VIII. REKOMENDASI KEBIJAKAN
8.1. Rekomendasi Kebijakan Umum Rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor adalah: 1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, adalah menguatkan usaha
ekonomi masyarakat dan keluarga, sebagai basis perekonomian desa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan cara sebagai berikut: a. Menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam menciptakan sumber-sumber penghidupan baru dengan potensi yang dimiliki. b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. c. Memudahkan dan meringankan masyarakat dalam mengakses sumberdaya modal. d. Menyediakan dan mengembangkan pasar desa, dan sistem informasi pasar bagi produk-produk pertanian dan industri kecil perdesaan, serta mendorong terjadinya tautan ekonomi (economic linkages) perdesaan- perkotaan. e. Menyediakan akses pasar dengan kepastian harga. f. Melindungi usaha ekonomi masyarakat desa dari bahaya laten krisis ekonomi. g. Meningkatkan kemampuan perekonomian desa/kelurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat. h. Peningkatan fasilitas untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa. i. Penguatan kapasitas fiskal desa melalui tugas pembantuan, blockgrant, program bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2. Menguatkan Revitalisasi Pertanian, adalah menguatkan sektor pertanian yang merupakan sektor strategis dalam pembangunan perdesaan melalui: a. Peningkatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan khususnya untuk memenuhi karbohidrat dan protein;
174
b. Pemberian pola insentif dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dalam rangka ketersediaan pangan maupun agribisnis. c. Peningkatan produksi hasil perikanan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. d. Penguatan sistem agribisnis dan penerapan hasil inovasi serta teknologi terkini dalam lingkup pertanian. e. Pengembangan
industri agro yang tersebar di pedesaan untuk
meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja. f. Pengembangan komoditi unggulan, peningkatan keberdayaan serta kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa. g. Peningkatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan. h. Meningkatnya ketersediaan input produksi dan kondisi infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi sumber daya air dan jaringan irigasi JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani), JIDES (Jaringan Irigasi Desa) dan Irigasi Pemerintah di sentra-sentra produksi pertanian. 3. Mengedepankan
Pe manfaatan
Teknologi
Tepat
Guna,
adalah
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna baik untuk pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan pembangunan manusia desa melalui: a. Menemukenali dan memasyarakatkan teknologi tepat guna ses uai kondisi tipologi perdesaan. b. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang telah dikembangkan sebelumnya. c. Memberikan apresiasi bagi masyarakat desa yang mengembangkan teknologi tepat guna ramah
lingkungan dan berdampak pada
kesejahteraan. d. Memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat desa. e. Menyediakan teknologi informasi masyarakat. f. Mempromosikan dan mendukung kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan teknologi tepat guna di desa.
175
4. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah menguatkan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah desa melalui: a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun dokumen perencanaan desa dengan melihat potensi yang terdapat di setiap tipologi perdesaan. b. Pengembangan badan usaha milik desa. c. Mewujudkan demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. d. Meningkatkan
koordinasi
dan
harmonisasi
untuk
keterpaduan
program/kegiatan antar sektor di desa. 5. Mempe rkuat
Kapasitas
Kelembagaan
dan
Masyarakat,
adalah
mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mempercepat kesejahteraan di desa dengan cara: a. Pemberdayaan dan memperkuat kelembagaan masyarakat desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa dalam setiap tipologi desa. b. Meningkatkan
fasilitasi
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan yang dibutuhkan masyarakat desa. c. Mempermudah akses baca dan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa. d. Mendekatkan akses pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. 6. Meningkatkan mengembangkan
Ketahanan ketangguhan
Sosial dan
Budaya kemandirian
Masyarakat,
adalah
masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan desa melalui: a. Penguatan kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan proses pembangunan di setiap tipologi desa. b. Peningkatan sumber daya manusia melalui fasilitasi, pengembangan kapasitas, sosialisasi, dan internalisasi program. c. Pemantapan ketatalaksanaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagai modal sosial. d. Mekanisme koordinasi lintas sektoral dalam menumbuhkembangkan partisipasi, keswadayaan dan kepedulian sosial keluarga buruh tani.
176
e. Pengarusutamaan gender melalui pelibatan buruh tani perempuan dalam proses pembangunan desa. 7. Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, yang difokuskan pada : (a) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten; (b) Peningkatan cakupan sarana prasarana dasar pemukiman; (c) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) Peningkatan kualitas lingkungan; (e) Peningkatan kualitas sarana perhubungan; (f) Peningkatan kelancaran lalu lintas; dan (g) Peningkatan keselamatan lalu lintas.
8.2. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Tipologi
Tipologi Desa Persawahan. 1. Teknologi tepat guna yang mendukung petani dalam mengemba ngkan benih lokal. Teknologi yang ramah lingkungan ini mempertimbangkan kondisi desa persawahan yang masih mengalami pencemaran tanah dan air disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida
kimia. Selama ini upaya untuk
menanggulanginya adalah dengan mengembangkan pupuk dan pestisida alami. 2. Pemerintahan desa melakukan fasilitasi terhadap pengembangan lembaga ekonomi yang mampu menjaga kesempatan kerja lapisan bawah. 3. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam mendukung usaha ekonomi masyarakat desa, yang melibatkan para pelaku usaha di desa persawahan. 4. Mengembangkan adat istiadat dan nilai- nilai sosial budaya sebagai salah satu ikatan dalam upaya pelestarian lingkungan di desa persawahan khususnya adat pengelolaan lahan persawahan secara komunal di wilayah yang jauh dari perkotaan. Strategi pembangunan desa yang ditempuh adalah dengan mengembangkan kemampuan pengelolaan lahan komunal untuk mengatur pembagian secara adil, yang disadari hal ini semakin sulit dilakukan dalam kondisi iklim yang berubah-ubah. 5. Peningkatan produktivitas di desa persawahan. Pemerintahan desa bersama masyarakat desa dapat memeratakan prasarana pertanian, irigasi, bendungan desa dan prasarana lainnya.
177
Tipologi Desa Perladangan. 1. Mengurangi resiko kerusakan ekologis dengan menerapkan pola produksi ladang dengan penggunaan teknologi pertanian tepat guna. 2. Penataan kinerja pemerintahan desa yang melindungi kepentingan buruh tani dan memperluas aksesibilitas terhadap komoditi palawija. 3. Penguatan kelembagaan ekonomi desa dalam pengelolaan sumberdaya desa perladangan yang didukung oleh adanya fasilitas dan layanan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan energi bagi masyarakat. 4. Masyarakat desa mampu meningkatkan potensi dan mengaktualkan potensi ke dalam praktek pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial untuk menunjang produksi pertanian. 5. Keragaman pola nafkah masyarakat desa yang berorientasi kepada tumbuhnya lembaga ekonomi. Tipologi Desa Perkebunan. 1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang diharapkan mampu mengurangi dualisme kepemimpinan di tingkat rukun warga dan rukun tetangga di perdesaan perkebunan besar. 2. Peningkatan kapasitas
kerja masyarakat khususnya kapasitas teknis,
manajerial dan keuangan untuk pekerjaan di luar perkebunan. 3. Komunikasi intensif antara masyarakat adat dan masyarakat asli di perdesaan perkebunan inti-plasma. 4. Penguatan kelembagaan organisasi tenaga kerja perkebunan dan kelompok- kelompok petani. 5. Pemberdayaan rumah tangga keluarga pekebun dan buruh perkebunan. 6. Penguatan akses pemerintahan desa terhadap hasil lembaga penelitian perkebunan sehingga masyarakat desa perkebunan dapat mengembangkan secara mandiri teknologi bibit unggul, budidaya komoditas perkebunan, dan teknologi pasca panen. Tipologi Desa Peternakan. 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa untuk mengembangkan administrasi secara lengkap dan berkelanjutan.
178
2. Pemberdayaan peternak dalam melakukan konsentrasi usaha peternakan yang terkait dengan pengolahan dan pasar sehingga dapat meningkatkan produksi ternak dan pendapatan. 3. Kerjasama antar anggota keluarga dan partisipasi antar gender dalam meningkatkan pendapatan keluarga peternak. 4. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam merintis kerjasama permodalan, pakan dan sanitas kandang. 5. Penguatan kelembagaan koperasi dan kelembagaan usaha kecil menengah dalam pemasaran hasil peternakan di pasar tradisional, pasar swalayan dan restoran. 6. Kerjasama antara lembaga riset peternakan dan pelatihan teknologi tepat guna dibutuhkan mengembangkan kapasitas peternak. 7. Kerjasama antara pemerintah, lembaga penelitian dan masyarakat, baik dengan menjaga sanitasi maupun penanganan kasus. 8. Peningkatan pelayanan prasarana pendukung ekonomi dan prasarana permukiman peternak untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tipologi Desa Perindustrian. 1. Strategi pembangunan akselerasi desa-kota. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi hal penting sebagai bentuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya. 2. Penguatan pemerintahan desa lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik (administrasi kependudukan, perizinan dan pelayanan dasar) agar mampu mencatat migran yang masuk dan keluar desa. 3. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa di tingkat rukun warga dan rukun
tetangga 4. Mengembangkan kewirausahaan dan usaha kecil/mikro melalui pembinaan usaha ekonomi keluarga, pembiayaan usaha kecil/mikro, dan penguatan BUMdes.
