1
PUTUSAN Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. BAMBANG AGUS WINATA alias PEI TJOAN. umur 64 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekan, Perumahan
Villa
Jati
Mas
BlokANomor
20.Medan,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. PT. SAWIT INDAH LESTARI. berkedudukan di Labuhan Batu Jalan Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang diwakili oleh Haris Suwando selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING II semula
TERGUGAT II ;
3. FARIDA Alias SIU CI. WNI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Mas Blok A Nomor 20 A Medan, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING III
semula TERGUGAT III ;
4. HARIS SUWONDO alias AYEN, WNI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Mas Blok A Nomor
20
A
Medan,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV ;
5. CHANDRA Alias ACU, WNI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Mas Blok A Nomor 20 A Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V ;
Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor : 85/PDT/2015/PT-MDN
-2-
6. INDAH PUTRI KUMALASARI. WNI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Mas Blok A Nomor 20 A Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI ; Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada 1. Jun Cai, SH,.M.Hum., 2. Evan S. Surbakti, SH., 3. Daldiri, SH.MH.,4. Denis, SH., 5. Juna Karo-karo, SH., 6. Effendi Sinuhaji, SH., MSi., Advocat beralamat di Jalan Ir H. Juanda Komplek Taman Juanda 16J berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013 ;
-----------------------MELAWAN-----------------------
T. H. SINAMBELA. umur 64 Tahun, pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Jalan
Bambu
PD
Petung
No.
75-B,
Kelurahan
Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Amin Thomas, SH. 2. Baktiar Batubara, SH. 3. Marwan, SH. Advokat beralamat di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah Blok F No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Mei 2015 No.162/Pdt/2015/PT.MDN tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 Oktober 2014 No.71/Pdt.G/2013/PN.Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-3-
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal11 Desember 2013 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 12 Desember 2013 dalam Register Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Raptelah mengajukan gugatan sebagai berikut; 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2001 sepakat bekerja sama untuk membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit di desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu selatan + 450 ha; 2. Bahwa wujud kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I diatas lahan tanah kebun kelapa sawit tersebut telah ditanami bibit kelapa sawit oleh Penggugat dan Tergugat I; 3. Bahwa sebagai Bukti hak Penggugat ada di atas lahan Kebun Kelapa Sawit seluas + 450 ha tersebut Tergugat I telah menghibahkan sebagian lahan tanah dari kebun tersebut kepada Penggugat pada tanggal 04 agustus 2003 yaitu seluas + 100 ha yang disertai dengan lampiran surat-surat asli tanah; 4. Bahwa Surat Hibah tanggal 04 Agustus 2013 dengan lampiran asli surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 30 Maret 1998 yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat adalah tercatat masih atas nama sebagai berikut : a. Sdr. PONO, seluas ± 96.350 m2; b. Sdr. HARTONO, seluas ± 96.350 m2; c. Sdr. TUMEN, seluas ± 96.350 m2; d. Sdr. KARWIN, seluas + 96.350 m2; e. Sdr. TUMIJAN, seluas ± 96.350 m2; f.
Sdr. SAMAN, seluas ± 96.350 m2;
g. Sdr. GINO, seluas ± 96.350 m2; h. Sdr. ADIN PURBA, seluas ± 96.350 m2; i.
Sdr. SURIADI, seluas ± 96.350 m2;
j.
Sdr. KADIMAN, seluas ± 96.350 m2
Keseluruhan lahan tanah kebun kelapa sawit tersebut di atas terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang mana tanah-tanah tersebut berasal dari pemilik tanah sebelumnya yaitu mantan Bupati Labuhan Batu Sdr. H. Ali Hanafiah ; 5. Bahwa selanjutnya untuk peningkatan alas hak atas tanah-tanah tersebut Tergugat I meminjam asli-asli surat dimaksud dari Penggugat untuk dibuat usaha Perkebunan yang berbadan Hukum yaitu PT. Sawit Indah Lestari i.c. Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-4-
Tergugat II, selanjutnya Tergugat I menyatakan akan mengurus Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tanah Kebun Sawit tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional; 6. Bahwa pada awalnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana Penggugat dapat mempertahankan lahan kebun seluas + 450 ha tersebut baik dari para penggarap liar yang berusaha menguasai lahan dimaksud kemudian selanjutnya Tergugat I mengelola kebun sawit tersebut; 7. Bahwa selanjutnya wujud dari kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Februari tahun 2008 Kebun kelapa sawit tersebut sudah mulai panen produksi buah dan dari hasil penjualan buah kelapa sawit, penggugat menerima bagian dari hasil panen tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dari Tergugat I, Tergugat I waktu itu menyatakan hasilnnya belum normal karena masih banyak hutang-hutang yang harus dibayar dan ditambah biaya perawatan dan pupuk; 8. Bahwa Jika hasil normal buah sawit dari seluas ± 100 ha kebun kelapa sawit milik Penggugat rata-rata paling rendah dapat penghasilan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat I mulai memberikan hasil kebun kelapa sawit kepada Penggugat sejak 06 Februari 2008 sampai tanggal 05 Desember 2011 dan baru menerima hasil penjualan buah sawit total sejumlah Rp. 1.375.000.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditransfer oleh Tergugat I ke rekening Penggugat dengan perincian sebgai berikut: a Tanggal 06 Februari 2008 sebesar b. Tanggal 10 Mei 2008 sebesar c. Tanggal 22 Juni 2008 sebesar d. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar e. Tanggal 26 Maret 2009 sebesar f. Tanggal 19 Juni 2009 sebesar g. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar h. Tanggal 22 Nopember 2009 sebesar i. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar j. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar k. Tanggal 07 Juli 2010 sebesar I. Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar m. Tanggal 23 Desember 2010 sebesar n. Tanggal 06 Maret 2011 sebesar o. Tanggal 18 Juli 2011 sebesar p. Tanggal 05 Desember 2011 sebesar TOTAL
Rp. 50.000.000,-Melalui BNI; Rp. 50.000.000,-Melalui BNI; Rp. 50.000.000,-Melalui BCA; Rp.100.000.000,-Melalui BCA; Rp.100.000.000,-Melalui BCA; Rp. 50.000.000,-Melalui BCA; Rp. 50.000.000,-Melalui BCA; Rp. 50.000.000,-Melalui BCA; Rp. 50.000.000,-Melalui BCA; Rp. 75.000.000,-Melalui BCA; Rp.150.000.000,-Melalui BCA; Rp. 75.000.000,-Melalui BCA; Rp. 75.000.000,-Melalui BCA; Rp.150.000.000,-Melalui BCA; Rp.150.000.000,-Melalui BCA; Rp.150.000.000,-Melalui BCA; Rp. 1.350.000.000,-
(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-5-
9. Bahwa pada sekitar Bulan Januari 2012, Tergugat I mengalami sakit (stroke) dan oleh keluarga Tergugat I yaitu Isteri dan anak-anaknya i.c Tergugat III, IV, V dan VI di bawa berobat ke Pineng dan Cina sampai 12 bulan, dan selama itu pula hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi menerima pembagian hasil dari penjualan buah kelapa sawit dimaksud ; 10. Bahwa sejak Tergugat I jatuh sakit Januari 2012, ternyata kebun kelapa sawit tersebut dikelolah oleh Isteri dan anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat III, IV, V, dan VI, dan sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil dari kebun kelapa sawit tersebut; 11. Bahwa Penggugat telah berulangkali mempertanyakan dan meminta kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, kenapa hasil yang merupakan bagian Penggugat tidak lagi dikirimkan / ditransferkan ke Rekening Penggugat, Tergugat III, IV, V, dan VI beralasan bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat III, IV, V, dan VI, walau Penggugat jelaskan 100 ha kebun kelapa sawit tersebut merupakan hak Penggugat, akan tetapi Tergugat III, IV, dan VI tidak menanggapinya; 12. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang tidak menyerahkan hak Penggugat yaitu hasil dari kebun sawit seluas ±100 ha telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2012 hingga surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mencapai selama 23 (dua puluh tiga) bulan ; 13. Bahwa hasil produksi kebun kelapa sawit yang sudah berbuah normal maka hasilnya rata - rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan untuk satu hektar, maka
hasil
kebun
sawit
milik
penggugat
seluas
100
ha
adalah
Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) perbulan ; 14. Bahwa jika dihitung hasil kebun sawit Penggugat yang belum diterima Penggugat dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yaitu sejak Januari 2012 hingga saat ini selama 23 Bulan, maka jumlah uang yang harus diterima Penggugat adalah sebesar 23 bulan x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah); 15. Bahwa kemudian hasil dari kebun kelapa sawit milik Penggugat yang telah diterima dari Tergugat I sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2011 baru diterima sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); 16. Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan II sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2011 selama 46 (empat puluh enam) bulan adalah 46 x Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-6-
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah); 17. Bahwa total hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas 100 ha yang harus diterima Penggugat dari para Tergugat sejak Februari 2008 hingga saat Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah sebesar Rp. 9.200.000.000,- + Rp.4.600.000.000,- = Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah); 18. Bahwa dari hasil kebun kelapa sawit yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut ternyata baru diterima Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masih berkewajiban menyerahkan kekurangan hak Penggugat atas hasil kebun kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 12.450.000.000,-(dua belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) lagi; 19. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat-Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan hak-hak Penggugat atas hasil kelapa sawit tersebut, juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami oleh Penggugat, dan sebagai jaminan agar gugatan ini tidak nihil/hampa maka adalah cukup wajar dan beralasan bila kebun sawit seluas 450 ha yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Seiatan diletakan sita Jaminan (conservatoir beslaag); 20. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mengembalikan asli suratsurat lahan tanah kebun serta tidak mengeluarkan dan menyerahkan hak-hak Penggugat atas sebagian hasil kebun kelapa sawit seluas 100 ha tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil dan moril, perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum: 21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat selaku tokoh masyarakat dan pernah mengemban jabatan penting di Militer TNI Angkatan Darat, sekarang Purnawirawan TNI berpangkat Brigadir Jenderal, dan untuk memudahkan penghitungan kerugian moril ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); 22. Bahwa oleh karena alas hak Penggugat dalam gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan otentik maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menyatakan tanah Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-7-
sebagaimana tersebut dalam surat Hibah tanggal 04 Agustus 2003 seluas ±100 ha adalah sah hak dan milik Penggugat (i.c TH SINAMBELA); 23. Bahwa apabila putusan dalam Perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap, dan bilamana Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI lalai melaksanakan isi putusan tersebut maka perlu ditetapkan uang paksa (Dwangsoom) Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per hari terhitung sejak putusan inkracht sampai dilaksanakannya isi putusan aquo ; 24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan provisionil atas hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas 100 ha tersebut yang merupakan hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perbulan ditransferkan /diserahkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melalui Rekening Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat sampai dengan putusan Perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak yang berpekara untuk didengar keterangannya pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: I. Dalam Provisionil: Menyatakan Putusan Provisionil dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, menyerahkan dan mengirimkan hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas 100 Ha tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) / bulan melalui rekening Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat sampai dengan putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; II. Dalam Pokok Perkara : Primair: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini); 3. Menyatakan sah Surat Hibah tertanggal 04 Agustus 2003 tentang penyerahan lahan tanah dan kebun kelapa sawit seluas 100 ha yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang
Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-8-
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dari Tergugat I i.c. Bambang Agus Winata alias Pei Tjoan kepada Penggugat i.c. T.H.SINAMBELA ; 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang merupakan sebagian dari tanah Kebun Kelapa Sawit seluas ± 450 Ha yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai mana dimaksud dengan Surat Hibah tertanggal 04 Agustus 2003; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang tidak menyerahkan asli surat-surat tanah maupun hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk menyerahkan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang merupakan sebagian dari tanah kebun kelapa sawit seluas + 450 ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani sesuatu hak apapun diatasnya; 7. Menghukum Tergugat I, II, Ill, IV, V dan VI untuk menyerahkan kekurangan pembayaran hasil kebun kelapa sawit seluas 100 ha tersebut kepada Penggugat sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2011 selama 46 bulan yaitu sebesar 46 x Rp.200.000.000,- = Rp.9.200.000.000,- dikurangkan Rp. 1.350.000.000,- = Rp. 7.850.000.000,- dan hasil kebun kelapa sawit yang belum dibayar sama sekali dari Januari 2012 sampai dengan Nopember 2013 selama 23 Bulan yaitu sebesar 23 x Rp. 200.000.000,- - Rp. 4.600.000.000,sehingga total keseluruhan hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat yang belum diserahkan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah sejumlah Rp. 12.450.000.000,- (dua belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan dan membayar hasil panen kebun kelapa sawit seluas 100 ha tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2013 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 10. Menghukum Tergugat III, IV, V dan VI untuk mematuhi dan mentaati isi putusan ini; 11. Menghukum lagi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
-9-
bilamana para Tergugat
lalai melaksanakan isi putusan yang telah
berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewisjde); 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit vorbaar bij vorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan kembali. 13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan tersebut dibacakan, terlebih dahulu Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; Halaman 2 Point 1, 2 dan 3 Diperbaiki dan diganti menjadi : 1. Bahwa Penggugat ada memiliki Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang merupakan sebagian dari luas Kebun Kelapa Sawit Tergugat I dan II seluas 538,10 Ha terdiri dari 25 Blok yaitu Blok 1 sampai dengan Blok 25 yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 2. Bahwa, Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat seluas ± 100 Ha adalah berada di Blok 4, 5, 6, 7, dan 8, yang batas-batasnya sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatas dengan Kebun PT. Sawit Indah Lestari / Pei Tjoan;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun PT. Sawit Indah Lestari/Pei Tjoan;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Kebun PT. ABM
-
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pinang
3. Bahwa sebagai Bukti-bukti Penggugat atas Lahan Tanah Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah Surat Hibah dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 04 Agustus 2003 yang mana masing-masing membubuhkan tanda tangan dan membubuhkan Cap Jempol. 3.a. Bahwa dasar Penggugat memperoleh kebun kelapa sawit seluas ± 100 ha tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat kerjasama untuk membuka dan mengembangkan kebun kelapa sawit, Penggugat waktu itu sekitar tahun 2001 masih dinas di TNI AD dan
Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 10 -
bertugas di kodim 0209 Labuhan Batu, kondisi keadaan waktu itu masa transisi era Suharto ke reformasi, sehingga waktu itu masa reformasi dianggap sebagai kesempatan rakyat untuk melakukan pengarapan tanah kebun, dan hanya TNI AD yang disegani rakyat waktu itu, sehingga Tergugat I meminta Penggugat bekerjasama dalam keamanan dan juga Tergugat meminta uang kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2001 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal dalam pembukaan lahan kelapa sawit tersebut, Penguggat bersedia karena kebun kelapa sawit sangat menjanjikan keuntungan yang besar. 3.b. Bahwa
Penggugat selaku
aparat TNI AD tidak boleh
langsung ikut
berbisnis/duduk sebagai pengurus dalam perusahaan, akan tetapi Tergugat I meminta Penggugat dalam pengamanan dalam pengembangan pembukaan lahan kebun sawit tersebut, sehingga kebun kelapa sawit tersebut dapat berhasil dan berkembang hingga saat ini. 3.c. Bahwa sebagai jasa dari Penggugat atas pengamanan dan modal yang diserahkan dalam pengembangan Kebun Kelapa Sawit yang dikelola oleh Tergugat I dan II maka oleh Tergugat I menghibahkan seluas 100 ha dari Kebun Kelapa Sawit seluas 538.10 ha pada tanggal 04 Agustus 2003, dengan maksud agar Penggugat diakui Legalitas Hukumnya atas Kebun Kelapa Sawit yang dimaksud dan kebun yang telah menjadi milik Penggugat tersebut tetapi dikelola oleh para Tergugat dengan memberikan pembagian hasil panen kebun kepada Penggugat. Halaman 3 pada Point 6 dan 7. Diperbaiki dan diganti menjadi : 6. Bahwa Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 538,10 Ha tersebut sempat dikuasai dan diusaha) o)eh para penggarap Liar kemudian Penggugat dapat mempertahankan dan mengamankan lahan Kebun Kelapa Sawit tersebut, selanjutnya Tergugat I dan II mengelola Kebun Kelapa Sawit dimaksud hingga saat ini. 7
Bahwa pada bulan Februari 2008 Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat sudah mulai produksi dan Penggugat menerima hasil panen pertama hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dari Tergugat I karena menurut Tergugat I hasil panen belum normal dan masih banyak hutanghutang yang harus dibayar ditambah biaya pupuk dan perawatan.
Halaman 5 pada point 18 dan 19 18. ……………tertulis …………………Rp 13.800.000,-dst Diperbaiki menjadi………………… Rp 13.800.000.000 ..dst Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 11 -
19. …………..tertulis……………………seluas 450 ha Diperbaiki menjadi …………………seluas 538,10 ha; Halaman 6 pada point 4 dan 6 petitum; 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang merupakan sebagian dari tanah Kebun Kelapa Sawit seluas ± 538,10 Ha yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai mana dimaksud dengan Surat Hibah tertanggal 04 Agustus 2003, setempat dikenal dengan Blok 4,5,6,7 dan 8 yang batas-batasnya sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun PT. Sawit Indah Lestari / Pei Tjoan - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun PT. Sawit Indah Lestari / Pei Tjoan - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun PT. ABM - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pinang 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk menyerahkan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang berada di Blok 4, 5, 6, 7, dan 8 yang merupakan sebagian dari tanah Kebun Kelapa Sawit seluas ± 538,10 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani sesuatu hak apapun diatasnya. Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI. 1. Eksepsi Obscuur Libel a. Alamat Tergugat II (PT. Sawit Indah Lestari) salah. Bahwa menurut hukum acara perdata, menyangkut identitas para pihak dalam suatu
gugatan,
khususnya
mengenai
alamat
para
pihak
sangatlah
penting.Karena dari alamat para pihak yang bersengketa, khususnya alamat Tergugat, dapat menentukan kewenangan/ kompetensi relatif dari PN untuk mengadili perkara tersebut. Terlebih Tergugat II merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum; Bahwa alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terhadap Tergugat II (PT. Sawit Indah Lestari) adalah salah atau tidak benar. Adapun alamat Tergugat II yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 12 -
gugatannya adalah beralamat/ berkedudukan di Labuhan Batu Jalan Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Labuhan Batu Selatan. Padahal Tergugat II beralamat di Jalan Damar Mas Blok A No. 20, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
b. Identitas/Nama Penggugat Tidak Lengkap. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata (HIR maupun RBG), penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan.
Terlebih
penyebutan/
penulisan
nama
Penggugat,
haruslah
menyebutkan nama lengkap; Bahwa mengacu pada Pasal 118 ayat (1) HIR identitas yang wajib disebut adalah meliputi : - nama lengkap, - alamat atau tempat tinggal; Bahwa berdasarkan aturan tersebut, nama terang dan lengkap para pihak dan juga agar mencantumkan gelar atau alias jika ada merupakan kewajiban Penggugat dalam membuat suatu gugatan. Akan tetapi, Penggugat justeru tidak mencantumkan namanya sendiri dengan terang dan lengkap, sebab Penggugat hanya menyebutkan namanya di dalam surat gugatan berupa "T.H. SINAMBELA". Dengan demikian Penggugat telah nyata tidak menyebutkan namanya dengan terang dan lengkap, melainkan hanya menyebutkan singkatan namanya saja.Hal tersebut justeru membingungkan, sehingga memunculkan dugaan negatif kenapa Penggugat tidak menyebutkan namanya dengan terang dan lengkap. Dalam hal seperti ini juga menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan obscuur libel;
c. Perubahan Gugatan /Perbaikan Gugatan. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan keberatan atas perubahan/ perbaikan gugatan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat. Bahwa adapun alasan keberatan Para Tergugat atas Perbaikan Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat adalah karena Penggugat telah melanggar tentang adanya penerapan pembatasan perubahan gugatan yang sifatnya prinsipil, yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara;
Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 13 -
Bahwa
tidak
dibenarkan
atau
dilarang
perubahan
gugatan
yang
menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/ Sip/1973 Tanggal 17-12-1975, yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak; 2. Tidak mengubah Posita Gugatan; Bahwa
dilarang
dan
tidak
dibenarkan
perubahan
gugatan
yang
mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/ Sip/ 1971 Tanggal 3-12-1974 yang menyatakan
: "Yurisprudensi mengijinkan
perubahan
gugatan
atau
tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."; Sedangkan perubahan/ perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat telah jelas telah merubah posita gugatan bahkann yang sifatnya sangat prinsipil. Hal ini jelas terlihat dari perbaikan gugatan gugatan Penggugat pada Halaman 2 Point 1, 2, 3 yang diperbaiki menjadi: 1. Bahwa Penggugat ada memilliki Kebun Kelapa Sawit seluas kurang lebih 100 Ha yang merupakan sebagian dari luas kebun kelapa sawit Tergugat I dan II seluas 538,10 Ha terdiri dari 25 Blok yaitu Blok 1 s/d Blok 25 yang terletak di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sebelum diperbaiki kalimatnya sebagai berikut: "Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2001 sepakat bekerja sama untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, sekarang Kab. Labuhan Batu Selatan, seluas kurang lebih 450 Ha"; 2. bahwa kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas kurang lebih 100 Ha adalah berada di Blok 4, 5, 6, 7, dan 8, yang batas-batasnya sebagai berikut: -
sebelah Utara berbatas dengan kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pei
Tjoan -
sebelah Selatan berbatas dengan kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pei Tjoan
-
sebelah Timur berbatas dengan kebun PT. ABM
-
sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pinang.
Sebelum
diperbaiki
kalimatnya
sebasai
berikut:
"bahwa
wujud
kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I di atas lahan tanah kebun Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 14 -
kelapa sawit tersebut telah ditanami bibit kelapa sawit oleh Penggugat dan Tergugat I"; 3. Bahwa sebagai bukti-bukti Penggugat atas lahan tanah kebun kelapa sawit tersebut adalah Surat Hibah dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 04 Agustus 2003 yang mana masing-masing membubuhkan tanda tangan dan membubuhkan cap jempol. Selanjutnya ditambah lagi dengan point 3.a, point 3.b, dan point 3.c. yang isinya dapat dilihat pada Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014. Sebelum diperbaiki kalimatnya sebagai berikut: "bahwa sebagai bukti hak Penggugat ada di atas lahan tanah kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 450 Ha tersebut, Tergugat I telah menghibahkan sebagian lahan tanah dari kebun tersebut kepada Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2003, yaitu seluas kurang lebih 100 Ha yang disertai dengan lampiran surat-surat asli tanahnya." Bahwa jika diperhatikan dan dicermati, maka perubahan/perbaikan gugatan tersebut sangatlah prinsipil, sehingga telah mengubah baik posita maupun petitum gugatan sehingga mengakibatkan telah mengubah materi pokok perkara.Adapun perubahan yang sangat prinsipil tersebut sehingga telah mengubah materi pokok perkara adalah : -
mengenai luas lahan tanah kebun kelapa sawit yang menurut Penggugat dalam surat gugatannya adalah merupakan hasil kerjasama Penggugat dengan Tergugat I adalah seluas 450 Ha. Akan tetapi diperbaiki dalam perubahan gugatannya menjadi seluas 538, 10 Ha. Hal ini adalah perubahan yang sangat fantastis dan tidak masuk akal dan sangat mengada-ada menurut Para Tergugat;
-
mengenai batas-batas objek sengketa, pada surat gugatan tidak ada disebutkan, kemudian pada perubahan gugatan diperbaiki menjadi punya
batas-batas sebagaimana
yang disebutkannya
di dalam
perubahan/ perbaikan gugatan. Hal ini juga merupakan perubahan yang sangat prisipil dalam suatu perubahan gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata; -
kemudian mengenai dasar Penggugat memperoleh kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 100 Ha (yang dijadikan Penggugat menjadi objek sengketa) juga tidak jelas. Sebab pada dalil gugatannya yang dituangkan di dalam posita, disebutkan "Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2001 sepakat bekerja sama untuk membuka Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 15 -
lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, sekarang Kab. Labuhan Batu Selatan, seluas kurang lebih 450 Ha", kemudian diperbaiki/ dirubah menjadi "Penggugat ada memilliki Kebun Kelapa Sawit seluas kurang lebih 100 Ha yang merupakan sebagian dari luas kebun kelapa sawit Tergugat I dan II seluas 538,10 Ha terdiri dari 25 Blok yaitu Blok 1 s/d Blok 25 yang terletak di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan." -
Bahwa dengan demikian mengakibatkan gugatan obscuur libel atau tidak jelas, dan hal demikian menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard);
Bahwa dengan demikian sangat wajar menurut hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas, sehingga patut dinyatakan bahwa dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil (sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/ Pdt/ 1984 dan ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1145 K/ Pdt/ 1984); 2. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Relatif Mengadili Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 118 HIR menegaskan : yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri (PN) tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif,
gugatan
hams
diajukan
dan
dimasukkan
kepada
PN
yang
berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat. Dengan kata lain, mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan; Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan forum rei sitae yakni kepada PN meliputi daerah hukum berdasarkan tempat terletak barang/ benda tetap tersebut, maka hal tersebut dapat dibenarkan jika : -
tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan
-
objek sengketa terdiri dari benda tetap/ tidak bergerak;
Bahwa hanya dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan penerapan kompetensi berdasarkan forum rei sitae (PN yang berwenang didasarkan pada letak
benda
tetap).Jika
tempat
tinggal
Tergugat
diketahui,
patokan
menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan actor sequiturforum rei (yang
Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 16 -
berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat). Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas {Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta, April 1994, hlm. 116);
DALAM POKOK PERKARA. I. DALAM KONPENSI. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara Mutatis-mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sehingga sedapat mungkin tidak perlu diulangi; Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas atau menyatakan tidak benar seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini; Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat ada memilliki Kebun Kelapa Sawit seluas kurang lebih 100 Ha yang merupakan sebagian dari luas kebun kelapa sawit Tergugat I dan II seluas 538,10 Ha terdiri dari 25 Blok yaitu Blok 1 s/d Blok 25 yang terletak di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan batas-batas: -
sebelah Utara berbatas dengan kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pei Tjoan
-
sebelah Selatan berbatas dengan kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pei Tjoan
-
sebelah Timur berbatas dengan kebun PT. ABM
-
sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pinang. Justru lahan tersebut (objek sengketa dalam perkara a quo) adalah milk
Tergugat I yang pada mulanya dibeli oleh Tergugat I dengan cara ganti-rugi dari mantan Bupati Labuhan Batu yang bernama H. ALIHANAFIAH selaku pemilik sebelumnya yaitu pada tahun 1997; Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dasar Penggugat memperoleh kebun sawit seluas ± 100 Ha adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat kerjasama untuk membuka dan mengembangkan kebun kelapa sawit sekitar tahun 2001. Sebab begitu Tergugat I membeli lahan tersebut pada tahun 1997, pada tahun 1998 lahan tersebut langsung ditanami pohon kelapa sawit, dan pada tahun 2002 sudah mulai produksi (menghasilkan buah dan siap panen); Bahwa pada awal peralihan hak kepemilikan lahan kebun sawit seluas ± 520 Ha
2
(lima ratus dua puluh hektar persegi) sebagaimana yang tersebut diatas,
yaitu pada tahun 1997 memang ada beberapa masyarakat yang berusaha untuk Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 17 -
menggarap lahan tersebut dan bahkan mulai menanami bibit sawit pada sebahagian kecil dari lahan yang telah dibeli oleh Tergugat I dari pemilik sebelumnya, dan pada saat itulah Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat yang pada waktu itu masih aktif dan dinas sebagai anggota TNI AD Labuhan Batu. Pada akhirnya perselisihan dengan para penggarap tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian yang mana Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas perdamaian tersebut dan setelah peristiwa tersebut hubungan pertemanan antara Tergugat I dengan Penggugat semakin akrab atau semakin dekat; Bahwa atas dasar tersebut maka Tergugat I secara sukarela memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat membutuhkan uang baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening Penggugat. Dan mengenai adanya uang yang ditransfer oleh Tergugat I ke rekening Penggugat yang dimulai pada tanggal 06 Februari 2008 adalah atas dasar pertemanan karena mengingat keakraban antara Tergugat I dengan Penggugat ditambah lagi karena mengingat jasa dari Penggugat kepada Tergugat I yang bersedia membantu Tergugat I dalam mengamankan lahan sawit milik Tergugat I. Terlebih pada tahun 2008 Penggugat mulai memasuki masa pensiun dan Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat I mengenai banyaknya kebutuhan untuk keluarga Penggugat. Sehingga setiap kali Penggugat membutuhkan biaya Tergugat I berusaha untuk memenuhinya hingga sampai pada tanggal 05 Desember 2011 (sebagaimana perincian uang yang ditransfer oleh Tergugat I yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya); Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat I kembali mengalami penyakit stroke untuk yang kedua kalinya sehingga mengakibatkan Tergugat I kondisi fisiknya semakin tidak berdaya dan harus menjalani sisa hidupnya hanya di tempat tidur tanpa dapat berbuat apapun kecuali atas bantuan istri maupun anak-anaknya. Oleh sebab itu biaya yang dibutuhkan oleh Tergugat I semakin besar karena untuk perawatan Tergugat I pihak keluarga sering membawa Tergugat I untuk berobat dan dirawat di rumah sakit di luar negeri; Bahwa akan tetapi atas kebaikan yang selama ini diberikan oleh Tergugat I/ Para Tergugat disalah artikan dan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk "MEMERAS" Para Tergugat dan dalam kondisi Tergugat I yang sudah tidak berdayapun Penggugat masih tega untuk melakukan gangguan-gangguan hukum demi mencapai apa yang diinginkannya hingga pada timbulnya gugatan ini; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2008 kebun sawit
Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 18 -
tersebut sudah mulai produksi, melainkan pada tahun 2002. Dalil tersebut hanyalah merupakan kebohongan dan hal yang mengada-ada dari Penggugat; Bahwa tidak benar Tergugat I ada menghibahkan tanah kebun sawit seluas 100 Ha (objek sengketa) kepada Penggugat. Jikalau pun ada surat Hibah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dengan adanya cap jempol Tergugat I pada surat Hibah yang dimaksud oleh Penggugat, maka surat Hibah itu secara hukum jelas cacat hukum, karena surat Hibah dimaksud sama sekali tidak diakui oleh Tergugat I maupun keluarganya (seluruh Tergugat). Lagipula Tergugat I sudah mengalami sakit stroke yang pertama pada tahun 2002 dan bukan pada Januari 2012 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Secara logika hukumnya, tidak mungkin Tergugat I membuat surat hibah tanpa sepengetahuan keluarganya terlebih isterinya, ditambah lagi surat hibah tersebut dengan membubuhkan cap jempol bukan tandatangan, sedangkan Tergugat I bukanlah sorang yang buta huruf atau tidak bias baca tulis. Oleh karena itu, surat hibah yang diakui atau dinyatakan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan objek sengketa adalah sangat tidak berdasar menurut hukum dan sangat patut diduga telah terjadi perbuatan curang atau unsur perbuatan melanggar hukum atas tindakan Penggugat dalam proses pembuatan surat hibah tersebut; Bahwa atas adanya dugaan perbuatan melanggar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian (Poldasu), dan hingga saat ini masih dalam proses penyidikan di kepolisian terkait; Bahwa selain daripada itu, proses pemberian hibah tidaklah segampang/ semudah itu, karena pemberian hibah adalah suatu perbuatan hukum yang pengaturan maupun syarat-syaratnya ada diatur secara tegas di dalam Undangundang, khususnya diatur dalam dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang isinya: "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687 (yang berupa barang bergerak), dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah." Dan begitu juga pada ketentuan hukum lainnya yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bahwa tidak benar Tergugat I pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal dalam pembukaan lahan kelapa sawit tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya ; Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Para Tergugat kembali menegaskan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan oleh Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 19 -
sebab itu Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menjawab seluruh dalil-dalil ataupun seluruh kalimat-kalimat maupun tuntutan-tuntutan yang tertuang di dalam surat Gugatan Penggugat; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Terhormat yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat
telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2014 Nomor
71/Pdt.G/2013/PN.Rap yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan sah Surat Hibah tertanggal 04 Agustus 2003 tentang penyerahan lahan tanah dan kebun kelapa sawit seluas +100 ha yang didasarkan atas suatu kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dari Tergugat I i.c. Bambang Agus Winata alias Pei Tjoan kepada Penggugat i.c. T.H.SINAMBELA ; 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang merupakan sebagian dari tanah Kebun Kelapa Sawit seluas ± 538, 10 Ha yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan BatuSelatan, sebagai mana dimaksud dengan Surat Hibah tertanggal 04 Agustus 2003, setempat dikenal dengan Blok 4, 5, 6, 7 dan 8 yang batas-batasnya sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas dengan Kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pe Tjoan (blok 9);
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Bekoan/ Kebun PT. Sawit Indah Lestari/ Pe Tjoan;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan/ Kebun PT. ABM;
-
Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan jalan PU;
Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 20 -
Dengan titik koordinat areal sebagai berikut : Geografis
No
LU
BT
1
1000 15’03.0”
020 03’00.9”
2
1000 14’37.1”
020 03’01.9”
3
1000 15’02.2”
020 03’43.4”
4
1000 14’36.4”
020 03’42.8”
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang tidak menyerahkan asli surat-surat tanah maupun hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk menyerahkan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 Ha yang berada di Blok 4, 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan sebagian dari tanah kebun kelapa sawit seluas + 538,10 ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani sesuatu hak apapun diatasnya; 7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan dan membayar hasil panen kebun kelapa sawit seluas 100 ha tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak Januari 2012 sampai dengan objek perkara tersebut diserahkan kepada Penggugat; 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mematuhi dan mentaati isi putusan ini; 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari jika lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sampai dengan objek perkara tersebut diserahkan kepada Penggugat ; DALAM REKONVENSI -
Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.975.250,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Menimbang,
bahwa
Akta
Penyataan
Banding
Nomor
No71/Pgt.G/2013/PN. yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH
:
Panitera/
Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 21 -
Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2014, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat pada tanggal 15 Januari 2015 ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 26 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Terbanding
semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Maret 2015;
Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas perkara No. 71/Pdt.G/2013/PN-Rap, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat
pada tanggal 12 Februari 2015 dan kepada Para Pembanding
semula Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Para
Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 22 -
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Oktober 2014, No. 71/Pdt.G/2013/PN-Rap serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantauprapat pada tanggal 26 Desember 2014 menyatakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut : -
Bahwa
Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyidangkan
perkara ini tidak menggambarkan keadilan : -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Parapat yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum pada putusannya sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan yang objektif
-
Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pembanding memohon agar berkenan kiranya
Majrlis Hakim Pengadilan Tinggi menerima Permohonan
Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat asal / Pembanding seraya mengadili dan memutuskan : -
Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara Nomor : 71/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP dan Penetapan Sita Jaminannya tertanggal 13 Oktober 2014; Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
pada tanggal 25 Februari 2015 mengajukan keberatan atas memori
banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut : - Bahwa Judect factie i.c Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo terhadap keberatan-keberatan
yang
disampaikan
oleh
Pembanding/Tergugat
sebagaimana disampaikan dalam uraian memori banding, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah cukup adil mempertimbangkannya, sehingga Majelis Hakim Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 23 -
tidak patut oleh Pembanding menyebutkan hakim telah
silap dan keliru
dalam menerapkan hukum dalam putusannya. - Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dan membantah seluruh keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana disebutkannya dalam memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2014 yang diterima Terbanding pada tanggal 15 Januari 2015. - Bahwa Terbanding/Penggugat setuju dan sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum yang diambil dalam perkara ini, sehingga putusan yang diambil oleh majelis hakim judect factie tingkat pertama telah benar, tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, karenanya kami mohon agar majelis hakim pada tingkat banding dapat mempertahankan dan mengambil alih keputusan judect factie tersebut. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagaimana yang disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Reg. Nomor : 71/Pt.G/2013/PN.Rap. tanggal 23 Oktober 2014 selanjutnya menolak banding Para Pembanding I, II, III, IV, V dan VI tersebut ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 Oktober 2014, No. 71/Pdt.G/2014/PN-Rap serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksisaksi dari kedua belah pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ; Menimbang
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
mengambil kesimpulan bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 24 -
Menimbang, bahwa baik Terbanding semula Penggugat, dan Para Pembanding semula Para Tergugat membenarkan adanya pengiriman uang dari Para Pembanding semula Para Tergugat secara rutin antara Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi dimana
adanya
ikut
campur
Terbanding
semula
Penggugat
dalam
hal
mengamankan ganggugan keamanan saat pembukaan kebun sawit oleh masyarakat sehingga membuktikan, ada kepentingan dan kepemilikan dari Terbanding semula Penggugat atas objek sengketa, sedangkan alasan dari Para Pembanding
semula
Para
Tergugat,
tentang
pengiriman
uang
sebagai
Pertemanan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena kalau berdasarkan pertemanan tidak mungkin pengiriman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara rutin dengan waktu yang hampir bersamaan 3 (tiga) bulan kecuali apabila Terbanding semula Penggugat mempunyai kepemilikan atas kebun sawit tersebut ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
tanggal 23 Oktober 2014, nomor :
71/Pdt.G/2014/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan Pasal 162 ketentuan perundang-undangan dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan; MENGADILI:
-
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
tanggal 23 Oktober
2014 ; Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN-Rap. Yang dimohonkan banding tersebut ;
Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
- 25 -
-
Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, oleh Kami: H.BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DELIZATULO ZEGA,SH dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya. Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
DALIZATULO ZEGA,SH.
H.BACHTIAR AMS, SH.
ttd MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti, ttd Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 162/PDT/2015/PT-MDN
