TELAH DITANDA TANGANI MAJELIS TANGGAL 9 MARET 2011 P U T U S A N Nomor : 31/Pdt.G/2011/PTA Bdg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak : TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat
kediaman
di
Kota
Bandung,
sebagai
TERGUGAT/
PEMBANDING; M e l a w a n PENGGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diberikan kuasa semula kepada IIS DENSIH, S.H., Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 45 C Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung nomor 386/K/2010 tanggal 2 Juni 2010, sekarang kepada HENDRI ARIFIN, S.H. dan SAHRUL HUTASUHUT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum GELAR, beralamat di Jalan Kebonjati Nomor 167 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1771/K/2010 tanggal 27 Desember 2010, sebagai PENGGUGAT/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama Tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip uraian mengenai duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA Bdg. tanggal 25 Nopember
Hal 1 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan Pengugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI); 3. Mememerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini ke KUA. Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Lengkong setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding itu telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Desember 2010; Membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 17 Desember 2010 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Desermber 2010 dan telah diberitahukan lawannya,
pada
tanggal
21
Desember
2010.
Atas
memori
kepada pihak
banding
tersebut
Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 07 Januari 2011; Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding tanggal 07 Januari 2011 dan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2010, Namun menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Januari 2011, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan
Hal 2 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat/Terbanding diperoleh fakta
keterangan para saksi yang diajukan oleh bahwa
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah ranjang yang menurut Penggugat/Terbanding kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itupula tidak ada lagi tegur sapa diantara mereka bahkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding juga membenarkan adanya fakta bahwa keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena keduanya berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. dan kedua saksi Tergugat/Pembanding menyatakan sudah tidak sanggup
untuk
merukunkan
kembali
antara
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dan Mediator yang
ditunjuk,
telah
berusaha
untuk
merukunkan
kembali
dan
menasehati
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan telah diakui oleh Tergugat/Pembanding, komunikasi antara keduanya sulit untuk dibangun kembali; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Hal 3 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa
majelis
hakim
Pengadilan
Agama
Bandung
telah
keliru
dalam
mempertimbangkan dan memberi penghargaan atas keterangan para saksi baik dari Penggugat
maupun
saksi
Tergugat,
tentang
pertengkaran/perselisihan
Penggugat, karena para saksi tidak pernah melihat langsung
antara
dan tidak tahu asal
maksud Penyebabnya, demikian pula tentang terjadinya KDRT, para Saksi Penggugat hanya mendengar dari Penggugat, tidak pernah melihat langsung; 2.
Bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Swt, anak masih memerlukan perhatian orang tua, khawatir atas keselamatan Penggugat yang emosi tidak stabil dan mudah terpengaruh, kedua orang tua sedang sakit akan berpengaruh apabila terjadi perceraian, karir dan masa depan Penggugat dan Tergugat yang PNS dan anggpta militer; Menimbang, bahwa terhadap memori banding di atas Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat, bahwa alasan pada angka 1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan para saksi dengan benar dan keterangan saksi-saksi tersebut selain telah disampaikan diatas sumpahnya, ternyata keterangan saksi kedua adalah mengenai peristiwa yang didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, faktanya meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap, ternyata diantara mereka tidak pernah tinggal satu kamar lagi, sebagaimana layaknya suami-isteri dan hubungan komunikasi tidak berjalan baik, serta Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mempengaruhi dan mencegah kehendak Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama
sebagai
suami-isteri
dengan
Tergugat,
dan
alasan-alasan
pembanding
sebagaimana pada angka 2 tersebut di atas juga tidak dapat dibenarkan, karena alasanalasan
tersebut
merupakan
kemungkinan-kemungkinan
atau
kekhawatiran
tergugat/pembanding apabila perceraian terjadi, tidak merupakan bantahan terhadap alasan-alasan gugatan penggugat/terbanding; Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, sifatnya terus menerus sejak tahun 2005 sampai sekarang sehingga terjadi pisah ranjang, bahkan terakhir pisah tempat tinggal
dan
menurut
keterangan
saksi-saksi
serta
hasil
mediasi,
antara
penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti sedia kala. Dengan demikian ketiga unsur dari alasan perceraian yang di ajukan penggugat/terbanding berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : Hal 4 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
“ antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi; Dan sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan sangat berpengaruh
bagi
keutuhan
rumah
tangga
penggugat/terbanding
dengan
tergugat/pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan adalah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pendapat sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang timbul karena perkara ini, dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding TERGUGAT ASLI tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA Bdg. tanggal 25 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ;
Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp.150.000,-(seratur lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Hakim Bandung
Tinggi
yang
sebagai
ditunjuk
Ketua
oleh
Majelis,
kami Drs. RIDHWAN Ketua
Pengadilan
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka Majelis
tersebut yang
Tinggi
Agama
Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. dan
Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum. masing-masing
oleh Ketua
HAJJAJ, MA.
sebagai
Hakim
untuk umum pada hari itu juga
di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta
Hal 5 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; Ketua Majelis
Ttd Ttd Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Ttd
Ttd
Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum. Panitera Pengganti
Ttd Ttd Drs. ECEP HERMAWAN Perincian biaya proses: 1. Materai; --------------------------
Rp
6.000.-.
2. Redaksi; -------------------------
Rp
5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll.-
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-NG
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA
H. TRI HARYONO, SH.
Hal 6 dari 5 hal Put. No. 31/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
