Membangun Cyber Law Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Global

Membangun Cyber Law Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Global C. Maya lndah S. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

A. Pendahuluan . Tantangan globalisasi telah dihadapi Indonesia

dalam abad

XXI . Global environtment berupa competition econom;J technologi, dan demography mendorong perlunya inovasi Indonesia dalam social politic law bagi kesiapan menghadapi globalisasi, khususnya menjawab perkembangan teknologi informasi global. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara global, dikenal dengan globalisasi merupakan kesepakatan dunia. Indonesia juga telah menerimanya dengan meratifikasi perjanjian Marakesh dan pendirian WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The

World Trade Organization.

Demikian pula AFTA yang secara efektif telah diberlakukan di negara anggota ASEAN mulai 1 Januri 2003 bertujuan liberalisasi perdagangan regional ASEAN. Hal ini sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pasar bebas dengan outward looking oriented dan menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia. Masalah yang ada adalah dalam kondisi Indonesia seperti ini patut dipertanyakan mampukah Indonesia menghadapi kawasan perdagangan bebas. Perlu dipahami hambatan yang 192

Membangun Cyber law Indonesia ..... (C. Maya Indah S.)

terbentang sebagai suatu langkah antisipasi. Perspektif yang • ingin dibidik dalam tulisan ini adalah sejauhmana hukum mampu mewadahi Indonesia untuk menghadapi globalisasi atau justru malahan hukum yang ada masih belum mampu menjangkau strategi untuk memenangkan globalisasi. Perlunya jaminan hukum dalam global trade dan finance, khususnya dalam tulisan ini adalah menyikapi berkembangnya

technology dalam cyberworld. Transformasi global dalam teknologi ini menuntut pula supaya hukum harus mengikuti perkembangan bisnis, supaya justru tidak menjadi barrier

trade yang mempersulit akselerasi ke perdagangan global. Dalam terminologi ini, maka dibutuhkan suatu hukum progresif khususnya

yang mampu menjawab tantangan globalisasi terkait

dengan

berpendapat dengan demikian salah

satu

indikasi

tenologi

informasi.

Penulis

bahwa hukum juga menjadi

bahwa

dalam

globalisasi

juga

membutuhkan suatu etika global yang terefteksikan datam hukum. Belum terbangunnya undang-undang yang mengatur bidang teknologi informasi , mengenai perdagangan dengan media elektronik

(e-commerce),

Indonesia

bisa

dimungldnkan

kehilangan potensi e-commerce miliaran dollar AS per tahun, karena banyak pelaku usaha enggan melakukan pembayaran secara elektronik. Tingkat kepercayaan mitra bisnis global lebih rendah jika satu negara belum memiliki cyber law, sehingga industri e-commerce belum mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Dunia cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang 193

Fragmentasi Pemikiran Hukum Bisnis Indonesia

dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online)

phenomena and physical location. Upaya

untuk

melakukan

strategi

dalam

berkompetisi/

competitive strategic , yaitu dengan melakukan accelerate dan building sustainable. Bagi Indonesia antara lain dengan mereview hukum yang sudah ada untuk responsif terhadap kebutuhan sosial dan tantangan sosial ini. Dalam hal ini penulis mendefinisikan cyber law sebagai hukum yang terkait di bidang pemanfaatan teknologi informasi (law of information

technolog'IJ. Norma-norma hukum positif di Indonesia belum

progresif

untuk menanggapi sektor teknologi informasi. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji secara makro, yaitu merupakan kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro.

B. Permasalahan Sasaran utama kebijaksanaan pemerintah menghadapi Ekonomi Pasar Bebas dunia adalah upaya unuk memiliki daya saing yang tinggi dari produk /komoditi/jasa yang dihasilkan negara Indonesia sesuai dengan etika bisnis internasional. Dalam rangka menghadapi ekonomi pasar bebas dunia, maka perlu suatu upaya penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada atau menerbitkan peraturan baru yang lebih maju di bidang dunia usaha. Untuk melihat cyber law yang progresif dalam menunjang akselerasi perdagangan global, maka perlu dilakukan kritik terhadap hukum positif di Indonesia, yang memang belum berbasis perkembangan teknologi .. 194

Membangun Cyber Law Indonesia ..... ( C. Maya Indah S.)

•

Adapun rumusan masalah secara runtut akan penulis kemukakan dalam tulisan ini adalah : 1. Mengapa perlu pengaturan hukum mengenai cyber law untuk kegiatan perdagangan sehubungan dengan transformasi global ? 2. Bagaimanakah kritik terhadap hukum positif Indonesia, mengingat tidak ada pengaturan mengenai · cyber law dalam hukum positif Indonesia? 3. Bagaimanakah upaya pembangunan cyber law Indonesia dalam Ius constituendum·? •

C. Pembahasan Perlunya Cyber Law Dalam Transformasi Global.

Dalam perekenonomian ke depan menuju ke arah globalisasi, terjadii suatu Global High Cost Economy. Dua hal yang harus diterima dalam globalisasi adalah globaliasi teknologi informasi, dan perdagangan global yang menjadi sangat keras. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi , media, dan informatika atau disingkat sebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri perdagangan Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat ·informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Di dalam globalisasi, jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Pemerintah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif serta 195


meningkatkan

kesiapan

masyarakat

untuk mempercepat

pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistemik. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media, dan· informatika (telematika) secara global akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. dikemukakan Manuel Castells bahwa

"

Sebagaimana impian Abad

Pencerahan, bahwa rasio dan ilmu pengetahuan (science) akan memecahkan persoalan utama manusia. Manual. Castells manyatakan bahwa revolusi teknologi informasi akan menjadi salah satu proses independen yang menjadi kekuatan yang mendorong globalisasi, dan Friedmann menyatakan bahwa sumber kekuatan baru di dunia adalah grup elektronik

(electronic herd).

1

Hal ini selaras dengan suatu metode revolusioner

yang

dikatakan Alvin Toftler bahwa dalam cara membuat kekayaan masa depan adalah melalui penciptan kekayaan yang terakselerasi s~makin bergantung pada pertukaran data, informasi, dan pengetahuan. Dengan adanya sistem teknologi informasi baru, menjangkau melebihi produksi massal ke arah produksi yang fleksibel berupa pesanan, atau demassifikasi.

1

2

2

Manfred B.Steger, Globalism, The New Market Ideology, terj . Globalisme Bangkitnya ideologi Pasar, Lafadl Pustaka, Jogjakarta, 2002, hal. 49, 50, 85 Alvin Toftler, Knowledge, Wealth and violence at the edge of the 2 r' century,ed. tetj,Pergeseran kekuasaan, Pengetahuan, kekayaan, dan 196

Membangun Cyber l..aw Indonesia ..... (C. Maya Indah S.)

Globalisasi merupakan Process forced by global flows of people pula pelbagai karakteristik globalisasi seperti peningkatan peran perusanaan swasta da\am perdagangan internasional, meningkatnya peranan informasi, pendayagunaan modal asing yang meningkat, juga muncul globalisasi yang bersifat negative seperti melemahnya ikatan nasional , dan munculnya kejahatan internasional. Sejalan dengan trend globalisasi tersebut di atas Indonesia perlu memposisikan diri sejajar "equal footing" dengan pelaku usaha lain.Transaksi E -commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Tetapi , daya saing Indonesia yang masih rendah sehingga belum bisa melakukan penetrasi pasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah memanfaatkan teknologi informatika .untuk kepentingan kemajuan perdagangan sehingga Indonesia mampu bersikap "outward looking" dalam perdagangan dunia. Pertanyaan mengenai apakah perlu berlaku suatu hukum dalam pedagangan melalui internet, dalam pandangan saya dikarenakan tuntutan dalam transformasi global di bidang teknologi yang berimbas pada bentuk perdagangan global, menuntut supaya negara- Indonesia eksis dalam persaingan global. Hal ini tentu membutuhkan jaminan hukum. Dalam dunia cyber , interaksi perdagangan membuahkan pelbagai perbuatan hukum, dan tidak menutup kemungkinan para pihak yang berinteraksi tersebut ataupun pihak-pihak lain yang mengintervensi, melakukan perbuatan hukum yang melanggar

kekerasan di penghujung abad ke-21., Hal. 283 197

Pantja Simpati, Jakarta,

1990,

-- -

--------


hak hukum dari orang lain. Oleh karena itu perlu ada hukum dan perlunya sanksi hukum apabila hak hukum itu dilanggar.

Electronic business bisa menimbulkan manfaat, tetapi juga bisa memunculkan dampak, seperti munculnya cyber crime. Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi infomasi yang berbasis utama dengan 3 yang komputer dan jaringan telekomunikasi al. :

1. Unauthorized acces to computer system and seNice. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki /menyug ~ ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak

sah.

tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Hall ini bisa dimungkinkan rusaknya

terjadinya

sistem.

pembobolan

Kasus yang

dan

password,

pernah terjadi

adalah

pembobolan rekening BNI 46 New York dengan melibatkan orang dalam .

2. Illegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data a informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak

benar

dan dapat dianggap melanggar hukum.

3. Data Forgery Merupakan kejahatan dengan memalsukan data dokumen penting yang tersimpan sebagai

document melalui internet.

3

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Seriger Cdikdik M.Arief Mansur, EJisatris Gultom, Cyber Law , Aspek H Tekno/ogi informasi, Reika Aditama, Ban dung, 2005, hal. 9-10.

UG.Io

198

Membangun Cyber Law Indonesia .....( C. Maya Indah S.)

4. Cyber Spionage Merupakan

kejahatan

yang

memanfaatkan

jaringan

internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Hal ini juga menjadi issue dalam rahasia dagang.

5. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan

ini

dilakukan

dengan

membuat gangguan

perusakan atau penghancuran data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Hal ini bisa dilakukan dengan cara DdoS Attack berupa penyerangan terhadap sistem operasional, membuat dan menyebarkan data yang bersifat merusak (malicious code) dalam bentuk worm, virus, Trojan horse, Dsb.

6. Offense Against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet seperti peniruan tampilan web page, sengketa yang menyangkut domain (penamaan atau alamat website) dan sebagainya. Contoh yang ada adalah cyber squating, misalnya pada fasilitas internet BCA yang dirusak dengan nama situs plesetan yang mirip situs aslinya akibatnya nasabah BCA nasabah BCA yang menggunakan fasilitas internet banking BCA tetapi salah mengetik nama situsnya akan . masuk e situs tiruan, demikian pula dalam kasus mustika ratu yang akan dijelaskan lebih lanjut.

7. Infringements of Privacy Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan 199


secara computerized yang digunakan oleh orang lain . sehingga merugikan korban seperti nomor kartu kredit, nomer pin ATM, dan sebagainya. Kasus carder yang ada antara lain menggunakan kartu kredit orang lain ci internet, tetapi pembeli ternyata tidak mampu menunjukan kartu kredit yang sah ini juga termasuk kategori ini. Kasus nama domain di tingkat nasional yang telah tejaci antara lain kasus klikbca.com .Kiikbca.com adalah nama domain untuk mengakses hubungan dengan internet baning Ban Central Asia . Dalam kasus ini nama domain plesdoo telah dibuat seperti www.klikbca.com,wwwclickbca.com yang dapat menyebabkan nasabah salah dan • melakuan ases. Dalam masalah pembajakan hak cipta perangkat ltme* komputer, Indonesia menempati daftar priority watch United States Trade Representative yang dikenal dengan sebutan US-TR -301. Artinya US I R-301 menginginkan adanya langkah konkret pemerintah Indonesia berkaitan dengan perangkat lunak, music, dan flim agar perdagangan dengan USA berjalan normal. Terutama terlcait 4 dengan regulasi cakram optik. Bertolak dari issue-issue tersebut di atas, maka pe .. dielaborasi bagaimana penting peran regulasi Indonesia mengenai cyber law ntuk antisipatif menghadapai tantangan global. Perubahan dari cara pembuktian transaksi yang didukung .oleh dokume·n yang bersifat hard -copy menjacl •

4

Kompas, Pemberantasan Pembajakan sampai komputer bekas. Sen in ~ ~ Januari 2007, hal. 33.b .

200

Membangun Cyber Law Indonesia ..... (c. Maya Indah S.)

transaksi yang bersifat dematerialized (dematerialized transaction) merupakan suatu inovasi yang harus didukung hukum. Globalisasi membawa pemikiran yang bersifat global vision, dengan segala kompleksitasnya, olah karena itu , tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma (anomie of success), dan tanpa rule of law. Persiapan Indonesia khususnya menyongsong globalisasi , secara internal maupun eksternal harus dilakukan; agar menjadi independent variable dalam era globalisasi ini. Hukum ditantang untuk menjadi mekanisme pengintegrasi

(integrative mechanism) yang dapat mempersatukan pelbagai kepentingan seperti individual, public, social interest, antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Prof.Sri Redjeki mengemukakan bzhwa aspek hukum dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 5 : •

Pertama, hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Berangkat dari tujuan ekonomi itu, sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Hukum dimanfaatkan

dalam rangka melindungi

kepentingannya (sendiri atau bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan yang lebih luas. Hasilnya kepentingan publik konsumen. 5

Sri Redjeki . Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 6-7. 201


•

•

•

Kedua hukum dipandang sebagai StSI negara/pemerintahan. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan. Kepentingan dalam masyarakat.Hukum dipakai sebaga· alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas. Terminologi di atas menekankan bahwa pangkal tolak penerapan hukum merupakan suatu agent for changes dan bagi usaha pembangunan. Dalam kaitan dengan responsivitas hukum dalam dunia telematika dengan membangun cyber law, menurut pen merupakan salah satu pengembangan Hukum Progresif yang digulirkan Prof.Satjitpto. Hukum progresif diinginkan menja(l . kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan unt:J..* memperbaikinya. Parameter yang ada adalah kaitan fungsionalnya dengan manusia, masyarakat, dan dinamika masyarakat. Hukum itu tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk turut memberi penyelesaian (solution) terhadap masalah kemasyarakatan, khususnya yang mutakhir,membara dan diperkirakan akan datang (current, burning, and emerging issues). 6 Hukum di Indonesia saat ini yang tertinggal, menurut pen ~ sebenarnya berpangkal dari ilmu hukum yang terisolasi •

6

Satjipto Rahardjo , Jumal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasrm.

Pencerahan dalam makalahnya Hukum Progresif : Hukum Ywtg Membebaskan, Vol.l/Nomor l/Apri12005, PDIH UNDIP Semarang. HaL 23. 202

Membangun Cyber Law Indonesia ..... ( C. Maya Indah S.)

dengan ilmu lain. Oleh karena itu kehadiran hukum progresif melalui pembangunan cyber law Indonesia tidak terlepas dari

the state of the art dalam ilmu pengetahuan. Hukum progresif ini juga melihat bahwa gagasan yang dihasilkan bersesuaian dengan inovasi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini transformasi global dalam ekonomi yang dicirikan pula 7 dengan kebutuhan akan telematika. Cyber law sangat memegang peranan penting khususnya dalam berjalannya suatu kegiatan perekonomian. Berikut untuk menjelaskan pentingnya pengaruh cyber law dalam beberapa aspek hukum : 1. Hak atas kekayaan intelektual Mustika-ratu.com didaftarkan domian name nya ke NetWork Solution Inc. di USA oleh Tjandra Sugiono yang waktu itu menjabat manager umum Pemasaran Internasioanal PT.Martina Bertho produsen jamu dan kosmetika sari ayu., yang tidak lain adalah perusahaan competitor Mustika Ratu. Hal ini menggambarkan pula persoalan pelanggaran hak cipta di internet. UU no. 14 Tahun 1997 tentang hak cipta (sekarang sudah diganti dengan UU no. 19 Tahun 2002)dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merk belum bisa menjangkau dunia "cyber". Penegak hukum mendakwa Pelaku saat itu dengan Pasal perdagangan curang. Kegiatan cyber terkait dengan pemanfatan teknologi informasi yang berbasis pada 7

Lihat dalam Edward 0. Wilson, Consilience ; The Unity of Knowledge, Alfreda A.Knoop, New Yok, 1988.Perubahan dalam garis besar iJmu menuju suatu tatanan holistik yang merupakan unity antara dengan ilmu satu dengan lain. 203


perlindungan rezim hukum hak cipta, Paten, merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dll.

2. Perlindungan Konsumen. Perdagangan melalui email atau email order , memiliki resiko bagi konsumen, seperti kejelasan mengenai barangbarang

yang ditawarkan , kepastian pengiriman barang

padahal dalam hal ini konsumen lebih dulu menjalankan kewajibannya,

sedang

hak

konsumen

sering

diterlantarkan. UU Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 masih berbasis pada sesuatu yang bersifat fisik, dan belum memiliki kekhususan dalam pengaturan khusus dengan media teknologi informasi/dunia virtual. Aspek hak konsumen

untuk

memperoleh

hak

atas

keamanan,

kenyamanan, dan hak konsumen untuk memperoleh informasi menjadi tantangan bagi cyber law.

3. Perbankan Transaksi perbankan melalui media internet (internet banking) , memunculkan ekses yang bisa memunculkan kerugian bagi nasabah. Kasus pembobolan rekening oleh carder melalui peralihan transfer, penyalahgunaan kartu kredit .Kasus klik.bca.com menjadi contoh bagaimana kecanggihan teknologi informasi dapat dimasuki secara ilegal.

4. Electronic Commerce Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut electronic commerce belum memiliki pengaturan secara khusus di Indonesia. Dalam operasioanalnya ecommerce dapat berbentuk Business to Busjness atau Business to Consumers.Isu crucial dalam e- commerce 204

Membangun Cyber Law Indonesia ..... (C. Maya Indah 5.)

adalah menyangkut keamanan· dalam bertransaki (security risk) seperti informasi menegani transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini ada dua masalah utama, yaitu pertama identification integrity yang menyangkut identitas pengirim ·yang dikuatkan lewat digital signature.Kedua message integrity yang menyangkut apakah pesan yang dikirim oleh si pengirim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki (intended recipient). Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya cyber law membuat pelaku bisnis tidak menaruh kepercayaan khususnya kepada pelaku bisnis Indonesia. Apalagi untuk skala UKM sulit melakukan transaksl dan pembayaran secara elektronik . Transaksi via internet dengan menggunakan kartu kredit dari Indonesia , tidak sedikit yang diboikot . Bentuk transaksi elektronik yang diboikot seperti transfer dana dan pembayaran secara elektronik termasuk digital money ( e payment}, transaksi ED! (electronic data interchange}, pelaporan secara elektronik, identitas digital dalam smartcar4 e mail, transaksi saham on line dan kustodian elektronik, pengisian formulir pajak secara on line beserta penandatangannya secara elektronik. Oleh karena ketidakpercayaan tersebut, bisa dimungkinkan Indonesia akan tersingkir dalam era perdagangan globalisasi, dan mengalami hambatan masuknya investasi asing. Dalam aras internasional , ada kekhawatiran bahwa Indonesia merupakan penghasil Cyber crime. Berkembangnya teknologi canggih dan sistem transfer data elektronik (EFTS : electronic funds trasnfer system) diikuti pula dengan berkembangnya 205

Fragmentasi Pemiklran Hukum Bisnis Indonesia

kejahatan teknologi canggih (high tech crime). Istilah lain seperti cyber crime ,EFT crime, internet banking crime, on line business crime, cyberjelectric money laundering, high tech wwc (white collar crime}, bank fraud (termasuk penipuan ATM, credit card fraud, insurance fraud, stock market fraud, 8 investment related fraud, online fraud, dsb •

Berdasar hal tersebut di atas, dapat diungkap bahwa Teknologi infomasi dii samping sebagai alat menuju kesejahteraan , juga menciptakan kerentanan oleh penyerang yang juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan krisis yang membawa dampak besar. Belum Siapnya Hukum Positif Indonesia Dalam Mengakomodasi Perdagangan Dengan Sarana Internet Perlu dikemukakan lebih dulu pemikiran dari Prof.Sri Redjeki bahwa perangkat peraturan yang berada dalam ruang lingkup hukum ekonomi untuk mengatur kegiatan ekonomi tersebut, yaitu semua aspek hukum yang meliputi ranah privat dan ranah publik. Sehingga kemampuan cakupan hukum ekonomi meliputi dua ranah hukum sekaligus , yaitu ranah privat dan ranah hukum publik. Hukum ekonomi mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai 9 suatu kajian komprehensif.

8

Library of conggers catalog, selected Electronic Funds Transfer Issues : Privaty, Security and Equity, Washngton DC, (Js Government prinnt, 1982 dalam Barda, Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, f'erkembangan kajian Cyber crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hal.54. 9 Sri Redjeki, Op.cit, hal. 120,124, 62. 206


Di samping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan dalam Pasal 184 bahwa alat bukti yang . sah adalah keterangan saksi1 keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Cyber crime melampaui batas-batas negara atau memiliki sifat biasanya transnasional 1 sedang perundang-undangan mengatur dalam teritorialnya sendiri, oleh karena itu masalah jusrisdiksi menjadi masalah penting. Walaupun KUHP sudah memuat asas nasional pasif, asas nasional aktif, maupun asas universal, namun hak tersebut terbatas untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang belum menjangkau cyber crime. Belum lagi apabila terjadi cyber crime yang bersifat international crime , masih diperhadapkan pada ketidakharmonisan hukum acara di pelbagai negara, koordinasi penegakan hukum melalui bantuan hukum, ekstradisi1 maupun apabila belum ada konsensus global dalam menangani cyber crime. b. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mengancam pidana terhadap perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi 1 menimbulkan gangguan fisik dan penyelenggaraan telekomunikasi, elektronik terhadap menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi. Ha · yang belum detail dalam Pasal 1 definisi bahwa telekomunikasi merupakan bag ian dari telematika, mengenai VOIP ( masalah privacy di internet) misalnya . Dalam kewajiban penyelenggara telekomunikasi {Pasal 17) standardisasi pelayanan seyogyanya juga mencakup standard security.

208

Membangun Cyber law Indonesia .....(C. Maya Indah S.)

c.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam undang-undang ini tidak memuat sama sekali perlindugan konsumen secara online/cyber . Perlindungan Misalnya tidak diatur mengenai hak atas informasi (Pasal4)bagi konsumen yang meliputi media online . Isu yang muncul termasuk pula bagaimana dengan kewajiban konsumen (PasaiS) yang menjadi hak pelaku usaha (Pasal 6)dalam hal menghadapi konsumen yang beritikad buruk dengan menyalahgunakan E commcerce. Belum diatur pula mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas iklan (Pasal 20) yang diproduksi melalui internet. Padahal informasi lengkap dalam penawaran tidak boleh megindikasikan adanya missfraudulent representation. Harus eimbang antar pencantuman resiko dan keunggulan. Dalam prose transaksi harus ada informasi jelas tentang mekanisme transaksi, serta ketersediaan rekaman transaksi (record of transaction) yang setiap saat bisa diakses konsumen. Beban pembuktian terbalik yang dianut dalam UU ini tidak mengatur pula khusus pada transaksi e-commerce yang disalahgunakan orang lain (Pasal 22). Jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen juga tidak ditegaskan dalam UU ini. Penegasan pemberian ganti rugi seperti prosedur dalam perdagangan online belum ditegaskan, padahal kerapkali perdagangan online merupakan perdagangan lintas negara. d. UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 6 mengenai usaha bank belum diimplementasi lebih lanjut mengenai internet banking. Misalnya belum diatur 209


tentang privacy/kerahasiaan nasabah dalam internet banking (pasal 40).

Kecuali dalam hal tertentu misalnya perpajakan,

money laundering, kepailitan, dan kepentingan peradilan lainnya.

e. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk. Dalam sistem hukum merek, untuk diakui sebagai merk dan dilindungi di bawah rezim hukum merk. Harus terlebih dulu ditempuh prose pendaftaran merk dan uji substantial. Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihka yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merk tsb.Agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merk yang dilakukan orang yang tidak beriitkad baik. Merek diakui keberadaannya berdasarkan stelsel konstitutif , sehingga untuk mendapatkan perlindungan perlu didaftarkan. Kantor merk juga wajib melakukan seleksi lebih dulu thd merk yang akan didaftarkan. Prosedur

dan mekanisme semacam ini tidak dikenal dalam

pendaftaran nama domain , karena prinsip yang digunakan dalam pendaftarnnya adalah first come first setve sehingga tidak dikenal adanya uji substantif pada proses pendaftaran. Hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan virtual , cepat, dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang terdafcar sebelumnya.

210

Membangun Cyber Law Indonesia .....( C. Maya Indah 5.)

Nama

domain

sebagai

unsur

penting

dalam

internat

merupakan alamat dan jati diri seseorang , perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susuna karakter yang bersifat unik, dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Secara teknis nama domain adalah konversi dari alamat IP (Internet Protocol) yang merupakan alamat ( dalam angka) suatu home server atau komputer yang terhubung pada jaringan ir:-tternet yang dikelola insutusi yang . memiliki jaringan global. Sistem nama Domain dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar suatu host atau server lebih mudah diingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf buka berupa deretan angka yang lebih mudah diingat. Dalam sistem DNS servers akan menerjemahkan nama domain ke dalam kode angka dan sebaliknya untuk kepentingan ini, maka institusi pengelola internet global berperan sangat penting. Bila terdapat perpndahan server ke lokasi jaringan lain yang berakibat pada perubahan alamat IP, maka

administrator

system cukup mengubah relasi antara domain dengan alamat IP pada server DNS , tanpa perlu melibatkan dan diketahui user. Dalam kasus Mustika ratu, dari telaah hukum siber, putusan terhadap mustika ratu justru keluar dari permasalahan sesungguhnya yang menyangkut eksistensi dan kepemilikan nama domain itu sendiri. Indonesai belum memiliki regulasi tentang hal ini. Di samping tidak digunakannya pedoman guideline dan instrumen nama domain global yang dapat menuntun para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 211


kasusnya secara efsien berdasarkan asas lex informatica dengan menggunakan model penyelesaian sengketa nama domain internasional. Penyelesaian sengketa domain saat ini justru escara efektif . digunakan oleh para pelaku teknologi informasi dan masyarakat telematika dunia pada umumnya. Penyelesaian dimaksud dapat menggunakan institusi WIPO Mediation and Arbitration Center dengan hukum substantif dan prosedur yang ditetapkan berdasar Uniform Domain Name Dispute Resolution policy (UDRP}. UDRP adalah policy yang dibuat oleh WIPO dan ICANN sebagai hukum subtantif yang digunakan WIPO mediation and Arbitration Centre dalam penyelesaian kasus nama domain. Putusan panel dalam kasus ini sangat efisien dan eksekusinya dapat dilaksanakan secara sangat fektif karena ICANN menguasai jaringan nama domain internasional. Berdasarkan ketentuan UDRP 1 pihak registrar berhak untuk membatalkan1 memindahkan mauun mengubah nama dmain yang didaftarkan oleh pihak pemegang nam domain 1 antara lain atas adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase ynag berwenang atau Putusan PaneL Belum diatur secara tegas dalam batasan merk bahwa merk ada kaitan dengan domain name dari suatu korporasi di internet. Termasuk juga belum diatur uji substantif pemegang hak ekslusif dalam domain name (Pasal 3). Dalam perjanjian yang telah ditandatangani dalam level AFTA sebenarnya sudah ditandatangani perjanian kera·ngka di bidang Hak Kekayaan Intelektua~ (Frame work Agreement on Intelectual Property Rights) yang bertujuan untuk memperkuat . 212

Membangun cyber Law Indonesia .....(C. Maya Indah 5.)

kerjasama negara ASEAN. di bidang HAKI dengan memperhatikan ketentuan intenasional seperti TRIPs dalam memajukan penegakan dan perlindungan hukum di bidang HAKI. Tentunya yang menjadi masalah bagaimana Indonesia juga mampu menjamin agar kesepakatan dan kebijakan bersama ini dapat ditranformasikan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undnagan sebagai perwujudan common po/icyyang merefleksikan kepentingan bersama. g. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Dalam regulasi ini cukup akomodatif terhadap ciptaan dalam dunia maya, yaitu tercantum dalam Pasal 12 mengenai ciptaan yang dilindungi termasuk program komputer. h. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Adanya perdagangan sa ham tanpa warkat ( scriptless trading) telah memungkinkan transaksi yang dilakukan para pihak, hal ini belum diatur secara khusus. Hal ini menjadi dasar kontrak elektronik (E-contract) berikut peranannya sebagai elektronic evidence Termasuk juga dalam ketentuan mengenai insider trading dengan mengunakan saran a teknologi informasi. Berdasarkan kritik terhadap hukum positif Indonesia di atas, jelaslah bahwa Hukum Indonesia dalam pengaturan cyber law masih jauh dari akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi yang diselaraskan dengan perlindungan bagi pelakupelaku pasar. Dikaji dari asas legalitas yang bertolak dari sumber hukum formal yang statis, maka keterbatasan perundang-undangan positif Indonesia di atas mengalami tantangan menghadapi perkembangan cyber crime karena : cyber crime berada dalam 213


dunia elektronik/maya yang sulit diindentifikasi pasti 1 dan cyber crime berkaitan dengan perkembangan teknologi canggih yang cepat berubah. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum pidana jaman penjajahan Belanda yang diberlakukan sejak 1918. Tentu sudah sangat ketinggalan dalam menyiapi perkembangan masyarakat. KUHP masih bersifat konvensional 1 karena belum berbasis pada teknologi informatika. Delik yang bisa diancamkan pada beberapa kasus cyber crime seperti infringement of privacy pad a penyalahgunaan PIN ATM dijerat dengan Delik Pencurian dengan menganalogikan data pada komputer dengan barang. Walaupun Indonesia belum memiliki UU khusus cyber 1 namun aparat penegak hukum melakukan upaya hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang ada dan didukung peralatan komputer forensik. Dalam hal ini penegak hukum mengefektifkan peraturan yang sudah ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum . Sebagai contoh dilakukannya analogi hukum dalam menangani cyber crime, yaitu kasus Beny Wong yang melakukan transaksi di Hardy's Supermarket batu Bulan Gianyar Bali tanggal 14 Juli 2004 dengan menggunakan kartu kredit city Bank atas nama Wahyu Nugroho, dan pada saat sama Beny Wong juga berbelanja dengan empat kartu kredit palsu. Pada akhirnya Beny Wong dipidana 3 tahun karena melakukan pelanggaran Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat- barang siapa mebuat surat palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 214

Membangun Cyber law Indonesia ...•.( C. Maya Indah S.)

Jadi, sebenarnya tidak ada kekosongan hukum untuk menjangkau cyber crime ini, karena penegak hukum menggunakan metode interpretasi hukum (undangundangan) 1 namun praktek hukum selama ihi sangat kental dengan ranah legal positivistik. Usaha selama ini, adalah melakukan analogi yang selama ini seharusnya merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas. Namun, penulis melihat bahwa analogi hukum ini dalam menjangkau cyber crime yang belum diatur oleh hukum · sesungguhnya juga merupakan upaya pencerahan yang menempatkan kebutuhan sosial dalam hal ini untuk menindak pelaku cyber crime untuk mencapai keadilan hukum yang lebih substantif. Pasal dalam KUHP maupun dalam UU Telekomunikasi sebagaimana dalam tulisan di atas1 belum lazim pula digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan telematika. Persoalan yang ada yang menyulitkan digunakannya pasal tersebut adalah pada pembuktian. Sumber daya aparat penegak hukum yang belum memiliki pengetahuan dan etrampilan yang memadai dalam bidang teknologi informasi 1 memunculkan kesulitan dalam pengumpulan barang bukti.Di ~mping itu undang-undang yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) belum inengatur dan mengakui catatan elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. Berangkat dari hal ini diperlukan suatu komitmen dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk tetap menjangkau pelaku kejahatan teknoologi informasi. •

.

.

. 215


Sebagai contoh penggunaan teleconference sebagai penemuan hukum, karena penggunaan teknologi belum diatur dalam KUHAP. Mengingat korban atau pihak yang dirugikan dalam cyber crime maupun cyber tort seringkali · • berada di luar negeri atau WNA dan harus didengar pertama . . kali dalam persidangan pidana, dan dibutuhkannya kehadiran saksi dalam hukum perdata. Demikian pula misalnya cyber crime dalam perbankan, polisi bisa menggunakan rekening koran yang sebenarnya merupakan cetakan (print out) laporan keuangan nasabah yang dalam bentuk aslinya berupa dokumen elektronik (file komputer). Hal ini seyognyanya patut menerima datil tanpa harus dibatasi oleh batasan alat bukti sepanjang datil tersebut memenuhi prinsip logika. Aspek-Aspek yang menjadi ukuran bahwa hukum Indonesia belum antisipatif terhadap kemajuan dan perlindungan pelaku pasar dalam teknologi informasi yaitu : .

•

1. Confidentiality dan security Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data dan atau informasi juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebut dari akses yang tidak sah. Keamanan (securit'IJ masalah keamanan merupakan masalah penting karena keberadaannya menciptakan confedence pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik. Dalam Hukum Indonesia belum ada jaminan khususnya dalam Hukum Perbankan, Hukum Perlindungan konsumen terhadap pemenuhan aspek · keamanan ini. Padahal hal ini termasuk tanggung jawab pelaku usaha. Persoalan yang ada adalah • apakah web site yang ditawarkan penjual benar-benar bonafid •

•

216

· · Membangun Cyber Law Indonesia .....(C. Maya Indah S.)

dan memiliki jaminan bahwa jika transaksi dilakukan konsumen benar-benar aman ? Seperti misalnya kerahasiaan nomor kredit sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam transaksi jual beli melalui internet pembeli pasti akan disodori kontrak baku yang telah tertuang dalam web site tempat berbelanja. Menjadi masalah dalam hal pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang semestinya tanggung jawab terseburdibebankan kepada pe.laku usaha. Dalam rangka perlindungan kepada konsumen, UU Perlindungan konsumen belum memberi perhatian kepada perwujudan hak konsumen dalam memanfaatkan telematika yaitu pemberian informasi yang jelas, benar dan jujur kepada konsumen dalam penawaran barang via internet perlindungan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan/ditawarkan perlindungan konsumen untuk kepastian pemberian ganti rugi dan garansi akibat produk pelarangan klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sesuai. Dalam bisnis melalui cyber perlu dikembangkan suatu bisnis • online yang setelah melalui sertifikasi jaringan (web sertification). Sebagai suatu trustmark dalam perdagangan online. Hal ini belum terjangkau oleh hukum di Indonesia. 2. Availability (ketersediaan) Yaitu keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus setiap kali dibutuhkan. . tersedia ' . . Hukum di Indonesia sebagaimana tersebut di atas belum sepenuhnya memenuhi hal ini. Misalnya bagaimana •

•

217


mengakomodasi record dalam catatan eletronik mengenai suatu perjanjian eletronik . Ketentuan yang mewajibkan hal ini belum ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Pelayanan jasa perbankan melalui internet (internet banking) belum mengharuskan tangggung jawab perbankan atas pengendalian dan monitoring sistem yang di buatnya maupun yang dioperasikan oleh vendor. 3. Authenticity/keabsahan Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat kontrak. Dalam elektronik e coomerce terjadinya kesepakatan sangat erat kaitannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya data message yang memuat kesepakatan itu. Keaslian data massage dan tandatangan elektronik menjadi dasar utama terciptanya kontrak. Kelemahan dalam Hukum Acara Indonesia baik Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana Indonesia belum mengakomodasi electronic evidence , sehingga menyulitkan dalam pembuktian.

Pembangunan Cyber Law Dalam Ius Constituendum Indonesia. Dalam upaya menanggulangi cyber crime itu, Resolusi Konggres PBB VIII/1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan yaitu mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah al: melakukan modernisasi hukum p'idana materiil dan nukum.acara pidana . 11. 11

Barda, Op.cit, ha1.2-3 218

Membangun Cyber liJw Indonesia ..... (C. Maya Indah S.)

Berikut adalah perkembangan kebijakan formulasi perundangundangan sebagai cikal bakal cyber law di Indonesia :

a.RKUHP Dalam konsep Rancangan KUHP(Kitb Undang-Undang Hukum Pi dana) sudah dibuat ketentuan yang cukup responsif terhadap cyber crime, Dalam Buku I (ketentuan Umum ), maupun dalam Buku II (tindak Pidana) al :12 - Memperluas pengertian barang termasuk berupa data dan program komputer, jasa telepon/telekomunikasi /jasa komputer. 13 - Memperluas pengertian surat termasuk data tertulis dalam disket, pita magnetik, media penyimpan komputer atau penyimpan data elektronik lainnya. - Memperluas pengertian ruang termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu. - Memperluas pengertian masuk, termasuk mengakses komputer atau sistem kom puter. Memperluas jaringan telepon, termasuk jaringan komputer. Menambah delik-delik baru sebagai tindak pidana 14 INTEL(Informasi dan Telematika) , antara lain berupa : - Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk

12

1bid, Hal. 81-84. 13 Andi Hamzah dan Boedi D.Marsita~ Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 30. 14 Barda, Op.cit, hal. 197-204.

219


-

-

memperoleh, mengubah , merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan /atau sistem elektronik. Penyelenggaran agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya, yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam transaksi. Memiliki dan menggunakan nama domain name berdasar itikad tidak baik melanggar perdagangan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain. Tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik

Termasuk juga diatur dalam RKUHP ini adalah tindak pidana yang juga diatur. tindak pidana terhadap tranfer dana, tindak pidana dalam e-commerce baik dalam sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan, atau lembaga keuangan . Perluasan asas ruang berlakunya hukum pidana Indonesia yaitu perluasan asas teritorial, dinyatakan dalam RKUHP, yang memperluas jangkauan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan di Indonesia, maupun di luar Indonesia yang akibatnya dirasakan atau terjadi wilayah Indonesia dan 15 dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Perluasan yurisdiksi kriminal dimungkinkan berdasar hukum internasional. J.G.Starke menyatakan bahwa perluasan yurisdiksi kriminal yang meliputi hak untuk melakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah suatu negara akan tetapi diselesaikan dalam wilayah negara lain. Perluasan jurisdiksi ini 15

1bid, , hal. 2 16.

220

Membangun Cyber Law Indonesia .....( C. Maya Indah S.)

disebut subjective territorial prinaple.Perluasan yurisdiksi yang kedua meliputi kejahatan yang dilakukan di negara lain akan tetapi diselesaikan dalam batas wilayah negara yang dirugikan, dan mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan perekonomian dan kesejahteraan sosial negara yang bersangkutan. Perluasan .yurisdiksi ini disebut Objective territorial principle. 16 b. RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik ) Seluruh transaksi e-commerce dilakukan secara on line , mulai dari proses transaksi sampai dengan pembayaran. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari : penjual (merchant), konsumen/ card holdel), pihak perantara penagihan antara penjual dan pembeli dan perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit( acquire~}, perusahaan credit card yang menerbitkan kartu (issuer) , pihak netral ketiga yang memegang hak mengeluaran sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan beberapa hal diberikan pula pada card holdet(ceJitJJ authorities). Bila pembayaran manual/cash, tapi transaksinya saja yang online, maka pihak acquirer, issuer, dan certification authoritytidak terlibat di dalamnya. Dalam RUU ITE antara lain mengkriminalisasi juga terhadap perbuatan : - Pelanggaran terhadap persyaratan minimal untuk mengoperasionalkan sistem elektronik. - Sengaja dan melawan hukum mengakses komputer dengan maksud memperoleh atau mengubah informasi dalam komputer. •

16

J.G.Starke, Introduction to International Law, London,Butterworth, ninith ed, 1984, p.197.

221

Fragmentasi Pemiklran Hukum Bisnls Indonesia

-

Mengakses Komputer tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud: a. Untuk memiliki informasi catatan keuangan dari lembaga .perbankan atau lembaga keuangan penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. b. Untuk memiliki lnforrnasi dari pemerintah atau instansllainnya yang berada di bawah pemerintah. c. Untuk memiliki informasi dari komputer yang dilindungi oleh negara. d. Mengakses komputer atau melakukan tindakan tanpa hak yang menyebabkan komputer tersebut menjadi rusak. e. Sengaja dan melawan hukum menyebarkan, danjatau memperdaganglkan kode akses (password) atau informasi yang serupa yang dapat menerobos suatu komputer. c. RUU Transfer Dana Dalam RUU ini, mengatur sistem pembayaran /transfer dana yang merupakan kegiatan untuk memindahkan/mengirim/membayar dana melalui bank. Rangkaian kegiatan ini melibatkan pelbagai pihak yaitu pengirim (sender}, pengirim asal. (originator}, bank pengirim asal (originating bank), bank pengirim (sending bank), bank penerima (receiving.bank), bank penerus (intermediary bank), bank penerima akhir (beneficiary bank) dan penerima (beneficiarY;. Merumuskan tindak pidana terhadap : •

•

222

Membangun Cyber Law Indonesia ..... (C. Maya Indah S.)

-

Perbuatan sengaja dan melawan hukum

mengakses ,

mengambil, mengubah , menggunakan, menggandakan, merusak, menghilangkan dan atau melakukan tindakan lain secara tanpa hak terhadap suatu informasi perintah transfer dana dan atau sistem transfer dana antar bank .

-

Dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, menahan dan atau mengintersepsi pengiriman perintah transfer dana melalui komputer atau media elektronik lainnya.

d. RUU TP II (Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informatika) Merumuskan beberapa tindak pidana pemanfaatan teknologi informasi , antara lain mengenai :pencurian, mengakses tanpa hak,

mengakses

pemalsuan

tanpa

identitas,

hak

sistem

mengubah

dan

informasi

strategis,

memalsukan

data,

mengubah data yang merugikan orang lain, mengakses tanpa hak komputer yang dilindungi, intersepsi, penyadapan jaringan komunikasi data, pemalsuan nomor internet protokol, merusak data base , dan penyalahgunaan surat elektronik Masalah jusrisdiksi dalam RUU TPTI diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Bab XII

yang intinya menyatakan bahwa UU

diberlakukan untuk setiap orang di luar Indonesia maupun di Indonesia, yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dirasakan di Indonesia. Apabila dikaji rancangan perundang-undangan mengenai cyber law yang tersebar dalam beberapa RUU di atas, penulis melihat juga bahwa banyak sekali aturan yang tumpang tindih. Bisa jadi, hal ini juga memunculkan kegamangan 223


dalam penegakan hukum baik terhadap cyber crimes maupun

cyber torts . Harmonisasi hukum menjadi penting misalnya sanksi pelanggaran, maupun bentuk perbuatan anti perlindungan konsumen dalam UU perlindungan konsumen perlu diintegrasikan dengan ketentuan RUU ITE, harmonisasi penerapan sanksi dalam RUU Transfer maupun RUU ITE, termasuk pula dalam ketentuan hukum perbankan yang ada, demikian pula misalnya informasi orang dalam di pasar modal harus diharmonisasikan dengan sanksi yang terdapat dalam RUU ITE. Di samping itu, dalam hal ini penulis mengusulkan suatu UU payung atau umbrella act yang mengatur ketentuan ketentuan pokok dalam pemanfaatan tenologi informasi. Adapun

Undang-undang

sektoral

yang

ada

bisa

lebih

memperinci,seperti RUU transfer dana dsb. Apabila rancangan undang-undang selama ini hanya bersifat fragmentaris dan sepotong-potong dengan tanpa mereduksi kelemahan hukum yang ada pada hukum acara sebagai general rule, dikhawatirkan memunculkan celah-celah hukum yang memudarkan akomodatifnya cyber law. Di samping itu, lamanya pengesahan suatu RUU di atas menjadi Undangundang,

seakan

menginterpersepsikan

bahwa

reformasi

pengaturan dalam telematika di Indonesia seakan jalan di tempat. Arahan Prof. Sri Redjeki bagi visi ke depan hukum ekonomi Indonesia, yaitu harus mengacu : • Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. • Keadilan yang proporsional dalam masyarakat. • lldak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi. 224

Membangun Cyber Law Indonesia .....(C. Maya Indah S.)

• Persaingan yang sehat. 17 Apabila direfleksikan kembali , lebih lanjut prof.Sri redjeki mengemukakan bahwa hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan yang mengandung nilai mengenai : • Pemanfaatan IPTEK secara maksimal yang tidak membahayakan manusia dan kehidupan. • Tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun hak-hak publik /masyarakat. • Pengakuan dan prosedur pengakuan hak oleh negara di bidang HAKI. • Pengaturan tentang /mengenai keseimbangan kepentingan publik terhadap kepentingan individu kelompok publik dsb, sebagai keseimbangan kepentingan para pihak. 18 Dalam upaya membangun cyber law Indonesia, maka instrumen hukum internasional yang sudah diakui bangsabangsa di dunia sebagai etika global juga perlu diacu, setidaknya sudah terlihat dalam RUU -RUU tersebut di atas. The general assembly of United Nations, A/RES/55/63, 22 januari 2001 mengenai Combating the criminal misuse of infonnation technologies menyatakan bahwa : Recognizing that the free flow of onformation can promote economic and social development, education, and democratic governance. Noting significant advancements in the development and application of information technologies and means of telecomunlcatlon. Expreslng concem that technological 17

Sri redjeki, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 31. 18 Ibid, hal. 52-53. 225


advancements have created new possibilities for criminal activity, in particular the criminal misuse of information technologies. Dalam aras internasional, PBB melalui komisi khususnya yaitu . UNCITRAL telah mengeluarkan 2 ·guidelines yang terkait dengan transaksi eletronik, yaitu UNCITRAL (united Nation

Comission On International Trade) Model law on Electronic Commerce with guide to Enactment 1996, United Nations Publication,New Yor 1999, dan UNCITRAL Model Law On Electronic Signature with Guide to Enactment 2001. Model law on Electronic Commerce of the United Nations Commision On International Trade Law yang menyatakan : In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer end the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. here a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose or stored by electronic, optical or similar means including electronic mai/9 Sejalan dengan regulasi dalam aras internasional tersebut, selayaknya Indonesia mampu mengadaptasi dan responsif terhadap ketentuan internasional tersebut.

D. Penutup Dalam antisipasi globalisasi , norma hukum dan law enforcementnya merupakan tuntutan dari konsensus global, dan menjadi strategi menghadapi perdagangan global. 19

Michael Chissick, and Alistair kelman, Electronic Commerce Law and Practice, London , Sweet dan Maxwe11, New York, 2000, hal. 14. 226


advancements have created new possibilities for criminal activity, in particular the criminal misuse of information technologies. Dalam aras internasional, PBB melalui komisi khususnya yaitu . UNCITRAL telah mengeluarkan 2 ·guidelines yang terkait dengan transaksi eletronik, yaitu UNCITRAL (united Nation

Comission On International Trade) Model law on Electronic Commerce with guide to Enactment 1996, United Nations Publication,New Yor 1999, dan UNCITRAL Model Law On Electronic Signature with Guide to Enactment 2001. Mode/law on Electronic Commerce of the United Nations Commision On International Trade Law yang menyatakan : In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer end the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. here a dati! message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose or stored by electronic, optical or similar means including electronic mail9 Sejalan dengan regulasi dalam aras internasional tersebut, selayaknya Indonesia mampu mengadaptasi dan responsif terhadap ketentuan internasional tersebut.

D. Penutup Dalam antisipasi globalisasi , norma hukum dan law enforcementnya merupakan tuntutan dari konsensus global, dan menjadi strategi menghadapi perdagangan global. 19

Michael Chissick, and Alistair kelman, Electronic Commerce Law and Practice, London , Sweet dan Maxwell, New York, 2000, hal. 14. 226

Membangun Cyber Law Indonesia ..... (C. Maya Indah S.)

Tuntutan · membangun cyber law merupakan national level

responsiveness dan flexibility dalam membangun perekonomian menyongsong globalisasi, dan menjadi harapan bagi terwujudnya salah satu visi etik masyarakat global. Perlu direfleksi bahwa aturan hukum yang akan dikemas dalam cyber law tidak bersifat restriktif seperti over criminalization, melainkan harus bersifat directifdan futuristik. Melalui cyber law yang menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha, ekonomi

dan

diharapkan tercapainya daya

pertumbuhan

(economic growth and tercapai peningkatan kualitas

saing

competitiveness), sehingga hidup masyarakat.

Daftar Pustaka Chissick, Michael and kelman, Alistair , Electronic Commerce Law and Practice, London , Sweet dan Maxwell, Nevt York, 2000 Hartono, Sri Redjeki Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000

-------------------, Hukum Ekonomi Indonesia, Publishing, Malang, 2007

Bayumedia

Hamzah, Andi, dan D.Marsita, Boedi, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1987. Indrajit Ricardus Eko, E -commerce Kiiat dan strategi bisnis di dunia maya, Elex Media omputndo, 2001

227


M. Arief Mansur, C. Dikdik ;Eiisatris Gultom, Elisatris, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi informas~ Reika Aditama, Bandung, 2005 Nawawi Arief, Barda, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan kajian Cyber crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 O.Wilson, Edward, Consilience ; The Unity of Knowledge, Alfreda A. Knoop, New York, 1988. Rahardjo , Satjipto , Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan, Pencerahan dalam makalahnya Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan, Voi.1/Nomor 1/April 2005, PDIH UN DIP Semarang,. Steger, Manfred B., Globalism, The New Market Ideology, terj. Globalisme Bangkitnya ideologi Pasar, Lafadl Pustaka, Jogjakarta, 2002 Starke, J.G. Introduction to International London,Butterworth, ninth ed, 1984.

Law,

Toffler, Alvin, Knowledge, Wealth and violence at the edge of the 21st century,ed. terj,Pergeseran kekuasaan, Pengetahuan, kekayaiJn, dan kekerasan di penghujung abad ke-21.., Pantja Simpati, Jakarta, 1990.

228

Membangun Cyber Law Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Global

Recommend Documents