PROSPEK DAN TANTANGAN PERDAGANGAN MINYAK SAWIT DI PASAR GLOBAL Erwidodo Peneliti Utama
Panel Discussion / Serial Discussion Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 9 Sep 2015 1
SEKILAS PROSPEK INDUSTRI MINYAK SAWIT
2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015¹ Produksi (m tons)
19.2
19.4
21.8
23.5
26.5
27.0
31.0
31.5
15.1
17.1
17.1
17.6
18.2
21.2
20.0
19.5
15.6
10.0
16.4
20.2
21.6
19.0
21.0
Vol Ekspor (m tons) Nilai Ekspor (USD billion) Indicative forecast
Source: FAO/Indonesia Palm Oil Association/Ministry of Agriculture
Februari-Maret 2015 (Sumber GAPKI): China : impor meningkat 138,5% dari 99 ribu bulan Februari menjadi 236 ribu ton bulan Maret, akibat telah berjalannya program pengembangan biodiesel. Afrika dan Timur Tengah: ekspor sawit Indonesia bulan Maret meningkat signifikan, masing-masing meningkat 57,3% dan 44,55% (17/4/2015). Uni Eropa (EU): ekspor sawit Indonesia ke EU terus meningkat dengan laju 29% pada Februari-Maret, mencapai 392 ribu ton (Maret 2015). Impor India mengalami penurunan 1.4%, yakni dari 439.7 ribu ton turun menjadi 433.8 ribu ton. Ekspor ke Amerika Serikat dan Pakistan juga mengalami penurunan cukup signifikan, masing-masing menurun 58% dan 52%. 4
Perluasan Kebun kelapa sawit: 2000: 4 juta ha 2014: 8 juta ha 2020: 13 juta ha (expected) 70% lokasi Sumatra dan Kalimantan Kelapa Sawit telah merambah ke Sulawesi, Irian dan bahkan di Jawa (Barat). Kontribusi Industri Minyak sawit: Sumber devisa utama Penyedia lapangan kerja Sumber pertumbuhan industri dan ekonomi 5
Struktur/Komposisi Perkebunan Sawit
Perkembangan Kapasitas Industri Pengolahan:
Perkebunan Swasta (50%) Yang terbesar Wilmar Group dan Sinar Mas Perkebunan BUMN (15%) Perkebunan rakyat (35%) 2012: 21.3 juta ton 2013: 30.7 juta ton 2014: 45 juta ton
Kebijakan Pajak Export
CPO: 0-22%, otomatis 0% bila harga CPO dunia merosot dibawah 750 USD. Produk Olahan untuk mendorong industri pengolahan, tahun 2014 pajak ekspor produk olahan turun dari 25% 10%. 6
Meskipun mempunyai prospek cerah, perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih menyisakan beberapa masalah lingkungan dan sosial, antara lain: deforestasi, perambahan dan konversi lahan hutan, kerusakan lahan gambut, kerusakan habitat satwa liar (orang utan), kebakaran dan pembakaran lahan (perkebunan) yang terjadi setiap tahun, masih sering terjadi konflik penguasaan lahan Namun, karena permintaan konsumen sawit dunia untuk memenuhi standar “roundtable sustainable palm oil (RSPO)” dan harus bersaing dengan CPO Malaysia yang telah lebih dulu memiliki sertifikat RSPO, memaksa Indonesia untuk lebih memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan.
Tahun 2009, Indonesia membentuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia “mewajibkan” semua perkebunan sawit di Indonesia harus memenuhi standar ISPO dan memiliki sertifikat ISPO beda dengan RSPO yang bersifat sukarela. Beberapa catatan tentang ISPO:
ISPO dikritik karena tidak melibatkan LSM dan auditor independen. ISPO dinlai lebih baik dibandingkan RSPO karena bersifat mengikat. Pemerintah mewajibkan seluruh pemilik perkebunan untuk bersertifikat hingga tahun 2015. Pemerintah akan melarang ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) jika perusahaan tidak mengantongi sertifikat ISPO mulai tahun 2014. Namun perusahaan perkebunan sawit pemegang sertifikat ISPO pada bulan April 2014 baru 40 perusahaan dari total 1500.[8]
ISPO tidak hanya mengenai sertifikasi (9 syarat perkebunan sawit), namun juga dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pihak lainnya yang terkait. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan 2 tahun “moratorium” pemberian izin konversi hutan dan pembukaan lahan gambut, efektif mulai Mei 2011 s/d Mei 2013, diperpanjang 2 tahun, berakhir tahun ini. Sebagai imbalan, pemerintah Indonesia menerima hibah sebesar USD 1 milyar dari Pemerintah Norway. Komitmen pemerintah Jokowi untuk menghentikan pembakaran/kebakaran lahan perkebunan (sesuai salah satu persyaratan ISPO).
TANTANGAN INDUSTRI SAWIT DI PASAR GLOBAL
10
11
Berlakunya standar kelayakan dan hambatan perdagangan: Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) EU-Renewable Energy Directive (2009/28/EC) on the promotion of the use of energy from renewable sources (the Directive) was entered into force on 25 June 2009 and mandates implementation by Member States by 5 December 2010. US-Renewable Fuel Standard (RFS) – a mandatory minimum of volume of biofuel to be used in the national transportation fuel supply with the enactment of the Energy Independent and Security Act 2007 (EISA) Hambatan perdagangan lain: antidumping dan TBT Eskalasi tarif untuk produk olahan/turunan CPO. Merebaknya kampanye negatif terhadap CPO/produk minyak sawit.
RSPO merupakan asosiasi para pemangku kepentingan (produsen kelapa sawit, pedagang kelapa sawit, produsen produk olahan, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian alam dan lingkungan, dan LSM sosial. RSPO bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk JOKOWI untuk serius mencegah dan menghentikan pembakaran/kebakaran lahan perkebunan. Pada 2001, WWF memulai mengeksplorasi kemungkinan roundtable untuk minyak sawit berkelanjutan. Pada 2002, terbentuk kerja sama informal antara WWF, Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsbury’s dan Unilever untuk menjajagi pembentukan organisasi.
Pada tahun 2004, dibentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan tujuan:
mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global kredibel dan keterlibatan para pemangku kepentingan mempromosikan praktik produksi minyak sawit bekelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, Menjamin perkebunan menerapkan praktik terbaik, menghargai sepenuhnya hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli/adat.
Anggota pendiri: Aarhus United UK Ltd., Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Migros Genossenschafts Bund (Switzerland), Unilever NV (Netherlands), dan Worldwide Fund for Nature (WWF) , Golden Hope Plantations Berhad (Malaysia), Loders Croklaan (Netherlands), Pacic Rim Palm Oil Ltd (Singapore), dan The Body Shop (UK). Kantor Pusat RSPO berlokasi di Zurich, Swiss, sedangkan sekretariat berlokasi di Kuala Lumpur dengan kantor perwakilan di Jakarta.
EU-Renewable Energy Directive (RED 2009/28/EC): mengatur produksi dan promosi penggunaaan energi terbarukan. RED memberi mandat agar 20% penggunaan energi di wilayah EU, termasuk 10% energi transportasi, merupakan energi terbarukan atau dari sumber terbarukan. Disamping RED, juga diberlakukan Fuel Quality Directive (FQD) bahwa pada tahun 2020 bahan bakar untuk transportasi harus 6% lebih rendah kandungan karbonnya dibandingkan bahan bakar/diesel dari fosil.
15
Directive 2009/28/EC menetapkan kriteria sustainabilitas untuk biofuels and bioliquids: biodiversity Proteksi terhadap spesies dan ekosistem yang langka, terancam punah dan hampir punah. Pengurangan gas rumah kaca (greenhouse gas emission savings) Kedua Directives menargetkan bahwa renewable biofuel yang dipergunakan harus dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GHG) minimal (minimum threshold) of 35% dibandingkan bahan bakar fosil. Batas minimum pengurangan emisi GHG meningkat (50-60%) mulai tahun 2017 dan seterusnya. Mulai Januari 2008, kedua Directives membatasi produksi biofuels/biodiesel diatas lahan dengan biodiversitas dan kandungan karbon tinggi. 16
High biodiversity land is defined to include: Wooded land where there is no evidence of human activity and ecological processes have not been disturbed. Nationally designated nature protection areas Internationally designated conservation areas Highly biodiverse grassland High carbon stock land is defined to include: wetlands continuous forests discontinuous forests with greater carbon content than the replacement system peatland where exploitation would involve drainage. 17
Renewable Fuel Standard (RFS) – mandat volume minimum biofuel yang harus digunakan dalam sistem transportasi nasional AS sebagaimana diamanatkan dalam “the Energy Independent and Security Act 2007 (EISA) or RFS2, yakni sebesar 36 milyar gallons pada tahun 2022. Bahan bakar terbarukan mencakup 4 kategori biofuels, dengan batas minimum “lifecycle GHG emission reduction” sbb:
Total Renewable Fuel, dengan minimum penurunan lifecycle GHG emission 20%. Advanced biofuel, dengan minimum penurunan lifecycle GHG emission by 50%. Cellulosic and agricultural waste-based biofuel, dengan minimum penurunan lifecycle GHG emission 60%; Biomass-based biodiesel, dengan minimum penurunan lifecycle GHG emission 50%. 18
EISA menugaskan Environmental Protection Agency (EPA) untuk melakukan evaluasi penurunan total emisi GHG (termasuk emisi langsung dan tidak langsung, seperti penurunan emisi dari perubahan tataguna lahan) terkait “full lifecycle”, termasuk semua tahap produksi biofuel dan bahan bakunya, distribusi dan penggunaan oleh konsumen akhir. EPA telah melaporkan kepada US Federal Register “Notice of Data Availability (NODA)” untuk biofuels yang diproduksi dari minyak sawit This notification provides an opportunity for concerned countries and parties to comment on the EPA’s analyses of palm oil used as a feedstock to produce biodiesel and renewable diesel under the Renewable Fuel Standard (RFS) program
19
Hasil analisa EPA menyatakan bahwa biodiesel and renewable diesel dari minyak sawit hanya mampu menurunkan emisi “lifecycle greenhouse gas (GHG) masing-masing sebesar 17% dan 11%, kurang dari batas minimum (threshold) penurunan emisi 20% untuk renewable fuels yang dipersyaratkan RFS program. Pemerintah Indonesia, diwakili Kedubes RI di Washington D.C, menyatakan keberatan terhadap EPANODA. Pemerintah Indonesia menilai hasil analisis tidak komprehensif, metodologi tidak “robust” dan data yang dipergunakan tidak updated. Kalau aturan ini diterapkan, Pemerintah AS melanggar aturan WTO dengan menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit dan biofuel dari minyak sawit. 20
Misi bersama Indonesia-Malaysia , dalam konferensi pers di Washington D.C, menyatakan “NODA has deficiencies on the calculation of the GHG emission reductions, with respect among others, the models used, the data on palm kernel, the methodological approaches in the calculation of land use change. In addition, the NODA does not reflect the actual carbon stock of the oil palm plantation”. EPA-NODA juga mengundang pro-kons berbagai pihak yang berkepentingan. Beberapa organisasi di AS mendukung NODA, sementara beberapa yang lain menolak. Beberapa LSM pendukung NODA: Blue‐Green Alliance, National Wildlife Federation, Chesapeake Climate Action Network, Clean Air Task Force, Friends of the Earth, Natural Resources Defense Council, National Wildlife Federation, Rainforest Action Network, Power & Light, Concerned Scientists, Wetlands International, World Wildlife Fund US. 21
Beberapa produsen dan eksportir biofuels di AS, termasuk NESTE OIL (produsen dan eksportir biofuel terbesar), menolak NODA menilai laporan tidak akurat dan terdapat miskonsepsi , asumsi yang keliru dan perhitungan yang salah. Robert Shapiro (chairman and co-founder of Sonecon LLC) menyanggah EPA’s analysis of palm oil biofuels. Dengan munculnya pro-kons diatas , EPA dua kali memperpanjang batas waktu bagi publik untuk menyampaikan tanggapan terhadap NODA.
22
SEKILAS PROSES PENANGANAN SENGKETA DAGANG DI WTO
23
Pembahasan isu kebijakan yang dipertanyakan anggota (Specific Trade Concerns-STCs) di Sidang Reguler Komite (Pertanian/SPS/Import Licensing/TBT dsb) Pembahasan isu kebijakan di Council for Trade in Goods (CTG)
Konsultasi dalam kerangka DSB Proses DSB (Panel Apelate Body) Pelaksanaan Keputusan DSB 24
Status Penggugat
Tergugat
No Kasus
Kasus
Hasil
DS 123
Argentina-Safeguard impor alas kaki
Menang
DS 217
AS-Dumping and Subsidy offset Act
Menang
DS 312
Korea-Antidumping Kertas
Menang
DS 374
Afrika Selatan-Antidumping kertas
Batal
DS 406
USA-TBT Rokok kretek
Menang
DS 442
EU-Antidumping Fatty alcohol
Berlangsung
DS491
USA-Antidumping on coated paper
Berlangsung
DS480
EU-Antidumping on biodiesel
Berlangsung
DS 54/DS55 Indonesia digugat oleh 3 Negara untuk
Kalah
kasus Mobil Nasional (Mobnas) DS 455
Kebijakan impor produk hortikultura,
Berlangsung
DS 466
Peternakan dan produk peternakan (RIPH/RIPP) digugat oleh AS, NZ, dll. Certain Iron or steel
Berlangsung
DS 490 25
berlangsung
Terhitung mulai 27 November 2013, EU menerapkan “definitive anti-dumping duties” terhadap impor biodisel dari Argentina and Indonesia, yakni 24.6% tambahan tarif untuk biodiesel Argentina dan 18.9% untuk biodiesel Indonesia. Menurut EU, keputusan ini diambil setelah 15 bulan dilakukan investigasi, yang menemukan bukti bahwa Argentina dan Indonesia melakukan “dumping” biodiesel ke pasar EU. EU meng-claim bahwa akibat dari “dumping” ini telah merugikan produsen biodiesel di EU. Delegasi Indonesia telah mempertanyakan dan meminta penjelasan tentang kebijakan EU tersebut dalam sidang reguler, namun jawaban yang diberikan delegasi EU tidak memuaskan delegasi Indonesia. 26
Pada tanggal 10 Juni 2014, lewat sekretariat DSB/WTO, Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan proses konsultasi dengn EU. Pada tanggal 23 Juli 2014, konsultasi Indonesia-EU dilakukan dilakukan di markas WTO di Jenewa. Namun konsultasi tidak menghasilkan titik temu. Pada tanggal 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan permintaan untuk pembentukan panel, dan meminta diagendakan dalam pertenuan DSB 20 Juli 2015 yang lalu. Permintaan pembentukan panel ditolak Permintaan pembentukan panel diajukan kembali dalam sidang reguler DSB 31 Agustus 2015 diterima Proses sengketa dagang EU-Indonesia berlangsung pada tahap pembentukan Panel. 27
PENUTUP
Prospek industri sawit nasional cerah Sangat menguntungkan dan pengusahaan relatif mudah Biaya produksi CPO di Indonesia terendah dibandingkan negara produsen lain Permintaan CPO dan produk turunannya terus meningkat. Diperlukan upaya dan langkah-langkah berikut: Perlu kesadaran penuh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan industri sawit untuk mewujudkan ISPO
PENUTUP Perlu
komitmen dan langkah kongkrit dari pemerintah untuk segera melakukan sertifikasi ISPO keseluruh kebun sawit. Merehabilitasi kebun sawit untuk meningkatkan produktivitas Mencegah konflik sosial dan mencegah terjadinya pembakaran lahan perkebunan (sawit). Memanfaatkan DSB-WTO untuk memperjuangkan kepentingan Meningkatkan infrastruktur publik untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian.
TERIMA KASIH
