LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA TENAGA KERJA Pengembangan SDM Kompeten Menghadapi Pasar Global
Urip Sedyowidodo
1
ASEAN Mutual Recognition Arrangement Pada tgl.19 November 2007, negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services, yang merupakan bagian dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yaitu program liberalisasi perdagangan dan jasa di tingkat ASEAN.
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 (Single Market and Production Base)
• Free Flow of Goods • Free Flow of Services • Free Flow of Investment • Free Flow of Capital • Free Flow of Professionals and Skilled Labors
TARGETED MRA 2008 (Regulated Professions)
• Engineering (2007) • Accountant • Architecture • Land Surveying • Medical Practitioners • Nursing (2007)
PRINSIP DASAR LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Policy Objectives Recognition Most Favored – Nation Treatment National Treatment Transparency Increasing Participation of Developing Countries Autonomous Liberalization Progressive Liberalization Emergency Safeguard Measures Vc Flexibility
RAMBU-RAMBU LEBERALISASI JASA TENAGA KERJA PROFESIONAL
1. Ketentuan Umum 2. Qualification Requirements 3. Qualification Procedures
7. Regulation Governing Entry and Stay of Natural Persons for Purpose of Supplying Professional Services
8. Professional Ethics 9. Appeal Mechanism and Dispute Resolution Procedures
4. Recognition Arrangements
10. Contact Points
5. Licensing Requirements
11. Additional Information
6. Licensing Procedures
1. Business Services;
8. Health Related and Social Services;
2. Communication Services; 3. Construction and Related Engineering Services;
9. Tourism and Travel Related Services;
4. Distribution Services;
10. Recreational, Cultural, and Sporting Services;
5. Educational Services;
11. Transport Services;
6. Environmental Services;
12. Other Services not included elsewhere.
7. Financial Services; 7
MODA TRANSAKSI DI BIDANG JASA (Mode of Supply)
Mode of Supply
Contoh
Mode 1: Cross Border Trade
Programmer komputer Negara A mengerjakan kontrak untuk perusahaan Negara B melalui internet
Mode 2: Consumption Abroad
Penduduk A belajar program komputer di Negara B
Mode 3: Commercial Presence
Perusahaan komputer di Negara A membuka cabang usaha di Negara B
Mode 4: Movement of Natural Person
Programmer Negara A bekerja di perusahaan Negara B
Untuk masalah tenaga kerja terkait 8 dengan mode 3 dan 4
POSISI NEGOSIASI KERJASAMA PASAR KERJA GLOBAL NEGARA MAJU 1. Membatasi diri untuk mode 4 hanya untuk profesional dan terkait dengan investasi (mode 3). 2. Offer lebih banyak hanya kepada mode 1, 2, 3. 3. Secara faktual mereka kekurangan tenaga kerja level lower skills - D3) 4. Mode 4 tetap merupakan issue sensitif bagi negara maju, terutama untuk lower skills.
NEGARA BERKEMBANG 1. 2. 3.
Over supply untuk tenaga kerja lower skills. Kemampuan untuk memanfaatkan mode 3 kecil. Kemampuan untuk supply tenaga ahli terbatas.
INDONESIA 1. Belum memiliki “Grand Strategy” untuk memanfaatkan Kerjasama Global 2. Kondisi Infrastruktur produksi tenaga kompeten untuk tingkat ahli dan skill masih lemah 3. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam menghadapi kerjasama global
General Agreement on Trade in Services GATS
Legal basis persetujuan perdagangan bidang jasa Merupakan persetujuan umum yang mengatur perdagangan bidang jasa multilateral/internasional Merupakan salah satu persetujuan dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), ditandatangani oleh para menteri sebagai utusan dari negaranya masing-masing, di Marakesh dalam tahun 1994 dan entry into force 1 Januari 1995 Indonesia termasuk salah satu negara penandatangan dan telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan UU Nomor 7 tahun 1994, sehingga segala hak dan kewajiban sudah mengikat. Menjadi acuan bagi persetujuan perdagangan bidang jasa dalam fora regioanl, FTA, bilateral
11
Tujuan GATS
Tujuan untuk memberikan kontribusi pada ekspansi perdagangan melalui liberalisasi dan transparansi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi perdagangan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Liberalisasi ditujukan untuk meningkatkan akses pasar dan perlakuan nasional bagi pemasok jasa asing Liberalisasi tidak termasuk deregulasi, meskipun diakui bahwa negara anggota masih diberi hak untuk mengatur dan mengeluarkan peraturan baru (yang tidak menghambat perdagangan bidang jasa) untuk mencapai tujuan kebijakan nasional. Persetujuan secara explisit mengakui hak masing-masing negara anggota untuk mengatur dan mengeluarkan peraturan baru (‘the right to regulate’)
12
Pemahaman perdagangan bidang jasa Definisi Tidak ada definisi komprehensif mengenai perdagangan bidang jasa GATS Pasal 1 Perdagangan bidang jasa adalah pemasokan jasa : •Dari wilayah satu negara ke wilayah negara lain (pemasokan jasa lintas batas) – mode of suppply 1 (cross-border supply) •Dalam wilayah satu negara untuk konsumen jasa dari negara lain (konsumen di luar negeri) – mode of supply 2 (Consumption abroad) •Oleh pemasok jasa suatu negara dengan mendirikan usaha di negara lain (kehadiran komersial) – mode of supply 3 (commercial presence) •Oleh pemasok jasa dari suatu negara di dalam wilayah negara lain (perpindahan natural person) – mode of supply 4 (movement of natural person)
13
Pemahaman … lanjutan Liberalisasi (Pasal XIX GATS) Arti
•Menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan bidang jasa (trade barriers) •Mengembangkan aturan-aturan domestik yang tidak menghambat perdagangan (domestic regulations) e.g. persyaratan mengenai standard, kualifikasi, lisensi
Prinsip
•Liberalisasi bertahap (progressive liberalization) •Memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (level of economic development) •Sesuai dengan tujuan kebijakan nasional (national policy objectives) •Fleksibel (flexibility) •Mengikat Mengikat secara hukum (legally binding) •Perlakuan Most-Favoured-Nation (MFN) terhadap seluruh sektor jasa dan kepada seluruh negara anggota Setiap negara anggota, harus memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang dari yang diberikannya kepada produk jasa dan pemasok jasa dari suatu negara anggota, dibandingkan dengan produk jasa sejenis dan pemasok jasa yang diberikan kepada negara anggota lainnya
14
Liberalisasi Mode 4
15
Arti perdagangan internasional jasa tenaga kerja (mode 4) Perdagangan internasional jasa tenaga kerja tidak berarti perpindahan para pekerja otonom dalam mencari peluang kerja, tetapi lebih pada penyampaian para pemasok jasa tenaga kerja dari suatu negara, yang diminta oleh negara lain, jadi berarti masuk dan tinggal sementara natural person di negara lain untuk tujuan penyediaan jasa. GATS Art I menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasokan jasa tenaga kerja (mode 4) adalah pemasokan jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh individu pemasok jasa dari suatu negara anggota di dalam wilayah negara anggota lainnya.
16
Arti . . . lanjutan Perdagangan mode 4 tidak berlaku untuk kasus natural person yang mencari akses pasar tenaga kerja di negara lain (job seekers), disamping itu mode 4 juga tidak berlaku bagi pekerjaan sektor non jasa (pertanian, manufaktur). Migrasi besar-besaran tenaga kerja (eg. Indonesia) yang tidak melibatkan keterampilan tinggi, pelaku bisnis, dan profesional, dari negara yang surplus tenaga kerja sebagai respon terhadap kekurangan pekerja berketerampilan rendah dan menengah di negara yang berpendapatan lebih tinggi , tidak termasuk dalam pembahasan perdagangan internasional jasa tenaga kerja (mode 4). Jadi yang termasuk dalam pembahasan perdagangan internasional jasa tenaga kerja adalah pekerja migran sementara yang mempunyai pekerjaan di bidang jasa, dan yang dipekerjakan di negara lain dan terlibat dalam setiap kegiatan memproduksi barang dan jasa. 17
Pentingnya perdagangan internasional jasa tenaga kerja Perdagangan internasional jasa tenaga kerja adalah satu-satunya bidang dimana sebuah perjanjian internasional dan komitmen-komitmen yang terkait perpindahan lintas tenaga kerja melibatkan sebagain besar negara maju dan berkembang. Mode 4 menawarkan peluang yang sangat besar bagi tenaga kerja dari negara berkembang untuk mengakses pasar tenaga kerja di negara maju melalui perundingan dan perjanjian internasional.
18
Pentingnya perdagangan . . . lanjutan Jasa merupakan bidang yang mempunyai pertumbuhan tercepat di perdagangan dunia dan perkonomian secara umum di negara berkembang dan negara maju. Elastisitas pendapatan yang tinggi dari permintaan jasa di negara maju mempercepat pertumbuhan ini. Sektor jasa merupakan tiga perempat jumlah pekerjaan di negara berpenghasilan tinggi dan mempunyai pangsa yang lebih tinggi dari semua pekerjaan baru yang tercipta. Disamping itu pertumbuhan yang cepat dalam permintaan jasa tenaga kerja pada gilirannya akan menawarkan peningkatan jumlah kesempatan kerja baru bagi negara berkembang. Perluasan dan perdagangan jasa domestik melibatkan sebuah proporsi yang tinggi dari tenaga kerja berketerampilan tinggi baik ke dalam maupun ke luar, dan berpotensi memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas jasa, peningkatan basis modal sumber daya manusia dan kapasitas ekspor tenga kerja berketerampilan dan profesional ke dalam pasar dalam negeri , dan sebaliknya ke luar menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan ilmu di luar negeri.
19
Pentingnya bagi Indonesia Perdagangan jasa tenaga kerja membantu mengurangi kemiskinan. Migrasi sementara dapat mengurangi pengangguran. Perdagangan jasa tenaga kerja memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Transfer tenaga kerja memberikan remittance sebagai kunci cadangan devisa, yang memicu investasi yang berguna untuk membangun perekonomian. Migrasi sementara dapat mengurangi tekanan pengangguran. Surplus tenaga kerja karena pertambahan penduduk yang tinggi dapat mengisi kesenjangan pasar tenaga kerja di perekonomian lain yang membutuhkan.
20
Pentingnya . . . lanjutan Perdagangan jasa tenaga kerja dapat dipakai sebagaai salah satu cara untuk mengimpor keterampilan yang langka. Migrasi sementara para penyedia jasa berketerampilan tinggi dan profesional ke Indonesia dapat menambah stok modal sumber daya manusia, sehingga meningkatkan produktivitas dan pembangunan. Impor jasa terampil dapat menambah kapabilitas perekonomian untuk menghadapi perubahan struktural dan pertumbuhan dan membantu dalam pengembangan sektor-sektor kunci perekonomian jasa untuk meningkat ke standar internasional.
21
Kepentingan Indonesia
22
Apa kepentingan Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Jasa? • Kepentingan ekspor : Meningkatkan ekspor jasa RI ke negara tujuan (anggota ASEAN)
• Kepentingan impor : Mengelola impor jasa, diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional/sektor jasa
23
Posisi ekspor Indonesia saat ini • Indonesia menyampaikan request kepada negara anggota untuk membuka mode 4 yaitu Contractual Service Supplier (CSS) dan Independent Professional (IP) • Tujuannya meminta mitra dagang menghapus hambatan kepada penyedia jasa RI memasuki pasar CSS dan IP. • Namun negara anggota biasanya lebih mengakomodir Mode 4 kategori ICT (Intra Corporate Transferee), karena menguntungkan mereka (ICT terkait Mode 3)
24
Studi tentang Ekspor Indonesia • Indonesia punya keunggulan kompetitif pada sektor-sektor tertentu, khususnya Mode 4, yang perlu menjadi Request RI ke negara anggota. • Keberhasilan ekspor jasa Mode 4 memberi remittance bagi pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan membawa masuk skill baru ke ekonomi nasional. • Perlu memperjuangkan pengiriman technical specialists (termasuk semi-skilled professional categories), karena 63.8% penganggur RI tamatan sekolah menengah, 30.8% SD, dan 5.3% perguruan tinggi. Target pasar utama adalah negara maju.
25
Kepentingan impor RI didasarkan pada • Kebijakan sektor untuk meningkatkan investasi dan memenuhi sasaran pembangunan di bidang masing-masing • Komitmen AFAS dibandingkan dengan DNI sektoral • Menurunkan biaya usaha melalui peningkatan produktifitas kebijakan • Permintaan mitra di ASEAN kepada Indonesia untuk meningkatkan offer, pada sektor yang telah maupun belum dikomitmenkan.
26
Tantangan dan Rekomendasi
27
Tantangan bagi Indonesia •
Menggunakan perdagangan internasional bidang jasa untuk mendukung tujuan sektor jasa dalam negeri agar tumbuh - Meningkatkan perdagangan untuk memberi manfaat bagi Indonesia
•
Dalam mengembangkan kebijakan perdagangan internasional bidang jasa - Indonesia memiliki daya saing internasional dalam: • Sektor tenaga kerja (Moda 4) – khususnya Jasa Konstruksi dan Teknik Terkait, Jasa Terkait Kesehatan dan Sosial, Jasa Transportasi dan sejumlah Jasa Bisnis kunci • Ekspor lintas batas (Moda 1). Potensi yang signifikan untuk meningkatkan ekspor jasa Indonesia. Sektor kunci adalah Jasa Bisnis, sebuah bidang yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri kreatif Indonesia. - Kepentingan Impor Utama Indonesia • Seluruh sektor jasa akan memperoleh manfaat dari meningkatnya investasi asing sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang selektif untuk mendukung pengembangan para penyedia jasa dalam negeri.
28
Kesulitan yang dihadapi 1) Oposisi dari negara lain (baik negara maju maupun negara berkembang) terhadap liberalisasi jasa tenaga kerja. Komitmen internasional yang dibuat oleh negara anggota menunjukkan penolakan untuk membuat komitmen yang signifikan untuk meliberalisasikan jasa tenaga kerja. Komitmen mode 4 hanya terbatas pada tenaga kerja profesional dan berketerampilan, khususnya yang terkait dengan pemasokan mode 3 dan pendirian penanaman modal asing. 2) Kesulitan membuka mode 4 karena berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja nasional.
29
Kesulitan yang dihadapi . . . lanjutan 3) Legal constraints, hambatan karena peraturan perundangan yang membatasi liberalisasi. Untuk kasus tenaga kerja peraturan-peraturan dapat ditemukan pada perizinan yang membebani dan berbagai persyaratan kualifikasi atau penerapan secara luas berbagai instrumen seperti tes kebutuhan ekonomi (Economic Need Test) dan professioal requirement, yang membatasi akses para pemasok jasa tenaga kerja asing yang berketerampilan. 4) Stakeholder coordination, kesulitan berkoordinasi dengan para stakeholders karena berkaitan dengan kepentingan nasional
30
Langkah-langkah yang perlu dilakukan Meningkatkan perhatian dan kesiapan yang sungguh-sungguh dari semua sektor jasa dalam negeri untuk memantapkan posisi sektor/subsektor dalam menghadapi perundingan-perundingan Koordinasi penanganan bidang jasa yang lebih intensif untuk mempersiapkan posisi perundingan Meningkatkan kemampuan industri jasa domestik dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing
31
Langkah-langkah . . . lanjutan Regulatory adjustment Inventarisasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan prinsip liberalisasi Menyesuaikan peraturan yang berlaku dengan perkembangan tingkat liberalisasi - Menyusun aturan-aturan mengenai kualifikasi, lisensi, dan standar bagi jasa profesi yang belum ada aturannya Sosialisasi kepada para pejabat pusat dan daerah, akademisi, asosiasi profesi/pelaku usaha mengenai perkembangan perundingan perdagangan bidang jasa terkini dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Meningkatkan pemahaman liberalisasi Mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat para pelaku pasar Menggalakkan penanganan perdagangan bidang jasa di masing-masing instansi 32
