PUTUSAN Nomor : 41/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Alm. M. AMIN GINTING, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya : 1. SYAMSUL HILAL GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi II Kelurahan No.17 Kota Medan ; 2. SADA ARIHTA GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi II No.22 Kota Medan ; 3. REZEKI GINTING, Amd, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pelajar Timur Gang Darmo No.24 Kota Medan ; 4. SURIATI PINTA MEHULI GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi II No.22 Kota Medan ; 5. EKAKIN GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi No.22 Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan I; Lawan: 1. H. ABDUL JALIL, Laki-laki, Umur 78, Pensiunan Pegawai, Alamat Jalan Komp. Laut Yos Sudarso No. 17-A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan I ; 2. ABDULLAH, Laki-laki, Umur 56, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Pelawan II ; 3. LUTHFIAH, Perempuan, Umur 50, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan
-2-
Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Pelawan III ; 4. ABDUL HALIM, Laki-laki, Umur 49, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun
III,
Kelurahan
Hamparan
Perak,
Kecamatan
Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Pelawan IV ; 5. SITI ZUBAIDAH, S.Ag, Perempuan, Umur 47, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan
Hamparan
Perak,
Kota
Medan
Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Pelawan V ; 6. UBAIDILLAH, Laki-laki, Umur 43, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Pelawan VI ; 7. AZMI, Laki-laki, Umur 39, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Pelawan VII ; 8. YAHYA, Laki-laki, Umur 62, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Pelawan VIII ; 9. SUTOPO, Laki-laki, Umur 64, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KLY Sudarso G Rakit 50 LK 7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Pelawan IX ; 10.
AMSALUDDIN, S.H, Laki-laki, Umur 40, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KL Yos Sudarso No. 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi
-3-
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Pelawan X ; 11.
NURHAYANI, S.Sos, Perempuan, Umur 37, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Pelawan XI ;
12.
NUR AMALIA MURNI, Perempuan, Umur 42, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Lebak Sari No. 19-A, Kelurahan Tg. Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding
XII
semula
Pelawan XII ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. H.HAMDANI HARAHAP, SH, MH 2. MASITA
HASIBUAN, SH dan DAM HASONANGAN HARAHAP, SH.
masing-masing Advokat berkantor pada Biro Hukum “ CITRA KEADILAN “ Jalan Sutomo No.6 Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2014 yang
didaftarkan
dikepaniteraan
No.2301/Penk/2014/PN.Mdn
tertanggal
Pengadilan
Negeri
Medan
29 oktober 2014, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula Pelawan; Dan: AHMAD, dahulu bertempat tinggal di Jalan Medan-Belawan Km. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan,
dan
sekarang
tidak
diketahui
lagi
dimana
alamatnya, namun diduga tetap berada di Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Terlawan II; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 41/PDT/2016/PT-MDN tanggal 9 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding; Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
-4-
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa PELAWAN
dengan surat Perlawanan
tanggal 29
Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 29 Oktober
2014 dalam Register Nomor 508/Pdt.Plw/
2014/PN.Mdn , telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut: Adapun perlawanan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa Pelawan I bersama-sama dengan Hajjah Fatimah Zahrah, Haji Ahmad atau disebut juga H. Ahmad Syafiuddin, Haji Mahmud, Haji Amaluddin, Hajjah Halimah, Hajjah Patimah, Hajjah Zainah, Abdul Djalil, Hajjah Aminah, Hajjah Nur Amnah kesemuanya adalah anak kandung dari H. Muhammad Turki hasil perkawinannya dengan istrinya bernama Hj. Misah (sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 601/PEN/1989/1989/PA.Mdn), sedangkan Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, dan Pelawan IX adalah anak kandung dari Haji Ahmad, dan Pelawan X, Pelawan XI, dan Pelawan XII adalah anak kandung dari H. Amaluddin ;
Bahwa semasa hidup alm. Muhammad Turki ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.360 M² yang terletak di Jl. Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang diperolehnya dari Tengku Jaksa, sedangkan Tengku Jaksa memperolehnya dari dan atas pemberian Sultan Deli pada tahun 1898, kemudian anak Tengku Jaksa, yakni Tengku Hamidin dkk, menjualnya kepada H. Turki dihadapan mahkamah kerapatan medan sesuai dengan Gran Sultan (GS) No. 7. Kemudian pada tahun 1998 Para Pelawan ic. H. Abdul Jalil mengajukan permohonan hak tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan oleh Badan Pertanahan Nasional memberikan Hak Milik Tanah kepada para penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 283/HM/BPN/98 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Agustus 1998, Memutuskan, Menetapkan, PERTAMA : Memberikan kepada Abdul Jalil, dkk (Para Pelawan) hak milik atas tanah yang terletak di Jl. Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas, sebelah : Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M ;
-5-
Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudorso sepanjang 60,4 M.;
Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah Alm. Bajuri, sepanjang 330 M.;
Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama).
Bahwa setahu bagaimana Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri
Medan
No.
W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013
pada
tanggal
03
September 2013 Perihal : pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah Para Pelawan tersebut sebagai bagian dari objek perkara dalam perkara Nomor : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 September 2013, padahal Para Pelawan tidak sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara pokoknya Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN-Mdn dan tidak ada hubungan Para Pelawan dengan M. Amin Ginting sebagai Penggugat yang sekarang diteruskan oleh ahli warisnya dalam hal ini Terlawan I dalam perkara tersebut dan dengan Ahmad ic. Terlawan II sebagai Tergugat serta Para Pelawan tidak memperoleh tanah terperkara dari Ahmad yang diposisikan sebagai pemilik tanah terperkara berdasarkan Grand Sultan Nomor 415 ;
Bahwa atas pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi tersebut Para Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara Reg. No. : 502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn yang telah diputuskan pada tanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Medan menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (NO), karena keputusan
NO,
maka
secara
hukum
Pelawan
masih
diperkenankan
mengajukan perlawanan kembali guna menyempurnakan, baik formil maupun substansi hukumnya ; Bahwa bila dipelajari secara seksama dari segala aspek, secara
hukum,
logika akal sehat keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.
:
453/Pdt.G/2001/PN-MDN yang akan dieksekusi tersebut telah cacat hukum prosedural dan cacat hukum substantif, dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, sehingga tidak memiliki syarat hukum untuk dieksekusi atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), karena Grand Sultan No. 415 yang dinyatakan Pengadilan Negeri Medan meliputi (bagian dari) tanah Ahmad ic. Terlawan II adalah cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :
-6-
Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai dasar Pengadilan Negeri Medan mengeksekusi tanah terperkara adalah cacat hukum, karena GS 415 bukan atas nama Ahmad, tetapi an. Tengku Maimunah dan bila pun telah milik Ahmad, Penggugat (asal) Muhammad Amin Ginting melawan Ahmat dalam perkara Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tidak dapat menguraikan dalam dalil posita gugatannya, cara Ahmad memperoleh tanah terperkara, sehingga menjadi hak miliknya ic Ahmad, karena tidak ada sebab-musababnya dalam Grand Sultan (GS) No. 415 tersebut menjadi milik Ahmad ; Dalam GS 415, batas tanahnya disebut : Peringgan sebelah Selatan Tengku Farid Cs panjangnya selatan utara sebelah barat 380 M2 ; Peringgan sebelah Utara Tengku farid Cs jalan belawan selatan utara sebelah timur 440 meter ; Peringgan sebelah Barat Tengku maimunah barat timur sebelah selatan 300 meter ; Peringgan sebelah Timur Jalan Kampung barat timur sebelah utara 280 meter ; dihubungkan dengan batas-batas tanah terperkara yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan GS 415 tahun 1939, yakni sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Maimunah, sekarang tanah jalur hijau/Sungai Deli ±400 M. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan – Belawan ± 440 M ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tengku Maimunah, sekarang tanah PT. Gugang Garam, ±300 M. Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Maimunah sekarang tanah Pabrik PT. Industri Karet Deli ± 230 M dihubungkan dengan keadaan rill masa lalu dengan masa sekarang, diperoleh fakta tidak sama batas-batasnya dan juga dengan ukurannya, sehingga dapat disimpulkan tanah GS 415 berada di tempat lain, tidak menyangkut tanah terperkara ; Bahwa Grand Sultan (GS) No. 415 tidak terdaftar di Kesultanan Deli dan Kesultanan Deli telah menyatakan Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai surat palsu sesuai dengan keterangan Sultan Deli dalam Surat Nomor : 24.6/IM-SD/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan ;
-7-
Bahwa Grand Sultan (GS) No. 415 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanah Kota Medan sesuai dengan Suratnya Nomor : 2033/600-12.71/VI/2011 ttgl 14 Juni 2011 yang ditujukan ke Polres Pelabuhan Belawan ; Bahwa lazimnya Kesultanan Deli memberikan Hak kepada Warganya hanya seluas 2 Hektar, tetapi dalam Grand Sultan (GS) No. 415 seluas 10,8 Hektar ; Bahwa Ahmad tidak dikenal masyarakat dan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sebagaimana diwajibkan oleh Kesultanan Deli dalam Grand Sultan (GS) No. 415 tersebut, sehingga seandainya benar Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai milik Ahmad -- quad noon hak Ahmad telah gugur sebagai pemilik tanah terperkara; Bahwa lazimnya sesuatu Grand Sultan dalam satu daerah Nomornya berurutan, namun faktanya Grand Sultan (GS) No. 415 tidak ada bersebelahan dengan tanah terperkara, sementara Grand Sultan (GS) No. 10 sebagai tanda bukti Hak Muhammad Badjuri, berurutan satu sama lain seperti Grand Sultan (GS) No. 7 atas nama Muhammad Turki, Grand Sultan (GS) No. 8 an. Tengku Zubir yang sekarang ditingkatkan status haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 78 Tahun 1965 an. Suwandi dkk, Grand Sultan (GS) No. 6 sekarang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan GS No. 9 sekarang menjadi milik PT. Gudang Garam ;
Bahwa bila perkara perdata menyangkut tanah, secara Hukum Acara Perdata Pengadilan (Majelis Hakim) mewajibkan dilakukan sidang lapangan, akan tetapi faktanya Pengadilan Negeri Medan dalam perkara
Reg. Nomor :
453/Pdt.G/2001/PN-MDN tidak melakukan sidang lapangan, yang seharusnya dilakukan karena Majelis Hakim yang mengadilinya wajib bertanggungjawab keputusannya kemudian dapat dieksekusi, supaya dapat dieksekusi harus diketahui batas-batas objektif tanah terperkara, apakah objek benar milik Penggugat dan apakah diatas tanah ada orang lain yang merasa berhak (data fisik), dan apakah data juridis ic. Grand Sultan (GS) No. 415 secara formil dan materil milik Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 s/d 214 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ;
Bahwa oleh karena kewajiban hukum tersebut dilanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pokok dan ditemukan pula dalam objek perkara GS 415 meliputi seluas 10,8 Ha terbukti telah dikuasai dan diusahai oleh orang lain, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Perumahan Dinas
-8-
PU, PT. Industri Karet Deli, dan Para Pelawan telah menguasai dan mengusahai (menghuni/menetap) dan telah memiliki bukti hak atas tanah masing-masing, seperti GS No. 6, 7, 8, 9 dan 10 dan telah ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334/335 An. PT. Industri Karet Deli, SHM Nomor 78 (Ex GS Nomor 8) An. Suwandi, SHM Nomor 85 An. Lim Sin Oh, sehingga secara hukum bilapun benar GS 415 – quad noon – GS 415 telah menjadi terlumpuhkan ataupun bila Terlawan I masih merasa berhak sebagai pemilik atas tanah terperkara, Terlawan I harus melakukan gugatan baru terhadap pihak Pelawan, atau dengan kata lain Penetapan Eksekusi No. : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn menjadi keputusan yang tidak dapat dilaksanakan lagi (non eksekutabel);
Bahwa demikian pula bila diperhatikan secara seksama Surat Pengakuan Hutang Ahmad kepada Amin Ginting tertanggal 10 Mei 1956 sebagai sumber
hukum
(rujukan)
dalam
memutus
keputusan
Reg/
No.
:
453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. hanya ditandatangani oleh dua orang saksi, tidak diketahui oleh Kepala Kampung atau Kepala Kelurahan (non authentik) dan di persidangan Penggugat ic. M. Amin Ginting sekarang diteruskan oleh ahli warisnya Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi tidak menghadirkan saksisaksi yang dapat membenarkan Surat Pengakuan tersebut, dan tidak pula ditandatangani oleh Muhammad Amin Ginting, sehingga secara logika hukum dan hukum pembuktian, surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum yang dapat menjadi rujukan pembenar telah terjadi hutan piutang, dengan gadai GS 415 seluas tanah 10,89 H. Apalagi hutang Ahmad ic. Terlawan II kepada pihak Terlawan I hanya Rp. 700.000,00 dipandang tidak cukup alasan hukumnya ;
Bahwa seandainya Surat Pengakuan hutang tersebut benar adanya – quad noon -- tidaklah adil bila uang pinjaman hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diganti/dibayar menjadi seharga Tanah 10,8 Hektar, sehingga keuntungan pihak Penggugat (Amin Ginting) menjadi 10.800 x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 32.400.000.000,00.- yang diputuskan Pengadilan tersebut;
Bahwa bila seandainya keputusan pengadilan tersebut dipandang berkeadilan --
quad
noon
--
diktum
Keputusan
Pengadilan
Reg.
Nomor
:
453/Pdt.G/2001/PN-MDN yang berprasa : “menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat .......... “ . Artinya, makna hukum keputusan ini hanya menghukum bagi pihak ketiga yang memperoleh hak tanah yang bersumber dari Grand Sultan (GS) No. 415 , sementara Para Pelawan atau
-9-
orang lain disekitar tanah terperkara bukan memperoleh dari Ahmad ic. Terlawan II, tetapi telah memperoleh hak jauh sebelumnya sesuai dengan Grand Sultan (GS) No. 10 (bagi Penggugat), sedangkan tanah sekitar lainnya berdasarkan Grand Sultan (GS) No. 6,7,8,9, yang sekarang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), salah satu faktor kekeliruan Pengadilan Negeri
Medan
mengeluarkan
Penetapan
Eksekusi
Nomor
:
59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001 dan melaksanakan Eksekusinya ;
Bahwa akibat akan dilaksanakannya eksekusi Keputusan Pengadilan Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN-Mdn terhadap tanah seluas 10,8 Ha yang telah dihuni banyak orang, maka atas permohonan masyarakat luas kepada Ketua Pengadilan
Tinggi
Medan,
Ketua
Pengadilan
Tinggi
telah
menyurati
Pengadilan Negeri Medan yang pada pokonya memerintahkan Pengadilan Negeri Medan menunda pelaksanaan eksekusi dan supaya melaporkan secara tertulis keberadaan Grand Sultan (GS) No. 415 dan tentang orangorang yang ada di atas tanah terperkara, akan tetapi diabaikan oleh Pengadilan Negeri Medan, pengabaian ini tidak lazim dalam praktek peradilan di Indonesia, setiap perintah jabatan yang lebih tinggi akan dipatuhi oleh Pejabat Pengadilan dibawahnya, namun dalam perkara aquo menyimpang dari kebiasaannya, sehingga dapat diduga keputusan perkara pokok dan pelaksanaan eksekusi diputuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan eksekusinya dalam keadaan melawan hukum dan dipengaruhi oleh pihak ketiga pengendali dengan kekuatan uangnya (mafioso peradilan) ;
Bahwa inheren dengan fakta-fakta dan alasan logis diatas bila dihubungkan perkara aquo dengan pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri Medan
dalam perkara Reg. Nomor : 489/Pdt. Plw/2013/PN-MDN antara
Suwandi, dkk melawan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi, Perlawanan Pelawan Suwandi,dkk ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan alasan objek tanah yang didalilkan Pelawan tidak sama dengan objek tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, sementara faktanya Suwandi dkk, menerima anmaning dari pengadilan atas permohonan
dari Terlawan I,
dengan demikian dapat dipastikan objek tanah yang diperkarakan antara Suwandi dengan objek yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah sama, dan terbukti pula Pengadilan Negeri Medan telah mengeksekusi tanah Suwandi yang telah memiliki Sertifikat HM No. 78 Tahun 1965, oleh karena itu makin dapat diyakini Keputusan Pengadilan Negeri Medan dan pelaksanaan eksekusi Reg. No.59 /Eks/ 2005/ 453/Pdt.G/2001/PN-MDN dilakukan dengan cara-cara
melawan
hukum
dengan
menyimpangkan hukum (mafioso) ;
menghalalkan
segala
cara
yang
- 10 -
Bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN-Mdn didasari dengan perbuatan yang menyimpang, GS 415 adalah fiktif Ahmad sengaja diciptakan, tidak dilakukan tata cara persidangan sebagaimana seharusnya menurut Hukum Acara Perdata dan demikian pula Penetapan Eksekusi
Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :
59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn karena tidak dilakukan peninjauan fisik atas tanah yang dieksekusi (tanah terperkara) dan diatas tanah terperkara telah ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 473 PK/Pdt/2010 dan keputusan Pengadilan Tinggi Reg. No. : 383/ PDT/ 2013/ PT-Mdn yang menyatakan kedua keputusan tersebut memutuskan tanah terperkara sebagai milik Para Pelawan, karena itu berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 s/d Pasal 214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka dapat disimpulkan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi memohon dalam keadaan beriktikad buruk dan melawan hukum dan Penetapan Eksekusi
Pengadilan Negeri
Medan Reg. No. : 59/ Eks/ 2005/ 453/ Pdt.G/2001/PN-Mdn tersebut secara hukum tak dapat lagi dieksekusi (non eksekutabel) ;
Bahwa oleh karena Pelawan telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sebelum Indonesia Merdeka hingga sekarang, memperoleh hak secara beriktikad baik sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7 dan telah mendapat pengakuan hak milik dari negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/98 tertanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik ; Maka berdasarkan uraian tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan ini, seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas, sebelah : Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M ;
- 11 -
Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudorso sepanjang 60,4 M. Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah Alm. Bajuri, sepanjang 330 M. Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama). sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7, yang telah ditingkatkan status haknya menjadi hak milik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/98 tertanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14 Agustus 2013 ; Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng ; Subsidair. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut pihak Ter lawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI A. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas Ne Bis In Idem.
Bahwa Pelawan I s/d XII (disebut juga Para Pelawan) dahulu telah pernah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I dan II di Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomcr :502/ Pdt.Plw/ 2013/ PN-Mdn yang diputus tanggal 24 September 2014 (vide dalil posita perlawanan point 4) dan gugatan perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
Bahwa adapun objek gugatan perlawanan Para Pelawan (alasan Para Pelawan) dahulu dan sekarang adalah karena Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan
Negeri Medan No. W2. Ul/13.894 /Pdt.04.10/
IX/2013 pada tanggal 03 September 2013, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek Perkara Dalam Perkara No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn. yang akan dilaksanakan pada
- 12 -
hari Rabu tanggal 11 September 2013 (vide dalil posita perlawanan point 3) ;
Bahwa oleh karena dalam perlawanan dahulu dan sekarang subjek dan objeknya sama, sedangkan perlawanan terdahulu telah diputus sehingga berkekuatan hukum
tetap, maka dalam gugatan perlawanan a quo telah
melekat Azas Ne Bis In Idem sehingga gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata adalah
terhadap objek gugatan yang sama dan alasan mengajukan
gugatan yang sama telah melekat Azas ne bis in idem sehingga gugatan tidak dapat diajukan 2 (dua) kali. Mengenai hal tersebut perkenankanlah Terlawan Penyita mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya
Hukum
Acara
Perdata
halaman
447
yang mengatakan
"Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama"; B. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata.
Bahwa adapun alasan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah karena Para
Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan
No.W2.Ul/13.894/Pdt. 04.10/IX/2013 tanggal 03 September 2013, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Eksekusi Pengosongan Tanah Objek
Perkara
No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn
Dalam
Perkara
terhadap objek gugatan dalam perkara pokok No.453/PdtG/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 ;
Bahwa sebelumnya, sebelum Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan No.W2.Ul/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03 September
2013
tersebut,
kemudian
mengajukan
perlawanan
di
Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor :502/ Pdt. Plw/ 2013/ PN-Mdn yang diputus tanggal 24 September 2014, dan dilanjutkan dengan perlawanan
yang
kedua
kalinya
terhadap
perkara
pokok
No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001, Ketua Fengadilan Negeri Medan telah menerbitkan PENETAPAN No.59 /Eks/ 2005/ 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn.
tanggal
26
Nopember
2008,
dan
telah
melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kosong seluas 22.719,45 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Barat 169,50 M, berbatas dengan Benteng Sei Deli ;
- 13 -
Sebelah Timur 148,70 M, berbatas dengan Dinding Tembok Suwandi ;
Sebelah Selatan 123,50 M, berbatas dengan Dinding Tembok FT. Gudang Garam ;
Sebelah Utara 163 M, berbatas dengan Dinding Tembok Pabrik IKD ; sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN (ONTRUIMING No.59 /Eks/ 2005/ 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 04 Desember 2008 dan telah diserahkan kepada, dikuasai dan dimiliki oleh ahliwaris Aim. M. AMIN GINTING ic. Terlawan I selaku pemohon Eksekusi ;
Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas objek gugatan perlawanan Para Pelawan telah dieksekusi sebagian dan oleh karena sudah dieksekusi sebagian maka seharusnya Para Pelawan TIDAK mengajukan gugatan perlawanan akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa sebagaimana ditegaskan dalam :
Putusan M.A.R.I. No.996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, Kaidah Hukumnya menyatakan : "Bahwa derden verzet yang diajukan atas conservatoir beslag yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta conservatoir beslag tersebut belum diangkat"; Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman
300
menyebutkan : "Derden Verzet atas conservatoir beslag dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa"; Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000, halaman 210 menyebutkan : "Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/ penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru..............................Akan tetapi, karena eksekusi sudah selesai maka perlawanan tersebut di tolak. Jalan yang dapat ditempuh oleh Beni pemilik adalah mengajukan gugatan baru .......................................... C. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel.
- 14 -
a. Bahwa dalam perlawanan terdahulu Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tanggal 24 September 2014 antara lain disebutkan : Yang mengajukan perlawanan 13 (tiga belas) orang, yaitu : H. ABDUL JALIL, ABDULLAH, LUTHFIAH, ABDUL HALIM, SITIZUBAIDAH, S. Ag., UBAIDILLAH, AZMI, YAHYA, SUTOPO, AMSALUDDIN, SH., NURHAYANI, S. Sos., NUR AMALIA MURNI dan ZAINAL ABIDIN. Luastanah : 20.000 m2. Batas-batas dan luas tanah : - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso sepanjang 57,5 Meter ; - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli sepanjang 57,5 Meter. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bahjuri sepanjang 290 Meter. - Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak dan tanah milik Pabrik Karet Deli sepanjang 290 Meter.
Sedangkan fakta batas-batas tanah sewaktu Pemeriksaan Setempat adalah : - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso. - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli. - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwandi Buncui dan tanah Alm. Bahjuri. - Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
b. Bahwa dalam perlawanan sekarang Reg. No.508/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn antara lain disebutkan:Yang mengajukan perlawanan 12 (dua belas) orang, yaitu: H. ABDULJALIL, ABDULLAH, LUTHFIAH, ABDUL HALIM, SITIZUBAIDAH,S.Ag., UBAIDILLAH, AZMI, YAHYA, SUTOPO, AMSALUDDIN, SH.,
NURHAYANI,
S. Sos., dan NUR AMALIA MURNI. Luas tanah : 20.360 m2. Batas-batas dan luas tanah :
Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang
berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor
Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M ;
Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 M.
- 15 -
Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah Aim. Bajuri, sepanjang 330 M.
Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama) ;
c. Bahwa oleh karena dalam gugatan perlawanan dahulu dengan gugatan perlawanan sekarang terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang mengajukan perlawanan (dahulu 13 orang, sekarang 12 orang), dan objek tanah mengenai jumlah luas,batas-batas dan ukuran, termasuk dengan batas Pemeriksaan
Setempat
dalam
perlawanan
terdahulu,
maka
gugatan
perlawanan Para Pelawan obcuur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. D.
Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum Tidak Jelas.
Bahwa
dengan
dasar
No.283/HM/BPN/98
GS
tanggal
No.7 13
dan
Surat
Kepurusan
Agustus
1998,
Para
BPN
Pelawanan
mendalilkan dalam dalil posita perlawanannya sebagai Pelawan yang baik (vide point 13 dalil posita) ;
Bahwa akan tetapi dalam petitum Para Pelawan tidak meminta /menuntut agar dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar (good opposant) ;
Bahwa
oleh karena
Para Pelawan tidak meminta / menuntut
agar
dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar (good opposant) maka sesuai Hukum Acara Perdata perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; E. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung.
Bahwa Para Pelawan dalam petitum perlawanannya point 3 menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Medan
Reg.
No.:59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14 Agustus 2013"
Bahwa akan tetapi Para Pelawan dalam posita / fundamentum petendi perlawanannya tidak ada menguraikan tentang Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.: 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14
Agustus
2013,
/fundamentum petendi ;
tegasnya
petitum
TIDAK
DIDUKUNG
posita
- 16 -
Bahwa oleh karena petitum TIDAK DIDUKUNG/TIDAK SINKRON dengan posita / fundamentum petendi maka menurut Hukum Acara Perdata dan pendapat Mahkamah Agung terhadap perkara yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang Kaedah Hukumnya menyatakan : "Petitum suatu gugatan perdata harus di dasarkan dan di dukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya.
Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum
Acara
Perdata,
gugatan
yang
berkwalitas
demikian
itu,
harus
dinyatakan : "tidak dapat diterima". Bahwa untuk meneguhkan Eksepsi tersebut di atas, perkenankanlah Terlawan I menghunjuk Yurisprudensi tetap M.A.R.I. sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan : " Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA".;
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA".; Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas gugatan perlawanan para Para Pelawan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Terlawan I Dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah masuk dan menjadi bagian Dalam Pokok Perkara, sehingga tidak mengulanginya satu persatu pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ;
Bahwa Terlawan I menolak, membantah dan memungkiri seluruh dalil posita dan petitum perlawanan Para Pelawan kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;
- 17 -
Bahwa Terlawan I membantah dan menolak dalil posita perlawanan point 2 s/d 13, dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa benar Terlawan I adalah ahliwaris dari Alm. MUHAMMAD AMEV GINTING meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2010 dan Almh. SITI AISYAH SITEPU meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1995 ;
Bahwa benar semasa hidupnya Alm. MUHAMMAD AMIN GINTING memiliki sebidang tanah seluas 10,89 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Grant Sultan (GS)
No.415 tahun 1939, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia
(dahulu Kampung Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatas dengan tanah T. Maimunah sekarang tanah jalur hijau/sungai deli 400 m ;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan 440 m ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tengku Maimunah sekarang tanah kantor PT. Gudang Garam 300 m ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tengku Maimunah sekarang tanah pabrik PT. Industri Karet Deli 230 m ;
Bahwa tanah seluas 10,89 Ha ic.GS No.415 tahun 1939 awalnya diperoleh Alm.MUHAMMAD AMIN GINTING dari AHMAD sesuai Surat Pengakuan AHMAD yang dibuat diatas kertas segel dihadapan saksi-saksi pada tanggal 10 Mei 1956. Dalam Surat Pengakuan AHMAD disebutkan bahwa "benar AHMAD memindjam uang AMIN GINTING sebanjak Rp.700.000,(tudjuh ratus ribu rupiah) dan AHMAD berdjandji membajar 1 (satu) tahun kemudian, dengan djaminanja GS No.415 tahun 1939, apabila tidak dibajar maka tanah dan rumah dan hasil sewa mendjadi milik AMIN GINTING " ;
Bahwa GS No.415 tahun 1939 diterbitkan oleh Sri Paduka Tuanku Negeri Deli yang termaktub di Mahkamah Kerapatan Medan pada 25 hari bulan Februari 1939
dan diberikan kepada seorang Islam bernama TENGKU
MAIMUNAH berupa
pembagian yang berasal dari Gran nomor 258 di
Kampung Tanjung Mulia tanggal 16 hari bulan Mei tahun 1917. Kemudian berpindah kepada ABDULLAH dan ASNIKA oleh karena dijual TENGKU MUHAMMAD MALIK sebagai kuasa dari TENGKU KHAIRIYAH Cs, kemudian berpindah hak kepada AHMAD oleh karena dijual ABDULLAH dan ASNIKA ;
Bahwa peralihan hak dari AHMAD kepada Aim. M. AMIN GINTEVG sesuai Surat Pengakuan AHMAD tahun 1956 diatas, sepanjang PARA PIHAK sepakat mengenai isi dan apa yang diperjanjikan, secara hukum peralihan
- 18 -
hak tersebut mengikat PARA PIHAK tanpa harus diketahui Kepala Kampung.
Bahwa kepemilikan Alm. MUHAMMAD AMIN GINTING terhadap tanah seluas 10,89 Ha ic. GS No.415 tahun 1939, telah disahkan secara hukum berdasarkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.453/Pdt.G/
2001/PN.Mdn tanggal 27 Desember 2001 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde)sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan No.W2.Ul/3218/Pdt.04.10/in/ 2011, tanggal 07 Maret 2011 ;
Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/ 2001/PN.Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya M. AMIN GINTING mengajukan permohonan eksekusi tanggal 29
Nopember
2005,
dan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
telah
mengabulkan permohonan dimaksud dengan menerbitkan PENETAPAN No.59/Eks/2005/Pdt.G/2001/PN,Mdn tanggal 07 Desember 2005 dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil AHMAD untuk ditegur/aanmaning pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, pada hari Kamis tanggal 04 September 2008 dan pada hari
Kamis tanggal 18
September 2008 ;
Bahwa Pengadilan Negeri Medan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Medan
dengan
dibantu
dua
PEMERIKSAAN
DITEMPAT
PEMERIKSAAN
DITEMPAT
orang sesuai
saksi dengan
telah
melaksanakan
BERITA
ACARA
No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn,
mulai hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 s/d hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 ;
Bahwa
setelah
dilakukan
pengukuran
kembali
(hasil
berita
acara
PEMERIKSAAN DITEMPAT) diketahui bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut : -Sebelah Barat 400 M, berbatas dengan benteng Sungai Deli ; -Sebelah Timur 397,40 M, berbatas dengan Jalan Medan - Belawan ; -Sebelah Selatan 300 M, berbatas dengan Kantor PT. Gudang Garam; -Sebelah Utara 230 M, berbatas dengan Tanah Pabrik PT. Industri Karet Deli ;
Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/ 2001/PN. Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah SEMPURNA, maka atas permohonan eksekusi dari M. AMIN GINTING tanggal 31 Juli 2008, Ketua Pengadilan
Negeri
Medan
telah
menerbitkan
PENETAPAN
No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 26 Nopember 2008, dan
- 19 -
telah melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kosong seluas 22.719,45 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut : - Sebelah Barat 169,50 M, berbatas dengan Benteng Sei. Deli ; - Sebelah Timur 148,70 M, berbatas dengan Dinding Tembok Suwandi; - Sebelah Selatan 123,50 M, berbatas dengan Dinding Tembok PT. Gudang Garam ; - Sebelah Utara 163 M, berbatas dengan Dinding Tembok Pabrik IKD ; sesuai
BERITA
ACARA
EKSEKUSI
PENGOSONGAN
(ONTRUIMING) No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 04 Desember 2008, sedangkan sisa tanah objek sengketa seluas 86.180,55 M2 menunggu proses hukum lebih Ianjut ; k. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas tidak ada penyimpangan dan tidak ada kewajiban hukum yang dilanggar Pengadilan Negeri Medan dan nyatanya putusan a quo telah dieksekusi dan tanah objek eksekusi telah diserahkan kepada, dikuasai dan dimiliki oleh ahliwaris Alm. M. AMIN GINTING ic. Terlawan I selaku pemohon Eksekusi ; 1. Bahwa terkait dengan dalil Para Pelawan yang menyatakan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan No.W2.Ul/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03 September 2013, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek Perkara Dalam Perkara No.59/Eks/2005/453/ Pdt.G/2001/PN-Mdn terhadap objek gugatan dalam perkara pokok No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 padahal Para Pelawan tidak sebagai pihak Tergugat dalam perkara pokok No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn adalah patut dimaklumi sebab Para Pelawan menguasai sebagian tanah milik Terlawan I sehingga wajib diberitahu untuk selanjutnya dilaksanakan eksekusi lanjutan, hal mana sebagian terhadap tanah milik Terlawan 1 yang dikuasai Para Pelawan tersebut telah dieksekusi berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan No.59/Eks/2005/453/PdtG/2001/PN.Mdn
tanggal 26
Nopember 2008,
jo.
BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN (ONTRUIMING) No.59/ Eks/ 2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 04 Desember 2008 ;
Bahwa sebelum Para Pelawan mengajukan gugatan No.508/Pdt.Plw/ 2014/PN.Mdn ini, Para Pelawan telah pernah mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn terkait terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.59 /Eks/ 2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2013, dan perlawanan No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn telah diputus tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap ;
24 September 2014
- 20 -
Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PNMdn tanggal 24 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap, dan sebagian tanah objek gugatan dalam perkara pokok Reg. No.453/Pdt.G/ 2001/PN.Mdn telah dieksekusi sebagian pada tanggal 04 Desember 2008 sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai Hukum Acara Perdata terhadap objek yang telah dieksekusi tidak dapat diajukan perlawanan akan tetapi diajukan gugatan perlawanan
Para
biasa, sehingga dengan demikian gugatan
Pelawan
No.508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn
ini
harus
dinyatakan ditolak seluruhnva atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yaitu : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980, Kaidah Hukumnva menyatakan : "Sanggahan oleh pihak ke-III diiuar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet" ; Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981, Kaidah Hukumnya menyatakan : "Bantahan
terhadap
eksekusi,
yang
diajukan
setelah
eksekusi
itu
dilaksanakan, tidak dapat diterima" ; Putusan Mahkamah Agung R.I.'No.954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976, Kaidah Hukumnya menyatakan : "Eksekusi putusan perkara perdata telah selesai dilakukan pada tanggal 21 Mei 1960. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 26 November 1964 telah diajukan perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi yang telah selesai tersebut. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan
bantahan
eksekusi
ini,
dalam
putusannya
:
Mengabulkan
bantahan/perlawanan putusan tersebut. Putusan Judex facti ini adalah salah menerapkan Hukum Acara,
karena barang yang dieksekusi telah berada dan
dikuasai oleh yang berhak (Pemohon eksekusi).Dalam menghadapi kasus ini, pihak Pelawan/Pembantah Eksekusi, seharusnya mengajukan "gugatan baru", dan bukan dengan mengajukan "gugat perlawanan" terhadap eksekusi yang sudah selesai." Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari
1980,
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut ; - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kartongahat dan Sanipah, dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.296/ 1971/Pdt/PT.Smg,
sedemikian
berbunyi sebagai berikut:
rupa,
sehingga
seluruh
amarnya
menjadi
- 21 -
-
Menerima permohonan banding.
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati No.91/1968/Pdt.Pati yang dimohon banding ; Mengadili sendiri :
-
Menyatakan Pembantah-Pembanding sebagai Pembantah yang tidak benar.
-
Menyatakan bantahan Pembantah/Pembanding tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas di dasari pertimbangan hukum yang intisarinya : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 134/1965 telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dieksekusi ini berarti barang sengketa telah selesai dicantumkan status hukumnya, sehingga Judex facti tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya. Disamping itu ketidak setujuan atas putusan tersebut seharusnya diajukan gugatan bukan bantahan.
Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980 antara lain sebagai berikut : "Bantahan/verzet yang diajukan oleh pihak ketiga, diluar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum pasti, dan sedang/ sudah dieksekusi, menurut Hukum Acara Perdata, pada azasnya pihak ketiga "gugatan" dan bukan dalam bentuk
tersebut harus mengajukan dalam bentuk "Bantahan" seperti yang terjadi dalam kasus
di atas." Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 19819 Kaidah Hukumnya menyatakan : Bantahan terhadap Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan, maka bantahan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bukan bantahan, melainkan harus mengajukan suatu "gugatan" terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987, Kaidah Hukumnya menyatakan : "Bahwa perkara perdata yang putusannya telah selesai dieksekusi oleh Pengadilan, maka gugat perlawanan atas eksekusi tersebut, tidak dapat diterima. Para pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa, bukan perlawanan seperti dalam kasus di atas". o. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang menyatakan GS No.415 Tahun 1939 tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Medan harus ditolak, sebab tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan GS terdaftar di Kantor BPN Kota Medan, dan nyatanya GS. No.415 tahun 1939 terdaftar di Kesultanan Deli yang berasal dari GS. No.258 tahun 1917 terletak di Kampung Tanjung Mulia
- 22 -
Km.8 Jalan Besar Medan
Belawan sesuai Surat Keterangan tanggal 12
November 2011, diterbitkan T. ZULFIKRI selaku Waris/Ahli Waris Sultan Ma'moen Al Rasyid/Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam dan faktanya GS. No.415
tahun
1939
sah
secara
hukum
berdasarkan
putusan
No.453/Pdt.G/2001/PN.Mdn ; p. Bahwa sebaliknya "Grand Sultan No.7 tahun 1898" yang dijadikan Para Pelawan sebagai dasar menerbitkan Surat Keterangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998, diyakini objek tanahnya tidak berada diatas tanah milik Terlawan I seluas 10,89 Ha melainkan berada di tempat lain ; q. Bahwa keyakinan tersebut bersumber dari kebenaran berdasarkan SURAT PENJELASAN No:18.9/IM-SD/2014 Tentang Keberadaan Grant Sultan Deli No.7 dan No. 10 Tahun 1898, tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan Pemangku Sultan
Deli XIV yang pada pokoknya menjelaskan Grant No.7
tahun 1898 dibawah titel "Surat Menentukan Hak Kebun" tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. dengan alasan sebelum tahun 1909 Sultan Deli tidak pernah menerbitkan Grant ; r. Bahwa Grant yang pertama sekali diterbitkan Sultan Deli adalah pada tanggal 1 Januari 1909 ditetapkan sebagai Grant No.l, dengan demikian disimpulkan bahwa Grant No.7 penerbitannyatidak berasal dari Institusi Kesultanan Deli yang sah dan karenanya Grant tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak(rechtstitel) yang memiliki legalitas hukum ; s. Bahwa oleh karena keabsahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan penerbitannya tidak berasal dari Institusi Kesultanan Deli yang sah sehingga tidak dijadikan sebagai alas hak (rechtstitel) yang memiliki legalitas hukum, konsekwensi juridisnya Surat Keterangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didukung dengan fakta dan landasan hukum tersebut, jelas Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik atau Pelawan yang tidak benar, sehingga beralasan hukum bagi Terlawan I memohon agar Yth. Majelis HakimYang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menolak seluruh gugatan perlawanan Para Pelawan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) dan menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos yangtimbul dalam perkara ini;
- 23 -
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
-
Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km.8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas sebelah : - Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak dan sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak sepanjang 330 M. - Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7) sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 M. - Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah alm. Bajuri sepanjang 330 M. - Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan Utara 60,4 M. Sesuai dengan Grand Sultan No.7 yang telah ditingkatkan status haknya menjadi Hak Milik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/1998 tertanggal 13 Agustus 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah di Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara ;
-
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tertanggal 14 Agustus 2013 ;
-
Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar
biaya
perkara
yang
hingga
kini
ditaksirkan
sebesar
Rp.4.751.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan aquo dibacakan, Turut Terbanding semula Terlawan II tidak hadir, maka kepada Turut Terbanding semula Terlawan II telah diberitahukan isi putusan aquo dengan sah dan patut melalui media surat kabar Patroli edisi No.2527 tahun XIII halaman 11 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan
isi
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 21 September 2015 yang dilaksanakan oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;
- 24 -
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, tersebut diatas telah diajukan permohonan banding oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I sebagaimana dalam akta pernyataan permohonan banding nomor : 136/2015 tanggal 3 September 2015 yang dibuat dihadapan Sugeng Wahyudi, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Medan;
Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Pelawan sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 2 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar Sumut edisi 29 Oktober 2015 halaman 3 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;
Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2015 yang isinya sebagai berikut: 1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara nyata telah mengutip dan menguatkan serta menjadikan dalil posita perlawanan Pelawan dan bahkan dengan inisiatif sendiri menyempurnakan dalil posita dan petitum perlawanan Pelawan
dengan
tujuan
agar
dalil
posita
dan
petitum
Pelawan
sinkron/bersesuaian guna mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan dengan mengabaikan seluruh Eksepsi dan Jawaban Terlawan I ; 2. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Eksepsi yang diajukan
Terlawan
I
adalah
mulai
dari
halaman
64
s/d
70.
Pembanding/Terlawan I tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum atas Eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas Ne Bis In Idem. -
Bahwa perlawanan Pelawan
Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn
tanggal 24 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap. Perlawanan tersebut diajukan Pelawan/Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian objek tanah dalam
- 25 -
putusan tersebut telah dieksekusi Pengadilan Negeri Medan. Adapun perlawanan Pelawan yang sekarang di banding ini objek dan subjeknya sama dengan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tanggal 24 September 2014, diajukan Pelawan/Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. -
Bahwa meskipun putusan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PNMdn tanggal 24 September 2014 bersifat negatif namun karena telah berkekuatan hukum tetap dan objek yang dilawan dalam putusan tersebut telah dieksekusi maka menurut hukum telah melekat Azas Ne Bis In Idem. Dan perlawanan yang sekarang di banding ini diajukan oleh subjek dan objek yang sama dengan alasan yang sama sehingga perlawanan yang kedua ini telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan M.A.R.I. No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk di tolak.
b. Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata. -
Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 68 alinea ke-5 dan ke-6 adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tanah para Pelawan Sesuai permohonan eksekusi Terlawan I ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 September 2013, eksekusi tersebut belum terlaksana karena ada perlawanan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara reg. Perkara No.502/ Pdt/Plw/2013/PN-Mdn; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut belum dieksekusi, maka dengan dasar dan alasan tersebut prosedur perlawanan yang ditempuh oleh para Pelawan berdasar dan beralasan menurut hukum;
-
Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan fakta hukum sebagai berikut : Saksi Pelawan telah mengakui kalau sebagian tanah objek perlawanan dibagian sebelah Barat/Sungai Deli telah dieksekusi tahun 2008, yaitu saksi SUHERWANTO : “Bahwa perlawanan yang diajukan atas objek perkara perlawanan pada tahun 2013 adalah terhadap eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2008”. Saksi SARJANA HUMI LUMBAN TOBING, ST : “Bahwa eksekusi yang saksi ketahui dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan setahu saksi eksekusi Tahun 2008...................”.
- 26 -
Saksi Terlawan I : MHD. IDRIS DARWIS S : “Bahwa saksi hadir waktu eksekusi
tahun 2008 dilaksanakan”. TENGKU ARMEN :
“Bahwa saksi hadir waktu eksekusi tahun 2008 yang meminta saksi hadir waktu eksekusi tahun 2008 adalah Amin Ginting”. Bukti Terlawan I bertanda Bukti T.I – 4 jo. Bukti T.I – 23. Hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat hari Jumat tanggal 19 Juni 2015. Dari keterangan Pelawan diketahui bahwa diatas tanah bagian Timur/ Jln. K.L. Yos Sudarso terdapat rumah sewa, bengkel dan tanaman keras, akan tetapi Pelawan tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai batas-batas dan ukuran tanahnya, hal tersebut disebabkan karena sesuai keterangan Terlawan I sebagian tanah tersebut yaitu di sebelah Barat/Sungai Deli sudah dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE dkk mulai dari tembok Gudang Garam sampai dengan tembok PT. Industri Karet Deli, akan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan Terlawan I tersebut. Bahwa menurut SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat jo. Putusan M.A.R.I. No.3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Pebruari 1986 ditegaskan Pemeriksaan Setempat dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah perkara dan mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak. Judex facti dengan sengaja tidak mengutif keterangan Terlawan I dalam pertimbangan hukumnya. -
Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas sebagian dari tanah objek perkara telah dieksekusi tahun 2008, sedangkan eksekusi lanjutan atas tanah tersebut pada tahun 2013 belum terlaksana, sebab andaikata terlaksana maka seluruh tanah objek perkara telah dieksekusi dengan sempurna.
-
Bahwa oleh karena objek perkara telah dieksekusi, jelas gugatan perlawanan
Pelawan
telah
melanggar
Hukum
Acara
Perdata,
bertentangan dengan Jurisprudensi M.A.R.I. dan Pendapat Ahli/Praktisi Hukum.
Para Pelawan seHARUSnya mengajukan gugatan perdata
biasa, BUKAN gugatan perlawanan sebagaimana ditegaskan dalam :
Jurisprudensi M.A.R.I. : -
Putusan M.A.R.I. No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987, Kaidah Hukumnya menyatakan : “Bahwa perkara perdata yang putusannya telah selesai dieksekusi oleh Pengadilan, maka gugatan perlawanan atas eksekusi
tersebut,
tidak
dapat
diterima.
Para
pelawan
- 27 -
seharusnya
mengajukan
gugatan
perdata
biasa,
bukan
perlawanan seperti dalam kasus diatas”.
-
Putusan M.A.R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980.
-
Putusan M.A.R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981.
-
Putusan M.A.R.I. No.954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976.
-
Putusan M.A.R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980.
-
Putusan M.A.R.I. No.996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991.
Pendapat Ahli/Praktisi Hukum : -
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000, halaman 210 menyebutkan : “Apabila
perlawanan
dilakukan
setelah
selesai
pelaksanaan lelang/ penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru. Akan tetapi, karena eksekusi sudah selesai maka perlawanan tersebut di tolak. Jalan yang dapat ditempuh oleh Beni pemilik adalah mengajukan gugatan baru “; -
M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 300 menyebutkan : “Derden Verzet atas conservatoir beslag dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa”;
-
Bahwa dari landasan hukum dan fakta persidangan tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi Pelawan/Terbanding dan Terlawan I, bukti surat Terlawan I, hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat, jelas TERBUKTI bahwa sebagian tanah objek perkara telah di eksekusi Pengadilan Negeri Medan tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE dkk..
-
Bahwa
oleh
karena
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah dieksekusi maka berdasarkan ketentuan yang dikemukakan Pembanding/Terlawan
- 28 -
I tersebut diatas, perlawanan Pelawan berlasan hukum untuk di TOLAK dengan menerima Eksepsi Terlawan I/Pembanding. c. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel. -
Bahwa Pelawan/Terbanding dalam perlawanan terdahulu Reg. No.502/ Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tanggal 24 September 2014, secara tegas menyebutkan
subjek yang mengajukan perlawanan 13 (tiga belas)
orang, objek tanahnya seluas 20.000 m2 dengan batas-batas dan luas tanah : Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso sepanjang 57,5 Meter, Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli sepanjang 57,5 Meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bahjuri sepanjang 290 Meter dan Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak dan tanah milik Pabrik Karet Deli sepanjang 290 Meter. -
Bahwa dalam perlawanan sekarang Reg. No.508/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn Pelawan/Terbanding
menyebutkan
subjek
yang
mengajukan
perlawanan 12 (dua belas) orang, objek tanahnya seluas 20.360 m2 dengan batas-batas dan luas tanah : Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M, Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 M, Selatan berperinggan/ berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah Alm. Bajuri,
sepanjang 330 M dan Barat
berperinggan/ berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama). -
Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-1 dan ke-2 adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perlawanan Para Pelawan sudah cukup jelas, oleh karena untuk mempertahankan sesuatu hak tidak perlu semua ahli waris ikut menggugat meskipun dalam perkara perlawanan ini pihak pelawan hanya 12 orang, tidak dengan sendirinya luas tanah dalam perkara a quo menjadi berkurang dan berbeda batasnya, pengajuan perlawanan dalam perkara ini adalah merupakan hak dari para Pelawan setelah kekeliruan itu diperbaiki sebagai penyempurnaan perlawanan Para Pelawan dalam perkara No. Reg. Perk.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn;
- 29 -
Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perkara a quo merupakan penyempurnaan dalam perlawanan Para Pelawan dalam perkara terdahulu maka secara hukum pengajuan perkara perlawanan ini adalah tidak Obscuur Libel; -
Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut : -
Bahwa terlepas dari subjek hukum yang berbeda jumlahnya dalam perlawanan
terdahulu
banding ini,
dengan
perlawanan
yang
sekarang di
yang menjadi permasalahan hukum yang membuat
perlawan Pelawan Obscuur Libel adalah FAKTA HUKUM terjadinya perbedaan batas-batas tanah dan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan diatas. -
Bahwa selanjutnya mengenai batas-batas, luas dan ukuran tanah tersebut pada saat dilakukan Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat, hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 Pelawan tidak dapat menunjukkan dengan pasti batas-batas, luas dan ukuran tanah sesuai dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan.
-
Bahwa sebaliknya Pembanding/Terlawan I telah dapat membuktikan sebagian tanah tersebut yaitu di sebelah Barat/Sungai Deli sudah dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE dkk mulai dari tembok Gudang Garam sampai tembok PT. Industri Karet Deli, akan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta tersebut.
-
Bahwa oleh karena nyata terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah, luas dan ukurannya dalam perlawanan terdahulu dengan perlawanan yang sekarang di banding ini, apalagi dihubungkan dengan hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat dimana Pelawan tidak dapat menunjukkan dengan pasti batas-batas, luas dan ukuran tanah sesuai dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan jelas perlawanan Pelawan Obscuur Libel sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.
d.
Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum Tidak Jelas. -
Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-7 s/d halaman 70 baris ke-6 adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum tidak disebutkan secara tegas agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang
benar
tidaklah
dengan
sendirinya
menyebabkan
gugatan
- 30 -
perlawanan ini menjadi kabur karena dalam perkara aquo Para pelawan dalam posita gugatan perlawanannya telah menguraikan tentang hal itu, disamping itu fokus atau titik berat dari pemeriksaan perkara ini di dasarkan pada hak kepemilikan, sehingga atas dasar tuntutan subsidair dan mendasarkan pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka kelalaian penyebutan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang benar dalam petitumnya, tentang hal ini masih dapat dikoreksi dalam pertimbangan Putusan perkara ini; -
Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut : -
Bahwa dari pertimbangan hukum diatas jelas judex facti telah NYATA bertindak
sebagai
ADVOKAT
merubah/ memperbaiki dengan
dari
Para Pelawan
mengkoreksi
yang
(menambah
satu
petitum perlawanan Pelawan) sehingga tidak Obscuur Libel dengan mendasarkan/dalil pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan untuk tujuan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan. -
Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung (Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R. I.) apabila suatu gugatan/perlawanan tidak memenuhi
(bertentangan)
dengan
Hukum
Acara
Perdata
sebagaimana yang diajukan Terlawan I/Pembanding dalam eksepsi ini, seharusnya judex facti terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil
(Hukum
Acara
Perdata)
tersebut
sehingga
putusan
mengandung nilai kebenaran, keadilan untuk tujuan kepastian hukum, BUKAN dengan serta merta mengenyampingkan syarat formil Hukum Acara Perdata dengan memeriksa pokok/meteri perkara mengenai sengketa kepemilikan. -
Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum yang mendasarkan pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan adalah alasan/dalil yang sengaja dibuat judex facti yang telah BERTENTANGAN dengan fakta persidangan (Berita Acara Persidangan), perkara ini mulai disidangkan pada bulan NOPEMBER 2014 dan diputus bulan AGUSTUS
2015
sehingga
telah
melanggar
asas
peradilan
sederhana cepat dan biaya ringan. -
Bahwa yang paling melanggar asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan adalah AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN DITUNDA 4 (EMPAT) KALI padahal ketiga Majelis Hakim telah pindah tugas dan sudah melapor ketempat tugas yang baru, namun Majelis Hakim tetap menunda PEMBACAAN PUTUSAN dengan berbagai alasan.
- 31 -
-
Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata maka beralasan hukum putusan a quo dibatalkan ditingkat banding.
e. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita Dan Petitum Tidak Saling Mendukung. -
Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 70 alinea ke-3 dan ke-4 harus ditolak dengan fakta persidangan sebagai berikut : -
Bahwa dari fakta persidangan, Pelawan dalam dalil posita TIDAK ADA mengemukakan/menguraikan sita eksekutorial berdasarkan Penetapan
Pengadilan
Negeri
No.:59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn
Medan tertanggal
14
Reg. Agustus
2013, namun Pelawan menuntut agar mengangkat sita eksekutorial tersebut (petitum perlawanan point 3). -
Bahwa dengan dasar tersebut Terlawan I/Pembanding mengajukan Eksepsi tersebut diatas karena NYATA petitum tidak didukung posita.
-
Bahwa fakta persidangan Pelawan telah DAPAT MEMBUKTIKAN eksekusi lanjutan tahun 2013 TIDAK TERLAKSANA karena Pelawan mengajukan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn dan adanya surat dari Pengadilan Negeri Medan dan dari Pengadilan Tinggi Medan, dan hal ini didukung dengan keterangan saksi Pelawan dan Terlawan I yang pada pokoknya menerangkan bahwa eksekusi lanjutan terhadap tanah yang didalilkan milik Pelawan tidak jadi terlaksana tahun 2013 yang terlaksana adalah eksekusi terhadap tanah yang didalilkan milik Pelawan tahun 2008,
-
Bahwa meskipun Pelawan telah DAPAT MEMBUKTIKAN eksekusi lanjutan tahun 2013 TIDAK TERLAKSANA, namun Majelis Hakim dalam
pertimbangan
hukum
diatas
DAPAT
MEMBUKTIKAN
SEBALIKNYA bahwa eksekusi lanjutan tahun 2013 (petitum point 3) TELAH
TERLAKSANA
memerintahkan
Penitera
dan menyatakan cacat hukum dan Pengadilan
Negeri
Medan
untuk
mengangkat Sita Eksekutorial sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.59/Eks/2005/453/ Pdt.G/2001/ PN-Mdn tertanggal 14 Agustus 2013. -
Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas judex facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.
3. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Pokok Perkara yang diajukan Terlawan I adalah mulai dari halaman 70 s/d 84.
- 32 -
4. Bahwa Pembanding/Terlawan I tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum terhadap Pokok Perkara tersebut dengan alasanalasan sebagai berikut : a. Bahwa judex facti telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang bukti-bukti sebagai fakta persidangan dengan mengabulkan petitum ke-2, mulai halaman 73 alinea ke-4 s/d halaman 84 alinea ke-1, oleh karena itu di tingkat banding pertimbangan tersebut harus ditolak. b. Bahwa adapun tanah objek perkara yang didalilkan sebagai miliknya dengan dasar Surat Menentukan Hak Kebun ic. GS No.7 ic. P-5 dan P-5.A sebenarnya telah dapat dibantah dengan bukti Terlawan I bertanda Bukti T. – 6, akan tetapi bukti Terlawan I tersebut tidak dipertimbangkan dan dengan sengaja dikesampingkan oleh judex facti. c. Bahwa terhadap bukti Pelawan bertanda P-3 pada dasarnya adalah berupa surat keputusan yang bersifat menerangkan, BUKAN Sertifikat Hak Milik dan bahkan saksi Pelawan bernama SUWANDI menerangkan di Pengadilan “Bahwa saksi tidak tahu mengapa belum siap jadi sertifikat SK Menteri surat tanah Abdul Jalil tersebut menurut saksi mungkin dana Abdul Jalil tidak ada sehingga habis masa berlaku SK Menteri itu” (vide halaman 47). d. Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 74 alinea ke-3 s/d 76 alinea ke-1 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding adalah ahliwaris dari Alm. H. M. Turki dan oleh karenanya sebagai pemilik tanah warisan Alm. H. M. Turki, yaitu sebidang tanah yang dimaksud dalam GS No.7. e. Bahwa pertimbangan hukum halaman 74 alinea ke-3 s/d 76 alinea ke-1 bertolak belakang dan bertentangan dengan fakta persidangan, dimana saksi Pelawan menerangkan H. M. Turki semasa hidupnya dan ahliwarisnya ic. Para Pelawan tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut, tidak pernah menguasai, tidak pernah mengusahai dan tidak pernah mendirikan bangunan apapun diatas tanah tersebut. Fakta tersebut sesuai dan jelas diuraikan judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-2 yaitu : “Menimbang,
bahwa dari fakta persidangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa H. Turki dan Pelawan tidak pernah menguasai tanah Objek Perkara, tidak pernah tinggal diatas tanah Objek Perkara dan tidak pernah mendirikan bangunan apapun diatas
- 33 -
tanah objek perkara, namun H. Turki ada menerima uang sewa dari tanah yang disengketakan”. f. Bahwa dari fakta persidangan dan meskipun dihubungkan dengan bukti pembayaran pajak bumi yang nyata-nyata tidak menunjukkan hak kepemilikan atas pajak bumi yang dibayarkan Pelawan, dihubungkan lagi dengan hasil sidang lapangan sebagaimana diuraikan Pembanding tersebut diatas dan pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-2 jelas Pelawan TIDAK PEMILIK tanah objek perkara, namun judex facti tetap memberikan pertimbangan yang subjektif untuk memenangkan Pelawan sehingga merugikan kepentingan hukum Terlawan I/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara. g. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 77 aliena ke-1 karena Akyar Efendi dan Amrik tidak ada hubungannya dengan Terlawan I/Pembanding harus dikesampingkan, dan bahkan mengenai surat perintah pengosongan dari
Pengadilan
Negeri
Medan
No.W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013
tanggal 3 September 2013 dihubungkan dengan Sita Eksekutotial berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan sebagaimana petitum Pelawan yang ke-3, Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak pernah melaksanakan PENETAPAN Sita Eksekutorial tahun 2013 terhadap
tanah
objek
perkara,
tegasnya
Pelawan
tidak
dapat
membuktikan Sita Eksekusi tahun 2013 terlaksana diatas tanah objek perkara, namun judex facti mengabulkan petitum perlawanan ke-3. h. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti mulai halaman 77 alinea ke-2 s/d halaman 81 alinea ke-1, harus ditolak dengan alasan sebagai berikut : -
Asal usul tanah Terlawan I/Pembanding, dari GS No.415 Tahun 1939 terdaftar sebagai pemilik terakhir adalah AHMAD. Adapun GS No.415 tersebut terdaftar di Kesultanan Deli, pecahan/berasal dari GS No.258 Tahun 1917 terletak di Kampung Tanjung Mulia Km.8 Jalan Besar Medan Belawan (vide Bukti T. I – 14).
-
Pada tahun 1956, AHMAD meminjam uang Alm. M. AMIN GINTING, orang tua Pembanding/Terlawan I dengan jaminan sebidang tanah seluas ± 10,8 Ha yang dimaksud dalam GS No.415 Tahun 1939. Karena waktu pinjaman uang sudah jatuh tempo selanjutnya Alm. M. AMIN
GINTING
mencari
AHMAD,
namun
AHMAD
tidak
ditemukan/tidak diketahui alamatnya, selanjutnya Alm. AMIN GINTING menggugat
AHMAD
di
Pengadilan
Negeri
Medan
Reg.
- 34 -
No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn yang diputus tanggal 27 Desember 2001. Tanggal 04 Desember 2008 Pengadilan Negeri Medan telah mengeksekusi sebagian tanah objek perkara terhadap putusan tersebut yaitu terhadap tanah seluas ± 22.719,45 M2, yaitu tanah yang didalilkan sebagai miliknya Amiruddin, SE dkk dan sebagian tanah yang didalilkan sebagai miliknya H. Abdul Jalil dkk, terletak dibagian sebelah Barat/Sungai Deli antara tembok Gudang Garam s/d tembok PT. Industri Karet Deli dan Eksekusi Lanjutan tanggal 18 September 2014 seluas ± 14.786 M2 yang didalilkan sebagai miliknya Suwandi (vide Bukti T. I – 1, Bukti T. I – 4 s/d Bukti T. I – 6, Bukti T. I – 11, Bukti T. I – 14 dan Bukti T. I – 23). -
Bahwa pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-2 adalah bukti nyata dimana judex facti memberikan pertimbangan hukum yang subjektif dan bersifat pembodohan hukum sehingga judex facti berkesimpulan bahwa tanah yang dimaksud dalam GS No.415 berada di tempat lain, padahal judex facti mengetahui dengan pasti bahwa luas tanah Terlawan I/Pembanding dalam GS No.415 adalah
± 10,8 Ha, sedangkan tanah yang di dalilkan
Pelawan sebagai miliknya berdasarkan GS No.7 yang luasnya ± 20.360 m2 adalah berada di dalam/bagian dari tanah milik Terlawan I/Pembanding seluas ± 10,8 Ha tersebut, oleh karena itu tentu batasbatas tanah Pelawan/ Terbanding dengan tanah milik Terlawan I/Pembanding baik dulu maupun sekarang tidak sama apalagi dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat. -
Bahwa mengenai eksekusi lanjutan (menunggu proses hukum lebih lanjut, vide pertimbangan hukum halaman 82 alinea terakhir sampai halaman 83 baris ke-4) yang diuraikan dalam bukti Terlawan I bertanda Bukti T. I – 4 adalah eksekusi terhadap sisa tanah seluas ± 86.180,65 m2, termasuk di dalamnya sebagian tanah yang didalilkan milik Pelawan yang dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE dkk, dan hal ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum halaman 83 alinea ke-3 yaitu : “Menimbang, bahwa dengan dasar dan alasan pertimbangan tersebut Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya sebagai pemilik yang sah terhadap objek tanah sengketa dari sebagian yang belum dieksekusi”.
-
Bahwa sebagai contoh “menunggu proses hukum lebih lanjut” (vide pertimbangan hukum halaman 83 baris ke-3 dari atas) yang diuraikan
- 35 -
dalam bukti Terlawan I lanjutan
bertanda Bukti T. I – 4 adalah eksekusi
terhadap tanah saksi SUWANDI yang dilaksanakan tahun
2014 seluas ± 14.786 M2 (Bukti T. I – 11). -
Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-3 s/d 5 harus ditolak karena
bertolak belakang dan bertentangan dengan
Pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-2 yaitu : “Menimbang, bahwa dari fakta persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa H. Turki dan Pelawan tidak pernah menguasai tanah Objek Perkara, tidak pernah tinggal diatas tanah Objek Perkara dan tidak pernah mendirikan bangunan apapun diatas tanah objek perkara, namun H. Turki ada menerima uang sewa dari tanah yang disengketakan”. -
Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-1 s/d ke2 adalah rangkaian tahapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik Terlawan I, akan tetapi dengan sengaja judex facti memberikan penilaian yang subjektif sehingga bukti-bukti tersebut seolah-olah tidak memiliki nilai pembuktian dan atau memiliki nilai pembuktian tapi tidak berkenaan dengan objek perkara dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut karena tidak berdasar harus ditolak.
-
Bahwa
dari fakta persidangan secara hukum Terbanding/Pelawan
tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawannnya sebagai pemilik tanah objek perkara, Terbanding/Para
TERBUKTI
dimana
H. Turki
dan
Pelawan tidak pernah menguasai tanah Objek
Perkara, tidak pernah tinggal diatas tanah Objek Perkara dan tidak pernah mendirikan bangunan apapun diatas tanah objek perkara, dan mengenai GS No.7 tidak diterbitkan Institusi Kesultanan Deli sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alas hak yang memiliki legalitas hukum (vide pertimbangann hukum halaman 80 alinea ke-2). -
Bahwa demikian juga dengan bukti P-3 menurut saksi SUWANDI “karena SK itu tidak ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik maka SK itu habis masa berlakunya” akan tetapi judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan bukti-bukti Pelawan sehingga karena kesalahan dan kekeliruan judex facti tersebut akhirnya judex facti mengabulkan perlawanan Pelawan, dimana Terbanding/Pelawan sendiri tidak mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya karena bukti-bukti tersebut telah dapat dibantah dan dipatahkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/ Terlawan I.
- 36 -
i. Bahwa khusus terhadap pertimbangan hukum halaman 83 alinea ke-4 s/d halaman 84 alinea ke-1. dan amar putusan MENGADILI halaman 85 point 2, karena tidak berdasar, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan pendapat Mahkamah Agung harus di tolak. -
Bahwa Para Pelawan dalam dalil posita point 13 baris terakhir ada mendalilkan“.........................., maka dapat ditarik kesimpulan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik :”
-
Bahwa akan tetapi Para Pelawan dalam petitum perlawanannya tidak ada menuntut/meminta amar : “Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik.
-
Bahwa pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan perlawananan, Majelis Hakim ada menanyakan kepada Pelawan “apakah ada perbaikan dan perubahan dalam perlawanan ini ?, yang dijawab Pelawan “tidak ada perbaikan dan perubahan”, kemudian Majelis Hakim kembali bertanya kepada Pelawan “apakah gugatan perlawanan ini dibacakan atau dianggap dibacakan ?” yang dijawab Pelawan “mohon dianggap dibacakan” dan Terlawan I menyatakan “tidak keberatan” sehingga persidangan dilanjutkan.
-
Bahwa tegasnya mulai dari agenda sidang pertama sampai agenda sidang menyerahkan Kesimpulan tanggal 29 Juni 2015 dan bahkan sampai agenda sidang pembacaan putusan yang ditunda sebanyak 4 (empat) kali, Pelawan tidak ada dan tidak pernah memperbaiki dan merubah
apalagi
“menambah”
dalil-dalil
posita
dan
petitum
perlawanannya. -
Bahwa akan tetapi di dalam putusan ini, dengan alasan “berdasarkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan” Majelis Hakim telah bertindak sebagai KUASA Pelawan “mengkoreksi kelalaian Pelawan” dengan
“menambah”
1
(satu)
petitum
yaitu
petitum
(amar)
MENGADILI “Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar”. -
Bahwa oleh karena itu jelas tindakan Majelis Hakim yang “menambah” 1 (satu) petitum bertentangan dan melanggar Hukum Acara Perdata dan pendapat Mahkamah Agung , sehingga sangat beralasan hukum putusan a quo harus dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan, sesuai dengan : 1. Pasal 189 R.Bg./178 HIR ayat (3) : Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.
- 37 -
2. Putusan M.A.R.I. No.96 K/Sip/1955 tanggal 7 September 1957, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : Putusan Landrechter dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan alasan Juridis, bahwa putusan Landrechter, a quo telah melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya i.c. mengenai waktu mulainya ganti kerugian harus dibayar oleh pihak Tergugat. Putusan ini melanggar Hukum Acara. 3. Putusan M.A.R.I. No.339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah menyimpang dari tuntutan/ petitum surat gugatan dari Penggugat. Disamping itu, amar putusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat. Putusan Judex facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tersebut secara Juridis harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena bertentangan dengan Pasal 178 HIR. Putusan yang menyimpang dari Hukum Acara Perdata ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. 4. Putusan M.A.R.I. No.589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : Putusan Hakim yang diktumnya “melebihi dari tuntutan” yang dimohon oleh Penggugat, maka dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi harus dibatalkan Putusan Hakim pertama yang salah tersebut. 5. Putusan M.A.R.I. No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : Putusan Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang menyimpang
dari dasar posita gugatan, bertentangan
dengan Hukum Acara Perdata dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. 6. Putusan M.A.R.I. No.1260 K/Sip/1980
tanggal 31 Maret 1982,
yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Judex facti dalam memberikan putusan di dalam perkara perdata harus tetap berpegang pada Hukum Acara Perdata, ex pasal 178 ayat (3) HIR : Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi dari tuntutan Penggugat atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau sesuatu yang tidak digugat. j. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 84 alinea ke-2 s/d ke-3 harus di tolak dengan dasar dan alasan sebagai berikut.
- 38 -
-
Bahwa judex facti telah keliru mengabulkan petitum ke-3 karena dari fakta persidangan
PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Reg.
No.59/ Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 14 Agustus 2013 ic. Bukti T. I – 15 tidak jadi dilaksanakan/ditunda (eksekusi) terhadap tanah objek perkara dan
oleh karena tidak terlaksana/ditunda
sehingga tidak ada Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming). -
Bahwa tentang tanah objek perkara yang eksekusinya tahun 2013 ditunda/tidak terlaksana
telah
sesuai
dengan
bukti
Pelawan
bertanda P-13.A s/d P-13.D dan Pelawan sendiri maupun Terlawan I sama-sama tidak dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan terhadap tanah objek perkara di tahun 2013, kecuali eksekusi terhadap sebagian tanah objek perkara di tahun 2008. -
Bahwa meskipun Pelawan dan Terlawan I sama-sama tidak dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan terhadap tanah objek perkara di tahun 2013, akan tetapi sebaliknya judex facti yang tanpa dasar dan tanpa alat bukti
telah dapat dan dengan sempurna membuktikan
adanya eksekusi terhadap tanah objek perkara tahun 2013 dan selanjutnya mengabulkan petitum Pelawan yang ke-3 (ketiga). -
Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti tersebut tanpa dasar
dan
bertentangan
dengan
fakta
persidangan
maka
pertimbangan hukum tersebut harus di tolak di tingkat banding, vide Putusan M.A.R.I. No.683 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : Putusan judex facti baik Pengadilan tingkat
pertama
pertimbangan
maupun
hukumnya
Pengadilan tidak
tingkat
sempurna
banding,
atau
tidak
yang
lengkap
(onvoldoende gemotiverrd) merupakan Putusan judex facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. k. Bahwa yang mengakibatkan putusan a quo harus di batalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan adalah karena judex facti dalam pertimbangan hukum halaman
84 alinea ke-6 (terakhir)
telah
menggunakan Undang-undang yang secara tegas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu : -
Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan putusan yang pada pokoknya mengacu pada : Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang isinya : Perlawanan
terhadap
putusan
juga
dari
orang
lain
yang
menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh
- 39 -
Pengadilan
Negeri
yang
dalam
daerah
hukumnya
terjadi
pelaksanaan putusan itu. Pasal 196 ayat (6) HIR : Tidak ada Pasal 196 ayat (6) HIR, yang ada Pasal 196 HIR. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang
No.
4
Tahun
2004
Tentang
Kekuasaan
Kehakiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundang- kannya Undang-undang R. I. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang di Undangkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2009. Dalam BAB XIII, PENUTUP,
KETENTUAN
Pasal 62 Undang-undang R. I. No.48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan menyatakan : Pada saat Undang-Undang ini berlaku,
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2004
tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -
Bahwa judex facti disatu sisi berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ic. Pasal 206 ayat (6) R.Bg telah : “mengakui dan dapat membuktikan sebagian tanah objek perkara telah di Eksekusi Pengadilan Negeri Medan, hal ini sesuai dengan Bukti T. I – 4 (bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum halaman 68 alinea ke-5 dan ke-6)”.
-
Bahwa oleh karena telah dieksekusi maka menurut
Hukum Acara
Perdata SEHARUSNYA upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga (Terbanding/Pelawan) adalah mengajukan gugatan perdata biasa, BUKAN mengajukan perlawanan, namun judex facti dengan sengaja telah mengabaikan Hukum Acara Perdata tersebut. -
Bahwa selanjutnya
meskipun Pelawan dan Terlawan I sama-sama
tidak dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan terhadap tanah objek perkara
di
tahun
2013
berdasarkan
PENETAPAN
Pengadilan Negeri Medan Reg. No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PNMdn tanggal 14 Agustus 2013 ic. Bukti T. I – 15, namun judex facti tanpa dasar dan tanpa alat bukti telah dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan pada tahun 2013. -
Bahwa
judex
fakti
telah
salah
menerapkan
hukum
karena
menggunakan ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan oleh karena itu beralasan menurut hukum putusan a quo harus dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.
- 40 -
Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pembanding/Terlawan I dalam MEMORI BANDING tersebut diatas, jelas judex facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan amar putusan : MENGADILI : -
Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I.
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.508/Pdt.Plw/2014/PNMdn tanggal 24 Agustus 2015. MENGAD I LI
SENDIRI :
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Pembanding/Terlawan I.
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak perlawanan Terbanding/Pelawan untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan perlawanan Terbanding/Pelawan tidak dapat diterima.
Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Pelawan sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 2 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar Sumut edisi 29 Oktober 2015 halaman 3 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2015, yang isinya berikut : A. Tentang Gugatan Pelawan Melekat Asas Nebis In Idem 1) Bahwa Perlawanan Pelawan/Terbanding dalam Perkara Reg. No. : 502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn menyangkut Keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn dinyatakan perlawanan Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. : 650
- 41 -
K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 dan doktrin M.Yahya Harahap, S.H dalam
bukunya
HUKUM
ACARA
PERDATA
Tentang
Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, pada halaman 166-167 : “Terhadap putusan pengadilan yang bersifat negatif, masih dapat mengajukan gugatan sekali lagi kepada tergugat yang sama dan dengan dasar dalil gugatan yang sama dengan cara menyesuaikan dan memperbaiki gugatan tentang cacat formil yang melekat pada gugatan semula”. dapat mengajukan gugatan perlawanan kembali, setelah dalil posita dan petitum disempurnakan dan perlawanan aquo telah disempurnakan ; 2) Bahwa oleh karena itu, Pasal 1917 KUHPerdata dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 647 K/Sip/1973 yang dijadikan Terlawan I/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai yang melumpuhkan pertimbangan dan keputusan Judex Aquo tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo, sehingga pertimbangan dan keputusan Judex Aquo dalam Perkara Reg. No. : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn telah tepat dan benar dalam menilai alat bukti dan menerapkan ketentuan hukumnya ; B. Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata 1) Bahwa tidak benar saksi Suherwanto, Mhd. Idris dan Darmin S menyatakan di persidangan bahwasanya tanah terperkara telah dieksekusi pada tahun 2008, yang benar yang terungkap di persidangan adalah yang sebaliknya, sebab jika seandainya benar – quad noon – (telah dieksekusi tahun 2008) untuk apa Terlawan I/Pembanding mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Surat No. W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03 September 2013 yang ditujukan kepada Pelawan/Terbanding dan faktanya sesuai dengan sidang lapangan tanah terperkara tetap dikuasai dan diusahai para Pelawan/Terbanding dan tidak benar Pelawan/Terbanding tidak dapat menunjukkan tanah luas dan batas-batas tanah terperkara, telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Medan (dilihat berkas perkara) ; 2) Bahwa tentang tanah terperkara sebelah barat dipagar seng adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I/Pembanding, pemagaran tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi tahun 2014 atas tanah Suwandi yang bersebelahan dengan tanah terperkara, sesuai dengan keterangan saksi Swandi, Suherwanto, Sarjana Humi Lumban Tobing, karena itu Pelawan/Terbanding telah melaporkan
- 42 -
Terlawan I/Pembanding ke pihak Kepolisian sesuai dengan bukti Laporan Polisi No. : STTLP/953/IX/2013/SPKT “III” (vide bukti P-17) dan sampai saat ini sedang diproses oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara ; 3) Bahwa oleh karena Perlawanan ini sebagai yang menyempurnakan perlawanan sebelumnya atas Keputusan Reg. No. : 502/Pdt.Plw/2013/PNMdn yang diputuskan secara “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” dan pemagaran sebelah barat dari tanah terperkara yang dilakukan Terlawan I/Pembanding secara melawan hukum yang dilakukan pada tanggal 26 November 2014, bukan dalam konteks eksekusi karena dilakukannya setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, yakni pada tanggal 29 Oktober 2014, maka secara hukum upaya hukum perlawanan ini sudah sangat beralasan hukum dan bukan dengan gugatan seperti yang dikehendaki oleh Terlawan I/Pembanding, dengan demikian Yurisprudensi, Doktrin yang dikutip Terlawan I/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo ; C. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Bahwa tentang Memori Banding Terlawan I/Pembanding pada sub C ini sama substansinya dengan pada sub B di atas, maka Pelawan/Terbanding menganggap untuk merespon Memori Banding Terlawan I/Pembanding pada bagian sub C ini, Pelawan/Terbanding cukup menunjuk alasan-alasan yang tersebut dalam Kontra Memori Banding pada bagian sub B diatas. D. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum Tidak Jelas 1) Bahwa dalam petitum bagian subsidair perlawanan Pelawan/Terbanding, Pelawan/Terbanding telah memohon jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), frasa ex aequo et bono bermakna hukum memberi kebebasan kepada Majelis Hakim menggunakan kewenangannya guna melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara – vide Pasal 189 ayat (1) Rbg / Pasal 178 ayat (1) HIR, dan menurut Doktrinal M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya :
HUKUM ACARA PERDATA
Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, pada halaman 64 alinea kedua yang redaksinya : “ bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum ex-aequo et bono dengan syarat : -
harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (appropriateness), dan
-
kalayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan”.
- 43 -
dan dihubungkan lagi dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan (vide Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ; 2) Bahwa sekalipun Pemohon tidak memohonkan dalam Perlawanannya ada petitum good opposant (Pelawan yang baik), namun bila fakta tersebut dihubungkan dengan kaedah hukum dan doktrinal yang dikutip diatas, perlawanan Pelawan/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu perlawanan, sebab dalam perlawanan perkara aquo telah didalilkan dalam posita pada halaman 7 point ke-13 dan sesungguhnya dalam petitum point ke-2 telah dimohonkan objek perkara sebagai tanah milik Pelawan/Terbanding yang secara etimologis dapat ditafsirkan bila sebagai pemilik bermakna sebagai Pelawan yang baik (good opposant), dengan demikian pertimbangan Judex Aquo pada halaman 69 alinea ke-7 s/d halaman 70 baris ke-6 yang redaksinya : “Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum tidak disebutkan secara tegas agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang benar tidaklah dengan sendirinya menyebabkan gugatan perlawanan ini menjadi kabur karena dalam perkara aquo Para pelawan dalam posita gugatan perlawanannya telah menguraikan tentang hal itu, disamping itu fokus atau titik berat dari pemeriksaan perkara ini didasarkan pada hak kepemilikan, sehingga atas dasar tuntutan subsidair dan mendasarkan pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka kelalaian penyebutan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang benar dalam petitumnya, tentang hal ini masih dapat dikoreksi dalam pertimbangan Putusan perkara ini ; telah tepat dan beralasan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan Hukum Acara Perdata ; E. Tentang Gugatan Perlawanan obscuur libel dalam Hal Posita Tidak Saling Mendukung 1) Bahwa Pelawan/Terbanding telah jelas menguraikan dalam Gugatan Perlawanannya, yakni tentang objek Pengadilan Negeri Medan hendak melaksanakan Penetapan
eksekusi
Eksekusi
tanah
Pelawan/Terbanding
Pengadilan
Negeri
Medan
sesuai Reg.
dengan No.
:
59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn, karena itu tidak jelas pertimbangan hukum mana yang dimaksudkan oleh Pembanding/Terlawan I dalam Memori Bandingnya Petitum ke-3 tidak didukung dengan dalil posita dan sebaliknya Pembanding/Terlawan I tidak jelas menunjukkan fakta Judex
- 44 -
aquo telah keliru atau tidak mempertimbangkan petitum ke-3 tidak didukung oleh posita ; 2) Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Aquo pada halaman 70 alinea ke-3 sudah jelas mempertimbangkan dalam posita gugatan perlawanan para Pelawan/Terbanding telah diuraikan dengan jelas bahwasanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn adalah cacat hukum, sebab tanah yang dieksekusi bukanlah tanah yang berstatus Grand Sultan No. 415, melainkan Grand Sultan No. 6,7,8,9 dan 10 dan telah pula ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik kesemuanya tidak sebagai pihak dalam Perkara Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn dan juga tanah tersebut tidak diperoleh dari Terlawan II/Turut Terbanding ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa bila dipelajari secara seksama Memori Banding pada bagian pokok perkara ini, Terlawan I/Pembanding menyatakan keberatan pertimbangan dan keputusan Judex Aquo mulai dari halaman 73 s/d halaman 84 Keputusan Judex Aquo, namun Terlawan I/Pembanding tidak menguraikan bagian mana saja dari pertimbangan Judex Aquo tersebut sebagai kekeliruan Judex Aquo salah menilai fakta-fakta alat bukti dalam keputusannya ; 2. Bahwa oleh karena itu, Pelawan/Terbanding menilai seluruh pertimbanan Judex Aquo telah tepat dan benar menilai fakta dan alat bukti di persidangan dan telah tepat menerapkan ketentuan hukumnya dan tidak akan terlumpuhkan dengan alasan Memori Banding Terlawan I/Pembanding ataupun dengan faktor-faktor lain dengan alasan dan dasar seperti terurai dibawah ini ; 3. Bahwa secara hukum untuk menguji subjek hukum sebagai pemilik hak atas tanah dapat diukur dari 2 (dua) pendekatan, yakni data yuridis dan data fisik : Data yuridis a) Grand Sultan No. 7 tentang surat menentukan hak kebun (vide bukti P5.A) yang telah ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/1998 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 45 -
b) Walikota Medan dalam memberikan ganti rugi pelebaran Sungai Deli yang dibayar kepada Pelawan/Terbanding yang dicatat dalam GS No. 7 (vide bukti P-5A) ; c) Perjanjian sewa-menyewa antara H.M Turki dengan Leong Tjak Lam dan Leong Tjak Khoen yang ditulis dalam Aksara Jepang 1 Juli 1602 (vide bukti P-4) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-40) ; d) Berdasarkan 2 (dua) Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. : /Pdt.G/2005/PN Mdn dan No. : 506/Pdt.G/2011/PN.Mdn (vide bukti P19.A, s/d P-19.G) yang menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik Pelawan/Terbanding, sehingga berdasarkan Pasal 224 HIR objek perkara baru dapat dieksekusi setelah ada Putusan Pengadilan yang membatalkan
keputusan
Pengadilan
yang
menyatakan
tanah
terperkara bukan sebagai tanah milik para Pelawan/Terbanding ; Data Fisik a) Berdasarkn hasil sidang lapangan ditemukan ada bangunan rumah sewa dan banguan bengkel yang sejak dulu dikuasai oleh Pelawan/ Terbanding dan tanpa terbantahkan oleh Pembanding/Terlawan I ; b) Berdasarkan keterangan saksi Binsar, H. Arpan, Suherwanto, Swandi als. Bunsui dan Alamsyah Nasution, tanah terperkara dikuasai dan diusahai oleh Pelawan/Terbanding sejak dahulu hingga sekarang dan sebaliknya saksi-saksi ini tidak mengenal Terlawan II/Turut Terbanding; 4. Bahwa atas poin 1 diatas (data fisik dan data yuridis) dapat ditarik kesimpulan Pelawan/ para Terbanding memilki bukti hak yang sempurna atas tanah milik para Pelawan/Terbanding dan terbukti telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara lebih dari 30 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata dan PP No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah demi hukum para Pelawan/Terbanding adalah pemilik hak atas tanah ; 5. Bahwa sementara Pembanding/Terlawan I yang mendalilkan tanah terperkara diperolehnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn yang akan mengekseskusi tanah terperkara sangat beralasan dilumpuhkan/dikesampingkan oleh Judex Aquo karena : a) Keputusan
Pengadilan
Negeri
Medan
tersebut
cacat
hukum/non
eksekutable karena hanya berlaku bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah dari Grand Sultan No. 415 (vide bukti P-12.B) sementara Para Pelawan/Terbanding berdasarkan Grand Sultan No. 7 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (vide bukti P-3) dan Warisan Alm. H. Muhammd Turki ;
- 46 -
b) Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan (vide bukti P-19.A s/d P19.G) yang memutuskan tanah terperkara milik Para Pelawan/Terbanding berdasarkan Pasal 224 HIR objek perkara baru dapat dieksekusi setelah ada Putusan Pengadilan yang membatalkan keputusan Pengadilan yang menyatakan
tanah
terperkara
bukan
sebagai
tanah
milik
para
Pelawan/Terbanding ; c) Keputusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
:
Reg.
No.
:
453/Pdt.G/2001/PN.Mdn yang diputus secara Verstek dan Surat Perintah Pengosongan No. : W2UI/13.894/Pdt.10/XI/2013 tanggal 3 September 2013 (vide bukt P-13.C) terbukti tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga bertentangan dengan Pasal 155 HIR/180 Rbg Jo. 214 Rv dan SEMA No. : 7 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Setempat ; d) Berdasarkan keterangan saksi Binsar, H. Arpan, Suherwanto, Swandi alias. Bunsui, Alamsyah Nasution, Humi Sarjana Lumban Tobing menerangkan di persidangan, Ahmad sebagai Terlawan II/Turut Terbanding sebagai pemilik Grand Sultan No. 415 tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara, telah berdiri PT. Gudang Garam, PT. Industri Karet Deli, Kantor Dinas PU, Perumahan Dinas PU masing-masing telah memiliki Setifikat Hak Milik sebagai cakupan yang diklaim Terlawan I/Pembanding sebagai bagian dari tanah Grand Sultan No. 415 ; e) Grand Sultan No. 415 sebagai dasar jaminan pembayaran utang Terlawan II/Turut
Terlawan
kepada
Pembanding/Terlawan
I
diduga
palsu
berdasarkan Surat Kesultanan Deli (vide bukti P-16) dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (vide bukti P-28) dan atas indikasi palsu tersebut Pelawan/Terbanding telah melaporkannya ke Kepolisian (vide bukti P-22) ; f) Disamping fakta-fakta diatas, dan atas pelaksanaan eksekusi tersebut telah ada Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut (vide bukti P-13.A) dan lazjimnya Pengadilan Negeri yang lebih rendah akan patut dan tunduk pada perintah Pengadilan Tinggi, namun faktanya perintah Pengadilan Tinggi Medan tersebut diabaikan oleh Pengadilan Negeri Medan, pengabaian tersebut patut diduga ada kekuasaan lain, kekuatan mafioso sebagai faktor dominan yang mempengaruhinya yang selalu terjadi dalam praktek di Medan ; g) Inheren dengan fakta dan alasan di atas, berdasarkan kesaksian Suherwanto, saksi Suwandi alias Bunsui dan berita Koran yang diduga ada
- 47 -
kekuasaan
lain,
kekuatan
mafioso
sebagai
faktor
dominan
yang
mempengaruhinya yakni sebagai berikut :
Sinar Indonesia Baru, “Sidang Dugaan Mafia Tanah Hasil Penyidikan Poldasu Kembali Digelar” (vide bukti P-36) ;
Sinar Indonesia Baru, “Sering Disebut-sebut Terlibat Kasus Tanah di Sumut, Pengusaha “TS” segera Dipanggil DPRD SU” (vide bukti P-37);
Waspada Online, “Tersangka Mafia Tanah Ditangkap Poldasu” (vide bukti P-23.B) ;
Waspada Online, “Mahasiswa Demo di Kejagung, Tangkap Mafia Tanah Tamin Sukardi”, tanggal 16 Mei 2013 (vide bukti P-23.C) ;
Waspada Online, “Polda Sumut Komit Bongkar Mafia Tanah”, tanggal 21 Oktober 2014 (vide bukti P-23.D) ;
dan dihubungkan lagi dengan Berita Acara pertemuan antara Timbang Sianipar, Suherwanto dengan Tamin Sukardi – vide bukti P-41, yang berisi : 1. Benar Tamin Sukardi mengenal Amin Ginting dan bekerjasama dengannya untuk mengurus tanah seluas 10,8 Hektar yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan cara menyuruh Muhammad Amin Ginting mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Ahmad seolah-olah Ahmad berutang kepada Muhammad Amin Ginting dan Tamin Sukardi membenarkan Muhammad Amin Ginting memenangkan perkara
tersebut
secara
Verstek
sehingga
keluarlah
putusan
Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. 2. Tamin Sukardi membenarkan dia yang mengurus perkara tersebut dan membiayainya sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran Tamin Sukardi membenarkan Asli Grand Sultan 415 dipegangnya sebagai jaminanpembayaran atas kerugiannya tersebut. 3. Bahwa kemudian Tamin Sukardi menjelaskan kepada kami setelah Amin Ginting meninggal duina ia merasa tertipu dengan ahli waris Amin Ginting
karena
ahli
waris
tersebut
menggunakan
Keputusan
Pengadilan tersebut bersama-sama dengan tiga orang suku batak yang bermarga Tambunan, Manurung, Silalahi, menjumpai pihak Deli Work (PT. IKD) dengan dasar Keputusan Pengadilan Negeri tersebut ahli waris M. Amin Ginting mendapat uang Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dari PT. IKD lalu ahli waris tersebut menemui Tamin Sukardi dan memberikan uang kepada Tamin Sukardi sebesar Rp. 4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya Tamin
- 48 -
Sukardi menyerahkan asli GS No. 415 tersebut kepada ahli waris Amin Ginting/kepada tiga orang batak tersebut dan selanjutnya Tamin Sukardi dia melepaskan haknya selanjutnya ketika ada masalah Tamin Sukardi siap untuk menjadi penengah. 4. Selanjutnya Tamin Sukardi dekat dengan Pengadilan Negeri Medan seperti Rahman dan aparat hukum lainnya di Medan karena dia sudah diberi gelar oleh masyarakat medan sebagai Raja perkara dan selanjutnya
Gunawan
adalah
anggotanya,
oleh
karena
Suherwanto/Agus mendesak Tamin Sukardi menyelesaikan tanah terperkara karena Agus menceritakan kepada Tamin Sukardi sekitar tahun 2013 Gunawan melalui Agus hendak menyelesaikan tanah terperkara
lalu
Tamin
Sukardi menghubungi Gunawan
melalui
Handphone berbicara dengan Suherwanto melalui Handphone Tamin Sukardi guna memastikan Gunawan pernah menawar tanah Abdul Jalil sebesar Rp. 700.000,- per Meter sekitar tahun 2013 dan selanjutnya Tamin
Sukardi
menyatakan
kepada
kami
siap
membantu
menyelesaikan tanah ini asalkan kejalan kebaikan dapat menghubungi langsung maupun melalui Amiruddin, selanjutnya kamipun pulang dari kantornya. 6. Bahwa uraian yang terbukti diatas adalah faktor penyebab Terlawan I/Pembanding
dapat
memenangkan
Gugatan
Reg.
No.
:
453/Pdt.G/2001/PN.Mdn secara verstek, hingga dapat mengurus penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan adalah dengan cara-cara melawan hukum
sebagai
faktor
penyebabnya
yang
dilakukan
pihak
Terlawan
I/Pembanding selama ini, karena itu pertimbangan dan keputusan Judex Aquo telah tepat dalam menilai alat buktinya, telah benar menerapkan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan/Terbanding dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak
Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan dengan menolak dalil dan alasan Terlawan I/Pembanding dalam Memori Bandingnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 508/Pdt.G/2008/PN. Mdn. Seluruhnya. Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I sebagaimana dalam relaas penyerahan kontra memori banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 15 Desember
- 49 -
2015, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar Suara Rakyat edisi 10 Desember 2015 halaman 10 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2015 yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan; Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut, maka baik kepada kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I maupun kepada kuasa hukum Terbanding semula Pelawan telah diberitahukan hak-haknya, untuk memeriksa/ membaca berkas perkara, sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn masing-masing tanggal 2 Desember 2015, tanggal 27 Nopember 2015, dan khusus kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar Suara Rakyat edisi 1 Desember 2015 halaman 10 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2015, yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg, tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di persidangan atau setelah pemberitahuan isi putusan dilaksanakan kepada pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan/ diucapkan di persidangan; Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri kuasa hukum para Terbanding semula para Pelawan dan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I, tetapi tidak dihadiri Turut Terbanding semula Terlawan II; Menimbang, bahwa sesuai dengan akta banding nomor : 136/2015 yang dibuat dihadapan Sugeng Wahyudi, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I mengajukan banding pada tanggal 3 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015 aquo, bahwa dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut telah sesuai dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan perundang-undangan;
- 50 -
Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding aquo selain memenuhi tenggang waktu, juga telah dilaksanakan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, alat bukti para pihak dan khususnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn
tanggal
24
Agustus
2015,
serta
alasan-alasan
keberatan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I dan kontra alasan-alasan kuasa hukum para Terbanding semula para Pelawan didalam memori banding dan kontra memori banding aquo, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding semula para Pelawan tersebut yakni meliputi eksepsi : 1. Eksepsi Nebis in idem; 2. Gugatan perlawanan melanggar hukum acara; 3. Gugatan perlawanan abscuur libel karena alasan : 3.1. Subjek dan luas objek antara gugatan perlawanan terdahulu dan gugatan perlawanan sekarang; 3.2. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas; 3.3. Antara posita dan petitum gugatan perlawanan tidak saling mendukung; Pengadilan
tingkat
pertama
didalam
putusannya
nomor
:
508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, menolak seluruh eksepsi tersebut; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh eksepsi yang diajukan Pembanding semula Terlawan I tersebut, Pembanding semula Terlawan I mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan keberatan sebagaimana tertera didalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015, yang isi pada pokoknya telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini. Bahwa demikian pula para Terbanding semula para Pelawan untuk menanggapi dasar dan alasanalasan keberatan Pembanding semula Terlawan I tersebut, telah mengajukan kontra dasar dan alasan-alasan didalam kontra memori banding yang diterima di
- 51 -
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2015 yang isi pada pokoknya sebagaimana telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini; Menimbang, bahwa dasar dan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Terlawan I atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh eksepsi
yang
diajukan
oleh
Pembanding
semula
Terlawan
I,
dengan
memperhatikan kontra dasar dan alasan-alasan didalam kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula para Pelawan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I adalah sudah tepat dan benar. Dengan mengambil alih dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri didalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, maka dasar dan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Terlawan I terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi aquo haruslah ditolak dan dengan demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan perlawanan seluruhnya tersebut, Pembanding semula Terlawan I mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan-alasan keberatan sebagaimana tertera didalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015, yang isi pada pokoknya telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini. Bahwa demikian pula para Terbanding semula para Pelawan untuk menanggapi dasar dan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Terlawan I atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara aquo, telah mengajukan kontra dasar dan alasanalasan didalam kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2015 yang isi pada pokoknya sebagaimana telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini; Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam mempertimbangkan posita dan petitum gugatan perlawanan dari para Terbanding semula para Pelawan aquo berdasarkan penilaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Terbanding semula para Pelawan tersebut, kemudian diperbandingkan dengan pertimbangan atas dalil bantahan dari Pembanding semula Terlawan I,
- 52 -
berdasarkan alat bukti yang relevan yang diajukannya tersebut, menurut pendapat Pengadilan tingkat banding adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Dengan mengambil alih dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri didalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat
bahwa
dasar
dan
alasan-alasan
keberatan
yang
diajukan
Pembanding semula Terlawan I didalam memori banding aquo dianggap tidak dapat melumpuhkan atau membatalkan dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan perlawanan dari para Terbanding semula para Pelawan. Dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding itu baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar menurut
hukum,
maka
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015 aquo harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding semula para Pelawan dikabulkan seluruhnya baik pada tingkat pertama dan banding, maka biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Terlawan I dan Turut Terbanding semula Terlawan II dengan tanggung renteng, yang pada tingkat banding biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan; Mengingat: Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Terlawan I dan Turut Terbanding semula Terlawan II dengan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami : Dr. A. TH.
- 53 -
PUDJIWAHONO, SH.MHum. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016, nomor : 41/PDT/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
1. JANNES ARITONANG, SH.MH.
Dr. A. TH. PUDJIWAHONO, SH.MHum.
ttd 2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. PANITERA PENGGANTI,
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
