VIII. LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI TANAMAN PANGAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ekonomi tanaman pangan, dampak berbagai kebijakan pada periode 1985-1998 maupun kebijakan perarnalan periode 20022007 yang telah dikemukakan pada bab terdahulq secara ekonomi mampu menjelaskan struktur ekonomi, evaluasi kebijakan masa lalu dan pilihan kebijakan sebagai bahan perurnusan kebijakan masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang dan kegunaan penelitian yang telah dikemukakan, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk perurnusan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan dan persiapan program jangka panjang, yakni menuju liberalisasi perdagangan. Lebih lanjut pada bab VIII ini akan dibahas makna ekonomi dari hasil penelitian ini berkaitan dengan dua hal pokok, yakni: kesiapan tanaman pangan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan dan prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi tanaman pangan, khususnya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan perberasan maupun pergulaan nasional. 8.1. Tanaman Pangan Menghadapi Libel-alisasi Perdagangan
Tujuan dilakukannya perdagangan antar negara adalah meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara yang melakukan perdagangan. Dengan demikian liberaiisasi perdagangan pada akhirnya bertujuan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi negaranegara yang melakukan perdagangan, melalui penghapusan atau memperkecil hambatan perdagangan antar negara di dunia. Komoditi tanaman pangan dianggap sebagai komoditi strategis termasuk kedalam daflar komoditi yang sensitive atau high sensitivity commodity list, (green box), yang dapat ditoleransi untuk diperlakukan berbeda dengan komoditi
lainnya sampai dengan tahun 2020. Dalarn ha1 ini negara-negara berkembang di dunia
188 bersama-sama memperjuangkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju, khususnya komoditi strategis tersebut. Berdasarkan hail simulasi kebijakan periode tahun 2002-2007, terdapat beberapa skenario kebijakan yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, yakni liberalisasi perdagangan untuk satu atau lebih komoditi, sehingga dapat dievaluasi tingkat kesiapan tanaman pangan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Adapun skenario kebijakan yang telah disimulasikan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dalam penelitian ini adalah: 1. SimF 3 (liberalisasi perdagangan hanya untuk beras) 2. SimF 6 (liberalisasi perdagangan hanya untuk pupuk)
3. SimF 10 (liberalisasi perdagangan hanya untuk kedelai) 4. SirnF 11 (liberalisasi perdagangan hanya untuk jagung) 5. SimF 21 (liberalisasi perdagangan input dan output atau keseluruhan) 6. SimF 22 (=SimF 21 kecuali beras) 7. SirnF 23 (=SimF 21 kecuali beras dengan price support).
Berdasarkan hasil simulasi skenario-skenario kebijakan tersebut
dan telah
dikemukakan pada Tabel 42 sampai Tabel 47, maka dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Tujuh skenario kebijakan yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan tersebut seluruhnya termasuk kedalam skenario kebijakan peramalan terpilih, artinya terjadi peningkatan net welfare dengan diberlakukannya liberalisasi perdagangan satu atau lebih komoditi (lihat Tabel 46). Lebih lanjut terlihat bahwa diantara ketujuh skenario tersebut terdapat satu skenario kebijakan yang termasuk kedalam skenario kebijakan peramalan terbaik, yakm SimF 22. Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman pangan relatif cukup siap memasuki liberalisasi perdagangan, dan akan lebih baik jika beras
189 tetap diperlakukan seperti keadaan berjalan (SimF 22) karena akan leblh banyak pihak domestik yang meningkat kesejahteraannya, yakni disamping net welfare yang positif, juga menguntungkan importir atau eksportir. 2. Dampak skenario kebijakan SimF 22 terhadap kesejahteraan dan produksi maupun pasar komoditi (Mat Tabel 42-45 dan 47), dapat dijelaskan lebih lanjut: a. Dampak SimF 22 terhadap kesejahteraan produsen atau petani komoditi, akan terjadi transfer ekonomi dari petani padi dan kedelai kepada petani jagung, ublkayu, ubirambat dan tebu. Dalam ha1 ini terjadi penurunan surplus produsen petani padi dan kedelai, sebaliknya terjadi peningkatan surplus produsen petani jagung, ubikayu, ubirambat, dan tebu (besaran penurunan dan kenaikannya dapat dilihat pada Tabel 42-45). Secara k e s e l d l a n kenallcan surplus produsen total komoditi sebesar 1 289 050 inilyar rupiah, penurunan surplus konsumen sebesar 1 100 2 10 milyar rupiah, kenaikan penerimaan pemerintah sebesar 846 690 milyar rupiah, dan kenaikan penerimaan devisa sebesar 40 620 milyar rupiah. b. Dampak SimF 22 terhadap produksi dan pasar komoditi dapat dijelaskan: (a) total areal panen komoditi di Jawa (TAJ) turun sebesar 10.87 persen, dalam hal ini karena turunnya areal padi sawah Jawa (APSJ) -1 1.30 persen, areal padi tegal Jawa (APTJ) -26.75 persen, areal kedelai Jawa (AKJ) -5.27 persen, areal ubikayu Jawa (AUJ) -0.31 persen, meskipun terjadi kenaikan areal jagung Jawa (AJJ) 0.05 persen, areal ubirambat Jawa (ARJ) 0.90 persen dan areal tebu Jawa (ATBJ) 1.722 persen, sebaliknya areal panen komoditi di Luar Jawa (TAL) meningkat sebesar 13.77 persen, dalam hal ini karena kenaikan areal padi sawah Luar Jawa (APSL) 17.91 persen, areal padi tegal Luar Jawa (APTL) 3.27 persen dan areal tebu Luar Jawa (ATBL) 0.44 persen, sedangkan penurunan terjadi pada areal kedelai Luar Jawa (AKL) -13.57 persen, areal jagung Luar Jawa (AJL) -4.05 persen, areal ubikayu Luar Jawa (AUL) -10.00
190 persen, areal ubirambat Luar Jawa (ARL) -2.29 persen. (b) Produksi beras Indonesia (QBI) meningkat 3.0 1 persen, impor beras (MBI) meningkat 0.29 persen, konsumsi beras (DBI) tetap, produksi kedelai Indonesia (QKI) turun -7.16 persen, impor kedelai (MKI) meningkat 3.90 persen, produksi gula (QGI) meningkat 1.3 1 persen, impor gula
tunln (MGI) -8.06 persen dan konsumsi gula (DGI) turun -44.37 persen. c. Demikian pula dengan enam skenario kebijakan lainnya, yakni net welfare secara total komoditi meningkat, namun akan terjadi transfer ekonomi antar komoditi dan berdampak terhadap perubahan kesejahteraan total komoditi, masing-masing komoditi, maupun terhadap produksi dan pasar komoditi. 3. Berdasarkan dampaknya terhadap net welfare bahwa tujuh skenario kebijakan yang terkait dengan liberalisasi perdagangan metnpunyai net welfare positif, lebih lanjut berdasarkan kriteria penerimaan pemerintah, terlihat bahwa tujuh skenario kebijakan tersebut menunjukkan seluruhnya meningkatkan penerhnaan pemerintah (lihat Tabel 42-45). Berturut-turut dari yang terbesar terhadap penerimaan pemerintah: SimF 1 1 (liberalisasi perdagangan hanya umtuk jagung), SimF 23 (=SimnF 21 kecuali beras dengan price support),
SimF 21 (liberalisasi perdagangan input dan output atau
keseluruhan), SimF 3 (liberalisasi perdagangan hanya untuk beras), SirnF 22 (=SimF 21 kecuali baas), SirnF 10 (liberalisasi perdagangan hanya untuk kedelai), SimF 6 (liberalisasi perdagangan hanya untuk pupuk).
Penerimaan pemerintah dianggap
penting sebagai dasar pengambilan keputusan karena: ( I ) pertimbangan keadaan perekonomian Indonesia yang dilanda krisis dan hutang luar negeri Indonesia yang besar. Dengan demikian sektor pertanian hanya dapat diharapkan sebagai penyelamat perekonomian nasional jika mampu ~neningkatkanpenerimaan pemerintah, dan (2) sumbangan sub-sektor tanaman pangan terhadap PDB nasional sejak tahun 1999 mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun demikian berdasarkan neraca
191
perdagangan menunjukkan nilai ekspor dan nilai impor yang menurun, sehingga penerirnaan pemerintah dapat dialokasikan untuk program pembangunan sektor pertanian khususnya dan sektor-sektor lain pada umumnya. 8.2. Prioritas Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan
Sejak tahun 2002 pemerintah telah menetapkan rencana strategs sektor pertanian, yakni peningkatan laju pertumbuhan sektor pertanian melalui dua program utama: Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Agribisnis. Berdasarkan hasil penelitian ini hanya dapat dibahas berbagai skenario kebijakan dalam kaitannya dengan program peningkatan atau pengembangan ketahanan pangan. Dalarn kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan, maka secara total komoditi terdapat enam skenario kebijakan terbaik dan 15 skenario kebijakan terpilih hasil penelitian ini merupakan pilihan skenario kebijakan periode tahun 2002-2007 yang dapat dipertimbangkan untuk perumusan kebijakan. Hal ini karena net welfare dari skenarioskenario kebijakan tersebut secara total komoditi bernilai positif, sehingga permasalahan lebih lanjut adalah masalah redistribusi kesejahteraan dari pihak-pihak yang meningkat kesejahteraannya kepada pihak yang menurun kesejahteraannya. Secara komoditi per komoditi dari skenario kebijakan terpilih dan terbaik periode 2002-2007 tersebut dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan, sehingga didapatkan komoditi-komoditi mana yang berpotensi untuk dikembangkan dan sebaliknya komoditi mana yang tidak berpotensi untuk dikembangkan, m e l a d a n diirnpor dari luar negeri. Evaluasi masing-masing komoditi pada setiap skenario kebijakan terhadap ketahanan pangan dinilai berdasarkan dainpak skenario-skenario kebijakan tersebut terhadap faktorfaktor yang terkait dengan ketahanan pangan, yakni: produksi, konsumsi, ekspor, irnpor dan harga dari komoditi-komoditi yang diteliti. Berdasarkan konsep bahwa ketahanan
192
pangan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan Indonesia dalam penyediaan bahan pangan kepada rakyatnya dalam jumlah yang cukup Cjurnlah komoditi, distribusi komoditi, kualitas komoditi, waktu penyediaan dan harga yang tejangkau). Dengan demikian berdasarkan konsep tersebut dan dampak setiap skenario kebijakan terhadap peningkatan atau penurunan produksi, konsumsi, ekspor atau impor dan harga suatu komoditi, maka dapat dipelajari komoditi-komoditi mana yang mempunyai potensi dan komoditi mana yang tidak berpotensi dalam peningkatan ketal~ananpangan. Kriteria penilaian positif atau negatifkya suatu skenario kebijakan terhadap peningkatan atau penurunan ketahanan pangan suatu komoditi perlu ditetapkan terlebih dahulu. Suatu skenario kebijakan akan meningkatkan atau memperkuat ketahanan pangan suatu komoditi jika: (1) dalam ha1 produksi, skenario kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan produksi komoditi, (2) dalam ha1 konsurnsi, skenatio kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi komoditi, (3) dalam ha1 ekspor atau impor, skenario kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan ekspor atau terhadap penumnan impor komoditi, sedangkan (4) dalam ha1 harga telah direpresentasikan oleh net welfare yang positif (surplus produsen, surplus konsumen dan penerirnaan pemerintah) sehingga naik atau turunnya harga komoditi bukan merupakan masalah pokok, namun merupakan masalah redistribusi atau kompensasi terhadap pihak yang menurun kesejahteraannya. Kriteria penilaian terhadap setiap skenario kebijakan untuk mengevaluasi komoditi yang berpotensi atau tidak berpotensi terhadap peningkatan ketahanan pangan disajikan pada Tabel 48, dimana kriteria tersebut merupakan syarat pelengkap, karena syarat pokok dari setiap skenario kebijakan terbaik dan terpilih telah terpenuhi, yaitu menyebabkan net welfare meningkat dibandingkan simulasi dasar.
Tabel 48 Kriteria Penilaian terhadap Setiap Skenario Kebijakan Terbaik dan Terpilih untuk Mengevaluasi Komoditi Potensial dan Tidak Potensial dalarn Memperkuat Ketahanan Pangan Periode Tahun 2002-2007 No.
Faktor Penentu
1
Produksi
2
Konsumsi
3
Ekspor
4
Impor
5
Harga
Kriteria Penilaian untuk Evaluasi Ketahanan Pangan Meningkat (+) Meningkat (+) atau tetap (C) Meningkat (+) atau tetap (C) Berkurang (-) atau tetap (C)
-
Keterangan Suatu Komoditi Potensial untuk Dikembangkan Produksi komoditi dari suatu skenario kebijakan hams meningkat dibandingkan dengan simulasi dasar Konsumsi hams meningkat atau minimum tetap antara skenario simulasi dengan simulasi dasar Ekspor harus meningkat atau minimum tetap antara skenario simulasi dengan simulasi dasar Impor hams berkurang atau minimum tetap antara skenario simulasi dengan simulasi dasar Telah direpresentasikan oleh net welfare yang positif, sehingga naik atau turunnya harga dapat dikompensasi (redistribusi welfare)
Kaidah Keputusan: 1. Kuat
Jika (I), (2), (3) dan (4) terpenuhi
2. Sedang
Jika (1) dadatau (2) terpenuhi, tetapi (3) atau (4) tidak terpenuhi Jika (I), (2), (3) atau (4) tidak terpenuhi
3. Lemah
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, hasil evaluasi terhadap enam skenario kebijakan peramalan terbaik dan 15 skenario kebijakan peramalan terpilih terhadap ketahanan pangan berturut-turut disajikan pada Tabel 49 dan Tabel 50. Tabel 49 dan Tabel 50 dirangkum dari hasil evaluasi terhadap masing-masing komoditi bertun~t-turutuntuk setiap skenario kebijakan peramalan terbaik dan skenario kebijakan terpilih berdasarkan laiteria ~ a b e l48. Hasil selengkapnya per masing-masing komoditi disajikan pada Lampiran 12 sampai Lampiran 17.
Tabel 49. Komoditi yang Berpotensi untuk Dikembangkan dari Enam Skenario Kebijakan Terbaik terhadap Ketahanan Pangan Periode Tahun 2002-2007
I No.
Keputusan Komoditi Potensial Sedang Pd-Kd-Tb
Padi
Kedelai Jagung Ubikayu
1.
Nama Skenario SlmF 1
Kuat
Sedang Lemah
Lemah
Ubirarnbat Lemah
2.
SimF 4
Lemah
Lemah
Sedang
Lemah
Kuat
Sedang
Jg-Ur-Tb
3.
SimF 8
Lemah
Lemah
Sedang
Lemah
Kuat
Sedang
Jg-Ur-Tb
4.
SimF 12 Sedang Sedang Lemah
Sedang
Lemah
Lemah
Pd-Kd-Uk
5.
SirnF 15 Sedang Sedang Lemah
Lemah
Lemah
Sedang Pd-Kd-Tb
6.
SimF 22 Sedang Lemah
Lemah
Lemah
Lemah
Sedang
Tebu
Pd-Tb
Keterangan: Pd=padi, Kd =kedelai, Jg=jagung, U k b i k a y u , Umbirambat, Tb=tebu Penilaian kuat, sedang, atau lemah berdasarkan kriteria pada Tabel 48. Berdasarkan Tabel 49, yakni dampak ditetapkannya skenario kebijakan terbaik terhadap ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi terhadap enam skenario kebijakan terbaik menunjukkan bahwa setiap skenario kebijakan terbaik terseleksi beberapa komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan, dalam ha1 ini dinilai kuat atau minimum sedang dalam kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan, sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang relatif lemah atau h a n g berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini berarti bahwa jika pemerintah ingin mengembangkan suatu komoditi, sebagai contoh padi, maka terdapat empat skenario kebijakan yang dapat dipertimbangkan, yakni: SimF 1 (penghapusan peran Bulog dalam pengendalian harga beras dan gula), SirnF 12 (harga terigu di pasar domestik turun 25 persen), SimF 15 (Indonesia berswasembada gula mutlak) dan SimF 22 (liberalisasi perdagangan input output pertanian, kecuali beras). Jlka pemerintah ingin mengembangkan padi dan gula sekaligus, maka skenario kebijakan yang perlu
195 dipertimbangkan adalah: SimF 1, SirnF 15 dan SimF 22. Dernikian pula untuk skenario kebijakan terbaik lainnya. Setiap skenario kebijakan terbaik hanya ada beberapa komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan, sehingga diharapkan tidak perlu diimpor dan jika surplus dapat diekspor, sebaliknya ada beberapa komoditi yang tidak berpotensi untuk dikembangkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik hams diimpor. Sebagai contoh skenario kebijakan SimF 1 (Penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula): (1) secara total komoditi terjadi peningkatan net welfare (penjurnlahan surplus produsen, surplus konsumen dan penerimaan pemerintah dari pajak) dibandingkan simulasi dasar dan terjadi peningkatan penerimaan devisa (penerimaan eksportir atau importir juga meningkat), (2) terdapat komoditi-komoditi yang meningkat produksinya atau berkurang impornya yang disebut sebagai komoditi potensial untuk ditingkatkan yaitu komoditi-komoditi pa& kedelai dan teby sebaliknya terdapat komoditi-komoditi yang impornya semalun meningkat atau eksporya menurun yang disebut tidak potensial untuk ditingkatkan yaitu komoditikomoditi jagung, ubikayu dan ubirambat. Berdasarkan Tabel 50, yakni dampak ditetapkannya 15 skenario kebijakan terpilih periode tahun 2002-2007 terhadap ketahanan pangan masing-masing komoditi dapat dijelaskan: 1. Enam skenario kebijakan terbaik merupakan bagian dari 15 skenario kebijakan terpilih yang telah dibahas pada Tabel 49. 2. Lebih lanjut berdasarkan Tabel 50 dapat dievaluasi komoditi-komoditi mana yang potensial dan tidak potensial untuk dikembangkan. Dalam ha1 ini pada kolom keputusan komoditi potensial disebutkan komoditi-komolti potensial dalam
Tabel 50. Komoditi yang Berpotensi untuk Dikernbangkan dari 15 Skenario Kebijakan Terpilih terhadap Ketahanan Pangan Periode Tahun 2002-2007
I
Keputusan Padi I Kedelai I Jagung ( Ublkayu ( Ubi- I Tebu ( Komoditi I rambat Potensial --Kuat Kuat Lemah P ~ - u~-uF J ~ Lemah Kuat Kuat
I
I
No.
Narna Skenario -SirnF 6 1. .
2.
SimF7
Sedang Lemah
3.
SimF 8
Lemah
Lemah
Kuat
Kuat
Kuat
Sedang
Lernah
Kuat
Tmah
Kuat
Pd-Jg-Uk-UrTb Jg-Ur-Tb Sedang Kuat
---
5.
SmF 1
/
I
6.
Kuat I
Sedang Lemah I
SimF 9
I
L
Sedang Sedang Lemah
1 SimF 4 I Lemah
I
8.
I
I
I
>
I
Lernah Lemah
Pd-Kd-Uk
Sedang
Lemah Lemah
Pd-Kd-Uk
Kuat
Sedang
Kuat
Lernah
Pd-Jg-Uk-Ur
Lemah
' Pd-Jg-Uk-Ur
I
I
Kuat
Kuat
SimF 10 Sedang Lemah
9.
I
Pd-Kd-Tb
Kuat
Lemah
Lemah Sedang
P~ZJFT~
Sedang
Lemah Sedang
Lemah
SimF 12 Sedang Sedang Lemah
7.
1
I
I
ig-Ur-Tb I
1
I
Kuat
,
Kuat
Kuat
Lemah
Kuat
Lemah Lemah
Pd-Kd-Uk
Sedang Lemah
Lemah
Lemah Lemah
Kd
13.
SimF 15 Sedang Sedang Lemah
Lemah
Lemah Sedang
Pd-Kd-Tb
14.
SimF22 Sedang Lemah
Lemah
Lemah
Lemah Sedang
Pd-Tb
15.
SimF 23
Lemah
Lemah
Lemah
Lemah Lemah
10.
SimF 11 Sedang Lemah
11.
SlmF 3
Sedang
12.
SirnF 5
Lemah
Lemah
Kuat
I
Keterangan: Lihat keterangan Tabel 49. peningkatan ketahanan pangan sedangkan yang tidak disebutkan (sisanya dari enarn komoditi yang diteliti) merupakan komoditi yang tidak potensial. 3. Berdasarkan penggunaan istilah yang pernah dan dapat digunakan pada waktu lalu
untuk menjelaskan Tabel 50, sebagai contoh istilall Palagung (gerakan mandiri padi,
197 kedelai dan jagung untuk mencapai peningkatan produksi menuju swasembada ketiga komoditi tersebut), maka pilihan komoditi yang potensial dapat dijelaskan: a. kebijakan PAGA (memperkuat ketahanan pangan padi dan gula): SimF 22, b. kebijakan PAGALA (memperkuat ketahanan pangan padi, gula dan kedelai): SimF 1 dan SimF 15 , c. kebijakan PAGARA (memperkuat ketahanan pangan padi, gula dan ubirarnbat): SimF
d. kebijakan PAGAJAKURA (memperkuat ketahanan pangan padi, gula, jagung, ubikayu dan ubirambat): SimF 7, e. kebijakan PALASA (memperkuat ketahanan pangan padi, kedelai dan selain tebu): SimF 9, SllnF 12 dan SiinF 3, f. kebijakan PAJASA (memperkuat ketahanan pangan padi, jagung dan selain tebu): SimF 10danSimF 11, g. kebijakan PASA (memperkuat ketahanan pangan padi dan selain padi): SimF 6, SimF 7, SimF 20, SunF 1, SimF 9, SunF 12, SimF 10, SiinF 11, SimF 3, SimF 15 dan SimF
h. kebijakan SAPA (memperkuat ketahanan pangan selain padi): SimF 8, SimF 4 dan SimF 5. Prioritas kebijakan untuk pengembangan komoditi padi dan gula, terdiri dari PAGA, PAGALA, PAGARA dan PAGAJAKURA, yakni: SimF 7, SimF 20, SimF 1, SirnF 15 dan SimF 22, merupakan prioritas yang lebih utama bagi Indonesia, karena kedua komoditi tersebut inengurangi devisa yang besar jika impornya meningkat dan sebaliknya jika impornya berkurang maka terjadi penghematan devisa. Secara lebih kl~ususjika prioritas koinoditi yang dikembangkan adalah padi, gula, kedelai dan jagung, maka skenario kebijakan yang diprioritaskan adalah: SimF 7, SimF 1 dan SimF 15.
198 Jika prioritas pengembangan pada komoditi padi dan selain padi atau kebijakan PASA, maka terdapat 11 dari 15 skenario kebijakan terpilih yang dapat dipertimbangkan untuk perumusan kebijakan akan datang, yakni: SimF 6, SimF 7, SimF 20, SimF 1, SimF 9, SimF 12, SimF 10, SimF 11, SimF 3, SimF 15 dan SimF 22, sebaliknya kebijakan yang memprioritaskan selain padi atau kebijakan SAPA, maka terdapat tiga skenario, yakni: SimF 8, SimF 4 dan SimF 5. Berdasarkan 15 skenario kebijakan terpilih periode tahun 2002-2007 tersebut, disamping akan memperkuat ketahanan pangan untuk beberapa komoditi tertentu, ternyata terdapat pihak-pihak yang diuntungkan (produsen, konsumen clanlatau penerimaan devisa), sehingga permasalahan lebih lanjut adalah masalah redistribusi welfare dari pihak-pihak yang diuntungkan kepada pihak-pihak yang dirugkan Sebagai contoh antara lain: 1. SimF 6 (harga pupuk sama dengan harga pupuk dunia) (dalam ketahanan pangan termasuk kebijakan PAGA), akan meningkatkan surplus konsumen: beras, kedelai, jagung, ubirambat, g d a dan penerimaan devisa dari gaplek dan tidak terjadi peningkatan surplus produsen enam komoditi yang diteliti. Dengan demikian produsen padi, kedelai, jagung, ubikayu, ubirambat dan tebu menurun kesejahteraannya akibat makin murahnya harga pupuk, dalam ha1 ini berarti bahwa peningkatan produksi akibat peningkatan penggunaan pupuk akan meningkatkan surplus konsumen dan peningkatan penerimaan pemerintah. 2. SimF 8 (harga baas sama dengan harga dasar beras atau harga beras turun) (dalam
ketahanan pangan termasuk kebijakan SAPA), menguntungkan produsen tebu danlatau gula, disamping itu kebijakan ini akan m e n d a n impor beras sehingga penerimaan pemerintah dari pajak impor beras menurun. Keadaan sebaliknya untuk gula, yaitu surplus produsen dan penerimaan pemerintah dari pajak yang meningkat. Komoditikomoditi lainnya: (a) kedelai dan jagung terlihat surplus produsennya berkurang,
199
sedangkan surplus konsumennya meningkat, dan (2) ubikayu dan ubirambat terlihat surplus produsennya meningkat sedangkan surplus konsumennya berkurang, 3. SimF 1 (penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula) (dalam
ketahanan pangan termasuk kebijakan PAGALA), meningkatkan surplus konsumen beras dan penerimaan pemerintah dari pajak impor gula dan menurunkan surplus konsumen komoditi lainnya, sebaliknya surplus produsen beras berkurang dan surplus produsen komoditi lainnya meningkat serta terjadi penurunan penerimaan pemerintah dari pajak impor beras, 4. SimF 12 (harga terigu disubsidi) (dalam ketahanan pangan termasuk kebijakan
PALASA dan PASA), meningkatkan surplus produsen komoditi padi, kedelai, jagung dan ubirambat, disamping itu meningkatkan surplus konsumen ubikayu, ubirambat dan gula serta terjadi peningkatan penerimaan pemerintah dari beras dan gaplek. 5. SimF 4 (harga beras domestik lebih rendah dibanding harga beras dunia) (dalam ketahanan pangan termas~lk kebijakan SAPA), meningkatkan surplus konsumen komoditi: beras, kedelai, jagung dan peningkatan penerirnaan pemerintah dari pajak impor gula, sebaliknya terjadi penurunan surplus produsen komoditi. padi, kedelai, jagung dan penurunan penerimaan pemerintah dari pajak impor beras. 8.3. Prioritas Kebijakan Pengembangan Pergulaan dan Perberasan Nasional
Pembahasan mengenai prioritas kebijakan pengembangan komoditi tanaman pangan dapat dilakukan berdasarkan hasil sirnulasi dan dampaknya terhadap kmerja ekonomi tanaman pangan yang telah dikemukakan pada Bab VII, dalarn pembahasan tersebut dikemukakan 15 skenario kebijakan terpilih periode tahun 2002-2007, dan dari skenario kebijakan terpilih tersebut terdapat enam skenario kebijakan terbaik Pada dasarnya skenario kebijakan terpilih adalah skenario kebijakan yang berdampak terhadap
200 peningkatan net welfare, dimana total welfare hasil simulasi kebijakan lebih tingg dibandingkan total welfare hasil sirnulasi dasar (tanpa skenario kebijakan ekonomi tanaman pangan), sedangkan skenario kebijakan terbaik adalah skenario kebijakan terpilih yang meningkatkan penerimaan devisa. Pembahasan mengenai prioritas pengembangan pergulaan dan perberasan dilakukan berdasarkan hasil simulasi skenario kebijakan terpilih untuk membahas dua hal: (1) prioritas kebijakan pengembangan pergulaan nasional, dan (2) prioritas kebijakan pergulaan dan perberasan nasional menghadapi peningkatan produksi gula dan beras dunia. 8.3.1. Prioritas Kebijakan Pengembangan Pergulaan Nasional
Pada bab VII dimuka telah dilakukan pembahasan dampak kebijakan terpilih dan terbaik periode tahun 2002-2007 terhadap kinerja ekonomi tanaman pangan. Dalam ha1 ini pembahasan terhadap 15 skenario kebijakan terpillh yang meningkatkan net welfare telah dilakukan berdasarkan Tabel 42-45, sedangkan pembahasan
dampak lima skenario
kebijakan terbaik terhadap kinerja produksi dan pasar komoditi telah dibahas berdasarkan Tabel 47. Lebih lanjut pembahasan prioritas kebijakan untuk pengembangan pergulaan nasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: (I) memilih skenario kebijakan diantara skenario-skenario kebijakan terpilih yang berdampak terhadap peningkatan surplus produsen tebulgula, dan (2) memilih diantara skenario-skenario kebijakan terpilih yang meningkatkan produksi gula dan menurunkan impor gula dalarn kaitannya dengan peningkatan penyediaan gula domestik dan penghematan devisa. Adapun skenario-skenario kebijakan yang berdampak terhadap peningkatan surplus produsen tebu atau gula diantara skenario-skenario kebijakan terpillh berdasarkan Tabel 42-45 adalah:
20 1 1. SimF 1 (Penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula),
2. SimF 3 (Indonesia melakukan liberalisasi perdagangan hanya komoditi beras), 3. SimF 4 (Harga beras domestik lebih rendah dibanding harga beras dunia), 4. SimF 5 (harga beras domestik lebih rendah 25 persen dari pada harga beras dunia), 5. SimF 8 (harga beras sama dengan harga dasar beras atau harga beras turun),
6. SimF 15 (Indonesia berswasembada gula mutlak), 7. SimF 20 (rendemen gabah ke beras ditingkatkan 0.65),
8. SimF 22 (liberalisasi perdagangan input dan output, kecuali beras), 9. SimF 23 (=SimF22 kecuali beras tiga kali harga dasar gabah).
Adapun skenario-skenario kebijakan terpilih yang meningkatkan produksi gula dm menurunkan impor gula, berdasarkan Tabel 47 d m Lampiran 11 adalah: 1. SimF 1 (Penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula), 2. SimF 4 (Harga beras domestik lebih rendah dibanding harga beras dunia), 3. SimF 7 (Upah tenaga kerja pertanian sama dengan UMR), 4. SimF 8 (Harga beras sama dengan harga dasar beras atau harga beras turun), 5. SimF 15 (Indonesia berswasembada gula mutlak),
6. SimF 20 (rendemen gabah ke beras ditingkatkan menjadi 0.65), dan 7. SimF 22 (liberalisasi perdagangan input dan output, kecuali beras).
Dengan demikian prioritas kebijakan pengembangan pergulaan nasional yang meningkatkan surplus produsen dan produksi gula serta menurunkan impor gula ddam penelitian ini ada yang berkaitan langsung dengan pergulaan, yakni: SimF 1 (penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula) dan SimF 15 (Indonesia berswasembada gula mutlak), dan ada juga skenario kebijakan yang tidak berkaitan langsung dengan pergulaan yang berdampak terhadap pengembangan pergulaan nasional, yakni: SimF 4 (Harga beras domestik lebih rendah dibanding harga beras dtmia), SimF 8
202 (harga beras sarna dengan harga dasar beras atau harga beras tunm), SimF 12 (harga terigu di pasar domestik turun 25 persen) dan SimF 20 (peningkatan rendemen gabah ke beras). 8.3.2. Prioritas Kebijakan Perguiaan dan Perberasan Nasional Menghadapi Peningkatan Produksi Guia dan Beras Dunia Perumusan kebijakan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi produksi beras dan gula dunia yang meningkat, dapat dilakukan dengan mernilih diantara Skenario Kebijakan Terpilih Periode tahun 2002-2007 (dalam ha1 ini Skenario Kebijakan Terbaik merupakan bagian dari skenario kebijakan terpilih) yang berdampak terhadap peningkatan net welfare dari masing-masing komoditi padi dan tebu maupun peningkatan net welfare dari seluruh komoditi yang diteliti. Pemillhan diantara skenario kebijakan terpilih dapat dilakukan berdasarkan tiga aspek: (1) perkembangan penawaran ekspor beras dan gula dunia (XBW dan XGW) pada periode tahun 1985-1998 yang meningkat dan pada periode peramalan (tahun 2002-2007) masih menunjukkan perkembangan yang meningkat, dalam ha1 ini dapat dipilih diantara skenario terpilih periode tahun 2002-2007 dalam pengendalian volume impor komoditi, (2) perkembangan harga riil beras dan gula dunia (PBW dan PGW) pada periode tahun 19851998 yang menurun dan pada periode tahun 2002-2007 perkembangannya masih menwun, dalam ha1 ini dapat dipilih diantara skenario kebijakan terpilih periode tahun 2002-2007 dalarn pengendalian harga komoditi domestik, dan (3) diluar volume dan harga, dimana skenario kebijakan terpilih tersebut meningkatkan surplus produsen danlatau surplus konsumen. Berdasarkan ketiga aspek tersebut pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah (policy maker) untuk menghadapi boom produksi beras dan gula dunia adalah: 1. Kebijakan i~ntukmengendalikan volume impor beras dan gula adalah: (1) SimF 1 (Penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula), dan (2) SimF 15 (Indonesia melakukan swasembada gula mutlak).
203 2. Kebijakan untuk mengendalikan harga beras dan gula adalah: ( 1 ) SimF 3 (Indonesia melakukan liberalisasi perdagangan hanya komoditi beras), (2) SimF 4 (Harga beras domestik lebih rendah dibanding harga beras dunia), (3) SimF 5 (harga beras domestik lebih rendah 25 persen dari pada harga beras dunia), (4) SimF 8 (Harga beras sama dengan harga dasar beras atau harga beras turun), (5) SimF 9 (Indonesia memberlakukan harga dasar padi 50 persen lebih tinggi), (6) SimF 10 (liberalisasi perdagangan untuk kedelai), (7) SimF 11 (liberalisasi perdagangan untuk jagung), (8) SimF 12 (penurunan harga terigu), (9) SimF 22 (liberalisasi perdagangan input dan output kecuali beras), dan (10) SimF 23 (=SimF22 kecuali beras dengan price support). 3. Kebijakan lain diluar pengendalian volume clan harga adalah: (1) SimF 6 (liberalisasi
perdagangan untuk pupuk), (2) SimF 7 (upah tenaga kerja pertanian sama dengan UMR), dan (3) SimF 20 (rendernen gabah ke beras ditingkatkan menjadi 0.65).
Berdasarkan ketiga aspek tersebut diatas, skenario kebijakan terpilih periode tahun 2002-2007 yang meningkatkan net welfare dan sekaligus meningkatkan surplus produsen dan surplus konsumen beras dan gula adalah: SimF 1 (Penghapusan peran Bulog dalam pengendalian stok beras dan gula), SimF 4 (Harga baas domestik lebih rendah dibanding harga beras dunia), SimF 5 (harga beras domestik lebih rendah 25 persen dari pada harga beras dunia), SimF 8 (Harga beras sama dengan harga dasar beras atau harga beras turun), SimF 15 (Indonesia melakukan swasembada gula mutlak) dan SimF 20 (rendemen gabah ke beras ditingkatkan menjadi 0.65).
