STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
Jalan Raya Sugio No. 60 Tlp. 458222 Sugio E-mail:
[email protected], Website:www.lamongan.go.id
KEPUTUSAN CAMAT SUGIO KABUPATEN LAMONGAAN NOMOR : 188/ /KEP/413.313/2012 TENTANG PENETAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN SKPD KECAMATAN SUGIO CAMAT SUGIO Menimbang
: a.
Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Sugio, serta dalam rangka mewujudkan good governance;
b.
Bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, perlu ditetapkan Standard Operating Procedures ( SOP ) Administrasi Pemerintahan SKPD Kecamatan Sugio dengan Keputusan Camat.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 21 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
: Menetapkan Tim Standard Operating
Procedures ( SOP ) Administrasi Pemerintahan
dilingkungan SKPD Kecamatan Sugio dengan Keputusan Camat Sugio; KEDUA
: Menunjuk Tim Standard Operating Procedures ( SOP ) Administrasi Pemerintahan dilingkungan SKPD Kecamatan Sugio yang tercantum pada diktum PERTAMA sebagaiamana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA
: Tugas-tugas Tim Standard Operating
Procedures ( SOP ) Administrasi Pemerintahan
dilingkungan SKPD Kecamatan Sugio sebagia berikut : 1. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dan kemudahan pengendalian; 3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi Aparatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan; 4. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah secara proporsional; 5. Memberikan kejelasan dan transparansi pada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya. KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Sugio
Pada tanggal
:
Januari 2012
CAMAT SUGIO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan; 2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Lamongan; 3. Sdr. Tim SOP dimaksud.
ZUBAERI
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN CAMAT SUGIO NOMOR
: 188/
TANGGAL :
/KEP/413.313/2012 JANUARI 2012
SUSUNAN TIM STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN SKPD KECAMATAN SUGIO 1. PEMBINA
: CAMAT SUGIO.
2. KETUA
: SEKRETARIS KECAMATAN.
3. ANGGOTA
: 1. KASI TATA PEMERINTAHAN; 2. KASI PMD; 3. KASI TRANTIBUM; 4. KASUBAG UMUM.
CAMAT SUGIO
ZUBAERI
DAFTAR ISI
BAB I Latar Belakang ........................................................................................................................................................... 1 BAB II Gambaran Umum a. Pengertian ..................................................................................................................................................... 2 b. Manfaat ........................................................................................................................................................ 2 c. Landasan Hukum .......................................................................................................................................... 2 d. Tujuan ........................................................................................................................................................... 3 BAB III SOP KECAMATAN SUGIO ........................................................................................................................................ 4 a. Visi dan Misi .................................................................................................................................................. 4 b. Struktur Organisasi Tata Kerja ...................................................................................................................... 5 c. Tugas dan Fungsi......................................................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah ( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan ) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Inpres No. 7 Tahun 1999 ), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden ( Inpres ) maupun Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya good goverment dan good governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbeli-belit. Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah presepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/I 112008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagi pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagi Pelakasana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan. Standard Operating Procedures ( SOP ) SKPD Kecamatan Sugio ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah ( Desa ) sampai dengan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Standard Operating Procedures, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk menunjang kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memutuskan untuk mensosialisasikan dan menetapkan Standard Operating Procedures ( SOP ) kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II GAMBARAN UMUM a. Pengertian Standard operating Procedures (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi ) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instasi Pemerintah berdasarkan indikatorindikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dengan diterapkannya Standard Operating Procedures ( SOP ) di masing-masing instansi, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.
b. Manfaat Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitasaktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari Standard Operating Procedurer ( SOP ) Sebagai berikut : 1. Menstandarkan cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian; 2. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkann dapat berlangsung sebagaimana mestinya; 3. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses; 4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas; 5. Memberikan cara kongkrit untuk perbaikan kinerja; 6. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih; 7. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri; 8. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedur; 9. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan. c. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/I 112008, tentang Pedoman Penyusunan StandarD OperaTING Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan. d.
Tujuan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standard yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standard atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Sugio. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Dengan demikin dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.
BAB III STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SKPD KECAMATAN SUGIO A.
VISI DAN MISI KECAMATAN SUGIO 1. VISI Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Sugio yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka SKPD Kecamatan Sugio menetapkan Visi sebagai berikut: “ TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM “. Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Sugio, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.
2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa-masa mendatang. Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi SKPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut : 1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia menuju profesionalisme; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran tugas- tugas pelayanan; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait melalui mekanisme perencanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan dan 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Memberdayakan potensi masyarakat guna mewujudkan kemandirian dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
B.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur
Staf
Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja
Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Sugio sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :
CAMAT SEKRETARIS
KEL. JAB FUNGSIONAL
SEKSI TATA PEM
C.
KASUBAG UMUM
SEKSI EKBANG
SEKSI PMD
KASUBAG KEU & PERLENGKAPAN
SEKSI TRAMTIBUM
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUGIO Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Sugio sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana berikut : 1. Camat 1. Menetapkan program dibidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan untukm disampaikan ke pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Camat; 2. Membagi tugas dan menngikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu; 3. Mengawasai dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan motifasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi; 4. Melakukan persipan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilalayah Kecamatan;
5. Mengkaji naskah dinas yang masuk dan menentukan pokok masalah dalam lembar disposisi sebagai bahan masujan bawahan untuk tindak lanjutnya; 6. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani naskah dinas keluar; 7. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan; 8. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan, sebagai bahan laporan pertanggunjawaban; 9. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumahtangga dinas, meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan; 10. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desaKelurahan agar diperoleh kinerja yang terpadu; 11. Memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 12. Membuat laporan kegiatan Pemerintah Kecamatan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretaris Camat 1. Menyusun rencana program dinas sesuai dengan kegiatan masing-masing seksi dalam rangaka penyatuan misi dan keterpaduan program; 2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi; 4. Meneliti surat-surat yang akan disediakan kepada pimpinan dengan cara membubuhkan tanda koreksi pada masing-masing surat dan mengarahkan sesuai tujuan surat; 5. Meneliti dan menyempurnakan konsep tentang pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kantor kecamatan; 6. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-buktinya dalam rangka tertib anggaran dan administrasi keuangan; 7. Mengevaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan terhadap seluruh hasil –hasil yang diperoleh maupun hambantan dan upaya penyelesaiannya sesuai dari masing-masing seksi; 8. Memantau persiapan kegiatan protokoler guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kasubag Umum 1. Melakukan pengelolaan unsur surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan; 2. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasna dan keprotokolan; 3. Melakuakan pengelolaan unsur organisasi dan tata laksana; 4. Melakukan urusan kepegawaian; 5. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematika data dalam rangka perumusan; 6. Menyusun program dan rencana kegiatan; 7. Menyiapkan bahan dalam rangka mrnyusun rencana kegiatan dalam rapat koordinasi; 8. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana berikutnya; 9. Membantu mengkoordinasikan penyusunan LAKIP; 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikab oleh Sekretaris camat. 4. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan 1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; 2. Melakuakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya; 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 4. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor; 5. Melakuakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 6. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor; 7. Melkukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Pemerintahan 1. Melakukan persiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instans vertikal bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 2. Menyusun konsep program kerja Seksi-seksi Pemerintahan dengan cara mengkoordinasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membagi tugas dan mengikuti perkembangganya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu; 4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi; 5. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier; 6. Menelaah dan menganalisa serta menyajikan data statistik dan informasi dalam pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Pemerintahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan 1. Menyusun konsep program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan dnegan cara mengkoordinasikan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengtan cara memberikan petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi; 4. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier; 5. Menelaah dan menganalisa serta menyajikan data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Perekonomian dan pembangunan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Mayarakat daan Desa 1. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecaamatan; 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 4. Melakukan tugas – tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat ssesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan; 5. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan social; 6.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum 1. Melakukan persiapan bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum di wilayah Kecamatan; 2. Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketrentaman dan Ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan keterntaman dan keteriban umum; 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan; 5. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SOP PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
188/ /413.313/2012 Januari 2012 Camat Sugio Prosedur Layanan Rekomendasi IMB di luar wewenang Camat
Nama SOP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; 2. PP 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan 3. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 4. Peraturan Presidn Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
1. Kasi Tata Pemerintahan; 2. Operator Pencatatan Sipil dan Kependudukan; 3. Pengadministrasin Pencatatan Sipil dan Kependudukan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan Kependudukan; 2. SOP Pemberian Rekomendasi Pencatatan Sipil dan Kependudukan diluar wewenang Camat;
1. Komputer/laptop; 2. Alat komunikasi; 3. Buku Kerja; 4. Nota Dinas dan lembar disposisi; 5. Ruang Tunggu.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan; 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan ; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.
No 1
Pelaksanaan
Aktivitas 2
Mutu Baku
Staf
Kasi
Sekcam
Camat
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Pemohon membawa/ melengkapi berkas
2.
Registrasi berkas masuk dan verifiksi data kependudukan
a. lembar disposisi b. pulpen
Surat (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke operator kependudukan
c. Kertas d. Buku agenda e. surat masuk - Kertas - Laptop/ko mputer
3.
4.
5.
Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel Surat diserahkan kepada warga, kemudian diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan.
Ket
Pemohon
5 Menit
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk
5-10 Menit
Data verifikasi dan registrasi
5 Menit
- Kertas - pulpen 30 Menit
Surat pengantar
Sugio, Januari 2012 CAMAT SUGIO
ZUBAERI, SH., MM. Pembina 19640216 198703 1 018
11
SOP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN GANGGUAN ( HO ) Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
188/ /413.313/2012 Januari 2012 Camat Sugio Prosedur Layanan Penerbitan Rekomendsi Izin Gangguan (HO) dan IMB
Nama SOP
Dasar Hukum : 1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Perda No 04 Tahun 2007 tentang Ketrentaman dan ketertiban Umum; 3. Perda No 08 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja; 4. Perda No 24 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (HO); 5. Perda No 25 Tahun 2010 Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal; 2. SOP Pemberian Rekomendasi Izin gangguan ( HO ) diluar wewenang Camat.
Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Ekbang; 2. Petugas Perizinan; 3. Penadministrasi Perizinan.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/laptop; 2. Alat komunikasi; 3. Buku Kerja; 4. Nota Dinas dan lembar disposisi; 5. Ruang Tunggu. Pencatatan dan Pendataan : 1. Bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu
Peringatan : 1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan; 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
No 1
2
1.
Pemohon membawa/ melengkapi berkas
2.
Registrasi berkas masuk
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan
Aktivitas
verifiksi Data IMB dan HO
Surat (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke petugas perizinan Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel Surat diserahkan kepada warga, kemudian diserahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
Mutu Baku
Ket
Pemohon
Staf
Kasi
Sekcam
Camat
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
- lembar disposisi - pulpen - Kertas - Buku agenda - surat masuk - Kertas - Laptop/ko mputer - Kertas - pulpen
15 Menit
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk
5-10 Menit
Data verifikasi dan registrasi
25 Menit
5 Menit
- kertas 1 Hari
Surat pengantar
Pengantar Surat Izin Gangguan (HO) dan IMB.
Sugio, Januari 2012 CAMAT SUGIO
ZUBAERI, SH., MM. Pembina 19640216 198703 1 018
11
SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM) Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
Nama SOP Dasar Hukum : 1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Keputusan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 188/75/kep/410.013/2010 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 445/336/413.105/2011 Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Penerbitan Pengantar Surat Pernyataan Miskin.
Peringatan : 1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan; 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. No
188/ /413.313/2012 Januari 2012 Camat Sugio Prosedur Layanan Rekomendasi Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Pengadministrasi Penerbitan SPM.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/laptop; 2. Alat komunikasi; 3. Buku Kerja; 4. Nota Dinas dan lembar disposisi; 5. Ruang Tunggu. Pencatatan dan Pendataan : 1. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu
Pelaksanaan
Aktivitas Pemohon 3
Staf 4
Kasi 5
Mutu Baku Sekcam 6
Camat 7
Kelengkapan 8
1 1.
2 Pemohon membawa/ melengkapi berkas
2.
Registrasi berkas masuk
- lembar disposisi - pulpen
3.
Verifiksi Data SPM
4.
Surat (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke pengadministrasi penerbitan SPM Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel Surat diserahkan kepada warga.
-
5.
6.
5 Menit
Kertas Buku agenda surat masuk Kertas Laptop/komp uter
- Kertas - pulpen
- kertas
Waktu 9
5-10 Menit
Ket Output 10
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Data verifikasi dan registrasi
10 Menit
5 Menit 35 Menit
Sugio, Januari 2012 CAMAT SUGIO
ZUBAERI, SH., MM. Pembina 19640216 198703 1 018
11
SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
Nama SOP
Dasar Hukum : 1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Perda No 04 Tahun 2007 tentang Ketrentaman dan ketertiban Umum; 3. Perda No 08 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja; Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Penerbitan Pengantar SKCK; 2. SOP Pemberian Rekomendasi SKCK diluar wewenang Camat.
1
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/laptop; 2. Alat komunikasi; 3. Buku Kerja; 4. Nota Dinas dan lembar disposisi; 5. Ruang Tunggu. Pencatatan dan Pendataan : 1. Bermanfaat untuk tertib administrasi; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu
Pelaksanaan
Aktivitas 2
Camat Sugio Prosedur Layanan Rekomendasi Penerbitan SKCK
Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Trantibum; 2. Pengadministrasi SKCK.
Peringatan : 1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan; 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
No
188/ /413.313/2012 Januari 2012
Mutu Baku
Staf
Kasi
Sekcam
Camat
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Pemohon membawa/ melengkapi berkas
2.
Registrasi berkas masuk
a. lembar disposisi b. pulpen
3.
Verifiksi Data SKCK
4.
Surat yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke petugas pencatatan SKCK Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel Surat diserahkan kepada warga, kemudian diserahkan ke Polsek.
a. Kertas b. Buku agenda c. surat masuk - Kertas - Laptop/komp uter
5.
6.
Ket
Pemohon
- Kertas - pulpen
5 Menit
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk
5-10 Menit
Data verifikasi dan registrasi
1 Hari
5-10 Menit
Surat pengantar
5-10 Menit
Pengantar SKCK
- kertas
Sugio,
Januari 2012
CAMAT SUGIO
ZUBAERI, SH., MM. Pembina 19640216 198703 1 018
11
SOP PELAYANAN LEGALISASI SURAT, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAN REKOMENDASI SURAT - SURAT Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SKPD KECAMATAN SUGIO
Nama SOP Dasar Hukum : 1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Keputusan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 188/75/kep/410.013/2010; 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 445/336/413.105/2011 Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan legalisasi surat, catatan sipil dan kependudukan serta Rekomendasi surat - surat Peringatan : 1. 2. -
No
Aktivitas
1 1.
2 Pemohon membawa/ melengkapi berkas Registrasi berkas masuk
2.
3.
4.
Surat disediakan dan ditandatangani Camat kemudian distempel Surat diserahkan kepada warga
Staf 4
Camat Sugio Prosedur Layanan Legalisasi surat – sutat dan Rekomendasi surat - surat
Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasubag Umum ; 2. Petugas Legalisasi / Rekomendasi; 3. Penadministrasi Legalisasi / rekomendasi
Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Kerja; 2. Nota Dinas dan lembar disposisi; 3. Ruang Tunggu. Pencatatan dan Pendataan : 1. Bermanfaat untuk meningkat pelayanan masyarakat ; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu
Pelaksanaan Pemohon 3
188/ /413.313/2012 Januari 2012
Mutu Baku Camat 7
Kelengkapan 8
Waktu 9
- pulpen 5 Menit - Kertas - Buku agenda - surat masuk -
Ket Output 10
11
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk
5-10 Menit 15 Meniti
Sugio, Januari 2012 CAMAT SUGIO
ZUBAERI, SH., MM. Pembina 19640216 198703 1 018
