273
VII.
7.1.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis deskripsi, estimasi, dan simulasi peramalan dampak kebijakan subsidi harga BBM terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan kesejahteraan di Indonesia, dirumuskan simpulan berdasarkan tujuan penelitian pertama, sebagai berikut : 1.
Fungsi penawaran BBM di Indonesia ditunjukkan oleh perilaku impor premium, minyak solar, dan minyak tanah dan ekspor elpiji. Impor premium menunjukkan respon yang positif dan elastis terhadap perubahan indek harga konsumen domestik. Artinya, meningkatnya indek harga konsumen akan diikuti oleh meningkatnya impor premium, dan sebaliknya. Atau dengan kata lain, jika inflasi di masa mendatang cenderung meningkat maka diduga konsumsi premium di Indonesia akan semakin meningkat. Impor premium sangat dipengaruhi oleh impor premium pada tahun sebelumnya. Impor minyak solar dipengaruhi oleh indek harga konsumen dan jumlah kendaraan niaga di Indonesia. Namun respon impor minyak solar terhadap perubahan indek harga konsumen dan jumlah kendaraan niaga kurang elastis. Impor minyak tanah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia dan menunjukkan respon yang positif dan elastis terhadap perubahan jumlah penduduk. Ekspor elpiji sangat dipengaruhi oleh harga dunia elpiji dan jumlah produksi elpiji dan keduanya memiliki respon positif. Ekspor elpiji tidak elastis terhadap
274 perubahan harga dunia elpiji, namun elastis terhadap perubahan jumlah produksinya dalam jangka pendek dan panjang. 2.
Konsumsi premium di sektor transportasi dipengaruhi oleh harga jual ecerannya, memiliki respon negatif, dan tidak elastis terhadap perubahan harga jual ecerannya. Selain itu, konsumsi premium di sektor transportasi dipengaruhi oleh jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan respon positif dan elastis terhadap perubahan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jangka panjang. Konsumsi minyak solar di sektor transportasi dipengaruhi oleh harga jual ecerannya dengan respon negatif dan elastis terhadap perubahan harga jual ecerannya dalam jangka panjang. Selain itu, konsumsi minyak solar di sektor transportasi dipengaruhi oleh jumlah kendaraan niaga dengan respon positif dan elastis terhadap perubahan jumlah kendaraan niaga dalam jangka panjang. Konsumsi minyak solar di sektor industri dipengaruhi oleh jumlah industri yang ada dengan respon positif dan elastis terhadap perubahan jumlah industri dalam jangka panjang. Konsumsi minyak tanah di sektor rumahtangga dan komersial sangat dipengaruhi oleh harga jual ecerannya dengan respon negatif dan tidak elastis terhadap perubahan harga jual ecerannya. Selain itu, konsumsi minyak tanah di sektor rumahtangga dan komersial sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia dengan respon positif dan sangat elastis terhadap perubahan jumlah penduduk Indonesia dalam jangka pendek dan panjang. Konsumsi elpiji di sektor rumahtangga dan komersial sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia dengan respon positif dan
275 elastis terhadap perubahan jumlah penduduk Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3.
Subsidi harga premium dipengaruhi oleh harga dunia premium dan nilai tukar dengan respon positif dan sangat elastis terhadap perubahan harga dunia premium dan nilai tukar, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Subsidi harga minyak solar dipengaruhi oleh nilai tukar dengan respon positif dan elastis terhadap perubahan nilai tukar jangka pendek dan jangka panjang. Subsidi harga minyak tanah sangat dipengaruhi oleh harga dunia minyak tanah dan nilai tukar dengan respon positif dan sangat elastis terhadap perubahan harga dunia minyak mentah dan nilai tukar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Subsidi harga elpiji dipengaruhi oleh harga dunia elpiji dan nilai tukar dengan respon positif dan tidak elastis terhadap perubahan harga dunia elpiji namun elastis terhadap perubahan nilai tukar jangka panjang.
4.
Harga jual eceran
premium, minyak solar, minyak tanah, dan elpiji
dipengaruhi oleh harga dunianya dan besaran subsidi harganya masingmasing. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga dunianya dan diimbangi oleh kenaikan subsidi harga pada besaran yang sama, maka harga jual eceran premium, minyak solar, minyak tanah, dan elpiji akan tetap. Berdasarkan tujuan penelitian kedua, maka disimpulkan sebagai berikut: 1.
Jika terjadi kenaikan harga dunia minyak mentah sebesar 5 persen, maka harga jual eceran BBM meningkat antara 4.051 persen sampai 19.720 persen. Kenaikan harga jual eceran tersebut disebabkan karena subsidi harga BBM relatif tidak berubah yang tampaknya sebagai akibat dari
276 keterbatasan belanja pemerintah. Kenaikan harga jual eceran BBM berdampak pada penurunan jumlah konsumsi BBM, sehingga anggaran belanja untuk subsidi BBM juga sedikit menurun, yang seterusnya berdampak pada penurunan belanja pemerintah. Kenaikan harga jual eceran berdampak pada kenaikan harga-harga umum sehingga inflasi meningkat cukup besar, selain itu juga terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Dampak selanjutnya adalah terjadinya kenaikan tingkat suku bunga sehingga nilai investasi nasional menurun. Penurunan investasi nasional bersamaan dengan penurunan belanja pemerintah mengakibatkan GDP nasional menurun dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga menurun. Hal ini selanjutnya, bersama-sama dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi, mengakibatkan tingkat penduduk miskin nasional meningkat. Kenaikan harga dunia minyak mentah yang mengakibatkan kenaikan harga jual eceran BBM berdampak pada transfer kesejahteraan dari konsumen ke produsen. Namun transfer ini masih belum mampu menetralisasi berkurangnya kesejahteraan dari faktor subsidi BBM, sehingga dampak bersih kesejahteraan mengalami penurunan sebesar Rp. 1 064 miliar. 2.
Jika pemerintah meningkatkan penerimaan dalam negeri sebesar 10 persen, maka peningkatan itu akan terserap pada belanja pemerintah, baik belanja subsidi BBM maupun belanja non-subsidi BBM. Peningkatan belanja subsidi BBM berdampak pada penurunan harga jual eceran BBM antara 0.029 persen sampai 4.654 persen, sehingga harga-harga umum relatif dapat terkendali. Penurunan harga jual eceran BBM mengakibatkan kenaikan jumlah konsumsi BBM yang akhirnya cenderung mendorong
277 peningkatan GDP nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Peningkatan GDP nasional akan meningkatkan penawaran uang sehingga tingkat suku bunga cenderung turun, yang kemudian akan mendorong peningkatan investasi nasional, baik di sektor migas maupun diluar sektor migas. Peningkatan kegiatan usaha ekonomi nasional akan membutuhkan tambahan tenaga kerja yang selama ini tidak bekerja, sehingga pasar tenaga kerja mengalami permintaan lebih dan tingkat upah nasional akan meningkat serta pengangguran berkurang. Pada akhirnya, kondisi perekonomian yang kondusif tersebut mampu mengurangi jumlah orang miskin di desa dan di kota sehingga tingkat kemiskinan nasional berkurang tajam. Menggunakan analisis kesejahteraan, penurunan harga jual eceran BBM memberikan dampak sangat positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi transfer kesejahteraan dari produsen BBM ke konsumen BBM yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang berasal dari peningkatan subsidi BBM. 3.
Jika pemerintah menurunkan subsidi BBM yaitu premium, minyak solar, minyak tanah, dan elpiji, dan belanja pemerintah diluar subsidi BBM cenderung konstan, maka hal ini akan menurunkan anggaran belanja pemerintah. Penurunan belanja pemerintah cenderung berdampak buruk bagi upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan nasional. Penurunan subsidi harga BBM mengakibatkan harga jual eceran BBM meningkat tajam, yang berkisar antara 11.235 persen sampai 102.742 persen, dimana kemudian jumlah konsumsi BBM mengalami penurunan yang berkisar antara 0.458 persen sampai 16.378 persen. Penurunan jumlah konsumsi
278 BBM memberikan sinyal kurang baik bagi kegiatan usaha nasional sehingga diperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurun. Penurunan kegiatan usaha nasional merupakan sinyal bagi penurunan permintaan uang sedemikian sehingga tingkat suku bunga domestik
meningkat
dan
investasi
menurun
serta
pengangguran
meningkat. Gap fiskal menurun 52.291 persen yang mengindikasikan bahwa simulasi ini sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan karena mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri. Pada akhirnya GDP nasional mengalami penurunan dan jumlah penduduk miskin nasional juga mengalami peningkatan. Harga jual eceran BBM yang meningkat mengindikasikan terjadinya transfer kesejahteraan dari konsumen BBM ke produsen BBM, dan pada saat bersamaan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari penurunan subsidi BBM. Dampak bersih kesejahteraan mengalami penurunan tajam sebesar Rp. 54 410 miliar. 4.
Jika pemerintah melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, maka harga jual eceran minyak tanah dinaikkan dan harga jual eceran elpiji diturunkan, dengan harapan jumlah konsumsi minyak tanah menurun yang kemudian digantikan dengan peningkatan jumlah konsumsi elpiji. Simulasi ini mengakibatkan penurunan jumlah konsumsi minyak tanah, baik di sektor transportasi, industri, maupun rumahtangga dan komersial. Demikian pula jumlah konsumsi elpjii mengalami peningkatan baik di sektor industri dan rumahtangga dan komersial. Namun besarnya penurunan konsumsi minyak tanah, baik dari segi kandungan kalori
279 maupun dari segi volume, tidak dapat dikompensasi dengan besasrnya peningkatan konsumsi elpiji. Hal ini mengindikasikan terjadinya peralihan sumber energi masyarakat, yang biasanya menggunakan minyak tanah beralih ke non-minyak tanah. Untuk pengguna rumah tangga di perdesaan, kemungkinan besar terjadi peralihan ke sumber energi biomassa seperti kayu bakar, sampah organik, dan arang. Untuk rumahtangga di perkotaan kemungkinan besar terjadi peralihan ke sumber energi elpiji. Peralihan sumber energi ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan produktivitas
masyarakat
sehingga
tingkat
pertumbuhan
ekonomi
cenderung menurun, tingkat pengangguran dan inflasi meningkat. Pada akhirnya, peningkatan harga energi secara umum untuk konsumsi rumahtangga dan komersial, baik yang di perdesaan maupun perkotaan, akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin nasional. Pada simulasi ini terjadi kenaikan harga minyak tanah sebesar 141.352 persen, sehingga terjadi pengurangan kesejahteraan konsumen Rp. 27 146 miliar dan peningkatan kesejahteraan produsen sebeser Rp. 14 902 miliar. Hal ini terjadi karena jumlah konsumsi minyak tanah relatif lebih elastis terhadap perubahan harga jual ecerannya dibandingkan dengan jumlah penawaran minyak tanah. Secara keseluruhan, simulasi ini mengakibatkan penurunan dampak bersih kesejahteraan sebesar Rp. 39 824 miliar. 5.
Jika pemerintah menggabungkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dengan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, maka akan memberikan dampak yang kurang kondusif bagi perekonomian karena tingginya kenaikan harga jual eceran BBM yang berkisar antara 11.537 persen
280 sampai 145.116 persen, kecuali harga jual eceran elpiji. Selain itu, penurunan subsidi harga BBM secara umum mengakibatkan penurunan belanja pemerintah cukup besar yang berdampak pada penurunan GDP nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Gap fiskal menurun 58.905 persen sehingga baik bagi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dari sumber pembiayaan luar negeri. Kombinasi kenaikan harga jual eceran BBM dan penurunan belanja pemerintah cenderung akan berdampak stagflasi bagi perekonomian. Pada akhirnya tingkat penduduk miskin nasional meningkat cukup tajam terutama penduduk miskin di perkotaan, meskipun harga jual eceran elpiji sedikit menurun. Selain itu juga terjadi penurunan kesejahteraan konsumen sebesar Rp. 61 597 miliar dan peningkatan kesejahteraan produsen sebesar Rp. 55 536 miliar, dan penurunan dampak bersih kesejahteraan sebesar Rp. 65 187 miliar. 6.
Jika pengurangan subsidi BBM dan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan ketika harga dunia minyak mentah dan penerimaan dalam negeri pemerintah meningkat, maka kondisi perekonomian secara umum masih kurang baik. Harga jual eceran BBM meningkat, kecuali elpiji, yang berkisar antara 20.034 persen sampai 166.956 persen, sehingga belanja pemerintah dan GDP nasional menurun. Naiknya harga jual eceran BBM secara umum mengakibatkan jumlah konsumsi BBM mengalami penurunan
sehingga
berdampak
kurang
kondusif
bagi
kegiatan
perekonomian. Dampak selanjutnya adalah penurunan tingkat investasi nasional, penurunan upah nasional, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, peningkatan inflasi, dan peningkatan
281 jumlah penduduk miskin nasional. Simulasi ini mampu mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri sebesar 54.474 persen, karena itu sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Selain itu terjadi penurunan dampak bersih kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 66 900 miliar. 7.
Jika penghematan yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM ditambahkan kembali pada belanja non-subsidi BBM sehingga belanja pemerintah relatif konstan, atau kebijakan realokasi anggaran, maka simulasi ini memberikan dampak yang relatif baik bagi kinerja perekonomian, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada simulasi ini, harga jual eceran BBM, kecuali elpiji, meningkat antara 20.491 persen sampai 168.134 persen sehingga jumlah konsumsi BBM secara umum mengalami penurunan cukup tajam. Hal ini cenderung berdampak kurang baik bagi kegiatan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, belanja pemerintah mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan penerimaan dalam negeri pemerintah. Tampaknya, di negara berkembang seperti Indonesia, belanja pemerintah masih memegang posisi dominan dalam mendorong perekonomian nasional. Hal ini terbukti bahwa peningkatan
belanja
pemerintah
sebesar
10.177
persen
mampu
meningkatkan GDP nasional dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 9.591 persen. Peningkatan GDP nasional mengakibatkan penawaran uang lebih besar dari permintaan uang sehingga tingkat suku bunga menurun dan investasi meningkat. Lebih lanjut peningkatan investasi berdampak pada peningkatan permintaan tenaga
282 kerja dan penyerapan tenaga kerja yang menganggur. Gap fiskal meningkat sebesar 9.678 persen, kurang baik bagi strategi kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Kombinasi antara kenaikan harga jual eceran BBM dan peningkatan belanja pemerintah ternyata mampu mengurangi jumlah penduduk miskin perdesaan dan terutama penduduk miskin perkotaan, sehingga tingkat penduduk miskin nasional menurun cukup besar. Meskipun simulasi ini mengakibatkan membaiknya dampak terhadap kinerja
perekonomian
dan
kemiskinan,
namun
dampak
bersih
kesejahteraan mengalami penurunan sebesar Rp. 66 863 miliar. 8.
Jika diasumsikan bahwa terjadi inflasi 5 persen per tahun, untuk lebih mendekati kondisi dunia nyata, maka simulasi ini secara umum memberikan dampak yang kurang baik bagi kinerja perekonomian dan kemiskinan. Harga jual eceran BBM, kecuali elpiji, meningkat antara 22.854 persen sampai 174.203 persen, yang berdampak pada penurunan jumlah konsumsi BBM dan relatif kurang baik bagi kegiatan ekonomi nasional. Secara umum GDP nasional meningkat, tingkat suku bunga meningkat, investasi nasional mengalami penurunan, penyerapan tenaga kerja berkurang, inflasi sangat tinggi, dan pertumbuhan ekonomi meningkat tajam. Gap fiskal meningkat sebesar 11.874 persen yang mengindikasikan kurang baik dalam upaya pelaksanaan strategi fiskal yang berkelanjutan. Kombinasi dari kinerja perekonomian diatas tampaknya relatif baik bagi upaya pengentasan penduduk miskin yang berkurang sebesar 7.967 persen. Meskipun demikian terjadi penurunan dampak bersih kesejahteraan sebesar Rp. 66 387 miliar.
283 Pada saat harga dunia minyak mentah dan inflasi meningkat, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, konversi minyak tanah ke elpiji, peningkatan penerimaan dalam negeri, dan realokasi anggaran, tampaknya mampu memberikan dampak yang relatif baik bagi kinerja perekonomian dan upaya
pengentasan
kemiskinan.
Meskipun
diakui
bahwa
simulasi
ini
meningkatkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan luar negeri dan terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat yang cukup besar. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM dan konversi minyak tanah ke elpiji masih mampu memberikan hasil yang relatif baik bagi perekonomian Indonesia. 7.2.
Implikasi Kebijakan
Berdasarkan simpulan, maka disusun implikasi kebijakan berikut: 1.
Dalam rangka menciptakan anggaran negara yang berimbang dan stabil, pemerintah perlu berhati-hati terhadap guncangan eksternal yang berasal dari kenaikan harga dunia minyak mentah dan depresiasi nilai tukar rupiah. Dalam penetapan asumsi makro APBN, pemerintah seyogyanya berhati-hati dengan mencantumkan kemungkinan terburuk kedua variabel tersebut, selain menciptakan ruang fiskal yang relatif besar dalam APBN. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kelenturan bagi APBN dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan terburuk faktor eksternal.
2.
Mengantisipasi dampak kenaikan harga dunia minyak mentah terhadap penurunan jumlah impor BBM, pemerintah seyogyanya menyediakan cadangan BBM dalam negeri (buffer stock) yang dapat digunakan untuk konsumsi beberapa waktu ke depan. Cadangan tersebut berfungsi sebagai
284 stabilisator apabila terjadi kenaikan harga dunia minyak mentah yang berada diluar kemampuan anggaran negara untuk membelinya. 3.
Peningkatan penerimaan dalam negeri pemerintah, khususnya ketika terjadi kenaikan harga dunia minyak mentah, sangat bermanfaat untuk mempertahankan kinerja perekonomian, upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, dan upaya mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pembiayaan dari luar negeri.
4.
Agar upaya pemerintah untuk menggantikan sumber energi rumahtangga dan komersial melalui program konversi minyak tanah ke elpiji dapat berhasil, maka perlu memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat terutama penduduk miskin di perkotaan, selain juga mempersiapkan sistem distribusi elpiji, agar dapat menjangkau seluruh rumahtangga dan komersial di Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan.
5.
Dalam upaya meredam dampak negatif kebijakan pengurangan subsidi BBM dan konversi minyak tanah ke elpiji, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan dalam negeri dan mempertahankan besaran anggaran belanja pemerintah melalui realokasi anggaran.
6.
Pemerintah perlu menciptakan sistem pengawasan yang efisien dan benar agar tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 yang membatasi kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Upaya pembatasan konsumen dengan menciptakan sistem distribusi tertutup BBM dengan menggunakan sistem elektronik atau manual menggunakan kartu kendali atau alat identifikasi lainnya
285 7.3.
Saran Penelitian Lanjutan
1.
Penajaman penelitian dampak subsidi harga BBM terhadap kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan data kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.
2.
Besaran subsidi harga BBM sebaiknya menggunakan data riil ketika metode cost and fee diterapkan pada periode tahun 1986-2006 dan ketika metode MOPS plus alpha diterapkan setelah tahun 2006.
3.
Karena harga jual eceran elpiji dan karakteristik pasar elpiji berbeda-beda menurut ukuran tabung elpiji yaitu tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg, maka penelitian lanjutan tentang pasar elpiji sebaiknya dibedakan berdasarkan ukuran tabung elpiji. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan alternatif kebijakan yang direkomendasikan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik pasar elpiji masing-masing.
4.
Pembatasan konsumen pengguna yang berhak membeli BBM subsidi berdampak pada penurunan volume BBM subsidi dari semula 59.6 juta kiloliter pada tahun 2005 menjadi 37.9 juta kiloliter pada tahun 2006. Namun karena keterbatasan data, penelitian ini menganggap seolah-olah tidak ada pembatasan konsumen pengguna, sehingga data BBM subsidi pada tahun setelah 2006 menggunakan data konsumsi BBM. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan pemilahan dari awal antara volume BBM subsidi dengan BBM non-subsidi.
5.
Mengingat setiap jenis BBM memiliki konsumen utama yang berbeda dan tidak saling substitusi, maka studi yang mendalam terhadap masing-
286 masing konsumen utama dapat memberikan masukan spesifik dalam perumusan kebijakan subsidi harga untuk setiap jenis BBM. 6.
Program konversi minyak tanah ke elpiji perlu diteliti lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih tepat, khususnya dalam kaitan dengan pembatasan konsumen minyak tanah, pemberlakuan harga ekonomi minyak tanah, perubahan kebiasaan dan perilaku masyarakat, dan sistem distribusi elpiji hingga ke pelosok daerah.
7.
Pada tahun 2004 subsidi BBM mencapai puncak yaitu 24.30 persen dari belanja pemerintah. Apakah alokasi anggaran untuk subsidi BBM tersebut merupakan kebijakan yang optimal bagi rakyat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya ‘opportunity cost’ apabila anggaran untuk subsidi BBM digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau pos anggaran lainnya.
8.
Penelitian ini mengasumsikan bahwa sumber energi final Indonesia hanya berasal dari BBM, meskipun diketahui bahwa perannya cukup penting. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sebaiknya mempertimbangkan sumber energi final lain seperti biomassa (kayu bakar dan arang), gas alam, batubara, dan listrik.
9.
Subsidi komoditas seperti subsidi BBM ini seringkali tidak tepat sasaran, menimbulkan penyalahgunaan antar pengguna, merangsang ekspor ilegal, dan sulit dalam pengawasannya. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya diwacanakan peralihan bentuk subsidi dari subsidi komoditas ke subsidi langsung masyarakat yang membutuhkan. Penelitian yang mendalam
287 mengenai hal ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan subsidi komoditas serta mengurangi dampak negatif dari terjadinya distorsi pasar. 10.
Upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi yang luas, penetapan batasan subsidi optimal yang mampu ditanggung anggaran negara, mempertahankan strategi keberlanjutan fiskal, dan sebagai upaya pembelajaran bagi masyarakat agar dapat melakukan penghematan konsumsi BBM.
