PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KOTA CILEGON, selanjutnya disebut “PEMBANDING/Termohon”; Melawan TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KOTA CILEGON, selanjutnya disebut “ TERBANDING / Pemohon ”; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 000/Pdt.G/2014/PA. Clg tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2.
Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak
satu
raj'i
terhadap
Termohon
Konvensi
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ; 3.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa: 2.1.
Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah).
2.2.
Mut’ah berupa cincin emas 2 gram.
2.3.
Nafkah terhutang / nafkah masa lampau (madhiyah) selama 10 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada poin (2) diktum putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1.
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Membaca akta pernyataan banding yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juli 2014, Termohon mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 000/Pdt.G/2014/ PA.Clg, tanggal 23 Juni 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 02 Juli 2014;
Membaca memori banding Pembanding tertanggal 02 Juli 2014 yang diterima Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 07 Juli 2014, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 08 Juli 2014, sedangkan Terbanding sebagaimana ternyata dalam berkas banding bundel B tidak mengajukan Kontra Memori Banding; Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage), sedangkan pihak Terbanding berdasarkan Catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 21 Agustus 2014 ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan pemeriksa berkas perkara banding (inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Majlis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan yang dimintakan banding tersebut Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi telah tepat dan benar, untuk itu menyatakan sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan banding ini, hanya saja Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan
perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena pertimbangan tersebut tidak sinkron dengan dictum putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak berperkara dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan karena perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon a quo "Dalam Konvensi" dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan. Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan yang dimintakan banding tersebut Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi telah tepat dan benar, untuk itu menyatakan sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan banding a quo kecuali yang berkaitan dengan besaran nafkah iddah dan nafkah terhutang/nafkah masa lampau (madhiyah) yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau lebih kurang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, bila dibandingkan dengan
penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan bukti T dan keterangan Saksi-saksi
Penggugat
Rekonvensi,
terbukti
Tergugat
Rekonvensi
berpenghasilan sebesar Rp 3.200.339 (tiga juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) setiap bulan, maka dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan seperti sekarang ini dan juga memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding seperti tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut cukup wajar dan adil dan karenanya Hakim Tingkat Banding menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah terhutang/nafkah masa lampau (madhiah) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 13 (tiga belas) bulan = Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan alat bukti T hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.200.339 (tiga juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan juga memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding seperti tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup wajar dan adil nafkah madhiah tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusan a quo dan oleh Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak September 2013 dan hingga putusan tingkat pertama dijatuhkan terhitung selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak memperoleh nafkah terhutang/ nafkah masa lampau (madhiyah) seluruhnya sebesar 10 bulan x Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) = Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya;
Menimbang, bahwa pada dasarnya secara fakta keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan diatas sebagai jawaban dari keberatan tersebut. Untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama a quo "Dalam Rekonvensi" dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI I.
Menerima permohonan banding Pembanding
II.
Dalam Konvensi: Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Cilegon
Nomor
000/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding; Dalam Rekonvensi Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Cilegon
Nomor
000/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2.
Menetapkan
Penggugat
Rekonvensi
(PEMBANDING)
berhak
memperoleh akibat cerai talak berupa: 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 2.2. Mut’ah berupa cincin emas seberat 2 (du) gram; 2.3. Nafkah terhutang/nafkah masa lampau (madhiyah) selama 10 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 3.
Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberi akibat cerai talak berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah terhutang/nafkah masa lampau (madhiyah) sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas kepada Penggugat Rekonvensi ( PEMBANDING);
4. III.
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majlis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Dirwan., S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Ketua Majlis, Drs. H. Ahmad Choiran., M.H., dan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh Ketua Majlis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta Achmad Sofwan., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Ketua Majelis ttd Drs. M. Dirwan., S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs.H.Ahmad Choiran.,M.H.
Drs.H.Moch. Ichwan Ridwan., S.H.,M.H.
Panitera Pengganti, ttd Achmad Sofwan., S.H. Perincian Biaya Perkara
:
1. Biaya Proses
: Rp 139.000,-
2. Redaksi
: Rp 5.000,-
3. Materai
: Rp 6.000,-
JUMLAH
: Rp 150.000,Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Wakil Panitera,
Rifki, S.H., M.Hum.
