PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. M e l a w a n

PUTUSAN Nomor 262/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. JAFAR PURBA juga bernama JAPAR PURBA alias JAFAR ROBERT PURBA, SPd, laki - laki, umur ± 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, PNS, beralamat di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor: 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I; 2. BERLIANA

Br.

TAMBUNAN,

perempuan,

umur

±

53

tahun,

kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II; Dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada Adi Baginda Sitompul,SH Advokat dari Biro Bantuan Hukum LSM Suara Keadilan Rakyat (Suakarya)

berkantor di Jln.Asrama Gg.Bersama No.17

Krakatau Ujung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 ; Melawan 1. LAMRIA SITORUS, perempuan, umur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gunung Sibayak Nomor : 20, Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan

Rambutan,

Kota

Tebing

Tinggi,

semula

sebagai

PENGGUGAT sekarang TERBANDING; Dalam hal ini

memberi kuasa kepada Suharto Butarbutar, SH dan

Irwansyah Tanjung, SH, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum Suharto Butarbutar, SH & Rekan“, beralamat di Jalan Raya Medan Tenggara Gang Perbatasan Nomor :17, Kelurahan

Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 1 dari 31

Binjai, Kecamatan Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2014 ; 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN dan LELANG MEDAN, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 30 A (Gedung Keuangan Negara) Medan, dalam hal ini memeri kuasa kepada Harmain Fadly,SH Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Medan berdasarkan Surat Tugas No:ST239/WKN.02/KNL.01/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Kuasa Khusus No:SKU-257/MK.6/2014 tanggal 17 April 2014, semula sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I ; 3. PT. BANK DANAMON, Tbk cq. PT. BANK DANAMON Tbk CABANG MEDAN PUTRI HIJAU, beralamat di Jalan Putri Hijau Nomor : 2 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Saputra Ginting, Karyawan pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk qq PT.Bank Danamon Indonesia, tbk Cabang Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:SKHKM-138. Tanggal 01 April 2014, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 10 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal

12

Maret

2014

dalam

Register

Perkara

Nomor

121/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat adalah selaku pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 atas 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 231 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / KelurahanBinjai terdaftar atas nama Tergugat I dengan gambar situasi / surat ukur Nomor : 2704 / 1995 tanggal 24 Maret 1995 yang terletak dijalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan

Denai,

Kota

Medan


(objek

sengketa)

yang

dilakukan

Halaman 2 dari 31

pelelangannya oleh Turut Tergugat I berdasarkan permohonan Turut Tergugat II sehubungan dengan macetnya kredit Tergugat I pada Turut Tergugat II ; 2.

Bahwa adapun batas - batas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai dan gambar situasi / surat ukur Nomor : 2704 / 1995 tanggal 24 Maret 1995 yang terletak di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (objek sengketa) adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara / Ny. Manalu Br. Purba seluas 21,2 meter ;

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara / Mulia Hutagaol seluas 20,9 meter ;

-

Sebelah Timur berbatas tanah negara / Muba Manulang seluas 10,9 meter ;

3.

Sebelah Barat berbatas gang seluas seluas 11,1 meter ;

Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan Nomor : 6124 / 2004 terdaftar tanggal 26 Oktober 2004 Nomor : 25064 / 2004 atas objek sengketa yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat II yang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

4.

Bahwa pemasangan hak tanggungan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II setelah mendapat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 3 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Tringani Tarigan, SH dari Tergugat I dan telah disetujui

oleh

Tergugat

II

sehingga

penerbitan

sertifikat

Hak

Tanggungan Nomor : 6124 / 2004 adalah sah demi hukum ; 5.

Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang atas objek

sengketa

kemudian

Penggugat

melaksanakan

kewajiban

Penggugat untuk membayar lunas atas barang yang telah dilelang tersebut, kemudian Turut Tergugat I menerbitkan tanda pelunasan dan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai ; 6.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai keatas nama Penggugat pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, sehingga sudah sewajarnya balik nama


Halaman 3 dari 31

Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai keatas nama Penggugat untuk dinyatakan syah demi hukum ; 7.

Bahwa meskipun lelang telah terlaksana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Penggugat telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai keatas nama Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II belumlah secara sukarela mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan masih menempati atau menguasai

objek

sengketa

secara

melawan

hukum

walaupun

Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat I dan II untuk mengosongkan objek sengketa bahkan Tergugat II mengatakan silahkan Penggugat melaporkan pada pihak yang berwajib dan Tergugat II tidak takut bahkan Tergugat II mengancam akan memasukan kedalam Koran dengan niat untuk mencemarkan nama

baik Penggugat selaku

PNS yang telah membeli objek sengketa secara lelang ; 8.

Bahwa karena pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Penggugat telah ditunjuk sebagai pemenang lelang serta sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai telah terdaftar atas nama Penggugat sehingga sudah sewajarnya kepemilikan atas objek sengketa atas nama Penggugat haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

9.

Bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang dan selaku pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya secara hukum sebagaimana yang telah menjadi ketentuan hukum sesuai dengan : a.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 323 K / Sip / 1968 menyebutkan “Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum”.

b.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 821 K / Sip / 1974 tanggal 28 Agustus 1976 menyebutkan “Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang - undang”.


Halaman 4 dari 31

c.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1230 K / Sip / 1980 tanggal 29 Maret 1982 menyebutkan “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.

10.

Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan II

tidak mau mengosongkan

rumah objek sengketa dan terus menguasainya walaupun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan

rumah

tersebut

kepada

Penggugat

oleh

karena

Penggugat telah membeli rumah tersebut secara sah berdasarkan lelang, sehingga perbuatan Tergugat I dan II tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmaatige overhead daad). 11.

Bahwa apabila objek sengketa disewakan kepada orang lain maka Penggugat akan menghasilkan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, oleh karena penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 3 (tiga) tahun maka sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II membayarnya kepada Penggugat senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

12.

Bahwa

akibat

penguasaan dan penempatan objek sengketa yang

dilakukan oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immaterial yaitu terdiri dari : -

Pembayaran lelang, biaya lelang, biaya pengurusan lelang dan biaya balik nama ……………………

-

……… = Rp.

90.175.000,-

Keuntungan yang diharapkan Rp. 18.000.000 x 3 tahun

= Rp.

54.000.000,-

Sewa rumah Rp. 10.000.000 x 3 tahun …….. = Rp.

30.000.000,-

-

Kerugian immaterial ………………………….... = Rp. 200.000.000,-

-

Biaya berperkara …………………………..…… = Rp. 50.000.000,---------------------------------------Total = Rp. 424.175.000,(empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13.

Bahwa oleh karena Tergugat

I dan II tidak juga melakukan

pengosongan atas rumah objek sengketa yang telah menjadi milik Penggugat

sehingga

telah

menimbulkan

kerugian

materil

bagi

Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 5 dari 31

rumah tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat

I dan II

ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I dan II untuk meninggalkan dan menyerahkan rumah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa adanya gangguan dari pihak manapun ; 14.

Bahwa sudah sepantasnya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang dwanggson sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan terhadap perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap ;

15.

Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas rumah perkara tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya meletakkan sita penjagaan atas rumah objek

sengketa

sebelum

adanya

putusan

dalam

perkara

ini

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; 16.

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan hormat

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak, untuk menghadap dimuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang telah dijalankan ;

3.

Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat I dan II yang masih menempati

dan

menguasai

objek

sengketa

adalah

merupakan

perbuatan melawan hukum ; 4.

Menyatakan Penggugat selaku pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya secara hukum ;


Halaman 6 dari 31

5.

Menyatakan sah demi hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai keatas nama Lamria Sitorus tertanggal 12 Mei 2011 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan ;

6.

Menyatakan demi hukum Penggugat adalah selaku pemilik atas 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 231 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai yang terletak di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;

7.

Menghukum Tergugat I dan II berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat atas 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 231 m2 terletak di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan

Medan Denai, Kota Medan kepada Penggugat

dalam keadaan baik dan kosong tanpa dihuni atau dikuasai oleh siapapun juga ; 8.

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian atas penguasaan objek sengketa sebesar Rp.424.175.000,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

9.

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.1.000.000,-

(satu

juta

rupiah)

untuk

setiap

hari

keterlambatan melaksanakan putusan ini ; 10.

Menghukum Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

11.

Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat I dan II menyatakan banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

12.

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ; Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 7 dari 31

DALAM EKSEPSI : Eksepsi Error in Persona : A.

Gugatan Penggugat Error in Persona (Diskualifikasi in Persona) ; -

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat Lamria Br. Sitorus bukanlah orang yang berhak dan sama sekali tidak mempunyai kapasitas menarik Tergugat I dan II dalam arus perkara ini atau dengan kata lain antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun yang menjadi dasar / acuan untuk menggugat Para Tergugat mengingat Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum perjanjian jual beli rumah dan tanah kepada Penggugat. Oleh sebab itu secara yuridis Penggugat tidak mempunyai kapasitas / legal standing dalam mengajukan gugatan ini ;

-

Bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan II yang mana Turut Tergugat telah melelang rumah dan tanah milik Para Tergugat tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat, sementara perjanjian antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I baru berakhir pada tanggal 22 Mei 2017 yaitu mengenai perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur ;

-

Tentang Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Tergugat: -

Bahwa Penggugat mendalilkan melakukan perjanjian jual beli barang melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Surat Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 terhadap barang milik Para Tergugat yaitu berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah milik Para Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomo : 623 atas nama Tergugat Jafar Purba dihadapan Notaris Tringgani Tarigan, SH tertanggal 10 Oktober 2010, oleh sebab itu Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Notaris Tringgani Tarigan, SH selaku pihak yang membuat perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat II selaku pihak penjual, maka “suatu

perjanjian

membuatnya”,

hanya

dengan

berlaku kata

lain

antara

pihak-pihak

Penggugat

yang

seharusnya

menjadikan pihak PT. Bank Danamon sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara sebagai Tergugat II dan Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 8 dari 31

kantor Notaris Tringgani Tarigan, SH dan juga Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yang telah melakukan peralihan hak, oleh sebab itu sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan pihak yang ditarik kedalam suatu perkara ; -

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium : -

Bahwa gugatan yang diajukan secara hukum harus memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan agar tidak terjadi proforma gugatan sehingga layak disebut gugatan tidak kekurangan pihak dan pihak-pihak yang digugat harus mempunyai hubungan hukum dalam arus perkara ini ;

-

Bahwa didalam hal 2 (dua) point 3 (tiga) dan 4 (empat) surat gugatan maka Penggugat mendalilkan mendapat hak atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat berdasarkan risalah lelang yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan dibantu oleh PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (perusahaan lelang swasta) atas permohonan Turut Tergugat II yaitu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai Risalah Lelang 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 oleh sebab itu sudah sepatutnya Penggugat turut melakukan gugatan kepada PT. balai Lelang Sukses Mandiri ;

-

Bahwa yang seharusnya ditarik dalam gugatan Penggugat adalah : 1.

PT. Bank Danamon Tbk sebagai Tergugat karena PT. bank Danamon yang telah menjual rumah dan bangunan sesuai SHM Nomor : 623 milik Jafar Purba, S.Pd dan PT. bank Danamonlah yang harus dimintai pertanggung jawaban oleh Penggugat namun mengapa Penggugat menjadikan PT. bank Danamon hanya sebagai Turut Tergugat ;

2.

Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara, cq. PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Perusahaan Lelang Swasta). Bahwa keterkaitan antara Penggugat setelah adanya pengumuman lelang melalui surat kabar Harian Mandiri yang dibuat oleh PT. Balai Lelang Sukses Mandiri selaku Balai Lelang Swasta, oleh karena itu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PT. Balai Lelang Sukses Mandiri ;


Halaman 9 dari 31

3.

Kantor Notaris Tringgani Tarigan, SH. Bahwa Penggugat mempunyai keterkaitan hukum dengan PT. Bank Danamon yang dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat yang membuat dan menyaksikan pengikatan hak tanggungan Nomor : 3 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Tringani Tarigan, SH atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 milik Tergugat Jafar Purba ;

4.

Badan

Pertanahan

Kota

Medan.

Bahwa

Penggugat

mendalilkan telah mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 kepada nama Penggugat dimana seharusnya Penggugat

juga

mengajukan

gugatan

kepada

Badan

Pertanahan Kota Medan mengingat peralihan hak atas tanah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ; Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan dengan tidak ditariknya para pihak dalam gugatan serta kesalahan penempatan para pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ; -

Tentang Eksepsi Dilatoria (Prematur) : -

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat masih terlampau dini atau premature karena perjanjian hak tanggungan antara PT. Bank Danamon dengan Jafar Purba baru akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2017 (Perjanjian utang piutang telah disepakati selama 10 (sepuluh) tahun (120 bulan) sesuai Akta Notaris Tringgani Tarigan, SH) ;

-

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpendapat sebelum hutang piutang yang disepakati didepan notaris Tringgani Tarigan, SH maka hubungan hukum antara Tergugat I baru akan berakhir pada bulan Mei 2017, oleh sebab itu Tergugat adalah pemilik tanah dan rumah yang teretak di Jalan Turi Nomor : 6. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 10 dari 31

DALAM POKOK PERKARA : -

Setelah Para Tergugat mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara adalah dalil yang keliru dimana dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hukum ;

-

Bahwa Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat mengenai 1 (satu) unit bangunan dan tanah dan Para Tergugat tidak ada menjual 1 (satu) unit rumah kepada Penggugat oleh sebab itu tidak sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat untuk memiliki atau menguasai rumah milik Para Tergugat karena rumah tersebut adalah milik Para Tergugat berdasarkan SHM Nomor : 623 / Kelurahan Binjai ;

-

Bahwa Para Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II yaitu PT. Bank Danamon Tbk yakni perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan agunan SHM Nomor : 623 / Kelurahan Binjai tertanggal 22 Mei 2007 dan akan berakhir 22 Mei 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris Tringani Tarigan, SH ;

-

Bahwa Para Tergugat sesuai dengan surat perjanjian utang piutang dengan

pihak

PT.

Bank

Danamon

Tbk

ada

meminjam

uang

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang dikabulkan adalah dalam perjanjian pinjaman adalah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran perbulan sebesar Rp.767.500,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu 10 tahun ; -

Bahwa Para Tergugat selama masa perjanjian telah membayar hutang kepada PT. Bank Danamon sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maka oleh sebab itu Para Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat yang telah merugikan nama baik Tergugat Tergugat selaku debitur yang beritikad baik ;

-

Bahwa PT. Bank Danamon Tbk telah melelang tanah dan bangunan milik Para Tergugat tanpa adanya surat pemberitahuan tertulis bahkan PT. Bank Danamon Tbk tidak pernah mengajukan bukti surat tertulis mengenai sisa maupun denda finalty hutang-hutang para Tergugat untuk sebagai dasar melelang tanah dan bangunan milik Para Tergugat;


Halaman 11 dari 31

-

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Bank Danamon Tbk karena Penggugat membeli rumah dan tanah dari PT. Bank Danamon Tbk supaya PT. Bank Danamon Tbk menyerahkan rumah dan tanah yang menjadi objek jual beli antara PT. Bank Danamon dengan Penggugat dan sesuai pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “sesuatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dengan

kata

lain

tidak mungkin

Para Tergugat

menyerahkan tanah dan rumah yang menjadi miliknya kepada Penggugat sementara antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada membuat perjanjian hutang piutang ataupun jual beli ; -

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kerugian secara materi dan immaterial adalah dalil yang keliru karena Para Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat akibat penguasaan objek perkara justru Para Tergugat telah sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini dimana Para Tergugat mempunyai alas hak dan bukti-bukti tentang penguasaannya atas objek tanah dan rumah terperkara ;

-

Bahwa Para Tergugat telah sering diteror dan dicaci maki oleh Penggugat karena Para Tergugat tidak mau meninggalkan rumah terperkara, bahkan Penggugat sering mendatangi rumah Para Tergugat dengan tidak sopan dan berteriak-teriak memaki Para Tergugat untuk segera meninggalkan

rumah dan tanah terperkara dalam keadaan

kosong sehingga Para Tergugat sangat malu dengan perbuatan Penggugat bahkan Tergugat II sering sakit-sakitan akibat perbuatan Penggugat ; -

Bahwa sesuai putusan MA Nomor : 3438 / Pdt / 1985 tertanggal 19 Desember 1987 menyatakan “suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah dan rumah, tidak dapat begitu saja menjadi perbuatan jual beli tanah manakala si debitur tidak melunasi utangnya dan

pasal

12

UU

1996

menegaskan

janji

yang

memberikan

kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji adalah batal demi hukum dan mengenai adanya peralihan nama dalam sertifikat Nomor : 623 / Kelurahan Binjai adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sesuai Peraturan Pemerintan Nomor : 24 tahun 1997 ; Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 12 dari 31

-

Bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemenang lelang dengan nilai lelang sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sementara tanggal diajukan lelang harga nilai jual objek pajak (NJOP) adalah sebesar Rp. 103.985.000,00 (seratus tiga juga sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga Tergugat merasa adanya penggelapan dan kecurangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI : -

Bahwa Tergugat I Jafar Purba dan Tergugat II Berliana Br. Tambunan selanjutnya mengajukan gugatan rekonpensi

dan

adapun

alasan

Tergugat dk / Penggugat dr mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut : -

Bahwa Tergugat dk / Penggugat dr dengan tegas menyatakan objek perkara adalah milik Tergugat dk / Penggugat dr sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai dan tidak pernah dialih namakan kepada pihak manapun ;

-

Bahwa tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melelang objek perkara sebelum perjanjian hutang piutang berakhir antara Turut Tergugat II kepada Tergugat dk adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena terhadap objek lelang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

-

Bahwa akibat perbuatan Penggugat dk kepada Penggugat dr telah mengakibatkan kerugian moril maupun material yang tidak sedikit dimana istri Penggugat dr sering sakit dan merasa sangat malu akibat diteror dan dipermalukan ditengah-tengah lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dan apabila dihitung maka kerugian moril dan materil Penggugat dr setiap persidangan : 1.

Biaya rumah sakit selama 3 tahun serta biaya perjalanan adalah sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

2.

Biaya immaterial akibat timbulnya permasalahan ini adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat dr / Tergugat dk adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;


Halaman 13 dari 31

-

Bahwa atas segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Penggugat dk / Tergugat dr atas objek terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; Demikianlah alasan dan uraian gugatan rekonpensi Tergugat I dan

Tergugat II ini saya sampaikan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai kepada Para Tergugat ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;


Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai atas nama Jafar Purba ;

-

Menyatakan tanah dan bangunan dengan luas 231 m 2 yang beralamat di Jalan Sehati II Nomor : 6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan adalah milik Tergugat dk / Penggugat dr sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai atas nama Jafar Purba ;

-

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pelaksanaan lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 terhadap sebidang tanah seluas 231 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai terdaftar atas nama Jafar Purba ;

-

Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Tergugat dk / Penggugat dr sebesar : a.

Biaya rumah sakit dan ongkos perjalanan selama 3 tahun sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

b.

Biaya immaterial akibat timbulnya permasalahan ini adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat dr / Tergugat dk adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;


Halaman 14 dari 31

-

Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk mengembalikan sertifikat Nomor : 623 / Kelurahan Binjai kepada Penggugat dr / Tergugat dk karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;

-

Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Membaca Jawaban Turut Tergugat I, tertanggal 16 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Turut Tergugat I tegaskan pelelangan yang dilakukan atas objek aquo dilaksanakan atas permohonan PT. bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 Jalan Iskandar Muda Nomor : 226 230 Medan sesuai dengan surat permohonan Nomor : 257 / RBC - R6 / 0910 tanggal 28 September 2010 hal Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Surat Pengantar SKPT / SKT ;

2.

Bahwa permohonan lelang oleh Turut Tergugat II atas objek perkara tersebut adalah berdasarkan pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan merupakan sebagai lembaga parate eksekusi yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Adapun ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan kepada kreditur pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan (vide Penjelasan atas UndangUndang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 angka 9) ;

3.

Bahwa Turut Tergugat I tegaskan pula, berpedoman pada UndangUndang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak


Halaman 15 dari 31

Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK. 06 / 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, rencana lelang yang dilaksanakan adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan

melalui

pelelangan

umum,

kreditur

pemegang

hak

tanggungan (dalam hal ini adalah Turut Tergugat II, selaku pemegang hak tanggungan) yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan penjualan objek tanggungan terhadap debitur yang telah melakukan cidera janji ; 4.

Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK. 06 / 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL / Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”

5.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat II telah melakukan peringatan kepada Debitur incasu Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surat Peringatan I Nomor : 664A / KPR / SP1 / RBC / R6 / 10 / JULI / 2009 tanggal 10 Juli 2009, Surat Peringatan II Nomor : 722A / KPR / SP2 / RBC / R6 / 06 / AGT / 2009 tanggal 06 Agustus 2009 dan Surat Peringatan III Nomor : 775A / KPR / SP3 / RBC / R6 / 07 / SEPT / 2009 tanggal 07 September 2009, Surat Teguran / Somasi Nomor : 0105 / Hkm-Mdn / RBC - 06 / 1109 tanggal 5 Nopember 2009 ;

6.

Bahwa dalam surat Nomor : 0105 / Hkm - Mdn / RBC - 06 / 1109 tanggal 5 Nopember 2009 perihal Surat Teguran / Somasi, didalamnya dijelaskan bahwa jika Sdr. Japar Robert Purba incasu Tergugat I telah lalai

melaksanakan

kewajiban-kewajiban


hutang,

maka

diberi

Halaman 16 dari 31

kesempatan melunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran ; 7.

Bahwa rencana pelelangan telah diberitahukan kepada pihak debitur incasu Tergugat I oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat II dengan surat Nomor : 347 / SCC - R6 / MDN / 1010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Lelang serta Surat Nomor : 347 / SCC - R6 / MDN / 1010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Lelang yang ditujukan kepada penghuni tanah dan bangunan ;

8.

Bahwa rencana pelaksanaan lelang tersebut juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Nomor : 268 / RBC - R6 / 0910 tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II akan bertanggung jawab apabila timbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun terkait objek lelang ;

9.

Bahwa atas permohonan lelang dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat II berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor : 267 / RBC - R6 / 0910 tanggal 28 September 2010 hal : Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Surat Pengantar SKPT / SKT, maka Kepala KPKNL Medan incasu Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor : S - 2180 / WKN. 2 / KNL. 0201 / 2010 tanggal 19 Oktober 2010 hal : Penetapan Jadwal Lelang ;

10.

Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak Penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Objek Lelang Eksekusi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 409 / PKM / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang menerangkan bahwa atas objek sengketa berupa tanah seluas 231 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Binjai atas nama Jafar Purba yang terletak di Gang Turi Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk keperluan lelang ;

11.

Bahwa suatu permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga


Halaman 17 dari 31

telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK. 06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL / Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. Dalam hal ini Turut Tergugat I hanya melaksanakan

tugasnya

sebagai

pelaksana

lelang

yang

mana

penjualnya adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat II ; 12.

Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelelangan ini telah diumumkan melalui surat kabar harian Mandiri pada tanggal 11 Nopember 2010 (halaman 6) guna memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat atas pelaksanaan lelang tersebut ;

13.

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2010 dengan harga limit sebesar Rp. 67.000.000,- telah ditetapkan oleh Turut Tergugat II selaku penjual melalui suratnya kepada Turut Tergugat I tanggal 7 Oktober 2010 perihal Limit Lelang ;

14.

Bahwa Turut Tergugat I selaku pelaksana lelang melakukan lelang dimulai dari harga limit yang diberikan penjual incasu Turut Tergugat II. Hal ini berdasarkan pasal 1 Nomor 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK. 06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual / Pemilik Barang;

15.

Bahwa lelang yang dilaksanakan atas objek aquo atas nama Jafar Purba incasu Tergugat I dalam perkara ini tercatat dan ternyatakan sah secara hukum dalam Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 dengan penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang adalah Sdr. Lamria Sitorus incasu Penggugat ;

16.

Bahwa Dr. Purnama T. Sianturi, SH, MHum dalam buku Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang menyatakan bahwa Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik


Halaman 18 dari 31

dibuat Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum. Risalah Lelang merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis didalamnya harus dipercaya Hakim dan harus dianggap benar dan tidak memerlukan penambahan pembuktian ; 17.

Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa dokumen Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik merupakan dokumen yang secara jelas diakui keabsahannya yang mempunyai sifat mengikat sehingga apa yang tertuang didalamnya harus dipercaya Hakim yang diakui kebenarannya ;

18.

Bahwa dari apa yang dijabarkan Turut Tergugat I dalam jawaban ini dengan tegas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya terhadap prosedur pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku ; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat I

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah dan beritikad baik serta dilindungi oleh undang-undang ;

2.

Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 736 / 010 tanggal 25 Nopember 2010 ; Membaca jawaban Turut Tergugat II, tanggal 16 Juni 2014, yang pada

pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Tuan Jafar Purba juga bernama Japar Purba disebut dan ditulis juga Japar Robert Purba (Tergugat I) selaku debitur dengan persetujuan istrinya yaitu Nyonya Berliana Boru Tambunan (Tergugat II) telah menerima dan menikmati pinjaman uang berupa fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Danamon (Turut Tergugat II) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 2 tanggal 1 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Tringani Tarigan, SH, Notaris di Medan ;


Halaman 19 dari 31

2.

Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kembali atas kewajiban / utang Tergugat I selaku debitur, Tergugat I telah memberikan jaminan kepada Turut Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 terdaftar atas nama Jafar Purba, luas tanah 231 m2 yang terletak di Jalan Turi (Dalam) Gang Sehati II Nomor : 6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;

3.

Selanjutnya antara Tergugat I dalam kedudukan selaku Penjamin dengan persetujuan istrinya yaitu Tergugat II dan Turut Tergugat II selaku

Kreditur

telah

dibuat

dan

ditandatangani

Surat

Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 3 tanggal 1 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Tringani Tarigan, SH, selaku PPAT / Notaris di Medan yang dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 295 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6124 / 2004 tanggal 26 Oktober 2004 (selanjutnya disebut SHT) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. 58.750.000,- dengan nama pemegang Hak Tanggungan Peringkat I yaitu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang berkepala irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial (executoriale kracht), sesuai Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat menjadi UUHT Nomor : 4 tahun 1996) ; 4.

Bahwa dokumen-dokumen / akta-akta yang dibuat oleh Tuan Jafar Purba juga bernama Japar Purba disebut dan ditulis juga Japar Robert Purba (Tergugat I) selaku Debitur / Penjamin dengan persetujuan istrinya yaitu Nyonya Berliana Boru Tambunan (Tergugat II) dan Bank Danamon (Turut Tergugat II) selaku Kreditur sebagai dasar pemberian fasilitas kredit KMG yaitu berupa : -

Akta Perjanjian Kredit Nomor : 2 tanggal 1 Oktober 2004 ;

-

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 3 tanggal 1 Oktober 2004 ;

-

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 295 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004, dan ;


Halaman 20 dari 31

-

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6124 / 2004 tanggal 26 Oktober 2004 ;

sebagai bukti / dasar pembebanan Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan / Jaminan adalah merupakan dokumen / akta-akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR / 285 RBg / 1870 BW yang memiliki kekuatan hukum sempurna, sah dan mengikat menurut hukum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain ; 5.

Bahwa pula hanya dengan proses pemberian fasilitas kredit, sejak pemberian fasilitas kredit oleh Bank Danamon (Turut Tergugat II) selaku Kreditur kepada Jafar Purba (Tergugat I) selaku Debitur sampai dengan proses pembebanan jaminannya, telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur / ketentuan hukum yang berlaku. Karenanya pemberian fasilitas kredit KMG oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I berikut dengan pembebanan jaminan untuk kepentingan Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat. Dengan demikian maka Turut Tergugat II adalah selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik (te goeder throuw) harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya menurut hukum (berdasarkan pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata) ;

6.

Bahwa Turut Tergugat II selaku Kreditur telah melakukan kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 2 tanggal 1 Oktober 2004 yaitu dengan memberikan dan mencairkan seluruh jumlah kredit / pinjaman sebesar Rp. 47.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menerima dan menikmati pinjaman uang berupa fasilitas Kredit Multi Guna (KMG). Tetapi Tergugat I selaku Debitur terbukti telah lalai, cidera janji dan wanprestasi dalam membayar angsuran / cicilan kredit yang merupakan kewajiban / utangnya kepada Turut Tergugat II ;

7.

Bahwa Turut Tergugat II telah berulangkali mengingatkan Tergugat I baik secara lisan melalui telpon maupun secara tertulis untuk segera menyelesaikan pembayaran angsuran / cicilan fasilitas kredit KMG yang telah menunggak, antara lain yaitu :


Halaman 21 dari 31

a.

Surat Peringatan I Nomor : 664A / KPR / SP1 / RBC / R6 / JULI / 2009 tanggal 10 Juli 2009 ;

b.

Surat Peringatan II Nomor : 722A / KPR / SP2 / RBC / R6 / AGT / 2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;

c.

Surat Peringatan III Nomor : 775 / KPR / SP3 / RBC / R6 / 07 / SEPT / 2009 tanggal 07 September 2009 ;

d.

Surat Teguran / Somasi Nomor : 0105 / Hkm - Mdn / RBC - 06 / 1109 tanggal 5 Nopember 2009 ;

e.

Surat Somasi Terakhir Nomor : 018 - A / Hkm - Mdn / RBC - R6 / 0110 tanggal 8 Januari 2010 ;

Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I tetap tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban / utangnya kepada Turut Tergugat II. Sehingga dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku debitur telah lalai, cidera janji dan wanprestasi dalam membayar angsuran / cicilannya kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang telah disepakat dan ditandatangani bersama ; 8.

Karena Debitur (Tergugat I) tidak juga menyelesaikan kewajiban / utangnya

walaupun

telah

diberikan

kesempatan

pembayaran,

peringatan-peringatan dan somasi yang patut dan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6124 / 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 295 / 2004 dan pasal 6 UUHT Nomor : 4 tahun 1996 dan dengan berat hati maka Bank Danamon (Turut Tergugat II) mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berdasarkan surat Nomor : 267 / RBC - R6 / 0910 tanggal

28

September

2010

dengan

Harga

Limit

Penjualan

Rp.67.000.000,- ; 9.

Sebelum pelaksanaan lelang Bank Danamon (Turut Tergugat II) juga telah mengirimkan surat pemberitahuan Nomor : 347 / SCC - R6 / MDN / 1010 tanggal 28 Oktober 2010 dan surat Permintaan Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 183A / SK / SCC - R6 / MDN / 1110 tanggal 1 Nopember 2010 serta telah diumumkan melalui selebaran temple tanggal 27 Oktober 2010 sebagai pengumuman lelang pertama dan


Halaman 22 dari 31

pengumuman di surat kabar harian Mandiri tanggal 11 Nopember 2010 sebagai pengumuman lelang kedua ; 10.

Bahwa pada pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan (objek Hak Tanggungan) berdasarkan UUHT Nomor : 4 tahun 1996 yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2010, Jaminan Debitur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Binjai telah laku terjual lelang dengan penawaran tertinggi terakhir sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah disahkan bahwa Nyonya Lamria Sitorus sebagai pembeli pada pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya berkenan memberikan putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menerima jawaban Turut Tergugat II ;

2.

Menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah Kreditur yang beritikad baik dan karenanya segala hak dan kepentingannya dilindungi secara hukum;

3.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Nopember 2014 Nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat I dan II ;

Dalam Pokok Perkara : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat I dan II yang masih menempati

dan

menguasai

objek

sengketa

adalah

merupakan

perbuatan melawan hukum ; Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 23 dari 31

3.

Menyatakan Penggugat selaku pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya secara hukum ;

4.

Menyatakan sah demi hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai keatas nama Lamria Sitorus tertanggal 12 Mei 2011 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;

5.

Menyatakan demi hukum Penggugat adalah selaku pemilik atas 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 231 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai, yang terletak di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;

6.

Menghukum Tergugat I dan II berikut siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan atas 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 231 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / Kelurahan Binjai, yang terletak di Jalan Turi Gang Sehati II Nomor : 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dihuni atau dikuasai oleh siapapun juga ;

7.

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini ;

8.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (perlawanan), Banding maupun Kasasi (Uit voorbaar bij voorraad) ;

9.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;


Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.186.000,(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; Membaca Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 24 dari 31

tanggal 02 Desember 2014

telah memberitahukan isi putusan perkara ini

kepada Turut Tergugat I ; Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 Tergugat I, II/Pembanding I, II telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Nopember 2014 Nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, dan kepadaTurut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 15 April 2015 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II/ Pembanding I,II tertanggal 16 Maret 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 13 April 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat Ii/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM KONPENSI: 1. Bahwa Pembanding tidak setuju dan menolak seluruh pertimbangan hukum maupun diktum putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, baik pada bagian konpensi maupun pada bagian rekonpensi pada perkara aquo karena tidak benar dan keliru karena : a. Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap putusan Dalam Konpensi, dimana kurang teliti dalam memeriksa, membaca, menilai dan mempertimbangkan seluruh dalildalil, fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh para pihak sebelum perkara aquo diputus; b. Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap eksepsi yang diajukan oleh para pembanding; Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 25 dari 31

c. Hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum yang terjadi; d. Hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam menerapkan hukum formal dalam perkara aquo; e. Bahwa putusan tingkat pertama telah dikeluarkan secara tidak benar dan tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan yang ingin dicapai dalam perkara aquo, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut : ”Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili”; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal diatas, maka hakim tingkat pertama dalam bagian putusan konpensi aquo telah : a. Tidak memuat dan berdasarkan putusan pada pertimbangan yang cukup,

dimana

hakim

4444tingkat

pertama

juga

tidak

mempertimbangkan serta menguji seluruh bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan dan atau dihadirkan dalam persidangan; b. Tidak memuat serta mengutip pasal-pasal dari peraturan perundangundangan yang diambil dari sumber hukum formal sebagai dasar hukum mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan; 3. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti bahwa hakim tingkat pertama dalam memberikan putusannya tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bagian dalam Konpensi putusan tingkat pertama tersebut menunjukkan tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sekaligus tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu sudah tepat dan sepatutnya apabila majelis hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk menolak dan membatalkan pertimbangan hukum dan diktum pada bagikan Konpensi putusan tingkat pertama dimaksud;


Halaman 26 dari 31

DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Pembanding berhubungan dengan (quo non, hal mana ditolak) dimana masalahnya menyangkut dengan pelelangan terhadap sebidang tanah seluas 231 m2 berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 632 yang terletak di Jalan Turi (dalam) Gang Sehati II Nomor:6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan; 2. Bahwa sebagaimana diketahui, melalui diktum putusan pada bagian rekonpensi hal.43 (empat puluh tiga) judex facti Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan permasalahan tersebut telah dipertimgangkan dalam bagian konpensi, sehingga dengan demikian gugagtan rekonpensi Penggugat d.R/Tergugat d.K haruslah ditolak dengan membebankan biaya perkara dalam gugatan rekonpensi kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K; 3. Bahwa Para Pembanding tidak setuju dan menolak pertimbangan hukum diktum putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, pada bagian Rekonpensi pada perkara aquo karena tidak benar dan keliru: Membaca

surat

kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Terbanding tertanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM KONPENSI 1. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat keberatan dengan keberatan Para Pembanding/Tergugat I dan II yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa

pertimbangan

hakim

tingkat

pertama

tidak

memberikan

pertimbangan hukum yang memadai terhadap putusan tingkat pertama dalam konpensi, dimana kurang teliti dalam memeriksa, membaca menilai dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil, fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum perkara aquo diputus ; 2. Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut sangat tidak bertalasan yang menyatakan putusan kurang memadai dan tidak teliti akan tetapi Para Pembanding tidak dapat menjelaskan pada bagian pertimbangan hukum yang mana, dan apa yang menjadi dasar bagi Para Pembanding/Tergugat I dan II menyatakan pertimbangan hukum judex factie tidak memadai dan kurang teliti, dalam perkara aquo Para Pembanding tidak dapat menjelaskan

alasan-alasan

keberatan

memori

bandingnya,

karena

pertimbangan hukum judex factie sudah sangat jelas dalam memberikan Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 27 dari 31

pertimbangan hukumnya sesuai dengan dalil dan fakta-fakta hukum dari Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II; 3. Bahwa pada kenyataannya didalam mengambil pertimbangan hukumnya hakim Judex Factie menjalankannya melalui proses persidangan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti autentik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 ditambah dengan bukti tambahan Bukti P-8 dan Bukti P-9, sedangkan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I mengajukan Bukti TT I-1,Bukti TT I-2, Bukti TT I-3 Bukti TT I-4,Bukti TT I-5, Bukti TT I-6, Bukti TT I-7 dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II mengaukan Bukti TT II-1, Bukti TT II-2, Bukti TT II-3, Bukti TT II-4, Bukti TT II-5, Bukti TT II-6 yang kesemuanya dilampirkan dengan bukti asli dan diajukan sesuai dengn proses Hukum Acara Perdata pada persidangan tingkat pertama ; DALAM REKONPENSI 1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie yang menyangkut dengan pelelangan terhadap sebidang tanah Penggugat d.R/Tergugat d.K yang dilakukan Turut Tergugat I atas permohonan Turut Tergugat II yang dibeli oleh Tergugat d.R / Penggugat d.K, jadi gugatan rekonpensi yang ditujukan kepada Tergugat d.R / Penggugat d.K tidak tepat dan salah alamat; 2. Bahwa berangkat dari tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melakukan pelelangan atas sebidang tanah perkara aquo kepunyaan Penggugat I,II d.R/Tergugat I,II d.K disebabkan karena kelalaiannya sendiri, jadi tidaklah beralasan menuntut kerugian materil dan immateril kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K; 3. Bahwa Tergugat d.R/Penggugat d.K tetap membantah gugatan rekonpensi yang sebenarnya justru merugikan Tergugat Rekonpensi karena selaku pemenang lelang seharusnya sudah dapat menguasai objek perkara tetapi justru sebaliknya dituntut ganti rugi oleh Penggugat I,II d.R/Tergugat I,II d.K; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 28 dari 31

I,II/Pembanding

I,II

pada

tanggal

24

Pebruari

2015

dan

kepada

Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014, Kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 15 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Tergugat

I,II

/

Pembanding I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

majelis

memperhatikan dengan seksama

hakim

tingkat

banding

setelah

memori banding dari Pembanding

I,II/Tergugat I,II serta,kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat d.K ternyata mengenai materi banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam halaman 29 sampai dengan halaman 41 dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa majelis hakkim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Nopember 2014 nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I,II/Pembanding I,II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata keseluruhan hal-hal yang yang dimuat dalam

memori

banding

dan

kontra

memori

banding

tersebut

telah

dipertimbangkan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama baik Dalam Eksepsi, Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, oleh karena majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 29 dari 31

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; Menimbang,

bahwa

dengan

mengambil

alih

pertimbangan-

pertimbangan hukum hakim tigkat pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa, mengadili perkara aquo di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

03

Nopember

2014

Nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I,II/ Pembanding I,II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Undang-undang

No.48

tahun

2009

(tentang

Kekuasaan

Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Nopember 2014

Nomor:121/Pdt.G/2014/PN.Mdn

yang

dimohonkan

banding

tersebut ; - Menghukum Tergugat I,II/Pembanding I,II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 16 NOPEMBER 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 30 dari 31

PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor.262/PDT/2015/PT.MDNuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 30 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ROSELINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

Ttd

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Panitera Pengganti : Ttd

ROSELINA,SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,-


Halaman 31 dari 31

PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. M e l a w a n

Recommend Documents