PUTUSAN Nomor :33/PDT/2017/PT.BDG “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Nama
: DWI ARSYWENDO
NIK
: 3271023006850013
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Jl. Sukamulya 3 RT 001 RW 005 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. Nama
: BAGUS MAULANA MUHAMMAD
NIK
: 3271011107860014
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Rancamaya
RT
001
RW
004
Kelurahan
Rancamaya,Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ; 3. Nama
: IRNIAWATI
NIK
: 3271046007850006
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Gang Mesjid No 92 RT 006 RW 001 Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Halaman 1 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III; 4. Nama
: BURHADUDIN
NIK
: 3271012812860001
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Bojongkaler RT 003 RW 004 Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. Nama
: EKA PERDANA
NIK
: 3271042704800001
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
:
Gang Mesjid No 92 RT 006 RW 001 Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding
V semula
Penggugat V ; 6. Nama
: H. ADAM MALIK
NIK
: 3201030402820012
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
:
Jl. Borobudur M. II No. 14 RT 005 RW 009 Kelurahan Kedungbadak,
KecamatanTanahSareal,
Kota
Bogor,
Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI; 7. Nama NIK
: ANAH : 3271065102730009 Halaman 2 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Kp. Situpete RT 008 RW 007 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. Nama
: SITI MASITOH
NIK
: 3271066008940007
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Kp. Situpete RT 004 RW 007 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII; 9. Nama
: MAWI
NIK
: 3271060107700039
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Kp. Situpete RT 008 RW 007 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX ; 10. Nama
: MISJUNINGSIH
NIK
: 3271066011770006
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
:
Kp. Seremped RT 003 RW 007 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Halaman 3 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X; 11. Nama NIK
: DADANG : 3271060510780014
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Kp. Seremped RT 003 RW 007 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI ;
12. Nama NIK
: DARMANTO :
3271052301720002
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Cimahpar RT 001 RW 005 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII ; Baik selaku pribadi maupun sebagai Warga Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2016 terlampir, dengan ini MUNATHSIR MUSTAMAN,S.H., M. MAULANA BUNGARAN, S.H., RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M. SAID BAKRI, S.Sos, S.H., M.H., TUTUS BUDI HANDOYO,
S.H.,
ACHMAD
SAFAAT,
S.H.,
IKA
FRANOVA, S.H. adalah masing-masing sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Tim Advokasi Bogor Bersih yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl Cikini Raya Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat, Telp/Fax : 021 Halaman 4 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
3140946yang
bertindak
baik
bersama-sama
maupun
sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut
PARA
PEMBANDING
semula
PARA
PENGGUGAT; Lawan: 1.
Walikota Bogor yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
2.
DPRD Kota Bogor yang berkedudukan di Jl. Kapten. Muslihat No. 21 Kota Bogor
yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah
membaca
1. Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19
Januari 2017 Nomor
33/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogortanggal 14 September 2016 Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Bgr. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 25 April 2015 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2016/ PN.Bgr., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut: Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah: I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT
Halaman 5 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1. Bahwa Para Penggugat adalah warga/penduduk Kota Bogor, yang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin hal mana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. 2. Bahwa hak Para Penggugat untuk hidup sejahtera lahir dan batin mengharuskan dikelolanya kekayaan dan keuangan negara in casu Kota Bogor dengan benar sehingga Pemerintah Kota Bogor bisa memberikan hak Para Penggugat tersebut. 3. Bahwa salah satu prinsip pengelolaan negara yang baik adalah tidak ada toleransi terhadap tindak pidana korupsi, karena hal tersebut akan menggerogoti keuangan negara. 4. Bahwa
tindakan
Tergugat
yang
menetapkan
Perda
APBDP
(Peraturan Daerah Kota Bogor Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) yang tidak sesuai dengan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan keputusan Turut Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan pada akhirnya sangat merugikan rakyat bogorin casu Para Penggugat. II. TENTANG MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN 1. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, PARA PENGGUGAT, berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No.
39
Tahun
1999
tentang
Hak
Asasi
Manusia: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin
pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan
adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”
Halaman 6 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
2. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia in casu warga Kota Bogor, mengajukan gugatan
perbuatan
melawan
hukum
dengan
menggunakan
mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Lawsuit). 3. Bahwa secara sederhana gugatan warga negara (citizen law suit) dapat diartikan sebagai sebuah gugatan dari warga negara kepada pemerintah yang dianggap lalai atau melanggar peraturan/undangundang yang ada. 4. Bahwa Gugatan Warga Negara memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang serta Para Penggugat tidak perlu membuktian ada kerugian langsung yang bersifat nyata. 5. Bahwa dalam Gugatan Warga Negara Para Penggugat selain mewakili
diri
mereka
sendiri
sekaligus
mewakili
kepentingan
sekelompok orang yang dirugikan oleh perbuatan penyelenggara negara yaitu pemerintah yang dianggap lalai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. 6. Bahwa dalam kasus ini Para Penggugat mewakili diri Para Penggugat sendiri sekaligus mewakili seluruh rakyat Bogor yang menderita kerugian akibat Perbuatan Tergugat yang melanggar UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa kemungkinan mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen lawsuit diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku jika merujuk pada ketentuan hukum antara lain yaitu:
Halaman 7 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim
dan
hakim
konstitusi
wajib
menggali,
mengikuti,dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 8. Bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia, lembaga peradilan telah beberapa kali melakukan terobosan hukum untuk memenuhi kewajiban hukum seperti ditentukan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dilihat pada: a. Terobosan Hukum yang dibuat dengan mengakui mekanisme Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit) dalam perkara gugatan Warga Negara korban ujian nasional. Pengakuan terhadap gugatan warganegara tersebut tertuang dalam Penetapan Nomor 228 /Pdt G/2006 PN Jakarta Pusat tanggal 18 September 2006 yang dibacakan oleh Andriani Nurdin selaku hakim ketua yang memeriksa gugatan ini. Dalam pertimbangannya, meskipun Citizen Law Suit tidak diatur dalam perundang-undangan di Halaman 8 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Indonesia, bukan berarti hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU saat itu) bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas mengaturnya,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Majelis hakim berpandangan guna mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang permasalahannya kian kompleks sehingga seringkali terjadi benturan kepentingan, maka perlu diberikan tempat hukum bagi setiap WNI yang mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim juga menolak alasan dari tergugat yang menyatakan Penggugat
bahwa tidak
pemberitahuan.Tidak
gugatan memenuhi ada
yang syarat
ketentuan
dilayangkan
Para
notifikasi
atau
yang
mengatur
mengenai notifikasi Citizen Law Suit, karena Citizen Law Suit berbeda dengan Gugatan Class Action. b. Terobosan hukum yang dibuat dengan mengakui mekanisme Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit) dalam perkara gugatan atas nama Munir Cs atas penelantaran negara terhadap TKI migran yang dideportasikan di Nunukan dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 08 Desember 2003 oleh Andi
Samsan Nganro,SH., selaku Ketua Majelis Halaman 9 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Hakim, H. Iskandar Tjake, SH., dan Ny.Andriani Nurdin, SH., masing- masing sebagai anggota Majelis Hakim. Dalam Kasus ini Majelis Hakim menyatakan Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit) dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. c. Terobosan hukum yang dibuat dengan mengakui mekanisme Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit) dalam perkara gugatan 278/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst
tahun
2010
mengenai
penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam Perkara tersebut Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggugat Presiden RI, Wakil Presiden RI, DPR RI dan delapan Menteri terkait, perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan UU SJSN. Dalam Kasus ini Majelis Hakim menyatakan Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit) dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. d. Terobosan
hukum
yang
dibuat
dalam
perkara
Nomor
146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Gugatan tersebut adalah gugatan warganegara kepada Pemerintah yang dianggap bersalah dan abai memperhatikan kesejahteraan Pembantu Rumah Tangga. Dalam
Kasus
ini
Majelis
Hakim
menyatakan
Gugatan
Warganegara (Citizen Lawsuit) dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 9. Dari beberapa yurisprudensi diatas, sangatlah jelas jika semua individu Warga Negara Indonesia yang mengerti hukum ataupun tidak
(dapat
diwakili),
bisa
melakukan
gugatan
kepada
Pemerintah/Negara atau institusi pemerintah yang terbukti telah melakukan
pelanggaran
terhadap
undang-undang
atau
pemerintah terbukti telah gagal ataupun lalai /abai untuk memenuhi kewajibannya sesuai amanat UU. Kemudian kepada Halaman 10 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
seluruh
Pengadilan
Negeri
di
Indonesia,
sudah
dapat
menyelenggarakan acara peradilan dan menerima gugatan versi Citizen Law Suit (CLS) ini. Terlepas dari adanya pro dan kontra atas penyebutan apakah yang pantas dengan sebutan Citizen Law Suit atau dengan sebutan Actio Popularis atau Vexatious Suit/Litigation. Menurut beberapa para pakar hukum, dengan sebutan gugatan Citizen Law Suit sudah bisa dipakai oleh seluruh masyarakat dan dapat diajukan gugatannya pada setiap Pengadilan Negeri. III. FAKTA HUKUM 1. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 Tergugat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2014 kepada Turut Tergugat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Turut Tergugat; 2. Bahwa Turut Tergugat telah memproses mekanisme pembahasan sesuai Tata Tertib DPRD Kota Bogor dengan cara melaksanakan pembahasan Rapat Kerja; 3. Bahwa setelah mengalami berbagai proses, pada tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat dan Turut Tergugat membuat Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bogor
tentang
Rancangan
Peraturan
Daerah
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat; 4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Tergugat melalui surat Nomor: 910/3016-BPKAD memohon evaluasi kepada Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014; Halaman 11 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
5. Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1520Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 6. Bahwa dalam konsiderans “Menimbang” huruf a Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014 tanggal 3 November 2014, menerangkan bahwa Evaluasi Gubernur bertujuan agar Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; 7. Bahwa di dalam huruf k point 3) halaman 22 Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 903/Kep.1520Keu/2014 tanggal 3 November 2014 tercantum hal sebagai berikut: “k. Terhadap penganggaran yang baru dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD antara lain: Halaman 12 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
…dst… 3) Kantor Koperasi dan UMKM: 1.15.1.15.01.17.98 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 17.500.000.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar; …dst… dalam pelaksanaannya agar mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dst…” 8. Bahwa sebagaimana diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014 tanggal 3 November 2014, maka Tergugat dan Turut Tergugat wajib menindaklanjuti penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun 2014 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat aquo dan Tergugat serta Turut Tergugat memiliki waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 9. Bahwa kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi aquo, padatanggal 5 November 2014 Turut Tergugat menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun
2014
tentang
Persetujuan
Penyempurnaan
Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Halaman 13 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat; 10. Bahwa dalam huruf k point 3) Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 tercantum hal sebagai berikut: “k. Terhadap penganggaran yang baru dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD antara lain: …dst… 3) Kantor Koperasi dan UMKM: 1.15.1.15.01.17.98 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 17.500.000.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar; …dst… dalam pelaksanaannya agar mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dst…” 11. Bahwa tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Halaman 14 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Bahwa pada tanggal 6 November 2014, Tergugat menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 13. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 November 2014 aquo, yaitu dalam Urusan: 1 URUSAN WAJIB Bidang Pemerintah: 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD: 1.15.01 KANTOR KOPERASI DAN UMKM dalam tabel:
Kode
Uraian
1
2
1.15.1. Pelaksanaan
Sebelum Perubahan 3 0
Setelah Perubahan 4
Bertambah (Berkurang) 5
% 6
Rp. 49.200.000.000 Rp. 49.200.000.000
15.01.1 Pengadaan 7.98
Lahan Untuk Relokasi PKL eks. MA. Salmun
14. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 910/3016-BPKAD memohon evaluasi kepada Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor Halaman 15 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
-
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014 tanggal 3 November 2014 jo. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014, penganggaran yang baru dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada
SKPDKantor
Koperasi
dan
UMKM:
1.15.1.15.01.17.98
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,00; 15. Bahwa ternyata sekonyong-konyong muncul penganggaran yang berbeda oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 November 2014, yang mana dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD Kantor Koperasi dan UMKM: 1.15.1.15.01.17.98 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebesar Rp. 49.200.000.000; 16. Bahwa terdapat selisih penganggaran lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh sebelumnya oleh Gubernur dan Turut Tergugat dibandingkan yang ditetapkan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp. 31.700.000.000,- untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD Kantor Koperasi dan UMKM Kode: 1.15.1.15.01.17.98; IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT Halaman 16 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan penganggaran yang berbeda bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan
Walikota
Bogor
tentang
Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014
Nomor:
903/Kep.1520-Keu/2014
tanggal
3
November 2014 jo. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13
Tahun
2014
tentang
Persetujuan
Penyempurnaan
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan penganggaran yang berbeda bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Turut Tergugat juga melanggar keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya (i.c Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Halaman 17 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Rancangan
Peraturan
Walikota
Bogor
tentang
Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014
Nomor:
903/Kep.1520-Keu/2014
tanggal
3
November 2014 jo. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13
Tahun
2014
tentang
Persetujuan
Penyempurnaan
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014); 3. Bahwa tindakan Tergugat aquo jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 H UUD 1945, dimana hak Para Penggugat untuk hidup
sejahtera
lahir
dan
batin
mengharuskan
dikelolanya
kekayaan dan keuangan negara in casu Kota Bogor dengan benar sehingga Tergugat wajib bisa memberikan hak Para Penggugat tersebut. 4. Bahwa tindakan Tergugat jelas merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Bahwa Tergugat selain melakukan tindakan yang melawan peraturan
perundang-undangan,
juga
melawan
kepatutan.
Semenjak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah Kota Bogor wajib melakukan
Halaman 18 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
tindakan yang patut dan tidak melanggar hak warga Bogor incasu Tergugat. 6. Bahwa
seharusnya
kelebihan
penganggaran
tersebut
dapat
diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, agar lebih dirasakan oleh Tergugat maupun warga Kota Bogor baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan kesejahteraan rakyat atau bidang lain seperti pendidikan maupun kesehatan; 7. Bahwa tindakan Tergugat aquo juga bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik. Bahwa asas-asas umum Pemerintahan
Yang
Baik
adalah:
kepastian
hukum,
tertib
penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesional. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan penganggaran yang berbeda bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Turut Tergugat jelas dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak profesional dan dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak mendukung kepastian hukum. 8. Bahwa dengan demikian jelaslah tindakan Tergugat yang telah menetapkan penganggaran yang berbeda bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan memang merupakan perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepatutan. V. KERUGIAN PARA PENGGUGAT 1. Bahwa Tindakan Tergugat jelas sangat merugikan Para Penggugat dan Warga Kota Bogor karena kesejahteraan Para Penggugat menjadi terhambat. seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, agar lebih dirasakan oleh Tergugat maupun warga Kota Bogor baik secara langsung
Halaman 19 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
maupun tidak langsung untuk kepentingan kesejahteraan rakyat atau bidang lain seperti pendidikan maupun kesehatan; 2. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai warga
Kota
penganggaran
Bogor lebih
mengalami besar
dari
kerugian yang
telah
sebesar ditetapkan
selisih oleh
sebelumnya oleh Gubernur dan Turut Tergugat dibandingkan yang ditetapkan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp. 49.200.000.000 - Rp. 17.500.000.000,00 = Rp. 31.700.000.000,-; VI. TERPENUHINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Bahwa dari seluruh dalil yang telah PARA PENGGUGAT uraikan, jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata. 2. Bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar Rp. 31.700.000.000,(tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Rakyat Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor yang kemudian akan diperuntukkan bagi kepentingan Rakyat Miskin di Kota Bogor; 4. Bahwa Turut Tergugat wajib untuk di hukum tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini; 5. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan
perbuatan
melawan hukum, maka Tergugat wajib membayar biaya perkara Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Halaman 20 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Petitum Primair: 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum Tergugat membayar Rp. 31.700.000.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Warga Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor yang kemudian akan diperuntukkan bagi kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor. 4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang,bahwa
pada
hari
ditentukan,
untuk
Para
Penggugat
sedangkan
Tergugat
dihadiri
persidangan oleh
yang
Kuasanya IWAN
telah
tersebut,
HERNAWAN,
S.H.,M.H., RONI ISMAIL, S.H. dan DINA NOVIANI, S.H. Serta Turut Tergugat dihadiri oleh EDI ROHAEDI, S.H., dan S. WAHYU LUSMIYANTO, S.H.;
Menimbang, bahwa terhadap gugatanPara Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: I.
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN
KOMPETENSI
ABSOLUT
PENGADILAN
NEGERI
BOGOR
Halaman 21 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1.
Bahwa yang menjadi tuntutan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam Petitum Gugatan pada angka 2 menyebutkan “menghukum Tergugat membayar Rp. 31.700.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Warga Kota Bogoryang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor yang kemudian akan diperuntukkan bagi kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan kemudian bersama-sama antara Tergugat, Turut Tergugat dan Perwakilan Warga Kota Bogor”.
2.
Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut diatas terkait dengan
Penganggaran
Pengadaan
Lahan
untuk
relokasi
Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks. MA. Salmun ke Lokasi Jambu Dua pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 senilaiRp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana telah disetujui bersama oleh Walikota Bogor (TERGUGAT) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor (TURUT TERGUGAT) yang dituangkan dalamLampiranPeraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Perda 7/2014) yang disahkan tanggal 6 November 2014dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun
2014
tentang
Penjabaran
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Perwali 38/2014)serta telah dipertanggungjawabkan melalui pertanggungjawaban
APBD
yang
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Halaman 22 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Pertanggungjawaban
APBDTahun
Anggaran
2014(Perda
5/2015). 3.
Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda),selanjutnya Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
menentukan:
Pengelolaan
APBD,
pertanggungjawaban
Keuangan
perubahan
pelaksanaan
Daerah, APBD,
APBD
juga dan
setiap
tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah; 4.
Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 15 dan 16 halaman 9 dan 10 menyebutkan: “15. bahwa ternyata sekonyong-konyong muncul penganggaran yang berbeda oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 November 2014, yang mana
dialokasikan
Perubahan
APBD
untuk
Pengadaan
Kantor
Tanah
Koperasi
dan
dalam UMKM:
1.15.1.15.01.17.98 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi
Pedagang
Kaki
Lima
adalah
sebesar
Rp 49.200.000.000;” “16.
Bahwa
terdapat
selisih
penganggaran
lebih
besar
dari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Gubernur dan Turut
Tergugat
dibandingkan
yang
ditetapkan
oleh
Halaman 23 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Tergugat, yaitu sebesar Rp 31.700.000.000,- untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD”. Dengan demikian terhadap tuntutan PARA PENGGUGATkepada TERGUGAT untuk membayar Rp 31.700.000.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) karena adanya selisih penganggaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan TURUT TERGUGAT
dengan
anggaran
yang
telah
ditetapkan
TERGUGAT dalam Perda 7/2014 dan Perwali 38/2014, PARA PENGGUGAT harus melakukan Uji Materiil (judicial review) terlebih dahuluPerda7/2014, Perda 5/2015 dan Perwali 38/2014 yang telah menetapkan penganggaran pengadaan tanah pada Kantor
Koperasi
dan
UMKM
Kota
Bogor
senilaiRp
49.200.000.000,-. Dalam hal iniuntuk menentukan apakah Perda dan Perwali tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak? 5.
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo Pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) UndangUndangNomor
5
Tahun2004
tentangPerubahanatasUndang-
UndangNomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamahAgung jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan PerundangUndangandi bawah Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah merupakankewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 6.
Bahwa
berdasarkan
hal-hal
TERGUGATmohondenganhormat,
yang
teruraidi
atas,
sudilahkiranyaIbu/Bapak
Majelis
Halaman 24 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Hakim
yang
memeriksa
perkara
a
quoberkenanmemutuskandanmenyatakanbahwaGugatan
yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan Komptensi Absolut Pengadilan Negeri Bogor (Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo).Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 7.
Bahwa
selanjutnya
berdasarkanuraiantersebut
TERGUGAT
di
mohonkepadaMajelis
PengadilanNegeriBogor
yang
atas, Hakim
memeriksaperkaraa
quoberkenanmenjatuhkanPUTUSAN SELAsebagaiPutusanAkhir, sebagaiberikut: 1.
MenyatakanmenerimadanmengabulkanEksepsiTERGUGAT untukseluruhnya;
2.
MenyatakanPengadilanNegeriBogortidakberwenangmemeri ksadanmengadiliperkaraNomor: 53/Pdt. G/2015/PN.Bgr.;
3.
MenghukumPenggugatmembayarseluruhbiaya
yang
timbuldalamperkara ini. II.
GUGATAN
PARA
PENGGUGAT
berdasarkan
Keputusan
BELUM
WAKTUNYA
(PREMATUR) 8. Bahwa Republik
Indonesia
Nomor
Ketua
Mahkamah
36/KMA/SK/II/2013
Agung tentang
Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup danpraktek pada umumnya Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suite) harus/wajib didahului dengan Pemberitahuan/Notifikasi kepada penyelenggara Negara/Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Gugatan didaftarkan untuk memberikan Halaman 25 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
kesempatan
bagi
Negara/Pemerintah
melakukan
pemenuhan
iniTERGUGAT
Kota
tuntutan.
belum
Bogor
Namun
untuk
dalam
pernah
hal
menerima
pemberitahuan/notifikasi dari PARA PENGGUGAT terkait dengan proses penganggaran Pengadaan Tanah di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang diduga oleh PARA PENGGUGATtidak
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-Undangan. yang
9. Bahwaberdasarkanhal-hal
TERGUGATmohondenganhormat, Hakim
yang
teruraitersebut
di
atas,
sudilahkiranyaIbu/Bapak
memeriksa
Majelis
perkara
a
quoberkenanmemutuskandanmenyatakanbahwaGugatan diajukan
oleh
PARA
PENGGUGAT
belum
yang waktunya
(Prematur).Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III.
GUGATAN
PARA
PENGGUGAT
KABUR/TIDAK
JELAS
(OBSCUUR LIBEL). 10. BahwaPetitumdalamGugatan
Warga
Negara
(Citizen
Law
Suite)tidakbolehmemintaadanyagantirugimateriil, karenakelompokwarganegara yang menggugatbukankelompok yang dirugikansecaramateriildanmemilikikesamaankerugiandankesa maanfaktahokumsebagaimanagugatan
Class
Action.
Namun
dalam hal ini Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan
TURUT
TERGUGAT
membayar milyar
tujuh
menuntut
TERGUGAT
untuk
Rp 31.700.000.000 (tiga puluh satu ratus
juta
rupiah)
kepada
warga
Kota
Halaman 26 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Bogor,sebagaimana didalilkan dalamPetitum Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 yang menyebutkan: “menghukum Tergugat membayar Rp. 31.700.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Warga Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor yang kemudian akan diperuntukkan bagi kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan kemudian bersama-sama antara Tergugat, Turut Tergugat dan Perwakilan Warga Kota Bogor” Dengan
demikian
Gugatan
PARA
PENGGUGAT
kepada
TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menuntut adanya ganti kerugian secara materiil menjadi kabur/tidak jelas(Obscuur Libel). 11. Bahwa selain alasan tersebut dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT menggugat WALIKOTA BOGOR(Jabatan) sebagai TERGUGAT dan DPRD KOTA BOGOR sebagai TURUT TERGUGAT bukan orang-perorangan ataupun Badan Hukum, namun dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT
pada
angka
3
menuntut
menghukum Tergugat
membayar Rp31.700.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada warga Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dengan demikian siapa yang dituntut PARA PENGGUGAT untuk membayar ke Rekening Pemerintah
Daerah Kota
Bogor
menjadi tidak
jelas/kabur, karena TERGUGAT (WALIKOTA BOGOR) selaku salah satu Penyelenggara Pemerintahan Kota Bogor (vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Halaman 27 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Daerah) tidak dapat membayarkan ke rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor sendiri. 12. Bahwa selain itu pula Petitum PARA PENGGUGAT tersebut adalah sangat tidak jelas dan terperinci serta tidak pasti mengenai siapa yang dimaksud dengan Warga Miskin dan berapa jumlah miskin yang resmi tercatat di Kota Bogor, dan bagaimana gugatan
bentuk
Para
kebijakannya,
Penggugat
a
karena
quosama
dalam sekali
posita tidak
menyebutkan bahwa kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor telah dirugikan kepentingannya sehubungan dengan tindakan Tergugat yang telah menetapkan Anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- guna Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks. MASalmun,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda 7/2014 dan Perwali 38/2014, namun hanya disebutkan bagi kepentingan bagi rakyat maupun warga Kota Bogor (Vide Posita gugatan Para Penggugat dalam angka V. Point 1). Selain itu tidak jelas dan pastimengenaibentuk kebijakan-kebijakan bersama-sama
yang
antara
akan
ditetapkan
Tergugat,
Turut
kemudian
Tergugat
dan
Perwakilan Warga Kota Bogor yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagaimana isi petitum angka 3 gugatan Citizen Lawsuit Para Penggugat a quo; 13. Bahwa
berdasarkanhal-hal
yang
teruraidi
atas,
TERGUGAT
mohondenganhormat, sudilahkiranyaIbu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa
perkara
a
quoberkenanmemutuskandanmenyatakanbahwaGugatan diajukan
oleh
PARA
yang
PENGGUGAT
kabur/tidakjelas(OBSCUUR LIBEL). Maka, Gugatan ini demi Halaman 28 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard). IV.
GUGATAN PARA PENGGUGAT NON EXECUTABLE 14. Bahwa
sebagaimana
telah
dijelaskan
di
atas,
PARA
PENGGUGAT dalam petitumnya pada angka 3 menuntut TERGUGAT untuk membayar 31.700.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada warga Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dalam
hal
ini
TERGUGAT
(Walikota
Bogor)
selaku
penyelenggara Pemerintahan Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor (vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
tidak dapat membayar ke
rekening Pemerintah Daerah Kota Bogor sendiri.
Dengan
demikian tuntutan/petitum dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (Non Executable) 15. Bahwaberdasarkanhal-hal
yang
teruraidi
atas,
TERGUGAT
mohondenganhormat, sudilahkiranyaIbu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa
perkara
quoberkenanmemutuskandanmenyatakanbahwaGugatan
a yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dilaksanakan eksekusi(Non Executable). Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard). V.
GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA 16. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 21)mengatakanbahwa di samping orang, badanbadanatauperkumpulanperkumpulanjugamemilikihakdanmelakukanperbuatanhukumsepe Halaman 29 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
rtiseorangmanusia.
Badan-badanatauperkumpulan-
perkumpulanitumempunyaikekayaansendiri, ikutsertadalamlalulintashukumdenganperantarapengurusnya, dapatdigugat, dandapatjugamenggugat di muka hakim. Dengan demikian yang menjadi subjek hukum dalam hukum perdata adalah Orang pribadi dan/atau Badan hukum. 17. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT gugatan dimaksud ditujukan terhadap jabatan Walikota Bogor selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan (vide : Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 3 UU No. 51 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) selaku TERGUGAT. Dalam hal ini Walikota Bogor bukan merupakan orang maupun badan hukum, namun merupakan salah satu Penyelenggara Pemerintahan Daerah (vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT kepada Walikota Bogor adalah salah menentukan Subjek Hukum Perdata, karena yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara aquo seharusnya adalah Badan Hukum Publiknya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah (PemerintahKota Bogor). 18. Bahwa
selain
itukedudukan
Walikota
sebagai
kepala
daerahmempunyai tugas yang salah satunya mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan (vide Pasal 65ayat (1) huruf e. UU No. 23 Tahun 2014), makna dari kata mewakili daerahnya dalam ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa walikota Halaman 30 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
bukan sebagaipihak yang dapat memikul tanggung jawab secara hukum, akan tetapi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang harus memikul tanggung jawab hukumnya, baik di dalam dan di luar pengadilan; 19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas Walikota atas
tidakdapatdigugatdidalamperkaraperdatain
dasar
perbuatanmelawan
hukum
oleh
casu
penguasa
(onrechtmatigeoverheaddaad),karenaWalikota tidakdapatmemikultanggungjawabperdata, namun hanya terbatas untuk mewakili daerahnya; 20. Bahwa selain itu pula berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/2013, Tanggal 22 Februari 2013)menyebutkan
yang
menjadi
Perkara Gugatan Warga Negara
pihak
Tergugat
dalam
(Citizen Law Suit)
adalah
Pemerintah dan/atau Lembaga Negara. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT yang menggugat Walikota Bogor selaku TERGUGAT adalah salah/keliru dalammenetapkan Subjek Hukum Gugatan; 21. Bahwa
berdasarkanhal-hal
yang
teruraidi
atas,
TERGUGAT
mohondenganhormat, sudilahkiranyaIbu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa
perkara
quoberkenanmemutuskandanmenyatakanbahwaGugatan
a yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT Error in Persona. Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA:
Halaman 31 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1.
Bahwa TERGUGAT mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini.
2.
BahwaTERGUGAT
menolaksemuadalil-dalilPARA
PENGGUGAT
dalamGugatannyakecuali yang diakuisecarategas oleh TERGUGAT, dengandemikianPARA PENGGUGAT harusmembuktikansemuadalildalildalamGugatannya di persidangan (vide Pasal 163 HIR). 3.
Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point III. Fakta Hukum angka1-16, Point IV. Sifat Perbuatan Melawan Hukum angka 1-8 dan Point V. Kerugian PARA PENGGUGAT point 1-2 serta Point VI. Terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum angka 1-5 halaman 6-12 yang pada pokoknya menjelaskan sekonyong-konyong muncul penganggaran yang berbeda oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 November 2014 (Selanjutnya disebut Perda 7/2014), yang mana dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD Kantor Koperasi dan UMKM: 1.15.1.15.01.17.98 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebesar Rp. 49.200.000.000,yang berbeda dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014
tentang
Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tertanggal 3 November 2014 (selanjutnya disebut Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014) dan Keputusan Pimpinan Halaman 32 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014
dan
Rancangan
Peraturan
Walikota
tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014tanggal 5 November 2014 (selanjutnya disebut SK DPRD No 903-13 Tahun 2014) sebesarRp 17.500.000.000,4.
Bahwa
TERGUGAT
tidak
secara
tiba-tiba
menetapkan
nilai
Rp 49.200.000.000,- penganggaran pengadaan tanah untuk relokasi PKL Eks. Jalan MA. Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam Perda 7/2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (selanjutnya disebut
Perwali
38/2014)
sebagaimana
didalilkan
oleh
PARA
PENGGUGAT dalam Gugatannya, namun penetapan anggaran tersebut
telah
melalui
tahapan
penganggaran
sesuai
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Permendagri 27/2013) 5.
Bahwa PARA PENGGUGAT keliru mengartikan Lampiran SK DPRD No 903-13 Tahun 2014, sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan Halaman 33 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
PARA PENGGUGAT pada angka 10 halaman 8 yang menurut PARA PENGGUGAT dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor dimaksud untuk penganggaran Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD masih tetap sama dengan hasil evaluasi Gubernur sejumlahRp 17.500.000.000,6.
Bahwa Lampiran SK DPRD No 903-13 Tahun 2014 berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Pemerintah Kota Bogor Dalam Rangka Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan
Daerah
Kota
Bogor
tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 berisikan tanggapan/jawaban atas Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengutip LampiranKeputusan Gubernur Jawa
Barat
Nomor:
tanggapan/jawaban
903/Kep.1520-Keu/2014
atas
evaluasi
tersebut
disertai
dengan
dibagian
bawah
kutipan dimaksud ditandai dengan kalimat bercetak miring (italic). 7.
Bahwa tanggapan/jawaban terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014 pada point k angka 3) sebagaimana dikutip dalam SK DPRD No 903-13 Tahun 2014 yang menyebutkan: “terhadap penganggaran yang baru dialokasikan untuk Pengadaan Tanah dalam Perubahan APBD pada SKPD antara lain: 1) Dinas Pendidikan .....dst 2) Dinas Kebersihan dan Pertanaman ........dst. 3) Kantor Koperasi dan UMKM;
Halaman 34 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1.15.1.15.01.17.98
Pelaksanaan
Pengadaan
Tanah
untuk
relokasi Pedagang Kaki Lima semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar
Rp.
17.500.000.000.000,00
seluruhnya
dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar; 4) Sekretariat DPRD: ....... dst. 5) Kecamatan Bogor Selatan: ........dst. Dalam pelaksanaannya agar mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012........ dst” Tanggapan atas evaluasi Gubernur terhadap point k diatas adalah sebagai berikut sebagaimana tertulis dalam SK DPRD Nomor 903-13 Tahun 2014 dengan kalimat yang bercetak miring(italic): “Pemerintah Kota Bogor akan mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.” Dengan demikian PARA PENGGUGAT keliru melihat penganggaran Pengadaan Tanah pada Kantor Koperasi dan UMKM dalam SK DPRD Nomor 903-13 Tahun 2014 karena kalimat tersebut adalah kutipan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014. 8.
Bahwa penambahan anggaran senilai Rp. 31.700.000.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Tanah pada Halaman 35 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Kantor Koperasi dan UMKM yang semula senilai Rp 17.500.000.000,(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi senilaiRp 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) terlihat secara umum dalam DIKTUM KEDUA SK DPRD Nomor 90313 Tahun 2014.Jumlah Pendapatan dan Jumlah Belanja mengalami kenaikan dibandingkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Bogor Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (REPERDA)Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut SK DPRD Nomor 188.324-31 Tahun 2014) tanggal15 Oktober 2014 sebelum diterbitkannya Evaluasi Gubernur Nomor: 903/Kep.1520-Keu/2014 tanggal 3 November 2014. 9.
Bahwa kenaikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam SK DPRD Nomor188.324-31 Tahun 2014 dan SK DPRD Nomor 90313 Tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: N
Pendapatan
SK DPRD Nomor SK DPRD Nomor Ken
o
dan Belanja 188.324-31
903-13
Daerah
2014
Tahun 2014
Tahun aika n Ang gara n
1
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Pendapatan
1.710.735.485.43
1.753.515.632.92
42.7
Asli Daerah
2,-
7,-
80.1 47.4
Halaman 36 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
95,2
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Belanja
1.949.200.664.08
1.992.827.363.62
43.6
Daerah
6,-
5,-
26.6 99.5 39,-
Berdasarkan
tabel
tersebut
diatas
terlihat
adanya
kenaikan
Pendapatan senilai Rp42.780.147.495,-(empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan
puluh
lima
rupiah)
dan
Belanja
Daerahsenilai
Rp43.626.699.539,- (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebelum dan sesudah Evaluasi Gubernur Jawa Barat yang ditetapkan oleh Pimpinan DRPD Kota Bogor (TURUT TERGUGAT). Adapun kenaikan anggaran dimaksud berasal dari dana KurangSalurBagiHasilPajak
Daerah
daripenerimaanTahunAnggaran Hasildari
2013
PemerintahProvinsiJawa
lainnya.Penambahan
anggaran
danRetribusi dantambahan Barat
tersebut
serta
Daerah Dana
Bagi
Pendapatan
diantaranya
sebagian
digunakan untuk kegiatan pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks Jalan MA. Salmun senilai Rp 31.700.000.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Dengan demikian yang awalnya sebesar
Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus
juta rupiah) menjadi Rp 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah). 10.
Bahwa rincian Penggunaan penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, dituangkan dalam Perda 7/2014 dan Halaman 37 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Perwali 38/2014. Dengan demikian penganggaran Pengadaan Tanah untuk relokasi PKL Eks. MA. Salmun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 11.
Bahwa
APBD
Perubahan
Kota
bogortersebutsebagaimanadituangkandalamPerda 7/2014,telahdilaksanakandanataspelaksanaan
APBD
PerubahantersebuttelahdilakukanpertanggungjawabanmelaluiPeratura n Daerah Kota Bogor Nomor 05 tahun 2015 (perda 05/2015) tanggal 04
Nopember
2015
tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBel anja Daerah tahunanggaran 2014; 12.
Bahwapenetapan Perda 05/2015 telah melalui proses evaluasi Gubernur
Jawa
danayat
(2)Undang-UndangNomor23
Pemerintahan
Barat
sebagaimanadimaksudPasal
Daerah
(UU
tahun
322ayat (1)
2014
tentang
23/2014),Pemerintah
Daerah
dalammenetapkanperda
05/2015
melaluitahapanevaluasidarigubernursebelumditetapkan; 13.
Bahwaevaluasigubernursebagaimana di uraikanpadaangka 12 diatas sesuai
dengan
ketentuan
Pasal
322
ayat
(2)
UU
23/2014
untukmengujikesesuaianPerda 05/2015dengan Perda 7/2014 dan Perwali
38/2014
serta
laporan
hasil
temuanBadan
Pemeriksa
Keuangan; 14.
Bahwahinggasaatgugataninidiajukanoleh
Para
PenggugatPerda
05/2015 telahditetapkandantelahdilakukanevaluasiolehGubernur Jawa Barat; 15.
BahwadengandemikianapabilaterdapatPerbuatanmelawanhokumdala m
proses
pelaksanaan
APBD
Perubahansebagaimana
yang
Halaman 38 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
dituangkandalamPerda
7/2014
sudahsepatutnyaperda
05/2015
pastidibatalkanolehGubernurselakuwakildaripemerintahpusat; 16.
Bahwaberdasarkanpenjelasantersebut di atastidakterdapatPerbuatan TERGUGAT
yang
dikualifikasikansebagaiPerbuatanMelawan
Hukum,sehingga TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Gugatan PENGGUGAT harusditolakatausetidaknyatidakdapatditerima. MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menolak
GugatanPARA
PENGGUGAT
tidaknyamenyatakangugatantidak
dapat
seluruhnyaatausetidak-
diterima
(niet
ontvankelijk
verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak
GugatanPARA
PENGGUGAT
tidaknyamenyatakangugatantidak
dapat
seluruhnyaatausetidak-
diterima
(niet
ontvankelijk
verklaard);; 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Demikian Jawaban ini diajukan. Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatanPara Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I.
DALAM EKSEPSI: A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut :
Halaman 39 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
1. Bahwa pada dasarnya gugatan citizen lawsuit adalah mekanisme bagi
Warga
Negara
untuk
menggugat
Penyelenggara Negara atau pemerintah
tanggung
jawab
atas kelalaian dalam
memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, sehingga citizen law suit diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata; 2. Bahwa alasangugatan citizen lawsuit Para Penggugat terhadap TERGUGAT a quo sebagaimana disebutkan dalil-dalilgugatan Penggugat pada angka III.No. 12
s/d. angka 16
yang pada
pokoknya mempermasalahkan tindakan Tergugat yang telah menetapkan Anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- guna Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks. Jalan MA Salmun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal
6 November 2014, yaitu dalam Urusan : 1.
URUSAN WAJIB Bidang Pemerintah : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
SKPD
:
1.15.1.15.01.17.98
KANTOR
KOPERASI DAN UMKM; 3. Bahwa menurtut dalil Para Penggugat Pengganggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- yang baru dialokasikan untuk pengadaan dalam perubahan APBD pada SKPD Kantor Koperasi dan UMKM : 1.15.1.15.01.17.98 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima
a quo yang berbeda
dengan penganggaran dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1520-Keu/2014 tertanggal 3 November 2014 tentang Evaluasi Rancangan Halaman 40 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan dengan yang telah disetuji dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat, yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,-; 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diterangkan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang dipermasalahan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo citizen lawsuit adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat yang telah menetapkan Anggaran pada Kantor Koperasi dan UMKM kode : 1.15. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks. Jl. MA. Salmun Kode
: 1.15.1.15.02.17.98
sebesar Rp. 49.200.000.000,-
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
Halaman 41 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda),selanjutnya Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
menentukan
:
Pengelolaan APBD,
Keuangan
perubahan
Daerah,
juga
APBD,
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tersebut diatas, maka Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 a quo adalah merupakan produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan daerah
sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 dan Pasal 246 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 jo.Pasal 7 dan Pasal 80 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 7. Bahwa Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014
adalah merupakan
produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan daerah, maka Perda a quo telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri A, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Halaman 42 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, sedangkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 5 Seri A, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 248 UU No. 23 Tahun 2014 jo. Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 (Vide : Pra Buki – TT.2 dan Pra Bukti – TT.3); 8. Bahwa selain alasan tersebut di atas, secara materiil dan substanstif faktanya bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 a quo adalah merupakan kebijakan (Diskresi) umum Pemerintah Daerah pengelolaan
keuangan
tahunan
yang merupakan dasar daerah
dalam
rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 33 jo. Pasal 309 UU No. 23 Tahun 2014
dan Pasal 15 Peraturan
Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka suatu kebijakan (Diskresi) tidak dapat diuji oleh Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Bogor (lihat
: Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI No. 709 K/Sip/1973, tertanggal 12 Desember 1973 dalam perkara antara S. Masjihor lawan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pontianak); 10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menetapkan Anggaran guna Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks. Jl. MA Salmun telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perwali) in casu Halaman 43 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Lampiran Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 a quo adalah merupakan produk hukum
daerah/peraturan
perundang-undangan
menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka untuk menguji apakah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) a quo telah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya Para Penggugat mengajukan Judicial Review (hak uji materiil) kepada Mahkamah Agung RI terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 a quo sebagiamana diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaiamana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 jo. Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 11. Bahwa oleh karena gugatan citizen lawsuit a quo pada dasarnya berkaitan secara substanstif dan kualitatif termasuk kedalam perkara Judicial Review (hak uji materiil)sehubungan dengan tindakan Tergugat yang telah menetapkan Anggaran guna Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks. Jl. MA Salmun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota in casu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Halaman 44 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri A) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 a quo (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 5 Seri A), maka jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan kompetensi (kewenangan) Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; 12. Bahwa dengan demikian, maka jelas objek gugatan citizen lawsuit Para Penggugat dalam perkara a quo adalah nyata-nyata bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan oleh kelalaian Penyelenggara Negara atau pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga negara dan hak warga negara yang gagal dipenuhi oleh Negara atau Pemerintah in casu Tergugat; 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimna telah diuraikan tersebut di atas, maka Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 14. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas peradilan yang mudah, cepat dan sederhana, maka eksepsi kompetensi absolut ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :53/Pdt. G/2015/PN.Bgr. dengan menyatakan
gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard). Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara a Halaman 45 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
quo berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai Putusan Akhir, sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan memeriksa
Pengadilan dan
Negeri Bogor
mengadili
perkara
tidak berwenang Nomor
:
53/Pdt.
G/2015/PN.Bgr.; 3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. B. Gugatan Para Penggugat Eror In Persona Karena Keliru Dalam Menarik Pihak Selaku Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) 1. Bahwa
gugatan Citizen
Lawsuit adalah gugatan
warga
negara yang ditujukan kepada Pemerintah atau Negara akibat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara yang dianggap merugikan kepentingan publik. Tujuan dari gugatan CLS adalah menghukum negara untuk mengeluarkan kebijakan publik yang tidak merigukan warga Negara; 2. Bahwa pada azasnya gugatan Citizen Lawsuit secara kualitas hanya
berkaitan
dengan
Negara/Pemerintah
terhadap
kuantitas
harus
pelanggaran
penyelenggara
hak
wargaNegaradan
secara
bersifatuniversal,
sehinggagugatan
Citizen
Lawsuit harus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheaddaad) atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata; 3. Bahwa istilahpenguasamenurutPutusanMahkamahAgungRINo.66 tahun 1952 disebut sebagaiPemerintahdan menurut Putusan Mahkamah AgtngRINo.838tahun1970 disebut sebagaiPenguasa, oleh karena itu yang dapat menjadi pihak dalam proses perkara Halaman 46 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
perdata adalah orang atau badan hukum adalah sebagai subjek gugatan, maka yang menjadi Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah badan hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah; (lihat: Marianna Sutadi, SH, makalah/hand out : “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (PMHP/OOD)”, disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Januari 2009, dan H. Ujang Abdulah, SH, M.si, makalah : “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 13 – 14 Juli 2005); 4. Bahwa
berdasarkan
alasan
tersebut
di
atas,
maka
menuruthukumyangdapatmelakukanperbuatanperdataadalahorang atau
badanhukum(VidePasal1654KUHPerdata)
dapatmemikul
karena
yang
tanggung
jawabperdatahanyalahorangataubadanhukum; 5. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum apabila dikaitkan dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Deerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.23 Tahun 2014 tersebut adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang mempunyai ; 6. Bahwa
sehubungan
dengan
tindakan
Tergugat
dalam
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014, Halaman 47 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
ketentuan
Pasal
317
ayat
(1)
UU
No.23
Tahun
2014
menyebutkan bahwa : Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagiaman dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; 7. Bahwa
dengan
demikian,
secarayuridis
adalahbukanorang,bukanjugabadanhukum
jabatanWalikota
karena
Walikota sebagai kepala daerah adalah selaku
kedudukan
penyelenggara
Pemerintahan Daerah (Vide Pasal 57 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); 8. Bahwa selain itu kedudukan Walikota sebagai kepala daerah mempunyai tugas yang
salah satunya mewakili daerahnya di
dalam dan di luar pengadilan (vide Pasal 65 ayat (1) huruf f. UU No. 23 Tahun 2014), makna dari kata mewakili daerahnya dalam ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa walikota bukan sebagaipihak yang dapatmemikul tanggung jawab secara hukum, akan tetapi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang harus memikul tanggung jawab hukumnya, baik di dalam dan di luar pengadilan; 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas Walikota tidak dapatdigugat didalam perkaraperdatain casu atas dasar
perbuatan
melawan
hukum
oleh
penguasa
(onrechtmatigeoverheaddaad),karenaWalikota tidakdapat memikul tanggung jawabperdata, namun hanya terbatas untuk mewakili daerahnya; 10. Bahwa Faktanya dalam perkara a quo, Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang ditujukan terhadap jabatan Walikota selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan (vide : Halaman 48 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 3 UU No. 51 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) selaku TERGUGAT, bukan ditujukan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Bogor sebagai Badan Hukum yang dapat diminta tanggungjawab perdatanya (Lihat : Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
36/KMA/SK/2013, Tanggal 22 Februari 2013);
11. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat ambivalen dan tidak konsisten
dalam
mengajukan
gugatan
a
quo
dalam
memposisikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang merupakan Badan Hukum yang dalam perkara a quo selaku subyek gugatan in casu Turut Tergugat, halmana gugatan Para Penggugat tidak ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bogor sebagai subjek gugatan selaku Turut Tergugat yang menurut Para Penggugat Pimpinan DPRD Kota Bogor telah menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 90313 Tahun 2014 tertanggal 5 November 2014 ; 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagiamana telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatanCitizenLawsuit a quo yangdiajukan oleh ParaPenggugatadalah eror in persona karena telah keliru dalam menarik pihak aanhoeda nigheid),
selaku Tergugat (gemis
dengan demikian cukup beralasan bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Halaman 49 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
C. Gugatan CitizenLawsuitPara Penggugat Prematur Karena Para Penggugat
Tidak
Mengajukan
Notifikasi/Somasi
Kepada
Tergugat dan Turut Tergugat Sebagai Syarat Formal Sebelum Mengajukan Gugatan A Quo 1. Bahwa
Notifikasim e r u p a k a n
sebagai
Syarat
atau
ProsedurgugatanCitizenLawsuitdalamsebelummengajukan gugatanCitizenLawsuit di Pengadilan (Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 391/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst,tertanggal 7 Mei 2012 dan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Psttertanggal 03 Juni 2009) ; 2. Bahwa NotifikasidalamgugatanCitizenLawsuitsangatberbedadengannotifik asi dalamClassAction.DalamgugatanClassActionnotifikasidilakukanole hwakilkelaskepadaanggotakelasdenganmaksuduntukmemberikanh akkepada anggota kelas untuk menyatakan setuju atau menolak sebagai anggota kelas melalui mekanisme “Opt - in” ataupun “Opt out”.Sedangkan dalam Citizen Lawsuit notifikasi dilakukan berupa somasi
kepada
penyelenggara
negara
sebelum
gugatan
didaftarkan ke Pengadila; 3. Bahwa Tujuan daripada notifikasi ini adalah: 1) Memberikan
dorongan
/inisiatif
untuk
pelanggar
agar
mulaimelakukanpenataan; 2) Memberikan kesempatan secarafair kepada Tergugatuntuk mengajukan bantahan dalam kesempatan paling awal dari proses penanganan perkara;
Halaman 50 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
3) Kegagalandalammenyediakanpemberitahuanyangmemenuhisy arat dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan; 4) Memberikan
pendidikan
kepada
Penggugat
untuk
mengajukan gugatan dengan dilengkapi bukti dan fakta yang akurat ; 4. Bahwa notifikasi atau somasi merupakankeharusan dilakukan oleh Para Penggugat dalam suatu gugatan CitizenLawsuit terhadappenyelenggaranegaraataskelalaiannegaradalampemenu hanhak-
hakwarga
negaranya
danmemberikankesempatanbaginegara
untuk
melakukanpemenuhanjikatidakingingugatandiajukan. Padaprakteknya somasi ini harus diajukan selambat - lambatnya 60 hari atau 2 bulan sebelum gugatan didaftarkandi Pengadilan (Lihat: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/2013, Tanggal 22 Februari 2013); 5. Bahwawaktupemberitahuaninimenjadisuatuhalpentingdalamprose dur pengajuan gugatan Citizen Lawsuit karena pelanggaran terhadap
batas waktu
pemberitahuan
ini
akan
dapat
dipergunakan sebagai dasar alasan untuk mengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit; 6. BahwafaktanyamengenaisyaratnotifikasiinibelumdipenuhiolehPar a Penggugat karena sampai dengan perkaraa quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 25 April 2016, Turut Tergugat dan Tergugat belum pernah sama sekali menerima notifikasi dari Para Penggugat, sedangkan salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi adalah memberikan kesempatan awal dari proses penangana Halaman 51 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
perkara dan juga merupakan pemberitahuan awal kepada Turut Tergugat maupun Tergugat bahwa Para Penggugat akan mengajukan suatu gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga
Turut Tergugat
dan Tergugat dapat
mengambil sikap apakah langsung memenuhi/melaksanakan tuntutan Para Penggugat yang ada dalam notifikasi, sehingga didak perlu dilanjutkan ke Pengadilan atau melawannya melalui proses gugatan di Pengadilan; 7. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka II. Point 8 huruf a paragraf terakhir yang menyatakan bahwa : tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai notifikasi Citizen Lawsuitharus ditolak karena tidak berdasar ; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat yang tidak didahului dengan adanya notifikasi/somasi adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan Citizen Lawsuit a quo, sehingga gugatan Para Penggugat Prematur, dengan demikian pula maka
adalah
cukup beralasan bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). D. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat
Dalam
MengajukanGugatanMelaluiProsedurCitizenLawsuitKarena ParaPenggugatDalamGugatannyaTelahMengajukanPembayara n Kerugian/Ganti Rugi 1. DalamgugatanCitizenLawsuittidakdikenaladanyatuntutangan tirugi
materiil.Halinikarenakelompok
menggugatbukanlah
kelompok
warganegarayang yang
dirugikan
Halaman 52 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
secaramateriildan
memilikikesamaan
kerugian
dan
kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action (Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:411 /Pdt.G/2013 /PN.Mdn, tanggal:17 Desember 2013); 2. Bahwa faktanyaPara Penggugat dalam petitum point 3 jo. Posita gugatan angka V. point 2 telahmeminta pembayaran kerugian/ganti rugi materiil
sebesar Rp. 31.700.000.000,-
(tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah); 3. Bahwadengan mengajukan tuntutannyaberupapembayaran kerugian/ganti
rugi
materiilkepada
Para
Penggugat
sebagiamana
disebutkan pada point 2 tersebut di atas,
berartiPara
Penggugattidakkonsistendengangugatannya
denganmasukkedalamacaragugatanperwakilankelompok(Cl assAction),yangtitik beratnya tentang ganti kerugian kepada seluruh
anggota
kelompoknya
anggota masyarakat atau sebenarnya dilakukan
yang
juga
merupakan
warga Negara, walaupun
dalam citizen lawsuitjugapembiaran yang Negaramengakibatkan
kerugian
bagi
warga
Negara,namun kerugian riil atau nyata tersebut dalam bentuk sejumlah uang bukanlah merupakan tujuanatau prinsip
pokok
padacitizen
lawsuitdaridiajukan
gugatantersebut,akan tetapi lebih menitik beratkan agar supayanegara
melalui
penyelenggaranegaranyasegeramemulihkankondisidankead aanyangdiharapkan
oleh
warga
Negara
dikembalikan
kepada keadaan semula atau kondisi yang normal, sehingga tujuan dari pembentukan suatu Negara yakni tercapainya
Halaman 53 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
kesejahteraan dan keadailan bagi semua warga Negara dapat tercapai; 4. Bahwa dengan demikian,maka secara hukum gugatan Para Penggugat
tidak
memenuhi
syarat
untuk
mengajukangugatanmelaluiprosedurCitizenLawsuitkepadaT ergugat,karena ParaPenggugatdalamgugatannyatelahmengajukanpembayar an
kerugian/tuntutan
ganti
rugi
materiilsejumlah
uangakibatkerugianyangtelahdialami ParaPenggugat,yangmerupakanwilayah perwakilan
acara
gugatan
kelompok (Class Action)(Lihat : Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/2013, Tanggal 22 Februari 2013); 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan
tersebut
di
sebagiamana telah
atas,
maka
jelas
gugatanCitizenLawsuityangdiajukan
oleh
ParaPenggugattidakmemenuhisyaratformal untuk diajukan melalui
mekanisme
beralasan
bagi
Citizen
Lawsuit,
Majelis Hakim
yang
sehingga
cukup
memeriksa
dan
mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat
tidak
dapat
diterima
(niet
ontvankelijke
verklaard). E. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Obscuur Libel 1. Bahwa pada azasnya gugatan Citizen Lawsuit secara kualitas hanya berkaitan dengan pelanggaran penyelenggara Negara/ Pemerintah terhadap hak wargaNegaradan secara kuantitas harus bersifatuniversal, sehinggaalasan-alasan dalam posita gugatan Citizen Lawsuit harus berkaitan dengan gugatan perkara perdata Halaman 54 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
in
casu
perbuatan
melawan
hukum
oleh
penguasa
(onrechtmatigeoverheaddaad) atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata; 2. Bahwa ternyata dalam posita gugatan Citizen Lawsuit a quo, Para Penggugat telah mencampurkan adukan sifat perbuatan melawan hukum Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheaddaad) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka IV. Point 5 dengan sifat perbuatan melawan hukum Tergugat
atas dasar
ketentuan hukum pidana, yaitu tindak pidana korupsi
menurut
ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalil-dalil
yang disebutkan Para Penggugat
dalam surat gugatan a quo pada angka IV. Point 4 huruf; 3. Bahwa sifat perbuatan melawan hukum Tergugat
atas dasar
ketentuan hukum pidana yang telah dijadikan alasan gugatan dalam posita gugatan Citizen Lawsuit oleh Para Penggugat sebagiaman telah disebutkan di atas, maka jelas alasan tersebut sangatlah keliru karena kewenangan mengadili peradilan perdata tidak dapat menguji suatu gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum dari aspek hukum pidana in casu peraturan perundangan-undangan tentang tindak pidana korupsi; 4. Bahwa dengan demikian alasan-alasan gugatan Citizen Lawsuit a quo
sebagaimana
dinyatakan
dalam
Posita
gugatan Para
Penggugat adalah Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena telah mencampurkan adukan sifat perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan ketentuan
Halaman 55 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
hukum pidana
(tindak pidana korupsi) menurut ketentuan UU
Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999; 5. Bahwa dikaitkan dengan syarat suatu petitum dalam gugatan CitizenLawsuit
harus
berisi
permohonanagarNegara
Pemerintah
atau untuk
mengeluarkansuatukebijakanyangmengaturumum(Regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi; 6. Bahwa berdasarlan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum Para Penggugat point 3 yang berisi : “3. Menghukum Tergugat membayar Rp. 31.700.000.000,(tiga puluh milyar tujuh ratus ribu rupiah) kepada Warga Kota Bogor yang dibayarkan melalui rekening Pemerintah Daerah Kota yang kemudian akan diperuntukan bagi kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan kemudian bersama-sama antara Tergugat, Turut Tergugat dan Perwakilan Warga Kota Bogor”. Petitum Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak jelas dan terperinci serta tidak pasti mengenai siapa yang dimaksud dengan Warga Miskin dan berapa jumlah miskin yang resmi tercatat di Kota Bogor, dan bagaimana bentuk kebijakannya, karena dalam posita gugatan Para Penggugat a quo sama sekali tidak menyebutkan bahwa kepentingan Warga Miskin di Kota Bogor telah dirugikan kepentingannya sehubungan dengan tindakan Tergugat
yang
telah
menetapkan
Anggaran
sebesar
Rp.
49.000.000.000,- guna Pelaksanaan Pengadaan Lahan Untuk Halaman 56 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Relokasi PKL Eks. MA Salmun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 namun hanya disebutkan bagi kepentingan bagi rakyat maupun warga Kota Bogor (lihat Posita gugatan Para Penggugat dalam angka V. Point 1). Selain itu tidak jelas dan pastimengenai bentuk kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan kemudian bersama-sama antara Tergugat, Turut Tergugat dan Perwakilan Warga Kota Bogor yang harus dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Citizen Lawsuit Para Penggugat a quo; 7. Bahwa dengan demikian petitum gugatan Citizen Lawsuit Para Penggugat a quo adalah Kabur Dan Tidak Jelas karena tidak jelas dan
terperinci
serta
saling
bertentangan
dengan
posita
gugatannya; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagimana telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatanCitizenLawsuityangdiajukan oleh
ParaPenggugat dalam perkara a quoadalah Kabur Dan
Tidak Jelas (Obscuur Libel), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Turut Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara; 2. Bahwa Turut Tergugat benar telah menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Halaman 57 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka III point 12 dan point 13; 3. Bahwa yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor a quo adalah atas dasar terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1520Keu/2014 tertanggal 3 November 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2014,
sebagaimana termuat dalam Konsiderans bagian Menimbang huruf dan b. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor a quo; 4. Bahwa terbitnya Keputusan Turut Tergugat a quo juga telah berpedoman
pada
peraturan
perundang-perundangan,
yaitu
ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 UU No. 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 5. Bahwa dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor
Nomor
903-13
Tahun
2014
Tentang
Persetujuan
Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
nyata-nyata tidak ada unsur melakukan
Halaman 58 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
tindakan melawan hukum sebagiama diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;. Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bogor
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan
gugatan
Penggugat
TIDAK
DAPAT
DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, Penggugat
telah
bahwa
terhadap
mengajukan
jawaban
Replik
Para
tertanggal
24
Tergugat,
Para
Agustus
2016
selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2016 dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik tetapi secara lisan menyampaikan bahwa Turut Tergugat tetap pada Jawaban mereka; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal14 September2016 Nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Halaman 59 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
-
Menghukum Para Penggugat
untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membaca
akta
permohonan
banding
Nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr,yang dibuat oleh Agus Sardjianto,S.Kom., S.H.,MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22September 2016Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh
Pengadilan
Negeri
Bogortanggal
14
September
2016
Nomor.53/Pdt.G/2016/PN.Bgr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada pihak Terbanding semula Tergugatpada tanggal 11 Oktober 2016 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2016; Membaca
surat
memori
banding
yang
diajukan
olehPara
Pembanding semula Para Penggugat tertanggal, 17 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 November 2016; Membaca surat penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada pihak Terbanding semula Tergugat
tanggal, 23
November 2016 dan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga pada tanggal 23 Nopember 2016; Membaca surat Kontra memori banding
yang diajukan oleh
Terbanding semula Tergugat ,tertanggal, 6 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 6 Desember 2016;
Halaman 60 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca surat permohonan bantuan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar membantu penyerahan kontra memori banding tersebut untuk disampaikan kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat tanggal, 15 Desember 2016 ; Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, masing-masing kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tertanggal 5 Desember 2016, 23 Nopember 2016 dan tanggal, 23 Nopember 2016yang menyatakan, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan bahwa ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan membaca
serta
memeriksa
berkas
perkara
perdata
Nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, Pembanding
bahwa
permohonan
banding
dariKuasa
Para
semula Para Penggugattersebut diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugatdi dalam memori bandingnyayang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal, 17 November2016 telah memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan Putusan Sela PengadilanNegeri
Bogor,
Nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr,
tanggal
14
September2016 dan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk melanjutkan proses persidangan sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 17 November 2016 ternyata Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori
Halaman 61 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
banding tertanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya meminta agar menguatkan
PutusanPengadilan
Negeri
Bogor,
Nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 14 September 2016 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak ParaPembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara PemeriksaanPengadilan Negeri Bogor, suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Sela Pengadilan
Negeri
Bogortanggal
14
September2016
nomor
53/Pdt.G/2016/PN.Bgr, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembanding
maka
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa Putusan Pengadilan a qou dengan format diatas Putusan Sela seharusnya dengan format Putusan saja karena dalam perkara a quo putusan selanya bersifat putusan akhir ; 2. Bahwa pertimbangan dalam putusan a quo dalam mempertimbangkan Eksepsinya sudah tepat dan benar karenadi dalam gugatan Citizen Law Suit Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 14 September 2016 dalam mempeetimbangkan Citizen LawSuit menurut hemat Majelis Hakim bahwa Notifikasi adalah merupakan syarat yang wajib atau mutlak untuk dilakukan untuk mengajukan Gugatan Perkara Citizen Law Suit, yang dengan jangka waktu minimal 60 (enampuluh) hari dilakukan Notifikasi sebelum gugatan yang dimaksud diajukan sebagai perkara di Pengadilan, sementara itu Majelis Hakim tidaklah menemukannya adanya pemenuhan syarat tersebut dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu tidak adanya Notifikasi tersebut sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan, 3. Bahwa didalam Petitum 3 gugatan a quo ternyata Para Pembanding semula
Para
Penggugat
menuntut
ganti
rugi
sebesar
Rp.31.700.000.0000,00 (tiga puluh satu milyarr tuju ratus juta rupiah) sedangkan salah satu syarat dalam gugatan Citizen Law Suit tidak boleh
Halaman 62 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
meminta ganti rugi materiil karena kelompok warga Negara yang menggugat bukan kelompok yang di rugikan secara materiil dan gugatan Citizen Law Suit harus berisi permohonan agar Terbanding semula Tergugat mengeluarkan suatu kebijakan bukan untuk membayar ganti rugi ; 4. Bahwa didalam amar putusan a quo seharusnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam putusannya dimana dalam pertimbangannya mengabulkan
eksepsi
Terbanding
semula
Tergugat
dan
Turut
Terbanding semula Turut Tergugat, oleh karena itu seharusnya dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh karena itugugatan dalam pokok perkara baru dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)oleh karena itu amar putusan a quo perlu diperbaiki ;
Menimbang, bahwa atas Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dikabulkan maka gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogordalam Putusan September2016
tersebut
diatas
No. 53/Pdt.G/2016/PN.Bgrtanggal, 14 menurut
Pengadilan
Tinggi
Jawa
Baratsudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bogortersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutus perkara a quo akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi putusan a quo perlu diperbaiki sekedarmengenai eksepsi dalam amar putusan sebagai mana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugatharuslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman JoUndang-Undang No.49 Halaman 63 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :
M E N G A D I L I: -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
-
Memperbaiki
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bogor
tanggal
14
September2016 Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
-
MenghukumPara Pembanding semula Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Kami AGUS HARIYADI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis denganDALIZATULO ZEGA, SH.,dan NELSON PASARIBU, SH..MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi jawa Barat tanggal, 19 Januari 2017 nomor 33/PDT/2017/PT.BDGdan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh ADANG S. SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
Halaman 64 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
Ttd.Ttd.
DALIZATULO ZEGA. S.H.,
AGUS HARIYADI, SH.,MH.
Ttd. NELSON PASARIBU, SH,.MH.,
PANITERA PENGGANTI, Ttd. ADANG SUHENDAR S.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.
6.000,00
2. Redaksi putusan ….. Rp.
5.000,00
3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
Halaman 65 dari 65 halaman. Putusan No 33/PDT/2017/PT.BDG.
