TERBANDING, semula TERGUGAT;

PUTUSAN Nomor 375/Pdt/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: 1. IRWAN SUHENDRA, Wiraswasta, beralamat di Jln. Dharma Raja No.36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung; 2. LIE LILY, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Dharma Raja No.36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSA DARWIN PANE, S.H.,M.H., S.MARULI SITUMEANG, S.H. M.H.,

UCOK

ROLANDO

PARULIAN

TAMBA,

S.H.,

M.H.,

CHRISMAN DAMANIK, Amd.,S.H. dan DAHMAN SINAGA, S.H., Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum, Para Legal dan Biro Hukum pada Asosiasi Debitur Bank Dan Asuransi (ADBDA),

beralamat

Kantor di Jl. Emong No.7 lantai 2 Ruangan 25 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai; PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT; L A W A N; PT. BANK UOB INDONESIA CABANG BANDUNG, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.55A Kota Bandung, yang diwakili oleh AJEEP RASSIDI bin OTHMAN dan SAFRULLAH HADI SOLEH, masing-masing selaku Direktur PT.Bank UOB Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOPI GUNAWAN, S.H.,M.H.,M.M., KRISTANTO WIDJAJA, S.H. dan IRWAN LILI BUDISUSANTO, S.H., para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & Associates, berkedudukan di Komplek Internasional Trade Center (ITC) Blok D No.23, Jalan Baranangsiang No.8 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai; TERBANDING, semula TERGUGAT;

2 Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07

September

2015,

No.

375/Pdt/2015/PT.Bdg,

tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt/G/2014/PN.Bdg; TENTANG DUDUK PERKARA; Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt/G/2014/PN.Bdg; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Register 470/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2014, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa, pada tanggal 08-11-2011 (Delapan Nopember Tahun Dua Ribu Sebelas) sepengetahuan Penggugat antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat (PT.Bank UOB Indonesia Cabang Bandung) selaku Kreditur, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian Fasilitas Kredit sebagaimana Perjanjian dengan Perubahan (Addendum) No : 13 tertanggal 08-11-2011 beserta addendumnya yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO S.H., Notaris di Bandung hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat mendapat pinjaman kredit yakni : a. Kredit

Investasi

mesin

dan

alat

berat

(KIMA)

I

dengan

bataspenggunaan maksimum sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ; b. Kredit investasi mesin dan alat berat (KIMA) II dengan bataspenggunaan maksimum sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) ; Sehingga

jumlah

keseluruhan

fasilitas

kredit

adalah

sebesar

Rp.900.000.000,- ; 2. Bahwa, sepengetahuan Penggugat atas pinjaman fasilitaskredit a quo, Penggugat memberikan jaminan pembayaran hutang Penggugat selaku Debitur yaitu : a. Untuk fasilitas kredit KIMA I, Debitur telah memberikan jaminan secara Fidusia atas 1 (satu) unit mesin extrusion pelletizerline step master and

3 secondary: -

MerkrCHUANGTIEN ;

-

Kode Barang : BYA-SJP-130-120 ;

b. Untuk fasilitas kredit KIMA II, Debitur memberikan jaminan fidusia kepada dan demi kepentingan Bank atas 1 (satu) unit mesin recylcled pelletizing dengan kode BMSJ-100/120 yang terdiri : -

1 (satu) unit mesininduk 100 mm x 3900 ;

-

1 (satu) unitbaby extruder 120 mm x 1400 ;

-

1 (satu)unit mesin cutting ;

-

1 (satu) unit gear box ;

-

1 (satu) main motor 60 Hp ;

-

1 (satu) bak air ;

-

1 l(satu)hidrolik 5 pk ;

-

1 (satu) buah Box panel listrik ;

-

1 (satu) variabelmotor 15 HP ;

3. Bahwa, menurut penghitungan dan data yang ada pada Penggugat sebagaimana

bukti

yang

akan

diajukan

oleh

Penggugat

didalam

agendapembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk perianjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni masing-masing sebagai faerikut : -

Untukfasilitas kredit KIMA I : Pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp.187.340.300,-(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

-

Untukfasilitas kredit KIMA II ; Pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp.100.628.502,- (seratus juta enamratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah) ; Jadi untuk kedua fasilitas kredit tersebut Penggugat telah membayar sejumlah kurang lebih Rp.287.968.802 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), sehingga setidak-tidaknya Penggugat telah mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian a quo yakni sejumlah Rp.287.968.802 (DuaRatus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), hal mana pembayaran tersebut menurut hemat Penggugat merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya ;

4. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat

kepada Tergugat sebagaimana

perhitungan diatas yakni setidak-tidaknya pembayaran untuk fasilitas KIMA

4 I sebesar Rp.187.340.300,- dan pembayaran untuk fasilitas KIMA II sebesar Rp.100.628.502,- sehingga total pembayaran untuk kedua fasilitas tersebut yakni sebesar Rp.287.968.802 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), maka dalam kesempatan ini Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp.187.340.300,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.100.628.502,- untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga total pembayaran untuk kedua fasilitas kredit tersebut yakni sebesar Rp.287.968.802 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah); 5. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya Penggugat telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebagaimana posita point 3 di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kredit No : 13 tertanggal 08-112011 beserta addendumnya yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO S.H., Notaris di Bandung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ; 6. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait

jumlah hutang tidak pasti,

hal mana

menurut Penggugat sisa

hutang Penggugat kepada Tergugat untuk perjanjian a quo yakni masingmasing dengan perhitungan sebagai berikut untuk fasilitas kredit KIMA I dengan

perhitunganRp.400.000.000,-

(-)

Rp.187.340.300,-

=

Rp.

212.659.700,- dan untuk fasilitas kredit KIMA II dengan perhitunganRp. 500.000.000,- (-) Rp.100.628.502,- = Rp. 399.371.498,-sehingga total untuk perhitungan kedua fasilitas kredit tersebut yakni Rp. 900.000.000 - Rp. 287.968.802 = Rp. 612.031.198 (Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Delapan Rupiah), namun menurut Tergugat, bahwasanya Penggugat hanya baru membayar bunga saja,oleh karenanya nyata ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, selaku demikian dalam kesempatan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp.212.659.700,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.399.371.498,untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga sisa hutang Penggugat untuk kedua fasilitas kredit tersebut yakni sebesar Rp.612.031.198 (Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Delapan Rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut

5 dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ; 7. Bahwa, in casu Penggugat, tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu Tergugat baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, ketidak pastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Tergugat yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya,

tindakanTergugat

tersebut

menurut

Penggugat

dapat

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini Penggugat memohon Hakim Yang Mulia agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 8. Bahwa, selain itu terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut juga Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat secara patut, namun

terus

menerus melakukan

penagihan

dengan

jumlah

yang

menurutPenggugat tidak adil dan tidak pasti terkesan Tergugat berniat untuk menjual lelang objek yang dijaminkan Penggugat tersebut ; 9. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian aquo, Penggugat selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya Penggugat mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha Penggugatmengalami kemerosotan drastisdan Penggugat mengalami musibah dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat pun mengalami hambatan, namun demikian meskipun dalam kondisi yang demikian itu Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepadaTergugat dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama Tergugat terus saja melakukan penagihan kepada Penggugat tanpa memberikan rincian kewajiban bayar Penggugat kepada Tergugat yang pasti dan jelas, tindakan Tergugat ini semakin membuat Penggugat merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi Penggugat harus membangkitkan usaha Penggugat Penggugat harus menanggung beban untuk

dan

di

sisi

lain

membayar cicilan/angsuran

kredit yang menurut Penggugat dalam keadaan kondisi Penggugat saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaaan-keadaan

6 normal (usaha stabil) ; 10. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian posita-postta di atas, Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini Penggugat

memohon agarTergugat

dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkanhakhaknya sebesar Rp. 50,000.000.,- ( Lima puluh juta rupiah) ; b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidak jelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan

terlebih

dahulu

yang

sulit

diukur,

namun

dalamkesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim patut dan adil ; 11. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan Penggugat tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada Tergugat, hal mana Penggugat memohon agar Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan kreditnya yang dtsesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Penggugat, yakni sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA II dan menghentikan perhitungan bunga, selaku demikian Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melakukan penjadwalan ulang hutang Penggugat dengan menetapkan sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 212.659.700,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp. 399.371.498,- untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga sisa hutang Penggugat untuk kedua fasilitas kredit tersebut yakni sebesar Rp.612.031.198 (Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan

oleh

Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan

angsurannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA II perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan menghentikan perhitungan bunga ; 12. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan sisi lain nilai

7 jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat terhadap

asset

Ketua/Majelis

jaminan

Hakim

tersebut,

untuk

selaku

demikian

mengabulkan

beralasan

petitum-petitum

bagi

gugatan

Penggugat untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya penjadwalan hutang ; 13. Bahwa, atas pinjaman kredit a quo, Penggugat sebagai jaminanpembayaran hutang Penggugat selaku Debitur yaitu : a. Untuk fasilitas kredit KIMA I, Debitur telah memberikan jaminan secaraFidusia atas : 1 (satu) unit mesin extrusion pelletizerline step master and secondary: -

MerkrCHUANGTIEN ;

-




-


-


-


-


-

1 (satu) bak air ;

-


-


-


Agar terhadap obyek tanah jaminan a quo tidak disalah gunakan oleh pihak Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinyamemerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-belit lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan fidusia tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo; 14. Bahwa, terkait petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim Yang Mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/atau penjadwalan ulang hutang atas

8 dasar asas kepatutan dan keadilantersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan Hakim/Pengadilan yang memiliki nilai " Landmark Decision ", diantaranya sebagai berikut : a. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bandung

No.

210/PDT/G/2008/PN.8DG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak Penggugat : IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO.S.H.-(DEBITUR), melawan pihak Tergugat : PT. BANK BUMI PUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMI PUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (Kreditur), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan :"...Bahwa Majelis berpendapat bahwa sesuai rasa keadilan dan kepatutan gugatan Penggugat untuk penjadwalan kreditnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan disesuaikan dengan kemampuan Penggugat...",kemudian di dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4:"-menghukum Tergugat untukmenjadwalkanhutang Penggugat sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)..." ; b. Putusan

Pengadiian

Negeri

Kelas

1A

Bale

Bandung

No.

148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SETIAWAN

(DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH

JAVA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum

tetap

Pertimbangan

hukumnya

denganmemperhatikan asas keadilan beralasan untuk menentukan mengenai

pada

hal

21

:

"

dankepatutan, maka cukup sistem pembayaran hutang

Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut : bahwa hutang Penggugat sebesar Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada Tergugat dengan sistem diangsur atau dicidi dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang Penggugat sebagaimana diatasdibayar lunas "Amar putusannya

hal

22 :

" Mengabulkan gugatan Penggugat

sebagian,- Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.1,494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ; Menghukum Penggugat untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp.40.000.000/-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang Penggugat tersebut diatas;-Menghukum Tergugat untuk

9 membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; c. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bandung

No.

351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak Penggugat HERRY SUHERMAN (Debitur) VS pihak Tergugat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANGUN PUNDIYASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : "...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum Penggugat mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan..", kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : " DALAM POKOK PERKARA ; -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-

Menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp.47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

-

Menetapkan

sisa

hutang

Penggugat

kepada

Tergugat

Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah) ; -

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan hutang Penggugat tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 1.000.000.- 1 (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibavar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah) ;

15. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh Penggugat, maka mohon kepada Hakim pemeriksamenyatakan terhadap

putusan

a

quo

dapat dilaksanakan

terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi) ; 16. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya para pihak haruslah dipanggil di muka persidangan serta bagi Tergugat beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka Penggugat selaku subyek hukurn Pencari Keadilan mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri

10 Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : " Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadaiatau hibah) atau tindakan apapun atas : a. 1 (satu) unit mesin extrusion pelletizerline step master and secondary : -

MerkrCHUANGTIEN ;

-


b. atas 1 (satu) unit mesin recylcled pelletizing dengan kode BMSJ-100/120 yang terdiri : -


-


-


-


-


-

1 (satu) bak air ;

-


-


-


DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seturuhnya ; 2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupapembayaran kepada

Tergugat

untuk

perjanjian

kredit

aquo

yakni

sejumlah

Rp.187.340.300,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.100.628.502,- untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga total pembayaran untuk kedua fasilitas kredit tersebut yakni sebesar Rp.287.968.802 (Dua Ratus Delapan Putuh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah); 3. Menyatakan

Perjanjian

Kredit

No

:

13

tertanggal

08-11-2011

besertaaddendumnya yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO.S.H., Notaris di Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ; 4. Menetapkan sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 212.659.700,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.399.371.498,- untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga sisa hutang Penggugat untuk kedua fasilitas kredit tersebut yakni sebesar Rp.612.031.198 (Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu RibuSeratus Sembilan Delapan Rupiah) atau sejumlah tertentu yang

11 menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ; 5. Menyatakan Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai danseketika yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp.50.000.000.,- ( Lima puluh juta rupiah) ; b. Kerugian immaterial berupa beban pemikiran atas ketidak jelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan

inimohon

dipersamakan

dengan

uang

sebesar

Rp.

1.000.000.000,- (Satu miliyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim patut dan adil ; 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar metakukan penjadwatan ulang hutang Penggugat adalah

dengan menetapkan sisa hutang Penggugat

sebesar Rp.212.659.700,- untuk fasilitas kredit KIMA I dan

Rp.399.371.498,- untuk fasilitas kredit KIMA II sehingga sisa hutang Penggugat

untuk

kedua

fasilitas

kredit

tersebut

yakni

sebesar

Rp.612.031.198,-(Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembiian Puluh Delapan Rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA II dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan tunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan menghentikan perhitungan bunga ; 8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaanterhadap obyek terperkara yakni: a. Untuk fasilitas kredit KIMA I, Debitur telah memberikan jaminan secaraFidusia atas : 1 (satu) unit mesin extrusion pelletizerline step master and secondary: -

MerkrCHUANGTIEN ;

-




-


12 -


-


-


-

1 (satu) bak air ;

-


-


-


9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi) ; 10. Membebankan biaya perkarakepada Tergugat untuk seluruhnya ; AtauSUBSIDAIR ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo Et Bono ; Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Pebruari 2015 yang pokoknya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya,kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat ; 2. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalilGugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut ; 3. Bahwa benar Para Penggugat selaku Debitur dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggai 18 Maret 2011 dengan fasilitas Kredit Investasi Mesin dan alat berat (KIMA) dengan tujuan untuk keperluan modal kerja dengan batas penggunaan maksirnurn sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal I8 Maret2014 yang dibuat dihadapan Johanes Surjanto, SH Notaris di Bandung Jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana tertanggal 18 Maret 2011; 4. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Para Penggugat kepada Tergugat baik hutang yang tersebut dalam perjanjian kredit termasuk perubahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin atau rnaupun hutang-hutang yang akan timbul/dibuat dikemudian hari oleh Penggugat pada Tergugat baik karena hutang pokok, bunga, bunga

13 tambahan, denda, provisi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang yang dimaksud, maka ParaPenggugat telah menyerahkan barang jaminan fidusia kepada Tergugat berupa : 1 (satu) unit Mesin extrusion Pelletizer Line Two Step master and secondary : Merk

: ChuangTieh

Kode barang

: BYA-SJP-130-120;

Berdasarkan

faktur

yang

dikeluarkan

oleh

bengkel

mesin

Bintang

TujuhTeknik tertanggal 03-03-2011 No.BTT/11/02/25.31 yang bernilai Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ; 5. Bahwa atas barang jaminan tersebut telah dibebani dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.17 tanggal 18 Maret 2011yang dibuat dihadapan Johanes Surjanto,SH. Notaris di Bandung jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0001437 AH.05.01.TH. 2012/STD tanggal 6 Januari 2012 ; 6. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal 18 Maret 2011 tersebut

telah

dilakukan

Perubahan

(Addendum)

berdasarkan

Akta

Perjanjian Perubahan (Addendum) No.13 tanggal 8 November 2011 yangdibuat dihadapan Johanes Surjanto,SH. Notaris di Bandung dengan penambahan fasilitas kredit sehingga fasilitas kredit menjadi : a. Kredit Investasi Mesin dan Alat Berat (KIMA) I dengan bataspenggunaan maksimum sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; b. Kredit Investasi Mesin dan Alat Berat (KIMA) II dengan bataspenggunaan maksimum sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) ; Sehingga

total

seluruh

900.000.000,-(sernbilan

pinjaman ratus

juta

Para rupiah)

Penggugat dengan

sebesar jangka

Rp.

waktu

selama36 (tiga puluh enam) sehingga akan berakhir pada tanggal 8 November 2014 ; 7. Bahwa untuk rnenjamin pembayaran secara lunas hutang Para Penggugat dengan adanya perubahan (addendum) dengan penambahanjumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tersebut, maka Para Penggugat telah menyerahkan tambahan barang jaminan yaitu : 1 (satu) unit Mesin Recylcled Pelletizing dengan kode barang BMSJ100/120 yang terdiri dari : -

1 (satu) unitmesin induk 100 mm X 3900 ;

-

1 (satu) unitbaby extruder 120 mm X 1400 ;

-

1 (satu) unitmesin cutting ;

-

1 (satu)unit gear box ;

-

1 (satu) main motor 60 HP ;

-

1 (satu) bak air ;

14 -

1 (satu)hidrolik 5 PK ;

-

1 (satu)buah box panel listrik ;

-

1 (satu)buah variable motor 15 HP ;

Berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh Bangkit teknik tertanggal 01 November 2011 dengan No. Faktur S25/11/11/PLT120 yang bernilai Rp.1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh limajuta rupiah) ; 8. Bahwa atas barang jaminan tersebut telah dibebani dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.14 tanggal 8 November2011 yang dibuat dihadapan Johanes Surjanto,SH. Notaris di Bandung jo. Salinan Buku Daftar Fidusia No.W8-0006261 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 30 Januari 2012 ; 9. Bahwa atas pinjarnan kredit tersebut Penggugat telah rnenunggakkewajiban pembayaran sehingga menyebabkan fasilitas kredit Penggugat tersebut digolongkan sebagai kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL) ; 10. Bahwa Tergugat telah berulang kali memperingatkan Para Penggugat agar segera membayar hutangnya, akan tetapi peringatanTergugat tersebut tidak dihiraukan Para Penggugat sehingga membuktikan Para Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) ; 11. Bahwa Para Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam membayar hutangnya juga sudah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 4 dan butir 9, sehingga dengan pengakuan tersebut cukup membuktikan

Para

Penggugat

telah

lalai

atau

macet

dalam

membayarhutangnya dengan demikian cukup bukti bahwa Para Penggugat telah Ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; 12. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat pada butir 6, butir 7 danbutir 8, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ; ALASAN HUKUMNYA : 12.1. Bahwa sebagaimana diakui Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 4 dan butir 9, bahwa Para Penggugat telah lalai melakukan pembayaran hutangnya dengan demikian terbukti Para Penggugat telahIngkar Janji (Wanprestasi) ; 12.2. Bahwa pembayaran angsuran/cicilan hutang sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, bukan hanya untuk membavar hutang pokok saja melainkan juga untuk membayar bunga dan denda keterlambatan karena Para Penggugat telah melakukan keterlambatan

dalarn

melakukan

pembayaran

angsuran/cicilan

hutangnya sesuai clengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam

15 Pasal 1 huruf (e) dan huruf (j) Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal 18 Maret 2011 dan Pasal 1 huruf (e) Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 13 tanggal 8 November 2011 Jo. Pasal 4 danPasal 12 ayat 1 butir a Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana tertanggal 18 Maret 2011 yang menyebutkan : Pasal 1 huruf (e) dan huruf (j) Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal18 Maret 2011 ; Pasal 1 e. Bunga Bunga Fasilitas KIMA sebesar12,5% (dua belas koma lima persen); (Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ; j.

Denda Keterlambatan Denda keterlambatan untuk fasilitas Kredit Angsuran sebesar 2% (duapersen) per bulan untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga ;

Pasal 1 huruf (e) Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No.13 tanggal 8November 2011 ; Pasal 1 e. Bunga Bunga Fasilitas KIMA

sebesar 12,5% (dua belas koma lima

persen)p. a ; (Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yangberlaku) ; Pasal 4 dan Pasal 12 ayat 1 butir (a) Syarat-Syarat UmumPerjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana ; Pasal 4 1. Besarnya tingkat suku bunga tiap jenis Fasilitas Kredit, termasuk bunga

diskonto

pendiskontoan

wesel

Ekpor/Wesel

SKBDN

untukpertama kalinya ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ; 2. Besarnya tarif bunga termasuk bunga diskonto pendiskontoan Wesel Ekspor/Wesel SKNDN tersebut setiap waktu dapat berubah menurut penetapan Bank disesuaikan dengan perkembangan moneter, ketentuandari Bank Indonesia dan/atau dari Pemerintah dan perubahan tarif suku bunga, maka perubahan ini dengan sendirinya berlaku pula bagi Perjanjian Kredit ;

16 3. Perhitungan bunga (termasuk bunga tambahan apabila ada) dari jumlah terhutang dihitung dari hari ke hari berdasarkan factor pembagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun atau suatu perhitungan

lain

yang

dibebankan/ditagihkan

ditentukan ke

dalam

oleh

Bank

Rekening

dan

akan

Pembayaran/

pencairan Fasilitas Kredit Debitur setiap bulanoleh Bank dan (khusus untuk fasiltas kredit Frames pada tanggal yang sama berlakunya tiap-tiap Surat Promes atau sesuai dengan tanggal jatuh waktu tiap-tiap Surat Promes) harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank ; 4. Disamping bunga sebagaimana tersebut diatas, Bank juga dapat mengenakan tambahan bunga dan atau tambahan biaya untuk biayayang dikeluarkan Bank dari waktu ke waktu untuk mematuhi ketentuan pencadangan, jaminan khusus, provisi atau ketentuanketentuan lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter lain yang berwenang sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit ; 5. ……………. 7. Denda Keterlambatan : a. Bilamana Debitur lalai membayar sesuatu jumlah uang yang telah wajib dibayar berdasarkan SU dan PK, baik jumlah pokok termasuk

angsuaran

pembayarannya,

bunga,

bunga

tambahan, denda, provisi atau jumlah uang lain pada tanggal pembayarannya maka Debitur dengansegera dan sekaligus harus melunasi atas tagihan pertama dari bank jumlah-jumlah tersebut di atas beserta denda keterlambatan atas jumlah terhutang sejak tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya ......... ; b. Yang dimaksud dengan kelalaiandalam pembayaran tersebut adalah : i.

Apabila Debitur terlambat membayar jumlah terhutang sebagaimanadiatur dalam SU dan PK, dari waktu yang telah ditentukan ;

ii. Apabila

sampai

batas

waktu

yang

telah

ditentukan

membayar kurangdari jumlah terhutang sebagaimana diatur dalam SU dan PK ;

17 iii. Melakukan pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan SUdan PK ; Terhadap keterlambatan ini dalam hal lewatnya waktu yang ditetapkan dalam SU dan/atau PK saja, sudah merupakan bukti akan adanya keterlambatan pembayaran dari debitur sehingga tidak perlu dilakukanpeneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti atas keterlambatan tersebut ; c. Perubahan besarnya dan cara perhitungan denda yang dikenakanterhadap Debitur mengacu pada ketentuan ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal ini ; 12.3. Bahwa atas pembayaran tersebut sudah dituangkan dalam Rekening koran dan telah dikirimkan dan disampaikan kepada ParaPenggugat, sehingga

Para

Penggugat

sudah

mengetahui

berapa

jumlah

kewajiban kepada Tergugat ; 12.4.

Bahwa adapun sisa hutang Para Penggugat hingga pertanggal 18November 2014 yaitu ; -

Untuk Fasilitas KreditKIMA I sebesar Rp.630.758,650,-, dan ;

-

Untuk FasilitasKredit KIMA II sebesar Rp.385.309.477,- ;

Sehingga total jumlah seluruh hutang fasilitas kredit Para Penggugat adalah sebesar 1.016.068.127,-(satu milyar enam belas juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan sisa hutang Para Penggugat untuk kedua pinjaman tersebut yaitu KIMA I dan KIMA II sebesar Rp.612.031.198,-(enam ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ternyata tidak berdasar sama sekali oleh karenanya haruslah ditolak; Bahwa adapun jumlah hutang Para Penggugat tersebut adalah sudah pasti karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) syarat-syarat UmumPerjanjian

Kredit

PT.

Bank

UOB

Buana

(SU)

yang

menyebutkan ; 1. Debitur menyetujui bahwa (i) perhitungan yang dilakukan oleh Bank adalah bukti yang sah dan akurat mengenai jumlah Terhutang olehDebitur, serta (ii) pembukuan/catatan tentang pencairan/penarikan Fasilitas Kredit dan/atau bukti penerimaan dari Debitur adalah bukti yang sah dan akurat bahwa Banktelah memberikan Fasilitas Kredit serta bukti sah bahwa Debitur telah

18 menerima Fasilitas Kredit sehingga dengan demikian Debitur menjadi berhutang kepada Bank ; 2. Debitur menyetujui bahwa pembukuan Bank menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah terhutang oleh Debitur pada Bankberdasarkan Perjanjian Kredit dan Debitur melepaskan semua hak-haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut ; Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan Bank dalam pembukuan Bank sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang dan atas perhitungan tersebut telah dicatat dan diuraikan dalam Rekening Koran Para Penggugat dan Rekening Koran tersebut telahdiberikan/disampaikan kepada Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat sudah mengetahui dengan jelas dan pasti berapa sisa hutangnya ; Bahwa berdasarkan perhitungan Bank sesuai dengan pembukuan Bank maka perincian jumlah hutang Para Penggugat hingga pertanggal 18November 2014 yaitu : - Untuk KIMA Isebesar Rp.630.758.650,-, dan ; - Untuk KIMA II sebesarRp.385.309.477,- ; Sehingga total jumlah seluruh hutang fasilitas kredit Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.016.068.127,-(satu milyar enam belas juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mendalilkan sisa hutang Para Penggugat untukkedua pinjaman tersebut yaitu KIMA I dan KIMA II adalah sebesar Rp.512.031.198,- (enam ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), dan dalil yang menyatakan adanya sengketa karena tidak ada kepastian akan perhitungan jumlah hutang Para Pernbantah terbukti tidak berdasar dan haruslah ditolak ; 12.5. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, olehkarenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; 13.Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali dalil Para Penggugat pada butir 10, karena sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat pada butir 4 dan butir 9, bahwa Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) karena tidak membayarhutangnya kepada Tergugat, sehingga yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena belum menerima pembayaran hutang oleh karena itu tidak benar Para

19 Penggugat telah mengalami kerugian, dengan demikian

tuntutan

ganti

rugi yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak ; 14.Bahwa tidak berdasar sama sekali dalil Para Penggugat pada butir 11 yang menyatakan

: " Bahwa

demi keadilan dan

kepastian hukum terkait

dengan Penggugat tetap beritikad baik untuk melakukan pembayaran pinjaman kreditnya kepada memohon

agar

Tergugat

kewajiban

Tergugat. hal mana Penggugat

dihukum

dan

diperintahkan

menjadwalkankreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan dari Penggugat,

untuk kekinian

yakni sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu

rupiah) per bulan untuk fasilitas kredit KIMA I dan Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk fasilitas

kredit KIMA II dan

menghentikan perhitunganbunga......dst ", oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak ; ALASAN HUKUMNYA : 14.1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 4 dan butir 9, bahwa Para Penggugat telah lalaidalam membayar angsuran/cicilan hutangnya dengan demikian yang melakukan perbuatan ingkar janji adalah Para Penggugat ; 14.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dalam Pasal 52 menyebutkan : Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debituryang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit dan ; b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampumemenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi ; Dan selanjutnya berdasarkanPasal 56 menyebutkan : 1. Kredit

yang

berdasarkan

akan prospek

direstrukturisasi usaha

debitur

wajib dan

dianalisis kemampuan

membayar sesuai proyeksi arus kas ; 2. Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usahadan reputasi yang baik ; 3. Analisis

yang

dilakukan

Bank

dan

Konsultan

keuangan

independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan

dalampelaksanaan

Restrukturisasi

didokumentasikan secara lengkapdanjelas ;

Kredit

wajib

20 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap Kredit ; 14.3. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk melakukan Restrukturisasi atau Penjadwalan ulang hutang haruslah diajukan ParaPenggugat dengan melengkapi persyaratan dan rnelaporkan tentang keuangan perusahaan yang akan dianalisa untuk mengetahui prospek perusahaan ; 14.4. Bahwa

ternyata

Para

Penggugat

tidak

pernah

rnengajukan

Restrukturisasi atau penjadwalan ulang hutang kepada Tergugat dan justru rnengajukan Gugatan agar dilakukan penjadwalan ulang hutang Para Penggugat, dengan demikian pengajuan penjadwalan ulang hutangPara Penggugat dengan rnengajukan Gugatan dalam perkara ini, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia (FBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; 15. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat pada butir 12, karena Tergugat dalam memberikan Kredit kepada Para Penggugat berpatokan kepada analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral) dan bukan melihat barang jaminan dimana yang palingdominan dalam analisis tersebut adalah Character yang berkaitan dengan watak calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (willingness to pay) seperti memegang teguh janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu, disamping itu calon debitur harus mempunyai itikad baik untuk membayar/mencicil hutangnya ; Bahwa Para Penggugat tidak ada itikad baik dalam membayar angsuran/ cicilan hutangnya, dan bila Para Penggugat lalai dalam membayar hutangnya maka berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf g SyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana tanggal 18 Maret 2011 Jo. Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-UndangNo.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat berhak untuk menjalankan hak-hak Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak ; 16. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13, karena Hak Tergugat untuk mengajukan eksekusi barang jaminan dengan melelang barang jaminan melalui pelelangan umum dan hak tersebut adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang

21 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda YangBerkaitan Dengan Tanah, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak ; Bahwa begitu juga dengan permohonan Para Penggugat agar terhadap barang jaminan agar diletakkan Sita Jaminan/Sita Persamaan terbukti tidak berdasar, oleh karena terhadap barang jaminan tersebut telahdiletakkan Jaminan Fidusia dan sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya butir 4 dan butir 9, bahwa yang melakukan ingkar janji adalah Para Penggugat bukan Tergugat, oleh karena itu Permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak ; 17. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Para Penggugat pada butir 14, karena pengajuan Penjadwalan Ulang Hutang (Restrukturisai) hutangPara Penggugat melalui Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal

56

Peraturan

Bank

Indonesia

(PBI)

No.7/2/PBI/2005

tanggal

20 Januari 2005, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ; Bahwa Putusan Pengadilan yang diajukan Para Penggugat sebagai bahan pertimbangan dalam penjadwalan ulang hutang Para Penggugat baru berupa Putusan Pengadilan Negeri tidak menyertakan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga putusan tersebut tidakdapat dijadikan sebagai pertimbangan karena tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan

hukum

Hakim

dalam

tingkat Banding dan

Hakim dalam Tingkat Kasasi, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak ; 18. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No, 4 Tahun 2001, sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ; DALAM PROVISI : Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13 telah mengajukan tuntutan Provisinya yang meminta agar Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi dengan terlebih dahulu : 1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadaiatau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan fidusia ; 2. Mohon diletakkan sita Jaminan/Sita persamaanterhadap obyek a quo ;

22 Bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya tuntutan ProvisiPara Penggugat haruslah ditolak ; ALASAN HUKUMNYA : 1. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan agar Hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu mengambil tindakan yang sifatnyaeksepsional dan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara, serta tuntutan Provisi tidak boleh bersifat negatifyang merugikan salah satu pihak ; 2. Bahwa sesuai dengan Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya butir 4 dan butir 9, rnaka terbukti yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuanPasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang

No.4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: Pasal 6 Apabila debitur cidera Janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai

hak

untuk

menjual

Obyek

Hak

Tanggungan

atas

kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ; Pasal 20 Apabila Debitorciderajanji, maka berdasarkan : a. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau ; b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ; Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya ; Sehingga Tergugat berhak untuk mengajukan Lelang Eksekusi atas barang jaminan fidusia dengan cara melelang barang jaminan melaluilelang yang terbuka untuk urnum, karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; 3. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tidak mengajukan lelang eksekusi atas barang jaminan dan Tidak Ada itikad Baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehinggaLelang Eksekusi

23 atas barang jaminan yang telah diletakkan Jaminan Fidusia dapatsegera dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yangtetap di dalam perkara ini, yang dapat menghambat penyaluran kredit kepada pihak lain yang lebih membutuhkan oleh Tergugat; 4. Bahwa oleh karena itu tuntutan Provisi Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga Tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak ; Bahwa selanjutnya untuk lebih rnenjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepetingan Tergugat selaku Pihak Kreditur yang beritikad baik dengan telah memberikan kredit kepada Para Penggugat terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil, argumen-argumen yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "Justice denied justice delayed“maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerirna jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutanProvisi Penggugat secara keseluruhan ;

POKOKPERKARA : -

Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke Verklaard) ; -

Menghukum ParaPenggugat untuk membayar biaya perkara ; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukumyang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa aquo ; Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt/G/2014/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Perjanjian Kredit No.16 tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian Perubahan (Addendum) No.13 tanggal 08 Nopember 2011, keduanya dibuat

24 oleh Johanes Surjanto, S.H., Notaris di Bandung, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 3. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Juli 2015, dengan seksama; Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 01 September 2015, dengan seksama; Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan menolak dan keberatan terhadap sebagian pertimbangan hukum yudex facti yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat; - Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian provisi halaman 29 dan halaman 30, karena diajukannya provisi tersebut adalah untuk melindungi hak milik

25 kebendaan dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat, maka sangat beralasan apabila permohonan provisi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo; - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat nyata dan jelas sama sekali tidak membaca dengan seksama isi dari rekening Koran maupun buktibukti lainnya sehingga tidak dapat menentukan dan memberikan nominal berapa sebenarnya jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat kepada Terbanding dahulu Tergugat agar ada kepastian sisa kewajiban Para Pembanding dahulu Para Penggugat; - Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38, mengenai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, karena hanya melihat dari sudut pandang Terbanding dahulu Tergugat yang memberikan Surat Peringatan dan telah memenuhi prosedur padahal nyatanya dalam persidangan Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa benar dalam keadaan ekonomi yang sedang merosot; - Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 dan halaman 39, mengenai gugatan tidak merinci jumlah kerugian yang diderita oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat, hal mana pertimbangan ini sangatlah tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena berdasarkan pasal 1265 KUHPerdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak perlu menyebutkan bentuk ganti rugi secara terperinci; Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding, semula Para Penggugat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dan disetujui serta dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt.G/2014/PN.Bdg, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh

karena

pertimbangan-pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

26 menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan; Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt.G/2014/PN.Bdg,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena tetap dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding, semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2015, No. 470/Pdt.G/2014/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh Kami : EDWARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H. dan ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07 September 2015, No. 375/Pen/Pdt/ 2015/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua

dengan

dihadiri

Para

Hakim

Anggota

dan

TOLOPAN

27 BANJARNAHOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.

EDWARMAN, S.H.

Ttd ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, Ttd TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara : - Meterai - Redaksi putusan - Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp.139.000,Rp.150.000,-

TERBANDING, semula TERGUGAT;

Recommend Documents