Putusan Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak
:
Put.37588/PP/M.III/99/2012
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
pokok sengketa dalam perkara gugatan ini mengenai penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-26/WPJ.20/KP.0604/2011 tentang Penolakan Pembukaan Rekening Bank yang diblokir untuk melunasi hutang pajak yang tidak disetujui Penggugat;
Menurut Tergugat
:
bahwa berdasarkan data Surat Paksa Nomor: 0000119/WPJ.04/KP.0608/2003 tanggal 29 Mei 2003 terdapat beberapa tunggakan Penggugat yang sampai saat ini masih belum dilunasi oleh Penggugat. Dalam Surat Paksa tersebut tercantum data tunggakan pajak;
Menurut Penggugat
:
Mengenai pokok permasalahan gugatan yang dikemukakan dalam Surat Tanggapan Tergugat tersebut, pada dasarnya Penggugat tidak menyetujui dan Penggugat mohon agar permohonan gugatan seperti yang Penggugat kemukakan dalam surat Gugatan Penggugat Nomor: 0609/L/AWB/2011 tanggal 19 Juni 2011 dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan memutus Pemblokiran Rekening Bank dapat dibuka dan Penggugat dapat membayar sisa hutang pajak dimaksud dengan cara mencicil/ mengangsur;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-26/WPJ.20/KP.0604/2011 tentang Penolakan Pembukaan Rekening Bank yang diblokir untuk melunasi hutang pajak; bahwa Penggugat memiliki tunggakan pajak sebagai berikut:
No
Jenis Pajak
1 PPh Pasal 25 2 PPh Pasal 25 3 PPN Jumlah
Tahun Pajak 2001 2002 2001
Nomor dan Tanggal SKP/STP 00180/106/01/005/02 00046/106/02/005/02 00029/207/01/005/03
Jumlah Tunggakan 773.374 773.373 94.974.187 96.520.934
bahwa berdasarkan tanda terima yang tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Paksa tersebut disampaikan kepada Penggugat oleh Jurusita Pajak KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada waktu itu yaitu Sdr. Miras Hutasoit NIP. 060072650 pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2003 dan diterima oleh Sdri. Nia Kurniati, karyawati Penggugat; bahwa proses penagihan aktif dilakukan sampai dengan Surat Paksa pada Tahun 2003 dan sebagian hutang pajak tersebut belum juga dilunasi oleh Penggugat, maka pada tanggal 18 April 2011 Tergugat dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menindaklanjuti proses penagihan sebelumnya dengan menugaskan Kasi Penagihan dan Juru Sita melalui Surat Tugas Nomor: ST-07/WPJ.20/KP.0604/2011 tanggal 18 April 2011 untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang
tersimpan pada bank (rekening) Penggugat; bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.” bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, antara lain mengatur bahwa: Pasal 8 ayat (1) huruf a, “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Pasal 8 ayat (2), “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” Pasal 10 ayat (1), “Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.” Pasal 10 ayat (2), “Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.” Pasal 10 ayat (5), “Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.” Pasal 10 ayat (12), “Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.” Pasal 11,
“Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.” Pasal 12, (1). Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; (2). Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. (3). Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. (4). Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat. (5). Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi. (6). Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (7). Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempattempat umum. (8). Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita Pasal 17 ayat (1), “Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.” Pasal 24, “Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” bahwa Pasal 5 ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa “tata cara pemblokiran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”; bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa, menyatakan bahwa: Pasal 4 (1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : a. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak; b. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud kepada Pejabat; c. setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan; d. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk; e. Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan. (2) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 5 ayat (1) “apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Pejabat segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita”; bahwa Tergugat menerbitkan Surat Paksa Nomor: 0000119/WPJ.04/KP.0608/2003 tanggal 29 Mei 2003 terdapat beberapa tunggakan Penggugat yang sampai saat ini masih belum dilunasi oleh Penggugat; bahwa Penggugat sampai dengan tanggal tanggal 18 April 2011 tidak melakukan pelunasan atas tunggakan pajak; bahwa Tergugat meterbitkan Surat Tugas Nomor: ST-07/WPJ.20/KP.0604/2011 tanggal 18 April 2011 untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank (rekening) Penggugat; bahwa Surat pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Nomor: S-16/WPJ.20/KP.0604/2011 diterbitkan bersama SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) oleh Tergugat tanggal 18 April 2011 dan ditujukan ke
Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo; bahwa Bank Mandiri melakukan pemblokiran seketika atas rekening Penggugat dan diberitahukan ke KPP Pratama Jakarta Kramat Jati melalui surat Nomor: 5.SP.JPR/070A/2011 dan dibuatkan berita Acara Pemblokiran oleh pihak Bank Mandiri dengan surat Berita Acara Nomor: 5.SP.JPR/070/2011 tanggal 25 April 2011; bahwa Penggugat dengan surat Nomor: 0503/L/AWB/2011 tanggal 8 Mei 2011 dan Nomor: 0507/L/AWB/2011 tanggal 19 Mei 2011, mengajukan permohonan pencabutan blokir rekening; bahwa Pasal 9 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-627/PJ./2001 tanggal 24 September 2001 pencabutan pemblokiran dilakukan setelah utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi oleh penanggung pajak atau melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank; bahwa Tergugat dengan surat Nomor: S-26/WPJ.20/KP.0604/2011 tanggal 26 Mei 2011 menyatakan bahwa pembukaan atau pencabutan blokir rekening tidak dapat dilakukan sepanjang utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak atau melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank ; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pemblokiran rekening milik Penggugat serta penolakan permohonan Penggugat untuk dilakukan pencabutan pemblokiran rekening oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"; bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;
Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak Gugatan Penggugat;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; Memutuskan
:
Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-26/WPJ.20/KP.0604/2011 tanggal 26 Mei 2011, tentang Penolakan Pembukaan Rekening Bank yang diblokir untuk melunasi hutang pajak, atas nama: PT. XXX;
