P U T U S A N Nomor : 526/ PDT/ 2016/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : HJ.ROSIDAH, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kampus III Nomor 10, RT.03, RW.08, Babakan Sari, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.HENRI SIAGIAN, SH, 2.ANTON SIREGAR, SH, 3.ANDRIE HIDAYAT, SH, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HENRI SIAGIAN & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Kurawa No.7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2016 ; PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT; LAWAN :
1.PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.PRUDENTIAL
LIFE
ASSURANCE,
Kantor
Cabang
Bandung, beralamat Kantor di Wahana Bakti Pos, Building 6 th Floor, Blok B, Jl.Banda Nomor 30, Kota Bandung, ------------------Terbanding semula sebagai Tergugat ; DAN 2.DIAN ERIKAWATI, diketahui beralamat di Komplek Riung Duta Blok I No.18, Riung Bandung, Kota Bandung ; Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat ;
2
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca
:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Nopember 2016 No.526/PEN/PDT/2016/PT.Bdg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 446/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 17 Mei 2016 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA. Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang Gugatan
Penggugat, sebagaimana Gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 446/Pdt.G/2015/PN.Bdg, berbunyi antara lain : 1.Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh PT.Prudential Life Assurance (Tergugat). Dalam Polis Asuransi tersebut, Pengugat terdaftar dengan nomor polis : 89020072, nama tertanggung utama : Andhika Chaerul Imam, jenis asuransi, yakni : - Asuransi Dasar : PRUlink assurance account ; - Asuransi Tambahan : PRUearly stage crisis cover,PRUhospital & Surgical75, PRUpersonal accident death and disablement, PRUpayor 33 ; 2.Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan penawaran untuk menjadi pemegang polis asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat dari Dian Erikawati (Turut Tergugat). Atas penawaran dari Turut Tergugat, Penggugat tertarik dan mengajukan permohonan asuransi melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada Tergugat. Pengajuan pemohonan asuransi tersebut Penggugat lakukan dengan dibantu sepenuhnya oleh Dian Erikawati (Turut Tergugat) selaku agen asuransi yang bertanggung jawab memberikan
3
penjelasan san pemahaman kepada Penggugat berkaitan dengan hak dan kewajiban Penggugat selaku pemegang polis asuransi ; 3.Bahwa setelah menerima permohonan asuransi dari Penggugat, dokumen SPAJ dan kelengkapan lainnya, selanjutnya Tergugat melakukan analisa resiko atas diri calon tertanggung utama. Berdasarkan analisa resiko tersebut Tergugat menyetujui permohonan Asuransi Jiwa yang diajukan oleh Penggugat dan menerbitkan polis asuransi dengan nomor : 89020072 ; 4.Bahwa Polis Asuransi dengan nomor : 89020072 merupakan dokumen persetujuan yang menjadi dasar dan mengikat bagi pemegang polis (Penggugat) dan penanggung (Tergugat) terkait dengan pertanggungan asuransi yang ada. Selain itu, Polis asuransi juga mengatur seluruh hak dan kewajiban dari para pihak baik pemegang polis maupun penanggung. Oleh karena itu, Polis mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada di dalamnya (asas hukum pacta sunt servanda) ; 5. Bahwa sesuai dengan yang klausul dalam polis asuransi nomot : 89020072, manfaat asuransi atau penanggung yang menjadi hak Penggugat atau sebaliknya menjadi kewajiban Tergugat dimulai sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2094 ; 6. Bahwa sejak terdaftar sebagai pemegang polis asuransi nomor : 89020072 yang diterbitkan oleh PT.Prudential Life Assurance (Tergugat), Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan seluruh kewajiban Penggugat selaku pemegang polis asuransi sebagaimana dalam polis asuransi tersebut diantaranya : melakukan pembayaran premi walaupun terkadang tidak tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Pembayaran Premi selalu dilakukan seluruhnya sekalipun ada keterlambatan) ; 7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Penggugat selaku pemegang polis asuransi pernah mengajukan klaim manfaat asuransi atau pertanggungan asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor 33 untuk kondidi krisis yang dialami oleh tertanggung utama Andhika Chaerul Imam yang didiagnosa menderita penyakit kanker atau yang disebut dengan Lymphoma lymphociticrich ; 8. Bahwa namun Tergugat menolak klaim manfaat asuransi atau pertanggungan yang Penggugat ajukan untuk kondisi kritis yang dialami
4
oleh tertanggung utama Andhika Chaerul Imam. Tergugat menolak klaim yang Penggugat ajukan tersebut dengan alasan di dalam polis asuransi terdapat ketentuan pengecualian yakni pada bagian 4 ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor 33 tentang Pengecualian yang pada pokoknya berbunyi : ”Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor 33 tidak berlaku untuk kondisi kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal milai pertanggungan Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor 33 atau sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan polis yang terakhir, tergantung saat mana lebih akhir.; 9. Bahwa sehubungan dengan penggugat pernah terlambat melakukan pembayaran premi yakni pembayaran premi yang jatuh tempo tanggal 07 Agustus 2013 dan Penggugat baru melakukan pembayaran (melunasi) premi yang telah jatuh tempo pada tanggal 07 Agustus 2013 pada tanggal 24 September 2013, maka polis asuransi yang dipegang oleh Penggugat menurut Tergugat mengalami pemulihan polis yang dimulai pada tanggal 24 September 2013 ; 10.Bahwa apabila dihitung dari masa pemulihan polis sampai dengan tanggal diagnosa yang menyatakan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam menderita penyakit kanker atau yang disebut dengan Lymphoma lymphociticrich yakni pada tanggal 23 Oktober 2013, maka manfaat Asuransi tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor 33 baru berjalan selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hari sehingga belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; 11.Bahwa dalam tenggang waktu pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan klaim atas kondisi kritis. Atau dengan kata lain,kewajiban Tergugat untuk memberikan atau melakukan pembayaran manfaat asuransi atau pertanggungan yang seharusnya Penggugat peroleh sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dari manfaat asuransi tersebut menjadi hilang atau ditiadakan. Dan anehnya sekalipun selama masa pemulihan polis Penggugat tidak dapat
5
lagi mengajukan klaim manfaat asuransi untuk kondisi kritis yang dialami tertanggung utama, Penggugat tetap harus melaksanakan kewajiban berupa pembayaran premi sebagaimana dalam polis tersebut. DanPembayaran Dimaksud Telah Dilakukan Oleh Penggugat ; 12.Bahwa tenggang waktu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari yang dimulai sejak tanggal 24 September 2013 telah terlewati pada tanggal 23 Desember 2013 ; 13.Bahwa sejak terakhir kali terlambat melakukan pembayaran premi yakni pembayaran premi yang jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2015. Hingga gugatan ini diajukan Penggugat selalu membayar (melunasi) premi kepada Tergugat ; 14.Bahwa apabila merujuk pada ketentuan sebagaimana pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU early stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, setiap klaim manfaat asuransi atau pertanggungan untuk kondisi krisis yang dialami oleh tertanggung utama Andika Chaerul Imam akan selalau mengalami penolakan dengan alasan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam pernah mengalami kondisi kritis yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013 yakni didiagnosa Lymphoma lymphociticrich yang mana pada tanggal 23 Oktober 2013 tenggang waktu pemulihan polis yang dimulai pada tanggal 24 September 2013 belum terlewati 15.Bahwa keadaan tersebut sama halnya dengan menghilangkan atau meniadakan hak Penggugat selaku pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan yang harus diberikan oleh Tergugat sesuai dengan polis asuransi yang disetujui dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada didalamnya (asas hukum pacta sunt servanda). Ironisnya sekalipun tidak dapat menikmati manfaat asuransi, Penggugat selaku pemegang polis tetap harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan polis asuransi tersebut yakni membayar (melunasi) premi. Hal ini telah menunjukan adanya ketidak adilan dalam polis asuransi terhadap Penggugat dalam hal penerimaan hak sebagai pemegang polis, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;
6
16.Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat somasi kepada Tergugat yakni Surat Kantor Hukum Henri Siagian & Associates nomor : 101/KH-HAS/09/2015, tertanggal 07 September 2015, perihal Somasi (teguran)/Undangan. Pada pokoknya
dalam
Somasi
(teguran)/Undangan
tersebut,
Penggugat
menyampaikan keberatan atas penolakan Tergugat terhadap klaim manfaat asuransi atau pertanggungan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat ; 17.Bahwa atas surat kuasa hukum Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menanggapi melalui surat nomor : 476/LEGAL/IX/2015, tertanggal 19 September 2015, perihal Tanggapan atas surat No.101/KHHAS/09/2015, yang pada pokoknya Tergugat tetap menolak untuk melakukan pembayaran klaim manfaat asuransi atau pertanggugan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat atas kondisi kritis yang dialami tertanggung utama Andhika Chaerul Imam yang berdasarkan hasil pemeriksaan histopologi pada tanggal 23 Oktober 2014 dinyatakan Lymphoma lymphocitic rich dan didiagnosa Hodgkyn Lympoma pada tanggal 05 Januari 2015 ; 18.Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum aquo dengan cara kekeluargaan, maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ; 19.Bahwa menurut Meujers (lihat : Perbuatan Melawan Hukum, Rosa agustina, Cet.1 – Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003), suatu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama, juga dapat masuk Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini mungkin terjadi, jika disamping tidak memenuhi perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum ; 20.Bahwa merujuk pada penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919 tentang perbuatan melawan hukum yang ditafsirkan secara luas. Sebagaimana Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cihen, dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar : a. Hak Subjektif orang lain ;
7
Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang ; b. Kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis, maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan) ; c. Kaedah kesusilaan ; Bertentangan dengan kaedah kesusilaan yaitu bertentangan dengan normanorma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum ; d.Kepatutan dalam masyarakat. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentringan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak ; 21.Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, ”tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan
kerugian itu
karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ; 22.Bahwa sejalan dengan pendapat Hoffmann, Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa syarat-syarat unuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (lihat : Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, Cet.1-Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003), sebagai berikut : - Harus ada perbuatan ; - Perbuatan itu harus melawan hukum ; - Ada kerugian ; - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; - Ada kesalahan (schuld) ; 23.Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas, adanya perbuatan Tergugat yang menolak melakukan pelaksanaan pembayaran manfaat asuransi atau pertanggungan yang menjadi hak Penggugat selaku
8
pemegang Polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan sesuai dengan polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan sesuai dengtan polis asuransi hanya karena keterlambatan pembayaran premi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum yang ditafsirkan secara luas ; 24.Bahwa hal demikian telah menunjukan adanya ketidak adilan bagi Penggugat dalam hal penerimaan haknya sebagai pemegang polis serta telah bertentangan dan melanggar hak Subjektif Penggugat, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan Hukum dan kepatutan, yakni Tergugat menolak klaim manfaat asuransi yang Penggugat ajukan pada tanggal 11 Februari 2015 tersebut dengan alasan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam pernah mengalami kondisi krisis yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013 yakni didiagnosa lymphoma lymphocitic rich ; 25.Bahwa pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cov 3 PRUpayor33 Polis Asuransi nomor : 89020072 terdapat klausul tentang Pengecualian, yang pada pokoknya berbunyi : ”Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 tidak berlaku untuk kondisi kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai pertanggungan Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 atau sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan polis yang terakhir tergantung saat mana lebih lebih akhir ” ; 26.Bahwa merujuk pada pasal 1339 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi: ”Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya,melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan Keadilan, Kebiasaan, atau UndangUndang” 27.Bahwa dalam asas hukum kebiasaan juga dikatakan : ”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti” ;
9
28.Bahwa adanya klausul tentang pemulihan polis yang mengakibatkan tidak berlakunya polis asuransi dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan juga hilang atau ditiadakannya hak Penggugat selaku pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan yang harus diberikan oleh Tergugat sesuai dengan polis asuransi Hanya Karena Keterlambatan Melakukan
Pembayaran
Premi,
sementara
pemegang
Polis
tetap
berkewajiban membayar premi, merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasar Keadilan ; 29.Bahwa
berkaitan
dengan
adanya
keterlambatan
pemegang
Polis
(Penggugat) dalam melakukan pembayaran premi seharusnya tidak menghilangkan atau meniadakan hak pemegang polis (Penggugat) atas manfaat atau pertanggungan yang merupakan pokok dari asuransi dimaksud sebagaimana yang diterangkan dalam polis asuransi. Sebaliknya, hak pemegang polis merupakan kewajiban (Prestasi) yang harus dipenuhi oleh penanggung asuransi (Tergugat), bandingkan dengan perusahaan pembiayaan
ketika
terjadi
keterlambatan
pembayaran
bukan
menghilangkan hak dari nasabah/ debitur akan tetapi hanya dikenai denda keterlambatan ; 30.Bahwa sanksi terhadap pemegang polis yang terlambat melakukan pembayaran premi sepatutnya sesuai dengan kebiasaan, diantaranya pemegang polis dikenakan teguran, denda atau bahkan pemutusan perjanjian; 31.Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, klausul yang terdapat dalam polis asuransi dengan nomor polis : 89020072 yakni klausul pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU early stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, merupakan klausul yang melanggar atau bertentangan dengan pasal 1339 KUHPerdata dan asas hukum kebiasaan ; 32.Bahwa tertanggung utama AndhikaChaerul Imam menderita penyakit yang berbahaya (kanker), namun demikian karena keterlambatan biaya Penggugat tidak dapat melakukan tahapan pengobatan berikutnya yang sangat diperlukan untuk penyembuhan penyakit yang diderita oleh tertanggung utama tersebut. Justru, manfaat asuransi atau pertanggungan
10
yang diharapkan dapat diperoleh dari Tergugat inilah yang akan digunakan untuk membiayai pengobatan penyakit yang diderita oleh tertanggung utama AndhikaChaerul Imam ; 33.Bahwa pada kenyataannya, sebagai akibat tidak dibayarkannya manfaat asuransi atau pertanggungan yang menjadi hak Penggugat sebagaimana klaimnya telah Penggugat ajukan kepada Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan tahap pengobatan berikutnya karena tidak mempunyai biaya sementara hingga sekarang Penggugat masih harus membayar premi asuransi asuransi dimaksud. Bilamana Penggugat tidak mampu untuk segera melakukan tahapan pengobatan berikutnya, maka dikhawatirkan akan
berakibat
semakin
memburuk
kondisi
tertanggung
utama
AndhikaChaerul Imam, bahkan bukan tidak mungkin dapat berujung pada kondisi yang sangat fatal ; 34.Bahwa seluruh rangkaian posita diatas, yakni perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan manfaat asuransi/pertanggungan tersebut hanya dikarenakan alasan keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pemulihan polis adalah bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan, keadilan, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum; 35.Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (ontechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat menderita kerugian baik secara materil maupun immateril. Rincian
kerugian
Penggugat
akibat
perbuatan
melawan
hukum
(ontechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dapat diuraikan, sebagai berikut : a. Materil. Penggugat
seharusnya
dapat
menikmati
manfaat
asuransi
atau
pertanggungan untuk kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung utama Andhika Chaerul Imam sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang dipegang oleh Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; b. Immateril.
11
Terjadinya keadaan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan tertanggung utama Andhika Chaerul Imammengalami penurunan kondisi baik secara fisik maupun mental.
Sehubungan dengan tidak
dibayarkannya manfaat asuransi atau pertanggungan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat melanjutkan tahapan pengobatan berikutnya bagi tertanggung utama karena tidak mempunyai cukup biaya. Pada dasarnya keadaan demikian tidaklah dapat dipersamakan nilainya dengan sejumlah uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungan dan penggantiannya, maka sangat patut dan layak apabila kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat diganti dengan uang senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 36.Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran yang cukup beralasan nantinya Tergugat akan menghindari atau setidaknya menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, cukup beralasan dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yakni sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 37. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dasar berupa bukti autentik yang sah s ebagai alat bukti menurut hukum perdata. Oleh karena demikian merujuk pada ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, cukup beralasan dan berdasar hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainjutan baik berupa perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), hal demikian juga sangat beralasan yakni dapat segera dilakukan tahapan pengobatan atas penyakit yang diderita tertanggung sehingga dapat mengurangi resiko yang sangat fatal ; Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang didukung dengan fakta dan alat bukti yang sah menurut hukum perdata sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :
12
1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ontechtmatige daad) ; 3.Menyatakan klausul pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU early stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, dalam polis Asuransi nomor : 89020072 yang diterbitkan oleh PT.Prudential Life Assurance (Tergugat) tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat; 4.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.050.000.000,-(lima milyar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. Materil. Penggugat
seharusnya
dapat
menikmati
manfaat
asuransi
atau
pertanggungan untuk kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung utama Andhika Chaerul Imam sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang dipegang oleh Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; b. Immateril. Terjadinya keadaan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan tertanggung utama Andhika Chaerul Imammengalami penurunan kondisi baik secara fisik maupun mental.
Sehubungan dengan tidak
dibayarkannya manfaat asuransi atau pertanggungan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat melanjutkan tahapan pengobatan berikutnya bagi tertanggung utama karena tidak mempunyai cukup biaya. Pada dasarnya keadaan demikian tidaklah dapat dipersamakan nilainya dengan sejumlah uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungan dan penggantiannya, maka sangat patut dan layak apabila kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat diganti dengan uang senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila terlambar
melaksanakan
isi
putusan
dalam
perkara
ini
sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
13
6.Menghukum Turut Tergugat untukpatuh dan taat terhadap putusan aquo ; 7.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum lanjutan berupa Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi ; 8.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan aquo ; Atau, Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya ; (ex aequo er bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
telah
mengajukan jawaban tertanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1.Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya dikarenakan TERGUGAT menolak klaim manfaat asuransi tambahan penyakit kritis yang diajukan oleh PENGGUGAT. Kemudian dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT agar membayarkan klaim manfaat asuransi tambahan penyakit kritis sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT berdasarkan Polis Asuransi (vide petitum angka 4 huruf a Gugatan PENGGUGAT). Bahwa dari apa yang dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana disebut di atas, terlihat jelas bahwa pada pokoknya, PENGGUGAT menghendaki adanya pembayaran manfaat asuransi tambahan penyakit kritis (PRUearly stage crisis cover) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa, in casu Polis Asuransi No. 89020072, maka PENGGUGAT haruslah mengajukan gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT karena dasar Gugatan PENGGUGAT adalah adanya suatu Polis Asuransi, sebagaimana dikatakan oleh H.M.N. PURWOSUCIPTO, S.H. Didalam bukunya PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG & HUKUM PERTANGGUNGAN, Penerbit Djambatan, Cet. 3 tahun 1990 pada halaman 14 sebagai berikut :
14
“polis adalah merupakan tanda bukti tentang adanya Perjanjian Pertanggungan “ Artinya dasar gugatan PENGGUGAT adalah karena TERGUGATtidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi quod nonsehingga sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sesuai pula dengan pendapat Doktrin Prof. Subekti, SH. di dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cet.17, Jakarta 1998, halaman 45, Beliau mengatakan : “Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan dia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar Perjanjian” Demikian juga pendapat Doktrin Suharnoko,SH.,MLI didalam bukunya HUKUM PERJANJIAN TEORI DAN ANALISA KASUS, Penerbit Kencana Prenada Media group Cet. 6 Jakarta 2009 halaman 115 beliau mengatakan bahwa : “ Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian“ Jadi berdasarkanpendapat doktrin tersebut di atas gugatan yang didasarkan kepada tidak dipenuhinya suatu perjanjian adalah Gugatan Wanprestasi, oleh karena dasar Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah karena PENGGUGAT merasaperjanjianasuransi vide polis asuransi No.: 89020072 tidak dipenuhi oleh TERGUGAT maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi, jadi karena PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGATmaka SECARA TEGAS DAN NYATAGUGATAN AQUOTELAH OBSCUUR. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan PENGGUGATyang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO). B. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa TERGUGAT mohon agar seluruh dalil eksepsi TERGUGAT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini ;
15
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT; 3. BahwaTERGUGATmenolak dengan keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 halaman 3, yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa sejak terdaftar sebagai pemegang polis asuransi nomor: 89020072 yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (TERGUGAT), PENGGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan seluruh kewajiban PENGGUGAT selaku pemegang polis asuransi tersebut, diantaranya melakukan pembayaran premi walaupun terkadang tidak tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (PEMBAYARAN PREMI SELALU DILAKUKAN SELURUHNYA SEKALIPUN PERNAH ADA KETERLAMBATAN);” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut : PENGGUGAT JUSTRU TELAH BEBERAPA KALI LALAI MEMENUHI KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PREMI JATUH TEMPO MESKIPUN TERGUGAT SUDAH MEMBERIKAN MASA LELUASA ATAU TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN PREMI (GRACE PERIOD), DIMANA SEBAGAI AKIBATNYA, STATUS POLIS ASURANSI PENGGUGAT MENJADI TIDAK AKTIF ATAU LEWAT WAKTU (LAPSE), LEBIH LANJUT, PENGGUGAT MELAKUKAN PEMULIHAN POLIS AGAR DAPAT KEMBALI MENIKMATI MANFAAT ASURANSI BERDASARKAN POLIS ASURANSI DENGAN KETENTUAN BERLAKUNYA MASA TUNGGU PEMULIHAN POLIS YANG DISEPAKTI BERSAMA DALAM POLIS. Perlu diketahui dan dipahami oleh PENGGUGAT bahwa, dalam hubungan hukum asuransi atau pertanggungan, salah satu kewajiban pokok atauprestasi yang wajib dilaksanakan oleh pemegang polis adalah membayar premi asuransi pada saat jatuh tempo secara berkala kepada perusahaan asuransi.Atau, jikapun pemegang polis tidak membayar premi asuransi pada saat tanggal jatuh tempo namun pembayaran premi asuransi tersebut dilakukan dalam masa leluasa atau tenggang waktu yang ditentukan (grace period). Apabila pemegang polis tidak membayar premi asuransi pada tanggal jatuh tempo dan melewati masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) yang diberikan oleh perusahaan asuransi, atau dengan kata lain, pemegang polis tidak membayar premi sampai dengan batas masa leluasa berakhir, maka pemegang polis dikualifikasikan berada dalam keadaan lalai melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), dengan konsekuensi lebih lanjut, status polis asuransi menjadi tidak aktif atau lewat waktu (lapse), dan
16
manfaat asuransi menjadi tidak berlaku. Kemudian, agar pemegang polis dapat kembali menikmati manfaat asuransi berdasarkan polis, maka pemegang polis wajib membayar premi asuransi yang tertunggak untuk maksud melakukan Pemulihan Polis, dan setelah Pemulihan Polis tersebut disetujui oleh TERGUGAT, pemegang polis dapat kembali menikmati manfaat asuransi berdasarkan polis dengan ketentuan berlakunya masa tunggu Pemulihan Polis. Bahwa dalam konteks hukum perjanjian, keterlambatan membayar premi merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam melaksanakan kewajiban (wanprestasi). Hal tersebut sesuai dengan doktrin ahli hukum, Prof. Subekti,S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Intermasa, Cetakan ke XII, 1990, pada halaman 45, yang berbunyi sebagai berikut: “Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.” Bahwa dalam perkara a quo, PENGGUGAT memiliki kewajiban membayar premi asuransi kepada TERGUGAT sebesar Rp. 350.000,. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Agustus 2013. Faktanya, PENGGUGAT tidak membayar premi asuransi yang jatuh tempo pada tanggal 07 Agustus 2013 tersebut, dan setelah TERGUGAT memberikan masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi pun, yakni sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013, PENGGUGAT tetap juga tidak juga membayar premi asuransi tersebut. Oleh karenanya, polis PENGGUGAT terkualifikasi sebagai polis tidak aktif/polis lewat waktu (lapse) terhitung sejak tanggal 22September 2013, dengan konsekuensinya yakni manfaat asuransi yang terdapat pada polis menjadi tidak berlaku. Kemudian, pada tanggal 23 September 2013, PENGGUGAT membayar premi asuransi yang tertunggak yang jatuh tempo pada tanggal 07Agustus 2013 dengan maksud untuk melakukan Pemulihan Polis, yang notabene melewati masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) yang ditentukan. Dan terhadap hal tersebut,
17
TERGUGAT menyetujuinya pada tanggal 24 September 2013.Dengan demikian, jelas bahwa PENGGUGAT berada dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban prestasinya (wanprestasi).Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan PENGGUGAT yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT membayar premi asuransi meskipun terlambat.JADI, DALIL PENGGUGAT YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK PERNAH LALAI MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG POLIS ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR. Sebagai tambahan, ternyata juga diketahui bahwa tidak aktifnya atau lewat waktunya (lapsed) polis asuransi PENGGUGAT karena tidak membayar premi asuransi yang jatuh tempo pada tanggal 07 Agustus 2013 sebagaimana diterangkan di atas merupakan kejadian ke 4 (empat) kalinya sejak PENGGUGAT menjadi pemegang polis atau nasabah asuransi di perusahaan TERGUGAT pada bulan November 2011, yang notabene polis PENGGUGAT belum genap berusia 2 (dua) tahun. Adapun catatan keterlambatan pembayaran premi polis menjadi tidak aktif atau lewat waktu (lapsed) sehingga dilakukan Pemulihan PENGGUGAT lainnya yang melewati masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) yang menyebabkan Polis adalah sebagai berikut: i.Untuk jatuh tempo pembayaran premi asuransi pada tanggal 07 Oktober 2012, PENGGUGAT baru membayar premi asuransi yang tertunggak pada tanggal 18 Desember 2012 (atau hari ke-72 setelah tanggal jatuh tempo); ii.Untuk jatuh tempo pembayaran premi asuransi pada tanggal 07 Maret 2013, PENGGUGAT baru membayar premi asuransi yang tertunggak pada tanggal 26 April 2013 (atau hari ke-50 setelah tanggal jatuh tempo); dan iii.Untuk jatuh tempo pembayaran premi asuransi pada tanggal 07 Mei 2013, PENGGUGAT baru membayar premi asuransi yang tertunggak pada tanggal 19 Agustus 2013 (atau hari ke-104 setelah tanggal jatuh tempo). 4.Bahwa TERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 11 halaman 3, yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa dalam tenggang waktu Pemulihan Polis selama 90 (Sembilan puluh) hari tersebut, PENGGUGAT tidak dapat mengajukan klaim atas kondisi kritis. Atau dengan kata lain, kewajiban TERGUGAT untuk memberikan atau melakukan pembayaran manfaat asuransi atau pertanggungan yang seharusnya PENGGUGAT peroleh sebagaimana yang diharapkan oleh PENGGUGAT dari manfaat asuransi tersebut
18
menjadi hilang atau ditiadakan. DAN ANEHNYA, sekalipun selama masa pemulihan polis PENGGUGAT tidak dapat lagi mengajukan klaim manfaat asuransi yang dialami tertanggung utama, PENGGUGAT tetap harus melaksanakan kewajiban berupa pembayaran premi sebagaimana dalam polis tersebut. DAN PEMBAYARAN DIMAKSUD TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut : Melihat apa yang disampaikan PENGGUGAT di atas, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT berusaha untuk menyesatkan pemahaman mengenai kondisi kritis, klaim kondisi kritis, dan segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut, padahal jauh sebelum gugatan a quo diajukan, PENGGUGAT telah sangat memahami polis asuransi dan tidak mempermasalahkannya. Perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, manfaat asuransi yang terdapat dalam polis asuransi atas nama PENGGUGAT, baik manfaat asuransi dasar maupun manfaat asuransi tambahan, pada dasarnya hanya berlaku apabila PENGGUGAT juga melaksanakan kewajiban pokoknya, salah satunya yakni membayar premi asuransi tepat waktu pada saat jatuh tempo secara berkala dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam polis asuransi yang telah disepakati. Manfaat Asuransi Tambahan berupa PRUearly stage crisis cover atau yang lebih dikenal dengan sebutan “manfaat penyakit kritis” sama sekali tidak hilang atau ditiadakan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT akan berhak atas manfaat penyakit kritis tersebut setelah berakhirnya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak disetujuinya Pemulihan Polis oleh TERGUGAT. Dalam perkara a quo, masa tunggu pemulihan polis dihitung sejak tanggal 24 September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Jadi, manfaat asuransi pada polis PENGGUGATakan efektif berlaku sejak tanggal 24 Desember 2013. Dalam gugatannya pada angka 4 halaman 2, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa, Polis Asuransi No. 89020072 merupakan dokumen persetujuan yang menjadi dasar dan mengikat bagi pemegang polis (PENGGUGAT) dan penanggung (TERGUGAT), dan karenanya polis mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada di dalamnya (asas hukum pacta sunt servanda). Untuk lebih jelasnya, TERGUGATakan mengutip pernyataan PENGGUGAT tersebut, sebagai berikut:
19
“Bahwa polis asuransi dengan nomor polis: 89020072 merupakan dokumen persetujuan yang menjadi dasar dan mengikat bagi pemegang polis (PENGGUGAT) dan penanggung (TERGUGAT) terkait dengan pertanggungan asuransi yang ada. Selain itu, polis asuransi juga mengatur seluruh hak dan kewajiban dari para pihak baik pemegang polis maupun penanggung. Oleh karena itu, polis mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada di dalamnya (asas hukum pacta sunt servanda);” Pernyataan PENGGUGAT di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” Merujuk pada pernyataan PENGGUGAT di atas yang sejalan dengan Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka Polis Asuransi No. 89020072 merupakan undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT dan karenanya wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan keadaan yang demikian, maka Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stagecrisiscover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 juga sah berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan karenanya wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072berbunyi sebagai berikut: “Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 tidak berlaku untuk: (i)Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 atau sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;” Dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah tidak membayar premi asuransi sebesar Rp. 350.000,. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo
20
pada tanggal 07 Agustus 2013 meskipun telah diberikan masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, sehingga dengan tidak dibayarkannya premi asuransi tersebut mengakibatkan Polis Asuransi No. 89020072 menjadi tidak aktif atau lewat waktu (lapse), dan lebih lanjut, manfaat asuransi PENGGUGAT berdasarkan polis menjadi tidak berlaku. Kemudian, agar PENGGUGAT dapat kembali mengaktifkan polis asuransinya (in force) yang dengan demikian akan berhak atas manfaat asuransinya, maka PENGGUGAT wajib melakukan Pemulihan Polis dengan cara membayar premi yang tertunggak, di mana pembayaran premi asuransi yang tertunggak tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 September 2013, yang notabene melewati masa leluasa atau tenggang waktu (grace period) yang ditentukan, dan selanjutnya disetujui oleh TERGUGAT pada tanggal 24 September 2013. Dengan disetujuinya Pemulihan Polis PENGGUGAT oleh TERGUGAT, maka berlakulah masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 yang notabene merupakan perjanjian yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, PENGGUGAT tidak dapat mengajukan klaim atas kondisi kritis adalah `dalil yang hanya mencari-cari kesalahan, karena telah diketahui dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGATsebelumnya, bahwa asuransi tambahan manfaat penyakit kritis tidak berlaku untuk kondisi kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir. Dan adalah fakta bahwa, tertanggung Andhika Chaerul Imam didiagnosis mengalami penyakit Kanker Kelenjar Getah Bening (Hodgkin lymphoma lymphocytic rich) pada tanggal 23 Oktober 2013 yang notabene masih dalam masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari. Adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kelaziman dalam praktek asuransi yang berlaku umum bahwa, pemegang polis wajib membayar premi asuransi secara berkala meskipun terdapat masa tunggu bagi pemegang polis asuransi tersebut untuk dapat memperoleh hak manfaat asuransinya. Dengan demikian, adalah hal yang sesuai hukum dan kelaziman serta bukanlah hal yang aneh apabila pemegang polis atau tertanggung tetap membayar premi meskipun masa tunggu polis atau pemulihannya sedang berlaku. 5.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 14-15 halaman 4, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
21
“Bahwa apabila merujuk pada ketentuan sebagaimana pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, setiap klaim manfaat asuransi atau pertanggungan untuk kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung utama Andika Chaerul Imam akan selalu mengalami penolakan dengan alasan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam pernah mengalami kondisi kritis yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013 yakni didiagnosa lymphoma lymphocytic rich yang mana pada tanggal 23 Oktober 2013 tenggang waktu pemulihan polis yang dimulai pada tanggal 24 September 2013 belum terlewati; Bahwa keadaan tersebut sama halnya dengan menghilangkan atau meniadakan hak PENGGUGAT selaku pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan yang harus diberikan oleh TERGUGAT sesuai dengan polis asuransi yang disetujui dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada di dalamnya (asas hukum pacta sunt servanda). Ironisnya, sekalipun tidak dapat menikmati manfaat asuransi, PENGGUGAT selaku pemegang polis tetap harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan polis asuransi tersebut yakni membayar (melunasi) premi. Hal ini telah menunjukkan adanya ketidakadilan dalam polis asuransi terhadap PENGGUGAT dalam hal penerimaan hak sebagai pemegang polis, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan HUKUM dan KEPATUTAN;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut : Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini. Sebagaimana telah TERGUGAT terangkan dan uraikan di atas bahwa, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072merupakan perjanjian yang disepakati para pihak dan mengikat layaknya undangundang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian, manfaat Asuransi Tambahan berupa PRUearly stage crisis cover atau yang lebih dikenal dengan sebutan manfaat penyakit kritis sama sekali tidak hilang atau ditiadakan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT akan dapat menikmati manfaat penyakit kritis tersebut setelah berakhirnya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak disetujuinya Pemulihan Polis PENGGUGAT oleh TERGUGAT. Dalam perkara a quo, masa tunggu pemulihan polis dihitung sejak tanggal 24
22
September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Jadi, manfaat asuransi pada polis PENGGUGAT akan efektif berlaku sejak tanggal 24 Desember 2013 ; Lagi pula, PENGGUGATsama sekali tidak kehilangan haknya atas Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover (manfaat penyakit kritis), karena setelah berlalunya masa tunggu Pemulihan Polis, PENGGUGAT berhak mengajukan Klaim Manfaat Penyakit Kritis apabila tertanggung dari PENGGUGAT mengalami kondisi kritis yang diderita atau didiagnosis setelah masa tunggu Pemulihan Polis terakhir berlalu. Jadi, jelas bahwa tidak ada penghilangan atau peniadaan hak PENGGUGAT atas manfaat penyakit kritis berdasarkan Polis Asuransi ; Adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kelaziman dalam praktek asuransi yang berlaku umum bahwa, pemegang polis wajib membayar premi asuransi secara berkala meskipun terdapat masa tunggu bagi pemegang polis asuransi tersebut untuk dapat memperoleh hak manfaat asuransinya.Dengan demikian, adalah hal yang sesuai hukum dan kelaziman serta bukanlah hal yang aneh apabila pemegang polis atau tertanggung tetap membayar premi meskipun masa tunggu polis atau pemulihannya sedang berlaku. Perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072tidak hanya berlaku bagi PENGGUGAT, akan tetapi berlaku bagi semua pemegang polis atau tertanggung yang menjadi nasabah asuransi di perusahaan TERGUGAT. Ketentuan Pengecualian tersebut juga sesuai dengan hukum dan merupakan ketentuan yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum.Dengan demikian, apabila ketentuan pengecualian tersebut TERGUGAT berlakukan kepada seluruh pemegang polis atau tertanggung di perusahaan TERGUGAT kecuali PENGGUGAT, hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang polis-pemegang polis atau tertanggung-tertanggung lainnya, dan juga menimbulkan praktek diskriminasi. Perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, ketentuan masa tunggu Pemulihan Polis yang notabene adalah konsekuensi dari pembayaran premi yang dilakukan melewati tenggang waktu atau masa leluasa (grace period) pembayaran premi yang disepakati sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang
23
Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072merupakan amanat dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT (mandatoryrule atau imperatif), yakni: Pasal 11 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (“POJK 23/2015”) yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai: …. …. d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi; .... …. g. Kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; …. ….” atau; Pasal 8 huruf g Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“KMK 422/2003”) yang berbunyi sebagai berikut: “Polis Asuransi harus memuatsekurang-kurangnya ketentuan mengenai: …. …. d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi; .... …. g. Kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; …. ….” Selain merupakan amanat dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT yakni Pasal 11 huruf g POJK 23/2015 atau
24
Pasal 8 huruf g KMK 422/2003 dimana pada pokoknya TERGUGAT diharuskan membuat kebijakan mengenai konsekuensi apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati, ternyata juga bahwa tidak ada satu ketentuan hukum pun yang melarang ketentuan masa tunggu Pemulihan Polis, lebih lanjut, ketentuan masa tunggu Pemulihan Polis juga merupakan ketentuan yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum, yang artinya juga bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang patut, layak dan pantas yang berlaku dalam masyarakat asuransi ; Perlu juga PENGGUGAT ketahui bahwa, setiap produk asuransi atau manfaat asuransi yang terdapat dalam polis yang hendak dipasarkan oleh perusahaan asuransi, termasuk klausul mengenai Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, wajib dilaporkan kepada otoritas keuangan yang berwenang untuk dilakukan pengkajian dan kemudian diberikan persetujuan. (pada tahun 2011, otoritas yang berwenang untuk melakukan pengkajian dan persetujuan atas produk asuransi adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.) Dan terhadap hal tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S7980/BL/2011 tertanggal 18 Juli 2011 hal: Pencatatan Produk Asuransi Tambahan (Rider) PRUearly stage crisis cover, PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA PRODUK ASURANSI TAMBAHAN PRUEARLY STAGE CRISIS COVER TELAH DIANALISIS DAN TELAH DICATAT SEBAGAI PRODUK ASURANSI YANG DAPATDIPASARKAN OLEHTERGUGAT. Dengan demikian, Otoritas yang berwenang pada saat itu yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpandangan bahwa Produk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover termasuk Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip asuransi jiwa yang berlaku umum. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat asuransi. TERGUGAT mensomier PENGGUGAT untuk menunjukkan ketentuan hukum manakah yang dilanggar oleh TERGUGAT? Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti dalil PENGGUGAT di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan demikian, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan hal tersebut dan menolak gugatan PENGGUGAT ;
25
6.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 23-24 halaman 6 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas, adanya perbuatan TERGUGAT yang menolak melakukan pelaksanaan pembayaran manfaat asuransi atau pertanggungan yang menjadi hak PENGGUGAT serta secara sengaja menghilangkan atau meniadakan hak PENGGUGAT selaku pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan sesuai dengan polis asuransi hanya KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMIsehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang ditafsirkan secara luas; Bahwa hal demikian telah menunjukkan adanya KETIDAKADILAN bagi PENGGUGAT dalam hal penerimaan haknya sebagai pemegang polis serta telah bertentangan dan melanggar hak subjektif PENGGUGAT, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan HUKUM dan KEPATUTAN, yakni TERGUGAT menolak klaim manfaat asuransi yang PENGGUGAT ajukan pada tanggal 11 Februari 2015 tersebut dengan alasan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam pernah mengalami kondisi kritis yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013 yakni didiagnosa lymphoma lymphocytic rich;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini. Sebagaimana telah TERGUGAT terangkan dan uraikan di atas bahwa, manfaat penyakit kritis sama sekali tidak hilang atau ditiadakan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT akan menikmati manfaat penyakit kritis tersebut setelah berakhirnya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak disetujuinya permohonanpemulihan polis oleh TERGUGAT. Dalam perkara a quo, masa tunggu Pemulihan Polis dihitung sejak tanggal 24 September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Jadi, manfaat asuransi pada polis PENGGUGAT akan efektif berlaku sejak tanggal 24 Desember 2013. Hal ini juga merupakan hal yang telah diketahui dan disepakati oleh PENGGUGAT. Sebagai informasi, perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami agar tidak keliru dalam memahami permasalahan pokok dalam perkara a quo bahwa, penolakan klaim manfaat penyakit kritis yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran premi, karena dalam hal PENGGUGAT membayar premi asuransi dalam masa leluasa (grace period) yakni 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka polis PENGGUGAT tetap berada dalam keadaan aktif (in force) menghilangkan atau meniadakan hak PENGGUGAT selaku
26
pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan sesuai dengan polis asuransi hanya KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang ditafsirkan secara luas; Bahwa hal demikian telah menunjukkan adanya KETIDAKADILAN bagi PENGGUGAT dalam hal penerimaan haknya sebagai pemegang polis serta telah bertentangan dan melanggar hak subjektif PENGGUGAT, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan HUKUM dan KEPATUTAN, yakni TERGUGAT menolak klaim manfaat asuransi yang PENGGUGAT ajukan pada tanggal 11 Februari 2015 tersebut dengan alasan tertanggung utama Andhika Chaerul Imam pernah mengalami kondisi kritis yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013 yakni didiagnosa lymphoma lymphocytic rich;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini. Sebagaimana telah TERGUGAT terangkan dan uraikan di atas bahwa, manfaat penyakit kritis sama sekali tidak hilang atau ditiadakan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT akan menikmati manfaat penyakit kritis tersebut setelah berakhirnya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak disetujuinya permohonan pemulihan polis oleh TERGUGAT. Dalam perkara a quo, masa tunggu Pemulihan Polis dihitung sejak tanggal 24 September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Jadi, manfaat asuransi pada polis PENGGUGAT akan efektif berlaku sejak tanggal 24 Desember 2013. Hal ini juga merupakan hal yang telah diketahui dan disepakati oleh PENGGUGAT. Sebagai informasi, perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami agar tidak keliru dalam memahami permasalahan pokok dalam perkara a quo bahwa, penolakan klaim manfaat penyakit kritis yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran premi, karena dalam hal PENGGUGAT membayar premi asuransi dalam masa leluasa (grace period) yakni 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka polis PENGGUGAT tetap berada dalam keadaan aktif (in force) aktif (in force) dan manfaat asuransi yang disepakati dalam polis masih tetap berlaku. Penolakan klaim manfaat penyakit kritis yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung Andhika Chaerul Imam terjadi dalam masa tunggu Pemulihan Polis, hal mana dikecualikan berdasarkan Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang
27
Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 yang notanebe perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Untuk PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, yang dapat menjadi sebab dari ketidakberlakuan manfaat asuransi penyakit kritis bukan hanya karena adanya peristiwa Pemulihan Polis yang dilakukan oleh pemegang polis atau tertanggung, akan tetapi banyak hal-hal lainnya yang dapat menjadi sebab dari manfaat asuransi penyakit kritis menjadi tidak berlaku, seperti misalnya: kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung akibat cacat bawaan, kondisi kritis yang dialami tertanggung akibat percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dan lain sebagainya. Jadi, sangat jelas bahwa, selain alasan penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak, juga adalah tidak benar anggapan sesat PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT disebabkan hanya karena keterlambatan pembayaran premi. Untuk diketahui, justru PENGGUGAT-lah yang berusaha mengingkari ketentuan hukum yang telah disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Perlu juga PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 tidak hanya berlaku bagi PENGGUGAT, akan tetapi berlaku bagi semua pemegang polis atau tertanggung yang menjadi nasabah asuransi di perusahaan TERGUGAT. Ketentuan Pengecualian tersebut juga sesuai dengan hukum dan merupakan ketentuan yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum.Dengan demikian, apabila ketentuan pengecualian tersebut TERGUGAT berlakukan kepada seluruh pemegang polis atau tertanggung di perusahaan TERGUGAT kecuali PENGGUGAT, hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang polis-pemegang polis atau tertanggungtertanggung lainnya, dan juga menimbulkan praktek diskriminasi. Jelas bahwa, oleh karena hak PENGGUGAT atas manfaat penyakit kritis baru berlaku setelah berlalunya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari yakni sejak tanggal 24 Desember 2013, maka kondisi kritis yang diderita PENGGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2013 menjadi tidak berlaku karena tidak sesuai dengan ketentuan Polis Nomor: 89020072 ; Sebagaimana telah diterangkan dan diuraikan di atas, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072merupakan amanat dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT yakni Pasal 11 huruf g POJK23/2015 atau Pasal 8 huruf g
28
KMK 422/2003 dimana pada pokoknya TERGUGAT diharuskan membuat kebijakan mengenai konsekuensi apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati, dan juga, adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kelaziman dalam praktek asuransi yang berlaku umum bahwa pemegang polis wajib membayar premi asuransi secara berkala meskipun terdapat masa tunggu bagi pemegang polis asuransi tersebut untuk dapat memperoleh hak manfaat asuransinya. Kemudian juga, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S7980/BL/2011 tertanggal 18 Juli 2011 hal: Pencatatan Produk Asuransi Tambahan (Rider) PRUearly stage crisis cover, pada pokoknya menyatakan bahwa produk asuransi tambahan PRUearly stage crisis covertelah dianalisis dan telah dicatat sebagai produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, Otoritas yang berwenang pada saat itu yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpandangan bahwa Produk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover termasuk Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip asuransi jiwa yang berlaku umum. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072 tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan. TERGUGAT mensomier PENGGUGAT untuk menunjukkan ketentuan hukum manakah yang dilanggar oleh TERGUGAT? Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti dalil PENGGUGAT di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan demikian, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan hal tersebut dan menolak gugatan PENGGUGAT ; 7.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 28 halaman 7 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa adanya klausul tentang pemulihan polis yang mengakibatkan tidak berlakunya polis asuransi dalam tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari dan jugahilang atau ditiadakannya hak PENGGUGAT selaku pemegang polis asuransi atas manfaat asuransi atau pertanggungan yang harus diberikan oleh TERGUGAT sesuai dengan polis asuransi HANYA KARENA KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PREMI, sementara pemegang polis tetap berkewajiban membayar premi, merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan KEADILAN;”
29
TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini. Sebagai informasi, perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami agar tidak keliru dalam memahami permasalahan pokok dalam perkara a quo bahwa, penolakan klaim manfaat penyakit kritis yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran premi, karena dalam hal PENGGUGAT membayar premi asuransi dalam masa leluasa (grace period) yakni 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka polis PENGGUGAT tetap berada dalam keadaan aktif (in force) dan manfaat asuransi yang disepakati dalam polis masih tetap berlaku. Untuk PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, yang dapat menjadi sebab dari ketidakberlakuan manfaat asuransi penyakit kritis bukan hanya karena adanya peristiwa Pemulihan Polis yang dilakukan oleh pemegang polis atau tertanggung, akan tetapi banyak hal-hal lainnya yang dapat menjadi sebab dari manfaat asuransi penyakit kritis menjadi tidak berlaku, seperti misalnya: kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung akibat cacat bawaan, kondisi kritis yang dialami tertanggung akibat percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dan lain sebagainya. Jadi, sangat jelas bahwa selain alasan penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak, juga adalah tidak benar anggapan sesat PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT disebabkan hanya karena keterlambatan pembayaran premi. Untuk diketahui, justru PENGGUGAT-lah yang berusaha mengingkari ketentuan hukum yang telah disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ; Kemudian, adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kelaziman dalam praktek asuransi yang berlaku umum bahwa, pemegang polis wajib membayar premi asuransi secara berkala meskipun terdapat masa tunggu bagi pemegang polis asuransi tersebut untuk dapat memperoleh hak manfaat asuransinya. Pemberlakuan masa tunggu tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip dasar kepesertaan asuransi yang berlaku universal, yakni bahwa tertanggung atau peserta asuransi haruslah berada dalam keadaan sehat pada saat polis asuransi ditutup atau pada saat polis asuransi diaktifkan kembali, di mana masa tunggu tersebut dianggap sebagai waktu yang pantas/layak
30
untuk menguji apakah tertanggung berada dalam keadaan sehat pada saat polis ditutup atau pada saat polis diaktifkan kembali ; Selain itu, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072tidak hanya berlaku bagi PENGGUGAT, akan tetapi berlaku bagi semua pemegang polis atau tertanggung yang menjadi nasabah asuransi di perusahaan TERGUGAT.Ketentuan Pengecualian tersebut juga sesuai dengan hukum dan merupakan ketentuan yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum.Dengan demikian, apabila ketentuan pengecualian tersebut TERGUGAT berlakukan kepada seluruh pemegang polis atau tertanggung di perusahaan TERGUGAT kecuali PENGGUGAT, hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang polis-pemegang polis atau tertanggung-tertanggung lainnya, dan juga menimbulkan praktek diskriminasi. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa dalil PENGGUGAT di atas merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya, sudah sepatutnyalah dalil yang demikian dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ; 8.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 29-30 halaman 7 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa berkaitan dengan adanya keterlambatan pemegang polis (PENGGUGAT) dalam melakukan pembayaran premi SEHARUSNYA TIDAK menghilangkan atau meniadakan hak pemegang polis (PENGGUGAT) atas manfaat atau pertanggungan yang merupakan pokok dari asuransi dimaksud sebagaimana yang diterangkan dalam polis asuransi. Sebaliknya, hak pemegang polis merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh penanggung asuransi (TERGUGAT), bandingkan dengan perusahaan pembiayaan ketika terjadi keterlambatan pembayaran bukan menghilangkan hak dari nasabah/debitur akan tetapi hanya dikenai denda keterlambatan; Bahwa sanksi terhadap pemegang polis yang terlambat melakukan pembayaran premi sepatutnya sesuai dengan kebiasaan, diantaranya pemegang polis dikenakan teguran, denda, atau bahkan pemutusan perjanjian;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini ; Sebagaimana telah TERGUGAT terangkan dan uraikan di atas bahwa, manfaat penyakit kritis sama sekali tidak hilang atau ditiadakan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT berhak atas manfaat penyakit kritis tersebut setelah berakhirnya masa tunggu Pemulihan Polis selama 90
31
(sembilan puluh) hari yang terhitung sejak disetujuinya Pemulihan Polis yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dalam perkara a quo, masa tunggu Pemulihan Polis dihitung sejak tanggal 24 September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Jadi, manfaat asuransi tambahan PRUearly stage crisis cover atau manfaat penyakit kritis pada polis PENGGUGATakan efektif berlaku sejak tanggal 24 Desember 2013. Hal ini juga merupakan hal yang telah diketahui dan disepakati oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak ada penghilangan atau peniadaan hak nasabah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebaliknya, justru PENGGUGAT-lah yang memungkiri ketentuan Polis yang telah disepakati bersama ; Perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami bahwa, industri pembiayaan berbeda dengan industri asuransi, begitu pula karakteristik perjanjian pembiayaan dan karakteristik perjanjian asuransi.Perjanjian pembiayaan terkait dengan kegiatan pembiayaan, sedangkan perjanjian asuransi terkait dengan proteksi terhadap risiko.Jadi, jelas perbandingan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah menyesatkan dan mengada-ada.Selain itu, sudah merupakan kelaziman dalam praktek asuransi yang berlaku umum bahwa, apabila pemegang polis tidak membayar premi asuransi pada tanggal jatuh tempo dan melewati masa leluasa atau tenggang waktu (grace period), maka polis berada dalam status tidak aktif atau lewat waktu (lapse), dan sebagai akibatnya, manfaat asuransi yang terdapat di dalam polis menjadi tidak berlaku. 9.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 31 halaman 7 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, klausul yang terdapat dalam polis asuransi dengan nomor polis: 89020072 yakni klausul pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian, merupakan klausul yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPer dan asas hukum kebiasaan;” TERGUGATmenanggapinya sebagai berikut: PENGGUGAT telah sangat keliru dalam menggunakan Pasal 1339 KUH Perdata sebagai batu uji untuk menyatakan bahwa Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata dan asas hukum kebiasaan. Perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami secara mendalam bahwa, ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah ketentuan hukum yang berisikan larangan untuk melakukan sesuatu. Suatu klausul dalam perjanjian
32
hanya dapat dikatakan melanggar atau bertentangan dengan suatu ketentuan hukum apabila ketentuan hukum tersebut berisikan larangan suatu perilaku tertentu, yang mana kemudian isi klausul perjanjian tersebut bertentangan dengan isi dari ketentuan hukum tersebut ; Konkretnya, apabila Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat asuransi penyakit kritis tidak berlaku bagi kondisi kritis yang terjadi di dalam masa tunggu Pemulihan Polis selama 90 (sembilan puluh) hari dikatakan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, maka ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata tersebut haruslah berisikan ketentuan yang melarang adanya masa tunggu Pemulihan Polis. Faktanya, ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata hanyalah merupakan pedoman bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal terjadi kekosongan hukum atau dalam hal terdapat sesuatu hal atau persoalan di dalam suatu transaksi para pihak yang ternyata belum diatur di dalam perjanjian, di mana bila halnya demikian, maka Pasal 1339 KUH Perdata memberikan pedoman agar penyelesaiannya merujuk pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sebagai contoh, A yang hendak membeli rumah, menggunakan jasa B sebagai perantara untuk mencarikan rumah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh A. Kemudian, B berhasil mendapatkan rumah yang sesuai dengan kehendak A, dan A akhirnya membeli rumah tersebut. Dalam perjalanannya, B menuntut jasa perantara sebesar 2,5 % dari A atas keberhasilannya mendapatkan rumah yang dikehendaki A. Kemudian A menolak dengan alasan belum disepakati sebelumnya. Namun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam praktek jasa keperantaraan bahwa seorang perantara akan mendapatkan jasa perantara sebesar 2,5 % atas keberhasilannya memerantai jual-beli rumah. Dengan demikian, meskipun jasa perantara belum diperjanjikan sebelumnya, namun berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata dengan merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam jasa keperantaraan jual beli rumah, B berhak atas jasa keperantaraan sebesar 2,5 %. ; Selain itu, fasilitas Pemulihan Polis beserta masa tunggunya merupakan hal yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum. Oleh karenanya, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072telah sesuai dengan kebiasaan dalam praktek asuransi yang berlaku umum ; Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072
33
melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdatadan asas hukum kebiasaan adalah terbukti tidak benar dan mengada-ada. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dan menolak dalil gugatan PENGGUGATa quo. 10.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 32-33 halaman 7-8 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa tertanggung utama Andhika Chaerul Imam menderita penyakit yang berbahaya (Kanker), namun demikian karena keterbatasan biaya PENGGUGAT tidak dapat melakukan tahapan pengobatan berikutnya yang sangat diperlukan untuk penyembuhan penyakit yang diderita oleh tertanggung utama tersebut. Justru, manfaat asuransi atau pertanggungan yang diharapkan dapat diperoleh dari TERGUGAT inilah yang akan digunakan untuk membiayai pengobatan penyakit yang diderita oleh tertanggung utama Andhika Chaerul Imam;” Bahwa pada kenyataannya, sebagai akibat tidak dibayarkannya manfaat asuransi atau pertanggungan yang menjadi hak PENGGUGAT sebagaimana klaimnya telah PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan tahap pengobatan berikutnya karena tidak mempunyai biaya, sementara hingga sekarang PENGGUGAT masih harus membayar premi asuransi dimaksud. Bilamana PENGGUGAT tidak mampu untuk SEGERA melakukan tahapan pengobatan berikutnya, maka dikhawatirkan akan berakibat semakin memburuknya kondisi tertanggung utama Andhika Chaerul Imam, bahkan bukan tidak mungkin dapat berujung pada kondisi yang sangat fatal;” TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak terkecoh dengan dalil PENGGUGATa quo yang menyesatkan yang pada pokoknya hendak mengesankan bahwa keberlanjutan perawatan dan pengobatan penyakit kanker tertanggung Andhika Chaerul Imam sangat bergantung pada klaim manfaat penyakit kritis a quo. Hal tersebut selain tidak benar, juga sungguhsungguh sangat tidak patut. Untuk diketahui, tertanggung Andhika Chaerul Imam didiagnosis menderita penyakit Kanker Kelenjar Getah Bening (Hodgkin Lymphoma Lymphocytic Rich) pada tanggal 23 Oktober 2013. Dan sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya bahwa, perawatan dan pengobatan penyakit kanker tersebut harus dilakukan sesegera mungkin.Oleh karena perawatan dan pengobatan penyakit kanker perlu dilakukan sesegera mungkin, maka untuk itu diperlukan biaya sesegera mungkin juga. Faktanya, PENGGUGAT baru mengajukan Klaim Manfaat Penyakit Kritis pada tanggal 11 Februari 2015 yang notabene hampir 2
34
(dua) tahun kemudian setelah tertanggung Andhika Chaerul Imam didiagnosis menderita penyakit Kanker Kelenjar Getah Bening. Hal tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal. Oleh karenanya, jika benar PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar kelanjutan perawatan dan pengobatan penyakit kanker tertanggung Andhika Chaerul Imam, maka sudah barang tentu PENGGUGAT mengajukan klaim manfaat penyakit kritis pada bulan Oktober 2013 itu juga atau paling lambat di bulan November 2013meskipun jika klaim manfaat penyakit kritis tersebut diajukan pada bulan tersebut tetap akan mengalami penolakan. Jadi, mengingat fakta kuat tersebut, jelas bahwa dalil PENGGUGATa quo adalah dalil yang tidak benar, sehingga sudah selayaknya kredibilitas PENGGUGAT diragukan. 11.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 34 halaman 8 yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa seluruh rangkaian posita diatas, yakni perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan manfaat asuransi/pertanggungan tersebut hanya dikarenakan ALASAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PEMULIHAN POLIS ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KEBIASAAN, KEPATUTAN, KEADILAN SEHINGGA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;” TERGUGATmenanggapinya sebagai berikut: Mohon agar dalil-dalil tanggapan TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil tanggapan TERGUGAT pada bagian ini. Sebagaimana TERGUGAT telah terangkan dan uraikan di atas yang pada pokoknya bahwa, TERGUGAT TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI ATAUPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA ALASAN PENOLAKAN KLAIM TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGECUALIAN PADA BAGIAN 4 KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN PRUEARLY STAGE CRISIS COVER DAN PADA BAGIAN 3 PRUPAYOR33 TENTANG PENGECUALIAN DALAM POLIS ASURANSI NO. 89020072 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Selain itu, Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi No. 89020072merupakan amanat dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT (mandatoryrule atau imperatif), yakni Pasal 11 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi atau Pasal 8 huruf g Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
35
Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan juga, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S-7980/BL/2011 tertanggal 18 Juli 2011 hal: Pencatatan Produk Asuransi Tambahan (Rider) PRUearly stage crisis cover, pada pokoknya menyatakan bahwa produk asuransi tambahan PRUearly stage crisis covertelah dianalisis dan telah dicatatsebagai produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, Otoritas Keuangan yang berwenang pada saat itu yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpandangan bahwa Produk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover termasuk Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip asuransi jiwa yang berlaku umum, serta ketentuan mengenai Pemulihan Polis merupakan ketentuan yang lazim dalam praktek asuransi yang berlaku umum ; Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa dalil PENGGUGATa quo adalah tidak benar dan mengada-ada.Dengan demikian, sudah selayaknyalah dalil PENGGUGATa quo ditolak dan dikesampingkan. 12.Bahwa TERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 35 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,. (lima miliar rupiah) ; TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Jelas bahwaTERGUGAT TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI ATAUPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA ALASAN PENOLAKAN KLAIM TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGECUALIAN PADA BAGIAN 4 KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN PRUEARLY STAGE CRISIS COVER DAN PADA BAGIAN 3 PRUPAYOR33 TENTANG PENGECUALIAN DALAM POLIS ASURANSI NO. 89020072 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Oleh karena TERGUGAT terbukti tidak melakukan Wanprestasi, maka TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang diajukan oleh PENGGUGAT; Bahwa kembali TERGUGAT sampaikan, pada pokoknya TERGUGAT nyatakan secara tegas bahwa PENGGUGAT tidaklah mengalami kerugian, baik secara material maupun secara immaterial, sebab penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada alasan hukum yang sah,
36
sehingga status klaim PENGGUGAT terkualifikasi sebagai klaim yang tidak layak bayar, oleh karenanya, tidak ada alasan hukum maupun kewajiban hukum bagi TERGUGAT untuk memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT, yang artinya juga bahwa PENGGUGATtidak mengalami kerugian apapun ; Selain itu, mengenai kerugian immaterial, TERGUGAT menolak untuk membayar kerugian tersebut, sebab selain TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi, tuntutan PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada dan tanpa dasar.PENGGUGATsama sekali tidak menyebutkan dasar tuntutannya, dan juga, sama sekali tidak memerinci kerugian immateriilnya tersebut. Oleh karenanya, tuntutan PENGGUGAT yang seperti itu sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan ; 13.BahwaTERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 36 halaman 8-9 yang pada pokoknyamemohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara a quo ; TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut: Bahwa PENGGUGAT telah salah memahami konsep dwangsom dalam sistem hukum Indonesia sehingga telah salah pula dalam membuat petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang. Bahwa ketentuan Pasal 606 a Rv. Secara tegas berbunyi sebagai berikut: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Bahwa kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972, yang terbit pada tahun 1974, pada bagian kaidah hukum menyatakan secara tegas sebagai berikut: “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”. Bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agunga quo, sangat jelas menunjukkan bahwa hukuman yang berupa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang. Bahwa mengingat yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah pembayaran manfaat asuransi tambahan PRUearly stage crisis cover (manfaat penyakit kritis) berupa uang sebesar total Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) yang notabene adalah tuntutan pembayaran atas
37
sejumlah uang, maka SANGAT JELAS DAN TAK TERBANTAHKAN LAGI BAHWA UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARAA QUO. 14.BahwaTERGUGATmenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada angka 37 halaman 9 yang pada pokoknya memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan baik berupa Perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). TERGUGAT menaggapinya sebagai berikut: Bahwa Dalil gugatan PENGGUGAT jelas dan tegas tidak memenuhi syaratsyarat SE MARI No. 03 Tahun 1971 yang mengatakan sebagai berikut : “ Selanjutnya MA minta perhatian kepada segenap ketua dan hakim pada pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar dapat dijalan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan, Banding sebagaimana uraian Pasal 180 (1) HIR dan 191(1) RBG, syarat-syarat itu adalah: a. Ada surat outentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti. b. Ada putusan yang sudah memperoleh kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. c. Ada gugatan Provisional yang dikabulkan. d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezits recht.” C. HAL-HAL PENTING YANG SANGAT PERLU DIPERHATIKAN Berdasarkan uraian-uraian di atas, agar memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara a quo, TERGUGAT menyampaikan hal-hal penting yang sangat perlu diperhatikan, sebagai berikut: 1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena jikapun benar ada pelanggaran hukum perdata, -quod non-, PENGGUGAT seharusnya mendasarkan gugatannya pada Gugatan Wanprestasi, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat yang dituntut PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam gugatannya adalah Klaim Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover (Manfaat Penyakit Kritis) sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) yang notabene bersumber dari hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan perjanjian asuransi atau polis. 2. Polis Asuransi PENGGUGAT berada dalam kondisi tidak aktif atau lewat waktu (lapse) terhitung sejak tanggal 22 September 2013, karena PENGGUGAT telah tidak membayar premi asuransinya yang jatuh tempo pada tanggal 07 Agustus 2013, dan setelah diberikan masa leluasa atau
38
tenggang waktu pembayaran premi (grace period) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo premi (Keterangan: masa leluasa atau tenggang waktu pembayaran premi (grace period) berakhir pada tanggal 21 September 2013), PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran premi asuransi ; 3. Akibat hukum dari kondisi polis PENGGUGAT yang tidak aktif atau lewat waktu (lapse) adalah, seluruh manfaat asuransi PENGGUGAT yang terdapat dalam Polis Asuransi No. 89020072 menjadi tidak berlaku. Dan, apabila PENGGUGAT hendak mengaktifkan kembali polisnya untuk dapat menikmati manfaat asuransinya, khususnya Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover (Manfaat Penyakit Kritis) berdasarkan Polis Asuransi No. 89020072, maka PENGGUGAT wajib melakukan Pemulihan Polis dengan membayar premi asuransi yang tertunggak ; 4. PENGGUGAT membayar premi asuransi yang tertunggak pada tanggal 23 September 2013 dengan maksud melakukan Pemulihan Polis, dan terhadap hal tersebut, TERGUGAT menyetujui Pemulihan Polis PENGGUGAT pada tanggal 24 September 2013 ; 5. Dengan disetujuinya Pemulihan Polis PENGGUGAT, maka berdasarkan bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian Polis Asuransi No. 89020072, berlakulah ketentuan bahwa Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 tidak berlaku untuk Kondisi Kritis yang dialami tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir (masa tunggu Pemulihan Polis). 6. Pada tanggal 11 Februari 2015, PENGGUGAT mengajukan Klaim Kondisi Kritis untuk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33. Kemudian, berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh PENGGUGAT, khususnya dokumen Hasil Pemeriksaan Histopatologi dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Borromeus, diketahui bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, tertanggung Andhika Chaerul Imam didiagnosis mengalami kondisi kritis yakni Kanker Kelenjar Getah Bening (Hodgkin Lymphoma Lymphocytic Rich). 7. Mengingat Pemulihan Polis terjadi sejak tanggal 24 September 2013, maka berdasarkan bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian Polis Asuransi No. 89020072, masa tunggu Pemulihan Polis untuk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 dihitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 23 Desember 2013 (90 hari)
39
8. Mengingat tertanggung Andhika Chaerul Imam didiagnosis mengalami kondisi kritis berupa Kanker Kelenjar Getah Bening (Hodgkin Lymphoma Lymphocytic Rich) pada tanggal 23 Oktober 2013, yang notabene terjadi dalam tenggang waktu Pemulihan Polis, maka berdasarkan bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian Polis Asuransi No. 89020072, Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tidak berlaku, karena Kondisi Kritis yang dialami oleh tertanggung Andhika Chaerul Imam terjadi sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir. Dengan demikian, Klaim Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan PRUpayor33 tidak dapat dibayarkan oleh TERGUGAT ; 9. Ketentuan Pengecualian pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian Polis Asuransi No. 89020072 merupakan amanat dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT (mandatoryrule atau imperatif), yakni Pasal 11 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi atau Pasal 8 huruf g Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan selain itu juga bahwa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpandangan bahwa Produk Manfaat Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover termasuk Ketentuan Pengecualian pada Bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan pada Bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip asuransi jiwa yang berlaku umum (videSurat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-7980/BL/2011 tertanggal 18 Juli 2011 hal: Pencatatan Produk Asuransi Tambahan (Rider) PRUearly stage crisis cover) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 446/Pdt.G/2015/PN.Bdg menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1.Menerima EksepsiTERGUGATuntuk seluruhnya; 2.Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat Ontvankelijke Verklaard);
diterima
(Niet
40
DALAM POKOK PERKARA. 1,Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2.Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum; 3.Menyatakan Klausul pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian dalam Polis Asuransi Nomor: 89020072 yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4.Menolak tuntutan pembayaran ganti rugi material sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) danganti rugi immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,. (lima miliar rupiah) yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 5.Menolak pembayarandwangsom yang diajukan PENGGUGATterhadap TERGUGATsebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara a quo. 6.Menolak tuntutan PENGGUGAT agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (uitvoorbaar bij voorrad) 7.Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; NAMUN DEMIKIAN, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkara, sebagaimana
termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung
tanggal 17 Mei
2016 Nomor : 446/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi : -Menolak Eksepsi dari Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : -Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -Membebankan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat sebesar Rp.971.000,(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
41
Memperhatikan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 86/Pdt.B/2016/ PN.Bdg, tanggal 28 Juni 2016, yang dibuat oleh : SUGENG WAHYUDI,SH.,MH.,
Panitera
Pengadilan
Negeri
Bandung
yang
menerangkan, JURNAL SIAGIAN,SH., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding secara sah dan patut,
sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan 446/Pdt/G/2015/PN.Bdg
Banding, Nomor
jo Nomor 86/Pdt.B/2016/PN.Bdg., tanggal 2
Agustus 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 14 Juli 2016; Memperhatikan memori banding dari Pembanding
semula
Penggugat tertanggal 11 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat (PT. Prudential Life Assurance.), dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Dian Erikawati) masing-masing pada tanggal 1 September 2016; Memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 27 Oktober 2016; Memperhatikan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 446/Pdt/G/2015/PN.Bdg jo Nomor 86/Pdt.B/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh IRMA PURNAMA SARI,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, dan tanggal 1 September 2016, telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara sah dan patut untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor: 446/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
42
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Permohonan banding dari Penggugat tertanggal 28 Juni 2016, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan keberatannya dalam memori bandingnya yang antara lain : - Bahwa Pembanding semula Penggugat memandang perlu untuk menegaskan kembali perihal permasalahan hukum sehubungan denganan diajukan gugatan adanyan klausal dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding; Bahwa klausal polis asuransi yang dimaksud adalah klausal sebagaimana dalam polis asuransi Nomor 89020072 yang diterbitkan oleh PT.Prudential Life Assurance (Terbanding semula Tergugat) yakni pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage crisis cover dan bagian 3 Prupayor 33 yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut : “ Asuransi Tambahan PRUearly critis cover PRUpayor33 tidak berlaku untuk kondisi kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelumnya tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak tanggal mulai pertanggungan Asuransi Tambahan PRUearly crisis cover dan PRUpayor33 atau sebelumnya berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan polis yang terakhir, tanggang saat mana lebih akhir.” - Bahwa Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan tersebut justru Pembanding semula Penggugat Tidak Pernah mengajukan klaim atas kondisi kritis yang terjadi pada 23 Oktober 2013 atau dalam masa tunggu pemulihan Polis; Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak klaim manfaat asuransi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 11 (sebelas)diatas. Terbanding/Tergugat menolak dengan alasan didalam polis asuransi yang dipegang oleh Pembanding semula Penggugat terdapat
43
ketentuan pengecualian yakni pada bagian 4 Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly Stage crisis cover dan bagain 3 PRUpayor33 tentang Pengecualian serta atas diri tertanggung utama yang telah pernah dilakukan diaknosa pada tertanggung utama
pada tanggal 23 Oktober 2013 yang
menurut Terbanding /Tergugat diagnose tersebut terjadi pada masa tunggu pemulihan Polis. Sehingga jelas penolakan atas klaim manfaat Asuransi yang diajukan Pembanding/Penggugat dengan alasan demikain jelas tidak masuk akal dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat baik secara material maupun immaterial ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori bandingnya antara lain : - Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung a quo sudah tepat dan benar , serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung a quo harus diakuatkan, dengan alasan keberatan : - Bahwa upaya banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sematamata dilandasi itikad tidak baik agar dapat menunda kewajibannya untuk melaksanakan isi putusannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung ; - Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dalil dalam gugatan semata, dimana
baik
dalam
gugatan
semula
maupun
repliknya
telah
mengemukakannya, terlebih mengenai hal tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim
Pengadilan
Negeri
Bandung
dalam
putusannya
telah
dipertimbangkan dengan tepat, benar, seksama dan penuh ketelitian serta kehati-hatian ; Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak
44
ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
setelah
membaca
dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum semua keadaan serta alasan-alasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding , sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
17
Mei
2016
No.446/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;
45
MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor:446/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari KAMIS tanggal 1 DESEMBER 2016 oleh Kami : SULAIMAN.SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan FIRZAL
ARZY.SH.MH.
dan
TUMPAK
SITUMORANG.SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Nopember
2016, Nomor :
526/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 8 DESEMBER 2016 diucapkan terbuka
dalam
persidangan
yang
dinyatakan
untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu
Drs.WAHYU EDI SANTOSO, SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak/kuasanya; HAKIM ANGGOTA Ttd
FIRZAL ARZY.SH.MH. Ttd TUMPAK SITUMORANG.SH.MH.
HAKIM KETUA MAJELIS Ttd
SULAIMAN.SH.MH.
46
PANITERA PENGGANTI Ttd Drs.WAHYU EDI SANTOSO.SH.
Perincian Biaya : Meterai ……………
Rp. 6.000,-
Redaksi …………..
Rp. 5.000,-
Pemberkasan …….
Rp.139.000,-
Jumlah …………
Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
