KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kajian pengernbangan rnasyarakat yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Boneka di Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ini dapat &tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kondisi resesi ekonomi menyebabkan banyak penduduk mengalami
PHK, dengan latar belakang tersebut dibentuklah Kelompok Pengrajin Boneka yang anggotanya para korban PHK yang bermukim di wilayah Kelurahan Bojongmenteng, dalam perkembangannya para ibu rumah tangga pun turut bergabung untuk rneningkatkan pendapatan keiuarga, tenyata dengan bergabung di KPB telah terjadi peningkatan pendapatan keluarga. Komposisi pengrajin berasal dari warga asli, famili Bpk. Duckry dari Pekalongan dan warga Bekasi dari luar Bojongementeng. Komposisi tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, namun juga
menjamin kelangsungan usaha KPB agar dapat terus
mengembangkan din. 2. Analisis terhadap keragaan usaha KPB Bojongmenteng baik dari segi
harga, pernasaran, bahan baku, tenaga kerja, permodalan, proses teknologi, maupun kebijakan, semakin hail menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun dalam sistem usahanya merupakan suatu mata rantai yang terputus-putus di mana para pengrajin tidak mengetahui secara persis berapa harga produk mereka dijual dan di mana produk mereka dipasarkan. 3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPB dapat disimpulkan
beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh KPB, baik kekuatan (internal) maupun peluang (eksternal) untuk dapat mengembangkan usahanya, diantaranya (1) Produk boneka merupakan hasil industri
yang tidak akan hilang oleh jaman, (2) Adanya pembinaan dari pemerintah, (3) Banyaknya alternatif sumber pendanaan (BUMN, Bank, Bantuan Pemerintah). (4) Banyak tumbuh pusat-pusat perbelanjaan, (5) Para pengrajin memiliki pengalaman yang cukup dalam pembuatan boneka, (6) Jalinan kerjasama antar pengrajin didasarkan atas kekeluargaan, (7) Adanya saling percaya antara pengrajin boneka dengan mitra usahanya. Disamping memiliki berbagai potensi, UPB Bojongmenteng juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi, baik kelemahan (internal) maupun ancaman (ekstemal) KPB yang telah diidentifikasi sebagai berikut:, (1) Kualitas produk masih kalah dengan produk pabrik, (2) Sulitnya memasarkan produk karena keterbatasan akses ke pusat perbelanjaan, (3) Pengrajin selalu ketinggalan teknologi, (4) Belum adanya koperasi, (5) Modal belum mencukupi, (6) Banyaknya industri besar yang kualias produknya jauh lebih baik, (7) Pemasok bahan baku dan pemasaran masih lemah. 4. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan UP8
masih terkonsentrasi pada proses pencarian bahan baku hingga produksi boneka, dalam ha1 pemasaran mereka menyerahkan sepenuhnya kepada tenaga pemasaran, di samping itu kegiatan pemberdayaan masih banyak bergantung pada dukungan program pemerintah. Unluk memperbaiki kondisi demikian rencana aksi penguatan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan KPB Bojongmenteng disusun rencana aksi berupa penguatan kelembagaan usaha koperasi KPB Bojongmenteng, meningkatkan kemampuan pengrajin mengenai skill meliputi kemampuan membuat pola, menjahit, mempergunakan mesin-mesin dan kemampuan manajerial meliputi desain produk, kualitas produk, perencanaan pemasaran, pola penghitungan bahan baku, pola pengelolaan keuangan dan yang ketiga adalah penerapan teknologi tepat guna meliputi penerapan Total Qualify Control dan melengkapiKPB dengan mesin-mesin canggih.
Rekomendasi Dalam rangka penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha KPB Bojongmenteng dalam kajian ini telah dirancang program yang disusun secara partisipatif. Untuk mendukung terlaksananya program yang telah disusun, maka direkomendasikan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Untuk KPB Bojongmenteng:
1) KPB Bojongmenteng agar melengkapi persyaratan administrasi pembentukan koperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan segera daftarkan Koperasi KPB Bojongmenteng ke notaris, agar tercipta suatu lembaga yang dapat mernperkuat posisi tawar KPB Bojongmenteng.
2) Setelah KPB terbentuk, hendaknya menghimpun anggota sebanyak-banyaknya agar masalah permodalan dapat diatasi, baik berupa modal sosial maupun modal finansial, sehingga KPB Bojongmenteng akan semakin kuat dalam pengembangan usahanya, sehingga kedepan dapat lebih mandiri dan tidak banyak bergantung pada bantuan pemerintah.
3) Koperasi KPB agar melengkapi plasma produksi dengan teknologi yang dibutuhkan, seperti mesin kompresor dan komputer disertai dengan tenaga ahli yang berkompeten di bidang teknik industri, manalemen akuntasi dan pemasaran. 4)
Dalam perencanaan pemasaran, agar memperhatikan perilaku konsumen dengan mengobservasi perilaku yang ditunjukkan konsumen baik secara individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperoleh produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka sehingga KPB Bojongmenteng dapat menarik rninat beli konsumen, ha1 itu dilakukan dengan
menganalisis rata-rata penjualan per bulan dikaitkan dengan trend yang sedang ada di masyarakat. 2. Untuk Aparat Kecamatan dan Kelurahan:
1) Fasiliasi KPB Bojongmenteng dalam pengurusan persyaratan administratif yang menyangkut perijinan pada level Kelurahan dan Kecamatan, seperti Surat KeteranganDomisili Usaha. 2) Turut berperan aktif dalam upaya menghimpun partisipasi warga masyarakat untuk bergabung dengan KPB Bojongmenteng dengan cara mensosialisasikan program tersebut pada setiap rapat minggon yang dihadiri oleh RTJRW.
3) Usulkan program pelatihan pengrajin boneka dan bantuan mesin juki melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam kegiatan Aspek Ekonomi, baik pada Musrenbang Tingkat Kelurahan
Bojongmenteng
maupun
Musrenbang
Tingkat
Kecamatan Rawalumbu. 3. Untuk Pemerintah Kota Bekasi:
1)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar mengupayakan setiap produk KPB Bojongmenteng agar mendapatkan hak paten dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan sehingga inovasi yang dibuat oleh KPB Bojongmenteng tidak seenaknya dijiplak oleh pe~sahaanlpengrajin boneka lainnya dan juga agar diupayakan produk KPB Bojongmenteng dapat dipasarkan di luar Jawa dan bila memungkinkan dapat diekspor ke luar negeri.
2) Dinas Perekonornian Rakyat agar memfasilitasi pembentukan kelembagaan Koperasi KPB Bojongmenteng dan memberikan secara rutin agar Koperasi KPB Bojongmenteng ke depan dapat lebih maju dan mandiri, tidak lagi banyak bergantung pada bantuan pemerintah.
3) Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mengadakan pelatihan teknologi pembuatan boneka dan pelatihan manajemen, akuntasi dan pemasaran, dan bila program tersebut diadakan maka pengrajin dari KPB Bojongmenteng agar diikutsertakan.
4) Hendaknya model kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan KPB Bojongmenteng tidak menerapkan model inkrementalisme {bersifat tambal suhm) tetapi kebijakan yang diambil haruslah sistematik dan berkelanjutan, di rnana antara satu lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lainnya harus terjalin sinergisitas dalam pengembangan KPB Bojongmenteng dan terjamin kontinuitasnya. Di samping itu kebijakan yang dibuat harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan.