VIII. PEMBAHASAN
8.1 Kebijakan Pengembangan Klaster Intervensi pemerintah pada kebijakan pengembangan klaster menurut Raines (2002), dapat terdiri dari: (1) Tindakan yang difokuskan pada keterkaitan spesifik, yang dapat meningkatkan networking antara anggota klaster untuk suatu tujuan atau proyek tertentu. Tindakan yang mendukung networking dan kerjasama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, atau antara pelaku usaha dengan lembaga penelitian. Keterkaitan antara pelaku usaha sangat penting untuk pengembangan pemasok agar dapat mencapai economies of scale atau terjadinya alih pengalaman, keterampilan dan teknologi. Keterkaitan antara pelaku usaha dengan lembaga penelitian dapat meningkatkan komersialisasi dan kemampuan riset. (2) Tindakan untuk meningkatkan common resources, seperti: informasi pasar dan informasi bisnis, sumber daya manusia yang terampil dan pelatihannya, infrastruktur umum dan khusus, yang tidak terdapat pada klaster. T indakan ini ditujukan untuk mengembangkan common resources yang dapat meningkatkan daya saing kelompok perusahaan dalam klaster. (3) Tindakan untuk meningkatkan community building, yang bertujuan untuk mengupayakan agar anggota klaster berpikir dan bertindak untuk menciptakan identitas klaster tersebut. Identitas klaster dapat dibangun melalui dukungan terhadap pembentukan asosiasi diantara para pelaku usaha klaster, mendorong hubungan yang lebih sering diantara para anggota, meningkatkan pemahaman anggota, dan meningkatkan sense of belongings para anggota. Identitas yang terbentuk dapat memberikan image tertentu yang bermanfaat untuk kegiatan pemasaran dan menarik investasi ke dalam klaster. Hal ini dapat dilakukan melalui: (a) Forum pertemuan reguler anggota klaster untuk membahas masalah, mencari solusi dan menumbuhkan perasaan kebersamaan; (b) Komunikasi untuk meningkatkan
image; (c)
Konsentrasi anggota yang tinggi pada suatu daerah, penting untuk menarik investor dan melakukan upaya pemasaran; (d) Branding : Digunakan untuk menghimpun potensi berbagai bagian dari klaster melalui karakteristik bersama.
167
8.2 Pengembangan Klaster Agroindustri Unggulan Daerah Hasil pemeringkatan kelompok agroindustri 3-digit KBLI 2000 dengan analisa AHP pada Bab terdahulu memperlihatkan bahwa Kelompok Agroindustri Makanan menempati peringkat satu, yang kemudian diikuti secara berurutan oleh Kelompok Agroindustri Kertas, Barang dari Kertas; dan Kelompok Agroindustri Kayu, Rotan dan Bambu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kelompok Agroindustri Makanan merupakan agroindustri unggulan di daerah Kabupaten Bogor dit injau dari gabungan beberapa kriteria: kompetensi inti, konsentrasi industri, tingkat pertumbuhan, kemampuan ekspor, keterkaitan dengan usaha lain, jumlah tenaga kerja dan nilai tambah . Dari analisa AHP tersebut, dapat diketahui bahwa subelemen dari elemen Tujuan yang paling berpengaruh adalah subelemen Memperluas Lapangan Kerja (bobot: 0,5396) dan diikuti secara berurutan oleh subelemen : Memperluas Pasar Domestik dan Ekspor (bobot: 0,2741), Meningkatkan produktivitas Usaha (bobot: 0,1418), dan Meningkatkan Pendapatan Daerah (bobot: 0,0445). Sedang subelemen dari elemen Kriteria yang paling berpengaruh adalah subelemen Nilai Tambah (bobot: 0,3193) dan diikuti oleh subelemen: Kemampuan Ekspor (bobot: 0,2695), Tingkat Pertumbuhan (bobot: 0,1323), Kompetensi Inti (bobot: 0,1312), Keterkaitan Usaha (bobot: 0,1007), dan Jumlah Tenaga Kerja (bobot: 0,0043). Subelemen dari elemen Alternatif yang paling berpengaruh adalah subelemen Agroindustri
Makanan
(bobot:
0,2042),
disusul
secara
berurutan
oleh:
Agroindustri Kertas dan Barang dari Kertas (bobot: 0,1740), Agroindustri Karet dan Barang dari Karet (bobot: 0,1612), Agroindustri Kulit (bobot: 0,1544), dan dan Agroindustri Minuman (bobot: 0,1412). Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisa AHP ini adalah bahwa Kelompok Agroindustri Makanan sebagai kelompok yang paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai klaster agroindustri sangat dipengaruhi oleh kriteria: Nilai Tambah, Kemampuan Ekspor, Tingkat Pertumbuhan, dan Kompetensi Inti. Ini berarti bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Kelompok Agroindustri Makanan, maka masing-masing kriteria ini perlu lebih d itingkatkan. Kriteria Nilai Tambah, Kemampuan Ekspor dan Tingkat Pertumbuhan merupakan atribut yang melekat pada kelompok industri tersebut, sedang kriteria Kompetensi
168
Inti merupakan hal yang melekat pada daerah , sehingga pengembangan komponen-komponen dari Kompetensi Inti yang dapat berpengaruh positif pada peningkatan Nilai Tambah, Kemampuan Ekspor dan Tingkat Pertumbuhan perlu mendapatkan prioritas. Penelitian lebih lanjut untuk pemilihan industri inti klaster pada Kelompok Agroindustri Makanan dilakukan melalui dua tahap yaitu: seleksi awal dan seleksi lanjutan. Seleksi awal dimaksudkan untuk mengidentifikasi industri 5-digit KBLI 2000 yang termasuk pada kelompok agroindustri makanan 3-digit KBLI 2000 dengan nilai LQ >1. Kelompok dengan LQ >1 mengindikasikan bahwa kelompok tersebut cukup memiliki daya saing secara nasional. Seleksi lanjutan dilakukan untuk menentukan peringkat industri inti pada agroindustri makanan dengan menggunakan kriteria: jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan besarnya nilai tambah. Seleksi awal untuk mengidentifikasi industri 5-dijit KBLI yang memiliki LQ >1 menghasilkan: Industri pengalengan buah -buahan dan sayuran; Industri pengasinan dan pemanisan buah-buahan dan sayuran; Industri pelumatan buah buahan dan sayuran; Industri susu; Industri ransum pakan ternak dan ikan; Industri roti dan sejenisnya; Industri makanan dari cokelat dan kembang gula; Industri makaroni, mie, spagheti, bihun dan sejenisnya; dan Industri pengolahan teh dan kopi. Seleksi lanjutan untuk mengidentifikasi peringkat industri 5-dijit KBLI pada industri inti menghasilkan: Industri pengolahan teh dan kopi sebagai peringkat pertama industri inti pada agroindustri makanan yang secara berturut-turut diikuti oleh Industri roti dan sejenisnya; Industri ransum pakan ternak dan ikan; Industri makaroni, mie, spagheti, bihun dan sejenisnya; Industri makanan dari cokelat dan kembang gula; Industri pengasinan atau pemanisan, buah -buahan dan sayuran, Industri susu; Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran; dan Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran. Hasil identifikasi di atas menunjukkan bahwa menurut pakar, perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri pengolahan teh dan kopi merupakan industri yang paling berpotensi pada inti klaster agroindustri makanan. Industri-industri ini mempunyai potensi tertinggi
169
untuk menjadi pendorong perkembangan klaster agroindustri makanan di daerah Kabupaten Bogor. Menurut Keeney dan Swirski (Austrian 2000) pemetaan klaster dapat dilakukan dengan membagi anggota atas 4 komponen yaitu: Pasar (pelanggan), Produk Ekspor (produk yang dijual ke luar Kabupaten), Pemasok (pemasok bahan baku, industri terkait dan industri pendukung), Infrastruktur (fisik dan non fisik). Berdasarkan metode tersebut pemetaan klaster agroindustri makanan di Kabupaten Bogor adalah sebagaimana konfigurasi pada Gambar 8.1 berikut.
Pasar (pelanggan)
Produk Ekspor
Pedagang dan Distributor
Teh Kering dan Teh Celup (15491)
Roti, Kue Kering, Biskuit dan Snack (15410)
Pemasok
Bahan Pengawet, Bahan Pewarna
Infrastruktur
Lembaga Keuangan
Daun Teh
Peternak, Petambak
Buah dalam Kaleng, Manisan dan asinan buahbuahan, Saos cabe dan agaragar (15131, 15132, 15133)
Bihun, Mie Telor dan Mie Instant (15440)
Tepung Terigu, Tepung Beras, Umbi-umbian
Gula, Coklat, Susu
Jaringan Transportasi Darat
Konsumen Akhir
Pakan Ternak, Pakan Ikan dan Pakan Udang (15331)
Kemasan dan Palet
Susu bubuk (15211)
Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (15432)
Angkutan Darat
Asosiasi-asosiasi Produsen Industri Makanan
Lembaga Pendidikan Umum Lembaga Litbang Lembaga Pendidikan Kejuruan
Instansi Pembinaan Industri Tingkat Kabupaten
Gambar 8.1 Klaster Agroindustri Makanan Kab. Bogor
170
Dari pemetaan pada Gambar 8.1 dapat dilihat bahwa pada klaster agroindustri makanan ini sebagian besar elemen yang diperlukan untuk terbentuknya suatu klaster sudah ada, namun masih perlu diu payakan keterkaitan antara elemen-elemen tersebut agar klaster tersebut dapat menjadi klaster yang operasional. Elemen penting yang belum terbentuk adalah asosiasi anggota klaster kabupaten dan lembaga pengembangan klaster industri kabupaten. Berdasarkan strukturisasi yang dilakukan dengan metode ISM, maka pada setiap elemen sistem pengembangan klaster agroindustri yang terdiri dari elemen elemen: Tujuan, Pelaku, Kendala, Peran Pemerintah dan Aktivitas Dunia Usaha telah diidentifikasi subelemen-subelemen kunci dan subelemen -subelemen penting yang memiliki driver power yang kuat, serta karakteristik setiap subelemen berdasarkan tingkat driver power dan tingkat dependency masingmasing subelemen tersebut. Pada Gambar 8.2 disajikan hasil identifikasi subelemen kunci yang berada pada level hierarki tertinggi dan subelemen penting yang memiliki driver power kuat yang berada pada level hierarki dibawahnya pada masing-masing elemen sistem pengembangan. Hasil tersebut menunjukkan subelemen-subelemen dari masing-masing elemen yang memiliki daya dorong besar untuk pengembangan klaster agoindustri. Untuk itu perlu dikelola secara optimal, agar dapat menghasilkan satu aktivitas yang dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Keluaran model Strukturisasi Elemen Sistem Pengembangan ini baru memperlihatkan hubungan -hubungan antar subelemen dalam masing-masing elemen pengembangan Peran Pemerintah dan elemen pengembangan Aktivitas Dunia Usaha. Untuk mengetahui prioritas dari berbagai subelemen kegiatan pada elemen Peran Pemerintah dan elemen Aktivitas Dunia Usaha dalam pencapaian elemen Tujuan, perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kepentingan dari setiap subelemen pada elemen Peran Pemerintah dan elemen Aktivitas Dunia Usaha berdasarkan agregasi kriteria Tujuan dengan metode IPE.
171
1. 2. 3. 4. 5.
KENDALA Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan 1) Perbedaan kepentingan antar perusahaan 1) Kurang adanya dukungan peraturan pemerintah 2) Perbedaan budaya kerja antar perusahaan 2)
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
TUJUAN Meningkatkan keterkaitan antar sektor 1) Pemanfaatan sumber daya alam daerah 1) Meningkatkan produktivitas 2) Menurunkan biaya transaksi 2) Meningkatkan kem ampuan inovasi 2)
PELAKU 1. Pemerintah daerah 1) 2. Lembaga keuangan 3) 3. Lembaga pendidikan dan pelatihan 3) 4. Lembaga penelitian dan pengembangan 3) 5. Lembaga pengujian, standardisasi, Setifikasi 3) 6. Asosiasi produsen 3)
SISTEM PENGEMBANGAN KLASTER AGROINDUSTRI MAKANAN
PERANAN PEMERINTAH Melakukan koordinasi antar instansi 1) Membangun komunikasi dan kerjasama anggota klaster 1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 2) Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perguru an tinggi dan lembaga riset pemerintah 2) Menerbitkan peraturan untuk persaingan yang sehat 3) Menyediakan fasilitas umum dan sosial di daerah 3)
1. 2. 3. 4. 5.
AKTIVITAS DUNIA USAHA Mendirikan asosiasi khusus anggota klaster Mensponsori kegiatan penelitian dan pengembangan 1) Melakukan usaha pemasaran bersama 2) Melakukan promosi dagang dan investasi bersama pemerintah 2) Melaksanakan kursus dan seminar unt uk meningkatkan pengetahuan 2)
1)
Gambar 8.2 Subelemen dengan Driver Power yang kuat pada Sistem Pengembangan Klaster Agroindustri Unggulan
Keterangan : 1) 2) 3)
Subelemen kunci pada sektor Independent Subelemen dengan driver power kuat pada sektor Independent Subelemen dengan driver power kuat pada sektor Linkage
Hasil identifikasi mengenai driver power dengan metode ISM dan identifikasi tingkat kepentingan dengan motoda IPE untuk setiap subelemen pada elemen Peran Pemerintah dan elemen Aktivitas Dunia Usaha dalam Sistem Pengembangan Agroindustri Makanan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.21, Tabel 7.23, Tabel 7.25 dan Tabel 7.27, menunjukkan bahwa sublemen kunci dan subelemen yang memiliki driver power yang tinggi dan memiliki peringkat sangat penting dan penting pada elemen Peran Pemerintah dalam pencapaian elemen Tujuan dari Sistem Pengembangan Klaster Agroindustri Makanan adalah: Melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan klaster; Membangun komunikasi dan kerjasama antar anggota klaster; Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan; Menerbitkan peraturan yang mendukung terbentuknya
172
persaingan yang sehat; Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah; Menyediakan fasilitas umum dan sosial di daerah ; dan Melakukan upaya menarik investor ke dalam klaster. Sedangkan untuk elemen Aktivitas Dunia Usaha adalah : Mendirikan asosiasi khusus anggota klaster; Mensponsori kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan spesifik klaster; Melakukan usaha pemasaran bersama anggota klaster; Melakukan promosi dagang dan investasi bersama pemerintah daerah; dan Melaksanakan kursus dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota klaster. Sintesis hasil pengolahan data pemikiran pakar pada proses strukturisasi dan klasifikasi subelemen untuk masing-masing elemen, pemeringkatan tingkat kepentingan Peran Pemerintah dan tingkat kepentingan Aktivitas Dunia Usaha untuk mencapai tujuan pengembangan klaster agroindustri di atas, dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengembangkan agroindustri daerah menggunakan kompetensi inti membawa implikasi pada perlunya pengemb angan kelembagaan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas agar menghasilkan aktivitas yang saling melengkapi dan saling menguatkan, pengembangan infrastruktur baik fisik maupun non fisik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan agroindustri, pengembangan sumber daya manusia agar lebih mampu berinovasi, pengembangan teknologi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam berproduksi dan pengembangan pasar untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar dan tersebar di berbagai negara. 8.3 Implikasi Kebijakan Pengembangan Klaster Agroindustri Pembahasan
terdahulu
menunjukkan
bahwa
pengembangan
klaster
agroindustri dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan melalui peningkatan keterkaitan antar sektor, peningkatan produktivitas, penurunan biaya transaksi dan peningkatkan kemampuan inovasi. Namun demikian, agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, perlu pengembangan kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi dan pasar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemerintah dan dunia usaha (swasta) mempunyai peran penting dalam mengembangkan klaster agroindustri melalui
173
penyusunan kebijakan dan pelaksanan berbagai program pengembangan, peraturan
pelaksanaan,
pemberian
fasilitas
bantuan
dan
implementasi
pelaksanaan. Dari hasil pengolahan data pada elemen Peran Pemerintah dan Aktivitas Dunia Usaha terlihat bahwa subelemen Peran Pemerintah yang sangat penting dan penting yang perlu sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah adalah: Menyusun program-program kebijakan yang mengarah pada peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengembangan klaster agroindustri; Penyusunan peraturan-peraturan yang mengarahkan terbentuknya persaingan yang sehat di bidang investasi dan perdagangan ; Menyediakan fasilitas umum dan sosial; Meningkatkan sistem transportasi, komunikasi dan infrastruktur lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan Melakukan kegiatan pengumpulan dan diseminasi data dan informasi. Kegiatan yang perlu dilakukan pemerintah dengan partisipasi dunia usaha adalah :
Membangun
komunikasi
dan
kerjasama
anggota
klaster;
Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan ; Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah, antara lain untuk pemanfaatan sumber daya lokal; Melakukan upaya menarik investor ke dalam klaster; Mensponsori kegiatan standardisasi, pengujian dan sertifikasi; Melakukan promosi penjualan dan ekspor. Kegiatan yang sepenuhnya perlu dilakukan oleh dunia usaha adalah : Melakukan usaha pemasaran bersama oleh anggota klaster; Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan kejuruan dalam menyusun kurikulum; Membangun sikap saling percaya diantara anggota klaster ; Membangun jaringan formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan informasi; Mengumpulkan dan mendesiminasi data dan informasi yang dibutuhkan klaster melalui asosiasi. Kegiatan yang perlu dilakukan dunia usaha dengan dukungan pemerintah adalah : Mendirikan asosiasi khusus anggota klaster; Menspnsori kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan spesifik klaster; Melakukan promosi dan investasi bersama pemerintah daerah; Melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk menerbitkan dan memperbaiki aturan ; Melakukan kerjasama
174
dengan pemerintah untuk mendirikan lembaga standardisasi, pengujian dan sertifikasi. 8.3.1 Pengembangan Kelembagaan Hasil pengolahan data elemen pelaku dengan metode ISM menghasilkan klasifikasi seperti pada Gambar 7.5. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa subelemen Lembaga Keuangan (E5), Lembaga Pen didikan dan Pelatihan (E6), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (E7), Lembaga Pengujian, Standardisasi dan Sertifikasi (E8), dan Asosiasi Produsen (E9) menempati sektor 3 (Linkage). Hal ini menunjukan bahwa diantara subelemen -subelemen ini terdapat keterkaitan yang kuat. Apabila pada subelemen ini diberi tindakan positif, akan menimbulkan dampak positif pada subelemen lainnya, serta akan memperbesar output yang dikehendaki. Umpan balik pengaruh yang ditimbulkan oleh subelemn -subelemen ini dapat memperbesar dampak posistif pada output yang dikehendaki melalui manajemen pengendalian pada subelemen input yang dapat dikendalikan. Karena sistem dirancang dengan menggunakan sistem umpan balik, maka pengaruh positif akan terjadi secara iteratif dan makin besar. Dis amping subelemensubelemen ini memiliki keterkaitan yang kuat, subelemen-subelemen ini juga memiliki daya dorong yang besar dengan nilai Driver Power = 8. Hal ini memberi pengertian bahwa subelemen lembaga-lembaga ini, disamping saling terkait, juga secara potensial memiliki kekuatan yang besar untuk mendorong tercapainya tujuan pengembangan klaster agroindustri. Untuk itu, agar subelemen -subelemen ini dapat berperan secara optimal dalam mencapai tujuan pengembangan klaster agroindustri,
diperlukan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan
infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan pasar. Hasil klasifikasi subelemen pada elemen pelaku atau institusi terlihat bahwa subelemen Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengujian, Standardisasi dan Sertifikasi, dan Asosiasi Produsen termasuk perubah pengkait dari sistem. Setiap tindakan positif pada pelaku atau institusi tersebut akan memberikan keberhasilan program pengembangan klaster agroindustri, sedangkan lemahnya perhatian terhadap
175
pelaku
atau
institusi
tersebut
akan
menyebabkan
kegagalan
program
pengembangan klaster agroindustri. Lembaga keuangan melalui fungsi intermediasinya dapat memberikan modal usaha kepada para pelaku industri. Dengan adanya modal, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, baik melalui penambahan investasi pada peralatan produksinya maupun melalui penambahan input produksi sehingga produktivitas usaha meningkat. Penambahan peralatan dan input produksi berdampak pada peningkatan volume penjualan dan kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan volume penjualan akan meningkatkan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan deviden bagi para pemegang saham dan meningkatkan investasi. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja akan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Peran yang demikian besar dari lembaga keuangan terhadap pengembangan ekonomi bangsa tersebut memerlukan berbagai kebijakan perbankan sehingga mudah diakses dengan tidak melepaskan prinsip kehati-hatian. Lembaga pendidikan dan pelatihan melalui fungsinya dapat meningkatkan pengetahuan dan teknologi para pelaku usaha. Peningkatan pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku sehingga produk yang dihasilkan semakin berkualitas, beragam dan berbiaya rendah. Dengan demikian daya saing meningkat dan keuntungan yang didapat juga meningkat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat dan pendapatan daerah juga meningkat. Lembaga
Penelitian
dan
Pengembangan
melalui
fungsinya
dapat
mengembangkan produk baru, proses produksi yang lebih efisien dan penggunaan bahan baku alternatif. Dengan dikembangkannya produk baru, akan mencip takan rantai nilai baru, akibatnya tumbuh usaha-usaha baru, kesempatan kerja makin luas dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Munculnya usaha-usaha baru akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam daerah, sehingga pendapatan daerah juga semakin meningkat. Lembaga Pengujian, Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai fungsi untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan mempunyai karakteristik
176
sesuai dengan spesifikasi seperti yang tercantum dalam label. Dengan adanya spesikasi ini konsumen akan lebih mudah mencocokan antara kebutuhan dengan persediaan. Di samping itu, produk yang standard memungkinkan penggunaan yang lebih luas, lebih mudah dan tidak beragam. Akibatnya volume penjualan meningkat, harga jual meningkat yang pada akhirnya keu ntungan juga meningkat dan pasar pun semakin luas. Adanya pengujian juga memungkinkan adanya proses sertifikasi terhadap produk-produk yang diuji. Hal ini akan memberi informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut mempunyai kualitas seperti yang tercantum dalam spesifikasi produknya. Asosiasi Produsen dapat berperan sebagai penghimpun para produsen. Himpunan produsen yang besar akan meningkatkan posisi tawar bagi para produsen. Posisi tawar yang tinggi memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Keberadaan asosiasi produsen akan meningkatkan keterkaitan diantara produsen. Hal ini memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan. Akibatnya kemampuan sumber daya manusia mengelola bisnisnya meningkat. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia akan mendorong peningkatan berinovasi dan produktivitas usaha. Hasil pengolahan data tingkat kepentingan peran pemerintah dalam mencapai tujuan menunjukkan bahwa melakukan koordinasi antar instansi yang terkait, membangun komunikasi dan mendorong terbentuknya kerjasama antar anggota adalah sangat penting. Untuk menjalankan peran tersebut, pemerintah perlu membentuk lembaga atau forum yang dapat berfungsi untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama. Pembentukan Lembaga atau Forum ini harus mendapat dukungan dari para stakeholders, jika tidak lembaga ini tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Untuk itu perlu disusun aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, wewenang serta mekanisme hubungan diantara anggotanya. Hasil analisa pada subelemen pelaku atau institusi yaitu Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengujian, Standardisasi dan Sertifikasi, dan Asosiasi Produsen di atas, memperlihatkan bahwa meskipun subelemen -subelemen tersebut memiliki aktivitas yang saling berkaitan, namun masing-masing
177
subelemen pelaku atau institusi mempunyai fungsi yang berlainan. Perbedaan fungsi ini harus dipertimbangkan dalam merancang sistem kelembagaan, karena dapat mengakibatkan sistem kele mbagaan yang dirancang menjadi tidak efektif sebagai akibat dari perbedaan fungsi masing-masing pelaku atau institusi yang tidak terakomodasi secara baik. Bentuk struktur kelembagaan sudah banyak dikembangkan diantaranya adalah lini, dimana karakteristik dari struktur lini adalah bahwa diantara anggota terletak dalam satu garis vertikal dan bertingkat, dimana tingkat diatasnya merupakan atasan dari tingkat dibawahnya. Bentuk lain adalah staf yang memiliki karakterisitik hampir sama dengan lini, hanya perbedaannya adalah penambahan beberapa spesialis dengan tujuan untuk membebaskan pimpinan puncak dari beberapa bebannya. Bentuk struktur jaringan kerja merupakan desain organisasi baru yang sedang populer. Bentuk ini memberikan fleksibilitas yang cukup bes ar kepada manajemen dalam menanggapi perubahan. Bentuk ini juga sesuai untuk perusahaan -perusahaan yang operasi manufakturnya membutuhkan perusahaan perusahaan lain yang lokasinya tersebar. Desain struktur jaringan kerja (network structure) adalah sebuah organisasi sentral yang menyandarkan diri pada organisasi lain untuk melakukan aktivitas logistik, produksi, distribusi, pemasaran atau fungsi-fungsi bisnis penting lainnya atas dasar perjanjian kerjasama. Merujuk karakteristik bentuk organisasi dengan struktur jaringan di atas dan hasil analisa pelaku atau institusi yang terlibat dalam pengembangan klaster agroindustri, maka struktur kelembagaan yang cocok untuk pengembangan klaster agroindustri adalah struktur jaringan, karena struktur ini memberi indep endensi pada anggotanya untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan perusahaannya atau institusinya dan fleksibilitas untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam melakukan kegiatan pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, pemasaran, serta fungsi-fungsi usaha lain berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Pengembangan klaster agroindustri dengan struktur jaringan di daerah agar efektif memerlukan Lembaga Pengembangan Klaster Agroindustri Kabupaten. Lembaga ini merupakan forum komunikasi untuk melakukan fungsi koordinasi,
178
fasilitasi dan pengawasan yang terkait dengan semua kegiatan untuk mengembangkan klaster agroindustri agar terdapat bekerjasama yang sinergis. Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur dunia usaha, lembaga keuangan,
lembaga
pendidikan
dan
pelatihan,
lembaga
penelitian
dan
pengembangan, lembaga pengujian, standardisasi dan sertifikasi, asosiasi produsen dan eksportir dan dipimpin secara bersama oleh unsur pemerintah dan unsur dunia usaha. Fungsi koordinasi dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anggota dapat berjalan dengan saling melengkapi, menguatkan dan menguntungkan. Fungsi fasilitasi dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dijalankan anggota dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan fungsi pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anggota dapat berjalan dengan baik. Lembaga ini membawahi unit yang berfungsi merumuskan strategi dan fasilitasi untuk klaster agroindustri yang akan dikembangkan, yang dipimpin oleh seorang Koordinator. Unit ini harus memiliki kemampuan yang tinggi sehingga dipercaya dan dipandang oleh anggota klaster. Demikian pula Koordinator yang memimpin unit ini haruslah seorang wakil dunia usaha yang mempunyai kemampuan tinggi sehingga dipercaya oleh anggota klaster. Ia harus dapat meyakinkan anggota klaster untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Bersama Pemerintah dan dunia usaha ia harus mampu melahirkan suatu Visi yang menjadi pegangan dan landasan kerja semua anggota klaster. Dari uraian di atas maka model kelembagaan klaster agroindustri unggulan menggunakan kompetensi inti di daerah yang dirancang adalah tersaji pada Gambar 8.3. Keterkaitan hubungan aktivitas antara satu pelaku atau institusi dengan pelaku atau institusi lainnya pada model rancangan dapat berupa aliran informasi atau materi. Keterkaitan materi dapat berupa produk, teknologi, permodalan atau peralatan. Keterkaitan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, menumbuhkan inovasi dan meningkatkan daya saing produk agroindustri yang dikembangkan melalui pendekatan klaster. Namun demikian, struktur jaringan kerja tidak mempunyai kontrol yang ketat terhadap organisasi yang menjadi mitranya dalam melaksanakan kegiatan bisnis, seperti kepastian mengenai pasokan bahan baku. Di samping itu kelemahan
179
struktur jaringan kerja juga tidak bisa menjaga secara ketat inovasi-inovasi yang berada di bawah pimpinan manajemen klaster untuk tidak menyebar ke organisasi lain. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih yaitu mampu melakukan komunikasi secara on-line melalui jaringan internet, maka struktur
jaringan
kerja
menjadi
alternatif
yang
sangat
menarik
untuk
dikembangkan.
Lembaga Pengembangan Klaster Agroindustri Kabupaten
Unit Strategi dan Fasilitasi Klaster Agroindustri Makanan
Lembaga Keuangan
Modal
Eksportir dan Pedagang
Informasi Regulasi
Informasi Regulasi
Produk Modal
Industri Inti
Informasi Teknologi Manajemen
Mesin Alat Jasa
Dinas Perindustrian Kabupaten
Asosiasi Pelaku Usaha Klaster
Industri Terkait Sertifikat
Industri Pendukung
Lembaga Pengujian, Standardisasi, Sertifikasi
Teknologi Manajemen
Lembaga Litbang
Gambar 8.3 Model Kelembagaan Klaster Agroindustri Unggulan Daerah Keterangan : Aliran informasi Aliran materi 8.3.2 Pengembangan Infrastruktur Proses pengolahan data pada tingkat kepentingan peran pemerintah dalam mencapai tujuan pengemb angan klaster industri dengan metode IPE menghasilkan informasi bahwa menerbitkan peraturan yang mendukung pengembangan usaha
180
yang sehat, melakukan upaya menarik investor, serta menyediakan fasilitas umum dan sosial di daerah adalah penting. Hasil ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur, baik keras seperti sarana prasarana transportasi, telekomunikasi dan energi, maupun lunak seperti peraturan perizinan dan perpajakan dalam pendirian perusahaan, penggunaan jalan raya, perpajakan badan usaha atau pertambahan nilai adalah penting untuk menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan infrastruktur akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga menarik investor, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. 8.3.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Proses pengolahan data pada tingkat kepentingan peran pemerintah dalam mencapai tujuan pengembangan klaster industri dengan metode IPE juga menghasilkan informasi bahwa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adalah penting. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi usaha. Pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini akan mengurangi kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan adalah melalui perbaikan, penyesuaian kurikulum dan silabus, menata kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga pengajar serta meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, peranan pemerintah
sangat
penting
dalam
memfasilitasi
dan
mengkoordinasi
penyelenggaraan pendidikan. 8.3.4 Pengembangan Teknologi Proses pengolahan data tingkat kepentingan subelemen peran pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan pengembangan klaster industri dengan metode IPE menghasilkan informasi bahwa menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, melakukan kegiatan pen elitian dan pengembangan pada perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah adalah penting bagi program pemerintah,
181
sedangkan
untuk
swasta
bahwa
mensponsori
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan merupakan hal yang sangat penting, dan melaksanakan kursus dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan adalah penting. Teknologi merupakan metode, mesin dan peralatan, serta keterampilan yang digunakan untuk merubah input menjadi output melalui peningkatan nilai tambah. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan akan meningkatkan teknologi. Peningkatan teknologi akan meningkakan kualitas produk yang dihasilkan, meningkatkan efesiensi dan efektivitas serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan. 8.3.5 Pengembangan Pasar Proses pengolahan data pada tingkat kepentingan peran pemerintah dalam mencapai tujuan pengembangan klaster industri dengan metode IPE menghasilkan informasi bahwa melakukan usaha pemasaran bersama dan melakukan promosi dagang dan investasi bersama adalah penting. Karena kegiatan ini akan berdampak pada perluasan pasar yang berarti akan meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Pengembangan pasar dapat dilakukan melalui promosi, lobby, penyebaran informasi, pameran dagang dan bermitra dengan perusahaan luar negeri. Aktivitas ini sulit dilakukan dan memerlukan biaya yang besar. Untuk industri besar, kegiatan promosi ini mungkin dapat didanai sendiri, tetapi untuk industri sedang bantuan pemerintah sangat diperlukan, karena pada umumnya memiliki keterbatasan dalam modal, akses dan informasi pasar. 8.4 Pengukuran Kinerja Klaster Pengukuran
kinerja
klaster
dimaksudkan
untuk
mengetahui
arah
perkembangan klaster dan memantau implikasi kebijakan Pemerintah terhadap perkembangan klaster. Berhubung data statistik yang diperlukan masih sangat terbatas, maka perlu ditetapkan indikator pengukuran yang dapat menggunakan data statistik yang saat ini sudah dikumpulkan oleh instansi yang berwenang. Untuk sementara ini maka data yang digunakan dalam model StraKlas adalah: jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah nilai investasi, jumlah nilai penjualan, jumlah nilai tambah. Data-data ini perlu dikumpulkan sekurangkurangnya setahun sekali dan diperbandingkan dengan data-data dari tahun
182
sebelumnya sehingga dapat diketahui perubahannya dari tahun ke tahun. Pada tahap lebih lanjut, indikator kinerja perlu diperluas dengan memasukkan antara lain data: pangsa pasar, aliansi strategis perusahaan dan jumlah paten. 8.5 Prasyarat Implementasi Model Model Straklas direkayasa dengan menggunakan masukan berupa data kuantitatif dan pendapat ahli. Agar model dapat diimplementasikan, maka perlu tersedianya data kuantitatif menurut jenis dan klasifikasi tertentu, dan masukan berupa pendapat dari ahli yang menguasai masalah tertentu sesuai kebutuhan model. Jenis data kuantitatif yang minimal diperlukan adalah jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, nilai tambah menuru t klasifikasi KBLI 2000 untuk perusahaan besar dan perusahaan sedang menurut pengelompokan 3-digit dan 5-digit. Di samping itu diperlukan masukan dari ahli untuk menilai kompetensi inti daerah, keterkaitan usaha dan kemampuan ekspor dari setiap kelompok agroindustri guna mendapatkan nilai bobotnya. Selanjutnya diperlukan pula pendapat ahli untuk melakukan perbandingan berpasangan dalam rangka Analytical Hierarchy Process dan penetapan elemen dan keterkaitan antar subelemen dalam teknik Interpretive Structural Modelling dan penentuan tingkat kepentingan subelemen dari Peran Pemerintah dan subelemen Aktivitas Dunia Usaha dengan teknik Independent Preference Evaluation. Dalam implementasi model, pendapat ahli selain sebagai masukan juga dimintakan untuk membahas hasil keluaran model apabila diperlukan. 8.6 Model dan Wilayah Administratif Pada dasarnya model StraKlas direkayasa untuk digunakan pada wilayah dimana data yang diperlukan cukup tersedia. Wilayah tersebut dapat terdiri dari satu atau beberapa wilayah administratif yang saling berbatasan. Wilayah administratif dapat berupa kecamatan, kabupaten dan propin si. Karena dalam metode analisanya antara lain membandingkan data dari suatu wilayah dengan wilayah diatasnya, misalnya kabupaten terhadap propinsi atau nasional, maka model ini hanya dapat digunakan paling tinggi pada wilayah propinsi, dengan pembandingnya adalah wilayah nasional. Pemakaian model untuk wilayah yang
183
terdiri dari beberapa wilayah administratif berbatasan akan menghadapi kendala dalam implementasinya, karena akan memerlukan koordinasi yang baik dan intensif dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. 8.7 Perbandingan dengan Penelitian Sejenis Menurut Feser dan Bergman (2000) identifikasi klaster pada tingkat subnasional banyak menggunak an metode Location Quotient karena tidak tersedianya data yang diperlukan. Alternatif lain adalah metode National Industry Cluster Template, yang menggunakan keterkaitan industri pada tingkat nasional sebagai pola untuk mengidentifikasi klaster industri pada tingkat subnasional. Hal ini hanya dapat dilakukan jika tersedia data tabel Input-Output pada tingkat nasional. Metoda ini telah mereka gunakan untuk penelitian mengenai klaster industri di North Carolina. Stough et al. (2000) menggunakan tabel Input-Output untuk mengidentifikasi klaster industri di negara bagian Virginia. Munnich Jr et al. (1996) menggunakan metoda Location Quotient untuk mengidentifikasi klaster industri di daerah Southern Minnesota. Model StraKlas yang dirancang telah memperkenalkan metode yang merupakan rangkaian metoda Location Quotient, metoda Shift-share, beberapa metoda Heuristik dan Pendapat Ahli untuk mengidentifikasi klaster industri secara lebih baik di daerah -daerah subnasional.
