215
X REKOMENDASI KEBIJAKAN Jumlah penduduk yang dapat didukung oleh kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu secara berkelanjutan terbatas yaitu 147.947 orang, oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan. Selain faktor jumlah penduduk, faktor lain yang berperan penting dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah koordinasi antar instansi, konsistensi dalam melaksanakan peraturan dan partisipasi masyarakat. Koordinasi dan konsistensi berkaitan dengan kelembagaan pemerintah sedangkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan hal itu, dua aktor
penting dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah pemerintah dan masyarakat. Dari 4 macam skenario model yang menggunakan intervensi, skenario yang mensinergikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu serta melakukan pengendalian jumlah penduduk adalah skenario KPM, dengan demikian skenario KPM adalah skenario yang paling tepat untuk digunakan. Pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di DAS Ciliwung hulu memerlukan interaksi yang intensif dan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi yang intensif dan efektif perlu diciptakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, paling sedikit dilandasi oleh 5 prinsip dasar yaitu wawasan ke depan (strategic vision), aturan hukum (rule of law), akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Untuk
mewujudkan
skenario
KPM
dalam
pengelolaan
kawasan
permukiman di DAS Ciliwung hulu tersebut, pemerintah dan masyarakat harus mempunyai wawasan ke depan (strategic vision) yang sama yaitu mewujudkan pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai yang diamanatkan UUPR No 26/2007 maupun UUPPLH No 32/2009.
Untuk meningkatkan wawasan ke depan, diperlukan kebijakan
peningkatan kualitas masyarakat dan kebijakan peningkatan kualitas aparat
216
pemerintah daerah. Implementasi dari kebijakan tersebut dilakukan dalam bentuk program atau kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non formal di lingkungan tempat tinggal warga b. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Data tahun 2006, rata-rata jumlah penduduk miskin di DAS Ciliwung hulu adalah 24,76% dari jumlah penduduk, sebagian besar (57,21%) penduduk berpendidikan SD. c. Peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui upaya penumbuhan , pengembangan minat peningkatan dan keterampilan di bidang usaha; promosi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; serta kemitraan dan permodalan. Data tahun 2006 menunjukan rata-rata penduduk bermatapencaharian
dibidang
perdagangan dan jasa. d. Peningkatan pendidikan formal dan non formal aparatur pemda melalui pendidikan akademik lanjutan, kursus, pelatihan, lokakarya, seminar maupun studi banding e. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi aparatur pemda berbasis kinerja. f. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemda. Selain wawasan kedepan, pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan dilandasi aturan hukum (rule of law). Dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman harus mengacu kepada peraturan yang mengatur kawasan permukiman. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan operasionalisasi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kebijakan operasionalisasi RTRW tersebut dalam implementasinya diwujudkan dalam program sebagai berikut : a. Penyusunan rencana rinci tata ruang, b. Penyusunan peraturan zonasi, c. Pembuatan zoning map dan zoning text sesuai blok peruntukan, d. Pengesahan rencana rinci berikut peraturan zonasi menjadi peraturan daerah (Perda).
217
Selanjutnya rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang telah dijadikan peraturan daerah, dijadikan dasar dalam memberikan izin lokasi dan izin pembangunan, serta dasar untuk melakukan penertiban kawasan permukiman. Sesuai dengan UUPR No 26/2007 pasal 62 dan 69 serta UUPPLH No 32/2009 pasal 76 dan 97 penegakan hukum disertai pula oleh sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum dalam rangka pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan, dalam pelaksanaannya harus didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kebijakan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan
rencana rinci
dan peraturan zonasi
harus
diwujudkan. Program atau kegiatan yang dapat dilakukan adalah: a. Sosialisasi RTRW, rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi kepada masyarakat b. Advokasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. c. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi d. Pelibatan masyarakat dalam pelaporan penyimpangan pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi. e. Sosialisasi proses dan prosedur izin pembangunan permukiman kepada masyarakat. Partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
kawasan
permukiman
berkelanjutan sangat penting, tidak hanya dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang saja, akan tetapi juga dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang dapat dilakukan adalah: a) Kebijakan pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu; b) Kebijakan KB. Kebijakan pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu dilakukan melalui berbagai kegiatan/program:
218
a. Memfasilitasi berbagai kegiatan penghijauan pada sempadan sungai/lahan rusak dan perbaikan tebing-tebing yang berpotensi longsor disekitar permukiman. b. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam hal usaha penyerapan air hujan melalui pembuatan sumur resapan atau lubang biopori c. Memfasilitasi masyarakat agar terlibat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan saran dan prasarana untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang telah dibuat oleh pemerintah. d.
Memfasilitasi pengendalian dan pemanfaatan sampah oleh masyarakat melalui reduce, reuse, recycle dan recovery (4R). Partisipasi masyarakat dalam Kebijakan KB dilakukan melalui berbagai
program yaitu : a.
Kegiatan advokasi KB dengan pendekatan sosio-kultural dan keagamaan
b.
Kegiatan peningkatan peran Pos KB yang sudah ada di masyarakat sebagai wadah untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. ;
c.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
d.
Pendewasaan usia perkawinan menjadi 20 tahun pada tahun 2030.
Selanjutnya rekomendasi kebijakan diperlihatkan Tabel 60. Tabel 60 Rekomendasi Kebijakan Skenario KPM di DAS Ciliwung Hulu Tujuan Meningkatkan kinerja pengelolaan permukiman
Kebijakan Peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah
a.
b. Peningkatan kualitas masyarakat
a.
b.
c.
Program Peningkatan pendidikan formal dan nor formal aparatur pemda melalui pendidikan akademik lanjutan, kursus, pelatihan, lokakarya, seminar maupun studi banding. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi aparatur pemda berbasis kinerja Peningkatan pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non formal di lingkungan tempat tinggal warga Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui upaya penumbuhan dan pengembangan minat serta peningkatan keterampilan di bidang usaha; promosi dan pemasaran
219
Tujuan
Kebijakan
Meningkatkan koordinasi & konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kws permukiman Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kawasan permukiman
Operasionalisasi RTRW)
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya merehabilitasi dan merevitalisasi LH
Pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Sumber: hasil analisis Bab VIII
Program hasil usaha masyarakat; serta kemitraan dan permodalan. a. Penyusunan rencana rinci tata ruang b. Penyusunan peraturan zonasi c. Pembuatan zoning map dan zoning text sesuai blok peruntukan d. Pengesahan rencana rinci serta peraturan zonasi menjadi peraturan daerah (perda). a. Sosialisasi RTRW, rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi kepada masyarakat b. Advokasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. c. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi d. Pelibatan masyarakat dalam pelaporan penyimpangan pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi. e. Sosialisasi proses dan prosedur izin pembangunan permukiman kepada masyarakat. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam usaha merehabilitasi dan merevitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu ( 4 R sampah, septic tank komunal, biodigester, sedimen trap, sumur resapan, biopori, agroforestry dan terasering). a. Kegiatan advokasi KB melalui pendekatan sosio-kultural dan keagamaan b. Kegiatan peningkatan peran Pos KB yang sudah ada di masyarakat; c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB; d. Pendewasaan usia perkawinan menjadi 20 tahun pada tahun 2030
