1. PT. BUKIT KUBU, dahulu beralamat di Jalan Prof. HM.Yamin Nomor 27. sebagai Pembanding I semula Tergugat II;

PUTUSAN Nomor 182 / PDT / 2014 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. PT. BUKIT KUBU, dahulu beralamat

di Jalan Prof. HM .Yamin Nomor 27

N A Kubu di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, D Kabuoaten Karo,Propinsi Sumatera Utara selanjutnya E disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat II;M Dalam hal ini diwakili oleh Indra I Sembiring selaku Direktur G Utama PT Bukit Kubu telah memberikan kuasa kepada 1. G Hasanuddin Batubara,SH.Mhum dan 2. Aslia Robianto IN yang beralamat di Jalan Perwira Sembiring,SH ,Advokat T Komplek Perumahan Gundaling Indah Nomor 4 Berastagi, N Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Kabupaten A Khusus tanggal 25 februari 2013, yang didaftarkan pada IL Medan,sekarang beralamat di Jalan Letjend.Jamin Ginting Bukit

D

A

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Februari 2013, Nomor 22/2013;

G

2. AHLI WARIS DARI ALM.NELANG SEMBIRING, dalam hal ini diwakili oleh

N

P

E

keturunan/anak-anaknya, sebagai ahli warisnya terdiri dari : Umur

55

Tor,Desa

Tahun,Pekerjaan Sitolu

bertani,alamat

Tali,Kecamatan

Jalan

Lumban

Silaen,Kabupaten

Toba

Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III; 2.1. IRWAN SEMBIRING, laki-laki, anak kandung dari Alm Nelang Sembiring, pekerjaan Wiraswasta , alamat Jalan

Halaman 1 dari 74 Hal.Put.No. 182/Pdt/2014/PT-Mdn

H.O.S Cokroaminoto Nomor 160/84-A,Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Kota ,Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara; 2.2. DERMAWAN SEMBIRING, laki-laki, anak kandung dari Alm.Nelang Sembiring ,pekerjaan wiraswasta, dahulu alamat Lau Gumba Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi ,

N A

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak

diketahui lagi alamatnya di wilyah Negara Kesatuan

D E dari Alm. 2.3. INDRA SEMBIRING, laki-laki, anak kandung M alamat Lau Nelang Sembiring, pekerjaan Wiraswasta, I Gumba Desa Sempajaya,Kecamatan Berastagi, Kabupaten G Karo, Provinsi Sumatera Utara; G 2.4. NELSON SEMBIRING, laki-laki, anak kandung Alm. N I Nelang Sembiring, telah meninggal dunia dan untuk itu T diwakili oleh isteri dan anaknya yaitu : N 2.4.1. ROSIDA BR BUKIT, perempuan atau isteri dari A Alm Nelson Sembiring atau disebut juga mennatu IL Republik Indonesia;

D

A

N

P

E

G

Alm.Nelson

Sembiring,

pekerjaan

Wiraswasta,

alamat Jalan Sei padang Nomor 34,Kelurahan Merdeka,Kecamatan medan baru ,Kota medan, Provinsi Sumatera Utara; 2.4.2. FITRA ULINA SEMBIRING, perempuan atau anak kandung dari Alm. Nelson Sembiring atau cucu dari Alm.Nelang Sembiring, alamat Jalan Sei Padang Nomor 34, Kelurahan Merdeka,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ,Provinsi Sumatera Utara;


2.5. IDA SEMBIRING, perempuan, anak kandung dari Alm Nelang Sembiring, telah meninggal dunia dan untuk itu diwakili oleh suaminya bernama Alex Soekarman Ketaren, atau menantu dari Alm. Nelang Sembiring, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bantam Nomor 2, Kelurahan Petisah Hulu,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi

N A

Sumatera Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginda Bosar

D Advokat/Pengacara-Cunsultan Hukum dari LawE Office Baginda Bosar Panjaitan,SH, beralamat di JalanM Prof.DR Latuconsina I Raya Nomor 17 C Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa G Khusus tanggal 24 Agustus 2012 dan telah didaftarkan di G Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 N I September 2012; T LAWAN: N 1. MERHAT BR PURBA, Umur 70 Tahun, Pekerjaan petani ,Alamat di Lau Gumba, A ILDesa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten D Karo,Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; A 2. G PEMUNIN BR PURBA, Umur 76 Tahun , Pekerjaan Petani,alamat di Lau N Gumba,Desa Sempa Jaya ,Kecamatan Berastagi, Kabupaten Panjaitan,SH

P

E

dan

Exsaudi

R.

Simanulang,SH,

Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II; Dalam hal ini Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II memberi kuasa kepada 1. Dahsat Tarigan,SH, KTPA Nomor B.00.12165 dan Demon Tarigan,SH ,KTPA Nomor 00,10866 serta Uratta Ginting,SH, KTPA nomor 93.10206, masing-masing


Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Anggota Peradi dari Kantor Dahsat Tarigan,SH & Associates, berkantor di Jalan Jend.Gatot Subroto Simp Klambir V Nomor 44 Kampung Lalang Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 Desember 2012 Nomor 177/2012;

N A

Dan

3. NV. BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ, dahulu beralamat di Jalan

D E maupun di alamatnya di wilayah negara Republik Indonesia MTurut Terbanding Luar negeri, selanjutnya disebut sebagai I semula Tergugat I; G 4. PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI G JAKARTA Cq. N KEPALA BADAN PERTANAHAN I NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN T Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL N DAERAH TINGKAT II KARO, alamat Jalan Letjen. Jamin A ILGinting, Kabanjahe, selanjutnya disebut Turut Terbanding D semula Tergugat IV; 5. JENDA AKITA BR TARIGAN, Perempuan, alamat di Jalan Veteran Nomor 176, G Kelurahan Lau Mulgab II,Kecamatan Berastagi,Kabupaten Karo, N Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Komodor Laut Yos sudarso Medan, sekarang tidak diketahui lagi

P

E

semula Tergugat V; 6. JULI BR SEMBIRING, perempuan,

Alamat di desa Lau Gumba, Kecamatan

Berastagi,Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VI; 7. KAIRONI HASIBUAN, Laki-laki, Alamat Jalan Letjend. Jamin Ginting,Kampung Tempel

Berastagi,

Kecamatan

Berastagi

Kabupaten


Karo,Provinsi Sumatera utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula tergugat VII; 8. NURLINA BR GINTING, perempuan, Alamat di Jalan Letjend. Jamin Ginting, Bukit Kubu di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding semula

Tergugat VIII;

N A

9. PENDI BUKIT, laki-laki, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi,

Kabupaten

Karo,

Provinsi

Sumatera

D E

Utara,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat IX;

I

M

10. PITA ULINA BR SITEPU, perempuan, alamat di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya,

G

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera

G

Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula

N I 11. SOLYTA BR TARIGAN, perempuan, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, T Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, N selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding semula Tergugat A ILXI; 12. BERITANA BANGUN, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan D Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, A G selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat N XII; Tergugat X;

P

E

13. BETTY SANTIANA BR NADEAK alias IBU KURNIA, perempuan, alamat di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat XIII;


14. THOMAS JAPERSON GINTING, laki-laki, alamat Jalan Veteran, Berastagi, Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat XIV; 15. LINA BR TORONG, perempuan, alamat di Berastagi, jalan veteran Nomor 10, Keluarahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut

N 16. KHAIRANI BR SURBAKTI Alias CHAIRANI Br SURBAKTI alias A CHAIRANI BR KARO, perempuan, alamat di Jalan DVeteran Berastagi, Kecamatan berastagi , KabupatenE Karo, Provinsi MTurut Terbanding Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai I semula Tergugat XVI; G Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat XVI telah G memberikan kuasa N kepada Rivaldo Bukit,SH, Advokat pada I Kantor Advokat Rivaldo Bukit,SH , beralamat di jalan Veteran T Nomor 140 , Berastagi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat N Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 A 17. KEUSKUPAN L I AGUNG MEDAN, alamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 39 ( Kode D pos 20152) Cq. Gereja Katolik Berastagi/ RK Paroki St Fransiskus Asisi Berastagi, alamat di jalan Letjend. Jamin A G Ginting , Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi , N Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat XV;

P

E

sebagai Turut terbanding semula tergugat XVII; Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat XVII diwakili oleh Mgr Anicetus Bongsu Sinaga, Uskup Agung Keuskupan Agung

Medan

,

memberikan

kuasa

kepada

1.

A.D.

Handoko,SH,2. Riky P.D. Sihombing,SH dan 3. Supralika Kemit,SH, Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat


Handoko, Timur 7 Partners, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah Nomor 67 A Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013, didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Maret 2013, Nomor 38/2013; Pengadilan Tinggi tersebut ;

N A

Setelah membaca berkas perkara Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

D Etanggal 28 Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan MPengadilan Negeri Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan I Kabanjahe pada tanggal 28 Desember 2012 dalam Register Nomor G 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut: G  Bahwa, Penggugat-I,II adalah ahli N waris keturunan/anak kandung dari Alm. I BALE PURBA dengan isterinya Almh. PETI BR SEMBIRING dan BALE T PURBA meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1943 di Lau Gumba, Desa N Sempa Jaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara ; A  Bahwa, perkawinan IL antara Alm. BALE PURBA dengan isterinya Peti Br Sembiring dilangsungkan sesuai dan menurut tata cara adat-istiadat budaya yang D berlaku pada Masyarakat Adat Batak Karo saat itu, dan oleh karenanya A Gperkawinan tersebut sah menurut hukum ; N  Bahwa, Alm. BALE PURBA semasa hidup adalah orang yang pertama sekali TENTANG DUDUK PERKARA :

E

P

membuka lahan dan sekaligus mendirikan Kampung atau Desa Lau Gumba waktu itu dan dalam bahasa Daerah disebut “SIMANTEK KUTA” dan menjadi penghulu atau Kepala Desa yang pertama sampai Bale Purba meninggal dunia ; 

Bahwa, semasa hidup Alm. Bale Purba dengan isterinya Peti Br Sembiring selain mendapat anak/keturunan sebagai ahli waris Alm. Bale Purba juga mempunyai harta warisan peninggalan berupa tanah perladangan yang didapat


dari hasil keringat dan usaha sendiri dan harta tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi antara ahli waris almarhum yang sah dan sekaligus menjadi objek dalam perkara ini dan tanah tersebut dahulu dikenal juga dengan nama “JUMA PASAR” terletak di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo sekarang dikenal juga dengan sebutan nama BUKIT KUBU, luasnya + 6 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut sebelah : Timur dengan Jalan Baru Desa Lau Gumba ; Barat dengan Jalan Lama Desa Lau Gumba ;

N A

DPropinsi Sumatera Utara ;\Selatan dengan Jalan Letjend. JaminE Ginting dahulu Mterperkara ; disebut juga Jalan Raya Berastagi-Medan Km 68-69, I Bahwa, pada tahun 1910 Alm. Bale Purba menyewakan tanah objek terperkara G Juma Pasar atau disebut juga Bukit Kubu selama 75 (tujuh puluh lima) tahun G kepada Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij disingkat N I juga BPM, dituangkan dalam bentuk Perjanjian dengan Pemerintah Hindia T Belanda kemudian perjanjian tersebut disahkan oleh Gubernur Sumatera N Timur pada tanggal 23 September 1910 kemudian dicatat dan atau diregistrasi A dibawah : Akta ILNomor : 468 ; Bahwa, di dalam pasal 2 dalam surat perjanjian atau Akta Nomor : 468 D ditegaskan N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij ic. Tergugat-I A Utara dengan tanah pertapakan / Mess Pemda Tingkat-I





N

P

E

Gberkewajiban membayar uang sewa kepada BALE PURBA sebesar 49,88 Gulden setiap tahun ; 

Bahwa, setelah kesepakatan sewa menyewa tahun 1910 terlaksana dan berjalan dengan baik Tergugat-I N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij mendirikan tempat peristirahatan atau pasanggrahan diatas tanah milik Alm. Bale Purba dan disepakati juga dalam perjanjian tersebut apa bila tanah terperkara habis masa sewa atau dikembalikan dan atau diminta kembali oleh Bale Purba atau ahli warisnya yang berhak maka segala sesuatu yang ada


dibangun dan atau tumbuh diatas tanah yang disewakan kepada Tergugat-I menjadi hak dan milik dari Bale Purba atau ahli warisnya yang sah (vide pasal 2 Akta Perjnjian No.468/tahun 1910) ; 

Bahwa, Tergugat-II adalah badan hukum dan sesuai fakta dan keadaan dilapangan sekarang adalah sebagai pengelola tanah Juma Pasar atau disebut juga Bukit

Kubu objek terperkara, sedang Tergugat-III adalah anak

N A

kandung/keturunan dan atau sebagai yang menggantikan ahli waris dari Alm.

NELANG SEMBIRING sedang menguasai dan atau mengelola objek perkara

D Epemerintahan Bahwa, setelah Indonesia Merdeka terjadi perubahan politik dalam dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil alihM oleh Alm. NELANG I SEMBIRING tanpa izin dari Penggugat-I,II karena pada saat itu Alm. NELANG G SEMBIRING menjabat sebagai Kepala Staf yang mengurusi aset-aset Kodam I G Bukit Barisan ; N I Bahwa, oleh karena tanah perkara “JUMA PASAR” atau disebut juga BUKIT T KUBU adalah merupakan harta warisan peniggalan Alm. Bale Purba dan pada N tahun 1985 masa sewanya dengan Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum A Maatschappij ILhabis sedangkan status tanah perkara masih merupakan boedel waris peninggalan harta bersama hak dan milik dari seluruh ahli waris Bale D Purba Almarhum yang sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli A tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II ;





N

Gwarisnya yang sah sesuai fortie masing-masing maka tindakan para Tergugat

E

terutama Tergugat-II s/d XVII menguasai tanah terperkara tanpa izin dan tidak

P

mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ; 

Bahwa, sesuai keadaan dilapangan saat ini tanah objek terperkara secara melawan hak dikuasai oleh Tergugat-II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,dan Tergugat XVII ;




Bahwa, adapun luas tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II adalah sebagai berikut : 1.

Tergugat-II dan III menguasai tanah objek terperkara Juma Pasar atau disebut juga Bukit Kubu yang tidak mendapat izin dari Penggugat-I,II sebagai ahli waris dari Alm. Bale Purba seluas : + 49.777 m2 ;

N A

2. Tergugat-V, ic. JENDA KITA BR TARIGAN menguasai tanah perkara seluas + 1.000 m2 ; 3.

D E

Tergugat-VI, ic. JULI BR SEMBIRING menguasai tanah perkara seluas : + 100 m2 ;

4.

I

G

100 m2 ; 5.

M

Tergugat-VII, ic. KAIRONI HASIBUAN menguasai tanah perkara seluas : +

G

Tergugat-VIII, ic. NURLINA BR GINTING, menguasai tanah perkara

N I 6. Tergugat-IX, ic. PENDI BUKIT, menguasai tanah perkara seluas : + 100 m ; T 7. Tergugat-X, ic. PITA ULINA BR SITEPU menguasai tanah perkara seluas : N + 100 m ; A 8. Tergugat-XI, IL ic. SOLYTA BR TARIGAN, menguasai tanah perkara seluas : + 110 m ; D 9. Tergugat-XII, ic. BERITANA BANGUN menguasai tanah perkara seluas : + A seluas : + 100 m2 ;

N

P

E

G

200 m ; 10. Tergugat-XIII ic. KURNIA menguasai tanah terperkara seluas : + 113 m ; 11. Tergugat-XIV, ic. THOMAS GINTING, menguasai tanah perkara seluas : + 100 m ; 12. Tergugat-XV, ic. LINA BR TORONG menguasai tanah perkara seluas : + 100 m ; 13. Tergugat-XVI, ic. ANI BR SURBAKTI menguasai tanah perkara seluas : + 100 m ;


14. Tergugat-XVII, ic. Gereja Katolik Berastagi/RK Paroki St. Fransiskus Asisi Berastagi, menguasai tanah perkara seluas : + 8.000 m2 dengan mendirikan bangunan tempat Ibadah diatasnya berupa Gereja tanpa izin dari PenggugatI,II sebagai ahli waris dari Bale Purba dan oleh karena itu perbuatan para Tergugat semuanya dikwalifisir sebagai tindakan semena-mena dan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ; 

N A

Bahwa, mungkin saja Tergugat-II, III dan tergugat lainnya dengan itikad buruk

telah mengajukan fatwa yang tidak benar ke Instansi yang berwenang terutama

D E izin dari memperhatikan hak-hak atau setidak-tidaknya tidak mendapat M pemilik yang sah Penggugat-I, II sebagai ahli waris dari Alm. Bale Purba selaku I atas tanah Juma Pasar/Bukit Kubu dan Tergugat-IV ic. BPN menerbitkan G Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik Penggugat-I,II antara lain G Sertfikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 yang terbit tanggal 16 Desember 1985 N I dan masa berlakukanya berakhir pada tahun 2005; T Bahwa, namun sebelum berakhir masa berlakunya Sertifikat HGB No.7 tersebut N oleh Tergugat-IV ic. BPN berdasarkan permohonan Tergugat-II,III atau setidakA tidaknya atasL I bantuan dan tindakan Tergugat-IV Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 8 D dengan luas tanah 46.901 M2 (empat puluh enam ribu, sembilan ratus satu meter A kepada Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Karo dan dengan tidak



N

Gpersegi) dan Hak Guna Bangunan Nomor 9 dengan luas tanah 14.214 M2 (empat

E

belas ribu dua ratus empat belas, meter persegi) kemudian Hak Guna Bangunan

P

Nomor 9 dengan luas 14.214 M2 (empat belas ribu dua ratus empat belas, meter persegi) dipecah lagi oleh Tergugat-IV menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10,11,12,13,14 dan 15; 

Bahwa, hak-hak yang terbit diatas tanah terperkara ternyata mengandung cacat hukum dan atau lahir dari fatwa yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam sertifikat yang telah disebutkan tersebut diatas telah dipindahtangankan dan atau


diperjual-belikan oleh Tergugat-II, III kepada pihak lain terutama kepada para Tergugat sehingga oleh karena seluruh rangkaian tindakan-tindakan dan ataupun perbuatan hukum dari Tergugat-II, III maupun Tergugat-IV ic. BPN yang tidak pernah mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat-I,II maka patut dan berdasar hukum tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya dinyatakan tidak sah; 

N A

Bahwa, oleh karena Penggugat-I, II dalam perkara ini bermaksud memboedel waris atas harta pencaharian warisan peninggalan dari Alm. Bale Purba maka

D Esukarela dalam juga BUKIT KUBU” dikembalikan oleh para Tergugat secara keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-I,II sebagaiM pemilik yang sah dan I sebagai yang paling berhak selaku ahli waris dari Alm. Bale Purba untuk G selanjutnya dapat dibagi kepada seluruh ahl waris Alm. Bale Purba, namun G upaya dan niat baik dari Penggugat-I, II tersebut mendapat halangan dan tidak N I mendapat tanggapan yang baik dari para Tergugat terutama Tergugat-II, III T sehingga Penggugat-I,II telah menderita kerugian baik materil maupun kerugian N moriel dengan perincian diuraikan sebagai berikut: A Kerugian MaterielL I:  Bahwa, oleh karena tanpa izin Tergugat-II dan III sejak tahun 1985 sampai D dengan diajukan gugatan ini tahun 2012 atau selama 27 (dua puluh tujuh) tahun A Gatau setara dengan : 27 x 365 hari = 9.855 (sembilan ribu delapan ratus lima N puluh lima hari) menguasai dan mengusahai tanah terperkara hak dan milik dari sudah tepat dan berdasar hukum tanah terperkara “JUMA PASAR atau disebut

P

E

Penggugat-I,II sebagai ahli waris dari Alm. BALE PURBA dan jika tanah perkara disewakan perhari dengan sewa terendah sesuai keadaan setempat perhari sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) maka Penggugat-I,II telah mengalami kerugian materiel nyata dan terus-menerus sebesar : 9.855 x Rp.1.000.000.- = Rp. 9.855.000.000.- (sembilan milyarad, delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian materiel ini harus dibayar seketika dan tunai


setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) oleh TergugatII,III kepada Penggugat-I,II ; Kerugian Moriel : 

Bahwa, menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terutama Tergugat-II,III maka Penggugat-I,II telah tertekan bathin dan malu kepada masyarakat serta tercemarnya nama baik dan Penggugat-I,II dalam

N A ini semuanya sulit dinilai dengan uang namun untuk mempermudah gugatan D kerugian moriel tersebut ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh E milyard rupaih) dan kerugian moriel ini harus dibayar oleh Tergugat-II,III M kepada Penggugat-I,II seketika dan tunai setelah perkara I a quo mendapat putusan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) ; G Gberulang kali minta secara damai Bahwa, Penggugat I, II telah berupaya dan N agar harta warisan peninggalan kepada Tergugat terutama kepadaITergugat-III TAlm. Bale Purba tersebut dikembalikan secara pencaharian hasil keringat dari suka rela kepada Penggugat-I,II N namun tidak berhasil sehingga tidak ada jalan A menuntut melalui gugatan di Pengadilan ini ; lain kecuali Penggugat-I,II Bahwa, oleh karena tanah perkara adalah hak dan milik dari Alm. Bale Purba IL yang D didapat dari hasil usaha dan keringat sendiri sebagai yang pertama sekali A membuka tanah (Simantek Kuta=Bahasa Daerah) dan sekaligus sebagai yang menghadapi perkara ini saja telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga





N

Gmendirikan

E

Desa Lau Gumba dan tanah terperkara tidak pernah diserahkan,

dipindahtangankan dan atau diperjual-belikan kepada siapapun juga termasuk

P

kepada Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) maupun kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII sehingga penguasaan tanah terperkara oleh para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum ; 

Bahwa, sebagai bukti sejarah tanah terperkara adalah hak dan milik dari Alm. Bale Purba dapat dilihat dan menjadi bukti sejarah diatas tanah terperkara


terdapat makam Alm. BINANGUN PURBA atau orang tua kandung Alm. BALE PURBA bukti ini tidak dapat dibantah dan menjadi kearifan budaya lokal pada masyarakat Adat Batak Karo makam adalah salah satu bukti adanya hubungan hukum antara orang-perorang atau hubungan magis religius keluarga yang meninggal dunia dengan tanah dimana orang yang meninggal dunia tersebut dimakamkan ; 

N A

Bahwa, adalah patut dan wajar Penggugat - I,II mempertahankan dan menuntut

kembali hak orang tua Penggugat-I,II melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe ini

D kepada Penggugat-I,II untuk selanjutnya dimasukan kembali E ke dalam boedel Msecara damai sudah waris Alm. Bale Purba sebab melalui jalan musyawarah I tidak mungkin dicapai karena Tergugat telah memperlihatkan itikad buruk dan G tidak mau menyerahkan tanah perkara secara suka rela kepada Penggugat-I,II G selaku ahli waris dari Alm. Bale Purba; N I Bahwa, selain terbit surat-surat sebagaimana telah Penggugat –I,II sebutkan T diatas mungkin terbit surat-surat lain diatas tanah perkara berupa akta-akta dan N ataupun Sertifikat yang merugikan Penggugat-I,II untuk itu dimohon agar semua A surat yang terbit IL sifatnya merugikan Penggugat-I,II dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum ; D Bahwa, ditariknya Tergugat-V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, A agar tanah terperkara JUMA PASAR atau disebut juga Bukit Kubu diserahkan





N

GXVI, dan XVII dalam arus perkara ini karena para tergugat secara fisik nyata

E

telah menguasai tanah terperkara tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari

P

Penggugat-I,II sebagai ahli waris dari Alm. BALE PURBA, sedang Tergugat-IV merealisasi, menerbitkan hak-hak dan atau surat diatas tanah yang bertentangan dengan ketentuan hukum ; 

Bahwa, untuk memaksa agar para Tergugat taat pada isi putusan mohon dibebani uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per hari


setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde); 

Bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat-I,II dalam perkara ini adalah menuntut dan mempertahankan hak atas tanah harta warisan peninggalan yang didapat dari hasil keringat dan usaha sendiri Alm. Bale Purba dan gugatan ini didukung bukti yang kuat dan cukup sehingga patut jika putusan dijatuhkan serta-merta

N  Bahwa, dikhawatirkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap Tergugat A terutama Tergugat-II,III berupaya mengalihkan tanah perkara untuk Ditu mohon E(Conservatoir kiranya Pengadilan Negeri berkenan meletakan sita jaminan M beslag) atas tanah terperkara ; I  Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak nihil mohon Pengadilan G Negeri berkenan meletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta milik G para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat-I,II N I tunjuk kemudian ; T  Bahwa, timbulnya perkara ini akibat para Tergugat tidak mau menyerahkan N secara suka rela tanah terperkara kepada Penggugat-I,II untuk semua biaya yang A timbul dalamL I perkara ini patut dibebankan secara tanggung renteng kepada para Tergugat ; D Berdasarkan A uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri G berkenan memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari Kabanjahe Ndan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan hukum sebagai sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bijvoerrad) ;

P

E

berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII merealisasi, menguasai dan atau mengusahai tanah terperkara tanpa izin dari Penggugat-I,II adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;


3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ; 4. Menyatakan demi hukum Penggugat I,II adalah ahli waris sah dari Alm. BALE PURBA dengan isterinya Almh. PETI BR SEMBIRING ; 5. Menyatakan demi hukum

bahwa tanah objek terperkara setempat dikenal

dengan nama JUMA PASAR atau disebut juga BUKIT KUBU adalah harta warisan peninggalan dari Alm. BALE PURBA ;

N A

6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-I,II berhak atas tanah terperkara

D pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari E Alm. Bale Purba M termasuk kepada Penggugat I,II ; I Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 16 G Desember 1985 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna G Bangunan Nomor 8 dengan luas tanah 46.901 M2 (empat puluh enam ribu, N I sembilan ratus satu meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 T dengan luas tanah: 14.214 M2 (empat belas ribu dua ratus empat belas, meter N persegi) beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10.11,12,13,14 dan 15 yang A terbit diatas L I tanah terperkara tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; D Menghukum Tergugat-II dan III membayar ganti rugi materiel kepada A

harta warisan peninggalan dari Alm. BALE PURBA dan harta mana belum

7.

8.

N

P

E

GPenggugat-I,II sebesar = Rp. 9.855.000.000.- (sembilan milyarad delapan ratus

lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) ; 9. Menghukum Tergugat-II, III membayar ganti rugi moriel kepada Penggugat-I,II sebesar Rp. 20.000.000.000.- (Dua puluh milyard rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil menurut Hakim ;


10. Menghukum Tergugat-II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) per-hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde); 11. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya

N A

untuk menyerahkan tanah terperkara “JUMA PASAR” atau disebut juga Bukit

Kubu kepada Penggugat I,II dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari bebas D E

pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan Penggugat-I,II;

I

oleh

M

12. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah terperkara sepanjang

G

merugikan Penggugat-I,II dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

G

N I perlawanan, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bijvoorraad); T 14. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, N XV, XVI dan XVII secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara; A Atau Jika L I Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). D Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para A G semula Tergugat II ,III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai Pembanding Nberikut: 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan serta merta walau ada

P

E

I. DALAM EKSEPSI : 1.

Exceptio Res Judicato (NE BIS IN IDEM) ------- Bahwa karena subjek maupun objek Putusan Perkara No. 6/ Pdt.G/ 1992/ PN-Kbj di Pengadilan Negeri Kabanjahe Yo. Putusan Perkara perdata No. 468/ PDT/ 1992/ PT-MDN di Pengadilan Tinggi Medan Yo. Putusan No. 2114 K/ Pdt/ 1994 di Mahkamah Agung RI yang telah dimenangkan oleh Tergugat I,


Tergugat II serta Tergugat III dan telah berkekuatan hukum tetap adalah sama dan sesuai subjek dan objek perkara perdata No. 50/ Pdt.G/ 2012/ PN-KBJ di Pengadilan Negeri Kabanjahe, perkara yang telah di putus Mahkamah Agung diajukan lagi ke Pengadilan Negeri maka akan berakibat NE BIS IN IDEM. -------- Bahwa Mantan Hakim Agung Yahya Harahap menegaskan gugatan atau perkara yang hakikatnya dimiliki para pihak dan materi yang sama tidak dapat

N A

kembali diajukan kepersidangan seperti diatur dalam prinsip NEBIS IN IDEM.

Prinsip NEBIS IN IDEM merupakan prinsip hukum yang harus ditegakkan untuk

D E para pihak, pidana.”Apabila ada satu perkara yang sudah di putus hakim dengan alasan, dasar hukum dan permintaan dalam petitumnya M sama maka tidak dapat I digugat kembali. G -------- Bahwa sesuai dengan Prinsip NEBIS IN IDEM diatur dalam Pasal 1917 G KUH Perdata yang menyebutkan : N I “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang T pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat N menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus A didasarkan pada ILalasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. D Exceptio In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat); A menjamin kepastian hukum dalam penanganan perkara perdata maupun

2.

N

P

E

G-------- Bahwa menarik perusahaan minyak Belanda sebagai Tergugat I dalam

perkara ini adalah keliru, karena NV. De Bataafsche Petroliun Maaatschappij berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda Pada paruh pertama tahun 1960 telah di nasionalisasi menjadi P.T SHELL INDONESIA. ------- Bahwa karena gugatan penggugat mengatas namakan Purba sebagai pendiri kampung Desa Lau Gumba “SIMANTEK KUTA” maka Penggugat harus menyertakan seluruh keturunan marga Purba yang ada di Lau Gumba,


yaitu keturunan/ ahli waris Alm. Ligai Purba (Pa Nukar Purba) ahli warisnya antara lain adalah: Drs. Lias Purba, Jaga Purba, Terima Purba, Kuat Purba, Jepan Purba, Mimpin Purba, Pangkat Purba SH dan Maju Purba. 3.

Ekceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat adalah kabur); ------- Bahwa di dalam petitum No. 6 ada tertulis: Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I, II berhak atas tanah terperkara harta warisan peninggalan

N A

dari Alm. BALE PURBA dan harta mana belum pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba termasuk kepada Penggugat I, II.

D Eoleh sebab itu menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Bale Purba, M telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur. I Exceptio Temporis (Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa); G ------- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 4 mendalilkan: G Bahwa, setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan Politik dalam pemerintahan N I dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil oleh Alm. Nelang Sembiring T tanpa ijin dari Penggugat I, II karena pada saat itu Alm. Nelang Sembiring N menjabat sebagai kepala staf yang mengurusi asset-asset Kodam I Bukit Barisan. A ------- Bahwa ILdari tahun 1957 sampai dengan gugatan perkara perdata No. 50/Pdt.G/2012/PN-KBJ di daftarkan di Pengadilan negeri Kabanjahe tanggal 28 D Desember 2012 telah 55 (Lima puluh lima tahun) Tergugat II dan III memiliki, A -------- Bahwa di dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak ada

4.

N

Gmenguasai, menguasahai tanah objek perkara, oleh sebab itu sesuai dengan pasal

E

1967 KUH Perdata yang berbunyi : Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat

P

kebendaan maupun bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (Tiga puluh) tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. 5.

Exceptio Perum Litis Consortium (Subjek Gugatan Tidak Lengkap)


------- Bahwa karena gugatan tidak saja meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Bale Purba (Petitum 4), tetapi juga menurut tentang haknya atas harta warisan (Petitum 6) maka agar terdakwa tersebut dapat disesuaikan dengan tuntas dan menyeluruh, seharusnya ahli waris alm. Bale Purba turut disertakan menjadi pihak dalam perkara ini, akan tetapi di dalam perkara ini Peti Br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak Br Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba,

N A

Sibuk Br. Purba, Kunu Br Purba, Pugun Br Purba, Lem Purba, Ngambang Purba,

Nepung Purba. Yang menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober

D Etidak lengkap, tidak disertakan dalam perkara ini, sehingga subjek gugatan berakibat gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima. M I II. DALAM POKOK PERKARA : G ----- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah G merupakan suatu kesatuan dengan Jawaban di dalam Pokok Perkara tersebut di N I bawah ini. T ----- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil N pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui A kebenarannya; L I ------ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 1961 sesuai dengan surat D Penjualan A Dan Pembelian Serta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No. 101 yang G diperbuat di hadapan ONG KIEM LIAN Notaris di Medan maka tanah objek perkara N tersebut telah dijual oleh Perseroan Terbatas “BATAAFSCHE PETROLEUM 1995 No. 2114 K/Pdt/1994 adalah sebagai ahli waris alm. Bale Purba, tetapi

P

E

MAATSCHAPIJ atau Perseroan Terbatas “P.T SHELL INDONESIA kepada P.T BIRO ARSITEK & PEMBORONG “PEMBANGUNAN” ------ Bahwa NELANG SEMBIRING (Ayah kandung/ Metua Tergugat III) menghunjuk Maxum RASYID atau P.T BIRO ARSITEK & PEMBORONG “PEMBANGUNAN” untuk mewakili NELANG SEMBIRING membeli tanah objek terperkara kepada PT. SHELL INDONESIA.


------ Bahwa sesuai dengan akta Notaris Roesli, diubahlah P.T. BIRO ARSITEK & PEMBORONG “PEMBANGUNAN” menjadi P.T Pembangunan Masa kemudian nama tersebut berganti lagi dengan P.T Semangat Pembangunan. ----- Bahwa pada tahun 1975 terjadilah sengketa antara MAXUM RASYID pekerjaan Direktur PT. Semangat Pembangunan selaku Penggugat melawan NELANG SEMBIRING selaku Tergugat didalam perkara perdata No. 627/

N A

Perd/1975 /PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan dimenangkan oleh Nelang Sembiring yang memutuskan: Menyatakan, bahwa ex pesanggerahan B.P.M yang

D Eberikut segala ditambah dengan ½ (setengah) Ha tanah yang dibeli dari Tuah Depari, M Sembiring. yang berada dan dibangun diatas tanah tersebut adalah milik Nelang I ----- Bahwa selanjutnya Putusan Perkara perdata No. 627/ Perd/ 1975/ PN-MDN di G Pengadilan Negeri Medan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal G 29 Januari 1980 No. 132/ Perd/ 1977/ N PT.Mdn dan pada tingkat Kasasi di dalam I putusan Reg. No. 2101 K/Sip/1980 memutuskan menolak permohonan Kasasi dari T pemohon Kasasi PT. SEMANGAT PEMBANGUNAN tersebut, serta pada tingkat N Peninjauan Kembali sesuai dengan Reg. No. 45 PK/pdt/1985 memutuskan: A Menyatakan, bahwa IL permohonan peninjauan kembali dari PT. SEMANGAT PEMBANGUNAN dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya MAXUM RASYID D tersebut Atidak dapat diterima. G ----- Bahwa terakhir tanah tersebut diperoleh oleh Alm. Nelang Sembiring sekarang bernama Bukit Kubu, termasuk seluruh pekarangan yang luasnya 12,334

N

P

E

berdasarkan Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi tanggal 17 Oktober 1984 No. 410/ PPAT/ 1984 yang dibuat di hadapan Camat Kabanjahe. ----- Bahwa sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 797/ HGB/ DA/ 85 telah memutuskan : 1. Menyatakan tanah bekas Swapraja Lingga, seluas 61.115 M2 terletak di Desa Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo Prop. Sumatera Utara lebih lanjut


diuraikan dalam Gambar situasi tgl 9-8-1983 sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara. 2. Memberikan kepada PT. Bukit Kubu berkedudukan di Medan Hak Guna Bangunan

untuk

Jangka

waktu

selama

20

(dua

puluh)

tahun

dst…………(Dibuktikan pada saat acara pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe).

N A

------ Bahwa benar yang mendirikan kampung atau Desa Lau Gumba atau di dalam

bahasa karo “SIMANTEK KUTA” Desa Lau Gumba adalah Marga Purba akan

D adalagi Alm. Ligai Purba (Pa Nukar Purba) ahli warisnya antara E lain adalah: Drs. Lias Purba, Jaga Purba, Terima Purba, Kuat Purba, JepanM Purba, Minpin Purba, I Pangkat Purba SH dan Maju Purba; G ------ Bahwa tidak benar objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam G perkara perdata No. 50/ Pdt.G/ 2012/ PN-Kbj milik alm. Bale Purba dengan isterinya N I Peti br. Sembiring oleh sebab itu sangat wajar tanah objek perkara tersebut belum T dibagi diantaranya ahli waris Alm. Bale Purba; N ----- Bahwa benar yang memiliki, menguasai serta mengusahai objek perkara adalah A merupakan ahli L I waris dari Alm. Nelang Sembiring sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, oleh sebab itu tidak perlu mendapat ijin dan persetujuan dari D Penggugat A I dan II; G ----- Bahwa kepemilikan tanah objek perkara oleh Alm. Nelang Sembiring sejak tetapi marga Purba di Desa Lau Gumba bukan hanya Alm. Bale Purba, akan tetapi

N

P

E

awal adalah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.; ----- Bahwa kerugian materil dan kerugian moril yang dimaksudkan Penggugat di dalam gugatan adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh sebab itu kerugian materil dan moril Penggugat I dan II harus di tolak bersama-sama dengan pokok perkara tersebut.;


----- Bahwa tidak benar dan mengada ngada dalil Penggugat yang menyatakan di atas tanah terperkara terdapat makam Alm. Binangun Purba yang merupakan orangtua kandung Alm. Bale Purba.; ----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan.; -

Menolak seluruh gugatan penggugat.

N A

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut

D E berikut: dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai M I. DALAM EKSEPSI I 1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). G Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil petitum gugatan Para G Penggugat halaman 9 angka 7 membuktikan obyek gugatan dalam perkara aquo N I menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan T tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi N tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangA undangan yang IL berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide D Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 A GTahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata N Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV sebagai Pejabat Tata Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

P

E

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba yang dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-


Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; 2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

N Aahli Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, untuk menyatakan diri sebagai D waris Para Penggugat harus menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dan E Penetapan Ahli Waris alm. Bale Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, tidak M cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah I ahli waris tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti ; G G menurut hukum Para Penggugat - Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas terbukti tidak berhak atas tanah terperkara, karena INyang berhak adalah orang yang terdaftar namanya saat ini dalam sertipikat-T sertipikat aquo ; - Bahwa untuk menguatkan N dalil tersebut diatas Tergugat IV menghunjuk Yurisprudensi tetap A Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: IL “GugatanD dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus A dinyatakan tidak dapat diterima”. G NII. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensi): -

P

E

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak selaku ahli waris alm. Bale

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ; 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;


3. Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba, seluas 61.115 m2, terdaftar

atas

nama P.T. Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17-12-1985, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 797/HGB/DA/85 tanggal 7-11-1985 ; 4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba dipisah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9/Lau Gumba, masing masing

N A

seluas 46.901 m2 dan 14.214 m2 serta terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 14-4-1987 ;

D menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14E dan No. 15/Lau M Gumba, masing masing seluas 1.000 m , 3.108 m , 712 m , 867 m , 267 m dan I 7.703 m serta masing-masing diterbitkan pada tanggal 7-8-1987 dan pada G tanggal 2-9-1987 yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama P.T. Bukit G Kubu berkedudukan di Medan ; N I Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 22-11-1989 No. 210/11/1989 yang T diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. N 10/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian A berdasarkan L I Akta Jual Beli No. 281/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Insinyur Joseph D Tarigan ; A

5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Lau Gumba dipisah

2

2

2

2

2

2

6.

N

P

E

G 7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 927/12/06/1990 tanggal 18-12-1990 yang

dibuat oleh Camat Kabanjahe, selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Lau Gumba beralih kepada atas nama Irwan Sembiring ; 8. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 12-11-1989 No. 209/11/1989 yang diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 236/2004 tanggal 19-10-2004 yang dibuat oleh


Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Jendakita Beru Tarigan ; 9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-12-1987 No. 227/12/1987 yang diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 623/AJB/VII/06/1996 tanggal 18-7-1996 yang

N A

dibuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo beralih kepada atas nama Darwin Barus ;

D EBangunan No. diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna 15/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra M Sembiring, kemudian I berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/AJB/II/06/1997 tanggal 5-2-1997 yang G dibuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo beralih G kepada atas nama Japorman Saragih;N I Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15/Lau Gumba dipisah T menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya, N masing masing seluas 7.003 m dan 200 m , diterbitkan pada tanggal 27-10-1999 A yang semulaL I secara keseluruhan terdaftar atas nama Japorman Saragih ; Bahwa D berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-12-1999 No. 986/AJB/XII/06/1999 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., A

10. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-9-1987 No. 85/9/87 yang

11.

2

12.

N

P

E

2

Gselaku PPAT Kab. Karo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Sempajaya beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;

13. Bahwa

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

tanggal

28-12-1999

No.

999/AJB/XII/06/1999 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 179/Sempajaya beralih kepada atas nama Chairani Beru Karo, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-11-2001 No. 1342/Kec. Berastagi/2001 yang diperbuat dihadapan


Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan; 14. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya dilakukan penggabungan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 189/Sempa Jaya, seluas 7.203 m2, diterbitkan pada tanggal 15-4-2004 terdaftar atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;

N A

15. Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipika t aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang

D E Agraria jo. Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok M No. 24 Tahun Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah I 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik G dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Para Penggugat, G sehingga penerbitan Sertipikat-Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan N I Para Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang T Baik, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk menyatakan SertipikatN Sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah, akan tetapi demi A hukum justruL I harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; D PETITUM A GMaka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-

II.

NHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya

P

E

sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi dari Tergugat IV seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;


2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono). Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

N A

dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: III. DALAM EKSEPSI

D Egugatan Para Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil petitum Mdalam perkara aquo Penggugat halaman 9 angka 7 membuktikan obyek gugatan I menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan G tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi G tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangN I undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang T menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide N Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 A Tahun 2004L I jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV sebagai Pejabat Tata D Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba yang A

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

N

P

E

Gdipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya


mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; 2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas. -

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak selaku ahli waris alm. Bale Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, untuk menyatakan diri sebagai ahli waris Para Penggugat harus menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dan

N A cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk D dasar hukum yang jelas dan pasti ; E - Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas terbukti menurut hukum Para Penggugat M tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak I adalah orang yang terdaftar namanya saat ini dalam sertipikat- sertipikat aquo ; G - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebutG diatas Tergugat IV menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober IN T berbunyi antara lain: 1973, yang amar pertimbangan hukumnya “Gugatan dari seorang N yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus Aditerima”. dinyatakan tidak dapat L I IV. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensi): D 16. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para A G Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam N jawaban ini ; Penetapan Ahli Waris alm. Bale Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, tidak

P

E

17.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

18.

Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba, seluas 61.115 m2, terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17-12-1985, berdasarkan


Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 797/HGB/DA/85 tanggal 711-1985 ; 19. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba dipisah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9/Lau Gumba, masing masing seluas 46.901 m2 dan 14.214 m2 serta terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 14-4-1987 ;

N A

20. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Lau Gumba dipisah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan No. 15/Lau

D E dan pada 7.703 m serta masing-masing diterbitkan pada tanggal 7-8-1987 M atas nama P.T. tanggal 2-9-1987 yang semula secara keseluruhan terdaftar I Bukit Kubu berkedudukan di Medan ; G 21. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 22-11-1989 No. 210/11/1989 yang G diperbuat Camat Kabanjahe selakuN PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. I 10/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian T berdasarkan Akta Jual Beli No. 281/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh N Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Insinyur Joseph A Tarigan ; L I 22. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 927/12/06/1990 tanggal 18-12-1990 D yang dibuat oleh Camat Kabanjahe, selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna A G Bangunan No. 11/Lau Gumba beralih kepada atas nama Irwan Sembiring ;

Gumba, masing masing seluas 1.000 m2, 3.108 m2 , 712 m2, 867 m2, 267 m2 dan 2

N

P

E

23. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 12-11-1989 No. 209/11/1989 yang diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 236/2004 tanggal 19-10-2004 yang dibuat oleh Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Jendakita Beru Tarigan ;


24. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-12-1987 No. 227/12/1987 yang diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 623/AJB/VII/06/1996 tanggal 18-7-1996 yang dibuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo beralih kepada atas nama Darwin Barus ;

N A

25. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-9-1987 No. 85/9/87 yang

diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

D E5-2-1997 yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/AJB/II/06/1997 tanggal MKab. Karo beralih dibuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT I kepada atas nama Japorman Saragih; G 26. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15/Lau Gumba dipisah G menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya, N I masing masing seluas 7.003 m dan 200 m , diterbitkan pada tanggal 27-10T 1999 yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama Japorman Saragih ; N 27. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-12-1999 No. A 986/AJB/XII/06/1999 IL yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Sempajaya D beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ; A G 28. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-12-1999 No. 15/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian

2

N

P

E

2

999/AJB/XII/06/1999 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 179/Sempajaya beralih kepada atas nama Chairani Beru Karo, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-11-2001 No. 1342/Kec. Berastagi/2001 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan;


29. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya dilakukan penggabungan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 189/Sempa Jaya, seluas 7.203 m2, diterbitkan pada tanggal 15-4-2004 terdaftar atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ; 30. Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipika t aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum

N A

yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo.

D E pemeriksaan Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan M hukumnya dengan Para I Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat-Sertipikat aquo tidak ada merugikan G kepentingan Para Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum G Pemerintahan yang Baik, maka N tidak ada alasan Para Penggugat untuk I menyatakan Sertipikat-Sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak T sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan N hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; A III.PETITUM IL Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis D Hakim A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya G berikut : sebagai NDalam Eksepsi :

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24

P

E

Menerima eksepsi dari Tergugat IV seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : -Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.


Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat V dan Tergugat XIV telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI 1. Ekceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat adalah kabur):

N A

D E dari Alm. Penggugat I, II berhak atas tanah terperkara harta warisan peninggalan Msecara sah kepada BALE PURBA dan harta mana belum pernah dibagi-bagi I seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba termasuk kepada Penggugat I,II. G ----- Bahwa di dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak ada G menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Bale Purba, oleh sebab itu N I telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur. T 2. Exceptio Temporis (Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa): N ------ Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 4 mendalilkan : A Bahwa, setelah ILIndonesia merdeka terjadi perubahan politik dalam pemerintahan dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil alih oleh Alm. Nelang Sembiring D tanpa ijin dari Penggugat I, II karena pada saat itu Alm. Nelang Sembiring A Gmenjabat sebagai kepala staf yang mengurusi asset-asset Kodam I Bukit Barisan. ----- Bahwa di dalam petitum No. 6 ada tertulis: Menyatakan demi hukum bahwa

N

P

E

------ Bahwa dari tahun 1957 sampai dengan gugatan perkara perdata No. 50/ Pdt.G/ 2012/ PN-KBJ di daftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 Desember 2012 telah 55 (Lima puluh lima tahun) Tergugat II dan III memiliki, menguasai, mengusahai tanah objek terperkara, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (Tiga puluh) tahun sedangkan orang yang


menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. 3. Gugatan Kurang Pihak. ----- Bahwa di atas tanah terperkara ada tanah milik JOSEP TARIGAN akan tetapi JOSEP TARIGAN tidak di ikut sertakan didalam perkara tersebut.

N A

------ Bahwa Tergugat XIV tidak mempunyai tanah di atas objek perkara, akan tetapi yang mempunyai tanah di atas objek terperkara adalah ayah kandung

D EGINTING. seharusnya Penggugat menggugat seluruh ahli waris JENDA UKUR MJendaukur Ginting ------ Bahwa Akta Jual Beli antara Nelang Sembiring dengan I diperbuat di hadapan Camat Berastagi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh G sebab itu Camat Berastagi selaku PPAT harus di gugat oleh Penggugat. G II. DALAM POKOK PERKARA: N I ----- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah T merupakan suatu kesatuan dengan jawaban di dalam Pokok Perkara tersebut di bawah N ini A ----- Bahwa Tergugat ILV dan Tergugat XIV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui D kebenarannya. A G Tergugat V dan Tergugat XIV membeli tanah objek terperkara adalah sesuai ----Bahwa Ndengan peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak sedang Tergugat XIV atas nama JENDAUKUR GINTING yang telah meninggal dunia,

P

E

dalamsengketa. ----- Bahwa Tergugat V dan Tergugat XIV adalah merupakan pembeli yang beretikat baik dan harus di lindungi oleh Undang-undang. ----- Bahwa benar yang memiliki, menguasai serta mengusahai objek perkara adalah merupakan ahli waris dari Alm. Nelang Sembiring sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.


----- Bahwa kepemilikan tanah objek perkara oleh Alm. Nelang Sembiring sejak awal adalah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ---- Bahwa kerugian Materil dan Kerugian Moriel yang dimaksudkan Penggugat di dalam gugatannya adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh sebab itu kerugian materil dan moril Penggugat I dan II harus di tolak bersama-sama

N A

dengan pokok perkara tersebut.

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim

D E

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan.

I

---- Menolak seluruh gugatan penggugat.

M

G

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut

G

Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XVI telah mengajukan eksepsi dan jawaban

IN T

tertulisnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

N A

Bahwa Para Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban berupa PENOLAKAN SECARA TEGAS terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dinyatakan oleh

IL

para Penggugat dalam Gugatannya tanpa terkecuali.

D

Adapun alasan-alasan dari Jawaban kami tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil dan

A

fakta-fakta sebagai berikut :

G

1. DALAM EKSEPSI

N

P

E

A. Para Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Secara Sah dan Legal Standing Mereka 1. Sebelum Para Tergugat menjelaskan dan menjabarkan penolakan-penolakan terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan aquo, terlebih dahulu Para Penggugat ingin menjelaskan bahwa terhadap pengajuan Gugatan ini terdapat beberapa fakta yang masih kabur /tidak jelas yang kemudian harus Majelis Hakim teliti terlebih dahulu sebelum memeriksa keseluruhan Gugatan aquo


Para Penggugat wajib membuktikan mengenai kewenangan bertindak “legal standing” mereka maka sepantasnya dan sepatutnya Majelis hakim yang terhormat menolak Gugatan aquo. Hal ini disebabkan karena bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan dan Gugatan tersebut dapat diterima apabila Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan tersebut.

N A

2. Bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan

didalam gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan ataupun dibuktikan

D Ebahwa gugatan apabila dilihat dari materi dan isi gugatan aquo adalah jelas tersebut berkaitan dengan Alm. Bale Purba yang manaM mengingat Bale Purba I sudah meninggal dunia, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan G yang ada di Indonesia, hanya para ahli waris yang sah dari yang G bersangkutanlah yang dapat mengajukan Gugatan aquo, dan keabsahan dari N I ahli waris tersebutlah yang dapat dijadikan dasar bagi para ahli waris tersebut T untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan, mengingat dengan objek N gugatan yang sama pernah diajukan Gugatan oleh ahli waris Alm. Bale Purba A di Pengadilan IL Negeri Kabanjahe pada tanggal 08 Pebruari 1992 dimana dalam Gugatan tersebut bukan Para Penggugat saja yang menjadi ahli waris D Apada Alm. Bale Purba. siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Bale Purba, oleh karena

N

P

E

G3.

Bahwa sudah selayaknyalah dan merupakan kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu keabsahan dan status hukum diri mereka bahwa mereka benar-benar merupakan ahli waris dari Alm. Bale Purba dan status hukum serta keabsahan tersebut telah disahkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwewenang melalui suatu penetapan ahli waris. Karena jika ternyata para Para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak untuk mewakili kepentingan hukum Alm. Bale Purba yang dibuktikan dengan adanya suatu penetapan ahli waris dari Pengadilan


yang berwewenang maka demi hukum Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan aquo. Mengingat saat Gugatan diajukan oleh para Penggugat dapat dibuktikan bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat

menolak

Gugatan

Para

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

N A

Verklaard) karena jelas Para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang

sah menurut hukum dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan

D EVII B. Para Penggugat Salah Menyebutkan Nama Dari Tergugat Mmenyebutkan nama Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan aquo telah salah I dari Tergugat VII dimana nama yang sebenarnya adalah Hoironi Hasibuan G bukan Kaironi Hasibuan. Kesalahan menyebutkan nama tersebut G menyebabkan tidak jelasnya subjek dari Gugatan aquo apakah terhadap N I Hoironi Hasibuan atau Kaironi Hasibuan yang ada hubungannya dengan T objek perkara. N Walaupun atas Gugatan aquo Hoironi dalam Gugatan aquo ini juga A mengajukan IL jawbannya, akan tetapi hal tersebut tidak membenarkan kesalahan Para Penggugat dalam menyusun Gugatan aquo yang D Amenyebabkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscurum gugatan ini.

N

P

E

G

libellum). C. Kurang Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan kedalam para pihak seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba, hal tersebut sudah bertentangan hukum acara perdata yang mana Gugatan tersebut sudah merupakan kurang baik. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 menyatakan Alm. Nelang Sembiring sebagai Kepala staf yang mengurusi aset-aset Kodam I Bukit Barisan dan Para Tergugat tidak ada menjelaskan hingga tanah yang


menjadi objek perkara tersebut bisa beralih kepada Alm. Nelang Sembiring, maka dalam hal tersebut Kodam I Bukit Barisan juga harus ikut digugat untuk dapat memberi kejelasan bagaimana sebenarnya Alm. Nelang Sembiring dapat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara tersebut. II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam EKSEPSI tersebut

N A

diatas, harus dinyatakan DALAM POKOK PERKARA dan dianggap merupakan satu kesatuan (mutatis-mutandis) yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

D E

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscurum libellum) 1. Permohonan ganti rugi tidak terinci.

I

M

Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara perdata yang

G

berlaku, maka suatu permohonan ganti rugi berdasarkan suatu Gugatan

G

perbuatan melawan hukum haruslah melampirkan perhitungan kerugian yang

N I tidak dipenuhi maka Gugatan tersebut dapat dikatagorikan/diklasifikasikan T ,sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscurum libellum). N Bahwa sebagaimana dapat Majelis Hakim lihat bahwa dalam Gugatan halaman A 7, Para Penggugat IL SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN SECARA RINCI dengan disertai bukti-bukti yang sah yang mendukung pernyataan mengenai D kerugian yang Para Penggugat alami yang diakibatkan oleh Para Tergugat. A

rinci dengan didasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan terperinci. Jika hal ini

N

P

E

GBahwa jika memang Para Penggugat dapat membuktikan adanya suatu tindakan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat quod non, Para Penggugat juga harus dapat secara rinci dan berdasarkan bukti-bukti yang sah menjabarkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi ke 9, penerbit Sumur Bandung, 1984, halaman 16 yang menyatakan (kutipan);


“Seorang yang dalam tindakannya merugikan orang lain, tidak dapat dikatakan berdasar atas suatu hak dan karena itu dia diwajibkan mengganti kerugian, tetapi hak tersebut haruslah berdasarkan atas peraturan hukum. Selain itu, permohonan kerugian yang harus dinyatakan dalam suatu penjelasan yang rinci dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah, telah juga dianut oleh

N A

hukum acara di Indonesia dan juga dianut oleh lembaga peradilan di Indonesia ini, hal ini dibuktikan dengan adanya :

D E

Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/ SIP/ 1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan (kutipan) :

I

M

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

G

tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

G

Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/ SIP/ 1983 tanggal 3 September 1983 yang

N I “Karena Gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa T oleh judex factie, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak N dapat diterima.” A BerdasarkanL I penjelasan diatas, adalah wajar dan sepantasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan aquo atau D setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan aquo (om de dagvaarding niet A menyatakan (kutipan) :

N

P

E

Gontvankelijk te verklaren) dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas

(obscurum libellum) dengan dasar bahwa Para Penggugat tidak merinci dan memberikan bukti yang sah dan valid berkaitan dengan ganti rugi dalam Gugatannya. Bahwa, dengan demikian terbukti dalil Para Penggugat yang demikian tidak terang dan jelas dalam menguraikan tindakan mana dari Para Tergugat yang Para Penggugat maksudkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum bahwa juga tidak jelas untuk Para Tergugat lainnya. Suatu Gugatan yang tidak menerangkan


dengan jelas dasar hukumnya (rechts ground) dengan kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari Gugatan seperti aquo, dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 8 Reglement of de Rechsvordering (“Rv”), yang mengatur pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk enn bepaalde concluise)

N A

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat Jawaban aquo, terbukti secara sah Gugatan aquo tidak terang dalam menguraikan fakta-fakta hukum, gelap

D Editerima (Niet hukum tertentu dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat M Onventkelijke Verklaard) I Posita tidak mendukung petitum G Bahwa selain Gugatan Para Tergugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan G adanya kerugian, Gugatan aquo juga kabur (obscurum libellum) karena posita N I dalam gugatan tersebut tidak mendukung dan tidak relevan dengan petitumnya T (vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 nomor : 1075 K/ N Sip/1982). A Hukum Acara IL Perdata di Indonesia telah mengatur secara tegas bahwa merupakan syarat mutlak bagi Para Penggugat untuk menjelaskan dan D menjabarkan secara benar duduk perkara dan hukumnya bagian posita yang A (onduidelijk) dan tidak tegas (duidelijk) dalam mengaitkannya dengan dasar

2.

N

P

E

Gkemudian baru pada bagian Petitum Para Penggugat memohonkan keinginannya

pada Pengadilan yang bewewenang. Jika dikaitkan dengan kasus ini jelas pada posita Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan dasar hukum dan atau bukti-bukti relevansinya dengan perkara perdata ini sehubungan petitum dwangsoom. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum acara dan doktrin yang berlaku di Indonesia, yang antara lain berdasarkan pendapat Darwan Prinst SH, dalam bukunya yang berjudul “Strategi menyusun dan


menangani Gugatan Perdata.” Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung 2002, Cetakan Ketiga revisi, Halaman 39, yang menyatakan secara tegas (kutipan) : “Dengan demikian, hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum. Petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum.”

N A

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas tuntutan uang paksa

(dwangsoom) dalam perkara perdata ini telah melanggar ketentuan hukum acara

D ETergugat yang kerugian berupa tindakan pembayaran uang atas perbuatan Para M dianggap telah melanggar hukum-quod non-. I Sesuai dengan penjelasan di atas, maka adalah wajar dan sepantasnya bagi G Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak G Gugatan aquo atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan aquo (om de N I dagvaarding niet ontvankelijk te verklaren) dikarenakan Gugatan Para Penggugat T tidak jelas (obscurum libellum) diakibatkan karena posita tidak mendukung N petitum. A B. KEPEMILIKAN IL TANAH OLEH PARA TERGUGAT SAH SECARA HUKUM D Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sebelumnya telah disidangkan di A GPengadilan Negeri Kabanjahe yang mana ahli waris dari Alm. Bale Purba perdata di Indonesia, oleh karena itu karena Para Penggugat juga menuntut

N

P

E

dinyatakan kalah dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Para Tergugat membeli sebagian atas objek perkara tersebut dan dari hasil pembelian tersebut dilakukan dengan terang dan jelas karena disaksikan oleh pihak-pihak yang berwewenang baik secara kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Tanah Karo juga disaksikan oleh pemerintah daerah setempat yang berwenang. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Tergugat berhak menguasai atas objek perkara yang telah beralih kepada Para Tergugat.


C. KEPEMILIKAN

PARA

PENGGUGAT

ATAS

TANAH

OBJEK

SENGKETA TIDAK SECARA HUKUM Bahwa Para Penggugat tidak jelas mengungkapkan dalam dalil-dalil Gugatannya bagaimana proses perjalanannya hingga tanah menjadi objek perkara dapat dikatakan menjadi milik dari Penggugat. Bahwa pada tahun 1910 yang lalu kita tinjau dari sejarah Bangsa Indonesia kita

N A

masih dalam posisi dijajah oleh negeri Belanda dan tanah-tanah yang ada berada

dibawah penguasaan Negeri Belanda dan pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan

D didaftarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q BagianE Agraria namun Msudah dikuasai dan sejak sebelum tahun 1961 tanah yang menjadi objek perkara I diusahai oleh orang tua dari Tergugat III G Bahwa sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut G milik dari Penggugat karena semenjak Republik Indonesia dinyatakan merdeka N I dari penjajahan Objek Perkara sudah dikuasai oleh orang tua dari Tergugat III. T Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 5 yang N menyatakan “Bahwa setelah kesepakatan sewa menyewa tahun 1910 terlaksana A dan berjalanL I dengan baik Tergugat I mendirikan tempat peristirahatan atau asangrahan diatas tanah milik Alm. Bale Purba dan disepakati juga dalam D kesepakatan tersebut apabila tanah terperkara habis masa sewa atau A merdeka. Pada tahun 1961 kembali tanah yang dipergunakan oleh masyarakat

N

P

E

Gdikembalikan dan atau diminta kembali oleh Bale Purba atau ahli warisnya yang

berhak maka segala sesuatu yang ada di bangun dan atau tumbuh diatas tanah yang disewakan kepada Tergugat I menjadi hak milik dari Bale Purba atau ahli warisnya yang sah (Vide pasal 2 Akta Perjanjian No 486/1910). Bahwa hal tersebut diatas Para Penggugat menolak dengan tegas karena yang sebenarnya dalam Perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan akan dikembalikan kepada Bale Purba atau ahli warisnya namun perjanjian tersebut jelas tertuang sebagai berikut :


“De erpachter zal over dit percel eene jaarlijksche pacht volden van f. 49,88 zegge en veerting gulden echt en tachting cents. Dit borag zal jeren door de landschapshoofden van lingga, de oerooghoolden van sepoeloo desa oota en de pengoeloe van verlaagd worden in verband tot mindering van den grond, onder deze beparking nochtants, dat de te betalen pachtscliat nimmer zul van tien cents Ned.

N A

Ind. Caurant ver vierkanten mater an dat de vijfjaarlijksche verhooging niet meer dan vif cent per vierkantion meter mag bedragen”.

D pada tanah yang menjadi objek perkara tersebut. Oleh sebab ituE Para Penggugat M bukanlah pemilik yang sah dari pada objek perkara tersebut. I D. TIDAK TERBUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM G Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, G tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat N I dalam memiliki dan menguasai objek perkara sehingga Gugatan Aquo haruslah T ditolak. N E. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK SAH A Bahwa, Penggugat IL dalam Posita halaman 9 Gugatan aquo mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya mohon peletakan sita jaminan atas tanah sengketa aquo. D Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 227 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) A Gkhususnya ayat (1) jucto pasal 198 ayat (1) dan dikaitkan dengan Buku Pedoman

Yang mana hal tersebut tidak ada menjelaskan siapa sebenarnya pemilik dari

N

P

E

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Halaman 122 sampai dengan 124, butir 33 sampai dengan butir 33.11, agar permohonan sita jaminan dapat dikabulkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

Perkara belum berkekuatan hukum tetap.




Ada sangkaan atau dugaan yang beralasan barang-barangnya baik yang bergerak maupun tetap dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap.



Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah murni milik termohon.



Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum)

N A

Bahwa dalam halaman 9 Gugatan aquo Para Penggugat dalam Gugatannya jelas

mengatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara,

D Edalam hal ini ditujukan pada barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat, sudah jelas Para Penggugat telah mengakui kalau M objek perkara adalah I merupakan milik dari Tergugat. G Bahwa, syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas adalah syarat yang kumulatif, G artinya harus terpenuhi seluruhnya N tanpa terkecuali, sehingga jelasnya kiranya I apa yang menjadi dasar permohonan penggugat untuk dilakukannya sita jaminan T atas tanah terperkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tersebut N diatas, terlebih melihat kondisi faktual yang jelas dan terbukti Para Penggugat A bukanlah pemilik IL tanah aquo, sehingga patut dan beralasan secara hukum permohonan aquo ditolak. D Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku maka dalil-dalil yang A dimana dalam HIR (Pasal 227 Conservatoir Beslag secara yuridis formal

N

P

E

Gdikemukakan oleh Penggugat dalam posita halaman 9 Posita Gugatan aquo tidak

dapat memenuhi syarat-syarat dikabulkannya permohonan sita jaminan aquo dan karenanya permohonan sita jaminan Gugatan aquo juncto Petitum angka 3 Gugatan aquo haruslah ditolak. F. BIAYA PERKARA Bahwa, Penggugat dalam Petitum angka 14 Gugatan Aquo meminta untuk menghukum Para Tergugat, termasuk Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XVI untuk membayar semua perkara yang timbul dalam Perkara Aquo.


Dalil tersebut sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, karna pada faktanya apa yang didalilkan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum tidak terbukti sehingga berdasarkan hukum yang berlaku Penggugatlah yang berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara aquo. Berdasarkan uraian-uraiann tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

N A

D EOnvantkelijke - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet M Verklaard); I DALAM POKOK PERKARA G - Menghukum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. G - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam N I perkara ini. T Atau : N Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksaan perkara ini berpendapat A lain, mohon L Iputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut D Tergugat XII telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang A Gdisampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya N adalah sebagai berikut:--

P

E

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang-Eksepsi -

Bahwa gugatan Penggugat-penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima karena menurut hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam suatu gugatan warisan penggugat harus menggugat terhadap semua pihak-pihak yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara.


-

Bahwa dalam kenyataannya. Pihak Penggugat tidak menggugat pemilik persil tanah yang berada di antara rumah Tergugat XII dengan rumah Tergugat XIII (Ibu Kurnia) dimana terdapat tanah persil milik dari Rohani br Karo Sekali. Demikian juga halnya antara rumah Tergugat XII dengan

rumpun bambu

terdapat tanah persil milik dari Teridah-Torong. -

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat tidak mengikut sertakan

N A

Teridah- Torong dan Rohani br Karo Sekali selaku pemilik persil tanah yang ada

disebelah dari rumah Tergugat XII sebagai pihak Tergugat-tergugat dalam

D Bahwa dengan urain-uraian dan alasan-alasan tersebut E diatas,dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat M agar menolak gugatan I penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan/penggugat G dianyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk-Verklaar) G Tentang- pokok-perkara IN T kembali apa yang telah dikemukaan oleh -Bahwa untuk tidak mengulang Terugat XII di dalam eksepsi, N dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini. -Bahwa TergugatA XII membantah seluruh gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat XII IL Dtidak benar tanah persil yang Tergugat XII miliki merupakan kepunyaan -Bahwa A atau warisan dari Almarhum-Bale Purba G-Bahwa tanah yang Tergugat XII memiliki sekarang, dahulu kepunyaan /milik perkara ini maka subjek-subjek didalam perkara ini tidak sempurna.

N

P

E

dari Tuah Depari dimana pada sebelah barat dari tanah Tuah Depari tersebut berbatasan langsung dengan Bukit Kubu Hotel (dahulu EX B.P.M= BataafschePetroleum Maatschappij). -Bahwa sekitar tanggal 10 Oktober 1969 tanah milik Tuah – Depari - tersebut dijual kepada Nelang Sembiring dengan luas ± ½ (setengah ) Ha. -Bahwa berdasarkan akta-jual beli No.035/BT/III/2002 yang dibuat oleh Camat Berastagi pada tanggal 20 Maret 2002 sebahagian dari tanah milik Nelang


Sembiring tersebut seluas ± 720 m2 dijual oleh Nelang Sembiring kepada Chairani br Karo. -Bahwa berdasarkan Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Sayang David SH Notaris P.P.AT dengan No.52/Berastagi 2002 tanggal 22 Maret 2002 sebagaian dari tanah milik Chariani br Karo tersebut dijual kepada Rosmitha Torong seluas ± 214 m2 yang dikenal dengan istilah persil No.7 dan 8.

N A

-Bahwa berdasarkan Akta jual beli No.215/2004 tgl 6 Oktober 2004 yang dibuat

oleh Notaris Sayang David SH Notaris P.P.A.T, tanah persil No.7 dan 8 seluas ±

D E

214 m2 milik Rosmitha Torong tersebut kemudian dijual kepada Abdul Karim Sembiring.

I

M

-Bahwa kemudian tanah milik Abdul Karim Sembiring tersebut yang dikenal

G

dengan istilah persil No.7 dan 8 seluas ± 214 m2 tersebt, dijual kepada Beritana

G

Bangun , SH (Tergugat XII) berdasarkan Akta jual beli No.31/2007 tanggal 05

N I -Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yang T baik untuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yang N beretiked yang baik harus mendapat perlindungan hukum ( Keputusan A Mahkamah Agung IL R.I No.1230K/Sip/1980) -Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat D XII dengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli itu A Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Sayang David. SH Notaris P.P.A.T.

N

P

E

Gdilakukan dihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya (Keputusan Mahkamah Agung No.932K/1973. tgl 12 November 1975)

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas,mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi Putusan dalam perkara ini dengan : Tentang Eksepsi - Menerima Eksepsi tergugat-tergugat dalam perkara ini.


- Menyatakan gugatan penggugat-penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaar) Tentang pokok perkara - Menolak gugatan penggugat penggugat untuk seluruhnya - Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

N A

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat XVII

telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

D E kecuali atas Bahwa Tergugat-XVII menolak dengan tegas semua dalil para Penggugat, hal-hal yang diakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini; M I DALAM EKSEPSI G Perihal Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) G 1. Bahwa Tergugat-XVII menilai gugatan N para Penggugat samasekali tidak memenuhi I persyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena masih ada subjek hukum lain T yang sudah seyogianya turut dijadikan pihak dalam perkara ini; N 2. Bahwa dari posisi Tergugat, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan penjual A tanah c.q. saudara IL Japorman Saragih sebagai pihak dalam gugatan, mengingat Saudara Japorman Saragih sebagai pihak dalam gugatan, mengingat Saudara D Japorman A Saragih adalah pihak yang menjual tanah dengan alas hak berupa Setifikat G Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tergugat-XVII, tanah mana pada saat ini N dijadikan bagian dari obyek perkara oleh para Penggugat; dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--

P

E

3. Bahwa lebih jauh, para Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak dalam gugatan, mengingat alas hak dari Saudara Japorman Saragih sebagaimana tersebut di atas yang nota bene berupa Sertifikat HGB adalah produk dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Dalam Negeri;


4. Bahwa selanjutnya dari posisi Penggugat, para Penggugat sendiri melakukan klaim sebagai ahli waris dari almarhum Bale Purba dan Peti br. Sembiring, yang sejatinya merupakan sebagian kecil dari ahli waris-ahli waris almarhum Bale Purba yang ada. Hal ini mengingat, almarhum Bale Purba sendiri semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang isteri. Dari isteri yang bernama Peti Br. Sembiring ada 3 (tiga) orang anak, yaitu Penggugat-II, Penggugat-I, dan Napung Purba. Dari Saudara Ngambang

N A

Purba. Dari isteri yang bernama Kunu Br. Brahmana ada 4 (empat) orang anak, yaitu

Mbue Br. Purba, Pungun Br. Purba, Leman Br. Purba, dan Lem Purba. Dan dari

D Rambak Br. Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba, dan Sibuk br.E Purba; Mdiuraikan di atas 5. Bahwa dengan tidak diikutsertakan nama-nama sebagaimana I sebagai pihak dalam perkara ini, baik dari posisi Tergugat maupun dari posisi G Penggugat, jelas bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini tidaklah lengkap dan G menyebabkan gugatan ini harus ditolakN atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima I (niet ontvankelijke verklaard); T 6. Bahwa hal ini selaras dengan Putusan-Putusan MA RI yang telah menjadi N yurisprudensi yang pada intinya mengatakan, bahwa ‘gugatan yang kurang pihak A (partij) harus dinyatakan IL tidak dapat diterima’, seperti misalnya tertuang dalam Putusan MA RI No. 938 K/ Sip/ 1971, Putusan MA RI No. 1078 K/ Sip/ 1972, D Putusan A MA RI No. 437 K/ Sip/ 1973, Putusan MA RI No. 151 K/ Sip/ 1975, G maupun Putusan Putusan MA RI No. 1669 K/ Sip/ 1983; NPerihal gugatan kabur (Obscuur Libel) isteri yang bernama Keldung Br. Depari ada 5 (lima) orang anak, yaitu Kiras Purba,

P

E

7. Bahwa gugatan para Penggugat pada halaman ke-4 memang menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara yang pada saat ini dikuasai oleh para Tergugat, dengan menyebutkan nama-nama objek lain yang berbatas langsung dengannya. Akan tetapi, para Penggugat samasekali tidak menyebutkan berapa panjang (berapa meter) batas-batas tanah objek perkara tersebut;


8. Bahwa selanjutnya pada halaman ke-6 dari gugatan sebagaimana tersebut pada point ke-14, para penggugat samasekali tidak menguraikan secara spesifik batas-batas tanah yang pada saat ini para Penggugat katakan telah dikuasai oleh Tergugat-XVII tanpa seijin para Penggugat. Padahal, sebagaimana tertuang dalam gugatan, Tergugat –XVII hanyalah 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Tergugat yang para Penggugat katakan telah menguasai objek perkara tanpa seijin para Penggugat. Dalam hal ini para

N A

Penggugat hanyalah menyebut luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-XVII;

9. Bahwa uraian di atas tersebut selaras dengan Putusan MA RI No. 1149 K/ Sip/ 1975

D E

yang menyatakan, bahwa “karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

I

M

10. Bahwa lebih jauh lagi, disamping tidak menyebut sama sekali batas-batas tanah

G

sebagaimana tersebut pada point ke-8 di atas, para penggugat juga hanya

G

menyebutkan, bahwa Tergugat-XVII menguasai tanah perkara seluas + 8.000 M2.

N I (bukan seluas 8.000 M ) yang Tergugat-XVII peroleh melalui proses jual-beli dari T Saudara Japorman Saragih sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu; N 11. Bahwa hal lain yang memberikan kontribusi terhadap makin kaburnya gugatan para A Penggugat ini adalah IL apa yang tertuang dalam halaman ke-9 dari gugatan pada petitum ke-7. Apa yang para Penggugat tuangkan dalam petitum ke-7 ini jelas keliru D danA mencampuradukkan konsep lembaga peradilan dari aspek kewenangan G absolutnya. Karena jelas, bahwa tidak ada kewenangan pengadilan dalam perkara ini N untuk membatalkan Sertifikat HGB, karena hal itu adalah wilayah kewenangan Faktanya, Tergugat –XVII pada saat ini hanyalah menguasai tanah seluas 7.003 M2 2

P

E

Pengadilan Tata Usaha Negara; 12. Bahwa dengan demikian, terdapat kekaburan nyata dari gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas yang telah jelas menyebabkan gugatan ini layak untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA


13. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis Tergugat –XVII mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ; 14. Bahwa pada kesempatan ini perlu Terguat-XVII sampaikan secara singkat kepada para Penggugat di hadapan persidangan ini, riwayat perolehan hak Tergugat-XVII atas tanah yang sekarang Tergugat –XVII miliki dan kuasai;

N A

15. Bahwa Tergugat-XVII memperoleh hak atas tanah yang pada saat ini Tergugat-XVII

D E sebidang Saudara Japorman Saragih yang pada saat itu memililki dan menguasai tanah seluas 7.003 M dengan alas hak berupa Sertifikat M HGB atas nama yang I bersangkutan, yaitu Japorman Saragih; G 16. Bahwa segera setelah proses jual beli tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 18 G Desember 1999 didaftarkanlah (dibaliknamakan) alas hak tersebut (Sertifikat HGB) N I yang semula atas nama saudara Japorman Saragih menjadi atas nama TergugatT XVII; N 17. Bahwa sekitar 4 (empat) tahun kemudian, Tergugat-XVII melakukan upaya guna A peningkatan alasL I hak kepemilikan atas tanah tersebut di atas, yang semula berupa Sertifikat HGB menjadi Setifikat Hak Milik (SHM). Kelak, atas upaya ini terbitlah D SHM Atertanggal 10 April 2004 atas nama Tergugat-XVII; 18.G Bahwa semenjak Tergugat-XVII membeli tanah tersebut dari Saudara Japorman N Saragih, secara terus menerus Tergugat-XVII melakukan penguasaan fisik atas tanah miliki dan kuasai melalui proses jual-beli pada tanggal 15 Desember 1999 dengan

2

P

E

tersebut secara efektif. Bahkan hingga saat ini, penguasaan fisik atas tanah secara efektif itu nampak dari telah dibangunnya bangunan gereja permanen sebagai pusat kegiatan keagamaan; Perihal Pembeli Yang Beritikad Baik 19. Bahwa oleh karenanya pula, Tergugat-XVII dalam persoalan ini terkategori dan harus dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh


Undang-Undang, sebagaimana bias dititik dalam Putusan MA No. 1230 K/ Sip/ 1980. Tergugat-XVII sebagai pembeli telah menunaikan seluruh kewajibannya atas tanah terbeli yang semula secara hukum adalah sah milik dari penjual c,q Saudara Japorman Saragih; 20. Bahwa itikad baik dari Tergugat-XVII sebagai pembeli sebagaimana dimaksud dalam point ke-16 di atas, telah dimulai sejak tahap proses jual-beli, dimana pada

N A

saat itu penjual c.q. Saudara Japorman Saragih memberitahukan dan menjelaskan seputar alas hak atas tanah yang hendak dijualnya. Dan berdasarkan penelitian fakta

D Etanah berupa Japorman Saragih memang memegang dan memiliki alas hak atas Sertifikat HGB yang diterbitkan secara resmi oleh instansi M yang berwenang untuk I itu; G 21. Bahwa dengan demikian, para pihak dalam proses jual beli sebagaimana diuraikan di G atas jelas-jelas telah menunaikan kewajiban ‘itikad baik’ mereka masing-masing, N I yakni kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (medelelingsplicth) serta T kewajiban untuk meneliti (onderzoekplict); N 22. Bahwa dengan demikian, sebenarnya Tergugat-XVII tidak pernah memiliki A hubungan hukumL I dengan para Penggugat; Perihal gugatan para Penggugat yang telah Daluwarsa D A 23. Bahwa pasal 32 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang G N Pendaftaran Tanah, secara lengkap menyatakan : material yang dilakukan pihak Tergugat-XVII selaku pembeli, penjual c.q.Saudara

P

E

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang


bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 24. Bahwa dengan demikian, gugatan yang dilayangkan oleh para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012, terhitung telah lebih dari 9 (Sembilan) tahun berlalu semenjak SHM atas nama Tergugat-XVII ini terbit. Dengan demikian pula, sejatinya para Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah milik Tergugat-XVII tidak

N A

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena telah jauh melewati masa 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Disamping itu, para Penggugat juga

D E dalam pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya, M gugatan ke rentang waktu 5 (lima) tahun itu para Penggugat pun tidak mengajukan I Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut; G Perihal Conservatoir Beslag dan Uitvoerbaar Bij Vorraad G 25. Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan para Penggugat yang memohon kepada Majelis N I Hakim untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini T sudah selayaknya pula ditolak, karena bertentangan dengan Putusan MA RI yang N telah menjadi yurisprudensi, yaitu Putusan No. 579 K/Sip/ 1983, yang dalam A pertimbangan hukumnya IL menyatakan sebagai berikut :’Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak D dapat Aditerima’. Karena berdasarkan argumentasi hukum di atas, tidak mungkin G Tergugat-XVII akan melakukan penggelapan ataupun membawa pergi tanah milik N Tergugat-XVII yang secara sah diperoleh Tergugat-XVII dan telah diperuntukkan

tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat-XVII sebagai

P

E

pula bagi kepentingan dan kegiatan keagamaan; 26. Bahwa

untuk

itu,

tanpa

bermaksud

menggurui,

Tergugat-XVII

sekedar

mengingatkan Majelis Hakim atas adanya SEMA RI No. 5 tahun 1975, yang pada intinya menyampaikan himbauan sebagai berikut : ‘Hakim harus berhati-hati menerapkan sita jaminan (conservatoir beslag)’;


27. Bahwa oleh karenanya pula, permohonan para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah samasekali tidak ada urgensinya bila merujuk pada pasal 191 Rbg maupun SEMA RI No. 3 tahun 1978, karena justru dapat menimbulkan permasalahan baru, yang lebih jauh lagi berarti menimbulkan kesiasiaan karena tidak mengenai sasaran (vexatoir); 28. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat-XVII memohon kiranya Hakim

N A

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan para

Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para

D E

Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para Penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya perkara.

I

M

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat-XVII mohon kepada Majelis Hakim yang

G

terhormat agar berkenan kiranya untuk menolak gugatan para Penggugat (Penggugat-I

G

dan Penggugat-II) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para

N I membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; T Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri N Kabanjahe telah menjatuhkan A putusan tanggal 11 Maret 2014 Nomor 50 /Pdt.G/2012/PN.KbjL I yang amarnya sebagai berikut : D : I. DALAM EKSEPSI A 1. Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat G NVI, tergugat VIII, Tergugat XIV , Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk seluruhnya; Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat oleh karenanya untuk

P

E

2.Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VII; 3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II khusus terhadap Tergugat VII dinyatakan tidak dapat diterima; II. DALAM POKOK PERKARA :


1.

Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagaian terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VIII;

2.

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk seluruhnya;

3.

4.

5.

6.

N

P

E

N Adari merealisasi, menguasai dan atau mengusahai tanah terperkara tanpa izin D Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum ( E Onrechtmatigedaad) dan Tergugat IV yang merealisasi Tergugat II dan Tergugat M III menguasai dan mengusahai tanah terperkara I adalah perbuatan melawan G hukum (Onrecht matigedaad); G Menyatakan demi hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris sah IN dari Alm Bale Purba dengan Isterinya Almh Peti BR Sembiring; T Menyatakan demi hukum bahwa tanah obyek terperkara setempat dikenal dengan N nama Juma Pasar atau disebut juga Bukit Kubu adalah harta warisan peninggalan A dari Alm Bale Purba; IL Menyatakan D demi hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak atas tanah A terperkara harta warisan peninggalan dari Alm Bale Purba dan harta mana belum Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III serta VIII

Gpernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm Bale Purba ternasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II; 7. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 16 Desember 1985 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 dengan luas tanah 46.901 M2 ( Empat puluh enam ribu

sembilan ratus satu meter persegi ) dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 dengan luas tanah 14.214 M2 ( Empat belas ribu dua ratus empat belas meter


persegi ) beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10,11,12,13,14 dan 15 yang terbit diatas tanah terperkara tidak berkekuatan hukum ; 8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.934.000.000;( Satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijde);

N Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp200.000.000; ( dua ratus juta A rupiah) D dan seketika setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ( E Inkracht Van Gewijde); M 10.Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat I III dan Tergugat VIII atau G sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah G terperkara “ Juma Pasar” atau disebut juga Bukit Kubu kepada Penggugat I dan IN Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak T manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat I N dan Penggugat II; A 11. Menyatakan L segala surat-surat yang terbit diatas tanah terperkara sepanjang I merugikan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak berkekuatan hukum; D 12. A Menghukum Tergugat I,II,III,IV,VIII secara tanggung renteng membayar semua Gbiaya perkara sebesar Rp5.465.000;( Lima juta empat ratus enam puluh lima ribu 9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi moriel kepada

N

P

E

rupiah ); 13. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Akta

Permohonan

Banding

Nomor

50/Pdt.G/2012/PN.Kbj Jo. Nomor 03/Pdt.Bdg/Pdt/2014/PN.Blg, tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh Herry,SH , Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal


11 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 April 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 1 April 2014 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding

semula Tergugat III.2, pada tanggal 28 Maret 2014 kepada Turut

Terbanding semula Tergugat IV,kepada Turut terbanding semula Tergugat V,kepada

N A

Turut Terbanding semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat

VII,kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding semula

D Ekepada Turut semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII, Terbanding semula Tergugat XIII, kepada Turut Terbanding M semula Tergugat XiV, I kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, kepada Turut Terbanding semula G tergugat XVI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII; G Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Mei 2014 N I telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Para Pembanding kepada T Para Terbanding semula Penggugat II dan Penggugat III; N Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Mei 2014 A telah memberitahukan ILdan menyerahkan memori banding dari Para pembanding kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III.2, D kepada A Turut Terbanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula G V, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI, kepadaTurut Terbanding Tergugat Nsemula Tergugat VII, kepadaTurut Terbanding semula VIII, kepada Turut Terbanding Tergugat IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X,kepada Turut Terbanding

P

E

semula IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula tergugat XII, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII, kepada Turut terbanding semula Tergugat XIV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII;


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Mei 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Mei 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat

N A

III.2, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII,kepada Turut Terbanding semula tergugat IX, kepada Turut Terbanding

D E XIII, pada Terbanding semula Tergugat XII, kepada Turut Terbanding semula Tergugat MV, kepada Turut tanggal 23 Mei 2014 kepada Turut terbanding semula Tergugat I Terbanding semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, kepada G Turut Terbanding semula Tergugat XIV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, G kepada Turut Terbanding semula TergugatN XVI dan pada tanggal 26 Mei 2014 telah I memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding T kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII, N Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Mei 2014 A telah memberitahukan ILkepada Para pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, kepada Turut Terbanding D semula A Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III.2, kepada Turut G semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, kepada terbanding NTurut Terbanding semula tergugat XIV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI, kepada Turut

P

E

pada tanggal 7 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII ,pada tanggal 8 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII,Turut Terbanding semula Tergugat IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII, kepada Turut Terbanding semula tergugat XIII,pada tanggal 9 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula tergugat VII, kepada Turut


Terbanding semula Tergugat XVI untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Perkara ini Ne Bis In Idem.

N A

Menurut Para Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata asas Ne

Bis

In

Idem

N

P

E

diterapkan

pada

perkara

perdata

Nomor

D Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj merupakan pengulangan dari perkaraE perdata Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj sebab adanya persamaan tentang M subyek maupun obyek I serta alasan( dasar gugatan) antara perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/Pn.Kbj G dengan perkara perdata Nomor 6/Pdt.g/2012/PN Kbj, sehingga dengan demikian G pertimbangan hukum dan putusan N Majelis hakim dalam perkara aquo harus I dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum; T Gugatan Penggugat telah daluwarrsa. N Berdasarkan bukti T.II.III-10 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat(2) A Peraturan Pemerintah IL Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang notabene tidak memberlakukan lagi ketentuan kedaluarsa Pasal 1967 D KUHPerdata, gugatan perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj yang didaftarkan A 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj

2.

dapat

oleh

karena

perkara

perdata

GTerbanding I dan Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2012 mengandung

unsur daluarsa ( tuntutan pelaksanaan hak atas tanah hilang atau gugur), karena gugatan diajukan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan atas nama Pembanding II pada tahun 1987.Di samping itu Terbanding I dan II juga tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pembanding II dan III sebagai pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan, sehingga dengan


demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perdata aquo harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan tergugat III tersebut Para terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa keliru dan salah keberatan banding dari Para Pembanding yang

N A

menyatakan perkara ini adalah Ne Bis In Idem karena antara perkara Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj ( bukti T-II,III-1, TI-II,III-2 dan T-II,III-3) dengan perkara

D pihak-pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat pada keduanE perkara tersebut berbeda sehingga menurut hukum subyek,obyek dan M dasar gugatan kedua I perkara tersebut menjadi berbeda pula; G 2. Bahwa keberatan Para Pembanding dengan mengambil kesimpulan dalam G perkara yang dimohonkan banding ini mengajukan keberatan dengan mengutip N I ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang T Pendaftaran Tanah tersebut tidak mengatur tentang daluarsa sebagaimana alasan N permohonan banding, sehingga oleh karena itu dalil-dalil dan alasan Para A pembanding L I tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan pada tingkat banding dan haruslah ditolak seluruhnya; D A TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/Pn.Kbj obyek, dasar gugatan dan subyek atau

N

P

E

G

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula

Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III

mengajukan memori Banding dan terhadap memori banding tersebut telah ditanggapi oleh Para Terbanding semula Penggugat I,II dengan Kontra Memori Banding yang pada


pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, namun Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut akan tetapi juga berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

N A

dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas

perkara Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

D E

Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj tanggal 11 Maret 2014 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

I

DALAM EKSEPSI :

M

G

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama

G

dalam mempertimbangkan eksepsi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat

N I pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan perihal eksepsi T dalam tingkat banding ini; N Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Para pembanding semula A Tergugat II dan Tergugat IL III sebagaimana dalam Memori Banding dan tanggapan terhadap memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II D sebagaimana A dalam Kontra Memori Banding perihal perkara Ne Bis In Idem dan G Daluawarsa adalah harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan secara Perkara Nseksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dibenarkan Pengadilan dengan uraian pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, sehingga segala

P

E

Tingkat Banding tersebut; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa khusus terhadap Turut Terbanding semula Tergugat VII yang eksepsinya dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengandung konsekwensi yuridis dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II berkaitan dengan dalil gugatan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Alm Bale Purba berhak atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Alm Bale Purba yang belum dibagi yang dikenal dengan nama Juma Pasar atau dikenal dengan nama Bukit kubu yang telah disewakan oleh Alm Bale Purba sebagai Semantek Kuta Lau Gamba kepada Turut Terbanding semula

N A

Tergugat I dengan masa sewa selama 75 Tahun, namun setelah masa sewa berakhir

ternyata obyek sengketa tidak dikembalikan kepada ahli waris alm Bale Purba

D tanpa ijin dan tidak ada persetujuan dari Para Terbanding semula E Penggugat I dan Msemula Tergugat II Penggugat II, Obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Pembanding I dan Tergugat III juga dikuasai oleh Para Turut Terbanding semula Tergugat V s/d G Tergugat XVII dan atas penguasaan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat G III serta Para Turut Terbanding semula Tergugat V s/d Tergugat XVII berdasarkan fatwa N I dan itikad buruk dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III serta Para T Turut Terbanding semula Tergugat V s/d Tergugat XVII maka Turut Terbanding semula N Tergugat IV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa dan A akibat perbuatan tersebut IL telah menimbulkan kerugian materiil dan moril terhadap Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II; D Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III A Gmembantah dalil dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang telah Npada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Turut Terbanding melainkan dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dengan

P

E

semula Tergugat I kepada Nelang Sembiring ( Ayah Pembanding semula Tergugat III) melalui PT. Biro Arsitek & Pemborong “Pembangunan”yang setelah beberapa kali berganti nama menjadi PT Semangat Pembangunan, kemudian dalam sengketa yang terjadi antara Maxmun Rasyid, Direktur PT Semangat Pembangunan sebagai Penggugat melawan Nelang Sembiring sebagai Tergugat ,Nelang Sembiring dimenangkan dengan memutuskan obyek sengketa berikut segala yang berada dan yang dibangun berada


diatasnya dan terakhir tanah tersebut diperoleh oleh Nelang Sembiring berdasarkan pelepasan dan penyerahan ganti rugi dan pada akhirnya diperoleh Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bukit Kubu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Para Pembanding semulaTergugat II dan Tergugat III membenarkan yang mendirikan Desa Lau Gumba ( Simantek Kuta) adalah marga Purba tetapi bukan hanya Alm Bale Purba yang bermarga Purba melainkan masih ada marga Purba lainnya;

N A

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat IV juga menolak dalil Para Terbanding semula Penggugat I ,II dengan menyatakan Turut Terbanding semula

D Ebaik dan tidak obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang M karena obyek ada merugikan kepentingan Para Terbanding semula Para Penggugat I sengketa tidak ada kaitan hukum dengan Para Terbanding semula Para Penggugat maka G tidak ada alasan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk menyatakan sertifikatG sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah; N I Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat V dan Tergugat XIV T juga menolak dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dengan N menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat V dan Tergugat XIV membeli tanah A obyek perkara sesuai ILdengan peraturan dan hukum yang berlaku di republik Indonesia dan tidak sedang dalam sengketa dan pembelian dilakukan dengan itikad baik; D Menimbang, A bahwa Turut Terbanding semula Tergugat VI, Tergugat VII dan G XVI telah membantah dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan Tergugat NPenggugat II yang pada pokoknya menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat

Tergugat IV dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah

P

E

VI,Tergugat VII dan Tergugat XVI telah membeli sebagian obyek sengketa secara terang dan jelas sehingga berhak menguasai dan mengusahai sebagian obyek, sedangkan kepemilikan Para Terbanding semula Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tidak sah secara hukum; Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XII membantah dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya tanah


persil yang dimilikinya bukan merupakan kepunyaan atau warisan Alm Bale Purba, melainkan dulunya milik Turah Depari yang berbatasan langsung dengan Bukit Kubu Hotel ( dahulu Ex BPM = Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan dengan itikad baik dibeli oleh Turut Terbanding semula Tergugat XII dari Abdul Karim Sembiring; Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XVII juga menyangkal dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan II dengan menyatakan pada

N A

pokoknya telah membeli tanah sengketa dengan itikad baik dari Japorman Saragih dan yang semula alas haknya Hak Guna Bangunan kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat

D sejak tahun 1997 maka gugatan yang disampaikan oleh Penggugat I E dan Penggugat II M sudah kedaluwarsa; I Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula G Penggugat I dan Penggugat II telah disangkal oleh Para Pembanding semula Tergugat II G dan Tergugat III ,Para Turut terbanding N semula Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat I VI,Tergugat VII,Tergugat XII,Tergugat XIV,Tergugat XVI dan Tergugat XVII maka T berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG Para Terbanding semula Penggugat I , II terlebih N dahulu dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para pembanding A semula Tergugat IIL I dan Tergugat III serta Para Turut Terbanding semula Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII,Tergugat XII,Tergugat XIV,Tergugat XVI dan D Tergugat AXVII masing-masing juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilGsangkalannya; dalil N Menimbang, bahwa dari gugatan , Jawaban, replik dan duplik serta pembuktian Hak Milik .Oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVII sudah bersertifikat

P

E

kedua pihak dapat disimpulkan pokok masalah yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah Para Terbanding semula Penggugat I , II berhak atas tanah perkara yang merupakan warisan peninggalan dari Alm Bale Purba yang belum pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm Bale Purba termasuk kepada Para Terbanding semula Penggugat I , II dan perbuatan Para Pembanding semula Tergugat II dan

Tergugat

III

serta

Para

Turut

Tergugat

semula

Tergugat


IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII merealisasi, menguasai dan atau mengusahai tanah perkara tanpa izin dari Para Terbanding semula Penggugat I dan penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht matigedaad ); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Terbanding semula Penggugat I, II telah mengajukan bukti P-I.II.I sampai dengan P-I.II.14 dan saksi-saksi yaitu saksi Mehuli Br Purba, saksi Radu Boru Ginting, saksi Renggem Br Tarigan

dan

ahli

Prof.DR.H.Syafrudin

Kalo,SH.Mhum,ahli

Nasution,SH.Mhum dan ahli Wara Sinuhaji, SH.MH;

Dr.

N A Mirza

D Esampai dengan Pembanding semula Tergugat II, III telah mengajukan bukti T.II.III-1 MT.IV-1 dan T.IV-2, T.II.III-11, Turut Terbanding semula Tergugat IV mengajukan bukti I Turut Terbanding semula Tergugat XVII mengajukan T.XVII-1 sampai dengan T.XVIIG 4, Para Turut Terbanding semula Tergugat VI,VII dan XVI mengajukan bukti T.VIG 1,T.VII-1,T.XVI-1 dan T.XVI-2, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat XII N I mengajukan bukti T.XII-1 , selain itu juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi T Abdul Karim Sembiring, saksi TM.Robert Ginting, saksi Sampe Ginting; N Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek perkara harta peninggalan A dari Alm Bale PurbaL I yang disewakan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti P-I.II.13 D berupa A Fotocopy salinan surat penyerahan hak Nomor 468 tanggal 23 September 1910 G lampirannya perihal Perjanjian sewa-menyewa atas obyek perkara antara beserta NPenghulu Kampung Lau Gumba dengan Turut Terbanding semula Tergugat I selama 75 Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para

P

E

tahun; Menimbang, bahwa terhadap bukti P-I.II.13 tersebut Para Terbanding semula Penggugat I , II tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian , apalagi tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, karena dari saksi-saksi yang diajukan Para terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II hanya saksi Mehuli Br Purba yang menerangkan pada pokoknya tanah


Jumpa pasar adalah Lau Gumba dan saksi ada mendengar percakapan orang tua saksi dengan Bale Purba bahwa sebagian tanah tersebut disewakan kepada Belanda dan sebagian lagi masih dikuasai oleh Bale Purba, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak ada yang menerangkan perihal penyewaan sebagian tanah Bale Purba tersebut; Menimbang, bahwa keterangan saksi Mehuli Br Purba selain hanya mendengar percakapan orang lain yaitu orang tua saksi dengan Bale Purba yang termasuk dalam

N A

kualifikasi kesaksian testomunium de aiditu ( saksi yang hanya mendengar dari orang

lain ), keterangan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya sehingga

D pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat membuktikan obyekE sengketa adalah MPurba kepada Turut harta peninggalan Alm Bale Purba yang disewakan oleh Alm Bale I Terbanding semula Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula G Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya; G Menimbang, bahwa sebaliknya untuk N membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para I Pembanding semula Tergugat II, III mengajukan bukti T.II.III-4 berupa fotocopy salinan T akte Penjualan dan Pembelian serta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 101 tanggal 23 N Desember 1961, yang dibuat dihadapan Ong Kiem Lian, Notaris di Medan, bukti A T.II.III-5 berupa Fotocopy IL Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Perd/1975/PN.Mdn, bukti T.II.III-6 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan D Tinggi A Medan Nomor 132/Perd/1977/PT.Mdn, bukti T.II.III-7 berupa Fotocopy salinan G Mahkamah Agung RI Nomor 2101 K/Sip/1980 dan bukti T.II.III-8 berupa putusan NFotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 45K/Pdt/1985, termasuk dalam unus testis nullus testis ( satu saksi bukan bukti ),yang menurut

P

E

dihubungkan dengan bukti T.II.III-9 berupa Fotocopy Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti rugi Nomor 410/3/PPAT/1984 tanggal 17 Oktober 1984, yang dibuat dihadapan Camat Kabanjahe Daerah Tingkat II Karo/PPAT, bukti T.II.III-10 berupa Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.797/HGB/DA/85 tanggal 7 Nopember 1985 dan bukti T.II.III-11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 Desa Lau Gamba tahun 1987;


Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para pembanding semula Tergugat Ii ,III tersebut dapat diketahui riwayat penguasaan Para pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III yaitu dari pembelian obyek sengketa dari Turut Terbanding semula Tergugat I oleh PT Biro Arsitek dan Pemborong Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi PT Semangat Pembangunan yang diwakili oleh Maxum Rasjid , selanjutnya obyek sengketa beralih ke Nelang Sembiring karena memenangkan dalam

N A

sengketa melawan Maxum Rasyid, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

627/Perd/1975/Pn.Mdn

Jo.Putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor

D E obyek K/Sip/1980 Jo.Putusan Peninjauan Kembali No 45K/Pdt/1985.Selanjutnya MPenyerahan dengan sengketa diperoleh Nelang Sembiring berdasarkan Pelepasan dan I Ganti Rugi tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 410/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan G Camat Kabanjahe dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK G 797/HGB/DA/85 obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai Negara yang N I selanjutnya diberikan kepada PT Bukit Kubu dengan Hak Guna Bangunan; T Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.III-1 berupa Foto Copy N Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj tanggal 16 A Juli 1992, bukti T.II.III-2 IL berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/Pdt/1992/PT.Mdn dan bukti T.II.III-3 berupa Fotocopy Salinan Putusan D Mahkamah AAgung RI Nomor 2114K/Pdt/1994 tanggal 31 Oktober 1975 maka obyek G sudah pernah digugat oleh ahli waris Bale Purba yang lain dan sekarang telah sengketa Nberkekuatan hukum tetap dengan kemenangan di pihak Para pembanding semula 132/Perd/1977/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2101

P

E

Tergugat II dan Tergugat III,sehingga putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah membuktikan perolehan dan penguasaan dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III adalah sah; Menimbang, bahwa oleh karena perolehan dan penguasaan Para Pembanding semula Tergugat II, III sah, maka perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat IV menerbitkan surat dan sertifikat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa antara


lain Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7/ Lau Gumba, seluas 61.115 M2, terdaftar atas nama PT Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17

Desember 1985, berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.797/HGB/DA/85 tanggal 7 Nopember 1985, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Lau Gumba dipisah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 dan Nomor 9 /Lau Gumba, masing-masing seluas 46.901 M2 dan 14.214 M2 serta terdaftar atas nama PT. Bukut Kubu juga sah;

N A

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan sebagian obyek sengketa oleh

D maka berdasarkan bukti T.II.III-11 diketahui dalam surat ukur NomorE 510 tahun 1987 yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8M Desa Lau Gumba atas I nama pemegang hak PT. Bukit Kubu sehingga bidang tanah yang dikuasai oleh Para G Turut Terbanding semula Tergugat V, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV adalah G bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 Desa Lau Gumba atas nama N I pemegang hak PT.Bukit Kubu; T Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XII mengajukan bukti N T.XII-1 berupa Fotocopy Akta jual beli Nomor 31/2007 tanggal 5 Maret 2007, antara A Turut Terbanding semula IL Tergugat XII dengan saudara Abdul Karim Sembiring dan Rasmida Beru Sagala dihadapan Sayang David,SH ,Notaris/PPAT Kabupaten Karo D terhadapA lahan seluas 214M2 berupa Hak Milik atas sebidang tanah pada persil Nomor 7 G dan Nomor 8; N Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XIV mengajukan bukti Para Turut Terbanding semula Tergugat V,Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV ,

P

E

T.XIV-1 berupa Fotocopy Akta jual beli Nomor 055/BT/VI/2002 tanggal 03-06-2002 dari Nelang Sembiring kepada Jendaukur Ginting dihadapan Camat Berastagi selaku PPAT; Menimbang, bahwa bukti T.II.III-5 sampai dengan T.II.III-8 berupa fotocopy salinan putusan Perdata Nomor 627/Perd/1975/PN.Mdn Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 132/Perd/1977/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor


2101 K/Sip/1980 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 45K/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap yang antara lain

surat ganti rugi

tanggal 10 Oktober 1969 terjadi proses penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi seluas ½ (setengah) Ha dari Tuah Depari kepada Nelang Sembiring dihadapan Kepala Kampung Lau Gumba oleh Tergugat ( Nelang Sembiring) di jadikan sebagai salah satu bukti surat ;

N A

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdul Karim Sembiring antara lain

menerangkan tanah yang terletak di sebelah kiri jalan menuju Lau Gumba dibeli oleh

D E Torong dan Lau Gumba saat itu,tanah itulah yang kemudian saksi beli dari Rosmita Msaksi menjualnya Rosmita Torong membelinya dari Nelang Sembiring, selanjutnya I kembali kepada Beritana Bangun ( Turut Terbanding semula Tergugat XII ) dan tanah G itu juga yang dibeli oleh Jenda Kita Tarigan dan yang lainnya dari Nelang Sembiring; G Menimbang, bahwa saksi TM. Robert Ginting antara lain menerangkan tanah Tuah N I Depari berada di luar Bukit Kubu dan Nelang Sembiring membeli tanah tersebut dari T Tuah Depari dan saksi pernah melihat surat jual beli antara Tuah Depari dengan Nelang N Sembiring dan dahulu jalan ke Lau Gumba dari kampung Listrik melalui jalan setapak A dan obyek sengketa L I tidak berbatasan langsung dengan jalan setapak; Menimbang, bahwa saksi Sampe Ginting menerangkan mengetahui tanah yang D berada A di pinggir jalan menuju Lau Gumba adalah tanah milik Tuah Depari yang G dijual oleh Tuah depari kepada Nelang Sembiring; kemudian N Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Turut Terbanding semula Nelang Sembiring dari Tuah Depari, jual beli ditandatangani oleh Panji purba,Penghulu

P

E

Tergugat V dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV telah dapat membuktikan bidang tanah yang dikuasainya yang berada disebelah timur dari bidang tanah yang dikuasai Para pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III yang berbatasan dengan jalan raya baru Lau Gumba adalah berasal dari pembelian oleh Nelang Sembiring dari Tuah Depari dan bukan diperoleh Nelang Sembiring dari Turut terbanding semula Tergugat I;


Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan sebagian obyek perkara oleh Turut Terbanding semula Tergugat VI berdasarkan bukti T.VI-1 dapat diketahui sebagian obyek perkara yang dikuasainya diperoleh dari Chairani Beru Karo, demikian juga penguasaan sebagian obyek perkara oleh Turut Terbanding semula Tergugat XVII berdasarkan bukti T.XVII-1 sampai dengan T.XVII-4 dan bukti T.IV-1 dapat diketahui sebagian tanah obyek perkara telah dibeli oleh Tergugat XVII dari saudara Japorman

N A

Saragih dan saudara Chairani Beru Karo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Para

D Ekepada Turut harta peninggalan Alm Bale purba yang disewakan oleh Alm Bale Purba M Terbanding semula Tergugat I sebagaimana dalil Para Terbanding semula Penggugat I , I II dalam gugatannya, sedangkan Para Pembanding semula Tergugat II,III,Turut G Terbanding semula Tergugat IV,V,VI, VIII, IX, X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,dan XVII G telah berhasil membuktikan riwayat perolehan obyek sengketa dengan jelas dan benar N I serta perolehan dan penguasaan obyek sengketa secara sah, dengan demikian petitum T gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II point 5 yang mohon dinyatakan demi N hukum tanah obyek terperkara setempat dikenal dengan nama Juma Pasar atau disebut A juga Bukit Kubu adalah IL harta warisan peninggalan dari Alm Bale Purba dan petitum point 6 yang mohon agar dinyatakan demi hukum Para Terbanding semula Penggugat I D ,II berhak Aatas tanah terperkara harta warisan peninggalan dari Alm. Bale Purba dan Gmana belum pernah di bagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm harta NBale Purba termasuk kepada Penggugat I,II serta petitum point 2 perihal perbuatan Terbanding semula Penggugat I, II tidak berhasil membuktikan obyek sengketa adalah

P

E

melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dan Para Turut Terbanding semula Tergugat- IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, .XV.XVI.XVII juga tidak terbukti menurut hukum, sehingga patut ditolak; Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok gugatan Para Penggugat tersebut maka petitum lainnya yang asessoir dengan petitum pokok tersebut yaitu petitum gugatan point 7 yang mohon dinyatakan demi hukum sertifikat HGB


Nomor 7 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat HGB Nomor 8 dan 9 serta sertifikat HGB Nomor 10,11,12,13,14 ,15 , petitum point 8 dan 9 yang mohon menghukum Para Pembanding semula tergugat II dan III untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan II serta petitum point 11 yang mohon Para Pembanding semula Tergugat II,III dan Para Turut Terbanding semula IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII atau

N A

sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara Juma Pasar atau disebut juga bukit Kubu kepada penggugat I,II dalam keadaan baik dan

D Etidak beralasan dengan bebas oleh Para Terbanding semula Penggugat I,II adalah juga M hukum sehingga patut ditolak; I Menimbang, bahwa demikian juga petitum point 10 yang mohon Para G Pembanding semula Tergugat II,III dan Turut Terbanding semula tergugat G V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII untuk membayar dwangsom N I dan petitum point 12 yang mohon dinyatakan segala surat-sirat yang terbit dari tanah T terperkara sepanjang merugikan Para Terbanding semula Penggugat I ,II dinyatakan N batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sudah A kehilangan urgensinya ILsehingga patut ditolak pula; Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 3 yang mohon dinyatakan sah D dan berharga A sita jaminan atas perkara ini, karena selama pemeriksaan tidak pernah G sita jaminan , sedangkan gugatan pokok Para terbanding semula Penggugat dilakukan NI,II telah ditolak, petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; kosong tanpa halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai

P

E

Menimbang, bahwa perihal petitum point 4 yang mohon dinyatakan demi hukum Para Terbanding semula Penggugat I,II adalah ahli waris sah dari Alm Bale purba dengan isterinya Almh Peti BR Sembiring juga kehilangan urgensinya dengan ditolaknya petitum pokok gugatan ini, sehingga petitum ini juga patut ditolak; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;


Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj tanggal 11 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

N A

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Penggugat I,II berada dipihak yang kalah,

D E Perubahan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang MRBG dan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, I perundang-undangan lain yang bersangkutan; G M E N G A D I L IG : - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan IN T Tergugat III tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan N Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj. Ayang dimohonkan banding; tanggal 11 Maret 2014 IL MENGADILI SENDIRI: D : DALAM EKSEPSI A - Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VII; G - Menolak Eksepsi dari Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI N sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

P

E

Tergugat VIII, Tergugat XIV,Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Para Penggugat khusus terhadap Tergugat VII tidak dapat diterima; - Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat lainnya untuk seluruhnya;


- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami, RIDWAN

S.

DAMANIK,

S.H.,

sebagai

Hakim

Ketua,

SUDARMUHONO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H.M.Hum, sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan

Surat

EDHI

N A

masing-masing

Penetapan

Ketua

D putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 telah E diucapkan dalam M oleh para Hakim persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri I Anggota tersebut, MUSALIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh G kedua belah pihak. G IN HAKIM-HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA, T ttd ttd N EDHI SUDARMUHONO,SH.MH. RIDWAN. S. DAMANIK,SH A ttd L I HERU PRAMONO,SH.MHum D PANITERA PENGGANTI, A ttd G MUSALIM SIREGAR,SH N Pengadilan Tinggi Medan Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN ,tanggal 25 Juni 2014 dan

P

E

Perincian biaya: 1. 2. 3.

Materai ……………… Rp6.000,00 Redaksi…….............. Rp5.000,00 Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupia)


1. PT. BUKIT KUBU, dahulu beralamat di Jalan Prof. HM.Yamin Nomor 27. sebagai Pembanding I semula Tergugat II;

Recommend Documents