BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT), dahulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perseroan Terbatas (PT), dahulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan keberadaan PT juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lahir atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.2 Kedudukan-kedudukan badan hukum baru diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ialah sebagai tindakan preventif.3 Pada umumnya PT merupakan badan hukum, karena akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari pemerintah.4 Ini berarti badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai 1

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 3 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994), hal. 3 3 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : PT. Alumni) hal. 103 4 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 136 2

1

Universitas Sumatera Utara

2

badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.5 Ada dua hal yang kiranya dapat dikemukakan disini, pertama PT didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti sesuai dengan konsep hukum perjanjian, jika melakukan perjanjian harus ada 2 orang.6 Berdasarkan pasal tersebut Perseroan Terbatas adalah suatu asosiasi modal yang berbentuk badan hukum. Sebagai pendukung kewajiban dan hak, dia dapat melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain.7 Dikatakan berbentuk badan hukum karena dalam Perseroan Terbatas terdapat harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi persero. Dengan demikian maka pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya.8 Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang mandiri adalah suatu badan (entity) yang keadaannya terjadi karena hukum undang-undang.9 Sebagai badan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat (4) diatur bahwa Perseroan Terbatas harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 5

Agus Budiarto, Kedudukan dewan dan tanggung jawab perseroan terbatas, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009) hal. 19 dan hal. 20 6 Sentoso Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Perundang-undangan, (Bandung : Nuansa Mulia), hal. 13 7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 63 8 Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007. 9 I.G. Rai Widya, hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Megapoint, 1996), hal. 6


3

mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Sulaiman Yunus: Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi yakni akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lainlain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman. Untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.10 Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional sehari hari menjadi wewenang bagi Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.11

10

Sulaiman Yunus, Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008), hal. 5. 11 Sulaiman Yunus, Op. Cit. Hal. 5.


4

Fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dipegang oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.12 Dalam Persereoan Terbatas, Dewan Komisaris hanya sebagai pengawas kinerja Direksi dan memberikan nasihat serta masukan bagi direksi. “Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.”13 Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. “Dalam pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris.”14 Perubahan signifikan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru adalah semakin besarnya tanggung jawab Dewan Komisaris. Dalam Pasal 114 ayat (3) secara eksplisit dijelaskan bahwa setiap 12

Ibid, Hal. 5. Ibid, Hal. 7 14 FX Suprianto Nelly, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas, (Jakarta: Penerbit Fajar, 2008), hal. 22. 13


5

anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, termasuk semua aspek seperti perencanaan dan pengembangan, operasional dan anggaran, kepatuhan Anggaran Dasar Perusahaan dan penerapan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.15 “Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.”16 Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) kewenangan yang diatur dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas, yaitu wewenang preventif dan wewenang represif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa di dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditetapkan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal ini merupakan kewenangan preventif Dewan Komisaris.17 Kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada Dewan Komisaris adalah demi kepentingan Perseroan, bukan kepentingan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 15

Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 82 16 TelkomGroup, Dewan Komisaris, http.www.telkom.co.id/hubungan-investasi/tata-kelolaperusahaan/komisaris/, diakses tanggal 15 Februari 2012. 17 Indonesian InstituteAudit Committee, Kedudukan dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite Audit Pasca UU Perseroan Terbatas Baru, http://komiteaudit. org/informasi_display artikel.asp?idi= 119, diakses tanggal 17 Februari 2012.


6

Perseroan Terbatas bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris bukan pengawasan yang mewakili pemegang saham. Pentingnya kompetensi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, komisaris harus memiliki kompetensi di bidang bisnis perusahaan yang diawasinya dan harus membangun sistem kerja yang mampu memberikan sinyal peringatan dini. Dengan kompetensi yang dimilikinya Komisaris bisa mencegah sejak dini keputusan atau kebijakan Direksi yang membahayakan atau merugikan perusahaan. Perangkat kaidah yang dikenal dengan norma-norma harus memenuhi azas lex certa yaitu rumusan harus pasti dan jelas serta tidak membingungkan.18 Pasal 108 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Sebagai penetrasi agar fungsi pengawasan ini efektif, pada Pasal 106 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris diberi kewenangan represif berupa kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Direksi. Dalam hal pengurusan Perseroan. 18

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 23-24


7

Dengan pertimbangan tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kembali diperkenalkan konsep Komisaris Utusan, yang berdasarkan Pasal 120 ditunjuk dari anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Komisaris Utusan merupakan perwakilan dari Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dengan lebih intens (dengan komitmen waktu yang lebih banyak) dibandingkan anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam menjalankan fungsinya Komisaris Utusan tidak boleh keluar dari koridor tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Undang-undang tidak menentukan bahwa Dewan Komisaris itu harus terdiri dari satu orang. Tidak menjadi halangan komisaris hanya terdiri dari satu orang saja, kecuali untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, atau menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka, wajib paling sedikit dua orang anggota komisaris.19 Para pemegang saham selalu berkepentingan mengamankan investasinya agar menghasilkan dividen tiap tahun. Jadi, dividen adalah pembagian laba bersih kepada para pemegang saham perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki masingmasing pemegang saham.20 Untuk itu, mereka menugaskan para dewan pengawas untuk memonitor kinerja manajemen agar sesuai kepentingannya. Lebih lanjut

19

Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011), hal. 33 20 Hardjan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 96


8

ditentukan pula bahwa modal ditempatkan itu yang diperoleh dari nilai saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.21 Di sinilah letak pentingnya peran dewan pengawas (komisaris) yang bertindak atas mandat yang diberikan para pemegang saham, bukan pihak pengelola. Meski demikian, sudah menjadi rahasia umum, dalam banyak kasus, komisaris tak lebih dari sekadar hiasan yang mempercantik profil perusahaan. Sehingga tak mengherankan jika mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dalam perusahaan. Dari sebuah studi yang dilakukan terhadap 500 perusahaan versi Majalah Fortune ditemukan, 40 persen dewan pengawas hanya berfungsi sebagai tukang Stempel. Sedangkan dewan komisaris yang menunjukkan sikap aktif dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan hanya 30 persen. Sedangkan 30 persen sisanya, kalaupun mereka mengevaluasi dan mengontrol perusahaan, tetapi hanya secara minimal saja. Artinya, kehadirannya tetap tidak signifikan terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.22 Uraian selanjutnya akan membahas peranan dan fungsi komisaris berdasarkan konsep yang berlaku secara historis di Indonesia.23 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peranan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian akan terjawab hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini.

21 M. Abdul Muis, Hukum Persekutuan dan Perseroan, (Medan : Fakultas Hukum USU, 2006), hal. 2006 22 A. Prasetyantoko, Pelajaran dari Skandal Lippo, http://aprasetyantoko.blog.spot.com/ 2006/04/pelajaran-dari-skandal-lippo.html, diakses tanggal 18 Februari 2012. 23 Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2000) Hal. 3


9

B. Perumusan Masalah Untuk menentukan identifikasi masalah dalam penelitian ini maka perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang telah diidentifikasi tersebut.24 Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam status Perseroan Terbatas? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris apabila melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi? 3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian/ penulisan tesis ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam status Perseroan Terbatas. 2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris apabila melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. 24

Rony Kountir, Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM, 2003) hal. 35


10

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. D. Manfaat Penelitian Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu : 1.

Secara Teoritis a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun Sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan tentang Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas. b. Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan Perundangan-undangan tentang pengaturan Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris Peseroan Terbatas. c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama hukum perusahaan atau Perseroan Terbatas di Indonesia.

2.

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pelaku dunia, usaha dalam hal pendirian badan hukum Perseroan Terbatas untuk mengetahui Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas.


11

E. Keaslian Penelitian Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dari hasil-hasil penelitan yang pernah dilakukan, khususnya di Universitas Sumatera Utara, penelitian mengenai Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, ada beberapa judul tesis yang berkaitan dengan perseroan terbatas yakni kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri PT dan tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas terhadap perjanjian yang dibuat sebelum perseroan terbatas berbadan hukum tetapi permasalahan yang dilakukan peneliti lain berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam tesis ini, maka dengan demikian, penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abtraksi yang

berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia yang akan menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi”25. Di dalam teori ini mempunyai

25

J. J. J M. Wuisman. Penelitan Ilmu - Ilmu Sosial, Asas - asas. Penyunting: M. Hisyam, Jakarta, FE UI, 1996, hal. 203 lihat M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Peneltian, Bandung, CV Mandan Maju, 1994, hal. 27 menyebutkan, bahwa teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana


12

pandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentang dan menjamin pemuasan kebutuhan maksimal dengan pengorbanan yang minimal.26 Fungsi teori dalam penelitian ini sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dalam penelitian mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Dan harus berhubungan dengan hukum karena hukum bersifat konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori dari Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan27. Sedangkan Soeryono Soekanto melihat ejektifitas suatu kaedah hukum pada tatanan penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi

pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris, artinya dijelaskannya, suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. 26 Syafrudin Kalo, Teori dan Penemuan Hukum,(Medan, 2009) Hal. 19 27 Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.


13

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.28 Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kewenangan dan kedudukannya sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban orang atau individu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara baik itu sengaja atau tidak sengaja berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga tercipta keadilan sesuai dengan perbuatan hukum. Namun demikian ketika keadilan merambah pada proses penegakan hukum maka konsep keadilan tersebut mulai bergeser pada model korektif (romedial)

yakni bagaimana

ketika

hukum

memberikan

koreksi

terhadap

keseimbangan yang terganggu, yang mana bentuk keadilan yang seperti ini pada prinsipnya

menjadi

ukuran

bagi

asas-asas

terikat

yang

mengatur

hal

pengadministrasian atas proses penerapan aturan hukum.29 Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah: a.

Organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang 28

Soeryono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 7 29 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010) hal. 36-37


14

b.

c.

d.

terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris. Keteraturan organisasi perusahaan dapat diketahui melalui ketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan PeraturanPeraturan Perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. Harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, tersebut, direksi berada dalam pengawasan dewan komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Mempunyai tujuan hukum sendiri Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan.30 Disamping unsur-unsur diatas, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum

mempunyai 15 (lima belas) elemen yuridis, elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut: 1.

2. 3.

Dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian sebagai dasar pendirian Perseroan Terbatas adalah perjanjian yang dibuat diantara para pendiri Perseroan Terbatas tersebut, sehingga menimbulkan teori perjanjian yang menyatakan bahwa para pendiri Perseroan Terbatas, minimal harus 2 (dua) orang/badan hukum. Adanya para pendiri. Para pendiri Perseroan Terbatas dalam literatur hukum sering juga disebut dengan perintis Pendiri atau Pemegang Saham bemaung di bawah satu nama bersama. Perseroan Terbatas harus mempunyai nama bersama atau tertentu terlepas dari nama para pendirinya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. oleh karena itu pengesahan nama Perseroan Terbatas tersebut dilakukan bersamasama, dengan pengesahan anggaran dasarnya in casu dilakukan oleh Menkeh 30

Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


15

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

dan HAM. Merupakan Badan Asosiasi dari Pemegang Saham atau hanya seorang Pemegang Saham. Merupakan hukum atau manusia semu atau badan intelektual. Berdasarkan pengertian yuridis maka Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Hukum (rechtpersoon, legal entity) manusia semu (artificial person) atau Badan Intelektual (intelectual body). Diciptakan oleh hukum. dalam proses pendirian Perseroan Terbatas menurut Pasal 7 ayat (6) UndangUndang Nomr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukumnya setelah akta pendiriannya telah disahkan oleh Menkeh dan HAM. Mempunyai kegiatan usaha. Berwenang melakukan kegiatan usaha. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku. Adanya modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham. Eksistensinya terus berlangsung. Berwenang menerima, mengalihkan, dan memegang aset–asetnya. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Mempunyai organ perusahaan.31 Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas pada prinsipnya dapat memiliki

segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan. Pemilikan segala hak dan kewajiban dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

tentang

kewarisan.

Guna

melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu sama lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. 31

Samuel, Perseroan Terbatas dan 15 elemen Yuridisnya, http://rechtheory. blogspot. com/2008/11/perseroan-terbatas- merupakan- badan. html, diakses tanggal 17 Februari 2012.


16

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Rapat Umum Pemengang Saham perseroan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang ditetapkan. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham perseroan akan terjamin kepentingannya dalam perseroan. Adapun tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dari masing-masing organ tersebut adalah sebagai berikut : (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan.32 Berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Dalam bentuk konkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan

32

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada Indonesia)


17

landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.33 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya.34 Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur jenis-jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan Wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.35 (2) Direksi Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatn perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.36 Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, kewenangan, hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk yang terdapat pada teori dan doktrin hukum yang

33

Op. Cit, Pasal 75 ayat (1) Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 156 35 Ibid, Pasal 78 Ayat (1), (2), (3) dan (4) 36 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002) hal. 61 34


18

telah dikemukakan.37 Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jadi, dengna ditafsirkan secara gramatikal, maka didapat pengertian bahwa perbuatan pengurus direksi itu hanya ditujukan untuk kepentingan perseroan, yaitu kepentingan perseroan hanyalah untuk mendapat keuntungan (to provide product or services for profit).38 Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.39 Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain misalnya Anggaran Dasar 37

hal. 113

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas, Edisi Kedua (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008),

38

Freddy Harris, Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 42 39 Ibid, Pasal 92 Ayat (1)


19

menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang. (3) Dewan Komisaris Selain Direksi, alat perlengkapan lain dari perseroan yang penting adalah Komisaris.40 Dengan ketentuan diatas

dapat disimpulkan bahwa, dewan

komisaris di dalm perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.41 Perkataan “komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Sebagai “organ”, komisaris lazim juga disebut “dewan komisaris”, sedangkan sebagai “orang perseorangan” disebut “anggota komisaris”.42 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa adanya Dewan Komisaris merupakan suatu keharusan. Tugas Utama Dewan Komisaris berdasar Pasal 108 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “melakukan pengawasan atas kebijakan dalam jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi”.43 Tidak semua orang dapat diangkat menjadi anggota komisaris, hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu yang dapat diangkat

40

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),

hal. 7

41 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2009), hal. 241-242 42 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan, (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 48 43 Ibid, Pasal 108 Ayat (1)


20

menjadi komisaris.44 Sama halnya dengna direksi yang sebagaimana telah diatur kriteria orang yang dapat menduduki jabatan komisaris suatu perseroan. Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenangwenang karena komisaris mengawasinya. Oleh karena itu, pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.45 Selain itu, komisaris juga berkewajiban membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada Perusahaan Terbatas (PT) dan saham PT lainnya yang telah dilakukan.46 Dalam hal pertanggungjawaban, menurut Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila terdapat laporan tahunan yang tidak benar dan atau menyesatkan.47 2.

Konsepsi Konsepsi dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang

digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut defenisi operasional. Dalam penelitian ilmiah, konsep atau pengertian adalah salah satu elemen yang utama. 44

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002), hal. 195 45 Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 46 Orinton Purba, Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum (Jakarta: Penerbit Swadaya Grup, 2001), hal. 61 47 Ibid, Pasal 69 Ayat (3) dan (4)


21

Pemaknaan konsep terhadap istilah yang digunakan, terutama dalam judul penelitian, bukanlah untuk keperluan mengkomunikasikannya semata-mata kepada pihak lain, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga demi menuntun peneliti sendiri didalam menangani rangkaian proses penelitian bersangkutan. Dalam penelitian ini, pemilihan sejumlah konsep mengacu kepada batasan masalah dan kerangka teori (ruang lingkup penelitian) dengan maksud untuk membatasi jumlah konsep yang digunakan.48 Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini maka kerangka konsepsional tidak dapat dipisahkan dari definisi judul tesis yang merupakan konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi yaitu : 1.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.49

2.

Kedudukan adalah tingkatan atau martabat.

3.

Hukum adalah kebenaran dan keadilan (le droit, c’est le juste et le Vrai) salah satu ungkapan. Hukum adalah penelitian dimaksudkan pada hukum tertulis yang

48

Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian,(Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80 Seksi Informasi Hukum, Ditama Binbangkum, Pelimpahan Wewenang, www.jdih. bpk.go.id/informasihukum/Pelimpahan_we2nang.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2012. 49


22

berkaitan dalam pengurusan PT.50 4.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.51

5.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang

merupakan

persekutuan

modal,

didirikan

berdasarkan

perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan dan pelaksanaannya.52 6.

Tanggung Jawab adalah kewajiban, wewenang dan hak yang melekat pada suatu kedudukan.53 Selanjutnya definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini juga

dibatasi sebagai berikut : Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 50 Salah satu ungkapan yang dikemukakan oleh Victor Hugo, dalam B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006) Hal. 95 51 Pasal 1 ayat (6) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 52 Pasal 1 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 53 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001), hal. 619


23

Terbatas menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar. Sero atau disebut dengan saham (stock) adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kuorum adalah jumlah suara pemilih atau anggota minimum yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Pemegang saham atau yang biasa disebut dengan istilah stakeholder adalah adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.54 G. Metode Penelitian 1.

Sifat Penelitian Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara

atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.55 Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan data primer yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi perpustakaan terhadap asumsi atau anggaran dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini. Dengan demikian kebenaran dalam

54 55

Jimmy wales, Pemegang Saham, http://id. wikipedia. org/wiki/Pemegang saham. Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, (Magelang : Penerbit Akmil, 1987), hal. 8


24

suatu penelitian telah dinyatakan reliabel tanpa harus melalui proses rasionalisasi.56 2.

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan undang-undang yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dalam penerapannya pada masyarakat. Prinsip dari teori ini bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan perseroan, khususnya mengenai pertanggungjawaban dewan komisaris atas kewenangannya sebagai pengawas direksi. 3.

Sumber Data Oleh karena jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, data yang diperoleh

berasal dari studi kepustakaan dimana penulis memilah dan membaca kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan

56

Rulhome.blog.com/2010/04/11) contoh.metode-penelitian normatif – dengan penelitian – empires, diakses tanggal 11 Maret 2012


25

atau library research.57 Data ini tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan biasanya diperoleh dengan penelusuran perpustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu : 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Hukum Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer. 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder. 3) Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. 4.

Alat Pengumpulan Data Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan

dengan mempergunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data. Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum 57

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Indonesia, 1995), hal. 10-11


26

perusahaan, khususnya mengenai Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen

yang

relevan

dengan

topik

pembahasan.

Selanjutnya

dilakukan

pengkatagorian data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih. 5.

Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam

pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan data.58 Semua data yang telah diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaanya dalam melihat Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. “Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif”59. 58

Lexly J. Moeleony, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remeija Rosdarkarya, 1994), hal. 103 59 Sutandyo Wigjosoebroto, Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu, Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya, Halaman 2. Prosedur Deduktif yaitu Bertolak dari Suatu Proposisi Umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada satu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini kebenaran pangkal merupakan kebenaran ideal yang bersifat aksiomatik (Self Efident) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi.


BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT), dahulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

Recommend Documents