WEWENANG PENGURUSAN BAGI PERUMAHAN DI PROPINSI DAERAH TK.I SUMATERA UTARA MARWAN ARHAS Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN Dalam hal pengurusan barang milik publik, adalah dipandang sangat penting demi mengingat banyaknya pemakaian dari barang-barang tersebut ditujukan bagi atau untuk kepentingan umum (‘verstaan met openbare bestemming’), dimana hal ini dapat dilihat dari pemakaian gedung-gedung sekolah, rumah sakit, bandar udara, stasiun kereta api, stasiun pembangkit tenaga listrik, jalan, jembatan, waduk, pengairan, sungai, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya tiap departemen, lembaga negara, lembaga pemerintahan non departemen diserahi tugas, wewenang dan tanggung jawab guna mengurus barang-barang milik publik yang terdapat di dalam penguasaan serta wewenang departemen dan lembaga negara yang bersangkutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berwenang dan bertanggung jawab mengurus barang-barang milik publik yang menjadi bagian dari kegiatan perniagaannya selaku perusahaan negara atau perusahaan daerah. Dalam pada itu, pemerintah daerah (Pemda) pun diserahi tugas, wewenang serta tanggung jawab mengurus barang-barang milik publik yang berada di bawah lingkungan penguasaan otonominya, yaitu yang berada di bawah lingkup atau wadah negara Indonesia. Ketentuan dari pada Indtruksi Presiden RI, Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik negara/ kekayaan negara yang memerintahkan pada tiap departemen/lembaga negara/lembaga pemerintahan non departemen untuk melaknasakan inventarisasi fisik dan penyusun daftar inventarisasi fisik dan penyusun daftar inventarisasi milik negara/kekayaan negara menujukkan betapa semakin pentingnya peranan pengurusan (administrasi). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurusan atau administrasi serta pengawasan adalah terhadap barang-barang milik negara/kekayaan negara, termasuk barang-barang publik. Keputusan Presiden RI, Nomor 14a Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) menetapkan bahwa tiap kantor/satuan kerja/proyek wajib mengadakan penata usahaan barangbarang milik negara/kekayaan negara yang ada di dalam pengurusannya berdasar Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara, tertanggal 13 April 1971, serta menyampaikan bahan laporan megenai barang-barang milik negara/kekayaan negara tersebut secara tertib dan teratur kepada departemen/ lembaga negara/lembaga pemerintahan non departemen dimana lembaga tersebut mambawahi kantor/satun kerja/proyek dimaksud atau yang bersangkutan. Dalam karya ilmiah ini akan dibahas mengenai barang milik publik, yang diprioritaskan pada masalah perumahan sebagai milik publik.
©2004 Digitized by USU digital library
1
BAB II PERMASALAHAN Perumahan sebagai milik publik. Salah satu kriterai yang sangat penting bagi suatu barang atau objek dikatakan sebagai barang milik publik adalah bahwa semua lapisan masyarakat diperbolehkan menggunakan objek atau barang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perumahan sebagai barang milik publik. Yang menjadi permasalahan adalah : 1. Badan yang berwenang mengurus perumahan. 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum tentang barang-barang milik publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 3. Masyarakat sebagai pemilik yang tidak dibeda-bedakan terhadap perumahan.
BAB III PEMBAHASAN Sebelum membahas tentang permasalahan bagian yang pertama milik publik, yang dalam hal ini adalah perumahan, ada baiknya lebih dahulu dibahas mengenai latar belakang diberikannya wewenang pengurusan tersebut kepada badan sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan bagian pertama. Keputusan Presiden Nomor 14a Tahun 1980 yang kemudian disempurnakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984. Pengurusan barang milik publik juga diatur secara khusus dalam lingkungan badan aparat pemerintah daerah (Pemda). Ketentuan yang mengatur hal ini adalah jelas terlihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di daerahnya) merupakan kuasa/ ordonatur barang, berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang (pasal 3 ayat 1), dan bendaharawan barang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan didalam pengurusannya atas perintah kuasa atau ordonatur barang atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan mempertanggung jawabkannya kepada kepala daerah (pasal 3 ayat 5). Kepala unit, karena jabatannya yang membawahi perangkat pemda yang terdiri dari : 1. Badan/lembaga daerah. 2. Sekretariat wilayah/daerah. 3. Komponen-komponen. 4. Dinas-dinas daerah. 5. Bank Pembagunan Daerah. 6. Perusahaan Daerah. 7. Unit pelaksana daerah yang merupakan penyelenggara kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan di dalam administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan unit masing-masing (pasal 3 ayat 4).
©2004 Digitized by USU digital library
2
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh kepala unit/kepala kesatuan kerja, sedangkan pengawasan/pemeriksaan terhadap tertib dan terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada kepala daerah (pasal 39) dari Permendagri tersebut. Penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 yang dimaksudkan di atas, diatur dan dirinci lebih jauh di dalam Manual Administrasi Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, tertanggal 17 Desember 1980, Nomor 002-595, dan dinyatakan mulai berlaku sejak pada tanggal 1 April 1981. Badan yang berwenang mengurus. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai perumahan adalah perumahan yang ada di daerah Tingkat I Sumatera Utara, yang dikepalai oleh Gubernur sebagai kepala daerah. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha c. Sub Dinas e. Seksi f. Cabang Dinas a.d. a. Kepala Dinas. Seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan perumahan, maupun hubungan antar instansi lain. Disamping itu kepala dinas berkewajiban memberikan petunjuk dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan perumahan. Bilamana kepala dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan. Tentang pengangkatan dan pemberhentiannya, dilakukan dan merupakan wewenang dari pada Gubernur Kepala Daerah. ad. b. Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha berada di bawah atau pimpinan seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas. Adapun fungsi dari pada Bagian Tata Usaha adalah : a. Membantu kepala dinas di bidang tugasnya b. Memimpin kegiatan urusan yang berada di bawah pengawasannya c. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas d. Memberikan saran atau perimbangan Kepala Dinas di dalam menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. ad. c. Sub Bagian. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
©2004 Digitized by USU digital library
3
Hal ini dapat berlangsung disebabkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha merupakan atasannya. Tugas dari pada Sub Bagian adalah : 1. Menyelenggarakan pengurusan Tata Usaha dan rumah tangga di dalam tugas pengurusan perumahan. 2. Menyelenggarakan pengurusan Kepegawaian dalam lingkungan pengurusan perumahan. 3. Menyelenggarakan pengurusan keuangan, yang dilaksanakan didasarkan pada peraturan yang berlaku. 4. Menyelenggarakan pengurusan perlengkapan yang berkaitan dengan pengurusan perumahan di daerah Sumatera Utara. ad. d. Sub Dinas. Setiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugasnya : yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan di bidang pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi: a. Membantu Kepala Dinas di bidang pembangunan b. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pengadaan di dalam pengurusan tanah, izin bangunan dan pengurusan dari pada sumber-sumber keuangan c. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas d. Memimpin kegiatan seksi yang berada di bawah atau lingkungan Sub Dinasnya e. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, baik karena sudah di tentukan oleh peraturan yang berlaku ataupun yang diperintahkan oleh atasannya. ad. e. Seksi. Seksi dalam hal pengurusan perumahan, terdiri atas : 1. Seksi Tanah. Tugasnya : yaitu menyelenggarakan hubungan dengan instansi di dalam wilayah tugas yang lain, agar lebih cepat di dalam mendapatkan tanah kaveling untuk pembangunan dan pembangunan yang baru. 2. Seksi Bangunan Tugasnya : yaitu mengusahakan secepatnya mendapat dan atau diberikan tugas untuk memberikan izin bangunan untuk pembangunan perumahan yang baru serta memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan dan realisasi pembangunan. 3. Seksi Bank. Tugasnya : yaitu mengatur serta mengusahakan pembiayaan pembangunan, baik dengan Bank Negara atau swasta maupun dengan isntansi lainnya untuk mendapatkan bagi bantuan kredit. Khususnya mengenai sub dinas, maka ada tambahan yaitu dikaitkan dengan gedung, dimana sub dinas gedung mempunyai tugas sebagai berikut: membantu menetapkan daerah/lokasi bangunan yang akan dibangun. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
©2004 Digitized by USU digital library
4
Disamping itu juga terdapat sub dinas penertiban di dalam kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala dinas dalam Pengurusan perumahan tersebut. Tugasnya : yaitu membantu Kepala Dinas dalam usaha penertiban sengketa serta menetapkan harga sewa perumahan. melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Seksi perumahan, mempunyai tugas sebagai berikut : mengelola dan mengurus permasalahan dalam perumahan, baik swasta maupun milik bangsa asing serta memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang rumah-rumah yang sehat dan layak bagi tempat tinggal. mengumpulkan dan menyusun data-data tentang jumlah perumahan. membuat dan mengurus surat izin pembangunan perumahan yang telah diputuskan oleh Kepala Dinas. ad. f. Cabang. Tentang cabang dinas dapat diterangkan sebagai berikut disertai dengan daerahnya : Bahwa cabang dinas dapat dibentuk di setiap Daerah Tingkat II atau meliputi beberapa daerah tingkat II atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan, Cabang Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengurusan barang-barang milik publik yang digariskan secara umum : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1971. 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nmor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Barang-barang Milik Negara/Kekayaan di dalam negara. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, dirinci dan diatur lebih jauh melalui Manual Administrasi Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 17 Desember 1980 Nomor 002-595 serta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981. Bagi barang milik publik yang lebih khusus lagi, terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang menyatakan bahwa jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 juga tentang Jalan yang mengemukakan bahwa pembinaan jaringan jalan, yang terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang menentukan bahwa air beserta sumber-sumber air dikuasai negara. Mengingat pentingnya serta vitalnya peranan dan fungsi barang milik publik bagi pembangunan negara dan demi kepentingan hajat hidup para warga masyarakat, maka pengurusan barang milik publik (Administration Of Public
©2004 Digitized by USU digital library
5
Property) yang dalam hal ini adalah tentang perumahan, merupakan salah satu tugas pemerintah yang sangat penting dan bahkan bisa dikatakan merupakan tugas yang utama dalam rangka untuk melayani di dalam pemenuhan kepentingan masyarakat (staatszorg, staatsbemoeienis). Untuk menepis anggapan yang umumnya terdapat dalam masyarakat bahwa segala barang milik dalam penggunaannya, tidak memerlukan suatu bayaran dan semua anggota masyarakat bebas masuk maka perlu dijelaskan bahwa untuk barang milik publik berupa perumahan, walau untuk measuki rumah yang ingin ditempati diharuskan menyediakan sejumlah uang sebagai uang sewa, namun maksudnya yang terutama adalah bahwa untuk menggunakan serta menempatinya tidak dibeda-bedakan siapapun orangnya. Untuk daerah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan terdapat beberapa perumahan yang telah ditempati oleh para warga masyarakat, seperti Perumnas Mandala, Perumnas Helvetia, Perumnas Simalingkar di Padang Bulan, Medan. Untuk lebih terjaminnya penggunaan barang milik publik atau dalam hal ini perumahan, diberikan wewenang pengurusan kepada badan atau instansi yang berwenang untuk itu. Khusus untuk daerah Sumatera Utara, barang milik publik berupa perumahan, diatur dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perumahan tersebut. Hal ini dapat berupa Perda ataupun berupa keputusan Gubernur sebagai kepala daerah.
BAB IV KESIMPULAN Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa pengurusan barang milik publik dipandang amatlah penting, mengingat dari barang-barang tersebut pemakaiannya di tujukan bagi kepentingan umum, seperti halnya perumahan. -
Bahwa untuk menjaga keefektifan dari pada penggunaan serta pemanfaatan perumahan dikeluarkan peraturan yang ruang wilayahnya berada dalam propinsi, yang dalam hal ini adalah Sumatera Utara.
-
Bahwa untuk mengurus barang-barang milik publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai wewenang dan tugas yang menjadi bagian dari kegiatan perniagaannya selaku perusahaan negara/perusahaan daerah. Dalam pada itu pemerintah daerah (Pemda) pun diserahi tugas dan wewenang serta tanggung jawab mengurus barang-barang milik publik yang berada dalam lingkungan penguasaan otonominya.
-
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya sebagai Kepala Daerah Tingkat II, merupakan kuasa/ordonatur barang, yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang milik publik.
©2004 Digitized by USU digital library
6
DAFTAR PUSTAKA 1. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Oleh Dr. Philipus M. Hadjon, SH, dkk. 2. Salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 3. Majalah Hukum dan Peradilan Indonesia.
©2004 Digitized by USU digital library
7
