BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. Pajak Daerah memiliki Prosedur sebagai berikut :

   

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisis Sistem Yang Berjalan Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah memiliki Prosedur sebagai berikut : 1. Prosedur 1 yaitu Pengelolaan data pembayaran pajak, yang memiliki proses Penerimaan data pembayaran pajak, Pemberian validasi pada data SSPD dan Pembuatan STS . 1) Proses Pemrosesan Validasi SSPD, di awali dari bagian Pendapatan menyerahkan SSPD kepada bagian Bendahara Penerima. Setelah bagian Bendahara Penerima menerima SSPD, SSPD tersebut di validasi sebagai tanda bukti untuk wajib pajak bahwa Wajib Pajak tersebut sudah membayar pajak yang sudah ditentukan. SSPD yang sudah di validasi diberikan kepada rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak, rangkap ke-2 untuk bagian Bendahara Penerima, rangkap ke-3 untuk bagian Pendapatan dan rangkap ke-4 untuk bagian P2O untuk di arsipkan. 2) Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak, dari SSPD yang sudah di validasi, bagian Bendahara Penerima membuat STS dan Slip Setoran. STS dan Slip Setoran selesai dibuat selanjutnya STS dan Slip Setoran tersebut diberikan kepada wajib pajak untuk pembayaran pajak ke Bank, di Bank STS dan Slip Setoran tersebut divalidasi. Setelah proses pemvalidasian selesai selanjutnya Bank mengambil 61   

62   

rangkap ke-1 Slip Setoran dan rangkap ke-4 STS yang sudah divalidasi untuk di arsipkan. Rangkap ke-2 Slip Setoran dan rangkap ke-1, 2, 3 dan 5 STS yang sudah divalidasi diberikan lagi ke Wajib Pajak dan Wajib Pajak mengembalikan STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh Bank ke bagian Bendahara Penerima. 3) Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi, Wajib Pajak menerima STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh Bank untuk dikembalikan lagi ke bagian Bendahara Penerima. Dari bagian Bendahara Penerima STS dan Slip Setoran diserahkan kepada rangkap ke-2 Slip Setoran dan rangkap ke-3 untuk Kas Daerah untuk diarsipkan. Rangkap ke-2 STS untuk bagian Bendahara Penerima, rangkap ke-1 STS untuk bagian Akuntansi dan rangkap ke-5 STS untuk Perbendaharaan untuk di arsipkan. 2. Prosedur 2 yaitu Pelaporan, yang memiliki proses Pembuatan Laporan Penerimaan dan Pembuatan Laporan Penyetoran 1) Proses Pembuatan Laporan Penerimaan, SSPD yang telah divalidasi oleh Bagian Bendahara Penerima diproses untuk pembuatan Laporan Penerimaan. SSPD yang telah divalidasi diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima. Dari proses pembuatan Laporan Penerimaan tersebut maka terbuatlah dokumen Laporan Penerimaan dan akan diarsipkan pada Rangkap ke-1 oleh Kas Daerah, Rangkap ke-2 oleh Bagian Bendahara Penerima, Rangkap ke-3 oleh Bidang Pendapatan,

63   

Rangkap ke-4 oleh Bidang P2O dan Rangkap ke-5 oleh Bidang Akuntansi. 2) Proses Pembuatan Laporan Penyetoran, oleh Bendahara Penerima dari Laporan Penerimaan diproses untuk pembuatan Laporan Penyetoran. Selesai pemrosesan Laporan Penyetoran, Laporan Penerimaan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan Laporan Penyetoran akan diarsipkan pada Rangkap ke-1 oleh Kas Daerah, Rangkap ke-2 oleh Bagian Bendahara Penerima, Rangkap ke-3 oleh Bidang Pendapatan, Rangkap ke-4 oleh Bidang P2O dan Rangkap ke-5 oleh Bidang Akuntansi. 4.1.1. Analisis Dokumen Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah ini ada beberapa dokumen yang digunakan. Dokumen – dokumen yang mendukung sistem tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.1 Analisis Dokumen No

Nama Dokumen

Fungsi

1.

Slip Setoran

Tanda bukti pembayaran pajak dari Bank

2.

SSPD ( Surat Setoran Pajak Daerah )

3.

STS ( Surat Tanda Setoran )

4.

Laporan Penerimaan

5.

Laporan Penyetoran

Tanda bukti pembayaran dari Bendahara Penerima untuk wajib pajak dan diserahkan kepada Wajib Pajak, Bendahara Penerima, Bidang Pendapatan dan Bidang P2O. Tanda Bukti Setoran dari Bendahara Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, bagian Akuntansi, Kas Unit Organisasi, Kas Daerah, Bank, dan Dinas Pendapatan Dibuat untuk melaporkan transaksi penerimaan pajak yang terjadi pada bagian Bendahara Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, Kas Daerah, bagian pendapatan, bagian Akuntansi dan bagian P2O Dibuat untuk melaporkan transaksi penerimaan pajak yang terjadi pada bagian Bendahara

64   

Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, Kas Daerah, bagian pendapatan, bagian Akuntansi dan bagian P2O

4.1.2. Analisis Prosedur Yang Sedang Berjalan Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini terdapat beberapa prosedur yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat melalui bagan struktur proses yang berjalan dibawah ini : Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Pengelolaan Data Pembayaran Pajak

Pelaporan

Pemrosesan Validasi SSPD

Pembuatan Laporan Harian

Pembuatan STS Dan Slip Setoran Wajib Pajak

Pembuatan Laporan Bulanan

Penerimaan STS Dan Slip Setoran Validasi

Gambar 4.1 Strukur Proses Yang Berjalan Pada Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

65   

4.1.2.1. Flow Map Yang Sedang Berjalan Aliran dokumen yang terjadi pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dapat dilihat dari gambar flowmap dibawah yang dibuat berurutan berdasarkan prosedur dan proses yang berjalan

I.

Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak Pendapatan

SSPD

1

2

Bendahara Penerima

3

Wajib Pajak

Perencanaan Pengendalian Operasional

4

SSPD

1

2

3

4

Proses Validasi

4 3 3

SSPD Validasi

Arsip

1 SSPD Validasi

Arsip

2 1

4

SSPD Validasi

SSPD Validasi

Arsip

Arsip

Gambar 4.2 Flowmap Pemrosesan Validasi SSPD Yang Sedang Berjalan

66   

Bendahara Penerima

Wajib Pajak

SSPD Validasi

SSPD Validasi

Proses Pembuatan Slip Setoran

SSPD Validasi

Slip 1 2 Setoran

Proses Pembuatan STS

Slip 1 2 Setoran

SSPD Validasi STS 1 Arsip

2

3

4

5 Slip 1 2 Setoran STS 1

2

3

4

5

 

Gambar 4.3 Flowmap Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak Yang Sedang Berjalan

67   

Bendahara Penerima

Wajib Pajak

Slip 2 Setoran Validasi

Kas Daerah

Akuntansi

Perbendaharaan

5 3 STS 1 2 Validasi

Slip 2 Setoran Validasi

Proses Fotocopy Slip Setoran

5 STS 1 2 Validasi

3

Arsip

STS 3 Validasi

Arsip Slip Setoran Validasi Fotocopy

STS 1 Validasi

Arsip

STS 5 Validasi

Arsip

Slip Setoran2 Validasi Slip Setoran 2 Validasi

Arsip Arsip

 

Gambar 4.4 Flowmap Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi Yang Sedang Berjalan

68   

II.

Prosedur Pelaporan Bendahara Penerima

Kas Daerah

Pendapatan

P2O

Akuntansi

SSPD Validasi

SSPD Validasi

Pembuatan Lap. Harian

SSPD yang divalidasi

1 2 Lap. Harian

3

4

5 5

4

3

2

Lap. Harian

Lap. Harian

Lap. Harian

Lap. Harian

Arsip

Arsip

Arsip Arsip

Arsip

Arsip

 

Gambar 4.5 Flowmap Pembuatan Laporan Harian Yang Sedang Berjalan

69   

 

Gambar 4.6 Flowmap Pembuatan Laporan Bulanan Yang Sedang Berjalan

70   

4.1.2.2. Diagram Konteks Dibawah ini merupakan Diagram Konteks dari sistem yang sedang berjalan di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Diagram Konteks / DFD Level 0

Pendapatan

SSPD

Kas Daerah - SSPD validasi - Lap. Harian - Lap. Bulanan

- Slip Setoran validasi - STS validasi - Lap. Harian - Lap. Bulanan

- Slip Setoran validasi Aplikasi Pengelolaan - STS validasi

Wajib Pajak

- Slip Setoran - STS - SSPD validasi

Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

STS validasi

Perbendaharaan

- STS validasi - SSPD validasi - Lap. Harian - Lap. Bulanan

P2O

- STS validasi - Lap. Harian - Lap. Bulanan

Akuntansi

 

Gambar 4.7 Diagram Konteks / DFD Level 0 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Sedang Berjalan

71   

4.1.2.3. Data Flow Diagram Setelah pembutan Diagram Konteks, maka dari setiap prosedur Diagram Konteks tersebut diturunkan menjadi DFD Level 1 dan DFD Level 2. Dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :

DFD Level 1

- Lap. Harian - Lap. Bulanan

Pendapatan Wajib Pajak SSPD - Slip Setoran Validasi - STS Validasi

Akuntansi

STS Validasi

SSPD Validasi

- Lap. Harian - Lap. Bulanan

- STS acc - SSPD Validasi

STS Validasi

I. Pengelolaan Data Pembayaran Pajak

SSPD Validasi

F. SSPD Validasi

Perbendaharaan STS Validasi

F. STS Validasi

II. Pelaporan

SSPD Validasi

SSPD Validasi

Lap. Bulanan Lap. Harian - Lap. Harian - Lap. Bulanan

- Slip Setoran Validasi - STS Validasi

Kas Daerah

F. Lap. Harian Perencanaan Pengendalian Operasional

- Lap. Harian - Lap. Bulanan

F. Lap. Bulanan

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Sedang Berjalan    

 

72   

DFD Level 2 - Slip Setoran Validasi - STS Validasi

F. STS Validasi

Wajib Pajak - Slip Setoran - STS SSPD Validasi SSPD acc Validasi

SSPD

Pendapatan

1.1 Pemrosesan Validasi SSPD

1.2 Pembuatan STS dan Slip Setoran

1.3 Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi

STS Validasi - Slip Setoran Validasi - STS Validasi

STS Validasi SSPD Validasi

SSPD Validasi

SSPD Validasi

STS Validasi

F. SSPD Validasi

Perbendaharaan Lap. Harian

Kas Daerah Akuntansi

SSPD Validasi

Perencanaan Pengendalian Operasional

F. Lap. Harian

Lap. Bulanan Lap.Bulanan

Lap. Harian Lap. Harian Lap. Harian Lap. Harian

2.1 Pembuatan Lap. Penerimaan

2.2 Pembuatan Lap. Penyetoran Lap. Bulanan

F. Lap. Bulanan

Lap. Bulanan Lap. Bulanan Lap. Harian

 

Gambar 4.9 DFD Level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang sedang Berjalan

4.1.3. Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan Sistem yang selama ini ada sebetulnya sudah berjalan namun hanya sebatas input data, masih banyak penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada sistem tersebut hingga dapat menghasilkan sebuah Aplikasi sebagaimana yang diharapkan dapat lebih lengkap, efektif, efesien dan terkomputerisasi semuanya hingga akhir pada proses pencetakan.

73   

Sistem yang ada hanya sebatas input data itu menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel yang masih banyak sekali panambahan dan perubahan pada aplikasi tersebut, sehingga dapat tercipta sebuah Aplikasi yang sebagaimana diharapkan. Penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada Aplikasi ini antara lain perlu adanya sebuah proses yang sistematis sehingga aplikasi yang ada bisa melakukan pendataan, penghitungan dan pemrosesan lainnya pada beberapa data yang telah terinputkan. Sehingga yang tercipta tidak akan ada lagi proses manual setelah data yang telah terinputkan kedalam aplikasi yang ada dan bisa menghasilkan sebuah proses data yang lebih baik hingga terciptanya sebuah sistem informasi sebagaimana yang diharapkan. Sistem tersebut menggunakan perangkat lama dan spesifikasi yang masih rendah, sehingga belum bisa menunjang sebuah aplikasi data yang bisa menghasilkan data yang lebih baik. Yang sekarang ini ada adalah perangkat lama dengan tools yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem yang ada dan spesifikasi yang masih rendah khususnya pada penyimpanan dan kecepatan datanya. Hanya bisa menggunakan sebuah aplikasi - aplikasi yang kurang menunjang untuk menghasilkan sebuah Aplikasi sebagaimana yang diharapkan dengan lebih lengkap, efektif, efesien dan terkomputerisasi semuanya dengan baik hingga akhir pada proses pencetakan.

74   

4.2. Perancangan Sistem Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur dan proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, atau memperbaharui sistem yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja agar dapat memenuhi hasil yang digunakan dengan tujuan memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang tersedia. Rancangan sistem yang baru akan diterapkan suatu kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan metode, prosedur dan proses suatu data agar tujuan dari instansi dapat tercapai. Suatu perancangan aplikasi dimaksudkan untuk meminimalisasi kekurangan, kelemahan dan meningkatkan sistem yang sedang berjalan.

4.2.1. Tujuan Perancangan Sistem Tujuan perancangan sistem adalah untuk mendesain program melalui kreatifitas dengan menggunakan bentuk operasi berupa sumber - sumber diagram alir sistem. Dari tahapan perancangan ini menghasilkan suatu sistem baru yang benar - benar dapat menjelaskan semua aktivitas dengan baik sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan keinginan pengguna dan diharapkan pula dapat meminimalisasi kekurangan, kelemahan dan meningkatkan sistem yang sedang berjalan.

4.2.2. Gambaran Umum Sistem Yang Diusulkan Sistem yang diusulkan tidak berbeda jauh seperti sistem yang sedang berjalan dan memiliki beberapa prosedur dan proses, diantaranya : Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak yang memiliki proses pemrosesan validasi SSPD, proses pembuatan Slip Setoran dan STS wajib pajak, serta proses

75   

penerimaan Slip Setoran dan STS Validasi dan Prosedur Pelaporan yang memiliki proses pembuatan laporan penerimaan dan proses pembuatan laporan penyetoran, hanya saja pengoptimalisasian database untuk menunjang sistem yang sedang berjalan tersebut.

4.2.3. Perancangan Prosedur Yang Diusulkan Prosedur untuk perancangan yang diusulkan tidak ada yang berubah masih sama seperti sistem yang sedang berjalan, yaitu : Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak yang memiliki proses pemrosesan validasi SSPD, proses pembuatan Slip Setoran dan STS wajib pajak, serta proses penerimaan Slip Setoran dan STS Validasi dan Prosedur Pelaporan yang memiliki proses pembuatan laporan penerimaan dan proses pembuatan laporan penyetoran.

4.2.3.1. Struktur Proses Yang Diusulkan Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini terdapat beberapa prosedur yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat melalui bagan struktur proses yang diusulkan dibawah ini :

76   

Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Pengelolaan Data Pembayaran Pajak

Pelaporan

Pemrosesan Validasi SSPD

Pembuatan Laporan Penerimaan

Pembuatan STS Dan Slip Setoran Wajib Pajak

Pembuatan Laporan Penyetoran

Penerimaan STS Dan Slip Setoran Validasi

 

Gambar 4.10 Strukur Proses Yang Diusulkan Pada Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah 4.2.3.2. Flow Map Yang Diusulkan Aliran dokumen yang terjadi pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dapat dilihat dari gambar flowmap dibawah yang dibuat berurutan berdasarkan prosedur dan proses yang diusulkan.

77   

I.

Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak

 

Gambar 4.11 Flowmap Pemrosesan Validasi SSPD Yang Diusulkan 

78   

Staff Bendahara Penerima II

Kepala Bagian Bendahara Penerima

Bank

Wajib Pajak

File SSPD Validasi Pembuatan STS

File STS

Cetak STS

STS 1

2

3

4

5

STS 1

2

3

4

5

STS Acc

2 STS Acc1

3

4

5

STS Acc1

2

3

4

5

3

2 STS Acc1

4

5

STS Acc1 2 Validasi

STS Acc 2 1 Validasi

3

5

Slip 2 Setoran Validasi

4

2

Proses Validasi Slip Setoran

Proses Validasi STS Acc

3

Slip 1 Setoran

5

Slip 1 2 Setoran Validasi

Arsip

Arsip

 

Gambar 4.12 Flowmap Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak Yang Diusulkan 

79   

Staff Bendahara Penerima II

Wajib Pajak

Slip 2 Setoran Validasi

Kas Daerah

Akuntansi

Perbendaharaan

5 3 STS Acc 1 2 Validasi

Slip 2 Setoran Validasi

5 STS Acc 1 Validasi

Penggandaan Slip Setoran (Fotocopy)

2

3 STS 5 Validasi

Arsip

Slip 2 Setoran Validasi

STS 3 Validasi

Arsip Arsip

Arsip Slip Setoran Fotocopy

STS 1 Validasi

Arsip

Slip 2 Setoran Validasi

Arsip

 

Gambar 4.13 Flowmap Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi Yang Diusulkan

80   

II.

Prosedur Pelaporan

 

Gambar 4.14 Flowmap Pembuatan Laporan Penerimaan Yang Diusulkan 

81   

Staff Bendahara Penerima I

Kepala Bagian Bendahara Penerima

Kas Daerah

Pendapatan

P2O

Akuntansi

File Lap. Penerimaan

Pembuatan Lap. Penyetoran Cetak Lap. Penyetoran

Lap. 1 2 Penyetoran

3

4

5

Lap. 1 2 Penyetoran

3

4

5

Lap. Penyetoran Acc

Lap. 12 Penyetoran Acc

3 Lap. 12 Penyetoran Acc

4

3

4

5

5

Lap. Penyetoran 2 Acc

Lap. 3 Penyetoran Acc

Arsip

Arsip

Lap. 4 Penyetoran Acc

Lap. 5 Penyetoran Acc Arsip

Arsip

Arsip

Gambar 4.15 Flowmap Pembuatan Laporan Penyetoran Yang Diusulkan

82   

4.2.3.2. Diagram Kontek / DFD Level 0 Diagram Konteks adalah penggambaran sistem secara garis besar. Adapun diagram konteks yang di usulkan dari Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Pendapatan

Kas Daerah

- SSPD acc validasi - Slip Setoran - Lap. Penerimaan acc - STS acc validasi SSPD - Lap. Penyetoran acc - Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc - Slip Setoran - STS acc validasi

Wajib Pajak - Slip Setoran - STS acc - SSPD acc validasi

Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

STS acc validasi

Perbendaharaan

- STS acc validasi - SSPD acc validasi - Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

P2O

- STS acc validasi - Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

Akuntansi

 

Gambar 4.16 Diagram Kontek / DFD Level 0 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

83   

4.2.3.3. Data Flow Diagram Diagram alir data (Data Flow Diagram) adalah teknik pemodelan secara grafis yang menggambarkan aliran data dalam sistem serta fungsi - fungsi (proses) yang terlibat dalam transformasi aliran data tersebut.

a. DFD Level 1 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Data Flow Diagram yang di usulkan untuk Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

Pendapatan Wajib Pajak SSPD - Slip Setoran Validasi - STS acc Validasi

STS acc Validasi

SSPD acc Validasi

Akuntansi - Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

- STS acc - SSPD acc Validasi

STS acc Validasi

I. Pengelolaan Data Pembayaran Pajak

F. SSPD acc Validasi

Perbendaharaan STS acc Validasi

F. STS acc Validasi

SSPD acc Validasi

SSPD acc Validasi

Lap. Penyetoran acc Lap. Penerimaan acc

- Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

- Slip Setoran Validasi - STS acc Validasi

Kas Daerah

II. Pelaporan

SSPD acc Validasi

Perencanaan Pengendalian Operasional

F. Lap. Penerimaan acc

- Lap. Penerimaan acc - Lap. Penyetoran acc

F. Lap. Penyetoran acc

 

Gambar 4.17 DFD Level 1 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

84   

b. DFD Level 2 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah DFD ini merupakan hasil pecahan atau break down dari DFD level 1 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah untuk memperjelas proses - proses yang ada. Berikut adalah DFD level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah yang di usulkan : - Slip Setoran Validasi - STS acc Validasi

F. STS acc Validasi

Wajib Pajak - Slip Setoran - STS acc SSPD acc Validasi SSPD acc Validasi

SSPD

Pendapatan

1.1 Pemrosesan Validasi SSPD

1.2 Pembuatan STS dan Slip Setoran

1.3 Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi

STS acc Validasi - Slip Setoran Validasi - STS acc Validasi

STS acc Validasi SSPD acc Validasi

SSPD acc Validasi

SSPD acc Validasi

STS acc Validasi

F. SSPD acc Validasi

Perbendaharaan

Lap. Penerimaan acc

Kas Daerah Akuntansi

SSPD acc Validasi

Perencanaan Pengendalian Operasional

F. Lap. Penerimaan acc

Lap. Penyetoran acc Lap.Penyetoran acc

Lap. Penerimaan acc Lap. Penerimaan acc Lap. Penerimaan acc Lap. Penerimaan acc

2.1 Pembuatan Lap. Penerimaan

2.2 Pembuatan Lap. Penyetoran Lap. Penyetoran acc

Lap. Penyetoran acc Lap. Penyetoran acc

F. Lap. Penyetoran acc Lap. Penerimaan acc

 

Gambar 4.18 DFD Level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

85   

4.2.3.4. Kamus Data Pada Perancangan Aplikasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini setelah di analisis maka dapat terlihat arus data dari prosedur – prosedur yang berjalan, hal tersebut dapat dilihat pada table kamus data dibawah ini :

Tabel 4.2 Kamus Data Nama Arus Data 1.

Uraian

Data SSPD (Surat Setoran Pajak

Alias

:-

Daerah)

Aliran

: Pendapatan – Proses 1.1, Proses

1.1 – Wajib Pajak, Proses 1.1 – F. SSPD Validasi, Proses 1.1 – Pendapatan, Proses 1.1 – P2O Atribut

:

Alamat_WP, NPWPD,

No_Kohir, Nama_BU,

Tgl_Validasi,

Tgl_JatuhTempo,

Nama_WP, Alamat_BU,

Waktu_Validasi, KodeRekPajak,

UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, JumlahKetetapanPokokPajak, DendaPokokPajak, JumlahKetetapanPokokPajak+Denda 2.

Data Slip Setoran

Alias

:-

Aliran : Wajib Pajak – Proses 1.3, Proses 1.3 – Kas Daerah Atribut : NoRekBank, NamaCabangBank, NoRekDinas, JenisPembayaranPajak, Tgl_Transaksi,

NamaPemegangRek, JenisSetoran, Waktu_Transaksi,

JumlahPembayaran, NamaPenyetor 3.

Data STS (Surat Tanda Setoran)

Alias

:-

Aliran : Proses 1.2 – Wajib Pajak, Wajib Pajak – Proses 1.3, Proses 1.3 – Akuntansi, Proses 1.3 – F. STS Validasi, Proses 1.3 – Kas Daerah, Proses 1.3 - Perbendaharaan

86   

Atribut :

No_STS,

NamaReferensiBank,

NoRekBank,

KodeRekPajak,

UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, TotalJumlahPembayaranPajak, Tgl_Transaksi,

NoRekDinas,

JenisPembayaran,

NamaDinas,

Waktu_Transaksi 4.

Lap. Penerimaan

Alias : Aliran

: F. SSPD Validasi – Proses 2.1,

Proses 2.1 – F. Lap. Harian, Proses 2.1 – Kas Daerah, Proses 2.1 - Pendapatan, Proses 2.1 - P2O, Proses 2.1 - Akuntansi Atribut

:

Periode,

Tgl_Penerimaan, KodeRekPajak,

BulanPenerimaan,

NoBuktiPenerimaan., JenisPajak,

UraianPenerimaanPajak, JumlahPenerimaan 5. Lap. Penyetoran

Alias : Aliran

: F. Lap. Harian - Proses 2.2,

Proses 2.2 – F. Lap. Harian, Proses 2.2 – Kas Daerah, Proses 2.2 - Pendapatan, Proses 2.2 - P2O, Proses 2.2 - Akuntansi Atribut

: Periode, BulanPenyetoran,

Tgl_Penyetoran, KodeRekPajak, CaraPembayaran,

NoBuktiPenyetoran., JenisPajak, UraianPenyetoranPajak,

JumlahPenyetoran

4.2.4. Perancangan Basis Data Perancangan basis data dilakukan berdasarkan hasil dari tahap analisis. Dalam menyusun basis data pertama kita harus melakukan proses normalisasi yaitu, proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit.

87   

4.2.4.1. Normalisasi a. Unnormal No_Kohir,

Nama_WP,

Tgl_Validasi,

Nama_BU,

Waktu_Validasi,

UraianPajakDaerah,

Alamat_BU,

Tgl_JatuhTempo,

JumlahPembayaranPajak,

DendaPokokPajak,

NoRekDinas,

Tgl_Transaksi,

NPWPD,

KodeRekPajak,

JumlahKetetapanPokokPajak,

JumlahKetetapanPokokPajak+Denda,

NamaCabangBank, JenisSetoran,

Alamat_WP,

NamaPemegangRek,

Waktu_Transaksi,

NoRekBank, JenisPembayaran,

JumlahPembayaranPajak,

No_STS, NamaReferensiBank, NoRekBank, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, NoRekDinas,

TotalJumlahPembayaranPajak,

JenisPembayaran,

BulanPenerimaan, JenisPajak,

NamaDinas,

Tgl_Penerimaan,

BulanPenyetoran,

Waktu_Transaksi,

NoBuktiPenerimaan.,

UraianPenerimaanPajak, Tgl_Penyetoran,

Tgl_Transaksi, Periode,

KodeRekPajak,

JumlahPenerimaan,

NoBuktiPenyetoran.,

Periode,

KodeRekPajak,

JenisPajak, CaraPembayaran, UraianPenyetoranPajak, JumlahPenyetoran b. Normal 1 No_Kohir,

Nama_WP,

Tgl_Validasi,

Waktu_Validasi,

UraianPajakDaerah, DendaPokokPajak, NamaCabangBank,

Alamat_WP,

Nama_BU,

Alamat_BU,

Tgl_JatuhTempo,

JumlahPembayaranPajak,

KodeRekPajak,

JumlahKetetapanPokokPajak,

JumlahKetetapanPokokPajak+Denda, NoRekDinas,

NPWPD,

NamaPemegangRek,

NoRekBank, JenisPembayaran,

JenisPajak, Tgl_Transaksi, Waktu_Transaksi, No_STS, NamaReferensiBank, TotalJumlahPembayaranPajak, NamaDinas, Periode, Bulan, Tgl_Penerimaan,

88   

NoBuktiPenerimaan.

UraianPenerimaanPajak,

CaraPembayaran,

JumlahPenerimaan, Tgl_Penyetoran, UraianPenyetoranPajak, JumlahPenyetoran c.

Normal 2

Wajib Pajak : NPWPD, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU Pegawai

: NIP, Nama_Pegawai, Jabatan, Divisi_Bagian

SSPD

: No_Kohir, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, KodeRek_Pajak,

UraianPajakDaerah,

Jumlah_KPP,

Denda_PokokPajak, Jumlah_ KPP+Denda, NPWPD STS

:

No_STS,

JenisSetoran,

JumlahPembayaranPajak,

TotalJumlahPembayaranPajak, Waktu_Transaksi, Tgl_Transaksi Bank

:

NoRek_Bank,

NamaReferensiBank,

NamaCabangBank,

JenisPembayaran Dinas

: NoRek_Dinas, NamaDinas, NamaPemegangRek, NIP

Penerimaan :

No_Kohir,

NoBuktiPenerimaan,

Tgl_Penerimaan,

Jumlah_Penerimaan, Cara_Pembayaran, Periode, Bulan Penyetoran 

: Periode, Bulan, Tgl_Penyetoran, No_STS, JumlahPenyetoran

d. Normal 3 Wajib Pajak

: NPWPD, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU

Pegawai

: NIP, Nama_Pegawai, Jabatan, Divisi_Bagian

SSPD

: No_Kohir, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, Jenis_Setoran,

Jumlah_KPP,

KPP+Denda, NPWPD

Denda_PokokPajak,

Jumlah_

89   

Bank

:

NoRek_Bank,

NamaReferensiBank,

NamaCabangBank,

JenisPembayaran Penerimaan

:

NoBuktiPenerimaan,

Tgl_Penerimaan,

Jumlah_Penerimaan,

TotalJumlahPenerimaan Penyetoran 

: 

Tgl_Penyetoran,

No_STS,

JumlahPenyetoran,

TotalJumlahPenyetoran STS

:

No_STS,

JenisSetoran,

TotalJumlahPembayaranPajak,

NoRekBank Objek Pajak : KodeRekPajak, UraianPajakDaerah Transaksi

: NoRekDinas, WaktuTransaksi, Tgl_Transaksi, Cara_Pembayaran, JumlahPembayaranPajak

SKPD

: No_Kohir, JenisSetoran, JumlahPembayaranPajak

Target Pendapatan

: KodeRek_Pajak, Periode, Bulan, Target, NilaiTarget,

TotalTarget

90   

4.2.4.2. Relasi Tabel Dari normalisasi yang dilakukan maka akan terbentuk sebuah relasi tabel seperti berikut ini : Jabatan

Golongan * Kode Golongan Pangkat

*Kode_Jabatan Nama_Jabatan

Pegawai *NIP **Kode_Golongan **Kode_Jabatan Nama_Pegawai

SSPD *No_Kohir Nama_WajibPajak Nama_BadanUsaha Alamat_WajibPajak Alamat_TempatUsaha NPWPD TanggalJatuhTempo KodeRek_Pajak UraianPajakDaerah JenisPajak JumlahPembayaran Jumlah_KPP Denda_PokokPajak Jumlah_KPP+Denda

SSPD_Validasi *No_Validasi **No_Kohir **Kode_ObjekPajak Tanggal_Transaksi Waktu_Transaksi Nama_WajibPajak Nama_BadanUsaha UraianPajakDaerah JenisPajak Perangkat JumlahPembayaran

STS *No_STS **No_Validasi **NIP KodeRek_Pajak JenisPajak KeteranganJumlah JumlahPembayaran KodeCabangBank NamaBank NamaCabangBank NamaDinas JenisPembayaran TanggalTransaksi WaktuTransaksi NilaiTransaksi KodeTransaksi KodeRek_Tujuan Nama_Pegawai

Objek Pajak Wajib Pajak *No_Kohir Nama_WajibPajak Nama_BadanUsaha Alamat_WajibPajak Alamat_TempatUsaha NPWPD

Gambar 4.19 Relasi Tabel

*Kode_ObjekPajak JenisPajak Area_ObjekPajak KodeRek_Pajak Nama_Bank

91   

4.2.4.3. Entity Relationship Diagram Dari tabel relasi di atas dapat dibuat ERD sebagai berikut ini : NPWP Nama_WP

Pangkat

Alamat_WP

Alamat_Perusahaan

Kode_Golongan

Nama_Perusahaan

Wajib Pajak

Golongan NamaBank

Waktu_Transaksi Kode_ObjekPajak

No_STS

No_Validasi

Nama_ObjekPajak

JenisPembayaran

Perangkat

NamaDinas

NamaCabangBank

Tgl_Transaksi

Tanggal_STS

NIP

Nama_KBP AreaObjekPajak

Kode_Golongan

SSPD Validasi

Objek Pajak

STS

Pegawai Kode_Jabatan

KodeRek_Pajak

KodeRek_Pajak

Jenis_Pajak

Jenis_Pajak

Nama_Pegawai

Kode_CabangBank

JumlahPembayaran No_Kohir

Nama_Bank

Nilai_Transaksi

Ket_Jumlah No_Kohir

KodeRek_Tujuan

NPWPD

Kode_Transaksi

Kode_KPA

SSPD

Kode_BP Nama_KPA

Jabatan

Tgl_JatuhTempo KodeRek_Pajak

Jumlah_KPP+Denda Nama_Jabatan

UraianPajakDaerah

Kode_Jabatan

DendaPokokPajak

JenisPajak

Jumlah_KPP

JumlahPembayaran

 

Gambar 4.20 Entity Relationship Diagram

4.2.4.4. Struktur File Struktur file yang akan digunakan didalam perancangan aplikasi ini akan menentukan struktur fisik database yang menunjukan struktur dari elemen – elemen yang menyatakan panjang data dan file datanya. Pengembangan strukur file yang akan diuraikan adalah sebagai berikut : 1. Struktur File SSPD Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data pembayaran pajak dari Wajib Pajak, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut : Nama File

: SSPD

Primary key

: No. Kohir

Foreign Key

: NPWPD, No. Rek Pajak

92   

Field

:

-

Nama_WP

-

Nama_BadanUsaha

-

Alamat_WP

-

Alamat_BadanUsaha

-

Tanggal_JatuhTempo

-

UraianPajakDaerah

-

JumlahPembayaran

-

Jumlah_KPP

-

DendaPokokPajak

-

Jumlah_KPP+Denda

2. Struktur File SSPD Validasi Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerima yang nantinya akan diserahkan kepada Wajib Pajak, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut : Nama File

: SSPD Validasi

Primary key

: No. Validasi

Foreign Key

: No. Kohir

Field

:

-

Tanggal_Transaksi

-

Waktu_Transaksi

-

Nama_WP

-

Nama_BadanUsaha

93   

-

UraianPajakDaerah

-

JumlahPembayaran

3. Data STS Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data penyetoran pajak dari Bag. Bendahara Penerima untuk diserahkan kepada Bag. Akuntansi, Bag. Bendahara Penerima, Kas Daerah, Bank dan Bag. Perbendaharaan, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut : Nama File

: Surat Tanda Setoran (STS)

Primary key

: No. STS

Foreign Key

: Kode Rek. Pajak, No. Rek Bank, No. Rek Dinas

Field

:

-

UraianRincianObjek

-

JumlahPembayaran

-

NamaCabang Bank

-

NamaDinas

-

JenisSetoran

-

JenisPembayaran

-

Tgl_Transaksi

-

Waktu_Transaksi

4. Data Objek Pajak Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data jenis – jenis pajak yang ada di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut :

94   

Nama File

: Objek Pajak

Primary key

: Kode Objek Pajak

Foreign Key

: Kode Rek. Pajak

Field

:

-

UraianRincianObjek

-

NamaObjekPajak

4.2.4.5. Kodifikasi Kodifikasi yang ada pada dokumen – dokumen yang dikelola oleh Bagian Bendahara Penerima yaitu dokumen SSPD, dokumen SSPD yang telah di validasi, dokumen Nota Hitung, dokumen STS dan dokumen Objek Pajak. Pengkodean yang digunakan pada dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kodifikasi No. Kohir yang ada pada dokumen SSPD :

 

Contoh : 04.00031.4 1 digit terakhir menunjukkan jenis pajak yang dibayarkan, 5 digit ditengah menunjukkan no urut pembayaran pajak dan 2 digit paling depan menunjukkan bulan pembayaran pajak. 2. Kodifikasi No. Validasi yang ada pada dokumen SSPD Validasi : XXX No. Urut pemvalidasian SSPD

 

95   

Contoh : 001 Menunjukkan no. urut pemvalidasian SSPD bahwa wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan yang sudah ditentukan. 3. Kodifikasi No. STS yang ada pada dokumen STS : XX/XX/XX/XXXX Tahun Pembayaran Bulan Pembayaran Tanggal Pembayaran No. Urut  

Contoh : 03/05/05/2010 4 digit terakhir menunjukkan tahun pembayaran pajak, 2 digit ditengah menunjukkan bulan pembayaran pajak, 2 digit dtengah juga menunjukkan tanggal pembayaran pajak dan 2 digit paling depan menunjukkan no. urut pembuatan STS. 4. Kodifikasi No. Objek Pajak yang ada pada dokumen Objek Pajak : XX No. Urut Jenis Pajak  

Contoh : 01 Menunjukkan no. urut jenis pajak daerah.

96   

4.2.5. Perancangan Antar Muka Rancangan tampilan untuk antarmuka perangkat lunak terdiri dari Struktur Menu, Perancangan Input dan Perancangan Output.

4.2.5.1. Struktur Menu Struktur menu ini menggambarkan interface dari aplikasi yang dibuat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

 

Gambar 4.21 Struktur Menu Gambar diatas merupakan menu utama dari aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah yang memiliki beberapa sub menu diantaranya : a. Login, untuk membuka suatu aplikasi b. Keluar, untuk menutup suatu aplikasi c. Admin, database dari aplikasi yang dibuat

97   

d. Objek Pajak, Pajak yang harus dibebankan oleh wajib pajak e. Target Pajak, menghitung jumlah target pajak yang akan dicapai untuk bulan – bulan selanjutnya f. SSPD Validasi, untuk mengedit SSPD apabila ada kesalahan dalam penginputan data g. STS Validasi, untuk mengedit STS apabila ada kesalahan dalam penginputan data h. Validasi SSPD, pemvalidasian dokumen SSPD sebagai tanda bukti untuk wajib pajak bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak yang telah ditentukan i. Surat Tanda Setoran (STS), sebagai tanda bukti bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak yang telah ditentukan j. Laporan Penerimaan, Perincian nama – nama wajib pajak yang sudah membayarkan pajak dan jumlah pembayaran sesuai dengan ketentuan k. Laporan Penyetoran, Perincian total jumlah pembayaran pajak dilihat dari laporan penerimaan l. Laporan Wajib Pajak, Perincian data wajib pajak yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar pajak m. About Developer, Biodata tentang pembuat aplikasi

98   

4.2.5.2. Perancangan Input Perancangan input dalam perangkat lunak yang akan dibuat terdiri dari tujuh perancangan input, yaitu Tampilan Menu utama, Login, Account Baru, Data Master Jenis Pajak, Target Pajak Daerah, Layanan Validasi SSPD dan Layanan Surat Tanda Setoran. Berikut rancangan tampilan – tampilannya : 1. Perancangan Input Menu Utama

 

Gambar 4.22 Perancangan Input Menu Utama Perancangan input menu utama adalah tampilan utama aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah. Dalam aplikasi ini ada beberapa menu utama yaitu menu, data master, layanan, pelaporan dan about developer.

99   

2. Perancangan Input Login LOGIN

NIP_ USER PASSWORD LOG_USER

LOGIN

BATAL

 

Gambar 4.23 Perancangan Input Login Perancangan input login berfungsi sebagai pembatas hak akses pada aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah ini. Terdapat beberapa field dalam login ini yaitu field NIP_User, Password dan Log_User 3. Perancangan Input Account Baru ACCOUNT BARU Account Baru NIP

Nama Pegawai

Jabatan Password

Tambah

Simpan

Batal

Keluar

 

Gambar 4.24 Perancangan Input Account Baru / Admin Perancangan input Account baru / Admin sebagai hak akses apabila ada pegawai baru yang akan menggunakan aplikasi ini. Terdapat beberapa field dalam Admin ini yaitu field NIP, Nama Pegawai, Jabatan dan Password.

100   

4. Perancangan Input Data Master Objek Pajak OBJEK PAJAK Input Data Objek Pajak Kode Objek Pajak

Nama Objek Pajak Area Objek Pajak

Kode Rekening Pajak

Tambah

Simpan

Hapus

Batal

Keluar

 

Gambar 4.25 Perancangan Input Data Master Objek Pajak Perancangan input data master objek pajak untuk mengisi data objek pajak. Terdapat beberapa field dalam objek pajak ini yaitu Kode objek pajak, nama objek pajak, area objek pajak dan kode rekening pajak. Dari semua inputan yang ada di objek pajak ini akan disimpan kedalam database.

101   

5. Perancangan Input Target Pajak Daerah TARGET PAJAK

Target Pajak Per Tahun Anggaran Pencarian Tahun Anggaran

Cari...

 

Gambar 4.26 Perancangan Input Target Pajak Daerah Perancangan input target pajak daerah yaitu untuk pencarian target pajak per tahun anggaran yang sudah ditentukan oleh dinas propinsi. Jadi di bagian bendahara penerima ini hanya mengambil datanya saja untuk mengetahui berapa besar target tahun ini.

102   

6. Perancangan Input Update Validasi SSPD LAYANAN UPDATE VALIDASI SSPD Pencarian

Data SSPD Cari

No. Kohir Validasi SSPD

No. Kohir SSPD Nama Wajib Pajak

Data SSPD Vaiidasi No. Validasi

Nama Badan Usaha mm/dd/yy

Tanggal Validasi

Jenis Pajak Uraian Pajak Daerah

Waktu Validasi Perangkat

Jumlah yang dibayar

Batal

Edit

Keluar

 

Gambar 4.27 Perancangan Input Update Validasi SSPD Perancangan input update validasi SSPD ini sebagai fasilitas untuk mengedit

validasi

SSPD

yang

sudah

diinputkan,

jika

sewaktu-waktu

pemvalidasian tersebut ada yang salah maka dari update validasi SSPD ini data yang salah diinputkan tadi dapat diperbaharui sesuai dengan data yang sebenarnya.

103   

7. Perancangan Input Update STS

 

Gambar 4.28 Perancangan Input Update STS Perancangan input update STS ini sebagai fasilitas untuk mengedit STS yang sudah diinputkan, jika sewaktu-waktu pemvalidasian tersebut ada yang salah maka dari update STS ini data yang salah diinputkan tadi dapat diperbaharui sesuai dengan data yang sebenarnya.          

104   

8. Perancangan Input Layanan Validasi SSPD LAYANAN VALIDASI SSPD Pencarian Cari...

No. Kohir SSPD Data SSPD - Validasi No. Validasi

Perangkat

Tanggal Validasi

……/…../…..

mm/dd/yy

Waktu Validasi

……:……..

sc/hh

Uraian Pajak Daerah

Nama Wajib Pajak Nama Badan Usaha Jumlah Yang Dibayarkan

Jenis Pajak

Validasi

Batal

Preview

Keluar

 

Gambar 4.29 Perancangan Input Layanan SSPD Validasi Perancangan input layanan SSPD Validasi yaitu untuk menginput data SSPD yang nantinya akan di validasi dan di cetak sebagai tanda bukti pembayaran wajib pajak untuk di Bagian Bendahara Penerima.

105   

9. Perancangan Input Layanan Surat Tanda Setoran

Gambar 4.30 Perancangan Input Layanan Surat Tanda Setoran Perancangan input layanan STS ini untuk pencarian no. kohir SSPD validasi yang nantinya akan menginputkan data STS sebagai laporan dari Bendahara Penerima ke Badan Pengawas Daerah. 10. Perancangan Input Laporan Penerimaan

 

Gambar 4.31 Perancangan Input Laporan Penerimaan

106   

Perancangan input laporan penerimaan ini untuk mencetak laporan penerimaan yang diambil dari SSPD validasi. Dalam pelaporan ini dapat melakukan pencarian per tanggal, per bulan atau per tahun. Setelah pencarian selesai lalu di preview dan dicetak. 11. Perancangan input Laporan Penyetoran

 

Gambar 4.32 Perancangan Input Laporan Penyetoran Perancangan input laporan penyetoran ini untuk mencetak laporan penyetoran yang diambil dari SSPD validasi. Dalam pelaporan ini dapat melakukan pencarian per tanggal, per bulan atau per tahun. Setelah pencarian selesai lalu di preview dan dicetak.

107   

12. Perancangan Input Laporan Data Wajib Pajak

 

Gambar 4.33 Perancangan Input Laporan Data Wajib Pajak Perancangan input laporam data wajib pajak ini untuk mengetahui daftar wajib pajak yang akan membayar pajak. Dari laporan inilah akan diketahui wajib pajak mana saja yang sudah membayar dan yang belum membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan.

108   

4.2.5.3. Perancangan Output Perancangan Output dalam perangkat lunak yang akan dibuat terdiri dari empat tampilan, yaitu perancangan output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tanda Setoran (STS), Laporan Harian Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang Pajak Asli Daerah. Berikut rancangan tampilan - tampilannya : 1. Perancangan Output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

LOGO

JL RAYA SOREANG KM. 17 ‐ SOREANG SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) MASA PAJAK TAHUN 2010 Nomor Kohir

:

Nama Wajib Pajak

:

Nama Badan Usaha

:

Alamat Wajib Pajak

:

Alamat Tempat Usaha

:

NPWPD

:

Setoran Berdasarkan

:

Tanggal Jatuh Tempo NO.

KODE REKENING PAJAK

URAIAN OBJEK PAJAK

JUMLAH

:

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak…………………………………………………………………………… Bunga/Denda Pokok Pajak ………………………………………………………………………………... Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Bunga/Denda ………………………………………………………...

Dengan Huruf

Rp. Rp. Rp.

:

PERHATIAN : 1. Surat Setoran ini sah sebagai bukti Pembayaran/Penyetoran apabila telah divalidasi dan ditandatangani petugas DPPA

Penyetor,

Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran

Ruang Untuk Terapan Kas Register/Tanda tangan

DUDI DURAJAT NIP. 19701110199803 1 009

No.Validasi SSPD

Jenis Pajak

Tanggal Validasi

Uaraian Pajak

Waktu Validasi

Jumlah Penyetoran

Nama Wajib Pajak Nama Badan Usaha

 

Gambar 4.34 Perancangan Output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

109   

Perancangan output SSPD ini didapat dari inputan data SSPD validasi. Output SSPD validasi ini sebagai tanda bukti pembayaran bagi wajib pajak. 2. Perancangan Output Surat Tanda Setoran (STS) PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG LOGO

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN JL RAYA SOREANG KM. 17 ‐ SOREANG STS (SURAT TANDA SETORAN) MASA PAJAK TAHUN 2010

No. Surat Tanda Setoran : Tanggal Pembuatan Harap diterima uang sebesar Dengan Huruf

RINCIAN PENERIMAAN No.

Kode Rekening Pajak

Uraian Rincian Objek Pajak

Jumlah (Rp.)

Jumlah

Mengetahui, An. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu

……………………………….

……………………………….

NIP. ………………………….

NIP. ………………………….

Tembusan Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

1 : Kas Daerah/Akuntansi (Putih) 2 : Bendahara Penerima (Merah) 3 : KASDA (Biru) 4 : Bank (Merah Muda) 5 : Perbendaharaan (Hijau)

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Gambar 4.35 Perancangan Output Surat Tanda Setoran (STS) Perancangan output STS ini didapat dari inputan data STS. Output STS ini sebagai bukti setoran dari wajib pajak ke Dinas. STS ini dibuat oleh Bagian Bendahara Penerima lalu diberikan ke wajib pajak untuk diserahkan ke Bank dan divalidasi oleh Bank, setelah proses pemvalidasian selesai STS ini diserahkan kembali ke wajib pajak untuk diberikan ke Bagian Bendahara Penerima.

110   

3. Perancangan Output Laporan Penerimaan  PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DINAS PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang

SKPD

:

PERIODE

:

BULAN

: :

TAHUN

LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH No.

Tanggal

No. Bukti

Cara Pembayaran

Jenis Pajak

Kode Rekening Pajak

Uraian

Jumlah

Soreang, Kepala Bendahara Penerima

(..............................................................) NIP.

 

Gambar 4.36 Perancangan Output Laporan Penerimaan Perancangan output laporan penerimaan ini didapat dari input data laporan penerimaan, yang akan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan oleh beberapa bagian lainnya.                

111   

4. Perancangan Output Laporan Penyetoran   PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DINAS PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang

SKPD

:

PERIODE

:

TANGGAL

: LAPORAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

No.

Tanggal

No. Bukti

Cara Pembayaran

Jenis Pajak

Kode Rekening Pajak

Uraian

Jumlah

Soreang, Kepala Bendahara Penerima

(..............................................................) NIP.

 

Gambar 4.37 Perancangan Output Laporan Penyetoran Perancangan output laporan penyetoran ini didapat dari input data laporan penyetoran, yang akan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan oleh beberapa bagian lainnya.

112   

5.

Perancangan Output Laporan Data Wajib Pajak

Gambar 4.38 Perancangan Output Laporan Data Wajib Pajak Perancangan output laporan data wajib pajak ini merupakan daftar wajib pajak yang akan membayar pajak. Dari laporan ini dapat diketahui wajib pajak mana saja yang sudah dan yang belum membayar pajak.

113   

4.2.6. Perancangan Arsitektur Jaringan Sistem ini dibuat secara client server yang hanya dapat dilakukan oleh administrator yaitu Bagian Bendahara Penerima dan Bagian Pendapatan sebagai

client, servernya yaitu yang membawahi Bagian Bendahara Penerima dan Bagian Pendapatan.

Printer

Server

Client Bagian Pendapatan

Client Bagian Bendahara Penerima

Gambar 4.39 Rancangan arsitektur jaringan Perangkat lunak ini menggunakan topologi jenis Ring Network untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Topologi Ring biasa digunakan untuk LAN (Local Area Network) dengan jumlah komputer yang terhubung sedikit. Topologi jaringan ring (Ring Network) ini tidak terpusat pada induk komputer, sehingga kalau salah satu komputer tidak berfungsi tidak akan mengganggu komputer yang lain. Adapun alat bantu dalam arsitektur jaringan ini menggunakan kabel UTF dengan metode pengkabelan cross.