BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. “Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas".1 Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis yang besar, merupakan model berbisnis yang lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.2

1 Badriyah Rifai Amirudin, Artikel Pendidikan Network; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik, http://researchengines. com/badriyahamirudin, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2012. 2 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 1.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.3 Hal ini dipengaruhi beberapa faktor atau alasan, yaitu: 4 1. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas 2. atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan 3. atau alasan fiskal. Sri Rejeki Hartono mengemukakan pendapatnya bahwa:5 “Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).” Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.6 Dominasi perseroan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Terjadinya kondisi demikian dikarenakan perseroan

3

Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennontschap(CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda, UI-Press, Jakarta, 2011, hal. 5. 4 Rudhy Prasetia, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 2. 5 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 13. 6 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 1.


3

diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain.7 Kemudian alasan bentuk badan usaha perseroan sangat dinikmati juga dikarenakan karakteristik khasnya, dimana perseroan merupakan asosiasi modal yang berbentuk badan hukum yang mandiri, yang memberikan pertanggung jawaban yang bersifat terbatas kepada para pemegang sahamnya.8 Dengan demikian, pemegang saham tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran bahwa kekayaan pribadinya akan terserap ke dalam setiap perikatan yang dibuat oleh perseroan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, bentuk badan usaha perseroan disukai karena memberikan pengaruh yang positif dalam dunia usaha. Bentuk badan usaha perseroan sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya, bahkan perseroan sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan hak dan pengaruhnya yang nyata dalam kehidupan perekonomian di banyak negara. 9 Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat

7 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Perusahaan Perundang-undangan, Nuansa Aulia , Bandung, 2006, hlm.13. 8 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 5. 9 Mulhadi, Hukum Perusahaan , Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Gahlia Indonesia, Bogor, 2010. hal.78.


4

bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.10 “Perkembangan perangkat hukum untuk menciptakan dan melindungi hak manusia sebagai anggota masyarakat terus mengalami perkembangan. Misalnya dalam kegiatan ekonomi perusahaan hak seseorang sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan perusahaan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini telah muncul pemikiran-pemikiran mengenai sifat dan hakikat hukum perusahaan yang menampung kebutuhan masyarakat yang berkepentingan (stakeholder) dari perusahaan. Hal yang menjadi pemikiran dalam hukum perusahaan adalah kondisi perusahaan yang berbentuk badan hukum ”Perseroan Terbatas” atau Limited Liability Company.”11 Di Indonesia perangkat hukum yang mengatur perusahaan berbentuk badan hukum yakni “Perseroan Terbatas” atau Limited Liability Company (selanjutnya disingkat PT) awalnya tercantum dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sangat sumir dan sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti tantangan perkembangan zaman. Di samping itu masih terdapat bentuk hukum perseroan terbatas dengan nama Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op Indonesiche Maatschappy) Staatblad 1939 : 569 juncto 717. Oleh karenanya diperlukan pembaharuan dan kesatuan pengaturan mengenai perseroan terbatas.

10

Norman S. Pakpahan, Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997, hal. 73. 11 Bismar Nasution, Diktat Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum USU, Medan, 2003, hal. 1-2.


5

Pembaharuan hukum perusahaan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas ditujukan untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan pesat atas eksistensi dan peranan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum dari pelaku ekonomi. Guna menjawab tantangan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Adapun alasan penggantian menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dalam konsiderans antara lain:12 1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi peraturan perseroan terbatas yang ditentukan oleh KUHD, tidak sesuai lagi dengan Perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional 2. Menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hu kum(rechts person, legal person, legal entity) Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), tentang Perseroan Terbatas, dan yang menjadi alasan dilakukannya penggantian UUPT tersebut sebagaimana dalam konsideran menimbang UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:13 1.

2.

Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh

12

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24. Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 1. 13


6

3.

4.

suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang mendapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pengembangan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tersebut ditegaskan bahwa:14 1.

2. 3.

Dalam perkembangannya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya era globalisasi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal

yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruh modalnya terbagi dalam saham.15 Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orang perorangan secara khusus, yang diperuntukkan bagi penggunaan maksud dan tujuan badan hukum tersebut.16 Dalam perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola

14 Kansil.C.S.T dan Cristine S.T.Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UndangUndang No.40 Tahun 2007, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hal. 37. 15 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 16 Gunawan Wijaya, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.1.


7

perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga ahli dalam bidangnya. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang sham, direksi dan komisaris. Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan yang saling ketergantungan. Direksi adalah organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab adanya direksi. Tanpa perseroan, maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga direksi, tanpanya maka perseroan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.17 Demikian pula hubungan direksi dengan dewan komisaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Dengan demikian, Komisaris berfunsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaanya merupakan suatu keharusan.18 Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tidakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus

17

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Ogan Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 16. 18 Sutan Remy Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 101.


8

perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.19 Jadi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai Majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat betindak sendiri-sendiri mewakili direksi.20 Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.21 Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa, namun akan berbeda halnya bila perusahaan tersebut telah go public. Sikap pasif ini atau sebaliknya sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas serta para stakeholder lainnya.22 Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan

19

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 115. 20 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan , Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009. hal. 54. 21 Zakhyadi Arifin, Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance, http: www.indomedia.com/bpost, diakses pada tanggal 20 Juli 2012. 22 Ibid.


9

komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang keberadaan komisaris independen.23 Gagasan dasar komisaris independen itu sendiri timbul oleh adanya kenyataan bahwa banyak komisaris hanyalah sebagai “boneka” dari pemegang saham mayoritas. Komisaris independen diperlukan untuk mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, yang mana melihat keadaan di Indonesia menjadi sesuatu yang mendesak.24 Pertimbangan independen pada kata komisaris independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.25 Istilah komisaris independen ini sebenarnya sama dengan istilah direktur independen pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Perbedaan istilah ini disebabkan adanya 2 sistem hukum perusahaan yang berbeda.

23

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 134. 24 Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, PT. Indeks, Jakarta, 2004, hal. 118. 25 Retno Murdningsih, Komisaris Independen & Independensi Komisaris, http://www.jiwasa raya.co.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.


10

Sistem hukum Anglo-Saxon menganut One Tier System yang hanya memiliki satu dewan direksi. Pada sistem inilah dikenal namanya direktur independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental menganut Two Tiers System. Ada dua badan yang terpisah dalam suatu manajemen (dewan direksi). Kedua organ harus dapat independen satu terhadap yang lain. Komisaris harus dapat melakukan fungsi pengawasan yang independen terhadap direksi, sebaliknya direksi harus dapat mengelola perusahaan dari hari ke hari secara independen tanpa tekanan yang berlebihan dari Komisaris.26 Jadi, dewan komisaris merupakan badan pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum Perseroan Anglo America.27 Komisaris independen dikenal pada Two Tiers System. Indonesia menganut sistem ini sehingga Indonesia menggunakan istilah komisaris independen.28 Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga menjaga kesetaraan (fairness) serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders yang lain.29 Walaupun struktur dewan komisaris di setiap negara berbeda, ada satu

26

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hal. 135. Chatarmarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan(Piercing the Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.48. 28 Ibid 29 Retno Murdaningsih, Loc.Cit 27


11

semangat yang sama untuk menghindari adanya satu orang individu dalam Komisaris yang memiliki kekuasaan mutlak. Salah Satunya dengan cara pengimbangan melalui keberadaan komisaris independen. Dengan struktur tersebut, dewan komisaris diharapkan dapat tetap independen terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu, terutama terhadap pemegang saham pengendali.30 Adapun pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.31 Dalam hal ini, komisaris independen diharapkan dapat tetap berpegang pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan mempertimbangkan kepentingan semua stakeholders, misalnya kepentingan pemegang saham minoritas, komunitas di lingkungan perusahaan beroperasi, karyawan, dan pelanggan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dalam rapat dewan. Dengan kata lain, mereka harus mendasarkan pada nurani dan kemandirian. Kombinasi kemampuan dan pengalaman dewan komisaris harus bersifat dinamis sesuai kebutuhan strategis dan kontekstual perusahaan. Dewan komisaris sebaiknya terdiri atas individu-individu dengan berbagai pengalaman dan latar belakang dan bila perlu dengan rentang usia yang berbeda-beda. Sehingga, dapat 30

Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 90. 31 Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006.


12

tercipta suatu tim yang dengan kombinasi kemampuan dan pengalaman kolektif yang solid.32 Salah satu doktrin yang cukup penting dalam konteks pengembangan tanggung jawab dan kriteria Komisaris Independen adalah doktrin “ fiduciary duty”. Jika diamati teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undangundang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lainnya, dimana kepentingan pribadi sesorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan bawahan sesaat. Batasan fiduciary sebagai seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil. Dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Jadi, fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali,dan pelindung.33 Keberadaan komisaris independen dalam suatu perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan misi komisaris independen sebagaimana tergambar dalam Pedoman tentang Komisaris Independen oleh Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, yaitu:34 1. Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai

32

Antonius Alijoyo, Forum for Corporate Governance in Indonesia, Membangun Dewan Komisaris Kelas Dunia, http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juli 2012. 33 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi, Books Tarrace & Library, Bandung, 2007. hal. 35. 34 Forum for Corporate Governance in Indonesia ., Op.Cit., hlm.6.


13

kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. 2. Komisaris Independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada perusahaan di Indonesia. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan

bahwa

perusahaan

tersebut

telah

melakukan

praktek-praktek

transparansi, keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian.35 Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah komisaris dari pihak luar. Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. 36 Sehubungan dengan penerapan kebijakan Good Corporate Governance, maka dunia usaha sekarang ini memerlukan keberadaan dewan komisaris yang berperan aktif, independen dan konstruktif. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam implementasi Good

35

Akhmad Syakhroza, Blog Lingkungan Ekonomi Bisinis Indonesia: Perlunya Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Korporasi, http://bussiness environment.wordpress.com, terakhir kali diakses pada tanggal 18 Juli 2012. 36 Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op. Cit., hal.133.


14

Corporate Governance, karena dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Salah satu cara dalam rangka penerapan Good Corporate Governance tersebut adalah dengan menekankan sifat kemandirian beraktivitas manajemen dan pengawasan perusahaan terbuka, yaitu dengan hadir dan bekerjanya komisaris independen secara benar dan tepat serta bertanggungjawab. Untuk itu telah dikeluarkan beberapa peraturan, yaitu Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 29/PM/2004. Selain peraturan tersebut terdapat juga pedoman Good Corporate Governance. Kesemuanya menyatakan bahwa suatu Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Tercatat harus memiliki komisaris independen. Dengan demikian, dapat terlihat begitu pentingnya komisaris independen tersebut. Oleh karena itu, penerapannya semakin ditekankan lagi agar kelak dapat melahirkan suatu perusahaan terbuka yang sehat dan kokoh. Pada umumnya perusahaan terbuka dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Untuk perseroan terbatas yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang lebih besar karena


15

menyangkut kepentingan masyarakat banyak.37 Oleh karena itulah komisaris independen memiliki peranan penting, yaitu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. Fungsi

komisaris

independen

dimaksudkan

untuk

mendorong

dan

menciptakan iklim yang lebih independen dan objektif bagi perusahaan terbuka. Sesuai dengan namanya, komisaris independen harus bersifat independen dalam arti bahwa komisaris tersebut tidak terlibat pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang independen, dan melakukan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa dewan komisaris menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi tindakan Direksi, serta memberi nasehat pada Direksi bila diperlukan. Demikianlah pula halnya dengan komisaris independen karena kornisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris itu sendiri. Peranan komisaris independen sangatlah penting dalam usaha menciptakan fairness (prinsip kesetaraan) di Pasar Modal. Terlebih lagi banyak perusahaan terbuka yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali.

37

Budiman Ginting, Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007. hal.183.


16

Hal ini tentulah tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas, dalam arti bahwa kepentingan pemegang saham minoritas terabaikan karena Perusahaan Terbuka yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali itu tentu akan cenderung menguntungkan pemegang saham pengendali. Hal ini tentulah tidak menciptakan iklim yang independen. Adanya lembaga komisaris independen dalam praktik perseroan di Indonesia, merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan doktrin hukum yang menegaskan bahwa perkembangan (Kebutuhan) masyarakat lebih pesat, dan umumnya tidak dapat diantisipasi oleh perangkat hukum. Eksistensi dari lembaga ini tidak tersentuh oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, dan karenanya pengaturan mengenai komisaris independen pun lebih banyak ditentukan oleh peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum.38 Jadi, komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbuka.39 Perusahaan terbuka atau yang dikenal dengan istilah “PT Tbk” adalah suatu

38

I Nyoman Tjager, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2004, hal. 132. 39 Munir Fuady, Op. Cit, hal. 115.


17

perusahaan terbatas yang melakukan penawaran atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku bagi undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang pasar modal.40 Menurut Undang-undang disebutkan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.41 Di Sumatera Utara terdapat banyak perusahaan terbuka, salah satunya tepatnya di kota Medan terdapat kantor pusat salah satu perusahaan terbuka, yang bergerak dalam bidang Perkebunan eucalyptus yang memproduksi pulp (bubur kertas dari pohon eucalyptus) terbesar di Indonesia yang dikelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan dengan nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk. PT. Toba Pulp Lestari Tbk ini didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan akta pendirian nomor 329 tanggal 26 April 1983 di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5130.HT.01.01.TH 83 tanggal 26 Juli 1983, hal ini dapat dilihat dalam Company Profile perusahaan tersebut.

40

Dhaniswara K Harjono, Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Tehadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PPHBI, Jakarta, 2008, hal.182. 41 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007


18

Company profile PT. Toba Pulp Lestari Tbk menjelaskan bahwa : 1. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk ini didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan akta pendirian nomor 329 tanggal 26 April 1983 yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5130.HT.01.01.TH 83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1984, Tambahan No. 1176 dan No. 1177, yang mana Status perusahaan selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing dan telah mendapat persetujuan Presiden dalam surat keputusan No.07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Sehubungan dengan perubahan status tersebut diatas, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 tanggal 12 Mei 1990 di Jakarta. Di samping itu, nilai Nominal saham perusahaan juga diubah dari Rp.500 per lembar menjadi Rp.1000 per lembar. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-2652.HT.01.04.TH.90 tanggal 20 Mei 1990. 3. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nama perusahaan dari PT. Inti Indorayon Utama Tbk menjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan penurunan modal dasar dari 2.000.000.000 saham menjadi 1.688.307.072 saham dicatat dalam akta No. 61 tanggal 20 Pebruari 2001di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-06519.HT. 01.04.TH.2001 tanggal 23 Agustus 2001. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang terakhir berdasarkan akta no. 61 tanggal 18 Juli 2003 di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan tersebut kemudian telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Laporan Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. C-21113.HT.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003. 4. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 27 Juni 2008 dengan akta nomor 45 tanggal 14 Juli 2008, seluruh anggaran dasar telah mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-178/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Perubahan tersebut kemudian telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


19

Republik Indonesia dalam surat keputusannya 50872.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009.42

No.

AHU-

Perusahaan tersebut berdomisili di Medan, Sumatera Utara, yang beralamat kantor di Uniplaza East Tower Jalan Letjend MT. Haryono No. A-1 Medan dan beralamat pabrik di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea Toba Samosir. PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebagai perusahaan publik berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yakni keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.43 Dalam hal perdagangan saham, status perusahaan ini ialah salah satu company listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun harga perdana saham PT Toba Pulp Lestari Tbk ini ialah Rp.1000,- (seribu rupiah), dengan modal dasar sebesar 1.688.307.072 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh dua) lembar saham dan dengan modal disetor sebesar 1.406.922.560 (satu milyar empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh) lembar saham.44 Visi dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk ini ialah menjadi salah satu pabrik pengelolaan Pulp Eucalyptus terbaik, menjadi supplier yang disukai oleh pelanggan perusahaan dan pemilik perusahaan yang disukai para karyawan. Sedangkan, misi PT. Toba Pulp Lestari Tbk adalah menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan,

produser dengan biaya efektif, memaksimalkan keuntungan untuk

42

Company profile PT. Toba Pulp Lestari dalam Laporan Tahunan 2011, hal. 50-51. Ibid.hal. 32. 44 Laporan tahunan PT. Toba Pulp Lestari 2011 43


20

pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan regional, serta menciptakan nilai melalui teknologi modern, pengetahuan industri dan sumber daya manusia.45 Secara konsisten perusahaan tersebut mengevaluasi kinerja Perseroan dan kontribusi di bidang sosial, selain juga menetapkan praktik yang ramah lingkungan di seluruh proses operasional. Hingga

tahun

2011,

PT.

Toba

Pulp

Lestari

Tbk

telah

berhasil

mempertahankan peringkat hijau untuk PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) 2011 untuk keempat kalinya berturutturut sejak tahun 2008 dan beroperasi melebihi standar dengan pemikiran inovasi, pengembangan berkesinambungan dan fokus pada semua aspek operasional sebagai suatu organisasi yang bertanggungjawab sosial di wilayah operasionalnya lewat Program Corporate Social Responsibility dengan pengalokasian dana CSR dari 1% (satu persen) penjualan bersih tahun anggaran 2010 kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan sebanyak sembilan kabupaten. Selain itu, perusahaan tersebut juga telah mendapatkan kembali sertifikasi dari ISO 14001:2001 serta sertifikasi TLTV(Timber Legality and Traceability Verification) untuk keabsahan asal pasokan kayu dan menerima OHSAS 18001:2007 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saat ini, Struktur Organisasi Manajemen PT. Toba Pulp Lestari Tbk tahun

45

Ibid.hal.15.


21

2011 hingga saat ini terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam dewan komisaris, ada Roli Arifin sebagai Presiden Komisaris, Sabam Leo Batubara sebagai Komisaris dan Lundu Panjaitan Komisaris Independen serta Lennardi Anggijono sebagai komisaris Independen sekaligus Ketua dari Komite Audit. Sedangkan, dalam dewan direksi, ada Subhash Chander Paruthi, yang menjabat sebagai Presiden Direktur, Juanda Panjaitan sebagai Direktur, Anwar Lawden sebagai Direktur, Tjhi Min Sin serta Drs. Leonard Hutabarat sebagai Direktur. 46 Dari struktur organisasi manajemen PT. Toba Pulp Lestari di atas, khususnya dalam jajaran dewan komisaris menjelaskan bahwa perseroan terbuka tersebut telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris. Namun dalam penerapannya, kewajiban tersebut dirasakan hanya sematamata untuk memenuhi kepatuhan perusahaan akan ketentuan Pemerintah khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia serta Ketentuan Bapepam terutama dalam hal persyaratan Pencatatan Saham Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehingga diketahui bahwa Peranan dan Tanggung Jawab komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari masih belum maksimal, di samping itu pemegang saham minoritas yang ada di dalam RUPS PT. Toba Pulp Lestari masih belum terakomodir dengan baik. Hal ini terlihat dalam peranan komisaris independen dalam jajaran dewan

46

Akta Berita Acara Rapat PT. Toba Pulp Lestari Tbk nomor 08 tanggal 22 Juni 2012


22

komisaris secara kolegial belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesetaraan (fairness) antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemegang saham minoritas dalam setiap transaksi yang berbenturan kepentingan.47 Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturannya lebih lanjut mengenai peranan dan tanggung jawab komisaris independen dalam anggaran dasar perseroan PT. Toba Pulp Lestari maupun penerapannya dalam setiap kebijakan komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja direksi pada PT. Toba Pulp Lestari. Berdasarkan kenyataan yang demikian sehingga hal ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tesis tentang “Analisis Hukum terhadap Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka (Studi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk)” B. Perumusan Masalah Dalam penulisan Tesis ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 1. Bagaimana pengaturan Komisaris Independen dalam Hukum Perusahaan di Indonesia? 2. Bagaimana Kedudukan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka? 3. Bagaimana Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk?

47

M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 249.


23

C. Tujuan Penelitian Adapun yang merupakan tujuan dari tesis ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan jawaban dari perumusan masalah, sehingga dapat memberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan Komisaris Independen dalam Hukum Perusahaan di Indonesia 2. Untuk mengetahui Kedudukan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka. 3. Untuk mengetahui Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara

Teoretis,

pembahasan

terhadap

masalah-masalah

yang

telah

dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman dan pandangan baru mengenai komisaris independen serta untuk penyempurnaan perangkat peraturan mengenai perusahaan khususnya dalam peranan dan tanggungjawab Komisaris Independen. 2. Secara Praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan pelaku ekonomi yaitu praktisi yang bergerak di bidang usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang arti penting dari


24

komisaris independen, kedudukannya, bentuk pertanggung- jawabannya, kewenangannya dan juga fungsi pengawasannya dalam perseroan terbuka. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Komisaris Independen, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul ”Analisis Hukum terhadap Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen pada Perusahaan Terbuka (Studi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk)”. Yaitu : 1. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Komisaris Independen Dalam mewujudkan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik”. Nama : Rusli Nim

: 047011057

2. “Tanggung jawab dewan komisaris Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya Kepailitan berdasarkan Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan”. Nama : Asepte Gaulle Ginting Nim

: 087005118

3. “Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Antar Lintas Sumatera (ALS)”. Nama : Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus Nim

: 087011005


25

Penelitian mengenai Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka ini yang apabila dikonfrontatir dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya maka sangat berbeda permasalahan yang akan di teliti. Oleh karena itu penelitian dan penulisan tesis ini dijamin keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional 1.

Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai gejala spesifik

atau proses sesuatu terjadi48dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Suatu hal yang semula tampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu.49 Mengenai konsep teori M. Solly Lubis yang mengatakan bahwa “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.”50 Dalam penelitian hukum dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada penelitian ini, kerangka teori diarahkan kepada teori organ (organ

48

M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, FE UI, Jakarta, 1996, hal. 203. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 1. 50 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80. 49


26

theory). Teori ini yang memberikan status perseroan terbatas tersebut sama seperti organ manusia dimana yang melakukan pengurusan adalah organ perseroan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dari sebuah perseroan terbatas. Teori organ menganggap badan hukum tidak sebagai suatu fiksi atau perumpamaan melainkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para penganut teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari seorang manusia.51 Kalau seorang manusia bertindak dengan alat-alatnya (organ) berupa tangan, kaki, jari, mulut, otak, dan lain sebagainya, maka badan hukum juga bertindak dengan alat-alatnya berupa rapat anggota atau ketuanya dari badan hukum. Oleh karena alat-alat ini berupa orang-orang manusia juga, maka apabila ada syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada tubuh manusia syarat-syarat ini dapat juga dipenuhi oleh badan hukum.52 Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto von Gierke), menurut teori ini badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya (organ) yang ada padanya (pengurusnya), jadi bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.53 Menurut teori organ, badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia, yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum.54

51 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia, Penerbit Dian Rakjat, 1969, Jakarta, hal. 10. 52 Ibid 53 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 153. 54 H.Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.180.


27

Prinsip pengurusan oleh suatu organ dalam suatu perseroan terbatas timbul sebagai akibat dari sifat perseroan terbatas yang merupakan asosiasi modal dan mempunyai sifat mobilitas atas penyertaan. Sifat asosiasi modal dalam perseroan terbatas adalah bahwa perseroan itu merupakan wadah penghimpun modal yang dibagi dalam saham. Sifat mobilitas atas penyertaan artinya bahwa pemegang saham yang telah menyertakan modalnya dalam perseroan dapat memperoleh kembali modalnya dengan cara menjual bagian saham yang dimilikinya sehingga modal dalam perseroan tidak terpecah. Maksud dari PT sebagai wadah penghimpun modal adalah sedemikian rupa agar sekali modal telah terkumpul harus benar-benar dijaga jangan sampai tercerai berai kembali.55 Oleh karena itu, dalam suatu perseroan terbatas tidak mungkin diadakan suatu pengurusan oleh semua pemegang saham. Dalam hubungan itu, menurut ajaran, pengurusan pada PT harus dilakukan oleh suatu organ. Apa artinya oleh suatu “organ”, maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.56 Dalam UUPT diatur bahwa organ perseroan terbatas adalah RUPS, Direksi dan komisaris. Menurut undang-undang, RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 57

55

Rudhi Prasetya, Op. Cit., hal. 14. Ibid., hal. 16 57 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 56


28

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.58 Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.59 RUPS merupakan wadah tempat para pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya mengenai pengurusan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris.60 Melalui RUPS, para pemegang saham memberikan persetujuan ataupun menolak terhadap suatu bentuk rencana usaha yang mempunyai risiko besar terhadap perseroan seperti misalnya menjaminkan atau mengalihkan asset perseroan, pembubaran, penggabungan perusahaan (merger), dan pengalihan perseroan. Hal-hal demikianlah yang disebut sebagai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh suatu organ yang dinamakan direksi. Direksi dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Pejabatnya dinamakan direktur. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, direksi mempunyai wewenang yang cukup luas dalam mengelola usaha perseroan mulai dari bidang keuangan, pemasaran, manajemen dan lainnya yang menyangkut operasional

58

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 60 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hal. 63. 59


29

perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengawasi setiap kebijakan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan, maka undang-undang memasukkan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan. Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang doktrin/teori mengenai fiduciary duty. Prinsip fiduciary duty bagi komisaris dapat dilihat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam teori manajemen pengelolaan perseroan terbatas dikenal suatu konsep yang disebut agency theory. Pengelola perusahaan atau direksi adalah suatu pihak (agent) yang diberikan kepercayaan oleh pemilik modal untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan mereka berdasarkan suatu kesepakatan, dan untuk itu agent mendapat imbalan. Untuk melaksanakan tugas ini tidak cukup bila diserahkan begitu saja, karena bukan mustahil bahwa pihak pengelolaan akan lebih banyak melihat kepentingannya daripada kepentingan pemilik modal, maka diperlukan berbagai perangkat untuk mengawasi pengelola serta memberikan imbalan yang memadai yang tentunya merupakan tambahan bagi pelaksanaannya.61 Undang-undang menetapkan satu organ yang tugasnya adalah mengawasi setiap tindakan pengurus perseroan yakni direksi, agar setiap keputusan yang diambil

61

Moenaf H. Regar, Pembahasan Kritis Aspek Manajemen dan Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, Penerbit Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hal. 11-12.


30

oleh direksi tetap berada pada koridor maksud dan tujuan serta demi kepentingan perseroan semata-mata, dan organ dimaksud dinamakan dewan komisaris. Sama halnya dengan direksi, yang mana dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Pejabatnya dinamakan komisaris. Dewan komisaris selain berfungsi sebagai pengawas juga berkewajiban dalam memberikan nasihat dan masukkan kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan, bahkan dalam hal tertentu dewan komisaris diperkenankan untuk memberikan bantuan kepada direksi apabila hal tersebut diatur dalam anggaran dasar.62 Komisaris bertugas mengawasi pekerjaan direksi, memberi nasehat kepada direksi, dan bilamana perlu memberhentikan sementara direksi yang dianggap menyimpang dari tujuan perseroan. Rincian lebih lengkap mengenai lingkup hak dan kewenangan komisaris diatur dalam akta perseroan, sehingga kita melihat bahwa pengawasan terhadap direksi itu sesungguhnya dapat dilakukan.63 Namun dalam prakteknya fungsi dewan komisaris sering juga menyangkut masalah yang menentukan kebijakan serta mengambil keputusan yang penting yang tidak dapat dilakukan oleh dewan direksi, seperti keputusan melakukan investasi dan melakukan penyertaan pada perusahaan dalam jumlah yang besar. Melakukan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris tidak dapat diartikan bahwa direksi harus tunduk kepada dewan komisaris, walaupun dikatakan dewan komisaris dapat memberhentikan sementara dewan direksi.64

62

Frans Satrio Wicaksono , Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas, Malang: Visimedia, 2009. hal. 76. 63 Todung Mulya Lubis, Menuju Good Corporate Governance (I), http://www. hukumonline. com/berita/baca/hol2593/menuju-igood-corporate-governancei-i terakhir kali diakses tanggal 20 Agustus 2011. 64 Moenaf H. Regar, Op.Cit., hal. 14-15


31

Meskipun kedudukan komisaris adalah mandiri dan terlepas dari kekuasaan direksi maupun rapat umum pemegang saham, tetapi tidak ada larangan jika yang menduduki jabatan komisaris adalah pihak pemegang saham itu sendiri. Hanya untuk perusahaan terbuka, perundang-undangan di bidang pasar modal mengharuskan perusahaan untuk memiliki yang namanya” Komisaris Independen”, yakni yang tidak terafiliasi dengan pihak direksi maupun pemegang saham.65 “Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham. Komisaris Independen dapat pula dipahami sebagai komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung dengan ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.”66 Mengenai Keberadaan komisaris independen ini dapat kita temukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti pada Undang-undang No. 40 tahun 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 108-121 adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Indepeden dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris harus berasal dari kalangan di luar BUMN.67 Selain itu, PT. Bursa Efek Indonesia di dalam peraturan Pencatatan Efek No. I-A: tentang Ketentuan Umum

65

Munir Fuady, Op.Cit., hal. 107. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hal. 105 67 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 66


32

Pencatatan Efek yang berisi tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Independensi merupakan hal yang diharuskan dalam pada perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya, maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan. Keberadaan komisaris independen dimaksud untuk menciptakan iklim yang objektif dan independen, serta untuk menjaga fairness ( kesetaraan) serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan para kepentingan stakeholders lainnya. Tujuan menghadirkan seorang komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Dalam

menjalankan

tugas

pengawasannya,

dewan

komisaris

dapat

membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih merupakan anggota dewan komisaris. Komite tersebut bertanggungjawab kepada anggota dewan komisaris. 2.

Konsepsi Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu di susun serangkaian

operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penulisan ini. Yaitu untuk menghindari salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses


33

penelitian. Definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: a. Peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.68 b. Tanggung-jawab dalam arti responsibility diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya atau pertanggungjawaban mutlak. Jadi, setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.69 c. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 70 d. Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

68

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986, hal 268. 69 Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2006., hal. 35. 70 Martono Anggusti, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Book Terrace & Library, Bandung, 2010., hal.14.


34

e. Perseroan Publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. 71 f. Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.72 G. Metode Penelitian Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu73 1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian ”Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif”.74 Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan jenis

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab Komisaris Independen. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa analisa penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang 71

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 73 Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum, Multi Grafika, Medan, 2004, 72

hal.15. 74

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Jakarta, 2007, hal. 295.


35

berkaitan dengan Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk bertujuan untuk menjelaskan dengan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuanketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Komisaris Independen pada Perseroan Terbuka (Studi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk). Penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan ini ditambah dengan wawancara guna mendukung data-data sekunder. Untuk menunjang dilakukan penelitian hukum normatif, dilakukan pendekatan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga melihat bagaimana pengaturan Komisaris Independen di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta dalam ketentuan pelaksana peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 29/PM/2004. Selanjutnya ingin melihat pula bagaimana pelaksanaan peranan dan tanggung jawab Komisaris Independen p pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk. 2.

Sumber Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan

melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut : a. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.


36

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum perusahaan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas, dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 29/PM/2004. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab komisaris independen pada perseroan terbuka. 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini. b. Pedoman Wawancara Sebagai sumber data tambahan dilakukan menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari legal team PT. Toba Pulp Lestari Tbk, wawancara dengan salah seorang Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berkantor di Medan, serta melakukan wawancara dengan salah seorang Komisaris Independen PT. Toba Pulp Lestari sebagai informan yang terkait dengan peranan dan tanggung jawab komisaris independen pada PT. Toba Pulp Lestari.


37

3.

Teknik Pengumpulan Data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri

dari : a. Penelitian Kepustakaan (library reseach) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.75 Data dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.76 b. Wawancara. Untuk mendapatkan data yang terkait dengan pelaksanaan peranan dan tanggung jawab Komisaris Independen pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk, maka dilakukan wawancara yang terstruktur dengan para informan dan nara sumber yang terkait dengan penelitian ini yakni antara lain wawancara dengan legal team PT. Toba Pulp Lestari Tbk, wawancara dengan salah seorang Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berkantor di Medan, serta melakukan wawancara dengan salah seorang Komisaris Independen PT. Toba Pulp Lestari.

75

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39. 76 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 67.


38

4.

Alat Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu: a. Studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang akan diajukan, dengan cara mempelajari buku -buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait sebagai kerangka teoritis pada penelitian di lapangan. b. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada, informan dan narasumber yang telah di tetapkan terkait dengan Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk yaitu: 1) wawancara dengan legal team PT. Toba Pulp Lestari Tbk 2) wawancara dengan salah seorang Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berkantor di Medan 3) wawancara dengan salah seorang Komisaris Independen PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

5.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kota Medan, pada Perusahaan Perkebunan

eucalyptus PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang memproduksi pulp (bubur kertas dari pohon eucalyptus). 6.

Analisis data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam


39

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Analisa Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.77 Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) berupa Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, serta data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan (field reseach) berupa hasil wawancara yang diuraikan, kemudian disusun secara berurutan dan disajikan dalam penulisan yang sistematis. Dan selanjutnya data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum dan menarik hal-hal umum tersebut kepada hal-hal yang khusus.

77

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.


BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

Recommend Documents