228
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAMM
Kebijakan
pengembangan
Kawasan
Agropolitan
Merapi-Merbabu
merupakan kebijakan pengembangan kawasan, yang meliputi pembangunan sektor-sektor pertanian dan sektor terkait lainnya yang diintegrasikan ke dalam model pendekatan pengembangan wilayah. Berdasarkan kebutuhan pembangunan sektor-sektor pendukung di KAMM yang diintegrasikan dalam sebuah manajemen pengembangan wilayah terpadu dan terintegrasi, maka kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan untuk dikembangkan di KAMM dikelompokkan ke dalam dua kebijakan, meliputi (1) kebijakan umum pengembangan KAMM
yang terdiri dari : pembangunan
sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi pertanian, permukiman, tata ruang, usahatani/agribisnis, permodalan, dan kelembagaan, serta (2) kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur berkelanjutan KAMM. Diagram alir model konseptual kebijakan umum pengembangan KAMM dan kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur berkelanjutan KAMM disajikan pada Gambar 90.
5.1
Kebijakan Umum Pengembangan KAMM
Kebijakan umum yang direkomendasikan untuk dikembangkan di KAMM meliputi: 1) Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia; merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan diawal kawasan agropolitan mulai dikembangkan sebelum sektor lain masuk. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia di KAMM bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan penyuluhan. 2) Kebijakan pengembangan teknologi; penerapan teknologi tepat guna pertanian terutama untuk industri manufaktur berbasis komoditas pertanian dalam skala rumah tangga (home industry) sangat penting untuk dikembangkan, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek antara lain : (1) pemanfaatan sumberdaya tanpa
229 harus merusak lingkungan (resource endowment); (2) pemanfaatan teknologi yang senantiasa berubah (technological endowment); (3) pemanfaatan institusi atau kelembagaan yang saling menguntungkan pembangunan pertanian (institutional endowment); dan (4) pemanfaatan budaya untuk keberhasilan pembangunan pertanian (cultural endowment). Transfer teknologi tepat guna kepada masyarakat selaku pelaku utama pengembangan agribisnis, terutama untuk mendorong agar berkembangnya industrialisasi di perdesaan sangat dibutuhkan sehingga masyarakat bisa melakukan proses home industry di tempat tinggal masingmasing tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya transportasi dan lain-lain.
Kebijakan Umum Pengembangan KAMM
Kebijakan Spesifik Pembangunan IB-KAMM
Infrastruktur Berkelanjutan
Pengembangan
KAMM
Pembangunan Infrastruktur KAMM Infrastruktur Jalan: Usahatani, Jalan Poros, Jalan Antar Desa-Kota
Kinerja Sektor-sektor Pasca Fasilitasi
SDM
TR
PER KIM
AGRI BISNIS
TEKNO LOGI
MO DAL
Infrastruktur Air: Bangunan Penangkap Air, Jaringan Irigasi dan Air Bersih
Ekonomi Secara ekonomi menguntungkan LEM BAGA
Secara sosial bermanfaat
Sosial
Ramah lingkungan
Lingkungan
Infrastruktur Bangunan: Packing House, STA, Pasar Tradisiopnal, Home Industry Infrastruktur Limbah: IPAL, Persampahan
Rekomendasi Kebijakan Umum Pengembangan KAMM
Rekomendasi Kebijakan Spesiifik Pembangunan Infrastruktur KAMM
Perlu penelitian lanjutan
Infrastruktur Energi: Jaringan Listrik, Microhydro, Gas. Infrastruktur Telekomunikasi: Jaringan Telpon, Internet
Pembangunan
INFRASTRUKTUR SML
Infrastruktur Permukiman: Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Input Model Pengembangan KAMM menuju Kawasan Argopolitan Mandiri
Gambar 90 Diagram alir model konseptual kebijakan umum pengembangan KAMM dan kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur berkelanjutan KAMM 3) Kebijakan pengembangan permukiman; merupakan upaya peningkatan kawasan-kawasan permukiman sampai mencapai taraf layak huni terutama cluster permukiman yang terbentuk secara linier mengikuti kontur lahan yang beberapa cluster diantaranya berada pada wilayah topografi yang curam (kemiringan lahan diatas 30%) dan rawan bencana. Cluster-cluster permukiman juga perlu dihubungkan dengan kota tani utama (agropolis) dan antar cluster melalui jaringan 229
230 jalan poros desa sehingga terbentuk jejaring permukiman yang menjadi satu kesatuan lingkungan permukiman yang harmonis. 4) Kebijakan penataan ruang; mensosialisasikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 beserta peraturan-peraturan turunannya yang telah ada sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, agar zonasi-zonasi dan persentase penggunaan lahan/land allocations presentages (LAP) tetap sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam RUTR kabupaten/kota dan RDTRKAMM. Kebijakan di bidang penataan ruang termasuk menetapkan wilayah yang menjadi kota tani (agropolis) yaitu kota Grabag dan kota tani baru yaitu agropolis dukun dan ngablak, sehingga struktur dan hierarki ruang KAMM dapat terbentuk dan berfungsi sebagai simpul distribusi dan jasa, pusat perdagangan wilayah, pusat kegiatan dan pelayanan agroindustri, dan pusat pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 5) Mencetak
kader-kader
hutan
lestari
di
masing-masing
distrik/kecamatan, untuk menjaga pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan termasuk konservasi kawasan lindung serta menjaga terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan industri dan permukiman. 6) Kebijakan
pengembangan
agribisnis;
mensosialisasikan
dan
merekomendasikan kepada masyarakat/petani tentang jenis-jenis komoditas unggulan pertanian yang cocok dengan potensi agroklimat dataran tinggi MerapiMerbabu dan potensi lahan yang berasal dari abu vulkanik gunung api, terutama kelompok
komoditas-komoditas
hortikultura
yang
memiliki
R/C
ratio
(return/cost), lebih besar dari 1 (> 1) yang berarti layak secara financial dan merekomendasikan komoditas hortikultura berdasarkan prospek pemasaran hasil analisis BCG, yaitu kuadran I “stars” prospek, group produk yang paling menguntung yaitu cabai, dan kuadran II “cash cows” prospek, group produk yang masih mendatangkan keuntungan dan perlu dipertahankan, yaitu loncang, kapri, pare, dan kentang. Pemilihan produk yang mempunyai prospek ini, akan membuat para petani memproduksi komoditi hortikultura yang laris di pasaran dan banyak dikonsumsi masyarakat. Kebijakan mendorong untuk berkembangnya agroindustri di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu yang dapat menimbulkan multiplier effect, terutama
231 industri manufaktur dalam skala rumah tangga (home industry) agar masyarakat mendapat keuntungan secara langsung dari nilai tambah proses pengolahan hasil (value added) adalah merupakan kebijakan yang sangat mendesak. 7) Kebijakan pengembangan permodalan usahatani; yaitu membuka akses petani ke sumber pembiayaan agar bisa mendapat pinjaman modal usahatani dengan skim kredit tanpa agunan dengan bunga subsidi, sehingga petani kekurangan modal tidak terjerat oleh para tengkulak dan pengijon yang sangat memberatkan dan merugikan para petani. 8) Kebijakan pengembangan kelembagaan; perlu mengembangkan lembaga pengelola kawasan agropolitan yang telah ada, baik pengelola di tingkat birokrasi seperti Pokja Pengembangan kawasan agropolitan tingkat provinsi, kabupaten, dan kawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga pengelolaan kawasan agropolitan dapat berjalan dengan baik dan optimal, maupun lembaga yang ada dimasyarakat seperti gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani andalan nasional (KTNA), himpunan kerukunan tani indonesia, dan asosiasi-asosiasi masyarakat lainnya. Pengembangan kelembagaan pengelola infrastruktur seperti: Pengelola Sub-Terminal Agribisnis Sewukan dan Ngablak sampai ke tingkat masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa memiliki dan memanfaatkan serta memelihara infrastruktur tersebut. 9) Kebijakan pengembangan suprastruktur lainnya; yaitu perlunya membangun komiten pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk mendorong KAMM menjadi kawasan agropolitan mandiri yang tidak harus tergantung lagi dengan bantuan dan stimulans pemerintah. Komitmen pemerintah daerah ini hendaknya diikuti dengan pengalokasian dana APBD I-II terutama untuk pembangunan sektor-sektor yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat/petani, antara lain untuk subsidi pengadaan pupuk murah, bibit unggul, serta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan desa, irigasi, pasar desa, dan lain-lain. 10) Kebijakan pengembangan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan pihak-pihak investor dan masyarakat untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu secara keseluruhan terutama untuk mengembangkan dan menggerakkan industrialisasi perdesaan berbasis komoditas 231
232 pertanian (agroindustri), yang meliputi pembangunan industri inti oleh pihak investor dan industri penunjang oleh masyarakat. Prinsip-prinsip kemitraan ini harus mengandung kesetaraan, transparansi, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat.
5.2
Kebijakan
Spesifik
Pembangunan
Infrastruktur
Berkelanjutan
KAMM
Kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan agropolitan haruslah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, yang diwujudkan dalam bentuk sistem manajemen lingkungan (SML) yang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan (ekologi), keberlangsungan kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini harus diarahkan secara spesifik untuk mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara utuh dan menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir di kawasan agropolitan. Berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang meliputi sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang, akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan agropolitan, yang pada akhirnya akan menopang perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur juga akan berperan sebagai pengungkit (leverage) dan penggerak utama (prime mover) sektor-sektor terkait lainnya di kawasan agropolitan. Kebijakan pembangunan infrastruktur juga harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) yang meliputi: adanya perencanaan yang menyeluruh (a master linking or integrated plan), adanya rencana induk untuk setiap pembangunan dan pengembangan sistem (master plans for the development of each service infrastruktur system), tersusunnya perkiraan biaya (assesments that tie to the budgeting process), terbentuknya organisasi dan pengembangan institusi yang ada (capacity building development), dan adanya perencanaan peningkatan sistem yang ada (plans to improve operation servicess). Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan empat tahapan, meliputi : (1) tahapan studi kelayakan pembangunan infrastruktur, (2) tahapan penyusunan
233 perencanaan dan rancangan infrastruktur, (3) tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan (4) tahapan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. (1) Tahapan studi kelayakan pembangunan infrastruktur: merupakan aktivitas awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang selaku stakeholder utama pengembangan Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu, melalui kegiatan pra studi kelayakan infrastruktur yang akan dibangun. Di dalam kegiatan ini ide diterjemahkan dalam bentuk analisis dengan tujuan agar “apakah ide pembangunan infrastruktur itu bisa ditindaklanjuti dengan analisis berikutnya”. Di dalam kegiatan pra studi kelayakan ini, analisis yang dilakukan meliputi aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Aktivitas berikutnya berupa studi kelayakan, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan pada pra studi kelayakan selanjutnya dilakukan studi kelayakan. Pada aktivitas studi kelayakan ini, data primer dan sekunder infrastruktur dikumpulkan secara lengkap sehingga analisis teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dilakukan lebih detail. Dari studi kelayakan ini muncul berbagai alternatif dan rekomendasi pembangunan infrastruktur yang sudah dikaji secara mendalam. Kajian pada tahapan studi kelayakan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan Master Plan dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) KAMM, yang akan menjadi acuan dalam pengembangan KAMM dalam jangka panjang dan menengah. (2) Tahapan penyusunan perencanaan dan rancangan infrastruktur: Hasil rekomendasi dari studi kelayakan pembangunan infrastruktur, apabila dinyatakan “layak” maka kegiatan selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan perencanaan teknis dan rancangan pembangunan infrastruktur KAMM. Penyusunan perencanaan teknis dan rancangan pembangunan
infrastruktur
harus
disesuaikan
dengan
kondisi
dan
karakteristik serta jenis komoditas pertanian yang akan ditunjang dengan memperhatikan dan menerapkan kriteria-kriteria teknis berupa norma, standard, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembangunan infrastruktur. Kriteria teknis perencanaan dan rancangan pembangunan infrastruktur untuk menunjang komoditas hortikultura antara lain adalah: 233
234 ► Infrastruktur air: meliputi jaringan irigasi dan jaringan air bersih.
Jaringan irigasi dan jaringan air bersih adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Kriteria teknis yang harus dipenuhi antara lain: pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsipprinsip mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan air lainnya seperti untuk konsumsi rumah tangga dan lain-lain. Pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan sistem satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna air di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang. Pemakaian air yang berfungsi multiguna, antara lain untuk kepentingan usahatani, pengolahan hasil serta untuk konsumsi rumah tangga, harus dirancang agar air dari sumber/hulu yang belum tercemar langsung dialirkan langsung ke kawasan permukiman dengan sebuah sistem jaringan air bersih, yang dimulai dari pembangunan eksplorasi sumber daya air, pengolahan (treatment), penampungan (storage), transmisi, dan jaringan distribusi sampai ke rumah tangga. Sedangkan jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian hortikultura dimulai dari penyediaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. ► Infrastruktur jalan: jaringan jalan yang ada dalam KAMM meliputi jalan
usahatani (farm-road), jalan poros desa, dan jalan antar desa-kota. Jalan usahatani type setapak dapat dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor untuk mengangkut saprodi atau hasil panen. Jalan usahatani kolektor dapat dilalui oleh kendaraan roda empat muatan terberat 4 ton. Jalan poros desa dapat dilalui kendaraan roda empat dan enam dengan muatan terberat 6 ton, dan jalan antar desa-kota dapat dilalui kendaraan roda enam dengan muatan terberat 8 ton. Permukaan jalan harus dibuat cukup
235 rata dan halus agar komoditas hortikultura tidak rusak kena goncangan selama dalam pengangkutan. ► Infrastruktur transportasi: sistem transportasi pengangkutan hasil panen
di KAMM dimulai dari pengangkutan awal dari petak-petak lahan dengan pikulan manusia sampai ke tempat pengumpulan hasil sementara (TPHS), dilanjutkan dengan pengangkutan menggunakan kendaraan pickup roda empat sampai ke packing house. Produk hortikultura dari packing house ada yang dibawa ke supermarket, ke sub-terminal agribisnis, dan ke pasar tradisional. Pemasaran produk hortikultura ke kota-kota pemasaran akhir (outlet) dilakukan dengan menggunakan kendaraan truk roda enam. Seluruh proses pengangkutan komoditas hortikultura
harus
menggunakan
mobil
tertutup
atau
minimal
menutupnya dengan tenda sehingga produk hortikultura tidak oleh kemungkinan terkena hujan dan panas matahari. ► Infrastruktur pengolahan dan pemasaran: pengolahan dan pemasaran
produk hortikultura harus dilakukan dalam bangunan yang terlindung dari panas matahari dan hujan, dengan suhu udara yang tidak panas bahkan untuk jenis-jenis komoditas sayuran tertentu memerlukan ruang pendingin (cold storage) sehingga bias bertahan lama dalam keadaan tetap segar. (3) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur : Pada tahapan ini hasil penyusunan perencanaan dan rancangan infrastruktur diimplementasikan, dengan memperhatikan aspek-aspek ketepatan kualitas, ketepatan waktu pembangunan, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan sasaran. Tahapan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan komoditas yang akan ditunjang di KAMM. Komoditas hortikultura dengan rata-rata usia tanam sampai panen selama 6 bulan, membutuhkan infrastruktur secara keseluruhan dalam waktu yang relatif sama. Infrastruktur penunjang usahatani berupa: jalan usahatani, dan air baku, serta infrastruktur penunjang berupa packing house, sarana home industry, jaringan listrik, serta infrastruktur penunjang pemasaran berupa sub-terminal agribisnis (STA), pasar tradisional, jaringan telepon dapat dibangun sekaligus atau berurutan. 235
236 Sedangkan apabila komoditas pertanian baru bias dipanen dalam waktu yang cukup lama maka pembangunan infrastruktur penunjang pemasaran bias dilaksanakan pada tahapan terakhir. (4) Tahapan Operasi dan Pemeliharaan: Sesudah pelaksanaan pembangunan infrastruktur selesai maka infrastruktur dapat langsung dioperasikan (dipakai) dan harus dipelihara agar sesuai dengan umur infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur ini dilaksanakan oleh sebuah Badan/Unit Pengelola yang dibentuk dari dan oleh petani, seperti Badan Pengelola STA Sewukan yang telah dibentuk ketika pembangunan telah selesai.
