ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
CONCURRENT
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
-
Politik Luar Negeri
(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
-
Pertahanan
(Sektor Unggulan)
-
Keamanan
-
Yustisi
Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
-
Moneter nasional
-
Agama
dan
fiskal
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
1
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA 1.
2.
3.
Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard dan prosedur yg dibuat Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard dan prosedur yg dibuat Pusat 2
PELUANG dan HAMBATAN KEBUTUHAN TENAGA FUNGSIONAL PBJP Pada SKPD PP. No. 41 Tahun 2007
Pasal 23 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah. 3
PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.
Pasal 14 (1) Kementerian/Lembaga/Derah/Instansi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. (2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi
4
Lanjutan .......
JUMLAH DAERAH OTONOM SAMPAI SAAT INI PROVINSI 33 KABUPATEN 398 KOTA 93
TOTAL DAERAH OTONOM 524
5
PELUANG Dari jumlah daerah otonom sebanyak 524, merupakan peluang yang sangat besar, baik dari segi formasi jabatan fungsional PBJP maupun dari segi jumlah yang mempunyai keahlian di bidang PBJP. Kalau dihitung secara matematis apabila setiap daerah otonom dibentuk satu ULP, dan setiap ULP beranggotakan minimal 5 orang maka dapat diperoleh angka = 524 x 5 orang = 2.620 orang sebagai pejabat fungsional PBJP. 6
PELUANG Peluang lain yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di daerah otonom provinsi maupun daerah otonom kabupaten/ kota, antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan akan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mempunyai keahlian dan jenjang karier yang jelas. 7
HAMBATAN Hambatan-hambatan, terkait dengan pembentukan jabatan fungsional PBJP khususnya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat diindentifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Hambatan dari segi regulasi, dapat dipetakan antara lain dari regulasi yang mengatur jabatan fungsional PBJP masih dalam wacana. Di sisi lain struktur organisasi sebagai wadah jabatan fungsional PBJP masih belum ada kejelasan berada pada struktur pelayanan atau teknis. Hal ini menjadi kegamanangan para calon pejabat fungsional PBJP akan masa depan setelah memilih untuk menerima jabatan fungsional PBJP dimaksud. 8
HAMBATAN 2.
3.
4.
Hambatan dari segi sumber daya manusia, masih kurangnya tenaga yang mempunyai keahlian dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan demikian SKPD tidak serta merta membentuk jabatan fungsional PBJP mengingat persyaratan yang diperlukan belum dimiliki oleh SDM yang ada. Hambatan lain dari segi penggajian, dengan adanya jabatan fungsional PBJP, akan menambah pengeluaran Negara/daerah untuk alokasi minimal sebanyak 2.620 orang pegawai. Hambatan lainnya juga akan muncul dari segi peningkatan kompetensi para pejabat fungsional PBJP, terkait hal ini adalah respon pemerintah daerah yang kadang kurang peduli terhadap dukungan financial untuk mengirimkan peserta diklat, sosialisasi dan studi banding pejabat fungsional PBJP. 9
KESIMPULAN DAN SARAN
1) Kebutuhan tenaga fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menurut hemat kami merupakan kebutuhan yang perlu segera diwujudkan, mengingat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih belum dilaksanakan secara profesional. Hal ini terlihat masih ditemukan berbagai penyimpangan baik oleh aparat pengawasan fungsional intern pemerintah sendiri maupun aparat pengawasan fungsional ekstern pemerintah, bahkan oleh pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum. 2) Segera diusulkan berbagai regulasi terkait dengan wacana pembentukan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 3) Segera dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis dengan instansi yang berkompeten, sehingga diperoleh persepsi yang sama. 10
Selesai
Terima Kasih Atas Perhatiannya
11
