RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELAUTAN Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi Tahun 2015 Ambon, 6 Mei 2015
Ir. H. Hediyanto W. Husaini, MSCE, M.Si Direktur Jenderal Bina Marga
OUTLINE 1
PENDAHULUAN
2 3 4 5
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH PENGEMBANGAN TOL LAUT SEBAGAI RESPON KONEKTIVITAS
TANGGUL LAUT DAN REKLAMASI SEBAGAI UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGENDALIAN BANJIR
PENUTUP 2
www.apeksi.or.id
1
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
3
1. PENDAHULUAN
3
Umum • Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13.000 pulau dengan garis pantainya terpanjang di dunia yakni 81.497 km. Jika ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km2. • Secara statistik Indonesia memiliki luas daratan ±1,9 juta km2 dan luas perairan lebih dari 3,2 juta km2 • Dengan kondisi tersebut, Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan sebagai negara maritim yang menghubungkan pulau-pulaunya
www.apeksi.or.id
2
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Tantangan Pengembangan Kelautan Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut serta pengembangan kota maritim/pantai masih belum mantap Minimnya pilihan moda transportasi di wilayah timur menghambat pertumbuhan ekonomi dan industri
Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Jumlah hari hujan semakin pendek namun intensitas hujan meningkat tinggi Setiap tahun terjadi kenaikan temperatur rata‐rata 0,2°C
Tantangan Perubahan iklim menambah kompleksitas permasalahan bencana
Land subsidence
Ancaman Banjir dan Rob, longsor, abrasi, dan kekeringan Jakarta Utara mengalami Land Subsidence rata-rata 7.5 – 10 cm/tahun, dan saat ini sudah 2-3 m dibawah permukaan laut; juga terjadi pada beberapa kawasan di Pantura Jawa
Landasan Kebijakan DASAR HUKUM UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam RTRWN, mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. (Pasal 15) KEWENANGAN DAERAH Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kewenangan Daerah di laut 1) Provinsi: Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut, meliputi (Pasal 27): a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan b) kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; c) pengaturan administratif; d) pengaturan tata ruang; e) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan f) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara 2) Kota/kabupaten: Penghitungan bagi hasil kelautan dalam batas batas wilayah 4 (empat) mil laut (Pasal 14) * Jarak diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
www.apeksi.or.id
3
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
7
2. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH
7
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PUPR 2015-2019 Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat
SS1. Me Meningkatnya ningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
SS2.. SS2 Meningkatnya Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
SS3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
SS4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
8
www.apeksi.or.id
4
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Konsep Pengembangan Wilayah/Koridor Definisi
Mengoptimalkan potensi yang belum dimanfaatkan dalam sebuah kawasan/koridor dengan mengintegrasikan industri dan infrastruktur secara efektif
Tujuan
Mengembangkan koridor berbasis industri berorientasi ekspor yang dilayani oleh infrastruktur terintegrasi untuk menarik investasi dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi
Manfaat
Integrasi ekonomi Peningkatan efisiensi transportasi Pemerataan pembangunan Meningkatkan potensi dan daya saing ekonomi Meningkatkan perdagangan regional dan investasi Mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi
Tokyo-Osaka Industrial Corridor
Fokus pengembangan wilayah pada kawasan industri utama Tokyo, Nagoya dan Osaka, serta kawasan pariwisata Kyoto. 70% populasi penduduk Jepang berada di koridor inI. Koridor ini terkoneksi dengan Tokaido-Shinkansen High Speed Railway sejak tahun 1964(552 Km) yang mengurangi waktu tempuh secara signifikan (dari 8,5 jam menjadi 2,5 jam). Koneksi ke pelabuhan laut.
9
Sumber: Infrastructure Leasing & Financial Services Limited , 2010
East West Economic Corridor (EWEC) of Greater Mekong Subregion (GMS)
Pengembangan transportasi utama meliputi: 1. Koridor transportasi East– West 2. Pembangunan transportasi air 3. Pembangunan jalur kereta api 4. Pembangunan transportasi udara 5. Fasilitasi lintas-perbatasan transportasi penumpang dan barang 6. Pembangunan SDM
9
Delhi-Mumbai Industrial Corridor
Fokus pembangunan pada kawasan sepanjang Dedicated Freight Corridor (DFC) Terkoneksi dengan jaringan jalan dan kereta api berkecepatan tinggi (100 km/jam) Pengembangan wilayah terkonsentrasi pada: 7 township, 9 kawasan industri (dengan luas 200250 km2), 3 pelabuhan dan 6 bandara.
10
Sumber: Infrastructure Leasing & Financial Services Limited , 2010 dan The Geography of Transport Systems
www.apeksi.or.id
5
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Konsepsi Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Pendekatan Wilayah : Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
PULAU / KEPULAUAN
WPS berdasarkan terutama daya dukung dan daya tampung, lingkungan fisik terbangun, serta Nawacita dan RPJMN.
WPS
1.
PULAU SUMATER A
6 WPS
2.
PULAU JAWA
8 WPS
3.
PULAU KALIMANTAN
4 WPS
4.
PULAU SULAWESI
5 WPS
5.
PULAU BALI – NUSA TENGGAR A
5 WPS
6.
KEPULAUAN MALUKU
2 WPS
7.
PULAU PAPUA
4 WPS
8.
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
1 WPS
TOTAL
35 WPS
11
11
3. TOL LAUT SEBAGAI RESPON KONEKTIVITAS
12
www.apeksi.or.id
12
6
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Implementasi Konsep Tol Laut TOL LAUT adalah “Konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia” NKRI terdiri atas beribu pulau yang disatukan dengan laut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Konsep Tol Laut serupa dengan Motorways of the Sea yang merupakan konsep dalam kebijakan transportasi Uni Eropa yang menekankan pentingnya transportasi laut dengan tujuan untuk meningkatkan koneksi pelabuhan-pelabuhan benua di Eropa.
Wilayah Dalam (Hinterland) merupakan teritori yang menjadi kedaulatan penuh NKRI
Kegiatan ekonomi, transportas i dan perikanan asing, dll dilakukan di Wilayah Depan (Foreland) RI
Kegiatan ekonomi, transporta si dan perikanan di Wilayah Dalam RI dikuasai oleh Pemerintah RI Hub Port International (Kuala Tanjung Sumut dan Bitung Sumut)
Kapal asing pada Wilayah Depan
Inter island transportation
Wilayah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Pusat pertumbuhan ekonomi eksisting
13
Sumber: “Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019”, Bappenas
Elemen Tol Laut
TOL LAUT ANGKUTAN BARANG (PETI KEMAS) Pelabuhan yang handal Kecukupan muatan barattimur timur-barat
TOL LAUT ANGKUTAN PENUMPANG DAN CRUISE Spesialisasi pelayanan Pelayaran: travelling, leisure
Shipping industry Pelayaran rutin dan berjadwal Inland akses yang efektif
www.apeksi.or.id
Integrated transport Destinasi wisata dan komersial
14
7
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Konsep Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019
TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019
65 Pelabuhan
Pelayaran rakyat
penyeberangan sabuk tengah-utara
Short sea shipping Penyeberangan sabuk tengahutara
24 Pelabuhan pendukung Tol Laut: 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder
DUKUNGAN ARMADA
15
Sumber: “Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019”, Bappenas
Konsep Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019
Pulau
Sumatera
Jawa Kalimantan
www.apeksi.or.id
Pelabuhan 1. Malahayati 2. Belawan )* Kuala Tanjung )* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi: Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru 8. Tanjung Priok )* 9. Tanjung Perak )* 10.Tanjung Emas 11.Sampit 12.Banjarmasin
Pulau
Pelabuhan
Kalimantan
13.Samarinda 14.Balikpapan:Kariangau 15.Pontianak
Bali-Nusra
16.Kupang
Sulawesi
Maluku Papua
17.Makasar )* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung )* 21.Ternate:A. Yani 22.Ambon 23.Sorong 24.Jayapura
Jalur rencana Pelabuhan Hub Jalur rencana Pelabuhan Feeder
16 Ket: )* Pelabuhan Hub
8
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Program
Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Mendukung Pengembangan Tol Laut
24 Pelabuhanstrategis Short sea shipping Fasilitas kargo umum dan bulk Pengembanganpelabuhan nonkomersil • Pengembanganpelabuhan komersil lainnya • Transportasi multimoda akses ke pelabuhan 17 • Revitalisasi industri galangankapal • • • •
PULAU / KEPULAUAN
WPS
1. PULAU SUMATER A
6 WPS
2. PULAU JAWA
9 WPS
3. PULAU KALIMANTAN
4 WPS
4. PULAU SULAWESI
5 WPS
5. PULAU BALI – NUSA TENGGARA
5 WPS
6. KEPULAUAN MALUKU
2 WPS
7. PULAU PAPUA
4 WPS
8. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
1 WPS
17
Konsep Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku I WPS Ternate-Sofifi-Morotai II WPS Ambon-Pelabuhan Yos Sudarso-Jembatan Merah Putih 1
Morotai
` I
Tobelo
Pengembangan Infrastruktur PUPR di WPS Ambon-Pelabuhan Yos Sudarso-Jembatan Merah Putih 1. Infrastruktur Jalan •
Ternate
• • 2.
Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Pembangunan Underpass Sudirman Penanganan Nasional InfrastrukturJalan Sumber Daya Air
•
Restorasi Sungai Way Lela P. Ambon Kota Ambon Normalisasi Alur dan Perkuatan Tebing/Tanggul Sungai Way Kanawa, Dusun Kanawa Desa Batu Merah Kota Ambon • Pembangunan Sabo Dam Air Kuning, (Goa Maria) dan Sabo Dam Way Hoka, Karpan P. Ambon • Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai Desa Rumah Tiga • Pembangunan Ambon Water Front City • Pemb. Sarana dan Prasarana Air Baku Dusun 3. Hasat Infrastruktur Permukiman Desa Soya • Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan • Infrastruktur Drainase Perkotaan • SPAM Di Kawasan MBR •
3
`
Simpul kegiatan perikanan
II `
Ambon
Simpul pengolahan nikel 1 KP Morotai 2 KP Halmahera 3 KP Ambon
KEK Morotai
www.apeksi.or.id
PKN
18
9
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Arahan Program PUPR 2016 WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate – Sofifi - Morotai Pembangunan konstruksi pengaman pantai Sabatai
Pengembangan ruas jalan Wayabula-SofiBere-Bere (2015 pengadaan tanah) Pembangunan jalur akses dan peningkatan status jalan eksisting Lingkar Luar Morotai (Trans Morotai)
Pembangunan rumah susun untuk tenaga kerja di Kawasan Industri Pengembangan sistem drainase di Daruba
Pembangunan Talud di Kecamatan Morsel Pembangunan TPA di Kecamatan Morotai
Penyediaan SPAM PDT Desa Totodoku Pengelolaan persampahan di Kawasan Industri
19
Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera
Pelabuhan
Malahayati Belawan Kuala Tanjung
Dumai Batam
Teluk Bayur
www.apeksi.or.id
I
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauhuni-Bandar LampungPalembang-Tanjung Api-Api
II
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro MedanTebing Tinggi-Dumai- Pekanbaru
III
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Batam-Bintan-Karimun
IV
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga-PadangBengkulu
V
WPS Pusat Pertumbuhan dan Hinterlan Sabang-Banda Aceh-Langsa
VI
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Jambi-PalembangBangka Belitung (Pangkal Pinang)
Tanjung Pandan
Panjang
20
20
10
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Pprogram PUPR WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauheni-Bandar LampungPalembang-Tanjung Api-Api (MBBPT)
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Tanjung Api-api
Tanjung Pandan Pengembangan Ruas Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api mendukung hilirisasi produk sawit di KEK Tanjung Api-api
Penanganan Permukiman Kumuh di Palembang 1 1 Tanjung Api-api
Pengembangan SPAM dan TPA Regional di Palembang Peningkatan Jalan Akses Palembang – Tanjung Api-api Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Pengembangan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-B etung 111,69 km (2015 pengadaan tanah), Seksi Palembang – Indralaya (22 km: kontruksi 20152017)
2 PALEMBANG
KA. Palembang dsk
I ndralay a
3 Prabumulih
Kay u Agung
4 Pelebaran Jalan Nasional/ Strategis Nasional
KA. M uara Enim dsk
Pemat ang Panggang
Penanganan Permukiman Kumuh LEGENDA
Pelebaran Jalan Akses Gerbang Tol – Pelabuhan Merak (3 km) Pengembangan Ruas Jalan Tol Akses Pelabuhan Merak Mas
Pembangunan Waduk Sukoharjo (Lampung)
KA. Kot abumi dsk
PK N
Anjungan Cerdas sebagai Stimulan Pembangunan Kawasan
Kota Bumi
PK W Pus at Pert umbuhan Baru ( I nt erchange Jalan Tol) K aw as an Pengaruh M BBPT Rencana Jalan Tol
KA. Bandar LampungM et ro
1 5
2 Met ro Tegineneng
6 3
BANDAR LAMPUNG Kalianda Bakauheni
K aw as an Ekonomi K hus us ( K EK )
K aw as an Andalan ( K A) K aw as an St rat egis Nas ional ( K SN)
Pengembangan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung
Babat an
Tanggamus
K aw as an I ndus t ri ( KI)
Pembangunan Rusunawa Mahasiswa di ITERA
Terbanggi Bes ar
7CILEGON 4
K aw as an Pot ens ial ( K P)
Fasilitasi Pengadaan Tanah ROW 120 m untuk jalan tol, rel kereta api, SUT/SUTET, box utility, serta perumahan rakyat, mis Koordinasi SP2LP
Pengembangan Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung 185 km, (2016 pegadaan tanah)
KA. M esuji
Menggala dsk
Pengembangan SPAM dan TPA Regional di Bandar Lampung
Pembangunan Jembatan Musi IV (200 m)
Pengembangan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 138 km (2016 pengadaan tanah) & konstruksi
SERANG
KSN Selat Panjang Sunda 1 Tanjung Lesung 8
Pelabuhan
KA. BojonegaraM erak-Cilegon
Pengembangan 4 Dermaga Baru Pelabuhan Penyebrangan Merak – Bakauheni (Kemenhub/BUM N)
21 Pengembangan Kawasan Industri Maritim Tanggamus
Konsep Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi
22
Box Utilitas Multifungsi • • • • • •
Pertamina Listrik Gas Air minum Telekomunikasi dll 22
www.apeksi.or.id
11
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
23
4. TANGGUL LAUT DAN REKLAMASI SEBAGAI UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGENDALIAN BANJIR
23
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
Tangerang--Bekasi Tangerang Highway (on OSW)
1250 ha reclamation
Outer sea wall
New fishing port
MRT
Roads
www.apeksi.or.id
Menghindari kemungkinan kerugian sebesar USD 200 M Menyelamatkan 1,5 juta lapangan kerja dan menciptakan 550 ribu lapangan pekerjaan. Menciptakan tempat rekreasi baru untuk warga Jakarta Panjang Tanggul: ± 35 km ; Luas Waduk: ± 75 km2 Pengembangan Pelabuhan Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan meningkatkan konektivitas antara barat dan timur 24 Pulau Jawa: Tangerang Bekasi highway (2x5 lajur) MRT (Airport to CBD) & (City Centre to CBD) ± 34 km.
12
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Master Plan NCICD: Usulan 3 tahapan pembangunan Konstruksi: 2018-2022 Flood safety: hingga 2080 • •
Laju penurunan muka tanah yang tinggi Penutupan teluk sebelum 2030 • •
Laju penurunan muka tanah lebih rendah Penutupan teluk setelah 2030 Konstruksi: setelah 2022
• Tanggul laut eksisting dan pompa drainase Konstruksi : 2014-2017 Flood safety: until 2030 25
Hubungan RZWP-3-K Dengan RTRW
RTRW RZWP -3-K
: Perencanaan Spasial : Perencanaan Sektoral
www.apeksi.or.id
UU No. 27/2007: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP-3-K) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (Pasal 9 ayat 2)
RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Pasal 5 ayat 5 UU No. 26/2007)
13
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Pemilihan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Keputusan (KPBU) Pemilihan Skema KPBU/PPP Strategis BUJT tanpa dukungan Pemerintah
Apakah proyek merupakan prioritas dan bagian dari master plan?
Ya
Proyek layak secara ekonomi dan finansial
Tidak
BUJT dengan dukungan Pemerintah
Proyek layak secara ekonomi tetapi secara finansial marginal
Ya
Tidak
P
Pemerintah
BUMN
Kontrak Konstruksi (a.l: Turnkey & D&B)
Penugasan BUMN
Lingkup
BU
BU
P
BU
P
BUMN
D
BU
BU
P
BU
P
BUMN
B
BU
BU
P
BU
P
BUMN
O& M
BU
BU
BU
BU
BUMN
BU
BU
P
P
BUMN
Proyek tidak memenuhi kriteria PBAS
Kendala pendanaan pemerintah dan /atau kegagalan pasar sehingga perlu intervensi Pemerintah
Jembatan Suramadu, Akses Tanjung Priok
HGH Sumatera: MedanBinjai, PekanbaruDumai, PalembangIndralaya, BakaheuniTerbanggi Besar
: Pendanaan : Desain : Konstruksi : Operasi & Pemeliharaan : Toll Collection/ Pengembalian Badan Usaha
Performance Based Availability Scheme (PBAS)
• Proyek perlu untuk mendorong pengembangan wilayah; dan • Pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas (sesuai RKP dan alokasi APBN). Ya
F
Key Tests
Keterangan:
BU
Tidak
Proyek secara ekonomi layak tetapi tidak layak secara finansial
atau
Supported Toll Road (S-BOT)
TC
F D B O&M TC
Tidak
Ya
Build-OperateTransfer (BOT)
Persetujuan sebagai proyek prioritas
Pengadaan secara konvensiona l
Badan Usaha Milik Negara
(FIRR ≥ WACC)
Perlu VGF < 50% konstruksi agar FIRR ≥ WACC
• Perlu VGF > 50% konstruksi agar FIRR menjadi > WACC • Memenuhi kriteria PBAS • Skala proyek besar
Contoh Penerapan Jalan Tol di Pulau Jawa pada umumnya
Daerah belum terbangun, a.l: Jalan Tol Solo-Kertosono, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda
Dalam pengembangan pilot project
27
Pengembangan Alternatif Skema Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur • Pengembangan wilayah terintegrasi antar sektor • Didukung dengan infrastruktur terpadu, seperti transportasi, listrik, komun ikasi
Comprehensive Development Agreements Tax Increment Financing
• Biaya yang dikenakan pada wilayah pengembangan baru • Membantu pengembangan/perbaikan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, atau taman
Development Impact Fees
• Pengalihan kenaikan pajak yang berasal dari kenaikan nilai properti akibat pembangunan infrastruktur • Pajak tersebut membiayai pengelolaan infrastruktur
28
www.apeksi.or.id
14
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
5. PENUTUP
29
29
PENUTUP 1. Kementerian PU-PR mendukung pengembangan Tol Laut sebagai salah satu upaya untuk mendorong konektivitas nasional
2. Pengembangan infrastruktur PU-PR melalui Pengembangan Kawasan pada Wilayah Pengembangan Strategis yang mencakup: Identifikasi potensi, pengembangan kluster ekonomi, penyediaan infrastruktur logistik (jalan tol, KA, dan pelabuhan), infrastruktur pendukung (air minum, gas, listrik), dll
3. Koordinasi Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk melaksanakan agenda action plan terutama dalam pengembangan infrastruktur terintegrasi (antara lain: KA, pelabuhan, jaringan utilitas)
4. Review Perda RTRW Prov/Kab/Kota dilakukan apabila diperlukan di bawah koordinasi BKPRN dan Kementerian ATR
5. Perlunya peran Pemerintah Kota untuk berkontribusi dalam pengembangan tol laut maupun pengembangan infrastruktur PUPR
30
www.apeksi.or.id
15
RAKERNAS APEKSI 2015
5/6/2015
Terima Kasih 31
www.apeksi.or.id
16
