115
VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
8.1 Kesimpulan Dari hasil kajian tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (suatu kajian penguatan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM di Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, berdasarkan pembahaan yang telah diuraikan yang disesuaikan dengan tujuan kajian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a. Peran PHBM yang implementasi dilakukan melalui LMDH memberikan akses kepada pesanggem (penggarap) untuk mengelola hutan secara partisipatif dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional telah mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan taraf hidup pesanggem
(penggarap)
di
Desa
Glandang.
Hanya
pada
tahap
implementasinya masih diperlukan serangkaian langkah penyempurnaan. Rancangan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara partisipatif memerlukan waktu yang lebih fleksibel dan secara simultan dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terlibat dalam program PHBM. LMDH Desa Glandang merupakan kelembagaan yang dibentuk atas dasar prakarsa dan inisitatif warganya sendiri untuk mengelola sumberdaya alam hutan dan meningkatkan taraf hidup pesanggem (penggarap). Namun, kinerja LMDH Desa Glandang belum optimal, sehingga upaya menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan program-program LMDH belum dapat diwujudkan secara optimal. Guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. b. Efektivitas program dalam PHBM belum memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan di Desa Glandang. Faktor pendorong peningkatan efektivitas PHBM adalah adanya pelibatan aspiratif dan prakarsa pesanggem, peningkatan ekonomi pesanggem dan peletarian
116 SDA hutan, dan memberikan peluang kerja, serta memotivasi penggalian potensi pesanggem. Dengan adanya jaringan koalisi dan komunikasi semua pelaku yang ada melalui kelembagaan yang ada, menjadikan program PHBM melalui LMDH dapat berhasil. c. Berkaitan dengan kapasitas LMDH di Desa Glandang, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya kapasitas LMDH. Rendahnya kapasitas LMDH tersebut ditandai dengan kondisi rendahnya SDM kepengurusan, kepemimpinan yang belum mengakar, rendahnya tingkat partisipasi pesanggem (penggarap) dan pengurus terhadap norma/ aturan yang ada, dan masih terbatasnya jaringan kerjasama LMDH dengan lembaga lain. yang kesemuanya belum berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai perwakilan pesanggem (penggarap) dalam program PHBM.
d. Kinerja LMDH yang terbentuk selama ini masih belum cukup berkemampuan (mandiri) dalam menumbuh kembangkan kapasitasnya sendiri untuk melayani tuntutan kebutuhan nyata dari dinamika pembangunan di masyarakat. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor dalam proses program pengembangan masyarakat, yaitu : rendahnya kwalitas pelayanan LMDH, LMDH
belum
Kepemimpinan
mampu belum
mengelola
organisasi
mencerminkan
LMDH
keterwakilan
dengan
seluruh
baik,
anggota
pesanggem dan belum mengakar, manajemen LMDH belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana mestinya. e. PHBM melalui LMDH dalam upaya merubah taraf hidup pesanggem (penggarap) dalam mewujudkan program pengembangan masyarakat, strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM. Upaya-upaya tersebut selanjutnya dijabarkan melalui program-program yang dirancang bersama masyarakat, yaitu :
1) Restrukturisasi kelembagaan LMDH, 2) Pelatihan
manajemen dan organisasi bagi pengurus dan anggota LMDH, 3) Penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan, dan 4) Pengawasan manajemen LMDH.
117 8.2 Rekomendasi Kebijakan Guna mencapai hakekat LMDH yang mandiri, yaitu mengacu pada kedudukan LMDH yang diharapkan : 1) sebagai wadah masyarakat merumuskan dan melaksanakan program yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan konteks pembelajaran dalam proses pengembangan masyarakat melalui proses yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan desentralisasi, 2) sebagai tempat berkumpul wakil-wakil masyarakat untuk membentuk wadah pimpinan kolektif,
untuk
bermusyawarah
mengambil
kebijakan
dan
mengawasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan 3) sebagai wahana masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, maka diperlukan sosialisasi baik kepada jajaran internal Perum Perhutani maupun kepada pihak-pihak eksternal utamanya masyarakat desa hutan. Proses ini ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali karena harus bertahap dari memberikan pengetahuan, menumbuhkan pemahaman, hingga terbentuknya kesadaran. Guna mewujudkan efektivitas dalam implementasi PHBM, maka diperlukan pemahaman yang merata baik dalam tubuh Perum Perhutani sendiri maupun segenap stakeholders melalui sosialisasi, menghilangkan anggapan bahwa PHBM adalah milik Perum Perhutani sehingga keterlibatan stakeholders akan optimal, peningkatan kualitas SDM masyarakat desa yang terbatas yang berakibat pada kualitas organisasi, melalui pendampingan maupun pelatihanpelatihan yang dilakukan, Penerapan manajemen yang tegas dinyatakan sebagai perwujudan spirit penyelamatan hutan, dengan perbaikan kinerja LMDH, memodifikasi tugas pengamanan, dan perbaikan kinerja dan kualitas komunikasi publik dengan adanya keterbukaan dan kejujuran. Oleh karena itu, disadari bahwa keberhasilan setiap program yang akan dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta dan dukungan setiap komponen masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan dapat dihasilkan suatu sinergi positif bagi penguatan kapasitan LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM dalam proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Belajar dari pelaksanaan proses perencanaan program pengembangan masyarakat
yang
pernah
dilaksanakan
di
Desa
Glandang,
merupakan
pembelajaran yang sangat berharga bagi berbagai pihak terutama yang berkepentingan dalam program pengembangan masyarakat. Berbagai program pengembangan masyarakat selayaknya dirancang mengikuti kebijakan otonomi
118 daerah
berdasarkan
prinsip-prinsip
yang
terkandung
dalam
program
pengembangan masyarakat seperti Demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, dan desentralisasi. Program pengembangan masyarakat seharusnya merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan dan juga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Harapannya, konsep perencanaan partisipatif dari program pengembangan masyarakat nantinya dapat diterapkan ke dalam sistem perencanaan program pembangunan di desa. Namun, pada kenyataannya sistem perencanaan pembangunan yang berlaku sampai dengan saat ini tidak jauh berbeda dengan sistem perencanaan pada waktu sebelum berlakunya otonomi daerah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa harapan terjadinya pembelajaran bagi pelaku pembangunan di tingkat desa belum terwujud. Dalam melaksanakan kegiatannya LMDH hanya mendapatkan dana dari swadaya masyarakat dan beberapa mitra yang menjalin kerjasama dengan LMDH. Berdasarkan hal tersebut, dapat disarankan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan keuangan untuk menyelaraskan waktu perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat Berdasarkan kajian ini, diperoleh hasil bahwa tujuan program kurang dapat tercapai karena berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya khususnya dalam
implementasi
program,
sehingga
diperlukan
upaya-upaya
untuk
mengatasinya melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM dalam proses perencanaan program pengembangan masyarakat. Dalam rangka penguatan kapasitas LMDH dan peningkatan efektivitas PHBM di Desa Glandang telah disusun rencana program aksi yang melibatkan unsur pengurus dan anggota LMDH, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan Perum Perutani. Untuk mendukung terlaksananya program aksi tersebut, maka perlu adanya rekomendasi kepada pihak-pihak tersebut, yaitu : 1. Bagi Pengurus dan anggota LMDH .
- Meningkatkan
kinerja
diantara
pengurus
dan
anggota
merealisasikan program LMDH dan menguatakan kapasitas LMDH.
dalam
119 - Menggali potensi-potensi sumberdaya alam (lahan hutan dengan segala potensinya) dan sumberdaya manusia (pengurus dan anggota) dalam upaya mengembangkan kegiatan LMDH. - Meningkatkan dukungan dan kerjasama yang saling menguntungan dengan Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan (pihak ketiga). - Bersama aparat desa berupaya menggalang dukungan (baik pembinaan maupun pendanaan). 2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pemalang. - melalui kebijakan daerahnya dalam merancang program pengembangan masyarakat
yang
lebih
memberikan
kesempatan
bagi
pesanggem
(penggarap) melalui LMDH untuk berpartisipasi mulai tahap perencanaan program dengan pengambilan keputusan, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk program pengembangan masyarakat pesanggem (penggarap) melalui LMDH. - Selain itu, koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat serta koordinasi dengan berbagai pihak termasuk swasta dan LSM dalam program pengembangan masyarakat bagi pesanggem (penggarap) melalui LMDH dapat lebih ditingkatkan. 3. Bagi Perum Perhutani - Memberikan pendampingan kepada LMDH dalam rangka mengembangkan LMDH dalam merealisasikan program kerja. - Memberikan dukungan yang bisa diberikan Perum Perhutani bagi penguatan kapasitas LMDH - Bersama-sama LMDH dan aparat desa melakukan upaya evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dalam program PHBM, terutama berkaitan dengan pencapaian dalam rangka penguatan kapasitas LMDH, peningkatan efektivitas PHBM dan perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap)
melalui kebijakan perusahaan kiranya dapat
melalukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas LMDH Glandang dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya hutan di panguan LMDH Glandang kepada pesanggem (penggarap).
