P U TU S A N Nomor 76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING,
lahir 09 Februari 1985,
Pekerjaan honorer,
agama Islam, pendidikan S1,
tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara,
dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; m e l a w a n TERBANDING, lahir 30 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan honorer, tempat tinggal Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan
perkara ini ; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 76/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zdulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding ; Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
Hal 1 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Memerintahkan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon supaya membuka sidang dengan melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut diatas ; Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh supaya untuk keperluan itu, berkas perkara serta turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan perkara selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan segera dikirim kembali ke Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon masing-masing tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 03 Desember 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1435 Hijriyah secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dianggap tercantum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dinyatakan telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangHal 2 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil. - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Agustus 2011, serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014. Menimbang, bahwa
meskipun tidak semua poin dari alasan gugatan
Penggugat/Terbanding dipertimbangkan namun Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas, telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sementara latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai, sepanjang ketiga unsur tersebut di atas sudah terbukti. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaedah hukum: ” bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan. ” Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut
di
atas
maka
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon
Nomor
Hal 3 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
132/Pdt.G/2014/MS-Lsk tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1435 Hijriyah harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI Menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor. 132/Pdt.G/2014/MSLsk tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1435 Hijriyah ; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. ROSMAWARDANI, S.H., M.H dan Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H sebagai
Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara.-
Hal 4 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
dto
dto
Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H
Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM
dto Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H
PANITERA PENGGANTI dto Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H Perincian biaya banding : 1. Biaya Materai
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi
Rp
5.000,-
3. Biaya Leges
Rp
3.000.-
4. Biaya peroses
Rp.136.000,-
Jumlah :
Rp.150.000,-
----------------------------- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) --------------------------
Untuk salinan yang sama bunyinya; Banda Aceh, 17 Desember 2014 MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH WAKIL PANITERA dto A Z H A R, A S.H
Hal 5 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Perincian biaya banding : 5. Biaya Materai
Rp
6.000,-
6. Biaya Redaksi
Rp
5.000,-
7. Biaya Leges
Rp
3.000.Hal 6 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
8. Biaya peroses Jumlah :
Rp.134.000,Rp.150.000,----------------------( seratus lima puluh ribu rupiah )--------------
Untuk salinan yang sama bunyinya; Banda Aceh, 13 September 2012 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
Hal 7 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 8 dari 5 hal Put No.76/Pdt.G/2014/MS-Aceh
