PT. SUMATERA SYLVA LESTARI, disebut PT. SSL, suatu Perseroan Terbatas. Pembanding semula Tergugat;

PUTUSAN Nomor

174 / PDT / 2014 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PT. SUMATERA SYLVA LESTARI, disebut PT. SSL, suatu Perseroan Terbatas yang

didirikan

berdasarkan

peraturan

Indonesa,

berkantor dan berkedudukan di Jalan Sei Duku No. 333, Pekan

Baru,

Propinsi

Riau,

selanjutnya

disebut

Pembanding semula Tergugat; Lawan: 1. RUSLING SARAGIH, S.Sos, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; 2. PAULIA SYAMSI, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; 3. JAMIN TANJUNG, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; 4. SUSANTO, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; 5. ATIK TUKIMAN, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

6. SRI WULAN MELATI, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara

Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 12

Nopember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas areal tanah seluas ± 254 Ha (dua ratus lima puluh empat hektar), yang berasal dari 6 (enam) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan, terletak Desa Ramba, Kecamatan Huristak, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekarang Kabupaten Padang Lawas ( PALAS ), dengan batas-batas tanah sebagai berikut: 

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aek Sihabaro 1437M;



Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. ANJ 1257M;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Muharram 2210M;



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah TK. Raja Gunung 1281M;

Yang selanjutnya disebut tanah Objek Terperkara; -

Bahwa areal tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dari 6 (enam) orang pemilik sebelumnya sebagai pemegang Hak Milik Adat, masing-masing bernama SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG,

berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Keterangan Tanah dan sekaligus Cek Bersih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas (PALAS), Propinsi Sumatera Utara; -

Bahwa sebelum tanah objek terperkara dibeli oleh Para Penggugat dari pemilik asal, telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penelitian dasar serta bukti-bukti kepemilikan pemilik asal atas tanah objek terperkara, yakni: 1. Surat Keterangan Kepala Desa No. 073/KD/2008, atas nama STN MALIM, sebagai pemilik 42 Ha (Empat Puluh Dua Hektar); 2. Surat Keterangan Kepala Desa No. 074/KD/2008, atas nama MUHARRAM, sebagai pemilik 42 Ha (Empat Puluh Dua Hektar); 3. Surat Keterangan Kepala Desa No. 075/KD/2008, atas nama JULPAN HASIBUAN, sebagai pemilik 44 Ha (Empat Puluh Empat Hektar); 4. Surat Keterangan Kepala Desa No. 076/KD/2008, atas nama BGD. HASIBUAN, sebagai pemilik 42 Ha (Empat Puluh Dua Hektar); 5. Surat Keterangan Kepala Desa No. 077/KD/2008, atas nama H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, sebagai pemilik 42 Ha (Empat Puluh Dua Hektar); 6. Surat Keterangan Kepala Desa No. 078/KD/2008, atas nama TK RAJA GUNUNG, sebagai pemilik 42 Ha (Empat Puluh Dua Hektar);

-

Bahwa berdasarkan alas hak tersebut di atas, maka Para Penggugat dengan pemilik asal tanah, sepakat untuk melakukan peralihan hak disertai dengan ganti rugi, yang diperbuat di bawah tangan, sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sutan Malim dengan Susanto seluas 42 Ha, tertanggal 9 Juni 2008; 2. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Muharram dengan Atik Tukiman, seluas 42 Ha, tertanggal 9 Juni 2008;

Halaman 3 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

3. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Julpan Hasibuan dengan Rusling Saragih, S.Sos seluas 44 Ha, tertanggal 9 Juni 2008; 4. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Bgd. Hasibuan dengan Jamin Tanjung, seluas 42 Ha, tertanggal 9 Juni 2008; 5. Surat Keterangan Ganti Rugi antara H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan dengan Paulia Syamsi, seluas 42 Ha, tertanggal 9 Juni 2008; 6. Surat Keterangan Ganti Rugi antara TK. Raja Gunung dengan Sri Wulan Melati, seluas 42 Ha, tertanggal 9 Juni 2008; -

Bahwa untuk menindak lanjut peralihan hak dengan ganti rugi tersebut, maka sebagai upaya untuk menguatkan posisi hukum atas kepemilikan objek tersebut,

pada tanggal 1 Juli 2008,

masing-masing

Penggugat selaku

Pembeli, telah sepakat dengan para pemilik asal selaku Penjual untuk melakukan peralihan hak secara Autentik, dengan melakukan Jual Beli, di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FAUZIAH HAMNI, SH, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli (AJB), masing-masing sebagai berikut: 1.

Jual Beli Antara Sutan Malim dengan Penggugat SUSANTO, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1130 s/d Akta Jual Beli No. 1150, tertanggal 1 Juli 2008;

2.

Jual

Beli

Antara

Muharram

dengan

Penggugat

berdasarkan Akta Jual Beli No. 1152 s/d

ATIK

TUKIMAN,

Akta Jual Beli No. 1172,

tertanggal 1 Juli 2008; 3.

Jual Beli Antara Julpan Hasibuan dengan Penggugat Rusling Saragih, S.Sos, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1066 s/d Akta Jual Beli No. 1087, tertanggal 1 Juli 2008;

4.

Jual Beli Antara Baginda Hasibuan dengan Penggugat Jamin Tanjung, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1109 s/d Akta Jual Beli No. 1129, tertanggal 1 Juli 2008;

Halaman 4 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

5.

Jual Beli Antara H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan dengan Penggugat Paulia Syamsi, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1088 s/d Akta Jual Beli No. 1108, tertanggal 1 Juli 2008;

6.

Jual Beli Antara TK. Raja Gunung dengan Penggugat Sri Wulan Melati, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1173 s/d Akta Jual Beli No. 1193, tertanggal 1 Juli 2008;

7.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-0180.7, an. SUTAN MALIM;

8.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-0181.7, an. MUHARRAM;

9.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-01761.7, an. JULPAN HASIBUAN;

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-0178.7, an. BGD. HASIBUAN; 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-0177.7, an. H. MHD SUTAN GURU HASIBUAN; 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) No. 12.03.260.018.000-0179.7, an. TK RAJA GUNUNG; 13. Surat No. 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan yg menyatakan dengan tegas “ Berdasarkan Peta Kepmenhut SK No. 201/Menhut-II/2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa Status lahan atas nama Tk Raja Gunung Hasibuan seluas ± 500 Ha di Kecamatan Huristak, Berada Di Luar Kawasan Hutan “; -

Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban hukum, sebagai Pihak Pembeli Yang Beritikat Baik, maka sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana telah Halaman 5 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997, Para Penggugat masing-masing telah melakukan pembayaran atas BPHTB dimaksud, melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan; -

Bahwa untuk memperoleh informasi tentang keabsahan kepemilikan maupun status

tanah

objek

perkara,

serta

menghindari

potensi

berbenturan

kepentingan hukum dengan pihak lain, maka sebelum dilakukan pengalihan hak, baik berdasarkan Ganti Rugi yang diperbuat di bawah tangan tertanggal 9 Juni 2008 maupun melalui Akta Jual Beli, tanggal 1 Juli 2008, yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris FAUZIAH HAMNI, SH, Para Penggugat meminta kepada Pemilik asal, agar dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang serta selanjutnya memperlihatkan bukti formal berupa dokumen yang mendukung keberadaan objek tanah tersebut; -

Bahwa atas permintaan Para Penggugat, maka pemilik asal telah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas;

-

Bahwa atas permohonan salah seorang pemilik asal Incasso TK Raja Gunung Hasibuan, pihak pemerintah yang berkompeten, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, telah melakukan pengukuran dan pemetaan lahan objek

tanah

terperkara,

sebagaimana

dimaksud

dalam

Surat

No.

522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas “Berdasarkan Peta Kepmenhut SK No. 201/Menhut-II/2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa status lahan atas nama Tk Raja Gunung Hasibuan seluas 500 Ha di Kecamatan Huristak “Berada Di Luar Kawasan Hutan” , sebagaimana bukti yang telah diperlihatkan oleh pemilik asal kepada Para Penggugat; -

Bahwa atas dasar hal tersebut, Para Penggugat dan Pemilik Asal,

sepakat

untuk melakukan pengalihan hak/jual beli atas tanah objek terperkara,

Halaman 6 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No 1193/2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ PPAT

FAUZIAH

HAMNI, SH, tanggal 1 Juli 2008; -

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek terperkara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu: 1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1971 No. 539 K/Sip/1971, yang menyebutkan “Hanya Jual Beli yang dilakukan di hadapan PPAT merupakan Jual

Beli yang sah “; 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974., yang menyatakan ”Jual beli

adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, dan secara real dan kontan diketahui oleh Kepala Kampung’“; 3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1979 No. 544 K/Sip/1976. Yang menyatakan “Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, setiap

pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan “; 4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1979 No. 992 K/Sip/1979. Yang menyatakan “Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat

Akta Tanah, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli “;

-

Bahwa oleh karena itu sangat patut dan beralasan Para Penggugat adalah pihak yang sah dan berhak atas tanah objek terperkara, sebab perolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya Jual Beli, sehingga merupakan Pembeli Yang Beritikat Baik yang harus

dilindungi

kepentingan

hukumnya,

sesuai

dengan

Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI, yakni:

Halaman 7 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980. Yang menyatakan “Pembeli yang beritikat baik harus mendapatkan

perlindungan hukum “; 2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 1991 No. 3201 K/Pdt/1991., menyatakan “ Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi “; 3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 210/Sip/1955., meyatakan “ Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi“; 4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 157 K K/Sip/1955. “ Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi “; 5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Maret 1960 No. 34 K/Pdt/1960 “Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi”; 6. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1956 No. 34 K/Sip/1956. “Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi “; -

Bahwa lebih lanjut guna menguatkan status lahan tanah yang dialihkan kepemilikannya kepada Para Penggugat, Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dengan No. 525/155.a/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, menyatakan dengan tegas “Areal objek tanah yang dibeli oleh Para Penggugat, terletak di Desa Rambah, Kecamatan Huristak, Berada Di Luar Kawasan Hutan Atau Merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)”;

-

Bahwa setelah dilakukan peralihan hak, maka Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek terperkara, mulai melakukan aktivitas pemanfaatan, berupa penanaman kelapa sawit, namun selang beberapa lama, di atas areal tanah yang sama (tanah objek terperkara) tersebut, tepatnya di antara tanaman kelapa sawit, tanpa pemberitahuan dan izin Para Penggugat selaku Pemilik yang sah, ternyata Tergugat melakukan aktivitas penanaman pohon akasia di sebahagian besar areal milik Para Penggugat yakni seluas ± 220 Ha;

Halaman 8 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

-

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan himbauan dan peneguran serta pelarangan terhadap Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas penanaman pohon akasia di atas areal tanah milik Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya, bahkan secara terus menerus melakukan aktivitasnya tanpa memperdulikan keberadaan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;

-

Bahwa alasan Tergugat melakukan aktivitas di areal milik Para Penggugat, adalah sebagai pemegang izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), di mana areal tanah objek terperkara, merupakan bagian dari areal yg diberikan izin untuk di manfaatkan;

-

Bahwa jika benar quadnoon Tergugat memiliki Izin pemanfaatan HTI (Hutan Tanaman Industri), seyogianya Tergugat harus mengetahui, dan dapat memastikan batas dan areal yang masuk pada areal konsesi HTI yang dimiliki;

-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/MenhutII/2005 Tentang Perubahan kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), pada peta yang diplot/overlay dengan peta yang diperlihatkan oleh Tergugat sendiri, telah dinyatakan areal tanah milik Para Penggugat merupakan APL yang berada di luar konsesi HTI Tergugat;

-

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menyampaikan, baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Dinas Kabupaten Padang Lawas, telah menegaskan, areal tanah objek terperkara yang dimiliki oleh Para Penggugat, berada di luar kawasan/konsesi Tergugat, dan oleh karenanya dihimbau agar Tergugat tidak lagi melakukan dan selanjutnya menghentikan aktivitas dalam bentuk apapun di areal tanah objek terperkara termasuk penanaman akasia;

-

Bahwa namun himbauan Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan tanaman akasia yang telah tumbuh di areal tanah objek

Halaman 9 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

terperkara

dipelihara

dan

dirawat,

sehingga

pertumbuhannya

telah

mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang ditanami oleh Para Penggugat; -

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan himbauan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, maka Para Penggugat, bersama sama dengan masyarakat Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, meminta/mendesak pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Dinas Kehutanan Padang Lawas, sebagai pihak yang berkompeten untuk mengambil sikap atas terjadinya permasalahan/sengketa tersebut;

-

Bahwa atas permintaan masyarakat, dan setelah dilakukan penelusuran lebih jauh tentang duduk permasalahan yang terjadi, maka pada tanggal 4 Desember

2009,

Dinas

Kehutanan

Kabupaten

Padang

mengeluarkan Surat Himbauan dan sekaligus menyatakan Incasso

PT.

Sumatera

Sylva

Lestari,

bahwa

”AREAL

Lawas,

telah

kepada Tergugat TANAH

OBJEK

TERPERKARA YANG DIUSAHAI DAN DIMILIKI OLEH MASYARAKAT DESA RAMBAH, KECAMATAN HURISTAK, BERADA DILUAR KAWASAN HUTAN, DENGAN FUNGSI AREAL PENGGUNAAN LAIN”; MENGHIMBAU KEPADA PT. SUMATERA SYLVA LESTARI UNTUK MENGHENTIKAN PENANAMAN AKASIA DIAREAL PENGGUNAAN LAIN YANG DIKLAIM OLEH MASYARAKAT DESA RAMBA; -

Bahwa walaupun pemerintah setempat telah menegur dan memperingatkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas penanaman akasia, di areal tanah objek terperkara, namun Tergugat tetap tidak bergeming dan tidak mengindahkannya, bahkan ironisnya Tergugat melalui pihak-pihak yang diperintahkan oleh Tergugat yang berada di lapangan kerap diduga melakukan tekanan dan intimidasi terhadap orang-orang yang menjadi suruhan Para Penggugat untuk melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit di areal milik Para Penggugat;

Halaman 10 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

-

Bahwa bahkan secara gegabah Tergugat telah mencoba membuat Laporan Pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, terhadap beberapa

karyawan

Para

Penggugat,

dengan

tuduhan

melakukan

pengerusakan atas tanaman yang berada di areal tanah objek terperkara, yang merupakan milik Para Penggugat; -

Bahwa atas pengaduan tersebut, pihak kepolisian Resort Tapanuli Selatan telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan pengembangan di daerah TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan selanjutnya melalui suratnya dengan No. B/1192/XI/2010/Reskrim, Tanggal 11 Nopember 2010, perihal permintaan Saksi Ahli, meminta penjelasan/pendapat dan masukan dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Tapanuli Selatan, tentang status tanah tempat kejadian perkara, yang merupakan bagian dari tanah objek terperkara;

-

Bahwa dari hasil pemeriksaan/check TKP di lapangan, dengan menggunakan methoda pemetaan dan pengukuran serta overlay titik koordinat atas peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara SK. Menhut No. 44 Tahun 2005, Peta Areal HTI PT. SSL SK No. 36/Kpts-II/97, dan peta Keterangan Status Lahan No. 525/155.a/VIII/2008 yang

dimiliki masyarakat

Desa Ramba, dipastikan

”LOKASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA BERADA PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN DAN DI LUAR AREAL KONSESI PT. SUMATERA SYLVA LESTARI...dst“, sebagaimana ditegaskan dalam Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas No. 525/731/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010, Perihal Penjelasan Hasil Check TKP, yang ditujukan kepada KAPOLRES Tapanuli Selatan; -

Bahwa namun demikian, meskipun secara tegas telah dinyatakan, tanah objek terperkara adalah milik masyarakat Desa Ramba Kecamatan Huristak, yang kepemilikannya telah beralih kepada Para Penggugat, merupakan areal tanah yang berada di luar izin konsesi HTI Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia

menghentikan

aktivitasnya,

bahkan

terkesan

memaksakan

kehendaknya dengan melakukan tindakan penguasaan tanah yang melampaui

Halaman 11 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

batas haknya, tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain, khususnya Para Penggugat, yang tidak dapat memanfaatkan area tanah yang menjadi haknya; -

Bahwa atas tindakan menguasai dan memanfaatkan areal tanah objek terperkara tanpa izin dan pemberitahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah, patut diduga Tergugat telah dikwalifisir melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht), yang dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang tentunya telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Para Penggugat “;

-

Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan Tergugat dalam menguasai dan memanfaatkan areal tanah objek

terperkara

yang

merupakan

hak

yang

sah

Para

Penggugat,

diperhitungkan sejumlah Rp. 6.915.700.000,- (enam milyar sembilan ratus lima

belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: A. KERUGIAN MATERIL: 

Kerugian atas hasil tanaman kelapa sawit yang gagal panen akibat adanya

tanaman

akasia

yang

ditanami

oleh

Tergugat

yang

diperhitungkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) batang tunas kelapa sawit dibeli seharga Rp. 30.000,-, dengan penanaman 1 Ha sebanyak 143 batang x 220 Ha, sehingga biaya untuk penanaman sebesar: Rp. 943.800.000,- (sembilan ratus

empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

2) Biaya penanaman dan langsir pohon/batang Rp. 5000 X 31.460 batang pohon kelapa sawit, sehingga biayanya sebesar: Rp. 157.300.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); 3) Upah mandor/perawatan sawit/batang Rp. 10.000,- X 31.460 batang pohon kelapa sawit, sehingga biayanya sebesar: Rp. 314.600.000,(tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah); 

Biaya sewa/pemanfaatan atas tanah objek terperkara sejak bulan Juni 2008 oleh Tergugat, hingga perkara ini dimajukan ke Pengadilan, dengan perhitungan sewa Rp. 5.000.000/Hektar X 4 tahun X 220 Hektar = Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);



Jasa Advokat dalam penanganan perkara aquo sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebesar: Rp.

100.000.000,- (seratus juta

rupiah); Total Kerugian materil …………………. Rp. 5.915.700.000,- (lima milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah); B. KERUGIAN MORIL: 

Adanya perasaan tertekan akibat timbulnya sengketa yang dibarengi tindakan

intimidasi maupun laporan pengaduan Tergugat di Polres

Tapanuli Selatan, yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah); Total Kerugian Materil + Kerugian Moril Rp. 6.915.700.000,(enam milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah); -

Bahwa kerugian Para Penggugat tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dibayar secara sekaligus serta tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

-

Bahwa Para Penggugat khawatir selama perkara ini berlangsung, Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah objek terperkara dan agar gugatan Para Penggugat tidak nihil, maka adalah sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melakukan sita penjagaan atas objek terperkara dan Halaman 13 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; -

Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan keputusan hukum dalam perkara ini dengan sukarela, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan hukum dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde);

-

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat melalui gugatan aquo dengan berlandaskan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita Para Penggugat;

-

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap

perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut "; -

Bahwa Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan apabila Tergugat dan pihak lain yang menyandarkan

hak

kepadanya

untuk

mengosongkan

dan

selanjutnya

menyerahkan tanah objek terperkara dalam keadaan baik dan seperti semula kepada Para Penggugat (vide Pasal 574 jo Pasal 575 KUHPerdata); -

Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang authentik yang memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg, maka sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

Halaman 14 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada yang

terhormat,

Ketua

Pengadilan

Negeri

Padangsidimpuan,

berkenan

memanggil para pihak untuk hadir dan duduk di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut: PRIMAIR: 1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Para Penggugat (Rusling Saragih, S.Sos. dkk) adalah sebagai pemilik yang sah atas areal tanah seluas ± 254 Hektar (lebih kurang dua ratus lima puluh empat hektar) terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

3.

Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1150/2008 dan Akta Jual Beli No. 1152/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1193/2008

yang

diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT FAUZIAH HAMNI, SH, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 4.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan areal tanah milik Para Penggugat, seluas ± 254 Hektar (lebih kurang dua ratus lima puluh empat hektar), dengan menanami akasia tanpa izin dan pemberitahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

5.

Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan terhadap objek terperkara dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh objek terperkara dan harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

6.

Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menyandarkan hak padanya untuk menyerahkan tanah seluas ± 254 Ha (dua ratus lima puluh empat hektar) dalam keadaan kosong dari tanaman akasia, kepada Para Penggugat;

Halaman 15 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

7.

Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

ganti

kerugian

sebesar

Rp.

6.915.700.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu

rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai; 8.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi putusan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan SALAH ALAMAT (Error In Persona) dan atau Gugatan KURANG PIHAK. 

Bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari yang selanjutnya disebutkan sebagai Tergugat merupakan suatu badan hukum yang sah dan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh sebab itu, PT. Sumatera Sylva Lestari berhak diakui secara sah sebagai subjek hukum yang dapat menerima segala hak dan kewajibannya;



Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas + 42.530 (empat puluh dua ribu

Halaman 16 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

lima ratus iga puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau; 

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KptsII/2001 tertanggal 15 Maret 2001 objek gugatan dalam perkara aquo berada di dalam hak pengusahaan hutan Tergugat yang diberikan ijinnya oleh Menteri Kehutanan;



Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KptsII/2001 tertanggal 15 Maret 2001, Tergugat memiliki Alas Hak dan Dasar Hukum yang sah untuk mengusahakan objek gugatan dalam perkara aquo;



Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan jual beli atas objek perkara dengan Pihak SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD.HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG;



Bahwa mengenai bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya SERTIFIKAT TANAH (Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997);



Bahwa mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas “Nemo plus juris transfere potest quam ipse habel”, artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.

Kedua, asas “Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya; 

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yakni alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Pihak SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD.HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG yakni adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Halaman 17 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Desa

kepada

SUTAN

MALIM,

MUHARRAM,

JULPAN

HASIBUAN,

BGD.HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG, sehingga Penggugat melakukan JUAL BELI atas objek perkara; 

Bahwa berdasarkan hal tersebut SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK.RAJA GUNUNG tidak dapat dikatakan sebagai pemilik asal atas objek perkara tersebut, sehingga peralihan atas objek perkara tidak dapat dilakukan. Hal ini didukung oleh Pasal 1471 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara mengenai jual-beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama

dengan

jual

beli

pada

umumnya),

yang

secara

implisit

mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual; “jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan

dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain ”; 

Bahwa sejalan dengan Pasal 1471 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat sebagai pembeli telah dirugikan oleh Penjual dalam hal ini yakni pihak SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, dan TK.RAJA GUNUNG, yang menjual objek perkara yang bukan miliknya;



Bahwa Para Penggugat sudah seharusnya menujukan gugatannya dan menuntut kerugiannya kepada SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK.RAJA GUNUNG yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan dasar hukum yang jelas dan sah untuk melakukan jual beli lahan (peralihan hak) kepada Para penggugat;



Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak menujukan Gugatan kepada SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK.RAJA GUNUNG Halaman 18 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

melainkan mengajukan Gugatan Kepada PT. SUMATERA SYLVA LESTARI (Tergugat). Hal ini patut dinyatakan bahwa gugatan SALAH ALAMAT (error in persona), dan dengan demikian gugatan ini menjadi cacat formal sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA; 

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat TIDAK TURUT MENGGUGAT pihak yang berkaitan dalam perkara ini yakni: SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK.RAJA GUNUNG. Patut dinyatakan bahwa gugatan KURANG PIHAK, dan dengan demikian gugatan ini menjadi cacat formal sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. Dalam Pokok Perkara:

1.

Bahwa apa yang tersebut dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan POKOK PERKARA ini;

2.

Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang termuat dan ditegaskan kembali oleh Tergugat dalam jawaban;

3.

Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum yang sah didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;

4.

Bahwa areal yang menjadi objek sengketa dalam perkara merupakan KAWASAN HUTAN berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tertanggal 27 Desember 1982 dan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor;

SK.44/Menhut-II/2005 tertanggal 16 Februari 2005 sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya, SUTAN MALIM, MUHARRAM,

Halaman 19 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

JULPAN HASIBUAN, BGD.HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG, sangat tidak relevan mengingat objek sengketa dalam perkara ini dahulunya adalah kawasan hutan; 5.

Bahwa TIDAK DIKETAHUI SECARA JELAS SEJAK KAPAN pihak SUTAN

MALIM,

MUHARRAM,

JULPAN

HASIBUAN,

BGD.

HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG menguasai tanah yang menjadi objek sengketa mengingat areal tersebut merupakan KAWASAN HUTAN sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/KPTS/Um/12/1982 tertanggal 27 Desember 1982 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor:

SK.44/Menhut-II/2005

tertanggal

16

Februari 2005 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001; 6.

Bahwa andaipun SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG merupakan objek perkara tersebut, maka SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD.HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG seharusnya memiliki bukti legalitas kepemilikan atas tanah, yaitu sertifikat hak milik, serta adanya

surat

pelepasan

kawasan

hutan

secara

khusus

yang

membebaskan tanah tersebut dari status terdahulunya sebagai kawasan hutan, dan bukan surat yang merubah status kawasan hutan tersebut menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 7.

Bahwa mengenai bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya SERTIFIKAT TANAH (Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997);

8.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki SERTIFIKAT TANAH atas objek perkara, demikian juga dalil Para Penggugat tentang pemilik asal yakni Halaman 20 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

SUTAN

MALIM,

MUHARRAM,

JULPAN

HASIBUAN,

BGD.

HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG juga tidak memiliki SERTIFIKAT TANAH atas objek perkara, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dan atau

SUTAN MALIM, MUHARRAM,

JULPAN HASIBUAN, BGD.HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG TIDAK DAPAT dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara; 9.

Bahwa pengukuran yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan adalah pengukuran yang tidak sah dan bukan merupakan pengukuran resmi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Seharusnya pengukuran atas tanah yang belum terdaftar dilakukan dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat ini sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

10. Bahwa pada tahun 2000, Tergugat telah melakukan pengelolaan atas areal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2000 atas nama PT. Sumatera Riang Lestari (sebagai Pemegang Saham PT. SSL dengan modal patungan bersama PT. INHUTANI IV) yang kemudian dirubah menjadi atas nama Tergugat untuk melakukan penanaman pada areal tersebut, yang mana RKT tersebut diterbitkan berdasarkan Izin Konsesi PT. Sumatera Riang Lestari sampai dengan diterbitkannya izin konsesi atas nama Tergugat pada tahun 2001. Pada tahun 2000, areal tersebut masih merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Tergugat karena areal tersebut masuk ke dalam RKT PT. SRL. Oleh karena itu, areal yang menjadi objek sengketa masih merupakan kawasan hutan dan tidak dapat dibebankan hak milik oleh orang pribadi, dan tidak benar jika dikatakan bahwa kepada SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H.

Halaman 21 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG merupakan pemilik asal atas objek perkara tersebut; 11. Bahwa pada tahun 2001, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 15 Maret 2001 Nomor: 82/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada Tergugat atas areal hutan seluas 42.530 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, dan atas izin tersebut, Tergugat telah melakukan pengurusan administrasi untuk mendapatkan izin turunan berupa

Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT)

untuk

setiap

tahunnya

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundangan tentang Kehutanan. Pada tahun 2007, Tergugat telah mendapatkan Rencana Kerja Tahunan untuk melakukan penumbangan kayu dan penanaman tanaman hutan, yang mana dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut meliputi areal tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dengan kata lain, Tergugat sampai dengan tahun 2007 dan sampai saat ini juga, Tergugat masih mengelola areal tersebut sesuai hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001; 12. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001,Tergugat telah melakukan pengukuran luas dan tata batas atas konsesi tersebut. Untuk areal yang menjadi objek sengketa telah dilakukan pengukuran ulang dan tata batas sebagaimana dalam Laporan TBT No. 2474 tahun 2009 tentang ”Laporan dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari” yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengukuhan dann Penatagunaan Kawasan Hutan, Pebruari 2009. Dalam pengukuran tata batas tersebut, tim yang diturunkan terdiri dari perwakilan: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Halaman 22 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Huristak, Kepala Desa setiap desa yang dilalui oleh batas-batas konsesi, konsultan, dan dari PT. SSL sendiri. Berdasarkan Berita Acara tersebut, areal yang menjadi objek sengketa dinyatakan masuk kedalam konsesi PT. SSL dan sudah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Pengukuhan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Negara Republik Indonesia; 13. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang Surat No. 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyatakan dengan tegas “berdasarkan Peta Kemenhut SK No. 201/Menhut-II, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa status lahan atas nama TK. Raja Gunung Hasibuan seluas + 500 Ha di Kecamatan Huristak, Berada Diluar Kawasan Hutan” sama sekali tidak ada menyatakan bahwa lahan tersebut atas nama TK. Raja Gunung Hasibuan. Dan mengenai hal ini tidak ada hubungan dengan perkara ini dikarenakan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa pemilik asal yakni SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG, sementara dalam dalil Para Penggugat muncul nama baru yakni TK. Raja Gunung Hasibuan yang tidak diketahui apa hubungannya dalam perkara ini; 14. Bahwa

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor:

SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan keputusan Menteri kehutanan nomor SK 44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa: “Izin penggunaan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku yang letaknya berada di dalam kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan atau berada di dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dengan Keputusan

Halaman 23 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 masih berlaku dan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir”; 15. Bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Manajer Area PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) Cabang Padang Lawas mengenai objek perkara yang sama, dengan nomor

register

pekara

No.

08/Pdt.G/2011/Pn.Psp.SBH,

tertanggal 1 Maret 2011 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 3 Januari 2012 dengan dictumnya bahwa Menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, di mana pada saat Sidang Lapangan yang dilaksanakan atas perkara tersebut melalui keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Laporan Hasil Sidang Lapangan Pada Lokasi Sengketa Lahan Antara Rusling Saragih dengan PT. Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Desa Ramba Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tertanggal 18 November 2011 dengan kesimpulan bahwa: “Dari seluas + 254,82 Ha areal yang disengketakan, seluas + 235,22 Ha berada didalam areal PT. Sumatera Sylva Lestari sedangkan seluas + 19,6 Ha berada diluar areal PT. Sumatera Sylva Lestari”; 16. Bahwa dalam sidang lapangan perkara tersebut juga, berdasarkan Laporan dari keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan BPKH Wilayah I diperoleh Hasil Pengecekan Lapangan Pada areal IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Desa Ramba Kecamatan Huristak, menyimpulkan bahwa: “Dari seluas + 254,82 Ha areal yang disengketakan, seluas + 235,22 Ha berada didalam areal PT. Sumatera Sylva Lestari sedangkan seluas + 19,6 Ha berada diluar areal PT. Sumatera Sylva Lestari”;

Halaman 24 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

17. Bahwa status objek perkara secara sah dan memiliki dasar hukum yang jelas sebagai areal konsesi kawasan hutan milik negara dan hak pengelolaan

atau

pengusahaannya

diberikan

kepada

Tergugat

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KptsII/2001 tanggal 15 Maret 2001; 18. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan

Para Penggugat, yakni alas hak yang

dijadikan dasar kepemilikan Pihak SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H.MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG yakni adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG, sehingga Para Penggugat melakukan JUAL BELI atas objek perkara; 19. Bahwa mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas “Nemo plus juris transfere potest quam ipse

habel”, artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse causam possessionis mutare

potest”,

artinya

tidak

seorangpun

mengubah

bagi

dirinya

atau

kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya; 20. Bahwa berdasarkan hal tersebut SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, TK. RAJA GUNUNG tidak dapat dikatakan sebagai pemilik asal atas objek perkara tersebut, sehingga peralihan atas objek perkara TIDAK DAPAT DILAKUKAN. Hal ini didukung oleh Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara mengenai jual-beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit

mempersyaratkan

bahwa penjual

haruslah pemilik dari barang yang dijual; “jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat

memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian Halaman 25 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain ”; 21. Bahwa sejalan dengan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Para Penggugat sebagai pembeli telah dirugikan oleh Penjual dalam hal ini yakni pihak SUTAN MALIM, MUHARRAM, JULPAN HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, dan TK. RAJA GUNUNG, yang menjual objek perkara yang bukan miliknya; 22. Bahwa dalam sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah selayaknya PPAT untuk menolak untuk membuat akta dikarenakan lahan yang diperjualbelikan dalam sengketa (sesuai dengan Pasal 39 PP 24/1997), oleh karena itu pembuatan Akta Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No.1150/2008 dan Akta Jual Beli 1152/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1193/2008 tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut bahwa jual beli antara Para Penggugat

dengan

SUTAN

MALIM,

MUHARRAM,

JULPAN

HASIBUAN, BGD. HASIBUAN, H. MHD. SUTAN GURU HASIBUAN, dan TK. RAJA GUNUNG tidak dapat dinyatakan sah dan tidak berkekuatan hukum, Jual Beli tersebut Batal demi Hukum, dan dengan demikian Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No.1150/2008 dan Akta Jual Beli 1152/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1193/2008 harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan Tidak memiliki kekuatan hukum; 24. Bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari yang selanjutnya disebutkan sebagai Tergugat merupakan suatu badan hukum yang sah dan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh sebab itu, PT.

Halaman 26 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Sumatera Sylva Lestari berhak diakui secara sah sebagai subjek hukum yang dapat menerima segala hak dan kewajibannya; 25. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas + 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau; 26. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KptsII/2001 tertanggal 15 Maret 2001 objek gugatan dalam perkara aquo berada didalam hak pengusahaan hutan Tergugat yang diberikan ijinnya oleh Menteri Kehutanan; 27. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KptsII/2001 tertanggal 15 Maret 2001, Tergugat memiliki Alas Hak dan Dasar Hukum yang sah untuk mengusahakan objek gugatan dalam perkara aquo; 28. Bahwa pada tahun 2000, Tergugat telah melakukan pengelolaan atas areal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2000 atas nama PT. Sumatera Riang Lestari (sebagai Pemegang Saham PT. SSL dengan modal patungan bersama PT. INHUTANI IV) yang kemudian dirubah menjadi atas nama Tergugat untuk melakukan penanaman pada areal tersebut, yang mana RKT tersebut diterbitkan berdasarkan Izin Konsesi PT. Sumatera Riang Lestari sampai dengan diterbitkannya izin konsesi atas nama Tergugat pada tahun 2001. Pada tahun 2000, areal tersebut masih merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Tergugat karena areal tersebut masuk ke dalam RKT PT. SRL. Oleh karena itu, areal yang menjadi objek sengketa masih merupakan kawasan hutan dan tidak dapat dibebankan hak milik oleh orang pribadi; 29. Bahwa pada tahun 2001, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 15 Maret 2001 Nomor: 82/Kpts-II/2001 Halaman 27 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada Tergugat atas areal hutan seluas  42.530 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, dan atas izin tersebut, Tergugat telah melakukan pengurusan administrasi untuk mendapatkan izin turunan berupa

Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT)

untuk

setiap

tahunnya

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundangan tentang Kehutanan. Pada tahun 2007, Tergugat telah mendapatkan Rencana Kerja Tahunan untuk melakukan penumbangan kayu dan penanaman tanaman hutan, yang mana dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut meliputi areal tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dengan kata lain, Tergugat sampai dengan tahun 2007 dan sampai saat ini juga, Tergugat masih mengelola areal tersebut sesuai hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001; 30. Bahwa

dengan

tegas

dapat

dinyatakan

bahwa

perbuatan

tergugat telah sesuai dengan hukum dan memiliki alas hak yang sah

untuk

mengusahakan

atau

mengelola

objek

perkara.

Penanaman yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan penanaman yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan tahun 2007. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; 31. Bahwa kerugian yang terjadi atas tanaman sawit Para Penggugat yang ditanam di areal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 10 dan 11 gugatan Para Penggugat adalah murni merupakan perbuatan kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Penggugat sendiri karena kenyataan di lapangan Halaman 28 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

penanaman sawit tersebut telah didahului dengan penanaman akasia milik Tergugat. Dengan kata lain, Para Penggugat sendiri yang melakukan penanaman sawit di antara tanamanan-tanaman akasia milik Tergugat. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat dalam gugatan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak; 32. Bahwa kalkulasi Para Penggugat mengenai kerugian yang timbul pada tanaman sawit yang ditanam di areal yang menjadi objek sengketa sebagaimana pada gugatan adalah sangat tidak realistis karena kerugian yang timbul tersebut tidak dapat dibuktikan dan kerugian tersebut belum dan atau tidak terjadi. Oleh karena itu, perhitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak; 33. Bahwa kerugian Para Penggugat yang timbul akibat menggunakan jasa pengacara sebagaimana gugatan bukan merupakan kewajiban dari seorang Para Penggugat dan tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa pengacara sebagaimana yang tertuang dalam HIR. Dengan kata lain, penggunaan seorang advokat/pengacara merupakan alternatif atau pilihan dari Para Penggugat. Hal tersebut merupakan permasalahan antara pengacara dengan seorang klien (Para Penggugat Prinsipal) yang harus dipisahkan dengan perkara ini. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak; 34. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta untuk diletakannya sita jaminan atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah tidak relevan. Antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada keterkaitannya dan tidak ada hubungan hukumnya, sehingga tidak layak jika harta Tergugat diletakan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat. Oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam persidangan ini memutus perkara dengan putusan sebagai berikut: PRIMAIR: I.

Dalam Eksepsi: 1.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara: 1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No.1150/2008 dan Akta Jual Beli 1152/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1193/2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT FAUZIAH HAMNI, SH

adalah batal

demi hukum; 3.

Menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek perkara adalah sah milik negara yang dikelola pemanfaatan hutannya secara sah oleh PT. Sumatera Sylva Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. 82/Kpts-II/2001, Rencana Kerja Tahunan PT. SSL tahun 2007, dan Laporan TBT No. 2474 tahun 2009;

4.

Menyatakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Sylva Lestari adalah sah secara hukum;

5.

Menghukum Para Penggugat untuk mengosongkan areal tanah yang menjadi objek perkara dari tanaman milik Para Penggugat;

6.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

tersebut Pengadilan

Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2014 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Dalam Eksepsi: II.

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: 1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

2.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan objek perkara milik Para Penggugat seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) Ha, dengan menanami akasia tanpa izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

3.

Menyatakan Para Penggugat (Rusling Saragih, S.Sos. dkk) adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) Ha terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

4.

Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1150/2008 dan Akta Jual Beli No. 1152/2008 s/d Akta Jual Beli No. 1193/2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT FAUZIAH HAMNI, SH, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

5.

Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menyandarkan hak padanya untuk menyerahkan objek perkara seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) Ha dalam keadaan baik dan kosong dari tanaman akasia, kepada Para Penggugat;

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.055.700.000,- (empat milyar lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai;

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 31 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

8.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 3.009.000,- (tiga juta sembilan ribu rupiah);

9.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 03/PDT.BAND/2014/PN.PSP tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh JAWATIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada

Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada

tanggal 25 Maret 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 April

2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula

Tergugat dan pada tanggal 30 April 2014 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN .PSP tanggal 28 Januari 2014 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Halaman 32 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat maka Pengadilan Tingkat Banding

sependapat dengan uraian pertimbangan

tersebut yang pada pokoknya tidak digugatnya Sutan Malim Hasibuan, Muharam Hasibuan, Zulfan Hasibuan, Baginda Hasibuan ,H.Muhammad Sutan Guru Hasibuan dan Tongku Raja Gunung Hasibuan tidak serta merta gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding juga mempertimbangkan keberadaan Jurusprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971, Nomor 305K/Sip/1971

yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi tidak

berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072K/Sip/1982

yang pada pokoknya menyatakan gugatan cukup ditujukan

kepada yang feitelijk menguasai barang-barang sengketa; Menimbang, bahwa keberadaan Jurisprodensi Mahkamah Agung RI tersebut adalah sangat logis diterapkan dalam perkara ini karena terdapat pilihan hukum bagi Para Penggugat untuk memasukkan atau tidak memasukkan namanama penjual tanah terperkara tersebut sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat dapat memilih untuk memasukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini atau menggugatnya dalam perkara tersendiri untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan para penjual yang tidak berhak terhadap tanah terperkara tersebut yang telah merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding

sependapat dengan pertimbangan

Pengadilan Negeri

Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat; Halaman 33 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek perkara

seluas

kurang lebih 254 Ha yang berasal dari 6(enam) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan, terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas tanah sebelah Utara dengan tanah Tongku Raja Gunung, sebelah selatan dengan tanah Muharam, sebelah Timur dengan tanah Aek Shabaro, sebelah barat dengan tanah PT ANJ; Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat juga mendalilkan memperoleh obyek perkara tersebut dari 6 (enam) orang pemilik sebelumnya sebagai pemegang Hak milik Adat masing-masing bernama Sutan Malim Hasibuan, Muharram Hasibuan, Zulfan Hasibuan, Baginda Hasibuan, H.Muhammad Sutan Guru Hasibuan dan Tungku Raja Gunung Hasibuan berdasarkan Surat Keterangan Tanah sekaligus cek bersih yang dikelauarkan oleh Kepala

Desa

Ramba,

Kecamatan

Huristak,Kabupaten

Padang

Lawas(

Palas),Propinsi Sumatera Utara; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya area yang menjadi obyek perkara merupakan kawasan hutan berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

923/KPTS/Um/12/1982

tertanggal 27 Desember 1982 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut II/2005 tertanggal

16 Pebruari 2005 serta Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor:82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 sehingga dalil Para penggugat telah membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu dari Sutan Malim Hasibuan, Muharram Hasibuan, Zulfan Tongku Raja Gunung Hasibuan sangat tidak relefan mengingat obyek perkara ini dahulunya kawasan hutan; Halaman 34 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai badan hukum yang sah dan diakui oleh Undang-Undang memiliki dasar hukum yang sah atas penguasaan obyek perkara, karena sekitar tahun 2000 Tergugat telah melakukan pengelolaan atas areal tanah yang menjadi obyek perkara tersebut berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2000 atas nama PT Sumatera Riang Lestari ( sebagai pemegang saham PT SSL dengan modal patungan bersama PT INHUTANI !V yang kemudian dirubah menjadi atas nama Tergugat untuk melakukan penanaman pada areal tersebut, yang mana RKT tersebut diterbitkan berdasarkan izin Konsesi PT Sumatera Riang Lestari sampai dengan diterbitkannya izin konsesi atas nama Tergugat pada tahun 2001.Pada tahun 2000 areal tersebut masih merupakan kawasan hutan dan tidak dapat dibebankan hak milik oleh orang pribadi, dan tidak benar jika dikatakan bahwa Sutan Malim Hasibuan, Muharram Hasibuan, Zulfan Hasibuan, Baginda Hasibuan,H.Muhammad Sutan Guru Hasibuan dan Tongku Raja Gunung Hasibuan merupakan pemilik asal atas obyek perkara tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG ,Para Terbanding semula Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan Pembanding semula Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut diatas; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1.1 s/d P-33 dan 2(dua) orang saksi masing-masing saksi Zulfan Hasibuan dan saksi Syahrizal Harahap serta ahli Nana Suherna,S.Hut, sedangkan Pembanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T1 s/d T14 dan saksi Ir Obet Sembiring, saksi Aminuddin Siregar, saksi Wasman Harianto Harahap,saksi Mompang Harahap, saksi Adam Malik Harahap dan ahli Bambang Wiyono,SH.MH;

Halaman 35 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Menimbang, bahwa

terlebih dahulu Pengadilan Tingkat banding akan

menilai apakah perbuatan yang dilakukan Pembanding semula Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan perkara ini; Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut”; Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga) syarat yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat banding

perbuatan

melawan hukum yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata seperti yang tersebut di atas juga harus mengandung hubungan causalited (sebab-akibat) yang jelas antara adanya pebuatan melawan hukum dengan adanya akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang di dalilkan dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Terbanding semula Para Penggugat memperoleh tanah tersebut sah telah mengajukan

bukti P.1.1 s/d

P.1.22 keseluruhannya merupakan Akta jual beli obyek tanah antara Julpan Hasibuan dengan Rusling Saragih, P.2.1 s/d P.2.21 keseluruhannya merupakan Akta jual beli tanah antara H.MHD.Sutan Guru Hasibuan dengan Rusling Saragih, P.3.1 s/d P.3.21 keseluruhannya merupakan Akta jual beli obyek tanah antara Halaman 36 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Baginda Hasibuan dengan Rusling Saragih,bukti P.4.1 s/d P.4.21 keseluruhannya merupakan Akta jual beli tanah antara Sutan Malim Hasibuan dengan Rusling Saragih, bukti p.5.1 s/d P5.21 keseluruhannya merupakan Akta jual beli tanah antara Muharram Hasibuan dengan Rusling Saragih, bukti P 6.1 s/d P6.21 keseluruhannya merupakan Akta jual beli tanah antara Tongko Raja Gunung dengan Rusling Saragih; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P7.1 berupa 22 lembar bukti Pembayaran bea perolehan hak atas tanah, atas nama Rusling Saragih, bukti P7.4 berupa Copy Surat ganti rugi tanah antara Julpan Hasibuan dengan Rusling Hasibuan, bukti P8.1 berupa copy 21 lembar pembayaran perolehan hak atas tanah atas nama Paulia Syamsi, bukti P8.4 berupa Copy surat ganti rugi tanah antara H.MHD. Sutan Guru Hasibuan dengan Paulia Syamsi tanggal 9 Juni 2008, bukti P.9.1 berupa Copy 21 lembar bukti pembayaran perolehan hak atas tanah atas nama Jamin Tanjung, P.9.4 Copy surat ganti rugi tanah antara Baginda Hasibuan dengan Jamin Tanjung tanggal 9 Juni 2008, bukti P.10.1 Copy 21 lembar bukti pembayaran hak atas tanah atas nama Susanto, P.10.4 Copy Surat ganti rugi tanah antara Sutan Malin dengan Susanto tanggal 9 Juni 2008, P.11.1 berupa Copy 21 lembar bukti pembayaran bea perolehan hak atas tanah atas nama Atik Tukiman P.11.4 berupa Copy Surat ganti rugi tanah antara Muharram dengan Atik Tukiman tanggal 9 Juni 2008, P.12.1 berupa Copy pembayaran bea perolehan hak atas tanah atas nama Sriwulan Melati, bukti P.12.4 Copy Surat ganti rugi tanah antara TK Raja Gunung dengan Sri Wulan Melati tanggal 9 Juni 2008,bukti P.13 berupa Kwitansi pembayaran pelunasan atas lahan sengketa seluas kurang lebih 254 HA tanggal 1 Juli 2008 membuktikan perolehan tanah obyek perkara telah dilakukan pembayaran ganti rugi dan bea perolehan haknya; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut dapat diketahui Para Terbanding semula Para Penggugat telah melakukan proses peralihan hak dengan ganti rugi dibawah tangan yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses jual beli melalui PPAT dengan Sutan Halaman 37 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Malim, Muharram, Julpan Hasibuan,BGD Hasibuan,H.MHD Sutan Guru Hasibuan dan TK Raja Gunung, namun yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Tergugat apakah para penjual tersebut mempunyai alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek perkara sehingga mempunyai hak untuk mengalihkan tanah obyek perkara tersebut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat karena tanah obyek sengketa berada pada areal HTI konsesi PT Sumatera Sylva Lestari ( Pembanding semula Tergugat ); Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang dimiliki Para penjual tanah obyek perkara tersebut, Para terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti P7.2 berupa SPT tahun 2008 atas nama Julpan Hasibuan, bukti P7.3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ramba, Padang Lawas tanggal 9 Juni 2008, bukti P8.2 berupa copy SPT tahun 2008 atas nama H.MHD.Sutan Guru Hasibuan, bukti T8.3 berupa Copy surat keterangan Kepala Desa Ramba Kabupaten Padang Lawas tanggal 9 Juni 2008, P.9.2 Copy Surat SPT PBB tahun 2008 atas nama Baginda Hasibuan, bukti P-93 berupa Copy Surat Keterangan Kepala Desa Ramba, Kabupaten Padang Lawas tanggal 9 Juni 2008, P.10.2 Copy SPT tahun 2008 atas nama Sutan Malin, P.10.3 Copy Surat Keterangan Kepala Desa Ramba,Kabupaten Padang Lawas tanggal 9 Juni 2008, bukti P.11.2 Copy SPT PBB tahun 2008 atas nama Muharram, P.11.3 berupa Copy Surat Keterangan Kepala Desa Ramba, Kabupaten Padang Lawas tanggal 9 Juni 2008, P12.2 Copy SPT PBB tahun 2008 atas nama atas nama TK Raja Gunung,P12.3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ramba, Kabupaten Padang lawas ,Kecamatan Huristak tanggal 9 Juni 2008, bukti P.13 berupa Kwitansi pembayaran pelunasan atas lahan sengketa seluas kurang lebih 254 HA tanggal 1 Juli 2008, P.14 Copy Surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Juni 2008 atas lahan sengketa yang terletak di Lobu Sihabaro,Desa Ramba, Kecamatan Huristak,Kabupaten Padang Luwas diketahui Kepala desa Ramba, Kecamatan Huristak,Kabupaten Padang Lawas, P.15 berupa Surat pemberian lahan/tanah tahap I tanggal 20 Maret 1954 oleh Ketua Dewan Negeri Huristak kepada pemilik asal Alm Baginda Soritua Hasibuan,dkk, Halaman 38 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

bukti P.16 berupa Surat pemberian lahan/tanah tahap II tanggal 10 Agustus 1954 oleh Ketua Dewan Negeri Huristak kepada pemilik asal Alm Baginda Soritua Hasibuan,dkk; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat juga telah mengajukan bukti P.17 berupa Copy Surat Keterangan status lahan sengketa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 23 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Tongku Raja Gunung Hasibuan Als H.Hamzah Hasibuan ahli waris Baginda Sortua, P.18 berupa Surat Keterangan Status Lahan sengketa dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Agustus 2008, yang ditujukan kepada ahli waris Alm H.Muhammad Ali Hasibuan ( Orang tua pemilik asal ), bukti P.19 berupa Copy Surat dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas tanggal 4 Desember 2009 berupa Himbauan Penghentian Kegiatan PT.SSL di areal penggunaan lain ( obyek sengketa ) yang ditujukan kepada PT SSL, P.20 Copy Surat penjelasan hasil cek TKP oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pdang Lawas tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Tapanuli Selatan, bukti P.21 berupa Copy peta situasi obyek perkara Desa ramba, kabupaten Padang Lawas dengan alat JPS, bukti P.22 berupa Copy peta hasil Overlay lahan sengketa di Desa ramba, Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 September 2011, bukti P.23 berupa Copy peta lampiran hasil pengambilan titik koordinat pada obyek perkara di desa Ramba, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan daerah Kabupaten Padang Lawas, P.24 Copy kwitansi tanda terima tanggal 21 juli 2010 telah terima dari Rusling Siregar dari Edy Siregar, P.25 Kwitansi tanda terima tanggal 21 Juli 2010 dari Rusling Siregar diterima oleh Edy S siregar, P.26 Kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei 2011 dari Rusling Siregar diterima oleh Syahrizal Harahap, P.27 berupa Peraturan Menteri Kehuatanan RI No. P.19/Menhut-II/2011 tentang penataan batas areal kerja ijin pemenfaatan hutan tanggal 30 Maret 2011,P.28 berupa surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/Menhut-II/2012 tentang pelaksanaan tata batas areal ijin Halaman 39 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

usaha pemanfaatan hutan bertanggal 21 Pebruari 2012, P.29 berupa Kepres No 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan tanggal 31 Mei 2003,P.30 berupa peta hasil overlay obyek perkara tanggal 31 Juli 2013 dibuat oleh Nana Suherna,S.hut,P.31 berupa referensi saksi ahli Nana suherna,S.hut,P.32 Copy surat eputusan Menteri Kehuatanan No. 200/Kpts-II/1999 tentang Tatacara pelaksanaan kegiatan survie potensi, pengukuran dan penataan batas areal tanggal 14 oktober 1999,P.33 Peraturan Menteri Kehutanan No P.43/MenhutII/2013 tentang penataan batas areal kerja ijin pemanfaatan hutan tanggal 19 Agustus 2013; Menimbang,

bahwa

dari

bukti-bukti

tersebut

dihubungkan

dengan

keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Para penggugat dapat disimpulkan Para Terbanding semula Para Penggugat memperoleh tanah obyek perkara dari Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, BGD Hasibuan, H.MHd Sutan Guru Hasibuan, TK Raja Gunung, namun alas hak dari para Penjual tersebut masingmasing hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa tahun 2008; Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding semula Tergugat

untuk

membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 s/d T.14 dan untuk membuktikan Pembanding semula Tergugat berhak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah obyek perkara telah mengajukan

bukti T-3 berupa copy

keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas arel hutan seluas kurang lebih 42.530 Hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau, bukti T-4 berupa Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2000 , Kelompok hutan Padang Lawas, PT Sumatera Sylva Lestari (d/h PT.Sumatera Riang Lestari) , bukti T-5 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Utara,Nomor 4029/Kpts/Kwl-4.1/2000 Pembangunan

Hutan

tentang Tanaman

Pengesahan

Rencana

Karya

Tahunan

Industri PT.Sumatera Silva Lestari Tahun

2000,bukti T-6 berupa Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Halaman 40 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

kayu pada Hutan Tanaman Industri tahun 2009 an.PT Sumatera Sylva Lestari, Propinsi Sumatera Utara,Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara,bukti T-7 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/0685/IV tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2009 an.PT Sumatera Sylva Lestari,Provinsi Sumatera Utara; Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek perkara berada dalam Hutan Kawasan Industri konsesi PT Sumatera Sylva Lestari Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti T-8 berupa Laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

,PT

Sumatera

Sylva

Lestari,Kabupaten

Tapanuli

Selatan,Propinsi

Sumatera Utara, bukti T-9 berupa Laporan Hasil Pengecekan lapangan pada areal IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari di wilayah Desa Ramba,Kecamatan Huristak, bukti T-10 berupa Laporan hasil sidang lapangan pada lokasi sengketa lahan antara Rusling Saragih dengan PT Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Desa Ramba ,Kecamatan Huristak,Kabupaten Padang Lawas, bukti T-11 berupa berita acara pemancangan dan tata batas padang lawas (Pago-pago), bukti T-12 berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/12/1982, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Hektar sebagai kawasan hutan dan bukti T-13 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Uatara seluas kurang lebih 3.742.120 Hektar,serta bukti T-14 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, bukti-bukti tersebut

pada

pokoknya menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 obyek tanah perkara termasuk dalam pembangunan hutan tanaman Industri yang dikelola PT Sumatera Sylva Lestari yang dalam hal ini adalah Pembanding semula Tergugat; Halaman 41 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tingkat banding

berpendapat

dengan

bukti-bukti

tersebut

dihubungkan

dengan

keterangan saksi-saksi, Pembanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek perkara didasari oleh alas hak yang sah, sedangkan

Para Terbanding

semula Para Penggugat tidak

berhasil

membuktikan sebagai pembeli tanah obyek perkara dari penjual yang mempunyai alas hak yang sah maka petitum gugatan Penggugat poin 2 yang mohon agar dinyatakan Para penggugat (Rusling Saragih,S.SOS dkk) adalah pemilik yang sah atas areal tanah seluas kurang lebih 254 Hektar ( Lebih kurang dua ratus lima puluh empat hektar) terletak di desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari tidak berhasilnya Para Terbanding semula Para Penggugat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas , maka petitum poin 3 yang mohon agar dinyatakan akta jual beli Nomor 1066/2008 s/d Nomor 1150/2008 dan Akta jual beli Nomor 1152/2008 s/d Nomor 1193/2008 yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT FAUZIAH HAMNI,SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah juga tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari pertimbangan tersebut diatas maka penguasaan Pembanding semula Tergugat atas tanah obyek perkara sah dan Pembanding semula tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum poin 4 yang mohon dinyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan areal tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat dengan menanami akasia tanpa izin dan pemberitahuan para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pemilik yang adalah perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas telah ditolak, maka Halaman 42 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

seluruh petitum yang assesoir dengan petitum pokok tersebut yaitu petitum poin 6,7,8,9 juga tidak beralasan hukum dan patut ditolak; Menimbang, bahwa perihal petitum poin 5 yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita penjagaan terhadap obyek terperkara dan sita jaminan atas seluruh obyek perkara dan harta milik Pembanding semula Tergugat karena dalam perkara tersebut tidak pernah dilakukan sita penjagaan maupun sita jaminan , petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut yang mengabulkan gugatan pokok Para Terbanding

semula

Para

Penggugat

dan

putusan

Pengadilan

Negeri

Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

-

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Padangsidempuan

Nomor

40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2013 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 43 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN

DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh kami, A.TH. PUDJIWAHONO S.H.MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum , masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan

Surat

Penetapan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN, tanggal

Ketua

20 Juni 2014

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu JOHORLAN DONGORAN,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

EDHI SUDARMUHONO,SH .MH

A.TH. PUDJI WAHONO,SH.MHum

HERU PRAMONO,SH.MHum PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN,SH Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....

Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 Rp139.000,00 Rp150.000,00 Halaman 44 dari 44 Put. No : 174/PDT/2014/PT.MDN