DRAFT REKOMENDASI KEBIJAKAN JUDUL REKOMENDASI Strategi Penguatan Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Energi Laut di Lokasi Prioritas Penggembangan SASARAN REKOMENDASI Kebijakan Terkait dengan Prioritas Nasional
LATAR BELAKANG Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Penggunaan energi di Indonesia meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Sementara itu akses ke energi yang handal dan terjangkau merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat (Anonim, 2006). Disadari atupun tidak, saat ini Indonesia selalu dibayangi krisis energi. Hal ini dikarenakan Indonesia masih mengandalkan penggunaan energi yang berasal dari fossil seperti minyak bumi dan turunannya. Ketergantungan ini akan sangat berat dan sulit untuk diringankan mengingat substitusi dengan sumber energi non-fosil membutuhkan waktu yang lama dan terbatas (IPB, 2009). Saat ini dua pertiga dari total kebutuhan energi nasional berdasar dari energi komersial dan siasanya berasal dari biomassa yang digunakan secara tradisional (non komersial) (Anonim, 2006). Dalam kondisi ketersediaan sumber daya energi yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi setiap negara. Menurut Lubis (2007) salah satu langkah kebijakan terkait energi terbarukan adalah diversifikasi energi. Diversifikasi energi adalah upaya penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Dalam rangka diversifikasi, penggunaan energi diarahkan dari energi tidak dapat
1
terbarukan (non-renewable) kepada penggunaan energi terbarukan (renewable). Salah satu potensi energi terbarukan berasal dari energi laut. Perkembangan energi kelautan di Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama, namun sudah menunjukkan performa yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya institusi yang memiliki perhatian yang sama terhadap pengembangan energi laut seperti: P3GL, BPPT, KKP, ITB, ITS. Namun, pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan baru sebatas melakukan kajian dan analisis dari aspek teknis seperti uji coba prototipe, survey data dasar dan mini pilot plant. Sedangkan kajian dari aspek kelembagaan masih minim dilakukan. Analisis aspek kelembagaan penting dilakukan untuk menunjang ketajaman analisis aspek teknis. Implementasi teknologi tidak hanya terkait dengan aspek teknis (teknologi) namun terkait juga dengan aturan formal dan informal di lokasi, regulasi dan kebijakan. Hasil penelitian BBPSE KP menunjukkan bahwa aspek kelembagaan berkontribusi terhadap permasalahan yang terjadi pada pengembangan energi laut. Berdasarkan contoh-contoh kasus di lokasi penelitian (Nusa Penida, Flores Timur, Bawean, Larantuka dan Raja Ampat), keberadaan aturan formal ditingkat daerah berperan dalam pengelolaan energi, karena setiap pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur potensi dan sumberdaya manusia maupun alam yang dimilikinya. Secara normatif meskipun tidak ditemukan aturan lokal/adat yang menangani laut secara khusus dan berkaitan langsung dengan pengelolaan energi, namun hampir di semua lokasi terdapat pengelolaan energi yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengetahuan dan kebijakan pemerintah di masing-masing lokasi. Hasil penelitian BBPSE KP juga menunjukkan bahwa ketiadaan peran kelembagaan
pemerintahan
yang
terlatarbelakangi
pleh
keterbatasan
pengetahuan pemda tentang energi laut, karena belum mendapatkan contoh konkret terkait pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi laut terbukti mengkendala pengembangan energi laut di lokasi-lokasi itu.
2
OPSI REKOMENDASI Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga opsi kebijakan yang perlu dilakukan dalam melakukan strategi penguatan aspek kelembagaan dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas penggembangan, yaitu: 1. Penguatan aspek regulatif dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas , 2. Penguatan aspek normatif dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas, dan 3. Penguatan aspek kognitif dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas.
DASAR PERTIMBANGAN REKOMENDASI Opsi kebijakan ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dibeberapa lokasi sumber energi laut, yaitu: Kabupaten Gresik (Pulau Bawean), Kabupaten Bangka, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Flores Timur (Larantuka).
Analisa aspek regulatif dalam konteks ini adalah adanya
aturan formal yang terdapat ditingkat kabupaten yang mengatur secara langsung pengelolaan energi (PERDA). Pada Gambar 1 dapat dilihat capaian rata-rata aspek regulatif dan dukungan pada pengembangan energi terbarukan. Kabupaten Nusa Penida mencapai nilai 37,5%. Kabupaten Gresik dan Flores Timur masing-masing mencapai 35%, Kabupaten Bangka mencapai 27,5% dan Kabupaten Raja Ampat mencapai 25%. Nilai ini di dapat dari menggabungkan capaian nilai aspek regulasi dengan bentuk dukungan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin besar perhatian dan dukungan pemerintah terkait dengan peluang pengembangan energi terbarukan (energi laut). Capaian 20% dapat diartikan bahwa belum ditemukan aturan khusus di tingkat Kabupaten yang mengatur secara spesifik pengelolaan energi, termasuk pengelolaan energi terbarukan. Belum adanya PERDA khusus terkait pengelolaan energi dapat diartikan bahwa sumber energi di lokasi belum dijadikan prioritas dalam kegiatan pembangunan atau daerah tidak memiliki potensi energi yang besar dan membutuhkan peraturan khusus.
3
40
37.5
35
35
35 30
27.5 25
25 20 15
10 5
1.25
1.875
1.375
1.75
1.75
0
Raja Ampat (Selat Manswar)
Nusa Penida
Bangka (Teluk Gresik (Bawean) Kalabat)
Nilai Rata-Rata yang di capai
Flores Timur (Larantuka)
Persen (%) Nilai Rata-Rata tingkat Capaian
Gambar 1. Capaian Aspek Regulatif dalam Pengelolaan Energi Laut
Pada aspek normatif, implementasi energi baru terbarukan dikaitkan dengan aturan-aturan lokal ditingkat masyarakat yang memiliki kaitan dalam pengelolaan energi. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi, tidak ditemukan aturan lokal/adat yang menangani
laut secara khusus dan memiliki kaitan
langsung dengan pengelolaan energi. Namun demikian, hampir di semua lokasi terdapat pengelolaan energi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada Gambar 2, dapat dilihat capaian aspek normatif di masing-masing lokasi. Capaian terbesar terdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, Kabupaten Raja Ampat 40%, Gresik 34% dan Bangka 20%. Semakin tinggi nilai capaian mengindikasikan semakin baik.
4
50
45
45
45
40
40
35
35 30 25
20
20 15 10 5
2
2.25
1.75
1
2.25
0
Raja Ampat (Selat Manswar)
Nusa Penida Nilai yang di capai
Bangka (Teluk Kalabat)
Gresik (Bawean)
Flores Timur (Larantuka)
Persen (%) tingkat Capaian
Gambar 2. Capaian Aspek Normatif dalam Pengelolaan Energi Laut
Keberadaan potensi energi baru terbarukan yang berasal laut (arus dan gelombang), secara umum mendapat dukungan dari PEMDA dan masyarakat, namun bentuk dukungan tersebut disesuaikan dengan pengetahuan dan kebijakan pemerintah di masing-masing lokasi. Pengetahuan PEMDA dan Masyarakat akan pengembangan energi kelautan masih terbatas, karena belum mendapatkan gambaran utuh, menyeluruh dan konkret terkait sumber energi terbarukan yang berasal dari laut (arus dan gelombang). Seberapa besar potensi yang dimiliki, apakah potensi pasokan energi tersebut dapat menyuplai listrik di lokasi, seberapa besar biaya yang dibutuhkan, apakah rumit pemeliharaan alatnya, ataupun seberapa besar dampaknya pada kegiatan pelayaran ataupun penangkapan ikan. Nilai aspek kognitif tentang pengelolaan energi terbesar dari pandangan pemerintah terdapat di Kabupaten Nusa Penida (60%), Flores Timur (55%), Gresik (50%), Bangka (45%) dan Raja Ampat 40%. Sedangkan aspek kognitif tertinggi dari pandangan masyarakat/pandangan adalah Flores timur (45%) dan Nusa Penida (45%). Sedangkan Raja Ampat dan Gresik mendapatkan (35%) (Gambar 3). Sedangkan dari pandangan masyarakat, persepsi masyarakat di
5
Kabupaten Klungkung dan Flores Timur mencapai 45%, tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini berarti persepsi tingkat pengetahuan masyarakat akan energi baru terbarukan sudah cukup baik. 60 52.5
50
50 42.5 37.5
40
37.5
30 20 10
1.875
2.625
2.125
1.875
2.5
0
Raja Ampat Klungkung (Nusa (Selat Manswar) Penida) Nilai Rata-Rata yang di capai
Bangka(Teluk Kalabat)
Gresik (Bawean)
Flores Timut (Larantuka)
Persen (%) Nilai Rata-Rata tingkat Capaian
Gambar 3. Capaian Aspek Kognitif dalam Pengelolaan Energi Laut
STRATEGI IMPLEMENTASI Opsi 1: Penguatan Aspek Regulatif dalam Pengelolaan Energi Laut Di Lokasi Prioritas Penguatan aspek regulatif dapat dilakukan dengan cara mendorong pemerintah daerah setempat (PEMDA/SKPD) untuk membuat aturan/regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan implementasi teknologi. Keberadaan regulasi penting sebagai dasar konstitusi dalam pengambilan kebijakan. Salahsatu bentuk dukungan pada aspek regulatif adalah keberadaan PERDA atau aturan yang menangani pengelolaan energi dan adanya keberadaan SKPD yang memiliki tupoksi untuk menangani energi. Keberadaan SKPD khusus yang menangani energi penting untuk dilakukan, karena keberadaannya dapat mempertajam dukungan kebijakan terhadap pengelolaan energi.
Ketiadaan SKPD
khusus
ini dapat memperlambat
implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan kunjungan lapang, dari kelima kabupaten yang dijadikan lokasi riset, terdapat tiga kabupaten yang 6
memiliki SKPD khusus untuk menangani energi (Dinas ESDM), yaitu: Kabupaten Gresik, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Bangka. Sedangkan pada kabupaten lainnya, SKPD yang menangani energi digabungkan dengan SKPD lain, sebagai contoh di Kabupaten Klungkung, bagian yang menangani energi berada didalam BAPPEDA. Pada Kabupaten Flores Timur, pengelolaan energi terdapat dalam SKPD PU-TAMBEN (Pekerjaan Umum dan Pertambangan dan Energi). Kebijakan yang dilakukan oleh PEMDA yang memiliki Perda/aturan dan SKPD yang menangani pengelolaan energi memiliki penekanan kebijakan yang berbeda jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki.
Opsi 2: Penguatan aspek kognitif dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas Aspek ini dikaitkan dengan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengelolaan energi. Penguatan aspek kognitif dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan pada tingkat masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Kegiatan peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan seluruh level masyarakat, pelatihan atau pelibatan masing-masing pihak dalam implementasi kegiatan. Masyarakat dan pemangku kepentingan dijelaskan beberapa aspek teknologi, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, dampak positif yang ditimbulkan, bahaya yang dapat terjadi, serta sejauhmana pelibatan masyarakat dalam fase sosialisasi, rancangbangun dan pengoperasionalisasian.
Opsi 3: Penguatan aspek normatif dalam pengelolaan energi laut di lokasi prioritas Penguatan aspek normatif dalam pengelolaan energi laut dapat dilakukan dengan mengintroduksikan energi laut pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur adat setempat. Tokoh dan aturan adat setempat biasanya memiliki pengaruh informal yang kuat kepada masyarakat dan ikut membentuk karakter masyarakat sehingga pelibatannya diharapkan dapat meningkatkan aspek normatif dalam implementasi teknologi.
Hal ini akan
7
tercermin dari norma-norma, persepsi ataupun nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
PRAKIRAAN DAMPAK REKOMENDASI Terdapat beberapa perkiraan dampak dari implementasi rekomendasi yaitu: -
Kegiatan implementasi teknologi akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena
tidak hanya memperhatikan aspek teknis melainkan aspek
kelembagaan. -
Keberlanjutan teknologi energi laut yang merupakan teknologi baru bagi masyarakat.
-
Pengembangan energi laut memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang besar, maka harus dilakukan dengan perencanaan yang baik serta ditopang dengan penyiapan masyarakat berikut kelembagaannya.
Daftar Pustaka IPB. 2009. Perspektif Baru Pembangunan untuk Menanggulangi Krisis Pangan dan Energi. Anonim 2006. Indonesia 2005-2025 Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Energi Baru dan Terbarukan untuk mendukung Keamanan Ketersediaan energi Tahun 2025. Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Lubis, A. 2007. Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Teknik Lingkungan.
Penyusun Rekomendasi Nama: Rizky Muhartono dan Siti Hajar Suryawati No Hp: 0813 1440 6063 Email:
[email protected]
8
