147
PEMBAHASAN UMUM DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN PENDEKATAN AGROPOLITAN Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 akan mencanangkan pengembangan wilayah dengan pendekatan agropolitan sebagai program unggulan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menyadari bahwa kondisi saat ini menunjukkan ketersediaan sumberdaya di Kabupaten Banyumas yang paling cocok untuk membangun daerah adalah dengan membangun pertanian. Hal ini di dukung oleh kondisi wilayah Kabupaten Banyumas, dimana : (a) sebagian besar penduduknya bekerja dan mendapatkan kehidupan dari sektor pertanian atau yang terkait dengan sektor pertanian, (b) sebagian besar pendapatan kotor daerah Kabupaten Banyumas masih didominasi sektor pertanian. Pengembangan wilayah dengan pendekatan agropolitan sebagai konsep pembangunan pertanian dalam abad moderen sekarang ini tidak bisa lagi secara parsial. Pertanian harus dibangun secara holisitik yaitu dengan membangun semua yang tersedia di perkotaan ke perdesaan. Semua infrastruktur pendukung pembangunan pertanian harus tersedia di perdesaan. Bukan hanya itu, untuk mengurangi urbanisasi, maka semua kemudahan yang ada di perkotaan harus juga tersedia di perdesaan, seperti: fasilitas komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, fasilitas pendukung perekonomian / keuangan, dan fasilitas pendukung lainnya harus disediakan. Menurut Rustiadi, dkk. (2006) konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan suatu sel hidup yang mempunyai plasma dan inti.
Inti adalah pusat-pusat pelayanan/permukiman sedangkan plasma adalah
daerah belakang (hinterland) yang mempunyai sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Pusat wilayah berfungsi sebagai : (1) tempat terkonsentrasi penduduk (permukiman), (2) pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri, (3) pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, dan (4) lokasi pemusatan industri. Sedangkan hinterland berfungsi sebagai : (1) pemasok (produsen) bahanbahan mentah atau bahan baku, (2) pemasok tenaga kerja, (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri.
148
Penentuan hirarki terhadap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan cluster analisis metode k-means terhadap variabel-variabel indikator kinerja infrastruktur dan fasilitas publik ( Lampiran 36) terbukti adanya hirarki di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis seperti yang terlihat pada Tabel 45, Kabupaten Banyumas terbagi dalam 3 hirarki. Dikarenakan pola penempatan desadesa di wilayah Kabupaten Banyumas cenderung terpencar-pencar sehingga menyebabkan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efesien. Oleh karena itu perlu dibentuk kota-kota kecil dan menengah agar wilayah sekitarnya bisa mengakses. Kemudahan dan luasan jangkauan pelayanan kota-kota kecil dan menengah dapat dilihat dari tingkat pusat-pusat pelayanan yang ada didalamnya, dimana semakin besar pusat pelayanan tersebut maka akan semakin besar dan semakin luas pula jangkauan yang dilayaninya. Pusat-pusat pelayanan tersebut dimaksud untuk meningkatkan peran dan fungsi kota-kota tersebut.
Selain itu juga untuk
meningkatkan efesiensi dan efektifitas pusat pelayanan dalam melayani daerahdaerah belakangnya.
Secara nyata dapat dilihat dari adanya infrastruktur jalan.
Aksesibilitas yang tinggi antar kecamatan dapat dilihat dari jalur penghubung yang ada (dalam hal ini jalan antar kecamatan dan fasilitas pelayanan). Berdasarkan hal tersebut maka kecamatan-kecamatan yang ada di hirarki I mempunyai aksesibilitas yang baik di banding kecamatan-kecamatan lainnya (Gambar 35 ). Hirarki I memiliki karakteristik jumlah dan jenis fasilitas yang lebih banyak daripada hirarki II dan hirarki III, seperti: fasilitas perbankan, rumah potong hewan, pasar hewan, sarana kesehatan dan pertokoan. Oleh karena itu hirarki I menjadi pusat pemasaran dan perdagangan. Hirarki II dan hirarki III memiliki karakteristik jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang lebih sedikit daripada hirarki I sehingga menjadi wilayah hinterland yang berfungsi sebagai kawasan produksi untuk disuplai kewilayah hirarki I.
149
Tabel 45 : Hirarki Kecamatan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Jangkauan Pelayana Infrastruktur dan Fasilitas Publik No 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kecamatan
Hirarki
Karakteristik wilayah
Wangon Purwokerto Timur Sumpiuh Purwokerto Barat
I I I I
Lumbir Jatilawang Kebasen Tambak Somagede Kalibagor Banyumas Purwojati Ajibarang Gumelar Cilongok Baturaden Sumbang Kembaran Sokaraja Rawalo Kemranjen Patikraja Pekuncen Karang lewas Kedungbanteng Purwokerto Selatan Purwokerto Utara
II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III III
- Fasilitas pelayanan pendidikan ( rasio sekolahan SLTA terhadap murid tinggi, indeks diversitas sarana pendidikan tinggi) - Fasilitas kesehatan ( rasio rumah sakit terhadap penduduk tinggi, rasio poliklinik terhadap penduduk tinggi, rasio apotik terhadap penduduk tinggi, indeks diversitas sarana kesehatan tinggi) - Fasilitas lembaga keuangan ( rasio bank umum terhadap penduduk tinggi) - Fasilitas komunikasi ( rasio wartel/kiospon/warnet terhadap penduduk tinggi) - Fasilitas pasar modern ( rasio supermarket terhadap penduduk tinggi) - Fasilitas pelayanan pengolahan hasil produk ( rasio rumah potong hewan terhadap penduduk tinggi) - Fasilitas pasar tradisional ( rasio pasar dan pasar tanpa bangunan permanen terhadap penduduk tinggi )
Sumber: Data hasil olahan
- Fasilitas lembaga keuangan ( rasio koperasi non KUD tinggi)
150
Berdasarkan level Kabupaten, maka wilayah kecamatan di hirarki I merupakan inti sedangkan kecamatan lainnya menjadi hinterland . Secara konseptual antara wilayah inti dan wilayah hinterland merupakan suatu wilayah saling terkait secara sinergis. Wilayah inti berfungsi mendorong dan memfasilitasi perkembangan wilayah hinterland dengan menyediakan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan, sedang wilayah hinterland lebih berfungsi sebagai kawasan produksi yang bisa menjadi suplai bagi wilayah lain (Gambar 35 dan Tabel 46) . Kedepan, Kabupaten Banyumas tidak bisa lagi mempertahankan pertanian dengan skala yang gurem. Pertanian di Kabupaten Banyumas harus moderen, dan inilah yang disebut pengembangan wilayah dengan pendekatan sistim agropolitan. Selama ini pertanian di Kabupaten Banyumas telah menunjukan perkembangan yang signifikan dan masih banyak yang perlu ditingkatkan.
151
152
Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah dengan
pendekatan
agropolitan
di
Kabupaten
Banyumas
sehingga
dapat
mendorong kinerja pembangunan ekonomi daerah antara lain : 1. Kebijakan yang harus dilakukan dalam mendorong kinerja sektor pertanian dan perdagangan : a. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian di wilayahnya sendiri melalui : •
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, seperti: peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dan peningkatan menejemen pelayanan pendidikan
•
pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam rangka memperkuat aksesibilitas masyarakat melalui upaya : peningkatan status seluruh ruas jalan kabupaten menjadi jalan propinsi dan seluruh ruas jalan desa menjadi jalan kabupaten, memantapkan/menyempurnakan jalan-jalan poros desa yang menjadi sentra-sentra transportasi antar desa – kecamatan - kabupaten dan provinsi, mendorong/mengembangkan partisipasi
masyarakat
perdesaan
dalam
hal
membantu
memelihara/merawat jalan-jalan yang sudah ada dan mengatasi setiap permasalahan yang berkait dengan aktivitas transportasi di desa masingmasing,
sesuai
kemampuan
sumberdaya
yang
dimiliki
,
dan
memantapkan dan menyempurnakan rencana tata ruang di bidang transportasi dengan berbagai implikasinya. •
Kecamatan-kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Somegede, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Purwokerto Selatan
b. Kerjasama antar kecamatan melalui interaksi sosial, seperti: kebiasaan berkunjung antar warga kecamatan, berkumpul bersama dalam acara kegiatan budaya sehingga akan
mengurangi konflik antar wilayah dan
tercipta pengembangan pusat kegiatan. Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen,
153
Kecamatan
Kalibagor,
Kecamatan
Patikraja,
Kecamatan
Sumbang,
Kecamatan
Kembaran,
Kecamatan Kecamatan
Ajibarang, Sokaraja,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat dan Kecamatan Purwokerto Utara. 2. Kebijakan yang harus dilakukan terhadap aktifitas ekonomi di wilayahnya sendiri (intensitas populasi ternak dan produktifitas perikanan di wilayah sendiri) yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi kecamatan melalui perbaikan sistim pemasaran, seperti : •
Penguatan pasar dalam daerah yang diikuti dengan tingkat proteksi yang memadai;
•
Pengembangan infrastruktur pemasaran (sarana dan kelembagaan pasar);
•
Pengembangan jejaring pemasaran berbasis supply chain management ;
•
pengembangan sistem informasi pemasaran;
•
pengembangan pasar keluar daerah serta penguatan negosiasi dan lobby di forum regional.
•
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak agar petani tetap tertarik melakukan usahanya di bidang pertanian.
•
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus melakukan inisiasi dalam promosi dan kerja sama dengan pengusaha diluar daerah.
Kecamatan-kecamatan yang perlu diperhatikan, antara lain: Kecamatan Lumbir, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang. 3. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan dan persewaan : a. Melakukan pertumbuhan
kerjasama
antar
sektor
industri
wilayah di
kecamatan
wilayah
dalam
sekitarnya
mendorong
melalui
upaya
meningkatkan daya saing industri dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan prinsip :
154
•
Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi, di mana yang paling diperhatikan adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu.
•
Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antara industri dengan setiap aktifitas ekonomi yang terkait (sektor primer, sekunder dan tersier).
•
Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif, melalui penyediaan berbagai infrastruktur dan peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi. Lingkungan usaha yang kondusif ini dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas dan inovasi yang terjadi melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.
•
Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian yang dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, dengan melibatkan partisipasi aktif petani.
Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Banyumas,
Kecamatan
Purwojati,
Kecamatan
Kalibagor,
Kecamatan
Gumelar, Kecamatan Karanglewas. b. Terjadinya peningkatan angkatan kerja menganggur di wilayah sekitarnya dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan dan persewaan sehingga perlu di lakukan upaya-upaya kerjasama antar wilayah kecamatan dalam hal •
Menciptakan peluang usaha dengan mendorong pengembangan usaha mikro
•
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Cilongok, Kecamatan
155
Banyumas,
Kecamatan
Purwojati,
Kecamatan
Kalibagor,
Kecamatan
Gumelar, Kecamatan Karanglewas. c. Melakukan
kerjasama
antar
wilayah
kecamatan
dalam
mengelola
infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor
keuangan
dan
persewaan
melalui
upaya
:
memantapkan
/menyempurnakan jalan-jalan poros desa yang menjadi sentra-sentra transportasi antar desa – kecamatan - kabupaten dan provinsi. Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Lumbir, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Tambak, Purwojati,
Kecamatan Kecamatan
Somagede,
Kecamatan
Kalibagor,
Kecamatan
Pekuncen,
Kecamatan
Baturaden,
Kecamatan
Sumbang, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Purwokerto Timur. 4. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri melalui upaya kerja sama antar wilayah kecamatan dalam mengelola infrastruktur jaringan jalan dan jembatan di wilayah yang berbatasan langsung sehingga antara sumber-sumber produksi, pasar dan konsumen dapat berinteraksi dengan baik. Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Sokaraja. 5. Kebijakan dalam menekan laju angkatan kerja menganggur melalui peningkatan kerjasama antar wilayah kecamatan dalam menyusun anggaran belanja rutin sehingga kebutuhan-kebutuhan antar wilayah yang saling terkait dapat terakomodasi
dengan
baik
sehingga
problem-problem
angkatan
kerja
menganggur yang ada di wilayah kecamatan dapat diselesaikan atau anggaran belanja kecamatan sudah tepat sasaran. Kecamatan- kecamatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kedung Banteng.
