BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
8.1. Kesimpulan Kesimpulan
dari
hasil
kajian
pemberdayaan
perempuan
kepala
rumahtangga yang mengelola usaha mikro melalui pengambangan jejaring sosial di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang adalah sebagai berikut: 1. Perempuan kepala rumahtangga yang mengelola usaha mikro adalah mereka yang berada pada lapisan KS1 dan Pra KS yang mempunyai tanggung jawab sebagai penopang nafkah keluarga, karena mereka sudah tidak mempunyai pasangan hidup atau suami mereka menganggur sebagai akibat dari PHK. Jejaring usaha mikro yang ada di Desa Sekarwangi masih terbatas pada hubungan dalam atau intra komunitas artinya PKRT usaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan mengandalkan pinjaman dari rentenir. Hubungan kelembagaan dengan Luar Komunitas masih terbatas artinya PKRT usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam melakukan hubungan dengan kelembagan di luar komunitas. 2. Program pembangunan yang ada di Desa Sekarwangi yang berasal dari Pemerintah seperti P2KP dan UP2K-PKK belum dapat diakses secara maksimal oleh PKRT usaha mikro. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PKRT yang menerima bantuan tersebut terbatas dan ternyata masih banyak yang belum dapat mengakses bantuan tersebut. Program P2KP belum dapat mengembangkan ekonomi lokal karena usaha yang dirintis masih baru dan dana tersebut banyak dimanfaatkan oleh elit masyarakat. Adanya isu dana hibah menyebabkan pengguliran dana P2KP terhenti. Partisipasi masyarakat dalam program P2KP dan UP2K-PKK belum dapat memunculkan swadaya masyarakat untuk bertanggung jawab bersama-sama mengelola dana tersebut secara berkesinambungan. Kedua program belum dapat memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender karena hasil usaha habis digunakan untuk membayar hutang ke rentenir dan untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
135 3. Akses dan kontrol PKRT usaha mikro terhadap sumberdaya seperti seperti pemanfaatan peralatan atau teknologi, pendidikan dan pelatihan serta lembaga formal masih terbatas. Pembagian kerja PKRT usaha mikro masih lebih dominan pada p ekerjaan reproduktif. Pekerjaan produktif masih terbatas pada usaha warungan yang dikelolanya. Adanya ketidakadilan gender bahwa PKRT hanya sebagai pencari nafkah tambahan dan gerak langkah PKRT usaha mikro hanya dalam lingkup rumahtangga saja membuat PKRT usaha mikro sulit mencapai akses dan kontrol terutama terhadap kredit dan pinjaman dari program pembangunan masyarakat di Desa Sekarwangi. 4. Upaya yang perlu dilakukan untuk memberdayakan PKRT usaha mikro adalah dengan mengembangkan jejaring sosial baik dengan kelembagaan di dalam maupun di luar komunitas mengenai informasi harga dan produk, keberadaan desa, kepercayaan/trust, kredit dan perangkat publik dan sumber potensi masyarakat. Tujuan umum program pemberdayaan PKRT usaha mikro adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender terhadap PKRT dalam mengembangkan akses dan jejaring sosial usaha mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang, sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan akses dan kontrol terhadap permodalan, pemasaran, program P2KP dan UP2K-PKK, serta meningkatkan akses dan kontrol terhadap pengetahuan dan keterampilan. Rancangan program yang disusun untuk memberdayakan PKRT usaha mikro adalah: a. Program
Pengembangan
Jejaring
Sosial
untuk
Pemberdayaan
Perempuan Kepala Rumahtangga Usaha Mikro dengan kegiatannya yaitu penyadaran gender, pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam forum desa, pembentukan forum perempuan dan pembentukan kelompok bermain anak. b. Program Pengembangan Jejaring Usaha Mikro, kegiatannya adalah pengelolaan tabungan secara kelompok, pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha bagi PKRT, pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian, perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan dan perluasan jejaring kerja pemasaran.
136 8.2. Rekomendasi Kebijakan Program-program pengembangan masyarakat yang telah disusun secara partisipatif untuk memberdayakan PKRT usaha mikro perlu ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kajian. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Sekarwangi dan TP PKK Desa Sekarwangi.
8.2.1. Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Daerah Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah: 1. Analisis Gender diperlukan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan perempuan terutama bagi PKRT usaha mikro, sehingga perlu kiranya dilakukan kegiatan analisis gender pada setiap tahun anggaran. Analisis gender dipergunakan untuk melihat isu ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan masalah dan kebutuhan gender. 2. Kesetaraan
dan
keadilan
gender
diperlukan
dalam
setiap
kegiatan
pembangunan sebagai pengarusutamaan gender, sehingga tidak ada satu orangpun yang tersisih dan mengalami keterpinggiran dalam memanfaatkan program pengembangan masyarakat. 3. Tanggap dan sensitif terhadap kebutuhan PKRT usaha mikro, terutama dalam memperoleh akses terhadap permodalan dan pemasaran dengan meningkatkan jejaring sosial yaitu mengembangkan hubungan kelembagaan yang ada di dalam dan di luar komunitas. 4. Meningkatkan swadaya masyarakat agar mereka dapat berpartisipatif dalam program pembangunan, sehingga pembangunan dapat berkesinambungan dengan cara menjadikan warga masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang dialami mereka. Langkah-langkahnya adalah dengan memperhatikan data terpilah gender, melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama PKRT usaha mikro untuk mengetahui masalah dan kebutuhan yang dialami agar program pengembangan masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan mengadakan penjajagan ke lapangan dan
137 agar program dapat berjalan efektif, maka diperlukan evaluasi program secara berkesinambungan.
8.2.2. Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Desa Sekarwangi Ujung dari pelaksanaan program pembangunan masyarakat adalah di tingkat desa. Keberadaan kepemimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik sebagai prioritas pembangunan desa memang penting untuk mempermudah transportasi dan untuk memperoleh kepercayaan dari warga masyarakat, tetapi pemberdayaan masyarakat tidak boleh diabaikan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Apabila tingkat swadaya masyarakat meningkat, maka program pengembangan masyarakat akan berkesinambungan, karena berkurangnya tingkat ketergantungan warga masyarakat terhadap pemerintah. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah desa adalah: 1. Proses pemberian bantuan ekonomi produktif untuk warga masyarakat diberikan berdasarkan proses seleksi yang ketat dan ada survey terhadap usaha mereka. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhannya dan sanggup untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, sehingga dana tersebut dapat bergulir dan berkembang. 2. Peningkatan SDM pengelola dana program pembangunan di tingkat desa. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan pada generasi muda yang bisa dipercaya untuk mengelola anggaran dan mengirimkan warga untuk pendidikan dan pelati han, sehingga program pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan. 3. Memberikan akses dan kontrol terhadap permodalan dan pemasaran bagi PKRT usaha mikro. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pemasaran hasil usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan bagi warga miskin terutama PKRT usaha mikro yang bergerak dibidang home industry, seperti pada usaha warungan, jahit hias, kerupuk, konveksi, ternak dan sebagainya.
138 4. Memberikan kesempatan bagi perempuan terutama PKRT usaha mikro untuk terlibat
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
evaluasi
program
pembangunan, sehingga masalah mereka dapat diminimalisir, karena kebutuhan dan permasalahan mereka dipenuhi. 5. Mengembangkan jejaring sosial dengan cara memperluas hubungan kelembagaan di dalam dan di luar komunitas untuk menggalang sumberdaya dan memberikan akses dan kontrol bagi PKRT usaha mikro agar dapat memanfaatkan program pemberdayaan bagi PKRT usaha mikro. Jejaring kelembagaan yaitu mendayagunakan sumber potensi kelembagaan di desa seperti BUMDES, P2KP dan UP2K-PKK untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dialami oleh PKRT usaha mikro. 6. Memberikan informasi mengenai tertib administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP untuk melihat statistik kependudukan dan untuk melihat komposisi gender termasuk di dalamnya pendidikan dan pekerjaan, sehingga diperoleh
informasi
aktual
untuk
dilakukan
program
pengembangan
masyarakat kepada mereka. Langkah-langkahnya adalah dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan terutama untuk program yang ada kaitannya dengan usaha
mikro
yang
dimiliki
oleh
PKRT,
mengembangkan
jejaring
antar
kelembagaan di dalam dan di luar komunitas serta memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk berkelompok dan berwirausaha.
8.2.3. Rekomendasi Kebijakan kepada TP PKK Desa Sekarwangi Tim
Penggerak
PKK
Desa
Sekarwangi
secara
tidak
langsung
mempengaruhi perkembangan usaha mikro yang dikelola oleh PKRT. PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan di tingkat desa mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi PKRT usaha mikro. Rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa adalah: 1. Memperhatikan kebutuhan dan masalah yang dialami oleh keluarga dan perempuan terutama PKRT yang mengelola usaha mikro yaitu dalam aspek lemahnya permodalan, pemasaran, akses terhadap program pembangunan dan akses terhadap pengetahuan keterampilan.
139 2. Memberikan kesempatan dan peluang bagi PKRT usaha mikro untuk dapat memanfaatkan program UP2K-PKK dalam menambah permodalan dan memberikan peluang untuk pemasaran usaha mikro yang dikelola oleh PKRT. 3. Mendirikan
lembaga
penitipan
anak
untuk
memberikan
pelayanan
kesejahteraan sosial bagi perempuan yang bekerja agar terjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan anak-anak seusianya. Langkah-langkahnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada PKRT usaha mikro agar dapat mengakses program UP2K-PKK
untuk
meningkatkan usaha mereka. Menggalang kebersamaan dalam komunitas terutama bagi Tim Penggerak PKK desa agar bersatu padu memajukan program dan kegiatan PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
8.2.4. Rekomendasi Kebijakan kepada PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi PKRT usaha miko di Desa Sekarwangi merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian keluarga. Kerjasama dan kekompakan
perlu
dijaga
dalam
melaksanakan
berbagai
kegiatan
pengembangan usaha mikro yang dilaksanakan di wilayahnya. Kontrol terhadap berbagai segi kehidupan perlu diperhatikan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan secara mandiri. Langkah-langkahnya adalah dengan berkelompok untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dengan menggalang permodalan secara bersama sama, sehingga usaha mikro yang dijalankan dapat berkembang.
140 DAFTAR PUSTAKA
Achir, Y.C. 1993. Keluarga Sejahtera sebagai Wahana Pengentasan Penduduk dari Ketertinggalan. Warta Demografi. Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Adimihardja, Kusnaka, Harry Hikmat. 2004. Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Bandung: Humaniora. Ambardi, Urbanus M. Socia Prihawantoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. Arifin, Haswinar. 2004. Cara Memahami Kerentanan Perempuan Pengusaha Kecil. Dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 9 No. 2 Agustus 2004. Bandung: Akatiga. Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Astuti, Mary. 2000. Teknik Participatory Rural Appraisal Berdimensi Gender (Makalah). Yogyakarta: PSW UGM. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Barat. 2005. Pelatihan Analisis Gender dalam Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender. Bandung: BPMD. ________. 2005. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (pekka). Bandung: BPMD. Badan Pusat Statistik. 2000. Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesia. Katalog BPS 1302 Survei usaha Terintegrasi 1998. JakartaIndonesia: Badan pusat Statistik. ________. 2000. Profil Usaha Perdagangan Tidak Berbadan Hukum Indonesia . Katalog BPS 8404 Survei Usaha Terintegrasi 2000. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik. Bromley, D.W. 1993. Common Property as Metaphor: Systems of Knowledge, Resources and Decline of Individualism . Hyderabad: The Common Property Resource Diggest 27. IASCP, Winrock and ICRISAT. Bryson, John M. 2003. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Terjemahan oleh M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cendekia, Ilham. 2002. Metode Fasilitasi; Pembuatan Keputusan Partisipatif. Jakarta: Pattiro. Chambers, Robert. 1983. Rural Development Putting the Last First. Published by Longman Inc. ________. 1996. PRA: Memahami Desa secara Partisipatif. Diterjemahkan oleh Sukoco Y. Yogyakarta: Yayasan Mitra Tani. Colleta, Nat J., Michelle L Cullen. 2000. Violent Con flict and the Transformation of Social Capital; Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia. Washington DC: The World Bank. Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Dewayanti, Ratih. 2003. Strategi Adaptasi Perempuan: Persoalan Ekonomi dan Upaya
141 Pengorganisasian . Jurnal Analisis Sosial Vol. 8 No. 2. Oktober 2003. Bandung: Akatiga. Deputi II Bidang Kesetaraan Gender. 2002. Panduan Perencanaan Berspektif Gender Edisi 2 (Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat. 2003. Pemutakhiran Data PMKS, PSKS dan Sasaran Garapan Lainnya tahun 2003. Bandung: DINSOS Prop. Jabar. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung. 2005. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sasaran Lain Kabupaten Bandung Tahun 2004. Bandung: DINKESOS Kab. Bandung. Dirjen Perumahan dan Permukiman. 2002. Pedoman Umum P2KP . Jakarta: Departemen KIMPRASWIL. ________. 2002. Pedoman Teknis P2KP . Jakarta: Departemen KIMPRASWIL. Djohani, Rianingsih. 1996. Acuan Penerapan PRA; Berbuat Bersama Berperan Setara. Bandung: Driya Media. ________. 1996. Selipan I: Dimensi Gender dalam Pengembangan Program secara Partisipatif; Buku Saku untuk Petugas Program. Bandung: Driya Media. Fear, F.A and Schwarzweller, H.K. 1985. Introduction: Rural Sociology, Community and Community Development. In Fear, F.A. and Schwarzweller, H.K (eds). 1985. Research in Rural Sociology and Development, Focus on Community. Greenwich and London: JAI. Firdaus, M. 2005. Aspek Keadilan Jender pada Lembaga Kredit Mikro dalam Kompas tanggal 7 Maret 2005. Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers. Gabriel, Tom. 1991. The Human Factor in Rural Development. London: Belhaven Press. Garcia, Manuel B. 1994. Introductory Sociology: A Unified Approach with Accompanying Work Book. Metro Manila, Philippines: National Book Store. Giddens, Anthony. 2004. The Constitution of Society; Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Terjemahan oleh Sujono Adi Loka. Malang: Citra Mentari Group. Gunardi, Agung., dkk. 2004. Pengantar Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Haeruman, Herman Js. Eriyatno. 2001. Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia. Handayani, Trisakti., Sugiarti. 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press. Harsoyo. 1998. Metode Harvard dan Aplikasinya. Makalah dalam Pelatihan Teknik Analisis Gender. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. ________. 1998. Matriks Analisis Gende r dan Aplikasinya. Makalah dalam Pelatihan Teknik Analisis Gender. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. IASTP II. 1999. Teknik Analisis Gender untuk Pusat Studi Wanita. Batu, Malang. Ife, Jim. 1995. Community Developmen; Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman House.
142 Indarwati, Indri. 2004. Peta Sosial Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat (PL-1). Bandung. ________. 2005. Evaluasi Kegiatan Pengembangan Masyarakat di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat (PL-2). Bandung. Iskandar, Jusman., Carolina Nitimihardjo. 1990. Pengantar Penelitian Pekerjaan Sosial. Bandung: An Naba, Perpustakaan SKM Al Ihsan STKS Bandung. Ismawan, Bambang. 2000. Pemberdayaan Orang Miskin: Refleksi Seorang Pegiat LSM. Jakarta: Puspa Swara. ________. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah, www.ekonomi rakyat.org/edisi_13/artikel_1.htm. Israel, Arturo. 1992. Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia . Jakarta: LP3ES. Juoro,
Umar. 1999. Mengembangkan www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_1.htm.
Ekonomi
Rakyat,
K. Yin, Robert. 2003. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat. Jakarta: Bapenas. Kementrian PP RI. 2002. Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 a t hun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta. ________. 2004. Kondisi dan Posisi Perempuan Indonesia. Jakarta. Kompas. Potret Mbak Mar, Potret Ekonomi Perempuan. Tanggal 7 Maret 2005. ________. Yang Takluk pada Nasib: Perempuan (Miskin) Kepala Rumahtangga. Tanggal 7 Maret 2005. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Satuan Wilayah Kerja (SWK) IV. 2003. Buku Saku P2KP untuk Warga . Bandung: KMW-SWK IV. Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Mikkelsen, Britha. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya -upaya Pemberdayaan; Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan. Terjemahan oleh Matheos Nale. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode -Metode Baru . Jakarta: UI Press. Mosse, Julia Cleves. 2002. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moser, Caroline., Karen Levy. 1986. A Theory and Methodology of Gender Planning: Meeting Women’s Practical and Strategic Gender Needs. London: University College. Moser, Caroline. 1999. Memenuhi Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender diambil dari World Development, Pergamon Press vol 7 No. 11 dalam Ford Foundation. Bahan Diskusi Tutorial “Kursus Jender dan Seksualitas”. Depok: Unit Pelatihan Studi Jender dan Pembangunan dan Laboratorium Antropologi FISIP UI. Mulyana, Deddy. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nasution, S. 2003. Metode Research (Penelitian ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara.
143 Mutawali. 1987. Peranan Wanita dalam Pembangunan Desa. Bandung: PT. Karya Nusantara. Narayan, Deepa. 1998. Bonds and Bridges: Sosial Capital and Po verty. Washington DC: World Bank. Nasdian, Fredian Tonny, Bambang Sulistyo Utomo. 2004. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Nuryana Mu’man. 2004. Modal Sosial dalam Suharto Edi. 2004. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi. Jakarta: BALATBANG DEPSOS RI. Overholt, Catherine et Al. 1985. Gender and Development. West Hartford: Kumarian Press. Payne, Malcolm. 1997. Modern Social Work Theory, Second Edition. London: Macmillan Press Ltd. Perry, Martin. 1999. Mengembangkan Usaha Kecil dengan Memanfaatkan Berbagai Bentuk Jaringan Kerja Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: its Origins and Application s in Modern Sociology.” Annual Review of Sociology. Vol. 22, pp 1-24 Powell, W. 1990. Neither market nor hierarchy: network forms of organization , in L. Cummings and B. Shaw (eds) Research in Organizational Behavior, Vol. 12, Greenwich, CT: JAI Press. Ridjal Fauzie, dkk. 1993. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Rietbergen, Jennifer., dkk. 1998. Participation and Sosial Assessment; Tools and Techniques. Washington DC: The World Bank. Rusli, Said. 1996. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta: LP3ES. Rusli, Said, dkk. 2004. Kependudukan. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Sanderson, Stephen K. 2000. Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Saharuddin. 2005. Metode -Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Saptari, Ratna. dkk. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Pustaka Utama graffiti. Saraswati, Rika. 2001. Perempuan Indonesia menuju Peran sebagai Kepala Rumahtangga dalam Kompas tanggal 26 Februari 2001. Singarimbun, Masri., Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Sitorus, M.T. Felix dan Agusta, Ivanovich. 2004. Metodologi Kajian Komunitas. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Slamet, Margono. 2002. Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan dalam Pambudy, Rachmat dan Adhi, Andriyono Kilat (Editor). 2002. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pertanian, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Sobritchea, Carolyn I. 2000. Preface; Crossing the Threshold (A Resource Book on
144 Women and Micro Finance). Philippines: Wise Act Inc. Soemantri, Andriani Sumampeuw, dkk. 2000. Seri Usaha Mikro-Kecil: Ada Bersama Tradisi. Jakarta: Swisscontact & Limpad. Soewondo Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suhardianto, Hari. 1999. Jawa Barat: Desa Adat dalam Mubyarto. 1999. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Laporan Kaji Tindak Program IDT. Yogyakarta: Aditya Media. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial; Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung. _______. 2004. Analisis Kebijakan Sosial. Bandung: STKS Press. _______. 2004. Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial. Jakarta: Balatbang Depsos RI. _______. 2005. Analisis Kebijakan publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. Sulistiati. 2004. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial dalam Edi Suharto. 2004. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Balatbangsos Depsos RI. Sumardjo, Saharuddin. 2005. Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Sumarti, Titik. dkk. 2004. Analisis Ekonomi Lokal. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Sumarti, Titik. Ekawati Sri Wahyuni. 2004. Perspektif Gender dalam Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Susenas. 2002 dalam Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP). Sutomo, Sumengen., dkk. 2003. Perencanaan Partisipatif. Jakarta: CV. Cipruy. Sutrisno, Loekman. 1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan . Yogyakarta: Kanisius. Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian . Bogor: Pusat Litbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Syaukat, Yusman. Sutara Hendrakusumaatmadja. 2004. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Tim Penggerak PKK Pusat. 2001. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Bandung: TP PKK Propinsi Jawa Barat. Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Barat. 2000. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UP2K-PKK. Bandung: TP PKK Kabupaten Bandung. Tjandraningsih, Indrasari. 1999. Krisis Ekonomi dan PHK: Maknanya bagi Perempuan dalam Jurnal Perempuan Edisi 11 Mei-Juli 1999. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Todaro, Michael P. 1999. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga; Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
145 Uphoff. 1992. Local institutional Development; An Analytical Source Book with Cases. United States of America: Kumarian Press. Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widaningroem, R. 1998. Metode Moser dan Aplikasinya. Makalah dalam Pelatihan Teknik Analisis Gender. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Wilkinson, KP. 1970. The Community as a Social Field. Sosial Force, Vol 48/3. Pp. 311322. Worldbank. 2001. What is Social Capital dalam Worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm tanggal 5/22/01.
http://www.
Lampiran 1. Pedoman Wawancara
146
PEDOMAN WAWANCARA Perempuan Kepala Rumahtangga Usaha Mikro
A. Identitas Subyek Kasus: 1. Nama : …………………………………………………………………. 2. Usia : …………………………………………………………………. 3. Status : …………………………………………………………………. 4. Pekerjaan : …………………………………………………………………. 5. Pendidikan : …………………………………………………………………. 6. Pekerjaan Suami: ………………………………………………………………. 7. Jumlah anggota keluarga: …………………………………………………….. 8. Alamat : …………………………………………………………………. 9. Penghasilan per bulan/minggu/hari: ………………………………………….. 10. Perawatan kesehatan: Puskesmas/Diobati sendiri/Dukun. 11. Pendidikan untuk anak: sekolah/tidak disekolahkan. 12. Usaha yang dijalankan: ………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. B. Identifikasi Masalah dan Harapan: 1. Masalah yang dialami: …………………………………………………………. …………………………………………………………………. 2. Upaya pemecahan masalah: ……………………..…………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 3. Harapan terhadap kehidupan yang akan datang: …………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 4. Hubungan dengan keluarga: ………………………………………………….. 5. Hambatan dan Masalah: ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 6. Hubungan dengan tetangga: ………………………………………………….. 7. Hambatan dan Masalah: ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 8. Hubungan dengan produsen: …………………………………………………. …………………………………………………………………. 9. Hambatan dan Masalah: ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 10. Hubungan dengan konsumen: ………………………………………………… 11. Hambatan dan Masalah: ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 12. Jumlah bantuan yang pernah diterima: ………………………………………. 13. Asal Bantuan : …………………………………………………………………. 14. Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat: …………………………………… 15. Hambatan usaha yang dirasakan: ……………………………………………. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
Lampiran 2
147 PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK ke-I
Tujuan Sasaran
: Mengetahui karakteristik PKRT : Perempuan Kepala Rumahtangga usaha mikro
I. Susunan Acara 1. Pembukaan. 2. Pemaparan Diskusi Kelompok oleh fasilitator. 3. Pelaksanaan Diskusi, dengan materi: a. Pemetaan PKRT usaha mikro. b. Pembagian kerja gender, dengan menggunakan Daily Schedule (aktivitas harian) dan Kerangka analisis Harvard (Profil Aktivitas), kalender musim. c. Akses dan Kontrol/Manfaat, dengan Diagram Venn, Profil Sejarah Lokal dan analisis kecenderungan, analisis mata pencaharian. d. Partisipasi dengan menggunakan Profil Kegiatan. e. Akses pada jasa/pelayanan. 4. Kesimpulan. 5. Penutup. II. Tabel Kuesioner Tabel 1. KERANGKA KERJA ANALISIS GENDER PROFIL KEGIATAN NO 1.
2.
3.
KEGIATAN Kerja Produktif (Productive Work) Produksi (Padi) Mengolah tanah (membajak, mencangkul) Mengairi sawah (mengatur perairan) Menanam padi Menyiangi rumput Memupuk Menyemprot (membasmi hama) Menjaga dari gangguan hama dan burung Memanen Merontokkan padi Pengeringan Penyeleban (mengubah dari padi menjadi beras) Pengepakan ke dalam karung Penjualan atau pemasaran Mengelola took Pekerjaan buruh bangunan/bengkel Pekerjaan peternakan Pekerjaan jasa Berdagang Kerja Reproduktif (Reproductive Work) Melahirkan Mengasuh anak Menyusui anak Menyediakan makanan Mengambil air dan bahan bakar Berbelanja Perawatan pekarangan rumah Membersihkan rumah & menjaga kesehatan keluarga Kerja Komunitas/Sosial (community Work) Upacara dan Peringatan
PD
LD
AP
AL
Wk
Tm
148 Aktivitas pembangunan komunitas Partisipasi dan kelompok, dan organisasi Mempersiapkan pesta Menyiapkan pemakaman Aktivitas politik lokal Kegiatan keagamaan Sumber: Aus AID’s to Gender and Development dalam IASTP II, 1999. • PD : Perempuan Dewasa. • LD : Laki-laki Dewasa. • AP : Anak Perempuan. • AL : Anak Laki-laki.
Tabel 2. KERANGKA KERJA ANALISIS GENDER PROFIL AKSES DAN KONTROL PADA SUMBER DAYA PRODUKTIF NO.
SUMBER DAYA
LAKI-LAKI AKSES
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KONTROL
PEREMPUAN AKSES
KONTROL
Penggunaan tenaga kerja orang lain Lahan Sumber daya alam lainnya: • Sungai Modal Kredit Peralatan/teknologi Pendidikan/pelatihan Sumber daya lain: • Organisasi lokal • Lembaga formal • Lembaga non formal • Pasar • Terminal
Sumber: Aus AID’s to Gender and Deve lopment dalam IASTP II, 1999. Tabel 3. KERANGKA KERJA ANALISIS GENDER AKSES DAN KONTROL PADA MANFAAT DARI KEGIATAN PEMBANGUNAN NO.
SUMBER DAYA
LAKI-LAKI AKSES
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KONTROL
PEREMPUAN AKSES
Pangan Sandang Barang konsumen Perumahan Pelayanan kesehatan Sumber daya alam Kepemilikan asset Kesempatan kerja Pendidikan/pelatihan Kekuasaan politis Status yang lebih tinggi Penghasilan Manfaat lainnya
Sumber: Aus AID’s to Gender and Development dalam IASTP II, 1999.
KONTROL
149 Tabel 4. KERANGKA ANALISIS HARVARD PROFIL AKSES DAN KONTROL/MANFAAT A. SUMBER DAYA
LAKI-LAKI AKSES
PEREMPUAN
KONTROL
AKSES
KONTROL
Tanah Peralatan Tenaga kerja Uang kas Pendidikan/pelatihan Organisasi/kelembagaan B. MANFAAT Pendapatan dari luar Pemilikan kekayaan Kebutuhan dasar Pendidikan Kekuatan politik
Sumber: The Oxfam Gender Training Manual (Terjemahan) dalam Harsoyo, 1998.
Tabel 5. KERANGKA ANALISIS HARVARD FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH Faktor-faktor
Dampak Lk Pr
Kesempatan Lk Pr
Kendala Lk Pr
Politik Ekonomi Budaya Pendidikan Lingkungan Hukum
Sumber: The Oxfam Gender Training Manual (Terjemahan) dalam Harsoyo, 1998.
Lampiran 3 Undangan Diskusi Kelompok ke-I
150
GAMBAR 1. FOTO-FOTO DISKUSI KELOMPOK I 151
1. Pengisian instrumen karakteristik PKRT Usaha Mikro dan pembuatan bagan pemetaan.
2. Pemberian contoh pengisian formulir identitas Subyek Kasus.
3. Pengisian instrumen masalah yang dialami oleh PKRT Usaha Mikro.
152
4. Pengisian Instrumen Pertanyaan (Jadwal Harian PKRT Usaha Mikro.).
5. Pengisian diagram kalender musim.
Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Diskusi Kelompok ke-I
153
154
GAMBAR 2. HASIL PRA 155
156
157
Lampiran 5. Pedoman Diskusi Kelompok ke-II 158 PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK ke-II Tujuan Sasaran
: Efektivitas Program Pembangunan dan Analisis Masalah dan Kebutuhan PKRT : Perempuan Kepala Rumahtangga usaha mikro BKM, TP PKK Desa.
I. Susunan Acara 1. Pembukaan. 2. Pemaparan Diskusi Kelompok oleh fasilitator. 3. Pelaksanaan Diskusi, dengan materi: a. Informasi Hasil Diskusi I dan II. b. Evaluasi program P2KP dan UP2K-PKK melalui Kerangka Analisis Moser. c. Analisis Pohon Masalah PKRT Usaha Mikro. 4. Kesimpulan. 5. Penutup. II. Tabel Kuesioner
159 Tabel 6. KERANGKA ANALISIS MOSER PERENCANAAN GENDER NAMA PROYEK
Peranan yang Difokuskan Maksud Reproduktif
Produktif
Kemasy
Reproduktif
Kebutuhan Gender yang Dipenuhi Maksud Nyata
Nyata Produktif
Kemasy
Keb Gender Prod
P2KP UP2K-PKK
Sumber: The Oxfam Gender Training Manual (Terjemahan) dalam Widaningroem, 1998.
Keb Gender Str
Keb Gender Prod
Keb Gender Str
Pendekatan Kebijakan
Informasi selanjutnya
GAMBAR 3. FOTO-FOTO DISKUSI KELOMPOK II
160
1. Pemetaan akses dan kontrol terhadap program
2. Gambaran partisipasi masyarakat dalam program P2KP.
3. Pemetaan akses dan kontrol terhadap program.
161
4. Pemetaan akses dan kontrol terhadap program.
5. Pemetaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya produktif.
6. Pemaparan oleh salah seorang informan yang menjadi anggota BKM/UPK.
162
7. Pemaparan partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam program P2KP.
8. Pemaparan deskripsi masalah pengguliran dana P2KP.
Lampiran 6. Daftar Hadir Peserta Diskusi Kelompok ke-II 163
164
Lampiran 7. Pedoman Diskusi Kelompok ke-III (Loka Karya) 165 PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK ke-III (LOKA KARYA) Tujuan Sasaran
: Penyusunan Program Pemberdayaan PKRT Usaha Mikro : Perempuan Kepala Rumahtangga usaha mikro BKM, TP PKK Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Camat, Aparat Kecamatan
1. Pembukaan. 2. Pelaksanaan Diskusi, dengan materi: a. Informasi Hasil Diskusi I, II dan III (Hasil Penelitian). b. Penyusunan Program Pemberdayaan bagi PKRT Usaha MIkro. 3. Kesimpulan. 4. Penutup.
Lampiran 8. Undangan untuk Loka Karya
166
Lampiran 9. Susunan Acara untuk Loka Karya 167
168
GAMBAR 4. FOTO LOKA KARYA: PEMAPARAN HASIL PENELITIAN
1. Pemaparan hasil penelitian.
2. Para pesera loka karya.
3. Peserta perempuan yang menghadiri kegiatan loka karya.
169
4. Para Stakeholder
Lampiran 10. Daftar Hadir Peserta Loka Karya 170
