Menteri Perencanaan Pembangunrn Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SAIINAN IGPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI/ NASTONAL KEPALA BADAN PERENCANAAN PT.MBANGUNAN NOMOR KEP. 1 2/M.PPN / HK/ 02 / 20 1 6 TENTANG PROGRAM ruRJASAMA PEMBENTUKAN TIM KOOP.DINASI STNATEGIS PENGELOI'AAN POPUUNON N]ND PEMXRINTAH REPUBLIK INDONXSIA DAN UN\IED NANONS TAHUN 2016 MENTTru PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL' pelaksanaan kegiatan pengelolaafl Plogram Kerjasama Pemerintah Republik (Periode tnionesra dan Llnited Nations ropulatioll Fund Siklus ke-g 2016-2020) Pelakanaan Tahun 2016, perlu dilakukan koordinasi proSraft dan kegiatan serla koordinasi pelencanaan'
bahwa dalam ran8ka nleninskatkan efektifitas
Merlimbang
atas
pelakMiraan, b
c
da11
evaluasi dari kegiatall tersebut;
dalam bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud huruf a, perlu meftbentuk Tim Koordinasi strategis Pengelolaan Uniled PloSram Kerjasama Pemerintah Republik lndonesia da:n Nations PoPulation Fund Tahun 2016i
bahw^ peiab^l dan pegawai yang namanya tercantum dalam tampiran Keputusafl ini dianSSap mantpu dan memenuhi
anSSofa persyaratatr untuk duduk dan melaksanakan tuSas sebaS4i tim x,rordinasi Strategis Pengelolaan ProSram Kerjasama Republik Indonesi4 dan tlnited Nations Populalion
Pemerintah FundTahun 2016:
Mengirgat : I
2
An88arafl UndanS-UndanS Nomor 14 Tahun 2015 tentarg (Lembarafl Pendapltan dan Belanja NegaB Tahun AnSSaran 2076 Tafibahan Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 278' Lerirbaran Negara Republik Indoflesia Nomor 5767):
Tatz Cata Peraturan Pemelintah Nomor 45 Tahun 2013 tent^[8 PelakMnaan AhSSaran dan Belaflja NeSara;
3. Perahlran ...
-2-
7 Tahufl 2075
3
Perafuran Presiden Nomor Keftenterian Negara;
4
Peraturan Presiden Nomo! 65 T^hna 2015 tentang Kementedail
tenta.ng Or3animsi
Perencanaan Pembanguflan Nasional;
Peraturan Presiden Nomor
5
66 Tahun 2015 tentang
Badan
Perercanaan PembanSun4n Nasioral:
ti
Peraturan Menteri Negara Perencanaan
pembangunafl
Nasional/Kepala Badan Perencanaafl Pembangunan Nasional Nomor PER.OO5/M.PPN/ 10/ 2OO7 tentan8 Organisasi dan Tata
Kerja Kemenfedal Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaafl Pembangunan Nasional sebagaimana telah bebeapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014; 7
Peratuian Menteri Negara Perencanaafi
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencan an,Pelak-sar,aan, Pelaporan, Pemahtauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN
Menefapkan
PEMBANGI]NAN NASIONAL/KEPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDIN,{SI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PE,IVIERJNTAH REPTJBLIK INDONESIA DAN UNMD NATIONS POH,II,ATION FT]ND 'IAHUN 2016.
PERTAMA
Membeltuk Tim Koordinasi Sfrategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dal Lhited Nations Popa]ation Fund Tahvn 2016 ufltuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNTPA, dengan susunafl keanggotaan sebagaimana tercantuft dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDT'\
Tim Koordinasi Stralegis
Pengelolaan Program Kerjasaha RI-UNFPA Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Teflaga PerdukunS.
terdiri KETIGA
ata$
Tift
Pengarah bertuSas memberikan arahafl kebijak n, mengawasi, membimbing, dan [remantau kemajuan dan membed saran pemecahan
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT
Penan8sung Jawab bertugas bedangSung jawab terhad,p pelaksanaah kegiatan dan melaksanakail arahan dari Tim Pengarah.
KELIMA
Tim Pelaksana beftugas:
a.
mefijabarkan arah kebUal(an yang ditetapk4n Tim Pengarah; b. menberikan ...
,3-
b.
memberikan arahan dan masukan teknis kepada National Prog?atnhle Manager (NPM, pada National Pragrarnne (ixrdinatins 7rl (NPCU) dalam penlusunan kebi,jakan dan pelaksanaan program;
c. d. e. f. KEENAM
KETUJUH
:
:
menyelaraskan hubunSan antar program;
fternant4u pelaksanaan proSram di tinSkat nasional dafl daerah; menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim PenSarah dan Tim PelakJana; menlrusun dan menyampaikan laporafl secara reSuler meflSenai pelaksanaan tuS4snya kepada Tim Pengarah.
Tenaga PendukunS berf uSas:
a.
membantu pelaksa[aan tugas Tim Pelaksana dalam penguftpulan data dan iflformasi;
b.
melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yanS dibe kan oleh Tim Pelaksana.
seSala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi StrateSis Pengelolaan Program Kerjasama
RI-UNFPA
dibebankan pada Arr8g arat.. Pendapal^fi dan Belaflja NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Ar.ryarar. 2016, K'XDELAPAN
:
Kepufl$an ini bertaku sejak tanSSal ditetapkan dan berlaku surut sejak tarLggal 4 Janu,Ii 2016. Ditetapkan di Jakarta pada tafl&gal 22 Febflrari 2016
MENTXRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAI]AN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
rtd SOTYAN A. DJAI,IL
Salinan sesuai denSan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmia
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENIERI PPN/ KEPAI.A BAPPENAS
NOMOR K.[P.1 2/M.PPN / HK/ 02/ 2016 TANGGAL 22 EBRUARI 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEIOI"AAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RDPI IBI,IK INf'ONXSI A D/iI UNITED NANONS POPUTANON ILIND
TAHUN 2016
TIM PENGARAH Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Ketua
wakil
Ketua
sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Aa:gota
1. Deputi Bidang Kependudukan daa Kefenagakerjaafl, Kementedan PPN/Bappenas;
2.
Direktur Jenderal Kes€hatan Masyarakat, Keme[terian Kesehatan;
3. Deputi BidanS
Perlindungan Hak
Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunSan Anak:
B.
PENANCGUNGJAWAB
4.
Sekretaris U+ama, Badar. Kepefldudukan dan Keluar3a Berencana Nasiohal:
5.
Deputi BidanS Statistik sosial, Badan Pusat Statistik;
6.
Ketua Komnas PereftPuafl.
Depuii Bidang
PembanSunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan.
C.
TIM PILAKSANA Ketua
Direktur Kependudl*an,
Wakil Ketua
Direktur Tenaga Kerja dafl
Pemberdayaan Anak. Perlindungan Perempuan, dan Pen3embanga
Kesempatan Kerja. AnSgota
1.
Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, da\ C)l^hrala;
2. 3.
DirelturPendidikan; Direktul Kesehatan dan Gizi Masyarakat; 4. Kepala
4.
Kepala Biro Pereflcanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5.
Direktur Alokasi Pendana.aa Pembansunan;
6.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaall Pembangunan;
7. L 9.
Inspektur Bid4n8 Administrasi Umum; Kepala Biro Hukum;
Direktur Pend4na4n Luar NeSeri Multilateral;
10. Aris Subiyono, sH; 11. Agusti Arry Yanna, SS, MA; 12. Re8hi Perdana, SH, LI,lVt; 13. Drs. Mohammad sjuhdi Rasjid; 14. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, M.Si; 15. lr. Ani Pudyastuti, MA; 16. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP; 17. lr. Destri Hafldayani, ME;
I8.
Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
19. 20.
Dani Rama.dan, S.Si, MHR;
Renova Glorya Montesori Siahaan, M.Sc;
21.
D.
1. 2. 3.
TENAGA PENDUKUNG
Kf,
Icha Puspitasari S.Si.
Edy Budi Utomo;
Salamu ; Marliana Nyorita lara Manik, s.s'os
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ PALA BADAN PERENCANAAN PEA,IBANGIJNAN NASIONAI,
ttd. SOFYAN A. DJALIL
Salinan sesuai denSan aslinya KcDala Bilo Hukunr.
-/'C"s
Emnly Suparnrrdfurl
'
SE,
