPQ husnul Khotimah Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. 2006. Accounting Information System nineth Edition. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Erlangga

47

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BAGAN ORGANISASI DPPKD KOTA MAGELANG

LAMPIRAN 2

FLOWCHART PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG Sistim Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemkot Magelang

PEMOHON

SKPD

PROPOSAL

PROPOSAL

SK Walikota

Proses mempertimbangkan dan pemberian rekomendasi

TAPD

PPKD

Rekomendasi SKPD

A

Mempertimbangkan rekomendasi

Berkas permohonan pencairan

Hasil Pertimbangan Penyiapan SPP LS Pembuatan permohonan pencairan

Rekomendasi SKPD

Pencantuman KUA & PPAS

SPP LS

Berkas permohonan pencairan KUA

PPAS

Penyiapan SPM LS

A SPM LS Pencantuman dalam RKA-PPKD B Penerbitan SP2D RKA-PPKD SP2D SP2D Penetapan dalam APBD

Proses pencairan di BPD Jateng

B

APBD Pembuatan NPHD Pembuatan SK Walikota NPHD NPHD

Uang SK Walikota

Penandatanganan NPHD oleh penerima dan walikota

NPHD yg NPHDsdh yg d ttdni sdh d ttdni

Pemohon

Khusus penerima hibah

LAMPIRAN 3 VISI DAN MISI DPPKD KOTA MAGELANG Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota

Magelang adalah: “TERWUJUDNYA

PENGELOLAAN

KEUANGAN

YANG

PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN”. Penjelasan Makna Visi : Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Anggaran, pendapatan, perimbangan dan pembiayaan, pembelanjaan, akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Profesional mengandung arti penguasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk bidang tugas profesinya (dalam hal ini bidang Perencanaan dan Pengeloaan Keuangan). Sedangkan

perencanaan

keuangan

dan

pengelolaan

keuangan

dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang

dimulai

pengkoordinasian, akuntansi

dari

perencanaan,

penetapan,

,pembantuan,

penggalian,

pemungutan,

penyuluhan,

pendataan,

pembelanjaan,

pembinaan,

dan

pengawasan,

pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat tertib,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sekaligus pemerintah yang bersih (Clean Government). Dengan demikian DPPKD dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menyadari arti pentingnya tugas pokok dan peran strategis di atas, maka hal tersebut tidak akan dapat terwujud apabila tanpa didukung

adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Selain berfungsi sebagai perencana dan pengelolaan keuangan DPPKD juga merupakan penyelenggara sekaligus mempunyai fungsi pelayanan administratif

kepada

seluruh

perangkat

daerah.

Untuk

dapat

melaksanakan fungsinya sebagai pelayanan administratif tersebut diperlukan adanya kemampuan (kapabelitas) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sehingga perlu adanya kebijakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mental tidak saja bagi aparatur di lingkungan DPPKD tetapi juga keseluruhan aparatur daerah, dari suka dilayani menjadi suka melayani. Guna mewujudkan Visi di atas telah disusun tiga misi sebagai berikut: a.

Mewujudkan

aparatur

Pengelola

Keuangan

daerah

yang

profesional, akuntabel dan transparan b.

Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

c.

Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah