PUTUSAN Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS. Pemkab Pasuruan golongan III C Pangkat Penata, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS. Pemkab Pasuruan golongan III A Pangkat Penata Muda, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Termohon ; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Setelah mendengar keterangan Pemohon ; Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan ; DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 20 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas tanggal 20 Oktober 2015 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0376/01/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan; Hal. 1 dari 14 hal Put Nomor: 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 2 tahun 3 bulan;, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, Lahir 08 Januari 2004 b. ANAK 2, Lahir 23 Maret 2007 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu sering berhubungan dengan dunia maya sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibu jika Pemohon mengingatkan Termohon marah dan Termohon tetap tidak berubah selain Termohon tertutup masalah keuangan; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan tepatnya sejak bulan Desember tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi ; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa,
mengadili dan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; Hal. 2 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.M. Ali Lutfi, SH, M.Hum., Mediator Pengadilan Agama Pasuruan tertanggal 16 Pebruari 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal; Bahwa Pemohon dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang (Bupati Pasuruan) Nomor : 474.3/502/424.073/2015 tanggal 07 Desember 2015 dan surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : 800/497/424.073/2015 tanggal 1 Desember 2015. Dan Oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan; Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dalam sidang sebagai berikut: -
Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah kedua anak yang ikut dengan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- sampai 5.000.000,- (empat juta sampai lima juta rupiah);
Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula Hal. 3 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; Bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
Permohonannya,
Pemohon
mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut : -
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : 0376/01/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan di paraf; Bahwa selain bukti surat - surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2
(dua) orang saksi yaitu : 1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon; - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1 dan ANAK 2; - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
Bahwa
saksi
pernah
melihat
sendiri
Pemohon
dan
Termohon
bertengkaran yang terjadi sejak akhir tahun 2014; -
Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering SMS sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibu dan jika Pemohon mengingatkan Termohon marah-marah dan tetap tidak berubah dan Termohon juga sering keluar dengan laki-laki lain;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun tepatnya sejak bulan Desember tahun 2014;
-
Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Hal. 4 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri setelah nikah kumpul bersama dirumah Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak; - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menceraikan Termohon karena sering terjadi percekcokan dan saksi sering melihat sendiri percekcokan tersebut; - Bahwa pertengkaran tersebut sering terjadi sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan Termohon terlalu sering pergi keluar dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah berusaha menegurnya namun Termohon tetap tidak mau berubah; - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan dan selama itu tidak pernah rukun lagi; -
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi - saksi, dan
Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti bukti yang akan diajukan di depan sidang dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon serta mohon putusan ; Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
Permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2012, sebagaimana tercantum pada Hal. 5 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Kutipan Akta Nikah Nomor 0376/01/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon dari Pejabat yang berwenang (Bupati Pasuruan) Nomor : 474.3/502/424.073/2015 tanggal 07 Desember 2015, dan Termohon juga telah memperoleh surat keterangan untuk bercerai Nomor : 800/497/424.073/2015 tanggal 1 Desember 2015, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.M. Ali Lutfi, SH, M.Hum., Mediator Pengadilan Agama Pasuruan tertanggal 16 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal; Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah Termohon terlalu sering berhubungan dengan dunia maya sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibu jika Pemohon mengingatkan Termohon marah dan Termohon tetap tidak berubah selain Termohon tertutup masalah keuangan dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, keluarga masing-masing pihak telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon dianggap Hal. 6 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara contradictoir (diluar hadirnya Termohon); Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2; Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik,
mempunyai
nilai
pembuktian
yang
sempurna,
mengikat
dan
menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran
antara
Pemohon
dan Termohon
yang
disebabkan karena Termohon terlalu sering SMS dan pergi keluar dengan lakilaki lain sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibu dan Pemohon sudah berusaha menegurnya namun Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga berakibat pisah tempat tinggal selama ± 10 bulan sampai 1 tahun, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak sanggup dan tidak berhasil merukunkan mereka kembali; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil
Pemohon dan keterangan
saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut: Hal. 7 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
-
Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, bernama: ANAK 1, Lahir 08 Januari 2004 dan ANAK 2, Lahir 23 Maret 2007
-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak November 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu sering SMS dan pergi keluar dengan laki-laki lain sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibu dan Pemohon sudah berusaha menegurnya namun Termohon tetap tidak mau berubah;
-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama ± 1 tahun dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
-
Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguhsungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai
bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mecintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt“ tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya
tidaklah penting
menitik beratkan dan
mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Hal. 8 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
dan
Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara
Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada hubungan lagi
layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali; Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur’an disebut dengan ”miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)” dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga
Pemohon dan
Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Pemohon dengan
Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; Menimbang,
bahwa
dalam
perkara
ini,
Majelis
Hakim
perlu
mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:
Hal. 9 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah
terbukti dan memenuhi
alasan perceraian
sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) nafkah iddah dan mut’ah kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan berikut ini: -
Dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :
Artinya : “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)“
-
Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:
Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, “ -
Firnman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49 :
Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik” ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib Hal. 10 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
memberikan nafkah iddah dan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum
Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan
mut’ah kepada Termohon; Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah (3 bulan) yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar
Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa uang
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, Lahir 08 Januari 2004 dan ANAK 2, Lahir 23 Maret 2007 dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon; Menimbang, bahwa
Pemohon wajib memberi nafkah kepada anaknya
tersebut di atas sebagaimana maksut Pasal 41
huruf (b) Undang-Undang
Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:
Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “ Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari Pemohon, Majelis Hakim mewajibkan kepada
Pemohon untuk membayar
nafkah anak kepada Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana berlaku ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 11 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal
22
Oktober
2002,
Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Nomor:
409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Pasuruan berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikarar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, untuk mengirimkan salinan penetapan ikarar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; Hal. 12 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa: 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah); 3.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari Dra. Hj. MASITAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH. dan Drs. H. MUCHIDIN, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,
Dra. Hj. HAMIMAH.
Dra. Hj. MASITAH.
Hakim Anggota,
Drs. H. MUCHIDIN, M.A. Hal. 13 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Panitera Pengganti,
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Biaya Meterai Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.000,00 50.000,00 60.000,00 5.000,00 6.000,00 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Drs.H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, SH.
Hal. 14 dari 14 hal Put Nomor 1651/Pdt.G/2015/PA.Pas.
