Melawan : sebagai Terbanding I semula Penggugat I; Penggugat II;

PUTUSAN Nomor . 570/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1.

TEMMY, bertempat tinggal di Jalan Mekar Makmur No. 21 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding

I

semulaTergugat I; 2.

MASRI HUSEN, SH., Notaris/PPAT yang kedudukannya digantikan oleh Protokol Notaris/PPAT AMALIA RATNA KOMALA, SH, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 472 Kota Bandung, sebagai Pembanding II semulaTergugat II; Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa kepada Dede Sumanta, M.H. dan Erry K. Sumanta, S.H., dari Kantor Hukum Dede Sumanta, SH & Rekan (DSR), Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Leuwigajah Permai Jalan Cempaka No. 10 Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016, sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Melawan :

1.

ISKANDAR, bertempat tinggal di Kampung Manoko Rt. 01 Rw. 03 Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2.

UMA MARYONO, bertempat tinggal di Jalan Terusan Sukup Baru I No. 6 Rt. 07 Rw. 08 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sebagai Terbanding II semula Penggugat II; Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jajat Sudrajat, S.H., Yoky M. Sulaiman, M.H. dan Asep Yanto Sobari, S.H., dari Kantor Hukum Jajat Sudrajat Suhari, SH & Rekan, Advokat &

Halaman.1 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

Konsultan Hukum

beralamat di Jalan Karanganyar No. 24 Kota

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya

disebut

sebagai

Para

Terbanding

semula

Para

Penggugat; Dan 1.

TEJA WOWOR, bertempat tinggal di Karangtineung Nomor 1 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2.

YULIUS ANWAR, SH., Notaris / PPAT, beralamat di Jalan Peta No. 18 A (Tegalega) Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 04 Pebruari 2016 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada awalnya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde zaak) Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 154/Pdt.G/1995/PN.Bdg Tanggal 2 Mei 1996 Jo Pengadilan Tinggi Bandung No. 545/Pdt/1997/PT.Bdg Tanggal 20 Pebruari 1998 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3870 K /Pdt/2000 Tanggal 2 Juli 2001 yang pada pokok amar Putusannya berbunyi “Menghukum agar ISKANDAR (Penggugat I) untuk melakukan transaksi jual beli kepada UMA MARYONO (Penggugat II) dihadapan Notaris/PPAT untuk tanah seluas 1800 M2 (Seribu delapan ratus meter persegi) dari Hak Miliknya seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1832 tertanggal 16 Juli 1994 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Surat Ukur tanggal 8 Juni 1994 No. 4560/1994 Asal


Konversi bekas Tanah Milik Adat (Ex Desa Sukarasa) Persil No. 167 S III Leter C No. 410 terletak di Blok Cinotod tercatat Atas Nama ISKANDAR (Penggugat I)” (Vide: Surat Bukti P I & P II – 1, P I & P II - 2, P I & P II - 3 dan P I & P II – 4); 2. Bahwa ISKANDAR (Penggugat I) dan UMA MARYONO (Penggugat II) sangat mengerti dan memahami benar akan posisinya masing-masing yaitu

ISKANDAR (Penggugat I) selaku Pihak Penjual dan UMA

MARYONO (Penggugat II) selaku Pembeli merupakan realisasi dari pada sebagaimana disebutkan pada Posita 1 di atas dan hal ini dipertegas pula dengan adanya kesepakatan damai untuk mengakhiri persengketaan antara ISKANDAR (Penggugat I) dan UMA MARYONO (Penggugat II) yang dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian Nomor: 5 tertanggal 4 Juli 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), pada pokoknya isi daripada Akta Perdamaian yaitu “ISKANDAR (Penggugat I) mengakui keberadaan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 9 September 1993 antara ISKANDAR (Penggugat I) dengan UMA MARYONO (Penggugat II) yang di buat dan ditandatangani di bawah tangan, berjanji untuk tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 154/Pdt.G/1995/PN.Bdg. dan ISKANDAR (Penggugat I) bersedia untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Tanah dengan UMA MARYONO (Penggugat II) dengan kesepakatan ada penambahan sisa harga pembayaran sebesar Rp. 125.000.000,(Seratus dua puluh lima juta rupiah)” (Vide: Surat Bukti P I & P II – 5 dan P I & PII – 6); 3. Bahwa pada saat yang bersamaan atau hanya berselang beberapa menit setelah di buat dan ditandatangani Akta Perdamaian Nomor: 5 tertanggal 4 Juli 2001 sebagaimana disebutkan pada posita 2 di atas, MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) menyodorkan blangko kosong Akta Jual Beli (AJB) untuk ditandatangani oleh Penggugat I selaku Penjual dan Penggugat II selaku Pembeli atas sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) adapun yang menjadi alasan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) pada saat itu “agar di kemudian hari ISKANDAR (Penggugat I) tidak berubah pikiran” dengan dasar itikad baik (te goeder trouw) baik ISKANDAR (Penggugat I) maupun UMA MARYONO (Penggugat II) menandatangani blangko kosong Akta Jual Beli (AJB) tersebut dengan harapan untuk mewujudkan atau Halaman.3 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

merealisasikan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde zaak) sebagaimana disebutkan pada posita 1 di atas; 4. Bahwa

selanjutnya

untuk

merealisasikan

atau

mewujudkan

Akta

Perdamaian Nomor 5 tertanggal 4 Juli 2001 sebagaimana disebutkan pada posita 2 di atas baik ISKANDAR (Penggugat I) maupun UMA MARYONO (Penggugat II) telah sepakat dihadapan YULIUS ANWAR, SH selaku Notaris / PPAT Kota Bandung (Turut Tergugat II) untuk membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 2 dan Akta Kuasa Menjual No. 3 masing-masing tertanggal 28 Januari 2010, yang kemudian oleh ISKANDAR (Penggugat I) sebagian Tanah Hak Miliknya yaitu seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1832 melalui Kuasa Jualnya yang tidak lain adalah UMA MARYONO (Penggugat II) dijual kepada TEJA WOWOR (Turut Tergugat I) sebagaimana Akta Jual Beli No. 3 /2011 tertanggal 7 April 2011 yang di buat dan ditandatangani dihadapan YULIUS ANWAR, SH selaku Notaris / PPAT Kota Bandung (Turut Tergugat II) (Vide: Surat Bukti P I & P II – 7 , P I & PII – 8 dan P I & P II – 9); 5. Bahwa ternyata dikemudian yaitu sekitar tahun 2014 keberadaan blangko kosong Akta Jual Beli (AJB) baru diketahui telah menjadi Akta Jual Beli (AJB) bernomor: 277 / 2001 dan bertanggal 16 Nopember 2001, dengan terdapatnya tambahan berupa keterangan adanya “Pemberian Kuasa Beli dari TEMMY (Tergugat I) kepada UMA MARYONO (Penggugat II) dan juga pencantuman harga pembelian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)”, hal ini sudah tentu sangatlah merugikan

dan

menimbulkan

kekhawatiran

baik

bagi

ISKANDAR

(Penggugat I) maupun UMA MARYONO (Penggugat II) yang dikarenakan Akta Jual Beli (AJB) tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal bahkan nyata-nyata telah diselewengkan oleh TEMMY (Tergugat I) dan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), selama ini ISKANDAR (Penggugat I) tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun juga dengan TEMMY (Tergugat I) yang berkaitan atau berhubungan dengan kepemilikan Tanah sebagaimana disebutkan pada posita 1 di atas, begitu juga UMA MARYONO (Penggugat II) tidak pernah baik menerima maupun menandatangani Surat Kuasa Beli


dari TEMMY (Tergugat I) Surat Kuasa yang mana? (Vide : Surat Bukti P I & P II – 10); 6. Bahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyata-nyata merupakan produk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacad hukum sehubungan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 telah memuat atau mengandung pelanggaran-pelanggaran atau kekeliruan-kekeliruan yang antara lain: 6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yaitu TEMMY (Tergugat I) telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(Inkracht

van

gewijsde

zaak)

yaitu

Putusan-Putusan

sebagaimana disebutkan dalam posita 1 tersebut di atas, yang secara jelas dan terang telah menyebutkan Pihak Penjual adalah ISKANDAR

(Penggugat I) dan Pihak Pembeli UMA MARYONO

(Penggugat II) tidak ada satupun klasule yang menyebutkan TEMMY (Terggugat I) selaku Pihak Pembeli; 6.2. Kesalahan Tanggal penandatangan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yang seharusnya yaitu tanggal 4 Juli 2001 karena di buat dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Akta Perdamaian sebagaimana disebutkan pada posita 3 tersebut di atas; 6.3. Tanah (Obyek) yang menjadi transaksi jual beli pada saat itu belum dapat diperjualbelikan sehubungan masih dalam keadaan status penyitaan Pengadilan (dalam keadaan sengketa); 6.4. Harga Penjualan Sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) adalah merupakan harga fiktif belaka dari TEMMY (Tergugat I) dan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), yang dikarenakan ISKANDAR (Penggugat I) selaku Pihak Pemilik Tanah atau Penjual Tanah tidak pernah kapan dan dimana menandatangani Kwitansi atau tanda terima pembayaran dari TEMMY (Tergugat I) Sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);


6.5. Pemberian Kuasa Beli dari TEMMY (Tergugat I) kepada UMA MARYONO (Penggugat II) yang di buat dan ditandatangani di bawah tangan (tidak Notaril) serta secara sepihak (sendiri) oleh TEMMY (Tergugat I) tanpa sepengetahuan UMA MARYONO (Penggugat II); 7. Bahwa dengan kekeliruan-kekeliruan yang tercantum atau tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), nyata-nyata merupakan produk Akta Jual Beli (AJB) yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 39 huruf ayat (1) f “PPAT menolak untuk membuat Akta jika: obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam keadaan sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya” Jo Pasal 40 ayat (1) dan (2), hal ini juga dapat dibuktikan yang mana Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), sampai saat ini dalam kurun waktu 14 tahun lamanya MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), tidak pernah menyampaikan Akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung untuk didaftarkan peralihan haknya, padahal berdasarkan Pasal 40 ayat (1) secara jelas dan tegas disebutkan “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang di buatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar” ayat (2) “PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan”; 8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran atau kekeliruan-kekeliruan sebagaimana disebutkan pada posita 7

tersebut di atas, bilamana dikaitkan pula

dengan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat syahnya perjanjian ternyata semakin terang dan jelas Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku

Notaris / PPAT (Tergugat II) adalah batal demi

hukum


(Nieteig) dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya baik Syarat Subyektif maupun Syarat Obyektif suatu bentuk perjanjian, sehingga perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan merupakan

“Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrectmatige

Daag)”

sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 9. Bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan daripada TEMMY (Tergugat I) dan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II), nyata-nyata merupakan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrectmatige Daag)” maka sudah selayaknya atau sepantasnya TEMMY (Tergugat I) dan MASRI HUSEN, SH

selaku

Notaris / PPAT (Tergugat II) untuk

dihukum oleh Pengadilan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrectmatige Daag)”, sedangkan secara faktual hubungan hukum Para Penggugat ISKANDAR (Penggugat I) dan UMA MARYONO (Penggugat II) hanya sebatas dengan TEJA WOWOR (Turut Tergugat I) dan YULIUS ANWAR, SH selaku Notaris / PPAT Kota Bandung (Turut Tergugat II) maka kepada mereka sudah sepantasnya dihukum oleh Pengadilan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primair: 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ISKANDAR (Penggugat I) dan UMA MARYONO (Penggugat II ) untuk seluruhnya; 2. Menghukum TEMMY (Tergugat I) dan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daag); 3. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 antara ISKANDAR (Penggugat I) sebagai Pihak Penjual dengan Pihak TEMMY (Tergugat I) melalui kuasanya yaitu UMA MARYONO (Penggugat II) sebagai Pihak Pembeli yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selaku Notaris / PPAT di Kota Bandung (Tergugat II), atas sebidang Tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) adalah sebagian dari luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik


(SHM) No. 1832 Tertanggal 16 Juli 1994 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Surat Ukur tanggal 8 Juni 1994 No. 4560/1994 Asal Konversi bekas Tanah Milik Adat (Ex Desa Sukarasa) Persil No. 167 S III Leter C No. 410 terletak di Blok Cinotod

tercatat Atas Nama Penggugat I

(ISKANDAR) adalah Batal Demi Hukum (Nieteg) dengan segala akibat hukumnya; 4. Menghukum TEJA WOWOR (Turut Tergugat I) dan YULIUS ANWAR, SH NOTARIS / PPAT Kota Bandung (Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul atas perkara Gugatan ini menurut hukum; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat lain maka: Subsidair: Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II memberikan jawaban masingmasing tanggal 03 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II: DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: Eksepsi Kesatu: Bahwa, Gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini adalah Ne Bis In Idem serta patut untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Karena secara jelas dan nyata: 1.

Penggugat I ( Iskandar ) sebelumnya telah pula mengajukan Gugatan Tertanggal 3 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung pada Tanggal 4 Maret 2015 yaitu Atas Permasalahan dan Obyek yang sama dengan Perkara perdata dalam perkara ini yaitu sebagaimana yang ternyata di dalam Perkara Perdata

Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung,

No.107/Pdt.G/ 2015/PN.Bdg. yaitu antara: Iskandar sebagai Penggugat;


Melawan: 1.

Temmy sebagai Tergugat I;

2.

Uma Maryono sebagai Tergugat II;

3.

Masri Husen,SH.Notaris/PPAT yang sekarang sudah diganti oleh Notaris Pengganti Amalia Ratna Komala,SH. Notaris/PPAT sebagai Tergugat III;

4.

Teja Wowor sebagai Turut Tergugat;

Yang telah Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung pada tanggal 18 November 2015 yaitu yang Amar Putusannya berbunyi: Mengadili: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi

-

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.521. 000,- ( satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Dalam Rekonvensi

-

Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil;

Bahwa, terhadap Putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum Banding; Bahwa, Selanjutnya pada Tanggal 23 Februari 2016 Permohonan Banding tersebut dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan

Banding

No.107/Pdt.

G/2015/PN.Bdg.

jo.

No.l47/Pdt/B/2015/ PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2016; 2.

Bahwa, Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini secara jelas dan


nyata adalah tertanggal 4 Februari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas LA. Khusus Bandung pada Tanggal 4 Februari 2016 No.45/Pdt.G/2016/PN.Bdg; 3.

Bahwa, Dengan demikian maka telah jelas dan nyata pada waktu Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini diajukan yaitu pada tanggal 4 Februari 2016, Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telah diputus pada Tanggal 18 November 2015 tersebut masih dalam keadaan Banding,

karena

Penggugat

I

baru

mengajukan

Permohonan

Pencabutan Pernyataan Banding pada Tanggal 23 Februari 2016; 4.

Bahwa, Oleh karena demikian halnya maka Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini adalah Ne Bis In Idem dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Kedua: Bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel yaitu dimana Penulisan Nama Tergugat II adalah keliru dan atau salah dan atau tidak tepat, yaitu : Dalam Gugatan:

-

Masri Husen,SH. Notaris/PPAT yang kedudukannya digantikan oleh Protokol Notaris/PPAT Amalia Ratna Komala.SH. yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 472 Kota Bandung, sebagai Tergugat II;

Sedangkan yang seharusnya dan yang sebenarnya adalah:

-

Bahwa, Apabila yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah Masri Husen,SH., Mantan Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 472 Kota Bandung, maka dalam Gugatan salah dan keliru apabila penyebutannya: Masri Husen,SH Notaris /PPAT yang kedudukannya digantikan oleh Protokol Notaris/PPAT Amalia Ratna Komala,SH. yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No.472 Kota Bandung; Akan tetapi seharusnya adalah: Masri Husen,SH. Mantan Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No.472 Kota Bandung, sebagai Tergugat II;

-

Bahwa, Apabila yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah Pemegang Protokol Notaris/PPAT Masri Husen,SH. yaitu Amatia Ratna Komala,SH.

Notaris/

PPAT,

maka

dalam

Gugatan

tersebut


penyebutannya adalah: Amalia Ratna Komala, SH. Notaris/PPAT. Selaku Pemegang Protokol Notaris/PPAT Masri Husen,SH., beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 472 Kota Bandung, sebagai Tergugat II (seharusnya Turut Tergugat);

-

Bahwa, Apa yang telah dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatan tentang kedudukan Tergugat II tersebut adalah keliru dan atau tidak benar, karena: Bahwa, Selain hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, pula kedudukan Notaris/PPAT dapat digantikan oleh Notaris/PPAT lain apabila Notaris/PPAT yang digantikan tersebut cuti, sehingga selama Notaris/PPAT tersebut cuti maka kedudukannya di gantikan oleh Notaris/PPAT lain tersebut; Bahwa, apabila Notaris/PPAT tersebut habis masa jabatannya atau berakhir karena telah sampai pada batas usia, maka kedudukannya tidak dapat digantikan oleh Notaris/PPAT lain, namun yang ada adalah Notaris/PPAT

yang

memegang

Protokol

Notaris,

seperti

halnya

Notaris/PPAT Amalia Ratna Komala, SH. adalah sebagai Pemegang Protokol dari Masri Husen,SH. Mantan Notaris/PPAT; Eksepsi Ketiga: Bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel dan bahkan keliru dan tidak-benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yaitu karena telah jelas dan nyata bahwa atas obyek tanah seluas 1800 m2 yaitu sebagian dari Tanah Hak Milik Nomor 1832/Kel. Sukagalih yang seluruhnya seluas 2850 M2 tersebut telah terjadi jual beli secara sah yang telah dilakukan oleh Penggugat I (Iskandar) kepada Tergugat I (Temmy) melalui Kuasa Tergugat I yaitu Penggugat II (Uma Maryono) yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT yang sah yaitu Masri Husen, SH. sebagaimana yang ternyata Dalam Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 yaitu antara: Penggugat I (Iskandar) dengan persetujuan Isterinya (Ny. Nanih) menanda-tangani sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Pergugat II (Uma Maryono) menanda-tangani sebagai Pihak Kedua/Pembeli sebagai Kuasa Dari Tergugat I (Temmy) berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membeli Tanggal 7 Nopember 2001, dimana pula dalam renvooi yang terdapat dalam Akta Jual Beli baik Penggugat I (Iskandar) maupun Isterinya (Ny. Nanih) sebagai Pihak Penjual dan juga Kuasa Pembeli menanda-tanganinya; sehingga berdasarkan


hukum Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 November 2001 tersebut adalah sah; Bahwa, Sedangkan secara jelas dan nyata apa yang dimaksudkan Para Penggugat sebagai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa Menjual No.03 masing-masing Tertanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar,SH. (Turut Tergugat I) yaitu Antara Penggugat I (Iskandar) dengan Penggugat II (Uma Maryono), pula Akta Jual Beli No.03/2011 Tertanggal 7 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulius Anwar, SH. (Turut Tergugat II) yaitu antara Penggugat I (Iskandar) melalui Kuasanya yaitu Penggugat II (Uma Maryono) kepada Turut Tergugat I (Teja Wowor) tersebut Adalah Jelas dan Nyata sebagai Tidak sah dan batal demi hukum sejak semula dan jelas serta nyata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Obyek tanah seluas 1800 M2 tersebut telah dijual terlebih dahulu pada 10 (sepuluh) tahun sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Nopember 2001 oleh Penggugat I (Iskandar) sebagai Penjual kepada Penggugat II (Uma Maryono) selaku Kuasa dari Tergugat I (Temmy) sebagai Pembeli sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No.277/2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT yang sah yaitu Masri Husen, SH. sebagaimana telah dikemukakan diatas; Dengan demikian yang patut dan beralasan serta berdasarkan hukum untuk mengajukan Tuntutan/Gugatan Perdata dan pula Tuntutan/Laporan Pidana adalah bukan Para Penggugat (Iskandar dan Uma Maryono) kepada Tergugat I (Temmy) sebagaimana Gugatan Dalam Perkara ini, Akan tetapi Tergugat I (Temmy) terhadap Penggugat I (Iskandar) dan Penggugat II (Uma Maryono) untuk itu dalam kesempatan perkara ini Tergugat I (Temmy) akan pula mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat (Iskandar dan Uma Maryono); Bahwa pula perlu dikemukakan disini bahwa Tergugat I (Temmy) telah pula mengajukan Tuntutan/Laporan Pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Besar Bandung sebagaimana

No.Pol.:

LP/1636/B/VIII/2014/Bag.Ops

Tanggal

18

Agustus2014; Eksepsi Keempat: Bahwa, Gugatan Penggugat tersebut adalah Kekurangan Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat/Turut Tergugat yaitu karena secara jelas dan nyata Tidak menarik dan atau tidak mengikut-sertakan Dalam Gugatan


Perkara ini, sedangkan untuk kepastian hukum sepatutnya Para Penggugat menarik/mengikut-sertakan pihak-pihak : 1.

Ny.

Nanih/lsteri

Iskandar

seharusnya

menjadi

Pihak

Penggugat

bersama-sama Iskandar/suami Ny. Nanih, karena yang bersangkutan telah pula turut menanda-tangani dalam Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 tersebut; 2.

Masri

Husen,

SH.

yang

sewaktu

menjadi

Notaris/PPAT

telah

menerbitkan Akta-Akta sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas; 3.

Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel. Sukagalih tersebut;

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, maka jelas dan nyata Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Obscuur Libel, Tidak Benar, Keliru, Tidak Beralasan dan Tidak Berdasarkan hukum, sehingga adalah Beralasan dan Berdasarkan Hukum terhadap Gugatan Penggugat tersebut patut untuk Ditolak dan atau setidak-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara ini; DALAM POKOK PERKARA: Bahwa, Apabila YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS I.A. KHUSUS BANDUNG tidak sependapat dan atau berpendapat lain dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Dalam kesempatan ini Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dan menyampaikan JAWABAN POKOK PERKARA sebagai berikut: 1.

Bahwa, Sebelum Tergugat I dan Tergugat II melanjutnya Jawaban Pokok Perkara, maka perlu kiranya dikemukakan disini pula yaitu bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi yaitu bahwa Penggugat I (Iskandar) sebelumnya telah pula mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung Atas Permasalahan/Persoalan dan Obyek yang sama dengan Perkara Perdata dalam Perkara ini sebagaimana dalam Perkara Perdata Gugatan No.107/Pdt.G/ 2015/ PN.Bdg. yaitu antara:

-

Iskandar sebagai Penggugat; Melawan


-

1. Temmy sebagai Tergugat I;

-

2. Uma Maryono sebagai Tergugat II;

-

3. Masri Husen, SH.Notaris/PPAT yang sekarang sudah diganti oleh

Notaris

Pengganti

Amalia

Ratna

Komala,SH.

Notaris/PPAT sebagai Tergugat III;

-

4. Teja Wowor sebagai Turut Tergugat; Yang telah Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung pada tanggal 18 November 2015 yaitu yang Amar Putusannya berbunyi:

Mengadili: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi

-

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi:

-

Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil.

Bahwa, terhadap Putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Upaya hukum Banding; Bahwa, Selanjutnya pada Tanggal 23 Februari 2016 Permohonan Banding tersebut dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan

Banding

No.107/Pdt.

G/2015/PN.Bdg.

jo.

No.l47/Pdt/B/2015/ PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2016;


Bahwa, Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini secara jelas dan nyata adalah Tertanggal 4 Februari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung pada Tanggal 4 Februari 2016 No.45/Pdt.G/2016/PN.Bdg.; Bahwa, Dengan demikian maka telah jelas dan nyata pada waktu Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini diajukan yaitu pada Tanggal 4 Februari 2016, Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang telah diputus pada Tanggal 18 November 2015 tersebut masih dalam keadaan Banding, karena Penggugat I baru mengajukan Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding pada Tanggal 23 Februari 2016; Bahwa, Oleh karena demikian halnya maka Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini adalah Ne Bis In Idem dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.

Bahwa, Pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak terhadap Gugatan dan Dalil-Dalil Gugatan/Tuntutan Para Penggugat tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan secara tegas dan bulat dalam perkara ini;

3.

Bahwa, Untuk mempersingkat uraian Jawaban Pokok Perkara Tergugat I dan Tergugat II ini, maka segala sesuatu hal yang telah diuraikan dan tercantum dalam Bagian Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai telah diambil alih dan menjadi dalil Tergugat I dan Tergugat II pula di dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

4.

Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan point 1 dan point 2 tersebut terdapat kekurangan keterangan/dalil, sedangkan point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8 dan point 9 tersebut, adalah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena secara jelas dan nyata: a.

Bahwa, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan tersebut terdapat kekurangan keterangan/ dalil, yaitu Para Penggugat terutama Penggugat II tidak menguraikan tentang keperluan biaya biaya Penggugat II untuk berperkara dengan Penggugat I tersebut yang nota bene adalah dikeluarkan oleh Tergugat I;

b.

Bahwa, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Point 3,


point 4, point 5, point 6, point 7, point 8 dan point 9 tersebut adalah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta hanyalah karangan bohong Para Penggugat saja; Karena: c.

Bahwa, Adalah tidak benar Masri Husen, SH. Notaris/PPAT pada waktu itu telah Menyodorkan blangko kosong Akta Jual Beli untuk ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II; Karena yang benar dan sebenarnya adalah : 1.

Bahwa, Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 November 2001 tersebut adalah benar dan sah adanya;

2.

Bahwa, sebelum terjadi jual beli tersebut yaitu pada Tanggal 4 Juli 2001 Penggugat I dengan Penggugat II telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian No. 5 Tanggal 4 Juli 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH. Notaris/PPAT;

3.

Bahwa, Selanjutnya pada Tanggal 16 Nopember 2001 dibuat dan dilaksanakan Jual Beli antara Penggugat/Penjual dengan Penggugat II selaku Kuasa Tergugat I sebagai Pembeli, dimana Penggugat (Iskandar) dengan persetujuan Isterinya (Ny.Nanih) menanda-tangani sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Penggugat II (Uma Maryono) menanda-tangani sebagai Pihak Kedua / Pembeli sebagai Kuasa Dari Tergugat I (Temmy) berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membeli Tanggal 7 Nopember 200, dimana pula dalam renvooi yang terdapat dalam Akta Jual Beli baik Penggugat (Iskandar) maupun Isterinya (Ny. Nanih) sebagai Pihak Penjual dan juga Kuasa Pembeli menanda-tanganinya yaitu sebagaimana Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen,SH. Notaris/PPAT; Sehingga tidak benar Para Pihak menanda-tangani blangko kosong

yaitu

sebagaimana

didalilkan

Para

Penggugat

tersebut; d.

Bahwa, apa yang diuraikan dan dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatan point 4 tersebut adalah jelas dan nyata merupakan


Dalil Pengakuan Penggugat yaitu: Dimana pada pokoknya Penggugat I (Iskandar) mengakui: Penggugat I (Iskandar) dan Penggugat II (Uma Maryono) dihadapan Notaris / PPAT Yulius Anwar, SH. telah membuat dan menanda-tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa Menjual No.03 masingmasing tertanggal 28 Januari 2010; Yang kemudian sebagian dari luas tanah milik Penggugat I (Iskandar) sebagaimana menurut SHM No. 1832 oleh Penggugat I (Iskandar) melalui kuasanya yaitu Penggugat II (Uma Maryono) telah dijual kepada Turut Tergugat I (Teja Wowor) sebagaimana Akta Jual Beli No.03/2011 Tertanggal 7 April 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar, SH. (Turut Tergugat II); e.

Dengan adanya Pengakuan dari Para Penggugat (Iskandar dan Uma Maryono) sendiri dalam Gugatan tersebut,

maka telah jeias

dan nyata Bahwasanya Para Penggugat yaitu Penggugat I (Iskandar)

bersama-sama

dan

atau

bekerja

sama

dengan

Penggugat II (Uma Maryono) mengakui telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat I (Temmy), karena secara jelas dan nyata: Bahwasanya Obyek Tanah yang tercantum dalam SHM

No.1832/

Kel.

Sukagalih

seluas

1800

M2

tersebut

sebelumnya telah dijual kepada Penggugat II (Uma Maryono) selaku Kuasa dari Tergugat I (Temmy) pada Tanggal 16 Nopember 2001 yaitu sebagaimana Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 yang telah dibuat oleh dan dihadapan PPAT/ Masri Husen, SH. tersebut; f.

Bahwa, dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat I (Iskandar) tersebut telah menjual Tanah yang tercantum dalam SHM No.1832/ Kel.Sukagalih yang seluas 1800 M2 tersebut dua kali, yaitu:

-

Pertama Pada Tahun 2001: Penggugat I (Iskandar) telah menjual kepada Penggugat II (Uma Maryono) selaku Kuasa Tergugat I (Temmy);

-

Kedua Pada Tahun 2010 Penggugat I (Iskandar) Melalui Penggugat II (Uma Maryono) selaku Kuasa Penggugat I Halaman.17 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

(Iskandar) telah menjual kepada Turut Tergugat I (Teja Wowor); Hal tersebut jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum; g.

Bahwa, Adalah tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatan point 5, point 6, point 7, point 8 dan point 9 tersebut, karena telah jelas dan nyata: Bahwa, Bagaimana mungkin antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun terkait dengan tanah milik Penggugat I tersebut; Sedangkan secara jelas dan nyata Penggugat I (Iskandar) sebagaimana ternyata dan tercantum dalam Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 yaitu dimana pada Tanggal 16 Nopember 2001 Penggugat I (Iskandar) telah melakukan perbuatan hukum yaitu Transaksi jual beli antara Penggugat I / Penjual dengan Penggugat II selaku Kuasa Tergugat I sebagai Pembeli, yaitu dimana Penggugat I (Iskandar) dengan persetujuan Isterinya (Ny.Nanih) menandatangani sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Penggugat II (Uma Maryono) menanda-tangani sebagai Pihak Kedua / Pembeli sebagai Kuasa Dari Tergugat I (Temmy) berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membeli Tanggal 7 Nopember 2001, dimana pula dalam renvooi yang terdapat di dalam Akta Jual Beli baik Penggugat I (Iskandar) maupun Isterinya (Ny. Nanih) dan juga Kuasa Pembeli menanda-tanganinya sebagaimana Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH. Notaris / PPAT tersebut ;

h.

Bahwa, Dengan telah dibuat dan ditanda-tanganinya Akta Jual Beli No.277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 oleh Penggugat I dan Isteri Penggugat I selaku Penjual, dengan Penggugat II sebagai Kuasa Tergugat I selaku Pembeli, maka Akta Jual Beli tersebut adaiah sah, begitu pula mengenai hal harga jual beli yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut tidak patut, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk dipermasalahkan karena hal tersebut telah sesuai dengan harga NJOP dan sesuai pula dengan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan


(SSB) yang disetorkan oleh Tergugat I kepada Bank Jabar untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP 0151 dan hal tersebut sesuai dengan Ketentuan dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang BPHTP; i.

Bahwa, kalaulah benar (padahal tidak benar), bahwa Akta Jual Beli No. 277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 tersebut bermasalah dan atau dimasalahkan, maka seharusnya Penggugat I (Iskandar) Mengajukan Pembatalan Terlebih Dahulu atas AJB No. 277/2001 tersebut sebelum Penggugat I (Iskandar) melakukan PerbuatanPerbuatan: Pengikatan Jual Beli No. 02 dan Akta Kuasa Menjual No. 03 masirtg-Masing Tanggal 28 Januari 2010 serta Akta Jual Beli No.03/2011 Tanggal 7 April 2011 dihadapan Notaris/ PPAT Yulius Anwar,SH. tersebut;

j.

Sedangkan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I dan atau Para Penggugat, dimana secara jelas dan nyata Baru diajukan setelah 15 (Lima belas) tahun kemudian dan dimana pula secara Jelas dan nyata diajukannya Gugatan tersebut setelah Tergugat I melaporkan Penggugat II kepada Kepolisian;

k.

Bahwa, Dengan demikian maka telah jelas dan nyata bahwasanya Baik Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 dan Akta Kuasa Menjual No. 03 masing-masing tertanggal 28 Januari 2010 maupun Akta Jual Beli No.03/2011 Tertanggal 7 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar, SH./Turut Tergugat II tersebut Tidak sah dan batal demi hukum sejak semula dengan segala akibat hukumnya;

I.

Bahwa, Dengan demikian maka yang patut, beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengajukan Tuntutan Pidana maupun Tuntutan/Gugatan Perdata adalah Tergugat I (Temmy) terhadap Penggugat I (Iskandar) dan Penggugat II (Uma Maryono), dimana hal Tuntutan Pidana telah Tergugat I (Temmy) ajukan yaitu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Besar Bandung sebagaimana No. Pol: LP/1636/B/VIII/2014/ Bag.Ops Tanggal 18 Agustus 2014 ;


Bahwa, oleh karena demikian halnya maka beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini sebagai patut Ditolak Seluruhnya. DALAM REKONVENSI: Bahwa, Dalam Kesempatan ini pula Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap Para Penggugat Dalam Konvensi dan pula terhadap Para Turut Tergugat Dalam Konvensi, sehingga di dalam GUGATAN REKONVENSI INI Penyebutan Para Pihak adalah sebagai berikut:

-

Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi (Tergugat I dan II DK) menjadi dan atau Disebut sebagai Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi (Penggugat I dan II DR);

-

Penggugat I dan Penggugat Il/Para Penggugat Dalam Konvensi (Para Penggugat DK) menjadi dan atau disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat Dalam Rekonvensi (Para Tergugat DR);

-

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Konvensi (Para Turut Tergugat DK) menjadi dan atau disebut sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi (Para Turut Tergugat DR);

Bahwa, Penggugat I DR/Tergugat I DK dan Penggugat II DR/Tergugat II DR Mengajukan

GUGATAN

DALAM

REKONVENSI

terhadap

Tergugat

I

DR/Penggugat I DK dan Tergugat II DR/Penggugat II DK serta Turut Tergugat I DR/ Turut Tergugat I DK dan Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK tersebut Dalam Perkara ini adalah atas Dasar Alasan-Alasan dan hal-hal sebagai bertikut: Bahwa, Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara jelas dan nyata telah mengakui di Dalam Gugatan Konvensi yaitu pada pokoknya: Bahwa. Penggugat I DK/ Tergugat I DR (Iskandar) dan Penggugat II DK/ Tergugat II DR (Uma Maryono) dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar,SH. (Turut Tergugat II DK/DR) telah membuat dan menanda-tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa Menjual No.03 masingmasing tanggal 28 Januari 2010; Kemudian sebagian tanah Penggugat I DK/Tergugat

I

DR

(Iskandar)

sebagaimana

dalam

SHM

No.1832/Kel.Sukagalih oleh Penggugat I DK/Tergugat I DR (Iskandar) melalui kuasanya yaitu Penggugat II DK / Tergugat II DR (Uma Maryono) Dijual


kepada Turut Tergugat I DK /Turut Tergugat I DR (Teja Wowor) yaitu sebagaimana Akta Jual Beli No.03/2011 Tertanggal 7 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius An war, SH. (Turut Tergugat II DK/Turut Tergugat II DR); Bahwa, Padahal secara jelas dan nyata sebagaimana telah dikemukakan diatas pada Bagian Konvensi, bahwasanya atas obyek tanah seluas 1800 M2 yaitu sebagian dari Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel.Sukagaiih tersebut telah terlebih dahulu dijual oleh Penggugat I DK/ Tergugat I DR kepada Penggugat II DK/Tergugat II DR sebagai Kuasa Tergugat I DK/ Penggugat I DR yang teiah dilaksanakan dihadapan Masri Husen,SH. Notaris/PPAT, yaitu sebagaimana yang ternyata dan tercantum Dalam Akta Jual Beli No. 277/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 Bahwa, Dengan demikian maka Penggugat I DK/Tergugat I DR (Iskandar) bersama-sama dengan Penggugat II DK/Tergugat II DR (Uma Maryono) tersebut telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I DK/Penggugat I DR dan pula terhadap Tergugat II DK/Penggugat II DR tersebut, yang berakibat merugikan Tergugat I DK / Penggugat I DR dan pula Tergugat II DK / Penggugat II DR, sehingga oleh karenanya maka adalah beralasan dan berdasarkan hukumlah Penggugat I DR/ Tergugat I DK dan Penggugat II DR / Tergugat II DK untuk mengajukan Gugatan dan Tuntutan Dalam Rekonvensi dalam perkara ini; Bahwa, oleh karena demikian halnya maka beralasan dan berdasarkan hukum:

-

Akta Jual beli No.277/2001 Tertanggal 16 Nopember 2001 yaitu Jual Beli atas tanah seluas 1800 M2 sebagian dari tanah seluas 2850 M2 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel.Sukagalih yaitu antara Tergugat I DR/Penggugat I DK (Iskandar) sebagai Pihak Penjual Dengan Tergugat II DR/Penggugat II DK (Uma Maryono) selaku Kuasa dari Penggugat I DR/Tergugat I DK (Temmy) sebagai Pihak Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen,SH. Notaris/PPAT tersebut dinyatakan sah;

-

Akta Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa Menjual No.03 yang masing-masing Tertanggal 28 Januari 2010 yaitu antara Tergugat I DR/Penggugat I DK (Iskandar) dengan Tergugat II DR/Penggugat II DK (Uma Maryono) yang, dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius Halaman.21 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

Anwar,SH. (Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK) Dan Akta Jual Beli No.03/2011 yaitu antara Tergugat II DR/Penggugat II DK (Uma Maryono) selaku Kuasa dari Tergugat I DR/ Penggugat II DK (Iskandar) sebagai Penjual Dengan Turut Tergugat I DR/Turut Tergugat I DK (Teja Wowor) sebagai Pembeli tersebut dinyatakan Tidak sah dan batal demi hukum sejak semula dengan segala akibat hukumnya; Bahwa, Oleh karena telah ternyata obyek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I DR/ Penggugat I DK dan atau Turut Tergugat I DR/Turut Tergugat I DK dan atau Pihak lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR/Penggugat DK dan atau Pihak Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut, maka beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Para Tergugat DR/ Para Penggugat DK dan atau Pihak lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR/Penggugat DK dan atau Pihak Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK dan atau siapa saja dengan tanpa kecuali yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut untuk dihukum agar menyerahkan dalam keadaan kosong dan dengan tanpa beban apapun serta dengan seketika kepada Penggugat I DR/ Tergugat I DK; Bahwa, pula oleh karena telah ternyata atas Tanah yang telah dibeli oleh Penggugat 1 DR/Tergugat I DK (Obyek tanah sengketa) yang seluas 1800 M2 tersebut belumlah dilakukan/dilaksanakan Splitsing dari Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel. Sukagalih dari yang luas seluruhnya 2850 M2, maka beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat DR / Para Penggugat DK dan atau Tergugat I DR/Penggugat I DK agar dihukum dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan Dalam Rekonvensi ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghadap Kantor Pertanahan Kota Bandung bersama-sama dengan Penggugat I DR/Tergugat I DK dengan menyerahkan

Sertifikat

Hak

Milik

No.1832/Kel.Sukagalih

untuk

dilakukan/dilaksanakan Splitsing dari Sertifikat Hak Milik No.1832 M2 tersebut atas tanah seluas 1800 M2 dan atau selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 1800 M2 tersebut atas nama Penggugat I DR/ Tergugat I DK dengan tanpa kecuali; Bahwa, selain hal tersebut, Penggugat I DR/Tergugat I DK beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut Ganti Kerugian berupa Penghasilan atas obyek tanah sengketa seluas 1800 M2 tersebut yaitu yang diperhitungkan


sejak Tahun 2001 sampai Obyek Tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat I DR/Tergugat I DK, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: Bahwa, Apabila Tanah seluas 1800 M2 tersebut dikontrakan maka didalam satu tahun minimal akan menghasilkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) maka sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang Tahun 2016 saja sudah berjalan selama 15 (lima belas) Tahun lamanya maka adalah beralasan hukum apabila diperhitungkan :

-

Tahun 2001 sampai Tahun 2003 Pertahun Rp.180.000.000,- = Rp. 360.000.000r-

-

Tahun 2003 sampai Tahun 2005 Pertahun Rp. 200.000.000,- = Rp. 400.000.000,-

-


-


-


-


-


Jumlah Dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015: Rp.3.660.000.000,(Tiga milyard enam ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan seketika dan sekaligus dengan tanpa kecuali kepada Penggugat I DR/ Tergugat I DK; Bahwa, Apabila ternyata Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan atau Pihak lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR/Penggugat DK dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut lalai dalam memenuhi isi Putusan Dalam Rekonvensi ini,. Maka agar dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat I DR/Tergugat I DK dengan tanpa kecuali;


Bahwa, Oleh karena Gugatan dan Tuntutan Dalam Rekonvensi ini berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik, maka beralasan dan berdasarkan hukum pula Putusan Dalam Rekonvensi Perkara ini sebagai dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu / serta-merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan atau upaya hukum lain; Bahwa, Untuk menjamin agar Gugatan Dalam Rekonvensi ini illusoir, maka Para Penggugat DR/ Tergugat I dan II DK memohon Kepada YTH. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI, untuk dapatlah kiranya berkenan Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung untuk meletakan Sita Jaminan /Penyitaan Jaminan terhadap obyek tanah sengketa dan obyek tanah selebihnya yaitu

-

"Sebidang Tanah seluas 1800 M2 (obyek tanah sengketa) dan Tanah seluas 1850 M2 (Obyek Tanah selebihnya) yang tercantum dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.1832/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Tanggal 8 Juni 1994 Nomor: 4560/1994 yang tertulis atas nama Pemegang Hak: Iskandar (Tergugat I DR/Penggugat I DK) terletak di Blok Cinotod, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara Kota Bandung, yang setempat dikenal dengan Jalan Setraria No.52 Kota Bandung";

Yang selanjutnya Sita Jaminan/Penyitaan Jaminan tersebut Dinyatakan Sah dan Berharga Dalam Perkara ini; Berdasarkan keseluruhan hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum TERGUGAT I DK / PENGGUGAT I DR dan TERGUGAT II DK / PENGGUGAT II DR Memohon Kepada YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS I.A. KHUSUS BANDUNG YANG MEMERIKSA PERKARA INI, Untuk dapat dan sudi apalah kiranya berkenan MEMUTUSKAN DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI:

-

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

-

Menyatakan

Gugatan

Penggugat

Ditolak

atau

setidak-tidaknya

Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara ini;


Atau Apabila YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS I.A. KHUSUS BANDUNG berpendapat lain; DALAM POKOK PERKARA:

-

Menolak Gugatan Penggugat tersebut Dalam Perkara ini seluruhnya;

DALAM REKONVENSI : PRIMAIR 1.

Mengabulkan Gugatan Dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat DR/ Tergugat I dan II DK tersebut;

2.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Penyitaan Jaminan tersebut Dalam Perkara ini;

3.

Menyatakan Tergugat I DR/Penggugat I DK baik secara sendiri dan atau secara bersama-sama dengan Tergugat II DR/ Penggugat II DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat DR / Tergugat I dan II DK yang berakibat merugikan terhadap Para Penggugat DR / Tergugat I dan II DK;

4.

Menyatakan Sah Berdasarkan Hukum:

Akta Jual beli No. 277/2001

Tertanggal 16 Nopember 2001 yaitu Jual Beli atas tanah seluas 1800 M2 sebagian dari tanah seluas 2850 M2 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel.Sukagalih

yaitu antara: Penggugat I DK /

Tergugat I DR (Iskandar) sebagai Pihak Penjual Dengan: Penggugat II DK / Tergugat II DR (Uma Maryono) selaku Kuasa dari Penggugat I DR / Tergugat I DK (Temmy) sebagai Pihak Pembeli tersebut, oleh karenanya Penggugat I DR/ Tergugat I DK adalah Pihak yang paling berhak atas Obyek Tanah tersebut demi hukum ; 5.

Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum serta Batal Demi Hukum Sejak Semula Dengan Segala Akibat Hukumnya: 5.1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 dan Akta Kuasa Menjual No. 03 masing-masing Tertanggal 28 Januari 2010 yaitu antara Tergugat I DR/Penggugat I DK (Iskandar) dengan Tergugat II DR/Penggugat II DK (Uma Maryono) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar,SH. (Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK); 5.2. Akta Jual Beli No.03/2011 yaitu antara: Tergugat II DR/Penggugat II DK (Uma Maryon ) selaku Kuasa dari Tergugat I DR / Penggugat


II DK (Iskandar) sebagai Penjual Dengan: Turut Tergugat I DR / Turut Tergugat I DK (Teja Wowor) sebagai Pembeli tersebut yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulius Anwar,SH. (Turut Tergugat II DR/ Turut Tergugat II DK); Oleh karenanya Turut Tergugat I DR/Turut Tergugat I DK adalah bukan pembeli Yang beritikad baik dan tidak berhak atas obyek tanah tersebut demi hukum; 6.

Menghukum Para Tergugat DR / Para Penggugat DK dan atau Pihak lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR / Penggugat DK dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa seluas 1800 M2 tersebut dengan tanpa kecuali uhtuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan dengan seketika kepada Penggugat I DR / Tergugat I DK;

7.

Menghukum, Para Tergugat DR / Para Penggugat DK dan atau Tergugat I DR/ Penggugat I DK agar dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan Dalam Rekonvensi ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung bersama-sama dengan Penggugat I DR / Tergugat I DK menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1832/Kel.Sukagalih yaitu untuk dilakukan/ dilaksanakan Splitsing dari Sertifikat Hak Milik No.1832 M2 tersebut atas tanah seluas 1800 M2 dan atau selanjutnya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 1800 M2 tersebut atas nama Penggugat I DR/ Tergugat I DK dengan tanpa kecuali;

8.

Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Atas Penghasilan dari Obyek tanah sengketa seluas 1800 M2 tersebut yang diperhitungkan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.660.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat I DR/Tergugat I DK dengan tanpa kecuali;

9.

Menghukum Para Tergugat DR / Para Penggugat DK, Turut Tergugat I DR / Tergugat I DK, Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK dan atau Pihak lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR / Penggugat DK dan atau Pihak Turut Tergugat DR / Turut Tergugat DK dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut agar Tunduk dan


Taat terhadap Putusan Dalam Rekonvensi Perkara ini dengan tanpa kecuali; 10. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan atau Pihak Lain yang diberikan hak oleh Pihak Tergugat DR/Penggugat DK dan atau Pihak Turut Tergugat DR/ Turut Tergugat DK dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah Sengketa tersebut untuk membayar uang paksa dwangsom setiap harinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila lalai dan atau tidak mentaati terhadap Putusan Dalam Rekonvensi Perkara ini; 11. Menyatakan Putusan Dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan/ dijalankan lebih dahulu/serta-merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum Banding, Kasaski, Verzet dan atau pengajuan upaya hukum lain; SUBSIDAIR: Memberikan Putusan Dalam Rekonvensi Di Dalam Perkara ini yang seadiladilnya sebagaimana Dalam Peradilan Perdata yang baik dan benar; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI: Menghukum Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini; JAWABAN TURUT TERGUGAT II:

1.

Bahwa Turut tergugat II telah membuat akta - akta antara lain:

a.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli nomor: 02 tanggal 28 Januari 2010, yang para Pihaknya adalah

b.

-

ISKANDAR (Penggugat I) sebagai Calon Penjual dan

-

UMA MARYONO (Penggugat II) sebagai Calon Pembeli

Akta Kuasa Menjual nomor: 03 tanggal 28 Januari 2010, yang para Pihaknya adalah

-

ISKANDAR (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa untuk Menjual

-

UMA MARYONO (Penggugat II) sebagai Penerima Kuasa untuk Menjual


Bahwa Objek yang dijadikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual adalah: sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 1832/Sukagalih seluas: 2.850 M2 atas nama ISKANDAR Terletak di

2.

Propinsi

:Jawa Barat

Kota

:Bandung Wilayah Bojonegara

Kecamatan

:Sukajadi

Kelurahan

:Sukagalih

Kemudian oleh Penerima Kuasa (Penggugat II) telah menjual/ mengalihkan kepada TEJA WOWOR (Turut Tergugat I) dengan Akta Jual Beli nomor: 3/2011 tanggal 7 April 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

-

Penggugat II bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat I, untuk Menjual kepada Turut Tergugat I, dengan objek Jual Beli adalah: Sebidang

Tanah

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

nomor:

1832/Sukagalih selua : 2.360 M2 atas nama: ISKANDAR Tanah tersebut terletak di:

3.

Propinsi

: Jawa Barat

Kota

: Bandung Wilayah Bojonegara

Kecamatan

: Sukajadi

Kelurahan

: Sukagalih

Bahwa dalam pembuatan akta - akta Notarial yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah memenuhi aturan Hukum baik KUH Perdata, maupun Peraturan Jabatan Notaris (UU No : 30 Tahun 2004 Jo Undang - undang nomor: 2 Tahun 2014 Yaitu antara lain :

-

Tanda bukti diri / identitas para Pihak, dokumen - dokumen yang ada yang berkaitan dengan hal - hat yang akan dibuat aktanya dan penandatanganan

akta

dengan

disaksikan

2

orang

saksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (1) dan Pasal 16 undang undang Jabatan Notaris. Dengan demikian akta - akta tersebut diatas yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah syah dan harus dihormati oleh semua pihak.

4.

Kemudian pada tanggal 7 April 2011 objek yang dijadikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut oleh Penggugat II selaku kuasa dari Halaman.28 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

Penggugat I dialihkan kepada Turut Tergugat I yang prosedur pembuatan akta peralihan adalah sebagai berikut : Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 24/1997 tentang pendaftaran Tanah Jo Permen Neg. Agraria / Kepala BPN nomor: 3 Tahun 1997. Pasal 95 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah : a.

Akta Jual Beli;

b.

Akta Tukar Menukar;

c.

Akta Hibah;

d.

Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;

e.

Akta Pembagian Hak Bersama;

f.

Akta Pemberian Hak Tanggungan;

g.

Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik;

h.

Akta Pemberian Hak pakai atas Tanah Hak Milik;

Kemudian sebelum pembuatan Akta Jual Beli, Turut Tergugat II telah melakukan persiapan Pembuatan Akta, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar - daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.

(2)

Pemeriksanaan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian - bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat,

kawasan

industri dan

pengembangan

sejenis

cukup

dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.


(3)

Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar - daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala

Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk

membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan" Pada halaman perubahan sertipikat asli

kemudian diparaf dan diberi tanggal

pengecekan;

(4)

Pada

halaman

perubahan

buku

tanah

yang

bersangkutan

dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: "PPAT ... (nama PPAT ybs).... telah minta pengecekan sertipikat" Kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan;

(5)

Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak sesuai dengan daftar - daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut:

b.

Apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: " Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan”

c.

Apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data pisik dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan surat Keterangan Pendaftaran tanah sesuai data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak dicantumkan suatu tanda.

(6)

Sertipikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengan daftardaftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan;

(7)

Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan;

(8)

Penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurup b dilakukan selambat - lambatnya dalam 7 (tujuh ) hari kerja terhitung Halaman.30 dari 38 halaman Putusan. No. 570/Pdt/2016/PT.BDG

dari hari pengecekan; Hal ini telah dilakukan oleh Turut Tergugat II. Dengan demikian Peralihan Hak atas tanah dari Penggugat I yang dikuasakan kepada Penggugat II Kepada Turut Tergugat I adalah syah dan harus dipatuhi oleh semua Pihak. Pasal 100 berbunvi sebagai berikut :

(1)

PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun apabila oleh diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari orang atau bdan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang berwajib, surat gugatan ke Pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, surat keberatan kepada pemegang hak serta dukumen lain yang membuktikan adanya sengketa tersebut.

(2)

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka PPAT membuat akta sesudah pemegang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun membuat Pernyataan, yang menyatakan bahwa atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu tidak sengan disengketakan, yang diterima

baik

oleh

penerimaan

hak

atau

penerima

Hak

Tanggungan. Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1)

PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen - dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan..

(2)

Dalam

hal

pemidahan

hak atas sebidang tanah yang sudah

bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

Surat

permohonan

pendaftaran

peralihan

hak

yang

ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;


b.

Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;

c.

Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

d.

Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;

e.

Bukti identitas penerima hak;

f.

Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;

g.

Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2);

h.

Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 21 tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;

i.

Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

Itulah prosedur yang dapat Turut Tergugat II sampaikan, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta Kuasa Menjual dari Pihak Penggugat I kepada Penggugat II yang di buat dihadapan Turut Tergugat II adalah syah, dan Peralihan Hak atas sebidang Tanah dari Penggugat II kepada Turut Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah syah menurut Undang - undang dan wajib dihormati oleh semua Pihak. Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2016 Nomor. 45/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II umuk keseluruhan;


DALAM POKOK PERKARA: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 277/2001 tertanggal 16 November 2001 antara Iskandar (Penggugat I) sebagai Pihak Penjual dengan Pihak Temmy (Tergugat I) melalui kuasanya yaitu Uma Maryono (Penggugat II) sebagai pihak Pembeli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Masri Husen, SH selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Tergugat II) atas sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) adalah sebagian dari luas tanah dalam sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1832 tertanggal 16 Juli 1994 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Surat Ukur tanggal 8 Juni 1994 Nomor: 4560/1994 asal Konversi Bekas tanah milik adat (Eks Desa Sukarasa) Persil Nomor: 167 S III Leter C Nomor: 410 terletak di Blok Cinotod tercatat atas nama Penggugat I (Iskandar) adalah batal demi hukum (nieteg) dengan segala akibat hukumnya;

3.

Menyatakan Temmy (Tergugat I) dan Masri Husen, SH. Notaris/PPAT (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.

Menghukum Teja Wowor (Turut Tergugat I) dan Yulius Anwar, SH, Notaris/PPAT Kota Bandung (Turut tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk keseluruhan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor.

122/Pdt.B/2016/PN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

16

Agustus

2016

Nomor.

45/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama dan


patut, masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2016 ; Memperhatikan memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut, masingmasing kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 November 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 November 2016; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 45/Pdt.G/2016/PN.BDG Jo. No. 122/PDT/B/2016/PN.BDG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Para pihak masing-masingkepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2016 2016, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;


TENTANG HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh UndangUndang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum didalam mempertimbangkan dan memutuskan tentang Eksepsi Dalam Konvensi; -

Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding adalah obscuur libel yaitu dimana hal penulisan nama dari Tergugat II sekarang Pembanding II adalah keliru dan atau salah dan atau tidak tepat;

-

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah kekurangan pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Turut Tergugat;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum didalam mempertimbangkan dan memutuskan tentang Pokok Perkara Dalam Konvensi di dalam perkara ini; 3. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum didalam mempertimbangkan dan memutuskan gugatan dan tuntutan Dalam Rekonvensi; 4. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum didalam mempertimbangkan tentang surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat; Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan;


Menimbang,

bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan

mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2016 Nomor. 45/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Oktober 2016 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 24 Oktober 2016 berpendapat sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan tentang pengertian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni persetujuan yang berisikan pemberian

kekuasaan

kepada

orang

lain

yang

menerimanya

untuk

melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa ; -------------Menimbang, bahwa karena pemberian kuasa dalam perkara aquo (bukti T.I-II-3) dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat / Para Terbanding, lagipula surat kuasa tersebut tidak ditanda tangani Para Penggugat / Para Terbanding dan bersifat dibawah tangan, sehingga tidak terbukti bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah menanda tangani dan menerima pemberian kuasa tersebut ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ; -------------------Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; ----------------------------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari HIR dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; ----M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ; ------------------------------------------------------------------------------------


-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2016 Nomor. 45/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Selasa tanggal 24 Januari 2017, oleh kami: ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.M.H dan BERLIN DAMANIK, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Tanggal 2 Desember 2016, Nomor : 570/PEN/PDT/2016/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARDONO, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGOTA

Ttd

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.M.H

HAKIM KETUA

Ttd

ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H

Ttd BERLIN DAMANIK, S.H M.H PANITERA PENGGANTI

Ttd MARDONO, S.H. M.H


Perincian biaya perkara : - Redaksi putusan …………………..

Rp.

5.000,-

- Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

- Pemberkasan……………..……….. Penggandaan ……………………… Pengiriman ………………………... J u m l a h…………………………..

Rp. Rp. Rp. Rp.

139.000,+ 150.000,-


Melawan : sebagai Terbanding I semula Penggugat I; Penggugat II;

Recommend Documents