BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
EKSPOSE HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL TAHUN 2016 SEKRETARIS UTAMA
PENDAHULUAN 1.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan amanat UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana: a) Mengidentifikasi program dan kegiatan PB di kementerian/lembaga b) Mengidentifikasi investasi APBN untuk penyelenggaraan PB nasional c) Menghimpun masukan bagi penyusunan RKP.
2
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2015
1.
2.
Pemantauan dan evaluasi tahun 2015, baru dapat menghimpun nilai investasi APBN untuk penanggulangan bencana, belum mengidentifikasi program/kegiatan/output dalam Renja K/L; Total alokasi anggaran APBN dalam belanja K/L yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana sebesar Rp15 Triliun, tersebar di 30 K/L. 3
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2016
4
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2016 Pemetaan K/L dalam Strategi RPJMN 2015-2019 No.
Strategi RPJMN 2015-2019 Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka A pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah
No.
Strategi RPJMN 2015-2019 Penurunan tingkat kerentanan B terhadap bencana
K/L Pelaksana
Tahapan
BNPB Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian ESDM Kementerian Pekerjaan Umum dan PR LIPI BIG Kementerian Dalam Negeri
Prabencana
K/L Pelaksana
Tahapan
Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana
BNPB Prabencana Kementerian Komunikasi dan Prabencana Informatika Kementerian Pertanian Pascabencana Kementerian Pekerjaan Umum Pascabencana dan PR BNPB Pascabencana Kementerian Lingkungan Prabencana Hidup dan Kehutanan
No.
Strategi RPJMN 2015-2019 Peningkatan kapasitas dalam C penanggulangan bencana
K/L Pelaksana
Tahapan
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang PMK Kementerian Komunikasi dan Informatika BMKG Kementerian ESDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPT LAPAN BNPB Kementerian Perhubungan Kementerian Pekerjaan Umum dan PR Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan PR BPPT BASARNAS BNPB Kementerian Sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan
Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Pascabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Prabencana Tanggap Darurat Tanggap Darurat Tanggap Darurat Tanggap Darurat Tanggap Darurat Tanggap Darurat Prabencana Prabencana
5
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kementerian / Lembaga Kemenko PMK Kemenko Maritim & SDK Kemendagri Kemenlu Kemenhan KemenhukHAM KemenESDM Kemenperin Kemendagri Kementan KemenLHK Kemenhub KemenKP KemenPUPera Kemenkes
Total Anggaran (Rp juta) Total Anggaran (Rp juta) No Kementerian / Lembaga 2015 2016 18.206,8 461.990,5 505.190,0 6.621.439,6 2.855.901,5 89.925,4 1.136.866,0 450.070,0
11.623,2 4.533,0 52.649,6 72.638,2 158.347,9 56,8 723.981,5 441.200,0 6.050.585,3 2.896.156,5 1.411.472,6 1.799.019,5 59.436,6
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29 30
Kemendikbud Kemensos Kemenag Kemenkominfo KemendesPDTT Kemenristekdikti KemenATR BIG LIPI Basarnas BMKG BPPT Batan Lapan BNPB Total
Total Anggaran (Rp juta) 2015 10.464,8 5.332,4 56.990,0 6.250,2 7.052,7 1.078,0 797.858,8 56.289,2 2.306,2 2.214.333,5 15.297.545,5
Total Anggaran (Rp juta) 2016 60.266,9 262.417,1 1.490,6 54.943,9 36.996,3 365.334,3 70.900,0 174.884,4 77.317,2 4.791,1 5.186.902,4 19.977.944,6
1. Total nilai alokasi anggaran dalam belanja K/L untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebesar Rp 19.977.944,6 Juta (kisaran 20 Trilyunan); 2. Total nilai alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana tahun 2016 naik dibandingkan alokasi anggaran tahun 2015; 3. Peningkatan alokasi anggaran K/L untuk Penanggulangan Bencana Nasional sebesar Rp 4.680.399.094.000 (30,6%) 4. Dukungan donor untuk adaptasi perubahan iklim sebesar USD $ 18 juta, atau sejumlah 6 234.000.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah)
EVALUASI 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2016 mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2015, dimana saat ini telah teridentifikasi program dan kegiatan K/L yang terkait penanggulangan bencana; Masih banyak program dan kegiatan yang belum teridentifikasi sebagai program dan kegiatan yang berdimensi pengurangan risiko bencana dalam Renja KL; Belum teridentifikasinya lokasi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan; Belum teridentifikasinya faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan; Penanggulangan bencana tidak masuk dalam kebijakan prioritas RKP mempengaruhi pengalokasian program, kegiatan dan anggaran K/L; Koordinasi pelaksanaan kebijakan program harus dimulai sejak proses perencanaan dengan dukungan Bappenas dalam penyusunan RKP; Dukungan KL dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategis RPJMN 2017-2019 kedepan, sebagai berikut: 7
EVALUASI No. A
Strategi RPJMN 2015-2019
K/L Pelaksana
Tahapan
Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah
1
Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
Bappenas, BNPB, KKP, Prabencana Kemendagri
2
Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skal 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
BNPB, ESDM, PUPR, BIG, LIPI
Prabencana
3
Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
Bappenas, BNPB, ESDM, Kemendagri
Prabencana
4
Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
Bappenas, PUPR, ATR/BPN, PUPR
Prabencana
5
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
BNPB, Kum-HAM, Kemendagri
Prabencana
6
Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
BNPB - seluruh KL Teknis
Prabencana
8
EVALUASI No.
Strategi RPJMN 2015-2019
K/L Pelaksana
Tahapan
B 1
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT
Prabencana
2
Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
BNPB, Kemenkominfo
Prabencana
3
Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
BNPB, ESDM, BMKG, PUPR, KKP, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemen LHK
Prabencana
4
Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Bappenas, BNPB, Kemenlu
Prabencana
5
Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah BNPB, PUPR, pascabencana, melalui percepatan penyelesaian Kemenkes, Kemensos, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana Kemendikbud, alam; Kemenhub, Kementan, Kemenag, Kemenhut, Kemendes PDTT, dll
6
Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
7
Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana
Pascabencana
BNPB, PUPR, ATR/BPN, Kemen LHK
Prabencana
BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT
Prabencana
9
EVALUASI
10
PENUTUP 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
Kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi kunci dalam pengalokasian anggaran; Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan atas peran dan tanggung jawab dalam koordinasi, komando, dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi; Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana menjadi faktor penting untuk mengetahuan capaian dan posisi strategis penanggulangan bencana dalam pembangunan, dan memberikan masukan bagi proses perencanaan berikutnya; BPBD juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan penanggulangan daerah, tidak hanya yang dilaksanakan oleh BPBD, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah; Hasil evaluasi disusun sebagai masukan terhadap penyempurnaan kebijakan yang berjalan, atau sebagai masukan bagi penyusunan/revisi RPJMD; BPBD dapat meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan Bappeda sejak proses perencanaan, sampai dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah; Peningkatan koordinasi dan forum komunikasi pusat-daerah dalam perencanaan PB. 11
TERIMA KASIH
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Pramukan Kav.38 Jakarta Timur 13120 Telp. : 021-29827781 Fax.
: 021-29827781
Email
:
[email protected]
Website
: www.bnpb.go.id
Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia Twitter
: @BNPB_Indonesia
YouTube
: BNPBIndonesia
12
PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016
13
PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016
14
PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016
15
PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016
16
PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016
17
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2016
18
