Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1 1

01 01

01

1

01

02

2 WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)

Target RKPD Tahun 2016

4

5

6

7

95%

75,00%

77,00%

92,00%

SD

113,40%

105,91%

106,04%

SMP

115,50%

106,23%

97%

89,13%

Persentase APK PAUD

Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)

8

Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12

Keterangan

SKPD penanggung jawab

13

14

9=(8/7)

10

85,00%

92,39%

95%

Dinas Pendidikan

112,77%

104,55%

92,71%

113,40%

Dinas Pendidikan

99,97%

114,4%

108,81%

95,11%

115,50%

Dinas Pendidikan

89,33%

96,00%

91,36%

95,17%

97%

Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Dua Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, Belas Tahun SMA/MA/SMK:

SMA dan SMK

Persentase peserta didik putus sekolah:

SD

Dinas Pendidikan

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02%

257

3,54%

0,00

Dinas Pendidikan



Kode

1


2

3

5 0,07

6 0,18

7 0,01

SMA dan SMK

0,05

0,33

0,42

100%

100,00%

Seluruh sekolah pada semua jenjang

100,00%

Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar

1

01

03

04

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus


4 0,00

Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku

01


SMP

Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)

1


Persentase Angka Buta Aksara

100,00

Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi:

326

TK

9

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017

Keterangan

0,14

0,36%

2,63%

0,05

Dinas Pendidikan

100%

98,65%

100%

101,37%

100%

Dinas Pendidikan

0

0

0

0

SMA/MA/SMK Swasta

Dinas Pendidikan

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dinas Pendidikan

0%

3,00%

35,00%

1167%

1,0%

Dinas Pendidikan

100,00

100,00

100,00%

1,00%

100,00

Dinas Pendidikan

326

Dinas Pendidikan

9

Dinas Pendidikan

9

9

9

9

258

100,00%

13


10 0,00

0

11


9=(8/7) 11,00%

100,00

8

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

0,11%

1,0%

Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina



14 Dinas Pendidikan



Kode

1

1

01


2

05

3


4 534

5

SD

SMP

220

SMA/SMK

Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi



6 259

7 400

73

73

30

31

1

1


8


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017

Keterangan

13


1.643

9=(8/7) 410,75%

10 534

200

289

144,50%

220

Dinas Pendidikan

31

30

179

596,67%

30

Dinas Pendidikan

0

1

1

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Persentase Pendidikan Kelulusan:

11


14 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

SD

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

99,99%

100,00%

Dinas Pendidikan

SMP

100,00%

99,99%

99,99%

100,00%

99,98%

99,98%

100,00%

Dinas Pendidikan

SMA

100,00%

99,99%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dinas Pendidikan

SMK

100,00%

99,99%

99,98%

100,00%

99,99%

99,99%

100,00%

Dinas Pendidikan

259


Kode

1


2





3 Rata-rata Nilai UN:

4

5

6

7

SD

8

7,2

7,15

7,8

SMP

8

7,35

7,49

SMA

8

6,7

SMK

8

Presentase Jumlah sekolah ramah anak



Keterangan

7,11

91,15%

8

Dinas Pendidikan

7,95

6,23

78,36%

8

Dinas Pendidikan

6,94

7,8

6,06

77,69%

8

Dinas Pendidikan

6,9

6,56

7,95

6,37

80,13%

8

Dinas Pendidikan

0,50

0,42

0,75

0,40

100%

250,00%

0,50

Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran

2500

962

1688

2000

2500

Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2500

1999

2349

2200

286,14%

2500

Dinas Pendidikan

0

0

19

0

0%

0

Dinas Pendidikan

0

260

13


10

6295

11


9=(8/7)

Jumlah kejadian tawuran pelajar

8


14 Dinas Pendidikan



Kode

1

2


3 Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI

1

01

01

06

07




4 75

5 0

6 0

7 25

8

45 : 45 : 5 : 5

45:45:5:5

45:45:5:5

45:45:5:5

100%

94%

100%

S1

100,00%

100,00%

Sertifikasi

100,00%

Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah

Jumlah sekolah yang dibangun



Keterangan

45:45:5:5

Lokal=35%, umum=55%, Prestasi=5%L uar DKI=5%

45 : 45 : 5 : 5

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

Dinas Pendidikan

95,25

99,00%

100,00%

99%

99,00%

100,00%

Dinas Pendidikan

20

18

15

5

6

120,00%

5

Dinas Pendidikan

6

1

0

5

0

0,00%

6

Dinas Pendidikan

Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik

95,00%

53,04%

51,81%

94,00%

68,98%

95,00%

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan tata Persentase sekolah kelola layanan pendidikan yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

100,00%

93,00%

97,00%

98,00%

102,04%

100,00%

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

64,84%

100%

261

13


10 25

0

11


9=(8/7) 0,00%

Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi:

1


14 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan


Kode

1 1

02

1

02

1

02


2 URUSAN KESEHATAN

01

02

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak


02

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan



3

4

5

6

7

Umur Harapan Hidup (UHH)

76,80

72,27

74,04

76,7

Persentase Kelurahan Siaga Aktif

70

77,53 %

78

65

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)

30

59,07

56,54

7,10

4,18

Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan

25

Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan


8




Keterangan


13

14

9=(8/7)

10

0,00%

76,80

80

123,08%

70

80

114,29%

Dinas Kesehatan

35

52,66

150,46%

30

40,5

135,00%

Dinas Kesehatan

4,61

7,2

4,1

56,94%

7,10

4,25

59,86%

Dinas Kesehatan

19 Pasar

15 Pasar

20

27

135,00%

25

18

72,00%

Dinas Kesehatan

24

14 Rusun

27

18

15

83,33%

24

56

233,33%

Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin

44

26 Puskesmas

11

18

11

61,11%

44

11

25,00%

Sejak tahun 2015 Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap ditingkatkan menjadi RSUD kelas D. Tahun 2016 telah ditingkatkan sebanyak 19 Puskesmas dari total 26 Puskesmas.

Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD

80%

74

62,94

75

75

100,00%

80

85

106,25%

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000) 1


Dinas Kesehatan

1

02

04

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan

100%

100%

1,9689

100%

100%

100,00%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

1

02

05

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)

53,00

84,18

49,44

56

198,8

355,00%

53,00

40

75,47%

Dinas Kesehatan

96

69

80,81

94

77

81,91%

96

90

93,75%

Dinas Kesehatan

Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif

262


Kode

1

1

1

02

02


2

06

07




Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan


3 Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA

4 60

5 50

6 68,2

7 55

8 88

9=(8/7) 160,00%

10 60

11 90

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 150,00%

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

97%

12%

0,37

0,96

0,37

38,54%

97

97

100,00%

Dinas Kesehatan

Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

100

100

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)

44

44

44

42

44

104,76%

44

44

100,00%

Dinas Kesehatan

Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

80

24

38

50

42

84,00%

80

74

92,50%

Dinas Kesehatan

91

88

91,82

90

91,14

101,27%

91

93

102,20%

Dinas Kesehatan

Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah

80

65

98,4

75

96

128,00%

80

98,6

123,25%

Dinas Kesehatan

Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran

15 item

15 item

32 item

15

15

100,00%

15

36

240,00%

Dinas Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi

1250 orang

518 orang

790 orang

1000

1480

148,00%

1250

2000

160,00%

Dinas Kesehatan

100

86

51,93

90

57,45

63,83%

100

80

80,00%

Dinas Kesehatan

Program Kefarmasian, Alat Persentase obat Kesehatan dan Makanan & Generik yang digunakan oleh Minuman Puskesmas

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan


Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas


263



13

14 Dinas Kesehatan


Kode

1 1

02

1

03

08


2 Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana


3 Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana

03




4 15 menit

5 15 menit

6 15 menit

7 15

8 15

9=(8/7) 100,00%

10 1500%

11 15


37

0

3

1

0

0%

1

4

400%




Keterangan

13


14 Dinas Kesehatan

URUSAN PEKERJAAN UMUM Jumlah fly over yang terbangun

1


01

Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Multi Years 2014-2017 JLKB Tendean-Cileduk

Dinas Bina Marga

Multi Years 2016-2017 Fly Over Pancoran Fly Over Bintaro Fly Over Cipinang Lontar Jumlah underpass terbangun

Luas jalan tembus dan missing link yang terbangun

20

296

Luas jalan yang terbangun (m2)

50.050.810

Panjang trotoar yang terbangun (m2)

0

211.200 m2

Jumlah jembatan yang terbangun

luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota

0

335.800 m2

680.717

4

2

0

0%

48000

0

0%

2

200%

119.180

19%

732.500

0,00%

157%

5

13.408

18.558

636.600

-

-

72.000

-

6.605

30.605

264

0

47.975

Multi Years 2016-2017 Underpass Mampang Underpass Matraman Underpass Kartini

Dinas Bina Marga

Masih dalam proses pembebasan antara lain: - Kendal-MasMansyur - Sudirman - Mas Mansyur - Kelapagading Timur- Pulogadung

Dinas Bina Marga

3

300%

0

0%

3

300%

2016 Dinas Bina Marga Jembatan Boulevard Kelapa Gading Jembatan Joglo Raya (Copylas) Multi Years 2016-2017 Jembatan Sespolwan 2017 Jembatan Tongkol Jembatan Bekasi Raya

18.000

2,5%

2016 Pelebaran Jalan Joglo Raya Pelebaran Jalan Bekasi Raya 2017 Jl sejajar BKT Lanjutan

Dinas Bina Marga

72.000

-

0%

Sampai saat ini 6 Ruas jalan tol dalam kota belum terbangun

Dinas Bina Marga

33.666

43.012

48000

128%

Dinas Bina Marga


Kode

1 03

1

03

1 02

03




2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3 Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Peningkatan drainase di pusat kota

23.000 m

Jumlah alat berat yang tersedia

134 unit

5 wilayah

Jumlah alat penyedot 30 unit lumpur yang tersedia

5 5 wilayah

6 5 wilayah



7 5 wilayah


8 5 wilayah


9=(8/7) 10 100% 5 wilayah

5.000 m

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 5 wilayah

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 5 wilayah

5.000 m

62 unit

19 Unit

8 unit

304 unit

8 unit

2 Unit

1 unit

0 unit

3800%

Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia

28 unit

43

4

1

Dinas Sumber Daya Air

30

8

26,7%

30

0

0,0%

1 unit

0

0,0%

1 unit

0

0,0%

265

14 Dinas Bina Marga

38,81% Realisasi 2016 : Jack Hammer Dinas Sumber sebanyak 20 unit, excavator Daya Air standard sebanyak 9 unit, exc. Amphibious Mini sebanyak 12 unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 ( 16 unit), Dump Truck 20 - 24 M3 ( 56 unit), Dump Truck 4- M3 (153 unit), Self Loader (1 unit), Hydraulic Pump (400 - 900 L/m) sebanyak 4 unit

Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia 153

13



8 52 unit

0%

Keterangan

Pemeliharaan dan peningkatan TPS Dinas Lingkungan berbasis ramah lingkungan, target Hidup sulit dicapai karena lahan yang ditempati untuk sarana pembuangan rata-rata bukan milik pemda. Penerapan operasional mengacu SOP penanganan sampah di TPS

Pada tahun 2013 terjadi pelimpahan Dinas Lingkungan tugas penanganan sampah sungai Hidup dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dimana pada saat itu Dinas Kebersihan menerapkan pemasangan trap namun kurang efektip. (Target sulit dicapai karena, berdasarkan fakta dilapangan penggunaan saringan sampah kurang maksimal dalam penanganannya sampah disungai, penannganan pembersihan sampah sungai yang dilakukan dinas kebersihan selama ini mengutamakan pada penggunaan alat berat dengan hasil yang sangat baik. Sebaiknya untuk ke depan saringan sampah tidak dijadikan target dalam RPJMD)


Kode

1

01

03


2 Program Pengembangan Sistem Drainase


3 Panjang kali/sungai yang dinormalisasi


4

5 10.436,2 m'

63.220 m

6 2.042 m'

Terlaksananya pengerukan sungai

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 03


7 25.206 m'


8 17.862,3 m'

9=(8/7) 70,87%


10


16.843

04

Jumlah sungai 6 sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk

01


Persentase Cakupan pelayanan air minum perpipaan

1 5 sungai

31.670 m'

2.450 m'

85,00%

11 sungai

7880 m'

17541.25 m'

82,60% PD PAM JAYA

05

266

220%

222,60%

6.740 m'

85,00%


Keterangan


13 14 Realisasi 2016 : Kali Sekretaris = Dinas Sumber 857 m, Kali Grogol = 2753,3 m, Kali Daya Air Apuran Bawah = 1303 m, 'Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m, Kali Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4146 m

14 sungai

233,33% Realisasi 2016 : Kali Duri, Kali Dinas Sumber Apuran Bawah, Kali Sekretaris, Kali Daya Air Mookervart, Kali Grogol, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta Jembatan Mabes 13A, Kali Krukut segmen Kemang, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang, Kali Grogol Sekretaris, Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama

30.486 m'

96,26% Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 Dinas Sumber m', K. Ancol : 1.000 m', Kali Duri = Daya Air 699,10 m, Kali Apuran Bawah = 737,6 m, Kali Sekretaris = 285 m, Kali Mookervart = 358,7 m, Kali Grogol = 1342 m, Saluran Mangga Besar 1 = 857 m, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A = 1271 m, Kali Krukut segmen Kemang = 756,25 m, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh Jembatan Kwitang = 1744,6 m, Kali Grogol Sekretaris = 2915 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4985 m Dinas Sumber Daya Air


Kode

1

01

03


2

06



3 Pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang

Program Pengembangan, Jumlah waduk/situ yang dikeruk Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang terbangun

Terlaksananya konservasi air tanah

4

9 waduk/situ

5

1 waduk (LKPJ)

6

6 waduk



7


8 PD PAM JAYA

2 waduk/situ

9=(8/7)

4 waduk/situ

1 buah

200,00%

0

5 kota

300

2 unit

267


0%

3 kota

225 titik

10


2 waduk/situ

6 waduk


Keterangan

13

66,67% Realisasi 2016 : Situ Babakan, Waduk Tomang, Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Teluk Gong

1 buah


14 Dinas Sumber Daya Air



5 kota

300

2 unit

0 kota

0

Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air

0

0


1 unit

0,5



Kode

1

01

03


2 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir


3 luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT


4 2.954.033 M2

5

6




7

8 24.291

0

9=(8/7) 0


10


22.492

22.492

Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 100% Masih dalam proses Pembebasan Luas Lahan di atas 5 Ha pelaksanaan dilakukan oleh BPN. Masih menggu proses dari BPN


14 Dinas Bina Marga

07

Luas lahan yang 1.315.700 m2 dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggarahan, Angke, Sunter (PAS)

34.957 m2

Luas lahan untuk pmbangunan fisik Kali Ciiwung

656.000 m2

1.367 m2

Panjang sungai dialiran timur yang tertata

2.800 m

9.670 m2

0 10.839 m2

0

0 132.689 m2

127318 36.332 m2

28,54%

0 9.490 m'

0 38.376 m2

0

10,09% Realisasi 2016 : Kali Pesanggrahan Dinas Sumber = 1.476 m2, Kali Angke = 3.378 m2, Daya Air Kali Sunter = 5.985 m2

5,85%


Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 Dinas Sumber m', K. Ancol : 1.000 m' Daya Air

Panjang aliran kali cideng yang tertata


penyelesaian 100% Masteplan dan PMU Support JCDS / NCICD


Jumlah sistem polder 44 buah baru yang terbangun

0

0

6

268

2

33,33%

1

Realisasi 2016 : Kyai Tapa dan Susilo, Jakarta Barat



Kode

1


2



3 Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk yang terbangun

4 21 sumur resapan

Panjang pengaman pantai yang terbangun

12.718 m

Jumlah waduk yang dibangun

12 buah

5

6

01

03

08

Jumlah waduk pengendali banjir yang dipelihara



7

8

9=(8/7)


10

4



4

Keterangan

13 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PJU (skrg Dinas Perindustrian dan Energi)


14 Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Tata Air (skrg Dinas Sumnber Daya Air) 1.950 m'

0 2.832,95 m'

4 2 waduk

Jumlah embung yang 17 buah terbangun di 5 wilayah kota Jakarta

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase


0

21 waduk

50%

3

7 waduk

0 1.099 m'

8,64% Realisasi 2016 : NCICD lokasi K. Blencong = 250 m, NCICD Kamal Muara = 61.45 m, Tanggul NCICD lokasi : Luar Batang = 1482.5 m , Muara Baru = 1039 m


2 9 waduk

75,00% Realisasi 2016 : - Waduk Kampung Rambutan - Waduk Cimanggis


3

21

21 waduk


6 waduk


terlaksananya 5 wilayah kota perbaikan adm (627 pompa, sistem pompa, pintu 42 pintu air) air, dan kelengkapan nya

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

100%

5 wilayah

5 wilayah

100%


Terpeliharanya 5 Wilayah Kota sarana dan adm prasarana infrastruktur drainase

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

100%

5 Wilayah Kota adm

5 wilayah

100%


Tertanganinya Titik 123 titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor

2

0

0

269

0



Kode

1 03

1 09


2 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas


3 Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas


4

5

6

1

03

10

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF

Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu

1 03

12

Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an


7 5 wilayah

5 wilayah

Terlaksananya 1086 ijin pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan

Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas (m)


175 ijin

22150 m'

1000 ton/hari

1

Luas lahan yang 3.096.000 m2 dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUan Bidang Air

-

0

0,82

97.121 m2

-

0

0,83

211.039 m2


8 0

9=(8/7)

639

100%

729 Unit manhole atau setara dengan 18,225 m

4000 m'

1000 ton/hari

0

0,84

0,98

120.890,5 m2

508,565 m2

270


10 0% 5 wilayah

85,5%

0

175 ijin

23,77%

500

1000 Unit manhole atau setara 25,000 m

1000 ton/hari

1


Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11

456% 6.100 m'

0,0%


0

0,86

64.611 208.684 m2

Keterangan

13 0 Tidak Dianggarkan

100,0%

86,0%

14 Dinas Bina Marga

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Bina Marga

410%

0,0%


Masih dilakukan upaya proses pengadaan ITF di DKI Jakarta (recana pembangunan memakan waktu 2 s.d 3 tahun)

Dinas Lingkungan Hidup

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah sampah terangkut perhari yang ditimbang di TPST Bantargebang berbanding timbulan sampah perhari


6,74% Realisasi 2016 : Waduk Kampung Dinas Sumber Rambutan 1 = 6.827 m2, Embung di Daya Air Jl. Cendrawasih = 3.644 m2, Waduk Jagakarsa = 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon = 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung = 800 m2, Waduk Cimanggis = 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage = 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT 007/10 = 6.644 m2, Waduk lebak Bulus = 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya = 13.009 m2, Embung Lapangan Merah = 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III = 18.564 m2, Embung Pekayon = 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 = 8.505 m2, Waduk Brigif = 4.268,5 m2, Waduk Rawa Badung = 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan = 4.555 m2


Kode

1


2



3 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan (m2)

4 315.341

Lokasi yang dibebaskan untuk TPS

1

01

03

03

13

14

5 belum ada data

70

Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Persentase fasilitas Fasilitas terbangun sistem air terbangun sistem limbah terpusat air limbah terpusat sebesar 8% dari seluruh DKI (Zona 0, Zona 1, dan Zona 6)

15%

Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun

11 IPAL

Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank

1500 m3/hari

0

1 IPAL

8 47.427

28.411

0

15

10%

0


7

1

9,48%

100


36.398

0

Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber

Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun

6


10,4%

15%

9=(8/7) 60,0%

10 44.431

0,0%

69,5%

0 Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1

0


2 IPAL

6 IPAL

1200 m3/hari

PD PAL JAYA

271

200%

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 30.000

0

15

13,0%

15%


0,0%

86,7%

Keterangan

13


14 Dinas Bina Marga

Target sulit dicapai dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dibebaskan untuk TPS terkait resistensi keberadaan TPS


Selisih timbulan sampah perhari dikurang sampah masuk TPS berbanding timbulan sampah


Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6


3,5


3,5

0


1 IPAL

1500 m3/hari

Realisasi 2016 : Rusun pulo gebang Dinas Sumber 2 unit, Rusun komarudin 3 unit, Daya Air Rusun Jatirawasari 1 unit


Kode

1

1

03


2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan


3 Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman

15

Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business )

1

1




4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


50%

0%

0%

40%

0%

0,0%

50%

0%

0,0%

20%

0%

0%



8,4%

15%

56,2%


20%

15,0%

75,0%

Keterangan

13 Tolok ukur dalam presentase pengurangan sampah ke sungai sulit dianalisis karena tidak pernah ada data valid mengenai jumlah penduduk di tepi sungai/bantaran kali (tidak terprediksi sumber sampahnya) dan disarankan untuk tidak dijadikan target RPJMD kedepanya



Hasil kajian Penyusunan Zonasi Dinas Lingkungan Pelayanan Pengelolaan Sampah Hidup secara Mandiri 2014 menyatakan perkiraan timbulan sampah sebesar 2.824 ton/hari, dan proyeksi pada tahun 2016 akan terlaksana sebesar 238 ton/hari

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

04

04


01

Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

Tersusunnya prosedur estate management

100%

0

0

80%

0

0

100%

0

0

Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Dinas Perumahan Sehingga tidak dianggarkan di Rakyat dan APBD. Kawasan Permukiman

Terlaksananya pembinaan dan implementasi estate management

5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

0

0


0

0


0

0


Terlaksananya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Pemda


-

1 Kajian


2 Kajian

100%


1 Kajian

100%


0

Terlaksananya 5 wilayah kota Monitoring dan administrasi dan 1 Evaluasi Perumahan, kabupaten Permukiman dan administrasi Gedung Pemda Kepulauan Seribu


0


272

0

- Kajian Kampung Deret (tahun 2015) - RP3KP dan Kajian Rusun Fungsi Campuran (tahun 2016) - Kajian Penyediaan Rumah Susun (tahun 2017)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Kode

1

1

04


2

02

Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman


3 Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda

04

03

Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

4 4 dokumen peraturan

5 1 sosialisasi

6 1 sosialisasi




7 -

8

9=(8/7) 0

0



10 4 dokumen peraturan

11 1 draft Raperda


Keterangan


13 14 - Penyusunan draft Raperda Rumah Dinas Perumahan Susun (tahun 2017) Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan



0


0

0


0

Sudah menjadi tupoksi SKPD (Bidang P3M). Sehingga tidak dianggarkan di APBD.

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

Pengawasan dan Pengendalian di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda


0


0

0

Pengawasan dan Pengendalian di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

0


Perijinan rumah 5 perkara kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu


Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan

Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunawa

1


Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

penyelesaian 8 perkara

5 wilayah kota administrasi


18 lokasi rusun

7 lokasi rusun

Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha

Kegiatan CSR di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun

penyelesaian 12 pengaduan masyarakat

5 wilayah kota penyelesaian 3 administrasi dan 1 perkara kabupaten administrasi Kepulauan Seribu


100%




80%



4 Lokasi rusun

5 lokasi rusun

9 lokasi rusun

180%

18 lokasi rusun

0

0

Tahun 2017 tidak ada kegiatan, karena sudah menjadi tupoksi di BPMPKB.


0



100% Kegiatan CSR di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

0

0

- Dampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha (tahun 2013, 2014, 2016)


Tertatanya Daerah Aliran Sungai Ciliwung

0

0

Lokasi Ciliwung

Tertatanya Daerah Aliran Sungai Ciliwung

0

0

- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.


826 Unit

0

524 unit Struktur

300 unit

0

524 unit finishing

273

0

99,39%

826 Unit

524 unit Hunian

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Kode

1

1

04


2

04

Program penyediaan Perumahan Rakyat



3 4 Tertatanya Kampung Tertatanya lokasi Tematik permukiman warga yang layak huni

Jumlah RW Kumuh yang tertata

392

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu

5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/ lingkungan

Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu

Terbangunnnya Super Blok Rusunawa

5 0

6 0

142 RW

0



7 10 lokasi

0


8 0

63 RW

9=(8/7) 0%

0

36,2%



10 Tertatanya lokasi permukiman warga yang layak huni

11 0

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0

392

0


Keterangan


13 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.

14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

0

- Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.


0


0

0


0

0

- Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan pada tahun 2013-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi

0


0

0%


0

0

- Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.


5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi

0


123 Lokasi

100%


100 Lokasi

- Pembangunan RPTRA


Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD sebanyak 1.109 Unit

0 Lokbin Rawabuaya Pembangunan (Multi Years) 2 Rumah Susun Tower Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)

274

0%

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)



Kode

1


2


3


4

5

6



7


8 Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) Multi Years

275

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) Multi Years


Keterangan

13



Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 Multi Years


Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)

Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)


Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) Multi Years

Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 Tower, 366 unit) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (2 Tower, 460 unit) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (1 Tower, 188 unit) Multi Years



Kode

1


2


3


4

5

6



7


8 Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years

276

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 Tower, 346 unit) Multi Years


Keterangan

13



Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (3 Tower, 636 unit) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (1 Tower, 255 unit ) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 15, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)




Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)



Kode

1


2


3


4

5

Tersedianya lahan untuk pembangunan rumah susun

28 lokasi

5 lokasi

Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun

25 lokasi

4 Lokasi

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)

Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30

1.109 unit hunian

6

9 lokasi

10 Lokasi

2,443 struktur



7


8

5 lokasi

1 lokasi

5 lokasi

5 Lokasi

400 unit hunian

277

784 unit struktur dan 1,959 unit finishing

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)


Keterangan

13



Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)


67,9%

28 lokasi

5 Lokasi


100%

25 lokasi

10 Lokasi


98,0%

Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30

11.629 unit hunian Tipe 36



Kode

1


2


3 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)

Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar

Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau


4 2.600

1.920 unit hunian

5 520 unit

6 750

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)

Pembangunan Rusun Tambora Tower A, B, dan C (3 Tower; 549 unit) - Multi Years




7

8 -

9=(8/7) 100%

3 tower finishing

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years

124,4%

Pembangunan 8 blok finishing, 4 Rusun KS Tubun blok finishing dan Jakarta Pusat infrastruktur (Struktur s/d Lt. 7)

278


10 2.600

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 2.332 unit Rusun Pasar Minggu, 2.396 unit Rusun Pasar Rumput


Keterangan

13 - 520 unit Rusun Jatinegara Barat - 750 unit Rusun Rawa Bebek



1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) Multi Years


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 Multi Years


Pembangunan 100% Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)

Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)



Kode

1


2


3


4



7


8 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years

10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years


Keterangan

13


5 Pembangunan Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 (2 Blok; 200 unit hunian) Multi Years

6 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 dan 6 Jakarta Timur (2 Blok; 160 unit hunian) Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)

Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)


Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 6)

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)


Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur/pondasi 3 tower)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)

Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)


Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 5)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)

Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)


279

9=(8/7)




Kode

1


2


3


4

5 Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Struktur pondasi dan Struktur s/d Lt. 1)

6 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok (struktur s/d kolom lt. dasar)



7


8 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)

280

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)


Keterangan

13



Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)

Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)











Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years



Kode

1


2


3


4

5

6



7


8 Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years

281

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years


Keterangan

13






Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years


Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years





Kode

1


2


3


4

5

6



7


8

282

9=(8/7)


10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 610, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)


Keterangan

13



Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)


Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)



Kode

1

1

04


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat 05


3 Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah susun

Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman

1

04

06

04

07

4 16 lokasi

Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

5 5 Lokasi

58 blok

6 0

4 blok

8 Lokasi Rusun

5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu

0

Terlaksananya Program Penyiapan Sosialisasi Hak dan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun Kewajiban Penghuni Rusun Termanfaatkannya study dan kajiankajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak

1


4 Wilayah Kota Administrasi

1 kajian

Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN




7 3 Lokasi

8 0

11 blok

Tidak ada

0

5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

123 lokasi

100%


1 Kajian

10

19



tidak ada

9=(8/7) 0


10

3 perkara

100%


10 16 lokasi

11 0

58 blok

6 lokasi


100 lokasi

80%

100%


1 kajian


Keterangan


13 14 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan (Sudah include dalam pembangunan Rakyat dan Rumah Susun). Kawasan Permukiman


- RPTRA



-


1 Kajian

100%


5 perkara


Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun


3 Lokasi Rusun

5 Lokasi Rusun


13 Lokasi Rusun

100%


15 Lokasi Rusun

100%


Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa






80%



100%


Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun






100%



100%


283


Kode

1


2


3 Tertatanya lantai dasar rumah susun


4 4 wilayah kota administrasi

5

5 lokasi

5 Lokasi

1

04

08

Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN

Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun

1

04

09

Program Pembangunan Gedung Pemda

Tersedianya 10 gedung pemda Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda

Program Pemeliharaan Gedung Pemda 1

04

10

6 0

0

3 lokasi

5 gedung





0


11 0

0

0

5 lokasi

0

0

- Tidak ada kegiatan dari Dinas Perumahan Kementerian pada tahun 2016-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman

100%

10 gedung pemda

0

0

Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


1 DED

55%

11 DED

0

0

- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


1 Dokumen

50%

8 dokumen

0

0

- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


90%

1 mesjid raya

1 mesjid raya

100%

8

9=(8/7)


13 14 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan pada tahun 2013-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman

11 DED

0

Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda

8 dokumen

0

0

Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat

1 mesjid raya

7,5%

53,5%

1 Lokasi

90%

8 gedung

1 gedung

4 gedung

100% 8 gedung pemda

0

0



10 gedung

80%

3 gedung

100%

-

0

0



-

100%

100%

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda

8 gedung pemda

Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan

-

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

-

5 gedung

9 gedung

100%

100%

2 DED

Keterangan

0


4 gedung

2 DED

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0

-

8 gedung


2 dokumen

100%

100%

284

100%




Kode

1

1

04


2

11


3 Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda

Tersusunnya Program Penyediaan standardisasi teknis Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung bangunan gedung Pemda Tersusunnya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman


4 Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi

5



9 lokasi

6 10 lokasi

7 2 Lokasi

dokumen juknis

0

0

sosialisasi

dokumen peraturan

0

0

Pergub

10 Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi

11 0

100% dokumen juknis

0

0

dokumen peraturan

0

0

0

0

9=(8/7) 3 lokasi

1 dokumen tersusun

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0


8



Keterangan


13 14 - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi Dinas Perumahan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Rakyat dan dan Pertanahan. Kawasan Permukiman

- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015 - Updating Harga Satuan Per Meter Persegi (tahun 2016) - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


- Kegiatan berupa Pameran Perumahan dan Website. Tahun 2017 tidak ada kegiatan.


- Data berupa inventarisasi Rumah Susun Sewa, Rumah Susun Milik dan Rumah ber-SIP.


0

0%

Terlaksananya 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota penyebarluasan dan 1 Kabupaten Administrasi dan Administrasi dan Administrasi dan 1 Administrasi dan 1 Kabupaten Kabupaten 1 Kabupaten informasi program Administrasi 1 Kabupaten kegiatan perumahan, Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi permukiman dan Kepulauan Kepulauan Seribu Kepulauan Kepulauan gedung pemda Seribu Seribu Seribu

100%


tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda

5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan Administrasi dan Administrasi dan 1 Administrasi dan 1 Kabupaten Kabupaten 1 Kabupaten Administrasi 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Administrasi Kepulauan Kepulauan Seribu Kepulauan Kepulauan Seribu Seribu Seribu

100%

5 Kota 5 Kota Administrasi dan Administrasi dan 1 Kabupaten 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu

Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi

0

0

Sosialisasi

0

0

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi

0

0

- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.


Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

dokumen peraturan

0

0

Sosialisasi

0

0

dokumen peraturan

0

0

- Tidak ada kegiatan untuk merumuskan peraturan pada tahun 2014-2017.


285



Kode

1


2


3 Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun

Cakupan ketersediaan rumah layak huni.


1

1

05


5 0%

6 0%

7 100%

8 0%






- 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi

9=(8/7) 0%

80%

0

0



Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0%

10 100%

11 0%



100%


0

0

Keterangan

13 - Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD, sehingga tidak dianggarkan di APBD.



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kegiatan sudah menjadi tupoksi Dinas Perumahan Dinas Bina Marga sejak tahun 2015. Rakyat dan Kawasan Permukiman

URUSAN PENATAAN RUANG

05

05


4 100%

Cakupan lingkungan 5 Kota Administrasi 5 Kota Adm dan yang sehat dan dan 1 Kabupaten 1 Kabupaten aman yang didukung Administrasi Administrasi dengan PSU. Kepulauan Seribu

1


01

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

02

Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1 Perda dan 78 Pergub

1 Perda, 16 Pergub

1 Perda dan 4 Pergub

2 Pergub

6 Pergub

0

5 Pergub

2 Pergub

286

3 Pergub

0

60%

0%

5 Pergub

2 Pergub

5 Pergub

2 Pergub

100%

100%



Kode

1


2


4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11

42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin

0

0

5 Kecamatan

0

0%

0

0

0%

90

82

83

90

89

99%

90

90

100%

Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung

50

35

0

55

0

0

50

0

0%

Jumlah bangunan gedung yang dibongkar

13.744 bangunan

1053 Bangunan

986 Bangunan

1000 Bangunan

1178 Bangunan

118%

1000 bangunan

1000

100%

Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan

1

05

04

Persentase Program Pengawasan dan pelanggaran Penertiban Bangunan bangunan gedung yang ditertibkan

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang

Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

1

05

06

Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang


3

03

05


Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang

05

05



1

1


Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan




Keterangan

13


14 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan


Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

72 Forum Reguler

0

0

7 Media Informasi

7 Media Informasi

7 Media Informasi

100

90

0

72 Forum Reguler

7 Media Informasi

0

5 Media

0

100

287

0%

71%

0

72 Forum Reguler

7 Media Informasi

100

0

5 Media

0

0%

71%

0




Kode

1

1

1

1

05

05

06


2

07

08






3

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online

5 Wilayah

1 Wilayah

0

4 Wilayah

0

0%

5 Wilayah

0

0%




Keterangan

13


14 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli

Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini

44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin

0

Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan

Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung


Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian

85%

47%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat

85%

80%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur

85%

50%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Bappeda

100

51

70

0

100

0,0%

100

0

0,0%

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0

0

0

0

Pelayanan IMB dan SLF bangunan gedung <8 l

0

0

0


0%

0

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0

0%

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

288


Kode

1








7 90%

8 90%

9=(8/7) 90%

10 90%

11 90%


0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bappeda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bappeda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bappeda

69%

80%

80%

80%

80%

80%

Bappeda

50%

23%

34%

42%

42%

42%

50%

50%

50%

Bappeda

persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ AMJ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bappeda

persentase implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah

70%

60%

65%

65%

65%

70%

70%

70%

Bappeda

2 Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan

4 90%

5 80%

6

Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan

persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

100%

100%

persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan

100%

100%

Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan

100%

88%

persentase implementasi rencana pembangunan

80%

Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD

85%



80%

289


80%

13

14 Bappeda


Kode

1

1

07

1 07

01




2 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

3 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

4 85%

Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi

Pemanfaatan hasil penelitian daerah

70%

URUSAN PERHUBUNGAN Program Angkutan Massal Jumlah dokumen perencanaan Berbasis Jalan revitalisasi terminal

Jumlah Terminal yang direvitalisasi

5 72%





6 85%

7 85%

8 85%

9=(8/7) 85%

10 85%

55%

60%

60%

60%

70%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 85%


75%

Keterangan

13


14 Bappeda

Bappeda

14 Dokumen

0

0

0

0

100,00%

0

0

100%

Dokumen Perencanaan telah direalisaDinas Perhubungan

15 Terminal telah direvitalisasi

6 Terminal telah direvitalisasi

0

0

0

100,00%

0

0

100,00%

Konsep dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan

290


Kode

1


2









Keterangan


3 Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT

4 2 lokasi

5 0

6 0

7 1 dokumen perencanaan

8 0

9=(8/7) 0,00%

10 2 lokasi

11 2 lokasi

Jumlah penumpang busway per hari

1.000.000 pnp/hari

299.452 pnp/hari

335.386 Pnp/hari

850.000 pnp/hari

310.038 pnp/hari

36,48%

1.000.000 pnp/hari

500.000 pnp/hari

persentase Terbangunnya fisik koridor 13

1 Koridor 13

-

-

-

Dinas Bina Marga


1 Koridor 14

-

-

-

Dinas Bina Marga


1 Koridor 15

-

-

0,5

Dinas Bina Marga

Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun

100% Koridor 13

-

-

-

Dinas Bina Marga


100% Koridor 14

-

-


100% Koridor 15

-

-

50,00%

13 14 Kegiatan perencanaan infrastruktur Dinas integrasi angkutan umum pada jalur Perhubungan pembangunan MRT, dilaksanakan oleh PT MRT

Pengembangan rute dan Dinas penambahan jumlah armada terus Perhubungan dilakukan seiring dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia angkutan, hal-hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan

Dinas Bina Marga

100,00%

-

291

100%

Dinas Bina Marga


Kode

1


2









3 Headway rata-rata

4 3 menit

5 0

6 0

7 5 menit

8 6,61 menit

9=(8/7) 132,20%

10 3 menit

Jumlah Pengadaan Armada Busway

1.289 SAB (Setara Articulated Bus)

200 AB

0

180 AB

-

0,00%

486

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta

1 perda

1 perda

0

0

-

0,00%

0

Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi

127 trayek

0

0

25 trayek

68 trayek

272,00%

25 trayek

Jumlah angkutan umum yang diremajakan

5.000 unit

0

346 unit Bus Sedang

1.000 unit

3.512 unit

351,20%

1.000 unit

1000 Unit

100,00%

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi

1 Perda

1 perda

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Jumlah rute baru angkutan bus sekolah

29 rute

5 rute

4 rute

4 rute

7 rute

2 rute

2 rute

100,00%

Perkembangan rute terkendala jumlah Dinas Perhubungan

Jumlah armada bus sekolah

466 bus

69 bus

0

120 bus

140 bus

116,67%

62 bus

140 bus

225,81%

Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan

Jumlah penumpang angkutan bus sekolah

60.000 pnp/hari

7.838 pnp/hari

20.130 pnp/hari

50.000 pnp/hari

32.691 pnp.hari

65,38%

60.000 pnp/hari

32.691 pnp.hari

54,49%

Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan

292

175,00%

11 4 menit

Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 1 Sterilisasi jalur busway terus dilakukan, namun hal ini belum berjalan maksimal mengingat masih banyaknya pengendara yang masih ditemukan masuk ke jalur busway. Hal ini masih menjadi kendala perjalanan bus transjakarta. Saat ini pengelolaan operasional Bus Transjakarta ada di PT Transportasi Jakarta tahun 2017 PT. Transjakarta 100,00% merencanakan untuk pengadaan sejumlah 486 armada

486

0

0,00%

Sudah terealisasi pada tahun 2014

14 Dinas Perhubungan

BP BUMD + Dinas Perhubungan


1 Tahun 2017 sedang dilaksanakan res Dinas Perhubungan

25 trayek

Realisasi tahun 2016: 1. Metro Mini = 325 unit 2. Kopaja = 294 unit 3. Bajaj = 2875 unit 4. Swakelola TJ = 18 unit Telah terealisasi pada tahun 2014

Dinas Perhubungan



Kode

1

1 07

02


2

Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan


3 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan


4 9 dokumen Kajian / Evaluasi






Keterangan


5 0

6 0


8 2 dokumen

9=(8/7) 100,00%


Berfungsinya ITS ITS Berfungsi pada pada koridor busway koridor busway

0

0

Tahap VI

0

0,00%

Tahap VII

-

0,00%

Masih dilaksanakan evaluasi sistem, Dinas melihat kesesuaian teknologi dengan Perhubungan kondisi real Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online

100 % parkir off street sudah menerapkan parkir online

0

0

1

0

0,00%

0

-

0,00%

Saat ini teknologi yang dikembangkan Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalilan lalu lintas

Lokasi 3 in 1 diberlakukan pemberlakuan pengendalian lalu lintas

0

3 in 1 dihapus diganti dengan Ganjil Genap, namun masih tetap dijalankan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

100,00%

0

-

0,00%

Lokasi pembatasan sepeda motor:

1. JDinas Perhubungan

Pemasangan 5 ruas jalan Rambu dan marka diterapkan sistem lalu lintas pengendalian lalu lintas Ganjil Genap sesuai Pergub 164 tahun 2016

100,00%

100,00%

Lokasi penerapan sistem ganjil Dinas Perhubungan genap: 1. Jl. Medan Merdeka Barat 2. Jl. M.H. Thamrin 3. Jl. Jenderal Sudirman 4. Jl. Sisingamangaraja 5. Sebagian Jl. Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jl. H.R. Rasuna Said pada jalur umum

Jumlah lokasi (jalan) Lokasi 3 in 1 yang diberlakukan menjadi Pembatasan genappembatasan ganjil kendaraan ganjilgenap

Pembatasan Lalu Revisi Peraturan Lintas Sepeda Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dengan Motor dengan Pergub 195 Pergub 195 tahun 2014 tahun 2014 dengan Pergub 141 tahun 2016 0

0

Tersedianya payung 1 Perda dan 1 SOP Pada tanggal 31 Pada tanggal 18 Desember 2014 Agustus 2015 hukum komprehensif untuk implementasi telah disahkan disahkan ERP Peraturan Keputusan Gubernur Nomor Gubernur Provinsi DKI 309 Tahun 2014 Jumlah Kawasan 3 Kawasan 0 0 ERP terbangun

Pemasangan n Rambu dan mar Rambu dan marka lalu lintas

0

1 dokumen SOP UP SJBE 1 dokumen RSB UP SJBE

100,00%

0

1 Kawasan

0

0,00%

Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi

3 Kawasan

0

0

1 Kawasan

0

0,00%

Mulai lelang untuk pembangunan 2 1 Kawasan

Jumlah lokasi penertiban parkir on street

128 lokasi

0

0

20 lokasi

38 lokasi

190,00%

20 lokasi

Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet

140 ruas (tersisa)

0

0

160 ruas (berkurang 20 ruas)

468 ruas (sesuai Pergub 188 tahun 2016)

303,75%

140 ruas (berkurang 20 ruas)

293

11 2 dokumen

Kajia


0

Selesai lelang dip -

20 lokasi

468 ruas

(sesuai

13 14 Realisasi tahun 2016:

- Ganjil Genap

- Dinas Perhubungan

0,00%

Dinas Perhubungan

50,00%

Setelah selesai lelang, perkiraan masaDinas Perhubungan

0,00%

Setelah selesai lelang, perkiraan masaDinas Perhubungan

100,00%

Dinas Perhubungan

0,00%

Dinas Perhubungan


Kode

1


2






3 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi

4 Parkir on street berkurang 20%

5 0

6 0

7 0,8

8 0,329

9=(8/7) 41,13%

10 100%

0,00%

12 kali

1 07

03

Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan

60 kali

0

0

12 kali

0

1 07

04

Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan

Panjang Rute Jalur Sepeda (km)

Total Jalur Sepeda terbangun sepanjang 86,6 Km

27,6 KM

19,7 KM

16 KM

26 km

1 07

05

Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel

Persentase jalur MRT Lb Bulus Bunderan HI yang dapat diselesaikan

100% 15,7 Km

0

0

0,75

0

Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HIKampung Bandan

1 Dokumen

0

0

0

Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HIKampung Bandan

1 Dokumen

0

0

Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HIKampung Bandan

1 Dokumen

0

Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur

1 Dokumen

Panjang Jaringan LRT

Jumlah Kapal penumpang

1 07

06

Program Pembangunan Transportasi Perairan


Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari

Keterangan


-


-

0,00%

Sosialisasi dilaksanakan pada saat pe Dinas Perhubungan

Lokasi Jalur sepeda:

1. Cipinang - Pd. Dinas Perhubungan


13 14 UP Perparkiran sedang mengkaji peneDinas Perhubungan

15,7 KM

0

0,00%

0,00%

100%

100%

100,00%

Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT


0

0,00%

1

100,00%

direncanakan tahun 2017 akan dilaksanakan engineering study


0

0

0,00%

0

-

0,00%



0

0

0

0,00%

0

-

0,00%



0

0

0

0

0,00%

0

-

0,00%



24,8 km

0

0

0

0

0,00%

24,8 km

24,8 km

100,00%

Pembangunan dilaksanakan oleh PT. Jakpro


22 Kapal

0

0

2 Kapal

3 kapal baru 12 lama

150,00%

1 Kapal

0

0,00%

739 penumpang

452 penumpang

620 penumpang

643 penumpang

686 penumpang

106,69%

294

162,50%


1

739 penumpang 739 penumpang

100,00%

3 kapal baru pengadaan tahun 2016 Dinas Perhubungan untuk kapal sekolah Dinas Perhubungan


Kode

1


2


3 Jumlah dermaga yang terbangun


4 26 Dermaga

5 0

6 0



7 4 lokasi


8 4 lokasi

9=(8/7) 100,00%


10 4 lokasi

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 3 lokasi


Keterangan

13 Pembangunan tahun 2016: 1. Dermaga P. Harapan 2. Dermaga timur P. Untung Jawa 3. Dermaga RW 05 P. Kelapa Dua 4. Dermaga Timur P. Pramuka


14 Dinas Perhubungan

Rencana tahun 2017: 1. Dermaga Pulau Kelapa 2. Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka 3. Dermaga dan Kolam Labuh Plazza kabupaten 1 07

1 07

1

08

07

08

Program Pembangunan Transportasi Udara

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara

1 regulasi

0

0

0

0

0,00%

0

-

0,00%

Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan

Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta

1 kajian

0

0

0

0

0,00%

0

-

0,00%

Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas

10 Lokasi

0

0

2 Lokasi

0

0,00%

2 Lokasi

100,00%

Rencana pembangunan sarana integr Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun

10 lokasi

2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)

0

2 lokasi (Tanah Abang & Lebak Bulus)

0

0,00%

2 lokasi (Blok M dan Kembangan)

-

0,00%

Database Dishubtrans:

1. Kalideres 20 Dinas Perhubungan

Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan

5 gedung

0

0

1 gedung (Kalideres)

0

0,00%

1 gedung

-

0,00%

Sedang dilaksanakan beberapa peren Dinas Perhubungan

Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto

12.000 m

-

-

-

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

295

2 lokasi

Dalam pelaksanaan di 2017 dengan Dinas Bina Marga tidak menggunakan dana APBD


Kode

1

1

08

01


2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


3 jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang

Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan





13

14

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


90 Titik Pantau

80 Titik Pantau

80 Titik Pantau

90 Titik Pantau

90 Titik Pantau

100%

90 Titik Pantau

90 Titik Pantau

100%

250 kasus

43 Kasus

138 kasus

50 kasus

78 kasus

156%

50 kasus

50 Kasus

100%


1000 kegiatan usaha

193 Kegiatan usaha

581 Kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

1.325 kegiatan usaha

663%

200 kegiatan usaha

750 kegiatan usaha

375%


800 Ijin IPAL

-

66 Ijin

150 Ijin

129

86%

200 Ijin

150

75%


420 Ijin TPS B3

-

84 Ijin

100 Ijin

127

100%

100 Ijin

100

100%


400 Ijin Cerobong

-

0 Ijin

100 Ijin

0

0%

100 Ijin

0

0%

-

Izin Bor Perpanjangan 131, Izin Bor Baru 21, Izin Pantek Baru 12, Izin Pantek Perpanjangan 20



81%

6436 ijin pemanfaatan air tanah

500 kegiatan usaha Berkurangnya tingkat pencemaran udara



100 kegiatan usaha

296


Izin Bor Perpanjangan 120, Izin Bor Baru 90, 72,5% Izin Pantek Baru 70, Izin Pantek Perpanjangan 50

Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 100 kegiatan usaha


Pemantauan kualitas air sungai

Juknis dan Peraturan terkait izin ini belum ada






Kode

1


2


3


4 10000 kendaraan

5

6

112 kali Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

90 kasus



7 2000 kendaraan


8

9=(8/7)

112 kali

68 kasus

125 kasus


10 2000 kendaraan



Keterangan

13

112 kali

250 kasus

80 kasus

336 kasus

420%

90 kasus

90 kasus

100%

13 kasus

0

0%

14 kasus

0

0%

Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi Tersedianya informasi kualitas Air Tanah Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta

50 kasus

96 kali/tahun

Dinas Lingkungan Kasus Pelanggaran Baku Mutu (BM) Hidup

0

0%

96 kali/tahun

0

0%

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

100%

6 SPKU

6 SPKU

100%

267 titik

150 titik

200 titik

267 titik

267 titik

100%

267 titik

267 titik

100%

Pemantauan kualitas air tanah


Dinas Lingkungan Hidup 43 titik lokasi

45 titik

45 titik

45 titik

100%

45 titik

45 titik

100%

40 situ/waduk

40 situ/waduk

40 situ/waduk

40 situ/waduk

41 situ/waduk

103%

40 situ/waduk

40 situ/waduk

100%

Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak

10.000 kendaraan

9.577 kendaraan

7500Kendaran

8000 Kendaran

10.232 Kendaraan

128%

10.000 kendaraan

10.000 Kendaraan

100%

Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak

500 kegiatan usaha

241 kegiatan

340 kegiatan usaha

400 kegiatan usaha

470 kegiatan usaha

118%

500 kegiatan usaha

500 kegiatan usaha

100%

Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB

Pengukuran kwalitas udara Dinas Lingkungan menggunakan metode manual aktif Hidup sudah tidak digunakan diganti dengan metode otomatis (SPKU)


45 titik

Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

50 kasus

48 kali/tahun

14 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Kasus Pidana 14 kasus



Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

112 kali

78 kali

80 kali

96 kali

112 kali

297

86%

112 kali

112 kali

100%


Kode

1


2


3 Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3

Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha

Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan

Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan

Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya





4

5

6 84 ijin

7 100 ijin

8 127

160 kegiatan usaha

129 kegiatan usaha

364 kegiatan usaha

150 kegiatan usaha

171 kegiatan usaha

1.522 Rekomendasi

91 dokumen Rekomendasi

420 IJIN



9=(8/7) 1

10 100 ijin

11 100

114%

160 kegiatan usaha

160 kegiatan usaha


Keterangan

13


14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP + Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup 100%

Dinas Lingkungan Hidup 120 rekomendasi

75 rekomendasi

159 rekomendasi

212%

70 rekomendasi

70 rekomendasi

100%

Dinas Lingkungan Hidup 1.147 dokumen tahap operasi

844 dokumen

1.143 dokummen

1.100 dokumen

1.237 dokumen

112%

1.147 dokumen

1.147 dokumen

100%

Dinas Lingkungan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dokumen RKL-RPL Hidup Reklamasi di Kawasan Pantura 5 Pulau Reklamasi (Pulau K,L,C,D,G)

2 lokasi 4 Pulau 5 Pulau pengambangan Reklamasi (Pulau Reklamasi (Pulau C,D,G dan L) D,G,K,L,N) Kawasan Pantura

1392 Ijin

40 unit

-

-

129

150 Ijin

38 unit

5 Pulau Reklamasi

86%

200 Ijin

150 Ijin

75%

40 unit

Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah

8 unit

298

20%




Kode

1


2

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 08

02


3

Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta

1

08

03

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)


4 4710 Pelanggan

5

6



7 4620 Pelanggan


8

9=(8/7)


10 4710 Pelanggan

27 lokasi pemboran


11


4551 pelanggan

97%

27 lokasi pemboran

100%


144 lokasi pemboran

28 lokasi pemboran

1250 lokasi sumur eksisting

275 lokasi sumur eksisting

300 lokasi sumur eksisting 500 lokasi sumur eksisting

144 lokasi sumur baru




Keterangan

13

14 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air

167%


100% Telah selesai tersusun Raperda mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015

Raperda



1 Raperda

Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai

Telah selesai tersusun Dokumen Dinas Lingkungan Penetapan Daya Dukung dan Daya Hidup / Dinas Tampung untuk 13 Sungai yang Sumber Daya Air dimulai dari tahun 2009 (2 Dokumen), 2010 (1 dokumen), 2012 (1 Dokumen), dan 2014 (1 dokumen)

1 Dokumen

Dinas Lingkungan Hidup 3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

100%

3 kelompok

3 kelompok

100%

375 kegiatan usaha peserta SUPER

75 kegiatan usaha

225 kegiatan usaha

300 kegiatan usaha

300 kegiatan usaha

100%

375 kegiatan usaha

375 kegiatan usaha

100%

Kegiatan PROPER (Program Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan)

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

200 USK

68 USK

40 USK

299

170%

40 USK

40 USK

100%


Kode

1

1

08


2

04

Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan


3 Berkurangnya pencemaran air limbah domestik


4

50 Kelurahan

5

6

15 Kelurahan



7


8

9=(8/7)

10 Kelurahan


10



Keterangan

13 Tahun 2015 Tupoksi dipindahkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

10 Kelurahan



Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan

241,38 Ha

0 Ha

4,65 Ha

40 ha

0 Ha

0,00

40 Ha

10 Ha

25%

Dinas Kehutanan

Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan

minimal 665,84 Ha

5 lokasi

5 lokasi

minimal 5 lokasi

0

0,00

minimal 5 lokasi

2 lokasi

40%

Dinas Kehutanan

Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura

28,9 ha

0 Ha

0 Ha

3 ha

0,0358 Ha

1,19

3 ha

Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman

526.736 Pohon

126.928 pohon

45.420 Pohon

40.000 Pohon

59.996 pohon

150%

40.000 Pohon

Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata

10 Lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 Lokasi

10 lokasi

100,00

10 Lokasi

Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik

31 lokasi

16 lokasi

21 lokasi

26 lokasi

37 lokasi

142%

31 lokasi

300

Dinas Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

40.000 Pohon

100%

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

37 lokasi

119%

Dinas Kehutanan



Kode

1

1

08

2 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

05


3 Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca

Terlaksananya monitoring dan evaluasi upayaupaya penurunan emisi gas rumah kaca Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim

1

08

6

Program Konservasi flora dan fauna


4

5

desiminasi dan regulasi

7 sektor

6 sektor

7

Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan



7

8

9=(8/7)

10

11


Diseminasi RAD GRK dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama instansi terkait di internal Pemprov DKI Jakarta maupun eksternal

100%




Keterangan

13



100%

6 sektor

7 sektor

7 sektor

100%

7 sektor

7 sektor

100%

Dinas Lingkungan Hidup 6 bidang

6 bidang

15.560 flora dan 2.050 fauna


Jumlah spesies / 171 jenis flora dan 171 flora dan 254 jenis flora dan fauna 260 jenis fauna fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota

08




Jumlah jenis 93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi satwa Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi

1

6


Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi

153 ha

Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007

1 Pergub dan 4 kajian

141 ha

1 kajian akademik


150 jenis flora dan 113 jenis fauna

6 bidang

100%

6 bidang

6 bidang

100%

90 tumbuhan dan 2.118 satwa

93 tumbuhan dan 2.120 satwa


52.733 flora dan 340% flora dan 15.560 flora dan 52.753 flora dan 339% flora dan 2.080 fauna 102% fauna 2.050 fauna 2.077 fauna 101% fauna

171 flora dan 258 171 flora dan 258 fauna fauna

100%

171 flora dan 260 fauna

Tidak ada program ini di Dinas Kehutanan (di UPT Ragunan maupun di Bidang Kehutanan)

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

140,34 Ha

149 ha

149 Ha

100,00

153 ha

153 ha

100,00%

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

1 raperda

1 Kajian

1 Naskah Akademis Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZRWP3K)

100,00

1 kajian

1 kajian

100,00%


301



Kode

1

2


3 4 5 Jumlah spesies / 171 jenis flora dan 171 flora dan 254 jenis flora dan fauna 260 jenis fauna fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota

Terlaksananya konservasi air tanah 1

08

8


6 150 jenis flora dan 113 jenis fauna

4300 unit

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup




7 8 171 flora dan 258 171 flora dan 258 fauna fauna

9=(8/7) 100%


10 171 flora dan 260 fauna

300

300

2 unit

2 unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 171 flora dan 260 fauna


Keterangan

13


14 Dinas Kehutanan

1.092

10 AWLR

2

Peningkatan sarana laboratorium lingkungan

Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman 1

08

9

1

08

10

Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan

Luas RTH Program Pengelolaan RTH pertamanan dan Pertamanan dan pemakaman yang Pemakaman dikelola (ha)

Dinas Lingkungan Hidup 35 peralatan laboratorium

10 peralatan laboratorium




67%



120%

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

164 jenis

164%

100 jenis

124 jenis

124%

Jenis Reagent


Dinas Lingkungan 100% Tertanganinya IPAL dan Hidup Limbah B3 di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2975,74 Ha

13,75

50,45

50

18,03

36%

50

15

30%

Dinas Kehutanan

2.925,74 Ha

3,64

5,91

50

0

0,00

50

20,22

40%

Tidak ada penambahan luas RTH Dinas Kehutanan yang dikelola pada tahun 2016 karena pembangunan taman gagal lelang

302


Kode

1

1

1

08

08


2

11

Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

12

Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman



08

1

09

1

09

1

09

1

10

13



13 Tahun 2016 gagal lelang

14 Dinas Kehutanan

4 60

5 6

6 10

7 10

8 0

9=(8/7) 0,00

10 10

11 13

359

15

11

19

0

0,00

21

25

119%

Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat

110 lokasi

14

49

20 lokasi

10 lokasi

50%

20 lokasi

10 lokasi

50%

Dinas Kehutanan

Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat

450 Kegiatan

59

48

55

27

49%

55

28

51%

Dinas Kehutanan

5 Kegiatan

0

0

1

1

100%

1

-

-

39.959

55%

Dinas Kehutanan

0%


0%


3 Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola

550.405

1



Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman


73


35.972


73.000

34.139

47%

73.000


Dinas Cipta Karya, Tidak ada pembangunan sarana Tata Ruang dan keindahan kota pada tahun 2016 Pertanahan / Dinas karena gagal lelang Kehutanan

Tidak dilaksanakan pada tahun 2017 Dinas Kehutanan

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

URUSAN PERTANAHAN

01

02

Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah Kelurahan Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang terdata P4T

Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan

267 Kelurahan

100

0

100

8 Kelurahan

100

20 Kelurahan

100

12 Kelurahan

0

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

303

60%

0%

10 Kelurahan

100

0

0


Kode

1

1

1

1

10 01

10 02

10 03


2 Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan


3 Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana persentase Prasarana Kependudukan penerbitan kartu dan Pencatatan Sipil keluarga

Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil






4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


1 SPM

1 SPM

-

-

-

-

1 SPM

1 SPM

100,00%

9 SOP

2 SOP

0 SOP

2 SOP

-

0%

1 SOP

10 SOP

111,11%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 Sub Aplikasi SIAK

2 Sub Aplikasi SIAK

2 Sub Aplikasi SIAK

0 Sub Aplikasi SIAK

1 Sub Aplikasi SIAK

100%

0 Sub Aplikasi SIAK

0 Sub Aplikasi SIAK

100,00%





13

14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100%

95,59%

96,26%

100,00%

97,55%

97,55%

100%

98,00%

98,00%


persentase penerbitan kartu tanda penduduk

100%

96,83%

98,51%

100,00%

98,67%

98,67%

100%

99,00%

99,00%


persentase penerbitan kutipan akta kelahiran

85%

81,74%

89,24%

82,00%

93,20%

113,66%

85%

95,00%

111,76%


persentase penerbitan kutipan akta kematian

60%

15,49%

17,07%

55,00%

82,98%

150,87%

60%

85,00%

141,67%


1 Kajian

1 Kajian

-

-

-

-

-

-

-

tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk

Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal

25 instansi

16 instansi

20 instansi

21 Instansi

304

21 Instansi

100,00%

25 instansi

25 Instansi

100%




Kode

1

1

10 04


2

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat




3

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11

persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan

95,00%

77,00%

84%

90%

91%

100,00%

95,00%

95%

100%

Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk

persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan

11



persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan

1





Keterangan

13


14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100,00%

98,00%

99,20%

99,23%

99%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 60 Lokasi

10 lokasi

10 lokasi

18 Lokasi

10 lokasi

180,00%

10 Lokasi

50 Lokasi

100,00%

KTP (1%)

KTP (38,31%)

KTP (8.92%)

KTP (3%)

1,70%

176,47%

KTP (1%)

1%

100,00%

Akta Kelahiran (0%1%)

Akta Kelahiran (10,79%)

Akta Kelahiran (19%)

Akta Kelahiran (2%)

0,03%

666666,67%

Akta Kelahiran (0%-1%)

1%

100,00%

Akta Kematian (010%)

Akta Kematian (18,51%)

Akta Kematian (20.91%)


12,17%

100,00%


10%

100,00%

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

305





Kode

1








2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

3 Presentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)

4 100

5 30

6 70,15

7 85,71

8 76,92

9=(8/7) 89,74%

10 100

11 58


Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif

68 (100%)

65

67

67

67

100,00%

68

68

100,00%

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

267

267

267

267

267

100,00%

267

267

100,00%


Jumlah kelurahan layak anak

267

39

73

220

76

34,55%

267

267

100,00%


Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

100

65

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%


persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

55,46

51,85

49,26

53,47

51,18

95,72%

55,46

51,46

92,79%


Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender (PUG)

445

235

310

375

387

103,20%

445

445

100,00%


Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


306



13

14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk


Kode

1 1

12


2 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana


3


4

5

Total Fertility Rate (TFR)

Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru

2,1

511.765

6

2.3 (mengikuti tahun sblmnya) 1,73 (perhitungan berdasarkan SUSENAS)




7

8

9=(8/7)


10



Keterangan


13

14

2

2,2

2,2

100,00%

2,1

0,00%


440.694

423.874

475.520

518.547

109,05%

511.765

0,00%


Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

78,3

81

80

78

67,46

86,71%

78,3


Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )

4,92

11

12

5

16,93

342,71%

4,92


Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun .

3,2

4

1

3

0,37

11,21%

3,2


Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)

1

1

2

2

100,00%

2

307

2

0,00%



Kode

1


2


3 Persentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW)


7

8


95

0,00%


105,88%

70

0,00%


0,00%


99,26

9=(8/7) 110,29%

Program Advokasi dan Persentase institusi Komunikasi, Informasi, dan masyarakat yang melaksanakan KIE Edukasi

95

81

85

92

87

Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan

70

61

69

68

72

0

0

100,00

Keterangan

94,57%

90

100,00%


100

100

100,00%

6


70

Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

5




100

Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya

4


10000,00%

10


100,00%

13


Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja

817

311

318

670

335

50,00%

817

0,00%


jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif

1.185.972

1.108.841

1.082.195

1.181.229

1.370.787

116,05%

1.185.972

0,00%


85

68

79

80

79,27

99,09%

85

0,00%


Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang berKB

308


Kode

1

1 1

13 13


2

01

URUSAN SOSIAL Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial


3 Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

13

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

4

5 95

6 84




7 83

8 93

82,11

9=(8/7) 88,29%


10




95

13



85

55

60

75

0

0

85

0

0 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Dinas Sosial

15,20

14,50

15,4

15,00

17,6

117%

15,20

15,20

100% Target dapat tercapai, optimalisasi pelayanan WBS di panti sosial merupakan salah satu program prioritas

Dinas Sosial

Persentase PMKS di jalanan

5 (546 orang)

50

27

10

10

100%

5 (546 orang)

5

100% Target dapat tercapai, salah satu upaya untuk mengurangi PMKS jalanan di ibukota adalah dengan menempatkan petugas non PNS yang berasal dari masyarakat untuk menghalau PMKS serta membantu merujuk PMKS ke panti sosial

Dinas Sosial

Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS

Implementasi

1 dokumen

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak

27 (45 lokasi)

20 (25 lokasi)

22 (35 lokasi)

25

22

88%

27 (45 lokasi)

22

81,5% Jumlah panti sosial saat ini 22 panti Dinas Sosial yang ada di 45 lokasi. Dari 45 lokasi panti sosial sebanyak 40 sudah layak, sehingga hanya 5 lokasi yang kondisiinya perlu rehab total dan rehab sedang

134

77

87

100

87

87%

134

96

71,6% Tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk rehab SKKT

Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial

1


Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan

309

Implementasi

Dinas Sosial

Dinas Sosial


Kode

1 1

1

1

13

13

13

03

04

05


2 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial


3 Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

14

1

14

6

7


1.502

2.000

1502

9=(8/7) 75%

Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

21.652

11000

13987

17000

13987

persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta

7.5%

0%

0%

7%

Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri

96.951

21.924

26.644

Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri

10.641

6895

3 jam

Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial

5


1.016

Program Pelayanan Respontime Perlindungan dan Jaminan penanggulangan bencana Sosial

4


2.209

Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial

1


8


10


Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 68% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus lembaga sosial hanya ada penilaian lembaga berprestasi


14 Dinas Sosial

2.209

1.502

82,28%

21.652

13987

0

0%

7.5%

0

70000

26244

37%

96951

34644

9005

8000

9005

112,56%

10641

9005

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial

Dinas Sosial

100

100

100

100

100

100%

100

100

100% Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial

Dinas Sosial

1.937

690

690

1500

0

0%

1937

0

64,6% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada Dinas Sosial anggaran pelatihan pengurus tenaga kesejahteraan sosial hanya ada penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi

#VALUE! Dinas Sosial tidak ada mempunyai anggaran untuk melakukan survey tentang kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos

Dinas Sosial

35,7% Tidak adanya alokasi anggaran di Dinas Sosial 2016 dan 2017 untuk UEP Keluarga Miskin Membutuhkan anggaran yang besar serta kondisi SDM yang terbatas 84,6% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP PMKS

0 Tahun 2016 dan 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk jaminan sosial penyandang disabilitas

Dinas Sosial

Dinas Sosial

URUSAN KETENAGAKERJAAN 01

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

persentase pencari kerja yang ditempatkan

85% 39.969 orang

70% 22.533 orang

26.927 orang

80% 34.157 orang

310

23.335 orang

68%

85% 39.969 orang

23.335 orang

58%

Disnakertrans


Kode

1


2


3 persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja

1

14

02

Program Peningkatan Persentase tingkat produktifitas tenaga Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja

1

14

03

Program Perlindungan dan Persentase Perusahaan yang Jaminan Sosial Tenaga wajib Kerja menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja

1

14

04

Program Penguatan sistem persentase jumlah lulusan Pusat dan fasilitas pendukung Pelatihan Kerja pusat pelatihan kerja (PPK) yang ditempatkan

1

14

1

15

1

15

05

181.464 orang

8 9.097 orang

9=(8/7) 5%

10 93% 190.537orang

11 9.097 orang




Keterangan

13


14 Disnakertrans

5.250 orang

100%

85% 5.414 orang

5.250 orang

97%

Disnakertrans

75% 63% 28.312 perusahaan 35.453 perusahaan

31.584 Perusahaan

71% 34.171 perusahaan

69.497 Perusahaan

203%

75% 35.453 perusahaan

69.497 Perusahaan

196%

Disnakertrans

3.410 orang

78% 5.248 orang

3.675 orang

70%

80% 5.540 orang

3.989 orang

72%

Disnakertrans

20 orang

83% 50 orang

39 orang

78%

85% 25 orang

25 orang

100%

Disnakertrans

5% 256

4,03 % 206

80,46%

5%

5%

90,00%

Dinas KUKMP

68.18% 4,500,000,000,00 0

100%

5% 8,200,000,000,00 0

5%

100,00%

Dinas KUKMP

3

7,5%

40

4

10,0%

Dinas KUKMP

2.69 % 205

53%

5% 9515

0

60,00%

Dinas KUKMP

5.540 orang

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif

6.400

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru

7 88%


82% 5.248 orang

80%

76%

6 164.181 orang



3.410 orang

Program Peningkatan Usaha Koperasi

Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi

5 78% 252.641 orang


4.736 orang

85% 25 orang

01

02

85% 5.414 orang

persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan

Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi 15

4 93% 190.537orang

Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

1


74%

4.394 orang

79% 10 orang

96

8.200.000.000.000

160

7.300.000.000.000

3

9.515

66

376

2.400.000.000.000

5% 330000000000

22

40

96

5% 381

311


Kode

1


2

Program Pemberdayaan UMKM 1

15

03


3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek

Jumlah UMKM mandiri/dibina

15

04

Program Penyediaan Dana persentase Peningkatan Jumlah Bergulir dan Kemitraan Dana Bergulir yang Koperasi dan UMKM Disalurkan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM 1

1

15

16

05

4

5

6

persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara

402000

Dinas KUKMP

5%

1%

20,00%

minus (-) artinya PKL / Usaha Mikro Dinas KUKMP yang diluar Binaan berkurang

0%

5% 66,142

0

20,00%

Mengalami penurunan yang sangat Dinas KUKMP significant karena UPDB PEMK dibubarkan sehingga tidak ada pemanfaat dana bergulir

0

0%

10% 467,646,687,618

0

0,00%

UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi Dinas KUKMP tidak ada penyaluran dana bergulir

10%

0

0%

10 % 177013

0

0,00%

UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi Dinas KUKMP tidak ada penyaluran dana bergulir

20%

0,047

0%

20 % 402000

0

25,00%

Dinas KUKMP

1

0

0%

1

1

100,00%

Dinas KUKMP

1

8

100%

1

5

100,00%

Dinas KUKMP

23%

5%

-0,1462

0%

3.857

5% 350

-0,5284

17.168.000.000

5.943.000.000

10%

4.481

1.268

(4.468)

5.198

177013

25,00%

450

66.142

persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)

500

2.000

1,83%

(200)

Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran

4

0

Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL

5

0

0

1


2.000

285

5%

Keterangan

11 400


9=(8/7) 16%

62%


1.000


8 160

290



7 1.000

362

11.060

Rp467.646.687.618


330

9.582

Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan

1


URUSAN PENANAMAN MODAL

312

10


13

14 Dinas KUKMP


Kode

1 1

1

16

16

01

02

1

16

03

1

16

04

1

16

1

17

05


2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


3 Jumlah Proyek PMA dan PMDN

Program Peningkatan Kinerja BUMD

Jumlah Setoran PAD dari BUMD

Program Pelayanan Penanaman Modal

Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu

Program Peningkatan Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Program Peningkatan Jumlah Perusahaan Pengawasan Pengendalian yang Ditinjau Penggunaan Penanaman Modal Perizinannya








Keterangan


13

14

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11

PMA : 1500 proyek

PMA : 3779 proyek

PMA : 1468 proyek

PMA : 1425 proyek

PMA : 6751 proyek

100%

PMA : 1500 proyek

PMA : 850 proyek

57%


PMDN : 100 proyek

PMDN : 167 proyek

PMDN : 90 proyek

PMDN : 98 proyek

PMDN : 463 proyek

100%

PMDN : 100 proyek

PMDN : 50 proyek

50%


3% dari PAD

1,48% dari PAD

0,8% dari PAD

2% dari PAD

0,84% dari PAD

42,00

3% dari PAD

1,09% dari PAD

100%

-

85%

100%

99%

99%

100%

100%

100%


PMA : Rp. 59,57 Triliun


76%


PMA : Rp.45 Triliun

70%



PMA : Rp. 47,35 PMA : Rp. 45,24 Triliun Triliun

Data realisasi PAD tahun 2016 masih dalam proses perhitungan oleh BPKD


PMDN : Rp. 13,97 Triliun





94%


PMDN : Rp. 10 Triliun

72%


1 sistem

-

1 sistem

1 sistem

1 sistem

100%

1 sistem

1 sistem

100%


8.700 Perusahaan (akumulasi 20132017)

1.811 Perusahaan

1.825 Perusahaan

2.000 Perusahaan 2376 Perusahaan

100%

2.200 Perusahaan

1200 Perusahaan

54,55%


730 orang pelaku seni

URUSAN KEBUDAYAAN

1

17 01

Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan


110 orang pelaku 130 orang pelaku 140 orang pelaku 100 orang pelaku seni seni seni seni

71,43


1

17 02

Program Perlindungan, Jumlah perlindungan 28 Jenis 5 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 4 Jenis dan pengembangan pendokumentasian pendokumentasia pendokumentasia pendokumentasian pendokumentasia Pengembangan dan n seni budaya seni budaya yang n seni budaya seni budaya yang n seni budaya Pemanfaatan Kebudayaan kebudayaan Betawi yang hampir hampir punah yang hampir secara adaptif hampir punah dan yang hampir punah punah 20 jenis punah pengembangan seni budaya betawi

0,80

5 Jenis 26 Jenis pendokumentasia pendokumentasi n seni budaya an seni budaya yang hampir yang hampir punah punah

313

97,33%

Pemberian penghargaan kepada pelaku Seni dilaksanakan melalui kegiatan Anugerah Budaya,yang rutin dilaksanakan tiap tahun.

Disparbud

92,85%

Pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dilaksanakan melalui kegiatan Eksperimentasi Seni Budaya Betawi, Tahun 2016 telah mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Warisan Tak Benda Indonesia

Disparbud


Kode

1

1

17 03


2

Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan


3 Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu

4 61 Lokasi Pusat Kebudayaan

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan

387

Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan

1

17 04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan











9=(8/7) 42,00


11 21lokasi pusat kebudayaan

86

54

62,79

129

376


Keterangan


13 Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu relatif tidak ada penambahan.

14 Disparbud

97,15%

Event seni budaya yang melibatkan sanggar kesenian berada di 5 wilayah kota termasuk hasil penyelenggaraan pelatihan pada sanggar-sanggar di Balai Latihan Kesenian

Disparbud

4500 pelaku kebudayaan




1.890 pelaku kebudayaan

217,24


4.597 Pelaku Kebudayaan

102,00%

Pelaku seni yang mendapatkan wawasan dan keterampilan dilakukan melelui pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Pelatihan Kesenian

Disparbud

Jumlah temu budaya

67 temu budaya

5 temu budaya

5 temu budaya

17 temu budaya

6 temu budaya

35,29

20 temu budaya

29 temu budaya

34,91%

Temu budaya yang dilaksanakan berupa misi kesenian baik di dalam maupun luar negeri

Disparbud

Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya

473 balai rakyat

43 balai rakyat

43 balai rakyat

258 balai rakyat

196 balai rakyat

75,96

129 balai rakyat

206 balai rakyat

43,55%

Jumlah Kawasan yang dikembangkan

4 Kawasan

4 Kawasan

1 Kawasan

4 Kawasan

4 Kawasan

100,00

4 Kawasan

4 kawasan

100,00%

Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya

15.037.755 Pengunjung


3,097,161 Pengunjung



101,18


3860000

105,00%

jumlah pengunjung ke kawasan Disparbud yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu Babakan, dan Kep. Seribu

Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1

100%

8,74%

18,27%

27,18%

16,8%

74,07

38,83%

42,81%

42,81%

Penataan kawasan kota tua pada Disparbud zona inti dan zona 1 dimaksudkan adalah penataan Museum pada zona inti terdiri dari penataan Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum seni Rupa dan Keramik

Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan

25 bangunan

3 bangunan

4 bangunan

8 bangunan

12 bangunan

66,67

9 bangunan

22 bangunan

88,00%

314

Balai rakyat yang difungsikan Disparbud sebagai pusat kegiatan sosial budaya termasuk didalamnya adalah RPTRA di 5 wilayah kota dan Kabupaten Kep. Seribu kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu Babakan, dan Kep. Seribu

Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan terdapat di 5 kawasan destinasi termasuk di Pulau Onrust

Disparbud

Disparbud


Kode

1

1 17 05


2 Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan


3 Jumlah penyelenggaraan/kei kutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta

Jumlah event seni budaya yang diselenggara-kan

Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik

1

18

1

18


4 58 event festival budaya nasional dan daerah


110 event kegiatan 14 event seni budaya kegiatan seni nasional budaya nasional





22 event 23 event kegiatan kegiatan seni seni budaya budaya nasional nasional





9=(8/7) 50,00

10 11 13 event festival 44 event festival budaya nasional budaya nasional dan daerah dan daerah

21 event

86,96

24 event kegiatan 142 event seni budaya kegiatan seni nasional budaya nasional

91 event

10,93

915 event

660 Event


140,10%

17,27%

Keterangan

13 Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta dilaksanakan sendiri oleh Disparbud, dan juga dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swata.


14 Disparbud

Event kegiatan seni budaya nasional Disparbud berupa festival seni budaya diselenggaran oleh SKPD/UKPD Dinas dan Pariwisata dan Kebudayaan.

3820 event

258 event

42 event

832 event

Target Event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik, ditetapkan terlalu tinggi dan tidak rasional, sehingga target tidak mungkin dapat dicapai.

Disparbud

25

14

15,01

22

25

Dinas Olahraga dan Pemuda

Jumlah anggota Pramuka yang aktif

305.150 orang

336.415 orang

1.135.522 orang

287.200 orang

305.150 orang


Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif

95

70

80

90

95


Juara Umum POMNAS XV ; Juara Umum POPNAS XIV


23


URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA 01

Persentase pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

1

18

02

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event

Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS dan POPNAS Tahun 2013, 2015 dan 2017

1

18

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar

23

Juara Umum Juara Umum PON POMNAS XIV ; XIX Juara II POPNAS XIII

9

13

20

315


Kode

1

1

18


2

04


19

1

19

19



11


Keterangan

13


7 38

Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar

4

3

4

3

4


Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi

2

3

2

2

2


Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda

5.232.310

Program Pengembangan Indeks Pembangunan Olahraga Olahraga (IPO)

10 38


6 36

4.825.381

9=(8/7)


5 35

4.530.425

8


4 38

14 Dinas Olahraga dan Pemuda

4.983.152

5.232.310


40

34

24

38

40


14 kali

8 kali

10 kali

12 kali

14 kali


URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

1


3 Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan

Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan ) 1


04

Program Pendidikan Politik Meningkatnya partisipasi pemilih Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub

48 Ormas Etnis, 10 44 ormas dan 8 48 Ormas Etnis, Ormas Keagamaan ormas 10 Ormas keagamaan Keagamaan

300 Sekolah

50 Sekolah

50 sekolah

48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan

37 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan

89%

50 sekolah

50 sekolah

100%

Pemilu legislatif dan Pemilu legislatif pilpres 70,67% ; dan pilpres 70,65%

48 Ormas Etnis, 48 Ormas Etnis, 10 Ormas 10 Ormas Keagamaan Keagamaan

50 sekolah

50 sekolah

100%

Bakesbangpol

100%

Bakesbangpol

Bakesbangpol

316


Kode

1


2


3

Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu 1

19

05

Program Pencegahan dan Berkurangnya potensi konflik di Penanggulangan Konflik kalangan masyarakat

1

19

08

Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

1

1

20

20 01


4 Pemilu Gub/Wagub 71,71% 25%dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)

10 Konflik

5

6



7

8

4050 orang dari 2,5% dari data 5%dari data DP4 (Fokus pada jumlah pemilih DP4 (Fokus pada pemilih pemula) pemula ± 5000 pemilih pemula) orang / 81%

19 Konflik

16 Konflik


13 Konflik

4400 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)

13 Konflik

9=(8/7)

88%


10 Pemilu Gub/Wagub 71,71%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pemilu Gub/Wagub 71,71%

5%dari data DP4 5000 orang dari (Fokus pada jumlah pemilih pemilih pemula) pemula (± 5000 orang)


Keterangan

13 Partisipasi Pemilih Meningkat


14 Bakesbangpol

100%

Bakesbangpol

100%

10 Konflik

10 Konflik

100%

Bakesbangpol

Meningkatnya jumlah 30 Ormas dan 125 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas lembaga-lembaga LSM yang mandiri dan 20 dari 638 dan 25 dari 638 dan 25 dari 638 dan 25 dari 638 kemasyarakatan dari jumlah Ormas LSM yang LSM yang LSM yang LSM yang yang terdaftar dan dan LSM yang terdaftar terdaftar terdaftar terdaftar mandiri terdaftar

100%

5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar

5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar

100%

Bakesbangpol

Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif

90%

100% Partai politi 100% Partai politi yang yang memperoleh Kuota Legislatif memperoleh yang difasilitasi Kuota Legislatif yang difasilitasi

100%

Partai PPP diharapkan tahun 2017 Bakesbangpol sudah tidak dualisme kepemimpinan agar capaian 100%

50 evaluasi Perda

57%

100% Partai politi 90% Partai Politik 80% Partai Politik 100% Partai politi yang memperoleh difasilitasi difasilitasi yang memperoleh 9 Partai politik Kuota Legislatif yang Kuota Legislatif yang difasilitasi memperoleh yang difasilitasi Kuota Legislatif yang difasilitasi

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Perda yang dievaluasi

50 evaluasi Perda

Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan

20 Penyempurnaan 3 Ranperda hasil 4 Ranperda hasil 5 Penyempurnaan 5 Ranperda hasil evaluasi evaluasi Ranperda hasil Penyempurnaan Evaluasi evaluasi Ranperda hasil evaluasi

3 Evaluasi Perda

11 Evaluasi Perda

10 Raperda

33 Evaluasi Perda 5 Evaluasi Perda

15%

100%

8 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi

61 evaluasi pergub

20 Evaluasi Pergub

5 Evaluasi Pergub

25%

Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan

61 Ranpergub hasil evaluasi

10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi

10 penyempurnaan Ranpergub hasil Evaluasi

100%

317

20 Evaluasi Pergub 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi

Biro Hukum

Biro Hukum

100%

2 Raperda

2 Raperda

Jumlah Pergub yang 80 Evaluasi Pergub 7 Evaluasi dievaluasi Pergub 30 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi

5 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi

0

Biro Hukum 8 Evaluasi Pergub

100%

Biro Hukum

10 Penyempurnaa Ranpergub Hasil Evaluasi

100%

Biro Hukum



Kode

1 1

20

2 2

Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian


3


4 12 Rapergub KEK Marunda Beroperasi

5

Jumlah Kajian Ketahanan Pangan

3 Dokumen

0

Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL

5 Laporan Koordinasi

Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

6

0



7 3 Rapergub Pembangunan KEK Marunda



10 3 Rapergub 1. Pembangunan KEK Marunda 2. Penunjukan Badan Usaha untuk Pengelolaan KEK Marunda

11


-

0

0,6667

1 (satu) dokumen Evaluasi Pola Distribusi Pangan di DKI Jakarta

1 laporan

100%

4 laporan

0,8

1 Laporan

1 laporan

1


8

9=(8/7)

-

0

0

2 laporan

1 Laporan


Jumlah Kajian Transportasi

5 Kajian

0

0

1 Kajian

2 laporan

1

1 Kajian

5 laporan

1

Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro

5 Kajian

1 laporan

1 laporan

1 Kajian

1 laporan

100

1 laporan

5 laporan

100

Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi PasarPasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya


Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta



1 laporan

1 laporan


318


1 laporan

100

1 laporan

Keterangan

13 1. KEK Marunda belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Persyaratan menjadi KEK belum terpenuhi

100

14 Biro Hukum Biro Perekonomian / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Dinas KUKMP

Tahun 2016: 1. Survey Capaian SPM Transjakarta

Dinas Perhubungan Biro Perekonomian

Perlu kejelasan siapa yang melaksanakan monitoring

5 laporan


BP BUMD

Biro Perekonomian


Kode

1

1 20 03


2 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah


3 Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan


4

5

6

Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik

pelaksanaan PATEN

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan 1

20

04

Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan


7 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan

Terbitnya Perda No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP

Implementasi PTSP di 318 outlet pelayanan

pelaksanaan PATEN

Pergub Pendukung

54 Perkara

42 perkara


8 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan 120 Kecamatan

Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan

Perda RT/RW, Pergub Pendukung

200 perkara


40 perkara

319

-

Implementasi PTSP di 318 outlet pelayanan

9=(8/7) 38,59 %

-

100%

Pergub Pendukung / Kepgub Pendukung

80%

74 Perkara

185%


10 Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan

implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan

pelaksanaan PATEN

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan


13 Pembinaan kepada Aparat Kecamatan/Kelurahan tentang kebijakan-kebijakan bidang pemerintahan (didukung anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor


14 Biro Tapem

Biro Tapem

-

-

Implementasi PTSP di 316 outlet pelayanan. Pada tahun 2017 jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan telah dihapuskankan oulet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.

100%

Pergub Pendukung

40 perkara

Keterangan

Berhenti Di Naskah Akademis di Tahun 2015


Pembahasan Perda RT/RW tergantung penjadwalan pada Balegda Didukung Anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor 40 perkara

100%

Biro Tapem

Biro Hukum


Kode

1

1

1

20


2

05

20 06





3 Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan)

4 1500 sengketa

5 318 Sengketa

6 437 sengketa

7 250 sengketa

Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat

500 Aparatur

350 Aparatur

200 Aparatur

100 Aparatur

1.000 Masyarakat

570 Masyarakat

600 Masyarakat

200 Masyarakat

Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun

Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional

Jumlah kerjasama Sister City

0 Aparatur



9=(8/7) 100%

10 318 Sengketa

11 177 sengketa


0%

100 Aparatur

0

0%

Biro Hukum

100%

200 Masyarakat

200

100%

Biro Hukum


8 250 sengketa



13

14 Biro Hukum

200 Masyarakat

Biro Kesos

13

25 Kebijakan (Pergub, Ingub, Kepgub dan Perda)

22 Kebijakan (Pergub, Ingub, Kepgub dan Perda)

13

36

276,92%

13

13

11 Organisasi internasional





100%



182%

Biro KDH dan KLN

1 tuan rumah kegiatan internasional




-

0%

Tidak ada target


100%

Biro KDH dan KLN

18 event internasional





247%



350%

Biro KDH dan KLN

200%

1 calon sister city

1 calon sister city

100%

Biro KDH dan KLN

100%

9 isu Kerjasama

9 isu Kerjasama

100%

Biro KDH dan KLN

7 kota aktif melaksanakan program

233%

Biro KDH dan KLN

Kunjungan 6 Sister City

150%

Biro KDH dan KLN

Jakarta memiliki 24 1 calon sister city 1 calon sister city 1 calon sister city 2 calon sister city Sister City 9 isu Kerjasama

9 isu Kerjasama

9 isu Kerjasama

9 isu Kerjasama

9 isu Kerjasama

Sister City Jakarta aktif sebanyak 10





133%


Meningkatnya hubungan Sister City Jakarta





125%


Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta

Rencana International 16 peserta Youth Program Daerah Prov. DKI Jakarta

-

25 peserta

320

0%

25 peserta

16 peserta

100%

Pelaksanaan Jakarta International Youth Program tidak dilaksanakan setiap tahunnya karena tergantung 64% kesiapan peserta mitra kerjasama luar negeri dan manfaatnya secara langsung bagi Pemerintah Daerah

Biro KDH dan KLN



Kode

1

1

20

2

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual

7


3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, dan posko kesehatan haji

1

20

8

Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif






4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21

15

8

24

28

117%

21

21

100%

Biro Dikmental

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Biro Dikmental

7891 jamaah haji

5668 jamaah haji

5668 jamaah haji

5735 jamaah haji

5735 jamaah haji

100%

7891 jamaah haji

7891 jamaah haji

100%

Biro Dikmental

100%

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi




13 14 Perjanjian Kerjasama antara Biro Tapem pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodetabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan

100%

100%

Biro PKLH

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag)

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag)

Biro PKLH

Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan

10 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi



Biro PKLH

Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit

3000 IUJK

600 IUJK

600 IUJK

Biro PKLH

321



Kode

1

1

1

20

20

2

9

11


6


7 100%


8

9=(8/7)


10 100%



Keterangan

13


4 100%

14 Biro PKLH

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi

100%

100%

100%

Biro PKLH

Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan

100%

100%

100%

Biro PKLH

Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup

100%

100%

100%

Biro PKLH

Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

persentase Berkurangnya keluhan terhadap Program Administrasi pelayanan Umum dan kebersihan, AC, air, Kerumahtanggaan Daerah lift dan lampu penerangan kantor.

persentase Menurunnya kasus tindak kriminal Terlaksananya penataan Program Penataan kelembagaan Kelembagaan, perangkat daerah Ketatalaksanaan dan SDM pemerintah DKI Aparatur Jakarta 20

5


3 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda

1


0%

20%

20%

20%

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

0%

20%

20%

Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah

Pergub Organisasi Perangkat Daerah

Tidak ada target

18,60%

93,16%

0%

0%

100%

Biro Umum

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Biro Umum

10%

0%

100%

0%

0

100%

Biro Umum

Tidak ada target

Tidak ada target

-

Evaluasi Pergub OTK

100%

12

322

Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah

Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



Kode

1

2


3 Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik


4 5 Evaluasi Pelayanan Implementasi terpadu pelayanan terpadu

Tertatanya peringkat Evaluasi Jabatan jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan 1

1

20

20

13

14

Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah 1400 acara Daerah

Program Peningkatan Jumlah Raperda Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang difasilitasi pembahasan-nya




6 Tidak ada target

7 Tidak ada target

8 Tidak ada target

9=(8/7) -

Tidak ada target

Tidak ada target

Tidak ada target

Tidak ada target

-

2462 acara

2369 acara

2166 acara

1200 acara

1400 agenda

437 Agenda

317 agenda

1200 agenda

498 agenda

100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi


100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda /Deputi




10 Evaluasi Pelayanan terpadu

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Evaluasi Pergub OTK DPMPTSP

Evaluasi Jabatan

181% 1300 acara

42% 1300 agenda

100%


2.220 acara


100%

Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013


Biro KDH dan KLN

Biro KDH dan KLN

Biro KDH dan KLN

Sekretariat DPRD 87 Raperda

18 Raperda

6 Raperda

20 Raperda

8 Raperda

40%

20 Raperda

20 Raperda

100%

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD

12 kali Reses

2 kali Reses

3 kali Reses

3 kali Reses

3 Kali Reses

100%

3 kali Reses

3 Kali Reses

100%

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD

36 Pembahasan Pansus

2 Pembahasan Pansus

9 Pembahasan Pansus

7 Pembahasan Pansus

5 Pansus

71%

7 Pembahasan Pansus

7 Pembahasan Pansus

100%

106 orang

Bimtek Tidak dilaksanakan

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

14 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah akumulasi tamu yang difasilitasi (2013 s.d 2016) oleh Biro 31% KDH dan KLN (2016 : 400 agenda) tidak termasuk tamu daerah yang langsung diterima oleh SKPD dan tamu yang diterima diluar jadwal

100%


13 Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017

171%

1.652 agenda

100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/D eputi

Keterangan

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD 106 orang

106 orang

106 orang

100%

106 orang

106 orang

100%

Sekretariat DPRD

100%

70%

Bimtek Tidak dilaksanakan

100%

90%

323


Kode

1 1

20

15


2 Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten



3 4 Terlaksananya JP 30 Lokasi koordinasi penataan Sementara lokasi usaha kaki lima

5 JP 42 Lokasi Sementara

6 0

3

6

22 lokasi

22 lokasi

JU 20 Lokasi

22 lokasi

20

16

Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten



7 8 JP 6 lokasi binaan 49 Lokasi Sementara

9=(8/7) 163%

JU 4 Lokasi


10 JP 6 lokasi binaan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 0


Keterangan

13

JU 4 Lokasi

3 lokasi

19 lokasi

0

0


14 Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Utara 22 lokasi

0

Th 2016 tidak ada anggaran

Kota Administrasi Jakarta Barat

JS 15 lokasi

JS 3 lokasi

JS 3 lokasi

Kota Administrasi Jakarta Selatan

JT 30 lokasi

JT 6 lokasi

JT 6 lokasi

Kota Administrasi Jakarta Timur

4

100%

3 lokasi

Terlaksananya JP 4.668 RT, 394 JP 4.420 RT, 384 JP 4.660 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 pembinaan Lembaga RW, 394 LMK, 44 RW, 384 LMK RW, 394 LMK RW, 394 LMK, 44 RW, 394 LMK, kemasyarakatan 44 Karang Karang Taruna Karang Taruna Taruna

100%

JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna

20 Lokasi 1


JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna

3

5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna

6.418 RT, 580 6.475 RT, 583 RW, RW, 579 LMK, 579 LMK, 56 56 Karang Karang Taruna Taruna

6


6418 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna

JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna


6.457 RT, 580 6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, RW, 577 LMK, 56 56 Karang Karang Taruna Taruna

0

JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna

P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna



324

3

100%

JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna

100%





20 Lokasi


80%


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Utara


0

1) Th 2013 terjadi pemekaran RT Kota Administrasi sebanyak 20 RT dan thn 2014 Jakarta Barat sebanyak 13 RT 2). Data RT dan RW Th 2013 berdasarkan LPPD, Th 2014 berdasarkan Buku Profil 2014 dan LMK berdasarkan SK Walikota No.575 /2014, Th 2015 berdasarkan Buku Profil 2015







80%

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu


Kode

1 1

20

17


2 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten


3 Penyuluhan Terpadu

Hukum


4 2650 orang

500 orang

2650 orang

5 400

100 orang

550

6 600

100 orang

300



7 550 orang

0


8 0

9=(8/7) 0%

0

0

800


10 550 orang

0


200 orang


40%

100%

1050

1650

62%

0%

550 orang

0

0%

Keterangan

13 14 Kegiatan tidak diperkenankan untuk Kota Administrasi dianggarkan sesuai dengan arahan Jakarta Pusat dari Bappeda Provinsi


2650 orang

360

250

550 orang

0

Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

800 Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat


Kegiatan tidak diperkenankan untuk Kota Administrasi dianggarkan sesuai dengan arahan Jakarta Pusat dari Bappeda Provinsi



500 orang

100 orang

100 orang

0

0

0

0

200 orang

40%



325


Kode

1


2


3

Penanganan Perkara di Pengadilan Tk. Kota/ Kabupaten


4

5

6

550 orang

125

125

125 perkara

13

25



7

125

25 perkara



8

9=(8/7)

10

11


125

100%

175

375

68%

4 perkara

16%

25 perkara

5 perkara

20%



Keterangan

13


14 Kota Administrasi Jakarta Timur



125 perkara

7 perkara

11 perkara

25 perkara

14 perkara

24%

25 perkara

16 perkara

38%


Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan


1

20

18

Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten

Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat

100%

100%

100%

100%

100%

326

100%

100%

100%

100%



Kode

1


2


3





4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




Keterangan

13


14 Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan


Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara

100%

100%

100%

100%

100%

327

100%

100%

100%

100%

Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol


Kode

1


2


3


4

5

6



7


8

9=(8/7)


10



Keterangan

13


14 Kota Administrasi Jakarta Selatan



1

20

19

Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten

Koordinasi pelaksanaan dan BOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BOP

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara

100%

100%

100%

100%

100%

328

100%

100%

0%

100%



Kode

1


2


3


4

5

6



7


8

9=(8/7)


10



Keterangan

13


14 Kota Administrasi Jakarta Timur


1

20

20

Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten

Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kota Administrasi Jakarta Pusat


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%



329


Kode

1

1

20


2

21

Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten


3

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkungan Kota/Kab





4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




Keterangan

13


14 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tata dan Hidup


100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%




330


Kode

1 1

20

22


2 Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten


3 Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab


4 1050 acara

5 779

6 1037



7 1050


8 1106

9=(8/7) 105%


10 1050 acara



Keterangan

13


14 Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara

1.050

1.548

1.230

1.050

1.087

100%

1.050

0%

100%

-




1

20

22

Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani

518 jenis izin

116 jenis izin

518 jenis izin (Pergub 57 / 2014

476 jenis izin 476 jenis izin (Pergub 7 / 2016 (Pergub 7 / 2016)

331

100%

518 jenis izin

476 jenis izin (Pergub 7 / 2016)

100%

Biro Tapem


Kode

1

1

20


2

23


3 berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP

Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah Gedung Kantor Kecamatan yang memenuhi standar dan Kelurahan


4 1) Sistem perizinan berbasis online 2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu 3) Melayani 4,3 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%

5 1) Sistem Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 300.000 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 89%

6 1) Sistem perizinan berbasis online (IPTM, SIUP, IMB) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 407.706 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 93%



7 1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 500.000 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 95%


8 9=(8/7) 1) Sistem 82,5% perizinan berbasis online (60 jenis izin sudah online) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 4,5 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 97,63%


10 1) Sistem perizinan berbasis online 2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu 3) Melayani 4,3 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online) 2) Sudah besifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP 3) Melayani 5 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%


Keterangan


13

14


85,5%

Kota Administrasi Jakarta Pusat 267

12

9

minimal 6

2

33%

minimal 6

2

33%

Kantor Lurah sudah semua standar


35

10

12

5

5

100%

1

28

80%



6

1

2

1

100% 1

332

0

0

100%



Kode

1


2


3 Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar


4

5

6

44

6

0



7


8

9=(8/7)

0

0%


10


11


0

0%


Keterangan


13

14 Kota Administrasi Kantor Camat sudah semua standar Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara

2

1

1

-

-

-

-

2


100%



2

1

1

0

0%

0

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu BKD (Sekretariat Korpri)

2

100%

79%

79%

terdapat sebanyak 1337 pemohon

0%

terdapat sebanyak 9 pegawai yang BKD (Sekretariat memperoleh pelayanan hukum dan Korpri) tidak menggunakan anggaran dalam DPA

0

1

20

25

Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD

Penyaluran uang duka wafat bagi pensiun Jumlah anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum

Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan Kota/Kabupaten

100%

100%

Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan Kota/Kabupaten

Tidak ada target

79%

0%

75%

0%

79%

100%

0%

100%

333

79%

0%

100%

100%

0%

BKD (Sekretariat Korpri)


Kode

1

1

20


2

26

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan


3 Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik

1

20

27

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik


4

5

6



7


8

9=(8/7)


10



Keterangan

13

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten

9

8,7

9


5 kewenangan

5 kewenangan

5 kewenangan


9

8,7

9



14 Biro Tapem

Biro Tapem

Biro Tapem

Biro Tapem

Inspektorat

1

20

28

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

4,1

3,4

3,4

4,0

3,4

85,00%

4,1

pengembangan sistem informasi terintegrasinya pengawasan dan sistem informasi pelaksanaan perencanaan, sistem pembangunan yang informasi terintegrasi dengan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah perencanaan dan dan sistem informasi sistem informasi pengawasan pengelolaan pelaksanaan keuangan pembangunan

3,4

IPK dapat diperoleh melalui penilaian dari lembaga Transparency 82,93% International (TI). Dalam penilaian, TI tidak dapat di-request sesuai keinginan obyek penilaian. Inspektorat

Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan

75,00%

85%

100%

Tahun 2017, sedang disempurnakan pengembangan sistem Informasi Pengawasan

Inspektorat 1

20

29

Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

85%

70%

84%

96%

80%

334

120,0%

85%



Kode

1

1 20

30

2 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja


3 Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP

Opini Keuangan Daerah

Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta Persentase administrasi / jumlah Program Percepatan rekomendasi hasil Penyelesaian Tindak lanjut pengawasan / hasil pengawasan / pemeriksaan yang Pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti

1

20

31

1

20

31

Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1

20

32

Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan






4 A

5 CC

6 CC

7 BB

8 Ada peningkatan dari tahun sebelumnya

9=(8/7) 75%

10 A

WTP

WDP

WDP

WTP

WDP

_

WTP

WBK (2 SKPD) & WBBM

ZI (Zona Integritas)

-

WBK (2 SKPD)

-

-

WBK (2 SKPD) & WBBM

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 B



Keterangan

13 14 Dikarenakan belum ada Inspektorat/Biro pengumuman resmi dari Tim Organisasi dan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil penilaian predikat LKIP, maka capaian indikator kinerja Peningkatan Penilaian / Predikat LKIP belum dapat diketahui. Dari hasil sementara penilaian, akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penjenjangan Perjanjian Kinerja di SKPD, dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Opini Laporan Keuangan Pemerintah BPKD Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta

-

-

Belum dapat dicapai karena salah satu syarat WBK & WBBM yaitu dengan Opini Keuangan WTP


Inspektorat

95%

70%

84%

82%

100%

121,951%

83%

83%

100%

145

35

45

21

95

452%

21

10

47,62%

100%

90%

95%

100%

1

100%

100%

100%

100%

2969 Bidang

316 Bid (proses surat ukur

10 Bid / 2 sertifikat

100 bid

6 Bidang

6%

100 bid

40 Bid

40%

335

BPKD / BPAD

BPAD

Sertifikasi neraca

atas

lahan

yang non BPAD


Kode

1

1

1

1

1

20

20

20

20


34

35

36





3 Jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan

4 1000

5 1.168 Ged / 642 KDO

6 1.031 Ged / 1.208 KDO

7 1000

8 1054 Ged/1169 KDO

9=(8/7) 100,00%

10 1000

11 84

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 8.4%

Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah

100%

100%

100%

100%

0,8904

89%

100%

100%

100%

BPAD

100,00%

0,8

0,8

100,00%

1

100%

100,00%

1

1

BPKD

Opini Laporan Keuangan Daerah

WTP

WDP

WDP

WTP

WDP

_

WTP

Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah

100,00%

0,48% dari PAD

0,60% dari PAD

100,00%

1

100%

100,00%

1

1

Opini Laporan Keuangan Pemerintah BPKD Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta BPKD

Persentase dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang terserap

1

0,54

0,98

1

0,9

97%

1

0,9

0,9

BPKD

Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu

1

1

1

1

1

100%

1

1

1

BPKD

Jumlah penyertaan modal pemerintah ke BUMD

11,173 Triliun

0,86

1,38

85 Miliar

4.46 Triliun

80.46%

85 Miliar

80,46%

80,46%

BPKD

Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online

14355

4.690

5.238

13.500

3989

29,55%

14355

10237

71%

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal

10 sistem jenis pajak

4

9

9

14

156%

10

14

1,4


Program Perencanaan dan Jumlah penerimaan asli daerah dari Pengembangan Pajak sektor pajak daerah Daerah

47,750 Triliun

27,050 Trillun

29,077 Trilliun

40 Triliun

31,608 Trilliun

79,02%

47,750 Triliun

31,707 Trilliun

66,40%


2

33



Program Peningkatan dan Persentase dokumen APBD yang tepat Pengembangan waktu Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah


336



13 Pengasuransian atas BPAD gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang non neraca

14


Kode

1


2







3 Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak

4 100%

5 83,23%

6 85,82

7 100%

8 0,954924471

9=(8/7) 95,49%

10 100%

11 90,00%


Jumlah Standar Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah

100

74

91

90

101

112%

100

111

111,00%





13

14 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1

20

37

Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah

Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal

13

13

13

13

13

100%

13

13

100%


1

20

38

Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

Jumlah peraturan perundangundangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan

61 peraturan

15 peraturan

12 peraturan

12 peraturan

10 peraturan

83%

13 peraturan

52 peraturan

100%


Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasi-kan

13 peraturan

13 peraturan

13 peraturan

13 peraturan

13 peraturan

100%

13 peraturan

13 peraturan

100%


Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan

100%

100%

100%)

100%

1

100%

100%

100%

100%


Persentase penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah

10 0%

100%

100%

100%

1

100%

10 0%

100%

100%


Jumlah jenis pajak yang mencapai target

13 dari 13 jenis pajak

2 jenis dari 13 jenis pajak




46,15%



69,23%


1

20

39

Program Pelayanan Pajak Daerah

337



Kode

1

1

20

2

41







3 4 Jumlah gedung 43 gedung UPPD layanan pajak mandiri mandiri yang tersedia

5 1

6 6

7 35

8 0

9=(8/7) 0%

10 43 gedung UPPD mandiri

11 11

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,255813953

Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO

20 unit pelayanan pajak daerah

1

1

15

0

0%

20 unit pelayanan pajak daerah

5

0,25


Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan

58 unit pelayanan 58 unit pelayanan pajak pajak

58

58

58

100%

58 unit pelayanan pajak

58

100%


1.839 orang

2.000 orang

1.694 orang

85%

2.000 orang

6.625 orang

66%

Program Penataan Sistem Terpenuhinya SDM melalui Manajemen SDM Aparatur aparatur sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test ) sesuai formasi jabatan

10.000 orang

788 orang


338



13

Pada tahun 2015 dan 2016 DKI Jakarta tidak Pemprov. mendapatkan formasi CPNS Umum dari Kementerian PAN dan RB serta kemungkinan adanya moratorium pada Tahun 2017 sehingga proyeksi realisasi yang dimasukkan adalah SDM CPNS hasil recruitment guru bantu Tahun 2015 dengan menggunakan CAT.

14 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

BKD



Kode

1

1

20

2

42

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai



3 4 Tersedianya sistem Lurah, Camat dan promosi dan mutasi Eselon Tertentu pegawai secara terbuka

5 a. 44 Ka. Puskesmas dan 267 Ka. Sekolah. b. Jabatan pada BPTSP, dengan rincian formasi sebagai berikut : Eselon II : 1 Jabatan Eselon III : 12 jabatan Eselon IV: 321 jabatan Jabatan c. Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dengan rincian formasi sebagai berikut: Eselon II : 95 jabatan Eselon III : 891 Jabatan Eselon IV : 5.522 jabatan



6 7 a. 1 orang Lurah, Camat dan Eselon Tertentu Deputi Gubernur. b. 30 orang kandidat Eselon II (seleksi tahap 1) c. 40 orang kandidat Eselon II (seleksi tahap 2)


8 a. 91 Kandidat Potensial Jabatan Pratama. b. 115 Kandidat Potensial Camat. c. 317 Kandidat Potensial Lurah.

orang



9=(8/7) 100%

10 Eselon Tertentu

11 Lurah, Camat dan Eselon Tertentu


Tinggi orang

Keterangan


13 Jenis jabatan yang akan diisi melalui mekanisme lelang/ seleksi terbuka sangat bergantung pada kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pembina kepegawaian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

14 BKD

Dengan ditetapkannya Pergub Nomor 202 Tahun 2015 tentang Penghargaan kepada PNS Berprestasi, jumlah PNS yang diberikan penghargaan berprestasi berkurang dari 60 orang menjadi 24 orang tiap tahunnya.

BKD

calon orang calon

Jumlah pegawai yang menerima penghargaan

200 orang

31 orang

8 orang

45 orang

7 orang

16%

50 orang

83 orang

42%

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD

13 kajian

4 kajian

2 kajian

3 kajian

3 kajian

100%

3 kajian

13 kajian

100%

BKD

400 SKPD/UKPD

96 SKPD/UKPD

75 SKPD/UKPD

80 SKPD/UKPD

19 SKPD/UKPD

24%

80 SKPD/UKPD

93%

BKD

19.266 orang

2.575 orang

2.173 orang

3.741 orang

3.721 orang

85%

3.728 orang

370 SKPD/UKPD 17.443 orang

Jumlah pensiun yang tepat waktu dan tepat bayar

339

91%

Dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat kebijakan perubahan BUP untuk jabatan non fungsional guru dari 56 tahun menjadi 58 tahun.

BKD



Kode

1

1 20

43

2 Program Pendidikan dan Pelatihan







3 4 Jumlah Pegawai 450 orang yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa

5 90 orang

6 90 orang

7 90 orang

8 300 orang

9=(8/7) 333%

10 90 orang

11 720 orang


300 orang

75 orang

180 orang

60 orang

1.237 orang

100%

60 orang

1522 orang

507%

Badan PSDM

540 orang

90 orang

180 orang

120 orang

120 orang

100%

120 orang

510 orang

94%

Badan PSDM

651 orang

132 orang

111 orang

130 orang

160 orang

123%

130 orang

663 orang

102%

Badan PSDM

Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya


340



13

14 Badan PSDM



Kode

1

2


3 Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik


20

44

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat



4 1290 orang

5 300 orang

6 240 orang

7 300 orang

8 150 orang

9=(8/7) 50%

10 300 orang

11 870 orang

435 orang 339 orang 375 orang


60 orang 126 orang

90 orang 120 orang 0 75 orang

150 orang 65 orang 0

167% 54% 0



110% 73% 96%

Badan PSDM Badan PSDM Badan PSDM

3642 orang

505 orang

210 orang

758 orang

110 orang

15%

758 orang

1633 orang

45%

Badan PSDM

420 orang 1700 orang


60 orang 510 orang

60 orang 300 orang

90 orang 780 orang

260%

60 orang 300 orang


174% 185%

Badan PSDM Badan PSDM

9

Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)



8,4

100% 3 Program dan 15 kurikulum diklat

Sarana Diklat 100 %

Akreditasi Pengelolaan Diklat



Integritas pelayanan publik

1


Capacity Building : 78 orang)

0

Tidak ada target

0 Sarana Diklat 75 %


9

Tidak ada target

Tidak ada target

Pengadaan Sarana Pembelajaran

Pengadaan Sarana Pembelajaran

100% Tidak ada target Tidak ada target

Sarana Diklat 100 %

0 0

39 sertifikasi mata ajar

30 sertifikasi mata ajar

30 sertifikasi mata 30 sertifikasi ajar mata ajar

30 mata ajar

5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)

2 Program (Pim III, IV dan Prajabatan Gol. III)

Tidak ada target

4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol III

5 Program Diklat 4 terakreditasi Terakreditasi '(Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)

341

14 Badan PSDM

Badan PSDM

131 mata ajar

4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol I, II dan III

13

59 mata ajar

Badan PSDM

Badan PSDM

5 mata ajar

Badan PSDM

4 terakreditasi

Badan PSDM



Kode

1

2


3

Pengelolaan berbasis ICT


4 TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)

1

20

20

45

46

6 30 orang mengikuti Diklat TOT Cawid dan 30 orang mengikuti TOT Mata Ajar





7 Tidak ada target

8 Tidak ada target

9=(8/7) Tidak ada target

10 11 TOT Cawid 30 90 peserta orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 360 perserta


Keterangan

13

14 Badan PSDM

100%

25%

25% Tidak ada target

Tidak ada target

Tidak ada target

100%

0

0%

Badan PSDM

100%

25%

25% Tidak ada target

Tidak ada target

Tidak ada target

100%

0

0%

Badan PSDM

20 modul

667%

5 Program Diklat 11 modul

32 modul

Badan PSDM

11 Program Diklat 1

5 30 orang mengikuti TOT Khusus


2 modul

5 modul

Program Peningkatan Terlaksananya Penyempurnaan 1 Rancang dan Kinerja penilaian kinerja (satu) sistem bangun 1 (satu) Disiplin Aparatur DKI secara objektif bagi penilaian e-kinerja sistem penilaian pegawai Pemda DKI pegawai Pemrov e-Kinerja pegawai Pemrov Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta

Penyempurnaan 1 (satu) sistem penilaian ekinerja pegawai Pemrov DKI Jakarta

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

188 orang

3 Program Diklat -

-

-

400 orang

Penyempurnaan Penyempurnaan 1 (satu) sistem 1 (satu) sistem penilaian epenilaian ekinerja pegawai kinerja pegawai Pemrov DKI Pemrov DKI Jakarta Jakarta

100%

Jumlah pegawai Pemda DKI yang mengikuti seleksi program tugas belajar

1650 orang

250 orang

500 orang

Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi Jabatan melalui konseling

2.285 orang

175 orang

1.318 orang

500 orang

800 orang

100%

500 orang

4.628 orang

100%

Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta

22.133 orang

212 orang

857 orang

10.000 orang

6.601 orang

66%

10.000 orang

10.753 orang

49%

342

Penyempurnaan sistem selesai di Tahun 2015.

e-Kinerja

BKD

Badan Kepegawaian Daerah

BKD

Dengan ditetapkannya Perda Nomor Badan 12 Tahun 2014 tentang OPD, BKD Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta telah Daerah melakukan uji kompetensi terhadap 10.033 pegawai pada akhir tahun 2014. Dengan mempertimbangkan masa berlaku hasil uji kompetensi pegawai selama 2 (dua) tahun, maka untuk target capaian Tahun 2016 dan 2017 dinilai akan sulit terealisasi.


Kode

1


2


3

Persentase struktural memenuhi kompetensi

jabatan yang standar


5 -

6 1 Peta dan 1 Standar Kompetensi

25%

77%

82%

20%

3 Rumpun Jabatan Fungsional



15 lokasi

0

0

20

47

Program Pembinaan dan Jumlah Rumpun 17 Rumpun Pengembangan Aparatur jabatan Fungsional Jabatan Fungsional yang dibina

1

20

47

Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

Jumlah sistem peringatan dini

48

Program Tindakan Kedaruratan Pada saat Bencana dan Pasca Bencana


7 8 1 peta karir/ 5 standar/kamus kaderisasi pejabat kompetensi berdasarkan peta Jabatan kompetensi Struktural/Fungsi onal




Keterangan

Ratio/prosentase yang ditampilkan mengikuti capaian seleksi terbuka.

9=(8/7) 100%

10 1 peta kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi

11 13 peta/standar/ kamus kompetensi pejabat/ pegawai pemprov DKI

99%

100%

25%

100%

100%


100%



100%

13


14 Badan Kepegawaian Daerah

BKD

BKD

BPBD

jumlah penetapan kawasan evakuasi bencana minimal tampung berdaya 100 pengungsi dengan luas minimal 1.000 m2

307 lokasi

0

56 lokasi

0

307 lokasi

BPBD

Tersedianya gudang buffer stock

3 lokasi

0 lokasi

6 lokasi

0

3 lokasi

BPBD

2.798 0rang

2.050 orang

6.430 orang

2.611 orang

2.798 0rang

BPBD

3 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

3 lokasi

BPBD

jumlah taruna siaga bencana (tagana) 20


4 5 peta kompetensi pejabat/ pegawai pemprov DKI

1

1


meningkatnya kapasitas distribusi logistik

343


Kode

1 1

20

49


2 Program Pengelolaan Sarana Informatika Pelaporan Bencana



3 4 Integrasi Sistem Sistem peringatan peringatan dini dini (banjir, (banjir, kebakaran, kebakaran, putting putting beliung, beliung, gempa, gempa, cuaca cuaca ekstrem, wabah wabah penyakit) ekstrem, penyakit)

5

6

100%

1

1

20

20

52

53

Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran

1

20

20


7


8

9=(8/7)


10



100%

229 gedung

220 gedung

308 gedung

333 gedung

100%

330 gedung

360 gedung

100%

Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran

30

12

22

25

88

100%

30

90

100%

Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat

75

74

67

70

55

78%

75

60

80%

90%

100%

100%

90% radius 1.5 km

100

100%

90% radius 1.5 km

100%

100%

cakupan pelayanan Program Penanggulangan bencana kebakaran Kebakaran (Nasional 2,5km)

tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit

1

330 gedung


82%

100%

100%

98

81%

100%

82%

98%

100%

54

Program Penyelamatan

persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan

55

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran

50/56

5 ( target 20/56 )

0

40/56

0

0%

50/56

0/56

16%

Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran

56/56

0 ( target 20/56)

0

40/56

0

0%

56/56

0/56

5%

100%

96%

97%

99

95%

344

100%

100%

99%

99%

Keterangan

13


14 BPBD

BPBD Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan




Kode

1


2






3

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan kebakaran

112/56

163 ( target 56/56)

0/56

target 112/56

0

0%

112/56

228/56

100%

Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan

75/267

2 ( target 73/267)

0



73/267

74/267

0%

75/267


73/267

0%

Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan

25/44

0 ( target 24/44)

0

25/44

25/44

100%

25/44

25/44

100%

Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran

120 Menit

72 Menit

66 Menit

120 Menit

60

100%

120 Menit

120 Menit

100%

Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran

202/104

11 target 187/101

15

197/103

255/102

100%

202/104

255/102

100%

Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan

100%

99%

99%

100%

87%

87%

100%

100%

100%

345

Keterangan

13


14 Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan


Kode

1 1

20

54


2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


3 Integrasi pelayanan publik


4

5

6

9

1

20

57

Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



7


8

9=(8/7)


10



8,4

0

0%

9

0

0%

Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keinda han)

80%

69,64%

70%

75%

99%

132%

80%

80%

100%

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota

60%

80%

0%

55%

0%

0%

60%

60%

100%

346

Keterangan


13

14

1. Target merupakan data given. 2. DPMPTSP tidak mengetahui cara perhitungan agar mendapatkan hasil seperti yang telah ditargetkan. 3. Terkait target pada tahun 2016 sebesar 8,4 dan target pada tahun 2017 sebesar 9, telah dibahas bersama dengan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui cara perhitungannya. 4. Setelah dibahas lebih lanjut Dinas Penanaman dengan PTSA Wilayah Kota (sebelum adanya PTSP), target yang Modal dan PTSP ditetapkan pada RKPD 2012-2017 merupakan target yang ditetapkan oleh Ombudsman dengan indikator yang berasal dari mereka (Ombudsman). 5. Pelayanan publik di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh PTSP saja, akan tetapi dilakukan pula oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan dinas lainnya sehingga untuk indikator Integritas Pelayanan Publik SKPD Penanggung Jawabnya tidak dapat diukur oleh DPMPTSP. Satpol PP

pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nol, dikarenakan realisasi capaian sudah memenuhi target pada tahun 2014

Satpol PP


Kode

1 1

20

58

1

20

59










Keterangan


2 Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan

3 Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar

4 3875 (Satpol PP)

5 449 peserta (2274 Satpol PP)

6 0

7 450 (3.425 satpol pp)

8 0

9=(8/7) 0%

10 450 (3.875 satpol PP)

11 450 (3.299 Satpol PP)

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah pos kamling yang aktif

352 pos kamling aktif

44 pos kamling aktif (219 Pos Kamling Aktif)

36 pos kamling aktif (255 Pos Kamling Aktif)

308 pos kamling aktf

0

0%



47,7%

pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Satpol PP capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang kegiatan pos kamling tidak dapat di realisasikan karena adanya hasil evaluasi Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan

Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar

791 RW

136 RW

0

655 RW

0

0%

791 RW

136 RW

51,6%

pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Satpol PP capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang jumlah RW yang masyrakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan sekitar dengan nomenklatur kegiatan komunitas RW Peduli Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Tidak dilaksanakan karena adanya kendala (Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan )

347

13 14 pada tahun 2015, 2016 capaian nihil, Satpol PP dimana kegiatan DIKLAT POL PP Tingkat dasar tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 2014 berdasarkan Pergub No 259 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP tidak ada klausul secara detail terkait pelatihan Pol PP tingkat dasar bagi aparatur Satpol PP. note : pada DPA Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta menjadi 480 orang (450 org swakelola dan 30 pengiriman ke BPSDM Kemendagri)


Kode

1

1

20


2

60

Program peningkatan sarana dan prasarana satpol pp






3 Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

4 10 Konflik

5

6

7 13 Konflik

8

9=(8/7)

10 10 konflik

11


Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional satpol pp

1 barak

0

0

pembangunan barak

0

0%

0

0

0%


348



Keterangan


13 14 data ada di Kesbangpol Provinsi DKI Satpol PP/perlu Jakarta (Target RPJMD Kesbangpol penyesuian narasi Provinsi DKI Jakarta) konflik

Tidak Adanya aset Pemprov DKI Jakarta berupa Gedung atau tanah yang bisa dimanfaatkan/difungsikan sebagai barak anggota Satpol PP dalam Radius 1 km dari Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta

Satpol PP


Kode

1 1

1

1


2

21

URUSAN KETAHANAN PANGAN

21

Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran

21

01

02

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura







13

14

3

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11


Persentase Pasokan Beras

100%

100%

100%

1,00

1,03

103,00

100%

100%

100,00


Persentase Pasokan Daging

100%

100%

100%

1,00

1,4645

146,45

100%

100%

100,00


Persentase Pusat Distribusi Ikan

100%

100%

100%

1,00

3,33

333,00

100%

100%

100,00


Persentase Pusat Distribusi Ayam

100%

100%

100%

1,00

2,4552

245,52

100%

100%

100,00


Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu

100%

100%

100%

1,00

5,036

503,60

100%

100%

100,00


Persentase Distribusi Mayur

Pusat Sayur

100%

100%

100%

1,00

1,0066

100,66

100%

100%

100,00


Persentase Distribusi buahan

Pusat Buah-

120%

100%

100%

1,00

1,3035

130,35

120%

120%

100,00


Skor pola harapan

pangan

95%

n.a

93,00

0,836

89,89

95%

94,74


persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya

90 % baik / aman

90,279 % baik/aman

95,90 % baik / aman

88 % baik / aman

91,25 % baik / aman

103,69

90 % baik / aman

90 % baik / aman

100,00


Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan

7.500 sertifikat

1.426 sertifikat

4.233 sertifikat

1.600 sertifikat

1.904 sertifikat

119,00

1.700 sertifikat

1.700 sertifikat

100,00


88


349



1


Kode

1

1

1

1

21

21

22


2 Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan 03

04

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan








10 11 95 % baik / baik 95 % baik / baik


Keterangan

3 persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya

4 95 % baik / baik

5 93,38 % baik / aman

6 99,11 % baik / baik

7 94,50 % baik / baik

8 98,23 % baik / baik

9=(8/7) 103,95

Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan

145.066 sertifikat

10.639 sertifikat (SME)

10.991 sertifikat (SME)

29.320 sertifikat

29.052 sertifikat

99,09

29.600 sertifikat

29.600 sertifikat

100,00


persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganis-me yang berbahaya

95 % baik / aman

92% baik/aman 93 % baik / aman 94 % baik / aman

99,88 % baik / aman

106,26

95 % baik / aman

95 % baik / aman

100,00


Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan

75.000 Sertifikat

15.103 sertifikat

15.768 Sertifikat

16.000 Sertifikat

20.201 Sertifikat

126,26

17.000 Sertifikat 17.000 Sertifikat

100,00


Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan

110 sertifikat

55 sertifikat

70 sertifikat

100 sertifikat

136 sertifikat

136,00

100,00


110 sertifikat

110 sertifikat

13


14 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dan dimasyarakatkan

17

16

13

15

15

100,00%

17

17

100,00%


Persentase masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri

75

60

65

70

70

100,00%

75

75

100,00%


350


Kode

1


2

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan



3 persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan pelatihan

4

Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong

2.706 (100 %)

Program Peningkatan Jumlah Sarana yang dibangun/direhab Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK

5 70

17.052

6



7


8

30

37

55

-

1.207

1.473

2.300

2.672

23.738

26.300

14.552

-

351

9=(8/7) 0,00%

116,17%

0,00%


10



Keterangan

13



70

60

2.706

2.680

99,04%


17.052

16.650

97,64%




Kode

1 1

2 URUSAN STATISTIK

23

Program Statistik Daerah

1 1

24 24

01

URUSAN KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


3 Ketersediaan data statistik daerah

24

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

4

5

6




7

8

9=(8/7)

10

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12


85%

Keterangan


13

14

70%

75%

127.130

129.890

161.230

117.130

174.466

148,95%

127.130

176.966

139,20%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1290

750

1.198

1105

1.200

108,60%

1290

1.210

93,80%


Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun

9

5

6

9

6

66,67%

-

7

77,78%

Rencana penambahan 1 Depo Arsip Dinas di wilayah Jakarta Timur pada tahun Perpustakaan dan 2017 Kearsipan

Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan

2

-

-

-

1

50,00%

-

1

50,00%

Telah ada laboratorium preservasi Dinas kearsipan sederhana, namun belum Perpustakaan dan dilengkapi sarpras laboratorium Kearsipan sesuai standar

Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

80%


85%

Jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara 1


Diskominfostat

1

24

03

Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar

517

457

724

517

609

117,79%

-

612

118,38%

Rencana penambahan 3 ruang arsip Dinas pada Depo Arsip Jakarta Timur pada Perpustakaan dan tahun 2017 Kearsipan

1

24

04

Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat

4.545

1.430

2.413

3.725

4.878

130,95%

4.545

8.378

184,33%


51

-

-

-

12

23,53%


Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD - JIKD)

1

25

-

10

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

352

-


Kode

1 1

25

01


2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi


3 Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK


4 42 Kecamatan, 42 Puskesmas, kecamatan, 5 RSUD, 6 (Balaikota dan kantor walikota), 261 Kelurahan, 292 Puskesmas Kelurahan, 90 SMU dan SMK negeri, BLK, 89 SMU dan SMK negeri, BLK

Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi

1

25

02

Program Komunikasi, Data Jumlah aspirasi warga Jakarta yang dan Informasi Publik direspon dari berbagai saluran media

provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten

75%



5 0

6 524

7 0

2 Sub Sistem

2 Sub Sistem

2 Sub Sistem


8

9=(8/7)


10 89 SMU dan SMK negeri, BLK

4 Sub Sistem

provinsi dan provinsi, kota, wilayah kota kecamatan, kelurahan, kabupaten

55%

55%



Keterangan

13


14 Diskominfostat

Diskominfostat

Diskominfostat

72%

353

75%

Diskominfostat



Kode

1

1

25

2

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi


3 Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat

Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun


4 5 6 Media Cetak, Media Media Cetak, Media Cetak, elektronik, Media Media elektronik, Media elektronik, Media Luar Media Luar Luar Ruang, Ruang, Website, Ruang, Website, Website, Media Media Sosial Media Sosial Sosial

125

Jumlah Titik Lokasi Kelurahan 267, Kecamatan 44, layanan Pemda yang terkoneksi dengan Puskesmas Jaringan komunikasi Kecamatan 42, (Fiber Optic ) RSUD 8, Dinas 10

1

1

1

25

25

26

04

5

Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik



7 Media Cetak, Media elektronik, Media Luar Ruang, Website, Media Sosial


8

9=(8/7)


10 Media Cetak, Media elektronik, Media Luar Ruang, Website, Media Sosial



Keterangan

13


14 Diskominfostat

180

216

125

125

Diskominfostat

Kelurahan 261, Kecamatan 44, Puskesmas Kecamatan 42, RSUD 8, Dinas 10

0

0

89 SMU dan SMK negeri, BLK

Diskominfostat

Jumlah Data Center yang berfungsi

1

1

1

1

Diskominfostat

Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi

1

1

1

1

Diskominfostat

Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta

36 lokasi kantor 3 kantor walikota Pemda DKI Jakarta

0

-

Diskominfostat

Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking

Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio trunking

0

-

Diskominfostat

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional

100,00%

735 SKPD

100,00%

90 orang

100%

100,00%

180 orang

100,00%

BPPBJ

Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih

4050 orang

655 Orang

700 orang

1.170 orang

146%

700 orang

1.825 orang

261%

BPPBJ

0

URUSAN PERPUSTAKAAN

354



Kode

1

1 26

01

2 Program pengembangan Budaya Baca


3 Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina

1

26

02

Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO Jumlah titik layanan perpustakaan keliling

1

26

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan

Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional

Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat








Keterangan

4 3.471.496

5 2.647.735

6 3.006.311

7 3.155.906

8 4.192.005

9=(8/7) 132,83%

10 3.471.496

11 5.301.523

650

189

254

550

137

24,91%

650

89

13,69%


6

2

4

5

4

80,00%

6

-

0,00%


566

475

497

534

544

101,87%

566

554

97,88%


5

4

5

4

6

150,00%

5

6

120,00%


309

38

19

263

16

6,08%

309

27

8,74%


7.298.527

1.210.943

2.160.369

9.942.532

835.941

8,41%

7.298.527

993.621

13,61%


355

13


14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Kode

1 2 2

2

01

01

01


2 URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura








3

4

5

6

7

8

9=(8/7)

10

11

Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan

60 kali

49 kali

61 kali

59 Kali

10 Kali

16,95

60 kali

10


16,67

Peningkatan Volume Pemasaran :

01

02

13

14

Kegiatan pameran tidak boleh Dinas Ketahanan dianggarkan lagi Pangan, Kelautan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 1.076.629

809.809

893.856

978754,00

900276

91,98

1.076.629

1.076.629

100,00


2. Bunga Potong (Ikat)

1.538.654

1.208.559

1.136.077

1398776,00

971037

69,42

1.538.654

1.538.654

100,00


3. Bunga Rampai (Bungkus)

596.948

449.341

543.213

542680,00

338639

62,40

596.948

596.948

100,00


4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)

396.185

304.130

329.477

360169,00

95280

26,45

396.185

396.185

100,00


1.347.031

1.012.843

1.114.358

1224573,00

189933

15,51

1.347.031

1.347.031

100,00


222.250

167.462

184.794

202046,00

66571

32,95

222.250

222.250

100,00


Rp 120,8 m

Rp 87.741.554.996

72,63

Rp 132,9 m

100,00


100,00

105

105,00

150

100,00


6. Bibit Tan. Buah (Pohon)

2


1. Daun Pelengkap (Ikat)

5. Tanaman Hias (Pohon)

Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

Keterangan

Peningkatan Omzet Pemasaran

Rp 132,9 m

Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina

150

Rp 104,012 M

64

Rp 112,9 M

51

356

Rp 132,9 m

150


Kode

1

2

01


2

03

Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis

Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura 2

01

04


3 Jumlah produksi susu (liter)

5 5.084.240

6 5.170.480



7 6309936,00

8 30.706 liter

9=(8/7) 0,49


10 6.625.433

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 31.000


Keterangan


13 14 disesuaikan dengan realisasi tahun Dinas Ketahanan 2016 dan target retribusi UPT Pangan, Kelautan dan Pertanian

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

100,00

0 kasus

0 kasus

100,00


Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya

211.570 ton

197.644 Ton

201.338 Ton

206.409 Ton

209.333 Ton

101,42

211.570 ton

211.570 ton

100,00


- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) - Terkendalinya Penyakit Antrax

10 kasus 0 Kasus

2 Kasus (AI)

5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis

20 kasus 0 Kasus

AI 7 kasus Antrax 0 kasus

285,71

10 kasus 0 Kasus

10 kasus 0 Kasus

100,00

0 Kasus


100 6.000 77.304 24.158

4.000 40.020 15.000

6.361 193.629 300.454

5.000 151.853 2.528

6.000 159.319 9.930

120 101,92 392,80

6.000 77.304 24.158

6.000 77.304 24.158


100 16.105 9.663

84.559 9.722

16.559 918.479

14.641 8.785

24.619 9.014

168,15 102,61

16.105 9.663

16.105 9.663


100%

100%

100%

1,00

100%

100%

100%

100%

100%


Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura : Padi ( ton ) Buah – buahan (bibit) Tanaman hias (bibit)

Prosentase lulusan siswa SPP

02

4 6.625.433


Mempertahan-kan Jakarta bebas rabies

Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan: Sayuran ( ton ) Buah – buahan (phn)

2


URUSAN KEHUTANAN

357



Kode

1

2

02

01

2 Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan



3 Mempertahan-kan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan

2 2

03 03





4 0 kasus

5 0 kasus

6 0 kasus

7 0 kasus

8 0 kasus

9=(8/7) 100%

10 0 kasus

11 0 kasus


1.200 m3

1.200 m3

1.450 m3

1.200 m3

1.200 m3

100%

1.200 m3

1.200 m3

100%

Dinas Kehutanan

5 Km

pembangunan pipa gas Pulogebang Kampung Melayu sepanjang 12 km oleh Pertagas

240%

10 Km

37 km

148%

Dinas Perindustrian dan Energi

100%

1

100%

100%

100%

100%


4 SPBG

31 SPBG/MRU/ecos tation (tambahan 3 SPBG/MRU/Eco station)

119%

4 SPBG

31 SPBG/MRU/eco station (tambahan 3 SPBG/MRU/Eco station)

103%





13

14 Dinas Kehutanan

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01

Program Pembinaan dan Jumlah jaringan pipa Pengembangan Energi dan gas bawah tanah dikawasan industri, Sumber Daya Mineral permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa

persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa

Terkoordinasi-nya pembangunan SPBG

25 Km

100%

30 SPBG

0 pembangunan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km oleh Pertagas dan PGN

100%

18 SPBG/MRU (Tambahan 2 SPBG/MRU)

100%

28 SPBG/MRU (Tambahan 10 SPBG/MRU)

358



Kode

1

2


3 Terkoordinasi-nya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik

terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

2

03

02

Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota


4 100%

455 KWP

5 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh swasta di Mangga Dua Square

40 KWP (berfungsinya PLTS di SMPN 19 dan SMPN 12)

6 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN: 1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar 2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW) 3. Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA : 7 gardu 4. Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA: 81 gardu 5. Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km 6. Pembangunan transmisi 150 kV sepanjang 968 Km 7. Pembangunan transmisi 20 kV sepanjang 600 Km.

Terpelihara-nya pemanfaatan PLTS terpusat di P. Sebira sebesar 50 KWP



7 100%

8

100 KWP

berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 108,7 KWP berupa PJU PLTS, PLTS terpusat,dan Pembangkit Listrik Tenaga B /PLTB Jumlah Lampu PJU 300.000 titik lampu 16.166 titik lampu 36.145 Titik Lampu 15.500 titik lampu penggantian pada Jalan Protokol, lampu PJU arteri, kolektor, konvensional lingkungan/Gang (HPS) ke lampu MHT, dan fasilitas PJU LED Smart system sebanyak umum 89.417 titik lampu

359



9=(8/7) 100%

10 100%

11 1


109%

100 KWP

108,7

23,89%


577%

15.652 titik lampu

214.436 titik lampu

71,48%



Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN: 1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar 2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW) 3. SUTET/SUTT Duri Kosambi-KembanganPetukangan 4. PSUTET Duri Kosambi-Muara Tawar 5. Perluasan GISTET Kembangan 6. GIS 150 kV Daan Mogot 7. GIS 150 kV Semanggi Timur 8. GIS 150 kV Semanggi Barat 9.Pembangunan SKTT 150 kV KembanganKembangan II (GIS) 10.Pembangunan SKTT 150 kV Danayasa-Senayan 11.Pembangunan SKTT 150 kV Cawang Lama



13

14 Dinas Perindustrian dan Energi



Kode

1

2

2 2 04

2 04

4 04

03

2

03

04


3 Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi


4 4000 Kwh Meter

Program Pengembangan Tersedianya skenario tersedianya dan Pengendalian Geologi mitigasi gempa bumi informasi kondisi kerentanan Perkotaan bangunan oleh guncangan akibat gempa bumi dan memiliki scenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terjadi gempa jumlah sumur 26.377 sumur resapan yang resapan terbangun

5 32 Kwh Meter

6 74 Kwh Meter

Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 level 4

4.175 Sumur Resapan

7059 Sumur Resa



7 520 kwh meter


8 493 Kwh meter

Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 yang level 4 yang mencakup seluruh mencakup wilayah dengan seluruh wilayah tambahan dengan pemboran dalam tambahan pemboran dalam di 65 lokasi di 65 lokasi



9=(8/7) 95%

10 11 531 Kwh Meter 1.490 kWh Meter

100%

Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 yang level 4 yang mencakup mencakup seluruh wilayah seluruh wilayah dengan dengan tambahan tambahan pemboran dalam pemboran dalam di 65 lokasi di 65 lokasi


Keterangan

13



100%



5000 Sumur resapan

0

0%

5000 sumur resapan

11.234 sumur resapan

42,6%

URUSAN PARIWISATA 01

02

03

Program Peningkatan SDM Jumlah tenaga SDM dan Kemitraan Pariwisata profesi Pariwisata meningkat

Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

750 org

822 org

341 org

690

548 orang

79,42

750 org

1.835 orang

244,66%

18 jenis pelatihan

Pelatihan SDM pariwisata dilaksanakan oleh UP Pelatihan Profesi Pariwisata

Disparbud

Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional

15 Lembaga

9 Lembaga

10 Lembaga

12

9 Lembaga

25,00

15 Lembaga

16 lembaga

106,00%

Lembaga pariwisata nasional (PHRI, Disparbud ASITA, dll) sebanyak 7 lembaga dan lembaga pariwisata internsional (ICCA, TP0 dll) sebanyak 9 lembaga.

Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional

91 event

34 event

32 event

81

34 event

41,98

91 event

102 event

112,08%

Event pariwisata unggulan nasional Disparbud dan internasional yang dilaksanakan oleh Disparbud, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia di luar negeri

Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

8 Destinasi

1 Destinasi

0 Destinasi

2

1 Destinasi

50,00

3 Destinasi

8 Destinasi

100,00%

13.750.000 / 182.400.000

2.313.295 / 41.871.178

2,372.396/ 29,713,103

3,000,000/ 39,600,000

2.512.005/ 31.645.333

89,71/ 98,89

3.200.000 / 42.000.000

2.512.005 / 31.645.333

87,52% / 80,56%

Pengembangan kualitas dan Disparbud kuantitas destinasi pariwisata meliputi pembangunan baru, revitalisasi dan konservasi bangunan di kawasan destinasi yang sudah ada Data kunjungan secara kumulatif Disparbud selama 5 (lima) tahun : 2013 -2017

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

360


Kode

1

2 04

2

2

2

2

2

04

2 04

05

05

05

05

05


Program Peningkatan Industri Kepariwisataan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata








Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 37,79% / 30,16%

Keterangan

3 Rata-rata lama tinggal

4 5.9 / 6.0

5 5.9

6 5.3 / 5,4

7 5.7 / 5,9

8 2,23 / 1,81

9=(8/7) 94,89/ 85,78

10 5.9 / 6.0

11 2,23 / 1,81

Jumlah industri pariwisata yang terdaftar

8442 Industri

8442 Industri

4819 Industri

8278 Industri

9.126 Industri

1,10

8442 Industri

10.683 industri

126,54%

Industri pariwisata yang terdaftar Disparbud meningkat rata-rata 5,31% pertahun.

Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE

7 lokasi 700 kegiatan

10 lokasi

2 lokasi 2 kegiatan


5 lokasi

0,83


5 Lokasi

71,42%

Fasilitas MiCE di Jakarta antara lain : Disparbud JCC, Jakarta Expo Kemayoran, ArtPrieneur, Balai Kartini, dan Kota Casablanka

Pengadaan 5 unit bus

0

0

0

0

0,00

0

3

Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Ikan Hias

262.000 ton dan 29.529.965 ekor ikan hias

258.025 ton dan 17.661.943ekor ikan hias

220.768,02 ton dan 23.909.115 ekor ikan hias

254.369 ton dan 27.598.098 ekor ikan hias

4.978.139 ton dan 21.624.385 ekor ikan

9156,21 78,35

262.000 ton dan 262.000 ton dan 29.529.965 ekor 29.529.965 ekor ikan hias ikan hias

100,00


Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan

37.100.000 ekor

6.146.640 ekor

6.124.125 ekor

7.000.000 ekor

163166154

2330,95

7.500.000 ekor

7.500.000 ekor

100,00


32 pelanggaran

32 pelanggaran

100,00

28 pelanggaran

100,00


88.668 ton

85.451 ton

96,37

97.534 ton

100,00


Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata

13 Lama tinggal rata-rata kunjungan wisman dan wisnus ke Jakarta belum mencapai target, karena sebagian besar wisatawan hanya transit untuk selanjutnya berpindah ke destinasi lain.


Pengadaan Bus AC Pariwasata diadakan pada tahun 2013, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2014.

14 Disparbud

Disparbud

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

01

02

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan

Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan

28 pelanggaran

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Volume ekspor hasil perikanan

467.272 ton

40 pelanggaran

219.281,16 ton

26 pelanggaran

92.454 ton

03

361

28 pelanggaran

97.534 ton


Kode

1

2

2

2

06

06


01

URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri


3 Volume produk olahan hasil perikanan


4 42.490 ton

5 161.000 ton

6 524,266 ton




8 285.576 ton

9=(8/7) 3973,51

10 7.259 ton

11 7.259 ton



7 7.187 ton



Keterangan

13


14 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan

6000

1.365

0

-

0

0%

1400

0

0,00%

Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP

Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan

3000

726

0

-

0

0%

800

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan

2500

658

0

-

0

0%

700

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan

6000

1.316

0

-

0

0%

1400

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan

2750

850

0

-

0

0%

750

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan

2100

726

0

-

0

0%

440

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan

6000

1.460

0

-

0

0%

1400

0

0,00%


Dinas KUKMP

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan

2750

974

0

-

0

0%

650

0

0,00%


Dinas KUKMP

362



Kode

1

2

2

06

06

2

02

03

Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Program peningkatan pelayanan kemetrologian 2

2 2

06

04

07 07


3 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan


4 2500

5 658

6 0


152.500

32.719

0

Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan

247.358

2.795

28.152

Keterangan


-

8 0

9=(8/7) 0%

10 600

11 0

-

0

0%

30.500

0

0,00%

28.000

261393

106%

247.358

247.358

100%

Dinas KUKMP

48.200.000

-1,3176

0%

5%

0

100%

Dinas KUKMP




13 Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP

14 Dinas KUKMP


Dinas KUKMP

Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta

$ 1.200.000.000

Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani

80

5

0

10

0

0%

80

5

6%

Dinas KUKMP

Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI

20

117

16

10

441

4410%

20

20

100%

Dinas KUKMP

170.950.000

41.870.000

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,00%

7

Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)


Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

3.331.000

1.420.180

1.321.668

1.321.668

1466902

111%

3.331.000

1.321.668

100%

Dinas KUKMP

Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian

4.163.750

8

3.390

166.550

102302

61%

0

166.550

100%

Dinas KUKMP

25 Industri perbengkelan

74%

40 industri

146 Industri

127,0%

URUSAN INDUSTRI 01

Program Pengembangan Jumlah industri yang dan Pengendalian Industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan

40 industri 22 Industri (padat modal dan high-tech)

121 Industri Jasa 34 industri Perbengkelan

363




Kode

1

2

2

07

07

2

02

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Program Peningkatan Kualitas Produk Industri



3 Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)

4 4 kawasan pergudangan

Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar

202 alat uji

Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan

6 Sentra Industri

Jumlah produk industri yang memenuhi Standar

397 produk

5 Terselesai-kan 0 dan ditandatanganiny a MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP

6



7 1 Kawasan Pergudangan

38 Unit

145 Unit yang kalibrasi dan 6 Unit pembelian alat baru

24 Unit

Sentra Batu Aji

1 Sentra (Sentra 1 Sentra Batu Aji Rawa Bening)

1.573 Produk Berstandar

3.729 Produk

367 produk

364





Keterangan

13


8 0

9=(8/7) 0

10 1 kawasan pergudangan

11 1 Kawasan Pergudangan


258 alat uji

1075%

20 Unit

258 alat uji

128%


4 lokasi (Ciracas, Rusun Komarudin, Rusun Pesakih dan Rusun Rawa Bebek)

400%

2 Sentra (Sentra Pasar Seni Ancol dan Kalibaru)

5 sentra

83%


6.090 Produk (265 Produk pembinaan + 5.825 produk pengujian)

1659%

397 produk

11,392 produk

2870%


Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan

Recommend Documents